Perusahaan: Dana

  • Kesetaraan Gender dalam Ber-KB

    Kesetaraan Gender dalam Ber-KB

    loading…

    Muktiani Asrie Suryaningrum. Foto/Istimewa

    Muktiani Asrie Suryaningrum, S.Sos., MPH
    Penata Kependudukan dan KB Ahli Madya BKKBN
    Pengurus Pusat Ikatan Praktisi dan Ahli Demografi Indonesia (Indonesian Demographer Association/IPADI) dan Pengurus Pusat Koalisi Kependudukan Indonesia (KKI)

    CAPAIAN pembangunan kependudukan Indonesia saat ini ditandai dengan keberhasilan pengendalian kuantitas penduduk yang sangat baik. Berdasarkan hasil Long Form SP2020, tercatat bahwa Angka Kelahiran Total/Total Fertility Rate (TFR) Indonesia sebesar 2,18 yang mendekati angka Replacement Level (2,1). Keberhasilan Indonesia dalam mengendalikan penduduk sudah diakui dunia. Ini ditandai dengan penghargaan bidang Kependudukan dari United Nations Population Fund (UNFPA) atau Dana Kependudukan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Pengendalian penduduk tak terlepas dari Program Keluarga Berecana (KB) yang berdampak pada penurunan fertilitas.

    Penurunan TFR memberikan kesempatan kepada penduduk Indonesia untuk dapat memanfaatkan pembangunan di Indonesia secara optimum. Angka kelahiran yang terus menurun memberikan pengaruh penurunan angka kematian ibu, penurunan angka kematian bayi serta menekan laju pertumbuhan penduduk. Pentingnya perencanaan dalam berkeluarga salah satunya menentukan jumlah anak serta jarak kelahiran setiap anak. Perencanaan ini bertujuan agar pasangan suami istri lebih siap baik secara mental maupun finansial sehingga masa depan anak-anaknya akan lebih baik.

    Beban keluarga yang sedikit karena jumlah anak yang sedikit untuk setiap keluarga memungkinkan setiap orangtua untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan anak-anak. Beriringan dengan hal tersebut, pemerintah juga dapat fokus pada program-program peningkatan kualitas penduduk seperti peningkatan pendidikan dan peningkatan pelayanan kesehatan. Resonansi upaya dari tiap keluarga dan juga program-program pemerintah dapat mempercepat untuk cita-cita mewujudkan penduduk berkualitas yang unggul dan berdaya saing dapat tercipta dengan baik.

    Melalui penggunaan kontrasepsi , Indonesia berhasil menurunkan angka rata-rata jumlah anak yang dilahirkan oleh seorang wanita selama masa reproduksi. Berbicara program KB tentunya terkait dengan alat kontrasepsi. Masih banyak anggapan bahwa perempuan sebagai penanggung jawab atas reproduksinya. Ini dapat dikatakan juga bahwa ledakan penduduk yang terjadi seolah-olah menjadi masalah perempuan. Jadi masalah ledakan penduduk menjadi beban yang harus ditanggung perempuan untuk menanggulangi. Padahal terdapat jenis kontrasepsi untuk laki-laki dan perempuan.

    Jika ditilik, ada beberapa penggunaan metode kontrasepsi modern, untuk wanita ada pil, suntik, susuk KB/implan/Alat Kontrasepsi Bawah Kulit (AKBK), IUD/Alat Kontrasepsi Dalam Rahim (AKDR), metode operasi wanita (MOW) atau tubektomi. Sedangkan pria ada metode operasi pria (MOP) atau vasektomi dan kondom. Selain itu juga terdapat kontrasepsi alami yaitu Metode Amenore Laktasi (MAL) atau metode kontrasepsi tradisional yaitu kalender/pantang berkala, abstinensi, senggama terputus, jamu, atau lainnya.

    Dalam pemilihan jenis kontrasepsi atau keikutsertaan dalam program keluarga berencana seharusnya menjadi tanggung jawab bersama antara suami dan istri, karena penggunaan kontrasepsi merupakan kebutuhan bersama antara keduanya. Sebagai satu keluarga yang utuh laki-laki dan perempuan harus mengambil keputusan dan tanggung jawab atas kesehatan reproduksinya. Dengan kata lain hak dan kewajiban suami istri untuk mengikuti keluarga berencana adalah sama. Tidak menimbulkan diskriminasi dan ketimpangan peran serta tanggung jawab dalam keluarga.

    Berdiskusi dengan pasangan dan keluarga setidaknya mendapatkan gambaran atau pilihan sementara mengenai kontrasepsi yang akan digunakan sesuai dengan pengalaman keluarga dan disesuaikan dengan kondisi kesehatan. Perlunya diskusi antara suami dan istri untuk mempertimbangkan siapa yang akan menggunakan alat kontrasepsi. Ini tentunya juga harus dilakukan konsultasi kepada ahlinya baik dokter kandungan maupun bidan. Jika pilihannya jatuh pada perempuan yang akan menggunakan alat kontrasepsi, maka langkah selanjutnya menentukan metode kontrasepsi yang akan digunakan.

