Xcloud.id

Perusahaan: Dana

  • Bank Aladin Syariah tawarkan deposito bagi hasil 9 persen per tahun

    Bank Aladin Syariah tawarkan deposito bagi hasil 9 persen per tahun

    Ilustrasi logo PT Bank Aladin Syariah Tbk (BANK) (BANK)

    Bank Aladin Syariah tawarkan deposito bagi hasil 9 persen per tahun
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Minggu, 09 Maret 2025 – 13:19 WIB

    Elshinta.com – PT Bank Aladin Syariah Tbk (BANK) melalui layanan Ala Deposito, menawarkan nasabah untuk dapat menyimpan dana sesuai prinsip syariah, dengan bagi hasil setara 9 persen per tahun (nisbah 68 persen).

    “Pengelolaan dan perencanaan finansial yang bijaksana akan membantu menciptakan masa depan yang lebih baik dan berkah,” ujar Presiden Direktur BANK Koko Tjatur Rachmadi sebagaimana keterangan resmi di Jakarta, Minggu.

    Bagi yang berkeinginan menunaikan ibadah haji, perseroan melalui Ala Impian Haji menawarkan layanan haji dengan setoran awal Rp25 juta, dengan nasabah dapat langsung mendapatkan porsi haji. Kemudian, perseroan bekerja sama dengan Aksesmu, memberikan dukungan ke para pedagang warung kelontong untuk memenuhi kebutuhan transaksi melalui aplikasi Aksesmu.

    “Kemitraan ini memberikan kemudahan bagi mereka agar bisa bertransaksi menggunakan Bank Aladin Syariah sebagai metode pembayaran yang mudah dan terpercaya,” ujar Koko.

    Melalui program Warteg Gratis Alfamart hasil kolaborasi dengan PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk (AMRT), perseroan menawarkan penyediaan makanan buka puasa gratis bagi masyarakat yang membutuhkan. Kemudian, perseroan bekerja sama dengan retail terkemuka seperti Alfamart, Alfamidi, Alfagift, Lawson, dan Cinema XXI menghadirkan berbagai promo spesial dalam rangka menyambut Ramadan 1446 H.

    “Kami mengajak seluruh masyarakat untuk menjadikan bulan Ramadan 1446 H sebagai momentum untuk lebih mencintai diri sendiri, kontemplasi dan berbagi kepada sesama. Kami ingin membantu nasabah menjalani bulan penuh berkah ini dengan lebih tenang, khusyuk dan penuh keberkahan.” Ujar Koko.

    Pada momen Ramadan ini dengan mengangkat tema “The Gift of Kindness”, Koko mengajak setiap individu untuk menemukan makna mencintai diri sendiri (self-love) sejati melalui muhasabah diri dan meluangkan lebih banyak waktu untuk beribadah lebih khusyuk di bulan yang penuh berkah.

    “Melalui berbagai produk dan kolaborasi, Bank Aladin Syariah menghadirkan kemudahan untuk menjalani bulan suci Ramadan dengan lebih tenang dan penuh keberkahan,” ujar Koko.

    Melalui layanan perseroan, Ia menyebut nasabah dapat menunaikan infaq, sedekah, dan zakat secara praktis, serta memastikan setiap donasi sampai kepada pihak yang membutuhkan melalui lembaga amil yang resmi dan terpercaya.

    Sumber : Elshinta.Com

  • Dugaan Pungli di Kemenag Kota Banjar Masih Menggantung, Masyarakat Tuntut Kejelasan!

    Dugaan Pungli di Kemenag Kota Banjar Masih Menggantung, Masyarakat Tuntut Kejelasan!

    JABAR EKSPRES – Dugaan praktik pungutan liar (pungli) di Kementerian Agama (Kemenag) Kota Banjar hingga saat ini masih menjadi tanda tanya besar.

    Laporan yang diajukan oleh Poros Sahabat Nusantara (POSNU) Kota Banjar melalui surat audiensi pada 5 Februari 2025 belum mendapatkan tanggapan yang memadai dari pihak terkait.

    Ketua POSNU Kota Banjar, Muhlison, menyayangkan lambatnya respons dari Kemenag dalam menindaklanjuti dugaan ini.