    Konsultasi dengan dokter spesialis kandungan, bidan atau pelayanan keluarga berencana diharapkan dapat memberikan informasi tentang metode kontrasepsi yang tersedia. Bagaimana cara kerja setiap alat kontrasepsi dan efek samping yang akan ditimbulkan dari setiap alat kontrasepsi dapat diperoleh. Dokter spesialis kandungan, bidan atau pelayanan keluarga berencana lebih memahami dan memiliki pengetahuan yang banyak, sehingga dapat memudahkan setiap pasangan yang akan menggunakan alat kontrasepsi tanpa kebingungan dan takut kesakitan.

  • BRI Siapkan Rp32,8 Triliun untuk Lebaran, Pastikan Kebutuhan Uang Tunai Masyarakat Terpenuhi Hingga Pelosok

    BRI Siapkan Rp32,8 Triliun untuk Lebaran, Pastikan Kebutuhan Uang Tunai Masyarakat Terpenuhi Hingga Pelosok

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Menyambut periode Libur Lebaran 2025 pada tanggal 28 Maret 2025 – 7 April 2025 atau selama 11 hari, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk telah menyiapkan uang tunai sebesar Rp32,8 triliun. Kesiapan dana tersebut dilakukan untuk mengantisipasi peningkatan kebutuhan transaksi tunai masyarakat selama momen Hari Raya Idulfitri.

    SEVP Operations BRI Nyoman Sugiri Yasa mengungkapkan bahwa penyediaan uang tunai ini merupakan langkah strategis BRI dalam menjaga kelancaran aktivitas ekonomi dan memastikan layanan perbankan tetap optimal selama periode libur Lebaran. 

    “Setiap tahun, momen Lebaran selalu diiringi dengan permintaan uang tunai di masyarakat. Oleh karena itu, BRI memastikan ketersediaan likuiditas yang memadai, khususnya di jaringan kantor cabang dan mesin ATM yang tersebar di seluruh Indonesia,” ujar Nyoman.

    Jumlah uang yang disiapkan oleh BRI tahun ini tercatat turun sebesar 6,12% dari realisasi tahun lalu. “Proyeksi kas yang disediakan BRI lebih rendah dibandingkan dengan realisasi tahun lalu dikarenakan turunnya transaksi tarik tunai sebesar 15% secara yoy serta masyarakat yang semakin terbiasa bertansaksi secara cashless,” imbuh Nyoman.

    Di sisi lain, transaksi digital di BRI tercatat terus meningkat. Seperti pada jumlah transaksi Super Apps BRImo yang mengalami peningkatan 40,54% yoy, transaksi QRIS BRI yang tumbuh 186% yoy dan transaksi EDC merchant BRI yang meningkat 177% yoy.

    Selain menyiapkan dana tunai, BRI juga memastikan layanan digital banking seperti BRImo tetap optimal agar nasabah dapat melakukan transaksi non-tunai dengan mudah dan aman. Sementara itu, BRI juga memastikan keandalan mesin ATM dan CRM yang hingga akhir Desember 2024 jumlahnya mencapai 19.670 unit di seluruh Indonesia.

  • Pengangkatan Ditunda, CASN Terpaksa Tarik Dana Darurat dan Siap Jual Aset
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        10 Maret 2025

    Pengangkatan Ditunda, CASN Terpaksa Tarik Dana Darurat dan Siap Jual Aset Megapolitan 10 Maret 2025

    Pengangkatan Ditunda, CASN Terpaksa Tarik Dana Darurat dan Siap Jual Aset
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Katarsih (bukan nama sebenarnya) terpaksa menarik dana darurat dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan setelah pengumuman penundaan pengangkatan Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) 2024.
    Dana darurat ini, yang diselingi dengan pendapatan dari beberapa pekerjaan lepas atau
    freelance
    , akan digunakan Katarsih sambil menunggu penerimaan Nomor Induk Pegawai (NIP).
    “Gua masih ada beberapa pekerjaan
    freelance
    , dana darurat yang sudah dicairkan dari
    BPJS Ketenagakerjaan
    ,” kata Katarsih saat dihubungi
    Kompas.com
    , Senin (10/3/2025).
    Hingga saat ini, pendapatan per bulan Katarsih masih tergolong stabil. Namun, ia mengatakan hal tersebut tidak bisa dijadikan patokan utama karena ia sudah berkeluarga.
    “Ke depan akan cari peluang lebih banyak untuk menutupi kebutuhan besar yang sebentar lagi akan keluar,” ujarnya.
    Katarsih juga menyampaikan kekhawatirannya jika pekerjaan
    freelance
    yang dijalaninya tidak berjalan dengan baik.
    “Misalnya ternyata
    freelance
    saya tidak berjalan dengan baik, dana darurat tidak mencukupi, opsi terburuknya menjual aset bergerak seperti mobil,” tambahnya.
    Secara pribadi, Katarsih mengaku terkejut mendengar pengumuman tersebut. Menurut dia, kegaduhan ini dapat dipahami dari berbagai sudut pandang.
    Sebab, masalah ini tengah dialami oleh banyak orang yang terdampak akibat penundaan pengangkatan CASN dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) 2024.
    Banyak dari mereka yang terdampak sudah mengambil keputusan besar sebelum mengetahui pengumuman tersebut.
    “(Kayak)
    resign
    di perusahaan, menyiapkan akomodasi, beban finansial proses seleksi yang panjang atau bagi yang belum memiliki pekerjaan tetap,” ujarnya.
    Katarsih juga mencermati situasi di Tanah Air dengan adanya Indonesia Gelap, yang membuatnya sadar bahwa ketidakpastian bisa menimpa siapa saja.
    “Pada akhirnya terjadi di proses pengangkatan CASN-PPPK ini. Di tengah sulitnya masyarakat mencari lapangan pekerjaan, saya sangat prihatin membayangkan kondisi negara ke depan,” urainya.
    Meskipun demikian, Katarsih merasa masih bisa mengontrol dampak eksternal dari penundaan pengangkatan CASN-PPPK 2024 ini.
    “Empati saya tentu merasa kondisi ini akan berat buat masyarakat banyak. Yang saya harapkan, pemerintah dalam pembuatan kebijakan, kedepan tentunya menilai analisis dampak terlebih dahulu sebelum menawarkan solusi,” pungkasnya.
    Sebelumnya, pemerintah secara resmi menunda pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) hasil seleksi tahun 2024.
    Berdasarkan keputusan terbaru, pengangkatan CPNS 2024 akan dilakukan pada 1 Oktober 2025, sementara PPPK dijadwalkan mulai bertugas pada 1 Maret 2026.
    Sesuai jadwal awal, peserta yang lolos seleksi CPNS 2024 seharusnya menerima Nomor Induk Pegawai (NIP) pada Maret 2025, sedangkan peserta yang lolos seleksi PPPK 2024 tahap 1 awalnya dijadwalkan diangkat pada Februari 2025, dan tahap 2 pada Juli 2025.
    “Pemerintah mengusulkan dilakukan penyesuaian jadwal pengangkatan CASN sebagai pegawai ASN dengan perkiraan pengangkatan pada akhir 2025 atau di awal 2026,” kata Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Rini Widyantini dalam rapat bersama Komisi II DPR di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (5/3/2025).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Mendagri: Dana pendidikan-kesehatan tak bisa dikorbankan untuk PSU

    Mendagri: Dana pendidikan-kesehatan tak bisa dikorbankan untuk PSU

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menegaskan anggaran pendidikan dan kesehatan dalam APBD tidak dapat digunakan untuk pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada 2024 di 24 daerah se-Indonesia.

    Menurutnya, anggaran pendidikan, kesehatan dan infrastruktur tidak bisa diganggu lantaran memiliki dampak langsung ke masyarakat.

    “Mohon maaf Pak Longki, kita tidak akan mengorbankan yang wajib Pak, yang pendidikan, kesehatan, infrastruktur. Nah itu dampaknya langsung ke masyarakat,” kata Tito dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin.

    Awalnya, anggota Komisi II DPR RI Longki Djanggola mengusulkan kekurangan anggaran PSU dapat ditutupi dengan menggunakan dana pendidikan atau kesehatan. Dia menilai dana pendidikan dan kesehatan dapat diambil sekitar 10 hingga 20 persen untuk PSU.

    “Kemudian barangkali saran saja Pak Menteri untuk meringankan jalan Bapak mencari dana, memutuskan dana ini barangkali jalan lain yang mungkin bisa ditempuh untuk memberikan kewenangan, diskresi kepada daerah untuk menggunakan dana wajib misalnya anggaran pendidikan 20 persen dan kesehatan 10 persen,” ujar Longki.

    Dia menyarankan agar daerah dibuat kewenangan untuk menggunakan dana tersebut. Sebab, dana tersebut dapat digunakan untuk PSU.

    “Kalau daerah dibikin diskresi untuk bisa mencubit untuk KPU, saya kira namanya untuk kepentingan daerah apa bedanya dengan Inpres Nomor 1 Tahun 2025 efisiensi anggaran yang luar biasa,” tambahnya.

    “Saya kira perlu dipertimbangkan sepanjang kalau memang diatasi dengan kebijakan Pak Menteri yang terakhir ini itu saran saja,” sambung dia.