    “Kami sudah mengajukan surat audiensi sejak 5 Februari 2025 lalu, tetapi sampai sekarang belum ada kejelasan. Kami berharap pihak Kemenag Kota Banjar segera memberikan klarifikasi agar tidak menimbulkan spekulasi di masyarakat,” ungkap Muhlison, Minggu (9/3/2025).

    Dugaan pungli ini telah menarik perhatian publik dan memicu desakan dari berbagai pihak agar investigasi dilakukan secara transparan dan cepat.

    BACA JUGA: Usai Dicoreng Perilaku Dugaan Pungli oleh Oknum Pegawainya, Kemenag Banjar Lakukan Ini

    Hal ini penting untuk mencegah ketidakpercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah.

    Muhlison menegaskan bahwa pihaknya akan terus mengawal kasus ini hingga ada kejelasan dan akan mendesak agar dugaan ini segera ditelusuri serta diungkap secara terbuka.

    “Jika memang ada praktik pungli, maka harus ada tindakan tegas,” tambahnya.

    Sementara itu, masyarakat berharap Kemenag Kota Banjar segera memberikan penjelasan dan mengambil langkah konkret agar isu ini tidak berlarut-larut.

    Kejelasan dari pihak terkait sangat penting untuk menjaga integritas lembaga dan memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan dengan baik.

    Isu pungutan liar ini mencuat di tengah upaya pemerintah memberantas praktik korupsi. Beberapa lembaga pendidikan diniyah melaporkan adanya permintaan dana sebesar Rp300 ribu untuk pengurusan izin operasional, padahal layanan tersebut seharusnya gratis.

    Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (FKDT), yang menghimpun lembaga-lembaga pendidikan keagamaan nonformal, diduga menerima instruksi dari oknum pegawai Kemenag Banjar untuk menghimpun sejumlah uang tersebut.

    BACA JUGA: Kemenag Banjar Diduga Lakukan Pungli Izin Operasional Diniyah, Ahmad Fikri: Saya Tidak Memerintahkan Pungutan Apapun!

    Kepala Kemenag Kota Banjar, H. Ahmad Fikri Firdaus, tak menampik adanya laporan ini. Saat dihubungi Jabar Ekspres, ia mengungkapkan rasa geramnya.

  • Komisi II DPR RI Gelar Rapat Bareng Mendagri Besok, Ini yang Dibahas

    Komisi II DPR RI Gelar Rapat Bareng Mendagri Besok, Ini yang Dibahas

    Bisnis.com, JAKARTA — Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akan menggelar rapat dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait skema pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada 2024, Senin besok (10/3/2025).

    Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Dede Yusuf menerangkan rapat yang akan bergulir pukul 10:00 WIB mendatang ini merupakan lanjutan dari rapat kerja minggu lalu yakni pada Kamis (27/2/2025). 

    “Ya, hari Senin kita rapat. Fokusnya pada lanjutan raker Minggu lalu tentang skema kesiapan pemerintah dalam menangani PSU saja,” terangnya kepada Bisnis, Minggu (9/3/2025).

    Dalam rapat itu, ujarnya, terinformasikan bahwa Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian akan hadir langsung. Akan tetapi, untuk pihak lainnya masih belum terinfokan lagi.

    Perlu diketahui, Komisi II DPR memberi tenggat waktu selama 10 hari kepada pemerintah untuk memastikan solusi pembiayaan pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada 2024, di sejumlah daerah yang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tidak mencukupi. 

    Wakil Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf menyebut tenggat waktu itu diberikan mulai hari ini hingga Jumat, 7 Maret mendatang alias pekan depan. 

    “10 hari dari sekarang [jadi] 7 maret [kepastiannya],” katanya seusai memimpin rapat dengan Kemendagri, KPU, dan Bawaslu dengan agenda mengenai pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada 2024, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (27/2/2025). 

    Dia menjelaskan, tenggat waktu itu diberikan lantaran ada PSU yang tahapannya direncanakan akan mulai pada 22 Maret mendatang. Pihaknya khawatir bilamana pemerintah belum memiliki solusi, maka daerah tersebut terancam tak jadi menggelar PSU.

    PSU Pilkada 2024 DIbiayai APBN

    Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyatakan terdapat peluang penggunaan APBN untuk menggelar pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada 2024 jika pemerintah daerah tidak memiliki anggaran yang cukup. 

    Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk menjelaskan kemungkinan itu sebenarnya sudah diamanatkan dalam Undang-Undang Pilkada Nomor 10 Tahun 2014. Dalam Pasal 166 disebut pendanaan kegiatan pemilihan dibebankan pada APBD dan dapat didukung oleh APBN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

    “Jadi nanti kita cek dulu selama 10 hari ini mekanismenya [menggunakan APBD] seperti apa, kalau memang tidak bisa ya barulah kita akan menempuh mekanisme sumber pembiayaan dari APBN,” ujarnya seusai rapat dengan Komisi II DPR RI, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (27/2/2025).

    Dia menuturkan pihaknya akan berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan, bila memang nantinya PSU akan menggunakan dana tambahan dari APBN. Di lain sisi, Ribka menegaskan penggunaan APBN ini memang sangat dimungkinkan meski di tengah efisiensi yang ada di pemerintahan saat ini. 

    “Itu bisa, bisa, ini prioritas dan amanat konstitusi dan wajib yang harus dilakukan, itu bisa dipastikan harus terlaksana,” pungkasnya.

  • Pengertian BPR, Fungsi, dan Perbedaannya Dibanding Bank Umum

    Pengertian BPR, Fungsi, dan Perbedaannya Dibanding Bank Umum

    Jakarta: Tak semua orang punya akses mudah ke bank besar. Di daerah terpencil, layanan perbankan sering kali terbatas, membuat masyarakat kesulitan menyimpan uang atau mendapatkan pinjaman. Inilah alasan mengapa Bank Perkreditan Rakyat (BPR) hadir sebagai solusi keuangan bagi mereka yang sulit menjangkau layanan bank konvensional. 
    Apa itu BPR?
    Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah jenis bank yang beroperasi secara konvensional maupun syariah, tetapi tidak menyediakan layanan transaksi pembayaran seperti bank umum. 
     
    BPR lebih fokus pada layanan tabungan, deposito, dan kredit untuk masyarakat, terutama di daerah yang belum terjangkau bank konvensional.
    Apa bedanya BPR dengan Bank Umum?
    Melansir laman OCBC NISP, perbedaan utama BPR dengan bank konvensional ada pada layanan dan jangkauannya:
     
    Hanya melayani rupiah
    Transaksi di BPR umumnya terbatas pada rupiah, kecuali mendapat izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

    Tidak bisa berinvestasi di saham atau asuransi
    BPR tidak boleh melakukan penyertaan modal atau menjalankan bisnis asuransi.
     
    Lebih dekat dengan masyarakat daerah
    BPR hadir untuk memenuhi kebutuhan perbankan di wilayah yang sulit dijangkau oleh bank umum.
     

    Sejarah BPR solusi dari jerat rentenir
    Dulu, banyak petani dan buruh terjebak pinjaman dari rentenir dengan bunga selangit. Pemerintah akhirnya membentuk BPR untuk memberikan pinjaman dengan bunga lebih rendah agar masyarakat bisa terlepas dari jebakan utang.

    Fungsi BPR tidak hanya simpan-pinjam
    Meski layanannya terbatas, BPR punya peran penting dalam perekonomian daerah, di antaranya:
     
    Mempercepat pembangunan desa
    Dengan akses keuangan yang lebih mudah, ekonomi desa bisa berkembang lebih cepat.
     
    Mendukung UMKM
    Banyak usaha kecil dan mikro yang kesulitan mendapatkan pinjaman dari bank besar. BPR hadir sebagai solusi untuk membantu mereka berkembang.
     
    Mengedukasi masyarakat soal Keuangan
    BPR memperkenalkan masyarakat pada layanan perbankan dasar, terutama di daerah yang belum terjangkau bank umum.
    Tugas utama BPR
    BPR memiliki beberapa tugas penting, yaitu:

    Menghimpun dana masyarakat dalam bentuk tabungan dan deposito.
    Memberikan pinjaman kredit kepada masyarakat yang membutuhkan.
    Menyalurkan dana dalam bentuk deposito berjangka dan sertifikat deposito.
    Menyediakan pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai regulasi pemerintah.