    Lebih lanjut, Tito menyatakan tidak setuju dengan usulan tersebut. “Jangan, di dalam surat efisiensi saya itu jelas sekali yang pendidikan, kesehatan yang wajib infrastruktur itu tidak boleh diganggu,” tambah Tito.

    Tito pun mengingatkan agar anggaran pendidikan dan kesehatan dapat digunakan sesuai kebutuhan. Dia mengatakan ada hal-hal yang lebih penting untuk diperbaiki, seperti toilet sekolah hingga membantu beasiswa.

    “Jangan proyek kemudian pengadaan-pengadaan itu yang tidak perlu, nah itu kira-kira. Jadi diambil dari porsi yang paling banyak itu lah harus diambil dari porsi belanja operasional, terutama yang untuk kepentingan pegawai sendiri,” pungkas dia.

    Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi (MK) memerintahkan PSU di 24 daerah setelah memutuskan sengketa hasil Pilkada 2024.

    Putusan tersebut diumumkan dalam sidang pleno yang berlangsung pada hari Senin (24/2). Sembilan hakim konstitusi telah menuntaskan pembacaan keputusan atas 40 perkara yang diperiksa secara lanjut.

    Berdasarkan laman resmi Mahkamah Konstitusi RI, dari seluruh perkara tersebut, MK mengabulkan 26 permohonan, menolak 9 perkara, dan tidak menerima 5 perkara lainnya.

    Dengan berakhirnya sidang ini, MK dinyatakan telah menyelesaikan seluruh 310 permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Kepala Daerah 2024.

    Dari 26 permohonan yang dikabulkan, sebanyak 24 perkara menghasilkan keputusan untuk menggelar PSU. KPU di daerah terkait wajib menjalankan putusan ini sesuai dengan instruksi MK.

    Selain itu, MK juga mengeluarkan dua putusan tambahan. Pertama, pada Perkara Nomor 305/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang berkaitan dengan Kabupaten Puncak Jaya, MK memerintahkan KPU untuk melakukan rekapitulasi ulang hasil suara.

    Kedua, pada Perkara Nomor 274/PHPU.BUP-XXIII/2025 terkait Kabupaten Jayapura, MK menginstruksikan adanya perbaikan penulisan pada keputusan KPU mengenai penetapan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati 2024.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

  • Perkuat Ekonomi dan Berdayakan Umat

    Perkuat Ekonomi dan Berdayakan Umat

    loading…

    Pendiri Yayasan Indonesia Setara (YIS) Sandiaga Uno resmi meluncurkan program SI IKLAS (Sahabat Infaq Naik Kelas) di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Sabtu (8/3/2025). Foto: Ist

    JAKARTA – Pendiri Yayasan Indonesia Setara (YIS) Sandiaga Uno resmi meluncurkan program SI IKLAS (Sahabat Infaq Naik Kelas) di Aula At-Taqwa Sriwijaya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Sabtu (8/3/2025). Program hasil kolaborasi antara Bank Infaq dan YIS itu mampu menggerakkan ekonomi sekaligus membuka lapangan pekerjaan.

    Acara dihadiri Rezza Artha selaku Ketua Umum Bank Infaq Pusat, Laja Lapian selaku Dewan Pembina Bank Infaq Pusat. Kemudian, Deryansha selaku CEO Kasisolusi dan Ketua Yayasan Indonesia Setara Roestiandi Tsamanov serta perwakilan dari OK OCE Indonesia, Gemawira, Dompet Dhuafa, MRUF, Inotek dan anggota kelompok Bank Infaq se-Indonesia.

    Dalam sambutannya, Sandi Uno menyampaikan apresiasinya kepada Bank Infaq. Pasalnya, Bank Infaq mampu mengembangkan sayapnya meski dihadapkan dengan tantangan ekonomi.

    Bank Infaq kini telah memiliki 86 cabang dengan lebih dari 15.000 anggota dan total penyaluran sekitar Rp30 miliar dan dana infak sebesar Rp10 miliar.

    “Bank Infaq berjalan seiring dengan semangat ekonomi Pancasila, mengedepankan prinsip ta’awun (tolong-menolong) dan pemerataan ekonomi berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa,” ujar Sandi Uno, Minggu (9/3/2025).

    Dengan diluncurkan program SI IKLAS, dia berharap dapat menguatkan ekonomi dan memberdayakan umat.

    Mantan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) berharap kolaborasi ini terus sehingga dapat membuka lapangan kerja seluas-luasnya bagi masyarakat.

    “Gerakan ini tidak boleh berhenti di sin. Mari bersama kita dorong ekonomi umat yang lebih baik dan berkelanjutan,” katanya.

    “Kami siap berkolaborasi, menghadirkan solusi, dan menghadapi tantangan ekonomi dengan membuka lapangan kerja seluas-luasnya bagi umat. Semoga langkah ini menjadi awal kebangkitan ekonomi yang lebih kuat,” ujar Sandi.

    (jon)

  • Hadapi Ancaman Tarif Trump, KTT ASEAN Undang China-Negara Teluk

    Hadapi Ancaman Tarif Trump, KTT ASEAN Undang China-Negara Teluk

    Jakarta

    Keputusan Malaysia untuk mengundang perwakilan dari Cina dan negara-negara Teluk Arab ke KTT ASEAN pada Mei mendatang menarik perhatian global, khususnya karena Malaysia saat ini memegang kursi kepemimpinan dalam blok perdagangan di Asia Tenggara yang beranggotakan 10 negara tersebut.

    Namun, Perdana Menteri (PM) Malaysia Anwar Ibrahim menegaskan bahwa kehadiran negara-negara non-anggota dalam KTT ini bukan dimaksudkan sebagai langkah melawan Amerika Serikat (AS). Dalam konferensi pers di Kuala Lumpur, ia mengatakan, ASEAN tidak sedang “memilih pihak”, tetapi berupaya “memastikan relevansi strategis ASEAN dalam dunia multipolar.”

    Meski begitu, menurut Sam Baron, peneliti di Dewan Studi Asia-Pasifik Yokosuka, Jepang, rencana Anwar untuk membentuk aliansi dagang antara ASEAN, Cina, dan negara-negara Teluk Arab yang kaya akan sumber daya serta berorientasi pada investasi itu, bisa jadi tidak disambut baik oleh Washington.

    “Negara-negara ASEAN, beberapa negara Teluk, dan Cina semuanya memiliki surplus perdagangan yang signifikan dengan AS,” ujar Baron kepada media South China Morning Post.

    “Trump tidak segan-segan menggunakan kebijakan perdagangannya sebagai alat tekanan. Anwar harus berhati-hati.”

    Mitra dagang utama?

    Menurut Dana Moneter Internasional (IMF), total produk domestik bruto (PDB) negara-negara Teluk Arab yang tergabung dalam Dewan Kerja Sama Teluk (GCC) mencapai sekitar 2,1 triliun dolar AS (sekitar Rp32,5 kuadriliun) pada 2023. Arab Saudi dan Uni Emirat Arab (UEA) menyumbang hampir tiga perempat dari total output ekonomi blok tersebut, yang juga mencakup Bahrain, Kuwait, Oman, dan Qatar.

    Bagi Uni Eropa, negara-negara ASEAN sudah menjadi mitra dagang utama, menempati peringkat ketiga setelah AS dan Cina. Sementara itu, mitra dagang terbesar ASEAN adalah Cina, AS, Uni Eropa, dan Jepang.

    Meskipun memiliki daya ekonomi yang cukup besar, ASEAN bukanlah blok yang homogen. Wilayah ini mencakup negara-negara berpendapatan rendah seperti Laos hingga negara maju seperti Singapura. Sebagai perbandingan, PDB per kapita Malaysia hampir dua kali lipat dari Thailand.

    Penerima manfaat dari diversifikasi perdagangan global

    Sejak pandemi COVID-19 mengungkap adanya kelemahan pada rantai pasokan global, banyak perusahaan multinasional semakin mendiversifikasi investasi manufaktur mereka.

    Huang mencatat, investasi asing langsung (FDI) dari negara-negara maju dalam Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) ke ASEAN kini meningkat dua kali lipat dibanding investasi di Cina. Padahal, pada 2018, situasinya justru berbalik.

    “ASEAN juga menarik bagi perusahaan-perusahaan Cina, dengan produsen mobil Cina yang berinvestasi sebesar 5,4 miliar dolar AS (sekitar Rp88 triliun) di kawasan ini pada 2023, hampir tiga kali lipat dari skala investasi mereka pada 2015,” katanya.

    Sharon Seah, peneliti senior di Pusat Studi ASEAN di Institut ISEAS-Yusof Ishak Singapura, berpendapat bahwa kerja sama yang lebih erat antara ASEAN dan negara-negara Teluk sangat masuk akal secara strategis.

    “Dengan memperkuat kerja sama antarblok dan kemitraan seperti Uni Eropa dan GCC, ASEAN berharap dapat menjaga perdagangan multilateral tetap terbuka dan bebas,” ujarnya.

    Menguasai jalur perdagangan terpenting dunia

    Negara-negara ASEAN seperti Malaysia, Indonesia, dan Singapura memiliki keunggulan strategis dalam perdagangan global karena berbatasan dengan Selat Malaka, jalur perairan kecil yang dilalui lebih dari seperempat total jumlah perdagangan dunia. Selain itu, sekitar 80% pengiriman minyak dari Timur Tengah ke Cina dan Jepang melewati selat ini.