    Contoh BPR di Indonesia
    Beberapa contoh lembaga yang termasuk dalam kategori BPR antara lain:

    Bank Desa dan Lumbung Desa
    Bank Pasar dan Bank Pegawai
    Badan Kredit Desa (BKD)
    Lembaga Perkreditan Desa

    Selain itu, ada juga bentuk BPR lain yang diatur dalam UU Perbankan Nomor 7 Tahun 1992, seperti Bank Kredit Kecamatan (BKK) dan Kredit Usaha Rakyat Kecil (KURK).

    Berapa modal untuk mendirikan BPR?
    Dibandingkan bank umum, modal mendirikan BPR jauh lebih kecil. Jumlahnya tergantung zona wilayah, dengan batas minimal sekitar Rp4 miliar untuk zona tertentu.
     
    BPR tetap dibutuhkan meski layanan perbankan digital semakin maju. Sebab, masih banyak daerah yang belum terjangkau bank konvensional. 
     
    Dengan BPR, masyarakat bisa mengakses layanan keuangan yang lebih dekat dan mudah!
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (ANN)

  • Intip Masjid Unik Berbentuk Ka’bah di Surabaya, Pas buat Wisata Religi

    Intip Masjid Unik Berbentuk Ka’bah di Surabaya, Pas buat Wisata Religi

    Surabaya, Beritasatu.com – Masjid unik berbentuk Ka’bah di Jalan Kalibutuh Timur, Kecamatan Bubutan, Kota Surabaya, Jawa Timur bisa menjadi pilihan tepat untuk wisata religi Ramadan 2025. Selain menikmati arsitekturnya yang keren, pengunjung juga bisa beribadah di dalamnya.

    Masjid Rahmatan Lil’alamin yang terletak di tengah permukiman padat penduduk dibangun dengan desain menyerupai Ka’bah, kiblat umat Islam yang ada di Masjidil Haram, Makkah, Arab Saudi. Bagian luar dinding bangunan dominsi cat hitam, lalu ada kaligrafi berwarna emas serupa Ka’bah. 

    Bagian dalam masjid ini juga tampak megah dengan ukiran-ukiran khas lengkap dengan warna emas muda. Ada juga mimbar kayu ukir sebagai tempat imam untuk berkhotbah. 

    Seorang takmir Masjid Rahmatan Lil’alamin Baim mengatakan masjid unik ini dibangun di atas tanah wakaf seorang warga berukuran 7,5 x16 meter. Pembangunannya dimulai sejak 2020 dan baru selesai pada 2023, menghabiskan anggaran sekitar Rp 1 miliar. 

    Dana pembangunan masjid unik ini berasal dari infak masyarakat, terutama yang dikumpulkan dalam program Jumat keliling ke rumah-rumah. 

    “Masjid ini dibangun dengan bentuk seperti Ka’bah karena tanahnya sempit. Selain itu, bentuk Ka’bah agar menarik warga sekitar untuk salat berjamaah di masjid dan  memberi  kesan bagi jemaahnya,” ujar Baim, Minggu (9/3/2025).

    Sulton, seorang jemaah mengaku salat di Masjid Rahmatan Lil’alamin bisa menambah kekhusukan karena mengingatkannya pada Ka’bah di Makkah. 

    “Bisa buat kita betah ikut salat berjemaah di sini karena setiap masuk masjid ini selalu ingat Ka’bah di Makkah,” ujar Sulton.

    Masjid unik Rahmatan Lil’alamin selain menjadi tempat ibadah, juga layak sebagai tujuan wisata religi.

  • Minta BPKH Tak Dibubarkan, IPHI Dorong Amendemen UU Pengelolaan Keuangan Haji

    Minta BPKH Tak Dibubarkan, IPHI Dorong Amendemen UU Pengelolaan Keuangan Haji

    loading…

    Wakil Ketua Umum IPHI Mohamad Anshori menolak pembubaran BPKH dan mendorong amendemen UU Pengelolaan Keuangan Haji. Foto/SindoNews

    JAKARTA – DPP Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) menolak pembubaran Badan Pengelola Keuangan Haji ( BPKH ). Tidak hanya itu, IPHI juga mengusulkan amendemen Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji.

    Dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi VIII DPR beberapa waktu lalu, IPHI menegaskan BPKH adalah hasil perjuangan umat, bukan sekadar kebijakan pemerintah. Sehingga eksistensinya harus dipertahankan untuk menjaga independensi pengelolaan dana haji.