    Perang dagang yang dilancarkan Presiden AS Donald Trump, yang saat ini lebih banyak menyasar Kanada, Meksiko, dan Cina, membuat prospek perdagangan global semakin sulit diprediksi, kata Sharon Seah. Namun, dalam konteks ini, keputusan Malaysia untuk mengajak Cina ke KTT ASEAN juga dianggap sebagai “tonggak sejarah.”

    “Ini dapat dilihat sebagai upaya Malaysia untuk memperluas kerja sama ASEAN dengan Cina dan GCC dalam kemitraan tripartit yang memanfaatkan kekuatan masing-masing pihak,” ujarnya.

    Menurut Francoise Huang dari Allianz Trade, negara-negara Teluk dapat memberikan kontribusi finansial yang cukup besar berkat pendapatan minyak dan gas mereka yang melimpah. Investasi strategis dalam bidang teknologi dan kecerdasan buatan (AI) juga bisa menguntungkan ekonomi Asia.

    “ASEAN dapat memanfaatkan sebagian dari investasi tersebut untuk pertumbuhan ekonominya sendiri, sekaligus menarik investasi dari dana kekayaan negara GCC ke sektor teknologi,” ujar Huang.

    ASEAN bakal jadi pusat perdagangan global di masa depan?

    Studi terbaru dari Allianz Trade menunjukkan, beberapa negara ASEAN memiliki posisi kuat untuk memperluas peran mereka dalam perdagangan global.

    Malaysia dan Vietnam menempati peringkat kedua dan ketiga dalam potensinya menjadi pusat perdagangan global di masa depan. Sementara itu, Indonesia menempati posisi kelima.

    Peringkat pertama dalam daftar itu diduduki oleh salah satu calon kemitraan dagang baru ASEAN, yakni salah satu negara Teluk, Uni Emirat Arab.

    Saat ini, sekitar 20% ekspor ASEAN ditujukan ke AS. Menurut Huang, dengan semakin agresifnya kebijakan perdagangan AS, tidak mengherankan jika beberapa negara ASEAN mulai mengarah ke pendekatan kebijakan luar negeri yang lebih beragam.

    “Sebagai contoh, Indonesia telah memutuskan untuk bergabung dengan BRICS, seraya terus mendorong peta jalannya untuk menjadi anggota OECD,” tambah Huang.

    Malaysia juga berambisi untuk menjadi anggota BRICS, kelompok mitra ekonomi yang saat ini terdiri dari negara Brasil, Rusia, India, Cina, dan Afrika Selatan.

    Namun, pemerintahan Trump menganggap BRICS sebagai ancaman terhadap dominasi global ekonomi AS. Trump juga mengancam akan memberlakukan tarif 100% jika blok tersebut mencoba “memainkan strateginya terhadap dolar AS.”

    Artikel ini diadaptasi dari bahasa Jerman

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Bupati Gunungkidul tolak pembelian mobil dinas baru Rp1,5 miliar

    Bupati Gunungkidul tolak pembelian mobil dinas baru Rp1,5 miliar

    Gunungkidul (ANTARA) – Bupati Gunungkidul Endah Subekti Kuntariningsih menolak pembelian mobil dinas baru senilai Rp1,5 miliar yang telah dianggarkan oleh Pemerintah Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan meminta anggaran dialokasikan untuk program lebih mendesak.

    Endah di Gunungkidul, Senin, mengatakan keputusan ini diambil karena dirinya menilai mobil dinas yang digunakan pejabat sebelumnya masih dalam kondisi baik dan layak untuk digunakan.

    “Mobil dinasnya juga masih layak dipakai, kami mobil dinas tidak akan mengambil, akan kami alihkan yang lebih penting dari pada itu,” kata Endah.

    Alasan lain yang mendasari keputusan ini adalah kebijakan efisiensi anggaran yang tengah digalakkan pemerintah pusat.

    Di tengah keterbatasan anggaran, Endah memilih untuk mengalokasikan dana yang telah disediakan untuk pengadaan mobil dinas baru ke program-program prioritas lain yang lebih mendesak.

    Menurut Endah, anggaran tersebut dapat dialokasikan untuk penataan Alun-alun Wonosari dan mengintervensi jalan kabupaten yang rusak.

    “Jika di anggaran murni penataan alun-alun kurang, maka anggaran untuk beli mobil dinas bupati dan wakil akan kami alihkan untuk menyempurnakan Alun-alun Wonosari. Jika itu cukup, maka kami hibahkan untuk infrastruktur, untuk swakelola yang dilakukan oleh Dinas PU atau sesuai hasil dari masukan masyarakat di jalan kabupaten yang menjadi kewenangan kami, akan kami hibahkan untuk itu. Sedangkan mobil dinas yang kami pakai masih layak pakai,” katanya.

    Lebih lanjut, saat ditanya terkait pengadaan seragam ASN, Endah menyampaikan dirinya sudah melaksanakan rapat tertutup dengan kepala dinas dan TAPD untuk menunda.