    “Dana haji ini milik umat, bukan milik negara. Jangan ada upaya untuk menariknya kembali ke kendali pemerintah. Pengelolaannya harus tetap berada di tangan lembaga independen yang transparan dan profesional,” tegas Wakil Ketua Umum IPHI Mohamad Anshori di Jakarta, Minggu (9/3/2025).

    Menurut Anshori, IPHI adalah salah satu pencetus dan pendiri BPKH, sehingga akan berdiri di garis depan untuk mempertahankan keberadaan lembaga tersebut. Anshori mengingatkan sebelum ada BPKH, dana haji dikelola dengan banyak celah rawan penyalahgunaan. “Pembubaran BPKH bukan solusi, tetapi justru langkah mundur yang berisiko besar bagi kepercayaan jemaah,” katanya.

    Selain itu IPHI juga mendesak revisi UU No. 34 Tahun 2014 untuk meningkatkan tata kelola keuangan haji agar lebih transparan, profesional, dan berpihak kepada jemaah dengan mengajukan sejumlah usulan strategis, di antaranya, penyelarasan peran BPKH dan Badan Pelaksana Haji (BPH) agar tidak terjadi tumpang tindih dalam regulasi dan penyelenggaraan haji.

    Pembentukan Komite Tetap Haji guna meningkatkan koordinasi lintas kementerian dan lembaga, sehingga kebijakan fiskal dan efisiensi biaya haji lebih optimal.

    “Selain itu menjadikan Bank Muamalat Indonesia sebagai Bank Haji dan Umrah, agar sistem keuangan haji lebih terintegrasi dengan perbankan syariah yang berpihak pada jemaah. Juga penyediaan modal tambahan bagi BPKH guna memperbesar kapasitas investasi yang berkelanjutan dan menguntungkan jemaah,” jelasnya.

    Selain itu, penguatan manajemen risiko keuangan, termasuk penerapan cadangan risiko (risk reserve) dan strategi lindung nilai (hedging) untuk mengantisipasi fluktuasi ekonomi global.

  • Kader PSI Berbondong-bondong Masuk Pemerintahan Prabowo, Pengamat: Ini untuk Mengumpulkan Dana Politik

    Kader PSI Berbondong-bondong Masuk Pemerintahan Prabowo, Pengamat: Ini untuk Mengumpulkan Dana Politik

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pengamat kebijakan publik, Gigin Praginanto, memberikan sindiran keras ke kader Partai Solidaritas Indonesia (PSI). 

    Melalui cuitan di akun X pribadinya, Gigin Praginanto menyindir terkait kader PSI yang disebut berbondong-bondong masuk ke Istana.

    Dia juga menyebut kader PSI juga masuk ke Kementerian Kehutanan yang dipimpin oleh Raja Juli Antoni yang juga berasal dari PSI. 

    Gigin menyampaikan bahwa kader PSI berbondong-bondong bergabung pemerintahan untuk mengumpulkan dana politik. 

    Nantinya, menurut dia, hasil dari dana yang dikumpul untuk membantu ketua umumnya, Kaesang Pangarep.

    “Kader PSI berbondong-bondong masuk ke istana dan Kementerian Kehutanan untuk mengumpulkan dana politik,” tulisnya dikutip Minggu (9/3/2025).

    “Dan membantu Ketumnya yang sedang bermuram durja karena bisnisnya bertumbangan,” ujarnya.

    Gigin pun menyebut ini semua sudah diatur oleh mantan Presiden Jokowi Widodo.

    “Semua ini tentu diatur presiden Solo. Asistennya yang suka mengeong hanya bisa, Siap Laksanakan!,” tuturnya. (Erfyansyah/Fajar) 

  • Kepala BGN Bantah Temuan KPK Soal Sunat Anggaran Makan Bergizi Gratis

    Kepala BGN Bantah Temuan KPK Soal Sunat Anggaran Makan Bergizi Gratis

    Bisnis.com, JAKARTA – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana membantah temuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menyebut adanya pengurangan harga untuk Makan Bergizi Gratis.

    Dadan menuturkan bahwa perbedaan pagu bahan baku dalam program ini disebabkan oleh perbedaan kategori penerima dan indeks harga di masing-masing daerah. Termasuk, adanya patokan anggaran untuk bahan baku MBG berbeda berdasarkan kelompok usia penerima manfaat.

    Dia pun mengaku bahwa sejauh ini KPK memang belum mendapat penjelasan terkait perbedaan pagu bahan baku tersebut. Dadan kemudian memerinci, anak usia PAUD hingga siswa kelas 3 SD ditetapkan sebesar Rp8.000 per penerima. Sedangkan anak lainnya usia di atas kategori tersebut mendapatkan pagu sebesar Rp10.000 per penerima.

    “[Pagu anggaran] ini berlaku untuk sebagaian besar Wilayah Indonesia Barat,” ujarnya kepada wartawan melalui pesan teks, Minggu (9/3/2025).

    Kendati demikian, Dadan menambahkan bahwa meskipun pagu bahan baku ini berlaku untuk sebagian besar wilayah Indonesia Barat, tetapi jumlahnya dapat berubah sesuai dengan indeks kemahalan daerah masing-masing sesuai dengan yang dirilis oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).

    Sebagai contoh, kata Dadan, di wilayah Papua, khususnya di Puncak Jaya, pagu bahan baku bisa mencapai Rp59.717 per penerima manfaat.

    “Penggunaan anggaran bahan baku ini sifatnya at cost. Kalau ada kelebihan, dana akan dikembalikan, sementara jika ada kekurangan, maka akan ditambah [sesuai kebutuhan],” tuturnya.

    Apalagi, Dadan juga menegaskan bahwa pagu ini disusun oleh mitra pelaksana dan Kepala Satuan Pelaksana Program Gizi (SPPG) setiap 10 hari. Dalam setiap usulan yang diajukan, jumlah penerima manfaat sudah dihitung secara rinci sejak awal.

    Nantinya, kata Dadan, jika dalam 10 hari ada kelebihan anggaran, maka akan dibawa ke periode 10 hari berikutnya. Jika terjadi kekurangan, maka akan dilakukan koreksi dalam periode berikutnya.

    “Nanti kalau dalam 10 hari kelebihan, akan [kami] carry over ke 10 hari berikutnya. Kalau kekurangan akan dikoreksi untuk 10 hari berikutnya,” pungkas Dadan.

  • Gandeng KPK, BGN Pastikan Program Makan Bergizi Gratis Transparan

    Gandeng KPK, BGN Pastikan Program Makan Bergizi Gratis Transparan

    Kediri, Beritasatu.com – Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan telah bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memastikan transparansi dalam penggunaan anggaran program makan bergizi gratis (MBG). Pemerintah juga mengajak masyarakat berpartisipasi dalam pengawasan agar dana program ini digunakan dengan baik dan tepat sasaran.

    “Kami berharap pemerintah, khususnya Badan Gizi Nasional, bersama-sama mengawasi penggunaan anggaran ini agar benar-benar transparan dan akuntabel,” ujar Staf Pimpinan Wakil Ketua BGN, Alwin Supriadi, seusai sosialisasi program MBG di Kabupaten Kediri, Jawa Timur, Sabtu (8/3/2025).

    Alwin menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam pengawasan, mulai dari pengelolaan, distribusi, hingga pelaksanaan program makan bergizi gratis. Ia juga mengimbau masyarakat untuk melaporkan jika menemukan dugaan penyimpangan atau memiliki data terkait potensi korupsi dalam program ini.

    Menurutnya, langkah ini dilakukan agar program makan bergizi gratis yang merupakan inisiatif Presiden Prabowo Subianto dapat berjalan dengan transparan dan akuntabel.

    “Siapa pun boleh melaporkan jika melihat adanya penyimpangan, apalagi jika memiliki data pendukung. Kami siap menindaklanjuti laporan tersebut,” jelasnya.

    BGN juga membuka akses bagi masyarakat untuk menanyakan langsung kepada Satuan Pelaksana Program Gizi (SPPG) di masing-masing daerah terkait pelaksanaan program MBG.

    “Silakan tanyakan kepada SPPG di daerah masing-masing. Masyarakat boleh ikut mengawasi. Jika ditemukan penyelewengan (makan bergizi gratis), pemerintah pusat akan melakukan evaluasi. Kami sudah bekerja sama dengan KPK,” pungkasnya.