    “Pengadaan seragam ASN yang nilainya hampir Rp3,2 miliar itu pun kepala dinas, TAPD, dan sekda sudah kami kumpulkan untuk rapat tertutup, bahwa hal-hal yang belum penting untuk kami lakukan kami tunda, walaupun sudah dipasang dalam anggaran juga untuk kami minta ditunda untuk kami gunakan hal yang lebih penting dari itu,” katanya.

    Bupati Endah mengatakan penundaan tersebut juga sesuai dengan visi misi dan program prioritas bupati yang sudah disejajarkan dengan rencana pembangunan Astacita dari Presiden Prabowo Subianto.

    “Kami harus efisiensi dan menggunakan anggaran sesuai program utama,” katanya.

    Pewarta: Sutarmi
    Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
    Copyright © ANTARA 2025

  • KPU: Kabupaten Pasaman dan Boven Digoel kekurangan anggaran PSU

    KPU: Kabupaten Pasaman dan Boven Digoel kekurangan anggaran PSU

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Yulianto Sudrajat mengungkapkan bahwa Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat dan Kabupaten Boven Digoel, Papua Selatan, masih kekurangan anggaran untuk menggelar pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada 2024.

    “Total dari 24 kabupaten/kota itu hanya tinggal tersisa dua kabupaten yang belum tersedia anggarannya, yaitu Kabupaten Pasaman dan Kabupaten Boven Digoel,” kata Yulianto dalam RDP bersama Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin.

    Dia menjelaskan ketersediaan anggaran bersumber dari dana Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Pilkada 2024. Dia menyampaikan kekurangan NPHD akan ditambah oleh pemerintah daerah (pemda).

    “Jadi ketersediaan anggaran bersumber dari dana NPHD Pilkada 2024. Kekurangan anggaran masih menunggu dari pemda,” ujarnya.

    Yulianto memastikan KPU RI akan terus berkoordinasi dengan jajaran pemerintah daerah terkait dengan kurangnya anggaran.

    “KPU terus berkoordinasi penuh, koordinasi secara intensif dengan jajaran pemda setempat dalam rangka mengusulkan anggaran,” jelas Yulianto.

    Dirinya mengatakan pihaknya juga akan mengupayakan agar tahapan PSU di 24 daerah dapat berjalan dengan lancar.

    “Seandainya belum tersedia anggaran, akan kami sampaikan ke pemerintah pusat dan Kemendagri,” pungkas dia.

    Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi (MK) memerintahkan PSU di 24 daerah setelah memutuskan sengketa hasil Pilkada 2024.

    Putusan tersebut diumumkan dalam sidang pleno yang berlangsung pada hari Senin (24/2). Sembilan hakim konstitusi telah menuntaskan pembacaan keputusan atas 40 perkara yang diperiksa secara lanjut.

    Berdasarkan laman resmi Mahkamah Konstitusi RI, dari seluruh perkara tersebut, MK mengabulkan 26 permohonan, menolak 9 perkara, dan tidak menerima 5 perkara lainnya.

    Dengan berakhirnya sidang ini, MK dinyatakan telah menyelesaikan seluruh 310 permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Kepala Daerah 2024.

    Dari 26 permohonan yang dikabulkan, sebanyak 24 perkara menghasilkan keputusan untuk menggelar PSU. KPU di daerah terkait wajib menjalankan putusan ini sesuai dengan instruksi MK.

    Selain itu, MK juga mengeluarkan dua putusan tambahan. Pertama, pada Perkara Nomor 305/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang berkaitan dengan Kabupaten Puncak Jaya, MK memerintahkan KPU untuk melakukan rekapitulasi ulang hasil suara.

    Kedua, pada Perkara Nomor 274/PHPU.BUP-XXIII/2025 terkait Kabupaten Jayapura, MK menginstruksikan adanya perbaikan penulisan pada keputusan KPU mengenai penetapan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati 2024.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
    Copyright © ANTARA 2025

  • Prabowo Bakal Umumkan Perpres Pencairan THR Idulfitri 2025 ASN, TNI, Polri

    Prabowo Bakal Umumkan Perpres Pencairan THR Idulfitri 2025 ASN, TNI, Polri

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto disebutkan bakal menngumumkan Peraturan Presiden (Perpres) terkait Tunjangan Hari Raya (THR) Idulfitri 2025.

    Keputusan tersebut diharapkan dapat memberikan kejelasan dan manfaat bagi seluruh pegawai negeri sipil (PNS), TNI, Polri, serta pensiunan di seluruh Indonesia yang akan merayakan Hari Raya Idulfitri mendatang. Perpres ini bertujuan untuk memastikan bahwa aparatur negara dan seluruh lapisan masyarakat yang berhak mendapatkan THR bisa merayakan Idulfitri dengan lebih layak.

    Pembayaran THR merupakan tradisi tahunan yang selalu dinanti banyak pihak, dan tahun ini, pemerintah berkomitmen untuk memastikan pembayaran dilakukan tepat waktu.