  • VIRAL TERPOPULER: Dedi Mulyadi Ajak Iuran Rp 500 M – Pasien Kesal Lahiran dengan Bidan Sombong

    VIRAL TERPOPULER: Dedi Mulyadi Ajak Iuran Rp 500 M – Pasien Kesal Lahiran dengan Bidan Sombong

    TRIBUNJATIM.COM – Kumpulan berita peristiwa yang tersangkum dalam berita viral terpopuler hari Minggu, 9 Maret 2025.

    Berita pertama serius menangani masalah banjir, Dedi Mulyadi berniat mengumpulkan anggaran hingga Rp 500 Miliar.

    Ada juga sebuah SPBU di Kota Medan ketahuan oplos Pertalite dengan bensin oktan 87 selama 8 bulan.

    Selanjutnya tengah viral di media sosial curhat pasien kecewa melahirkan di Puskesmas Batuyang, Kecamatan Pringgabaya, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat.

    Berikut selengkapnya berita viral terpopuler hari ini, Minggu (9/3/2025) di TribunJatim.com.

    Minta Iuran Rp 500 M untuk Atasi Banjir, Dedi Mulyadi Gelar Rapat Kepala Daerah: Gak Cuma Ngomong

    DEDI MULYADI AJAK IURAN – Momen Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menggelar rapat dadakan bertemu Bupati Bogor, Wali Kota Depok, Wali Kota Bekasi, dan Bupati Bekasi untuk mengatasi banjir, Jumat (8/3/2025). Dalam pembahasannya Dedi Mulyadi meminta para kepala daerah untuk iuran Rp 500 juta (YouTube Channel Kang Dedi Mulyadi 1)

    Serius menangani masalah banjir, Dedi Mulyadi berniat mengumpulkan anggaran hingga Rp 500 Miliar.

    Tak sendirian, Dedi Mulyadi mengajak serta para kepala daerah untuk ikut patungan.

    Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi langsung mengumpulkan Bupati Bogor, Wali Kota Depok, Wali Kota Bekasi, dan Bupati Bekasi untuk mengatasi banjir di Jabodetabek.

    Pertemuan itu, kata Dedi Mulyadi merupakan koordinasi para kepala daerah untuk mengatasi banjir dari hulu hingga ke hilir.

    “Jadi kan kita ngerjain ini harus ada yang dilakukan, bukan hanya sekedar rapat,” kata Demul dikutip dari Instagram @dedimulyadi71, Jumat (7/3/2025), seperti dilansir TribunJatim.com, Sabtu (8/3/2025).

    Dedi Mulyadi kemudian meminta Bupati Bogor untuk menjelaskan progres yang akan segera dilakukan untuk menangani banjir.

    “Progres utama, di wilayah Cisarua, Pak Gubernur dengan inovasi dan gebrakan yang luar biasa, ini sebagai momentum kita juga sebagai pejabat di wilayah Kabupaten Bogor harus lebih berani dari Gubernur Jawa Barat,” kata Bupati Bogor, Rudy Susmanto.

    Kemudian, Demul juga menjelaskan bahwa ia bersama para kepala daerah itu akan mengumpulkan uang untuk menangani banjir.

    “Kita ini mau iuran nih, kurang lebih dana yang terkumpul nanti Rp 500 M untuk menyelesaikan pertemuan ketiga sungai itu, yang disebut muara,” jelas Dedi Mulyadi.

    Muara yang jadi pertemuan Sungai Cikeas, Sungai Bekasi, dan Sungai Cileungsi itu akan dilakukan di Bekasi.

    Baca Selengkapnya

    2. Pantas Manajer SPBU Santai Pesan Oplosan Pertalite 24 Ton Seminggu, Truk Tangki Mirip Asli Pertamina

    SPBU OPLOS PERTALITE – Polrestabes Medan menyegel SPBU di Jalan Flamboyan, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan pada Jumat (7/3/2025). (KOMPAS.com/Goklas Wisely)

    Sebuah SPBU di Kota Medan ketahuan oplos Pertalite dengan bensin oktan 87 selama 8 bulan.

    SPBU yang dimaksud adalah SPBU Nagalan, di Jalan Flamboyan Raya, Kota Medan.

    Wakil Kepala Polrestabes Medan AKBP Taryono Raharja membeberkan kasus ini dalam konferensi pers di SPBU Nagalan pada Jumat (7/3/2025).

    Pengoplosan pertalite ini terungkap ketika polisi melakukan pengintaian terkait adanya mobil tangki minyak ilegal yang masuk ke SPBU Nagalan pada Rabu (5/3/2025).

    Mobil tangki itu berplat BK 8049 WO dan bertuliskan PT Elnusa Petrofin.

    “Mobil tangki yang membawa bensin oktan 87 itu sudah beroperasi selama 8 bulan,” kata Taryono, melansir dari Kompas.com.

    Taryono menyebutkan, SPBU Nagalan memesan oktan 87 itu sebanyak 8 ton dalam sekali pengiriman.

    Ada pun, dalam seminggu, ada tiga kali pemesanan.

    “Untuk satu kali pemesanan kurang lebih 8 ton. Satu minggu tiga kali (memesan),” ucap Taryono. 

    Ada pun Muhammad Agustian Lubis (35) selaku manajer SPBU memesan bensin ilegal itu dari seseorang berinisial MI melalui saluran telepon.

    Baca Selengkapnya

    3. Pasien Kesal Lahiran di Puskesmas Dirawat Bidan Sombong hingga Dibentak, Pihak Puskesmas: Itu Wajar

    KELUHAN PELAYANAN PUSKESMAS – Potret sejumlah warga mengantre di loket Puskesmas Batuyang, Kecamatan Pringgabaya, Lombok Timur, NTB, Rabu (5/3/2025). Baru-baru ini viral di media sosial Facebook Ena Fitriani tentang pengalamannya melahirkan di Puskesmas Batuyang. Ia mengaku trauma dan kecewa. (TribunLombok.com/Rozi Anwar)

    Tengah viral di media sosial curhat pasien kecewa melahirkan di Puskesmas Batuyang, Kecamatan Pringgabaya, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat.

    Pasien itu mengunggah keluh kesahnya dalam postingan di media sosial Facebook-nya, Ena Fitriani, Rabu (5/3/2025).

    Ena mengaku trauma saat bertemu bidan yang sombong.

    “Pengalaman melahirkan di sini bikin trauma kalau bidan yang nanganin pas persalinan sih emang baik-baik ya. Tapi setelah pindah ruangan dan ketemu bidan-bidan songong waktu saya di cek jahitan dan lain-lain, Aduhhh dibentak habis-habisan. Saya baru pertama kali jadi ibu jadi mental belum stabil dan seharusnya sebagai tenaga medis paham akan hal itu. Ini malah nggak, ngajari posisi menyusui udah kayak ngajar militer, pake nada tinggi kasar pula tangannya kayak orang terpaksa gitu. Sampai sekarang saya masih inget muka bidannya,” kata dia, melansir dari Tribun Lombok.

    Unggahan itu memicu komentar lain yang mengungkap pengalaman hampir sama mengenai pelayanan kesehatan Puskesmas Batuyang.

    “Kemaren juga bawa mama saya kesini buat periksa padahal mama saya udah sakit 3 hari mata bengkak terus mukanya udah merah. Pelayanannya lama banget padahal lumayan sepi pasien saat itu malah yg ngurus pada ngerumpi saking sakitnya hati saya liat mereka ngerumpi bukannya malah nanganin pasien, jadinya saya bawa aja mama saya pergi ke klinik arafah allhamdulilah nya nyampe sana perawatnya gercep banget,” terang akun Flower ClothesVintage.

    Kepala Puskesmas Batuyang Lalu Muhammad Ilmi angkat bicara soal curhatan pasien tersebut.

    Dikatakannya, unggahan itu merupakan salah satu bentuk keterbukaan informasi.

    Mengenai komentar bernada kritik, dia menganggapnya sebagai masukan untuk perbaikan.

    “Itu wajar dan itu akan menjadi evaluasi kami nanti di puskesmas Batuyang,” terangnya saat ditemui diruangannya pada Rabu (5/3/2025)

    Baca Selengkapnya

    —

    Berita Viral dan Berita Jatim lainnya

    Informasi lengkap dan menarik lainnya di GoogleNews TribunJatim.com