    Pengumuman ini diharapkan dapat memberi kepastian bagi seluruh PNS dan aparatur negara lainnya mengenai hak mereka dalam menyambut perayaan Idulfitri tahun ini.

    Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan bahwa pemerintah segera menerbitkan aturan soal Tunjangan Hari Raya (THR) Idulfitri 2025. Dia menyebut Presiden Prabowo Subianto akan segera menerbitkan payung hukumnya.

    Sri Mulyani tidak memerinci kapan tepatnya THR itu akan diberikan kepada para PNS. Namun, dia mengatakan bahwa Presiden sedang menyelesaikan Peraturan Presiden (Pepres) soal pemberian THR itu.

    “Kalau tanya THR, bapak Presiden sedang dalam proses untuk menyelesaikan ya. Perpresnya nanti beliau yang akan mengumumkan,” ucapnya kepada wartawan saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (7/3/2025).

    Di sisi lain, Sri Mulyani menyebut pemerintah mengusahakan agar THR itu dibayarkan secara penuh. “Segera [disalurkan THR-nya]. Insyaallah [100%],” ujar mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu.

    Adapun THR Idulfitri 2025 diperkirakan akan cair mulai H-10 hari raya atau mulai 17 Maret 2025. Para PNS maupun pekerja swasta akan memperoleh tambahan pendapatan untuk kebutuhan hari raya.

    Hal tersebut mengacu pada aturan-aturan sebelumnya, di mana pembayaran THR paling cepat dilakukan 10 hari kerja sebelum Hari Raya Idulfitri.

    Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi (KLI) Kementerian Keuangan Deni Surjantoro belum dapat mengungkapkan pengumuman THR yang biasa bersamaan dengan Gaji ke-13 akan diumumkan. “Segera [diumumkan],” ujarnya kepada Bisnis, Kamis (6/3/2025).

    Melihat ketentuan pencairan THR pada 2024, pemerintah telah memberikan THR bagi PNS berupa gaji pokok beserta tunjangan kinerja secara penuh.

    Pada tahun lalu, Sri Mulyani menyiapkan anggaran senilai Rp48,7 triliun untuk pembayaran THR bagi ASN pusat dan daerah. Bendahara negara mengirimkan uang THR untuk daerah melalui Dana Alokasi Umum (DAU) TA 2024.

  • KPU: PSU Pilkada di 2 Daerah Terancam Karena Tidak Ada Anggaran

    KPU: PSU Pilkada di 2 Daerah Terancam Karena Tidak Ada Anggaran

    Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI mengungkapkan ada 2 daerah yang terancam tidak bisa menyelenggarakan pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada 2024 karena anggaran yang belum tersedia.

    Kedua daerah dari 24 daerah yang menggelar pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada 2024 itu adalah Kabupaten Pasaman dan Kabupaten Boven Digoel.

    “Jadi prinsipnya total dari 24 kabupaten/kota itu hanya tinggal tersisa 2 kabupaten yang belum tersedia anggarannya oleh pemerintah setempat yaitu Kabupaten Pasaman dan Kabupaten Boven Digoel,” ungkap KPU RI Yulianto Sudrajat di DPR, Senin (10/3/2025).

    Yulianto melanjutkan, ketersediaan anggaran untuk PSU itu bersumber dari sisa dana Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Pilkada 2024 dan kekurangan anggarannya masih menunggu Pemerintah Daerah (Pemda).

    Dalam dokumen yang dipaparkan Sudrajat, sisa NPHD untuk Kabupaten Pasaman hanya sebesar Rp1,2 miliar. Adapun, perkiraan kebutuhan dana mencapai Rp13,4 miliar. Dengan demikian, Pasaman masih kekurangan dana sebesar Rp12,1 miliar.

    Sementara itu, untuk Kabupaten Boven Digoel untuk menggelar PSU perkiraan butuh anggaran sebesar Rp31,3 miliar, sedangkan sisa NPHD hanya Rp1,2 miliar. Dari situ, Boven Digoel masih kekurangan dana senilai Rp30,1 miliar.

    “Prinsipnya, KPU terus berkoordinasi penuh, koordinasi secara intensif dengan jajaran Pemda setempat dalam rangka untuk mengusulkan anggaran dan sekaligus juga upaya agar tahapan yang sudah kita mulai ini kesiapan atau kesanggupan anggaran sudah kami lakukan,” bebernya.

    Sudrajat berujar, bilamana seandainya masih belum tersedia anggaran, pihaknya akan menyampaikan ke pemerintah pusat, terutama kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

    “Pada intinya, tinggal 2 kabupaten/kota yang saat ini masih Pemda setempat belum bisa menyanggupi terkait dengan kebutuhan dengan yang diusulkan oleh kami,” pungkas dia.