Xcloud.id

Perusahaan: Dana

  • Penyelewengan Dana Koperasi PNS Nunukan Sejak 2005 Diusut, Bagaimana Kelanjutannya Sekarang? Regional 10 Maret 2025

    Penyelewengan Dana Koperasi PNS Nunukan Sejak 2005 Diusut, Bagaimana Kelanjutannya Sekarang? Regional 10 Maret 2025

    Penyelewengan Dana Koperasi PNS Nunukan Sejak 2005 Diusut, Bagaimana Kelanjutannya Sekarang?
    Tim Redaksi
    NUNUKAN, KOMPAS.com
    – Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Nunukan, Kalimantan Utara, tengah melakukan pemeriksaan mendalam terkait dugaan
    penyelewengan dana
    Koperasi PNS ‘Sejahtera’.
    Kasus ini berpotensi merugikan keuangan negara hingga Rp 12 miliar.
    Kasat Reskrim Polres Nunukan, Iptu Agustian Sura Pratama, mengungkapkan bahwa penyidik telah menyiapkan semua berkas hasil penyidikan dan segera akan menetapkan tersangka.
    “Tinggal menunggu hasil penghitungan pasti berapa kerugian negara dari Inspektorat Nunukan,” ujarnya saat dikonfirmasi pada Senin (10/3/2025).
    Agustian menegaskan bahwa hasil perhitungan dari Inspektorat akan menjadi dasar bagi pihak kepolisian untuk menetapkan nama tersangka.
    “Setelah kita dapat hasil perhitungan kerugian negara dari Inspektorat, kita gelar perkara dan menetapkan tersangka,” tegasnya.
    Inspektur Pembantu Investigasi dan Pengaduan Masyarakat Inspektorat Nunukan, Rifai, menjelaskan bahwa pihaknya masih dalam proses perhitungan.
    Meskipun dugaan penyelewengan telah terjadi sejak 2005, Inspektorat memulai pemeriksaan keuangan koperasi sejak awal berdiri pada tahun 2001.
    “Kasus ini sudah terjadi sekitar 21 tahunan, dan hampir semua PNS Pemkab Nunukan jadi anggota. Kita periksa berkas koperasi mulai tahun 2001. Kendala ini yang membuat proses perhitungan cukup lama,” jelasnya.
    Rifai juga menambahkan bahwa banyak berkas yang dibutuhkan Inspektorat hilang, sehingga mereka harus bekerja ekstra keras.
    “Tapi kita target selesai (penghitungan kerugian negara) sebelum Lebaran,” tegasnya.
    Dugaan korupsi di
    Koperasi PNS Nunukan
    ‘Sejahtera’ pertama kali mencuat dari laporan mengenai penyalahgunaan dana simpan pinjam yang seharusnya digunakan untuk kesejahteraan pegawai.
    Kapolres Nunukan AKBP Bonifasius Rumbewas, menjelaskan bahwa korupsi ini telah berlangsung sejak 2005, sehingga penyidik membutuhkan pemeriksaan mendalam untuk mengumpulkan bukti.
    “Kita belum bisa buka siapa-siapa mereka, nanti nama-namanya akan segera kita umumkan, karena kasus ini menjadi produk Polres Nunukan Tahun 2025,” kata Boni.
    Koperasi Pegawai Negeri ‘Sejahtera’ berlokasi di Jalan RA Kartini, RT 07 Nunukan Tengah, dan didirikan berdasarkan akta pendirian Nomor 180/BH/KDK.17.3/I/2001.
    Koperasi ini awalnya bertujuan untuk memudahkan PNS dalam urusan simpan pinjam, namun seiring waktu, koperasi memperluas bisnisnya dengan mendapatkan pinjaman modal dari bank untuk usaha kredit kendaraan bermotor serta pembiayaan cicilan rumah.
    Namun, dalam perjalanannya, diduga terjadi penyelewengan dana yang berasal dari anggota koperasi, dengan total kerugian mencapai Rp 12,5 miliar.
    “Jadi terjadi dugaan penyelewengan dalam penggunaan uang yang masuk dari para PNS Nunukan saat itu, dengan asumsi jumlah uang yang digelapkan atau diselewengkan sebesar Rp 12,5 miliar,” ujar Boni.
    Saat ini, polisi terus melakukan penyidikan mendalam untuk mengungkap pihak yang bertanggung jawab dalam kasus ini.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • KPK Geledah Rumah Ridwan Kamil di Kasus Dugaan Korupsi BJB (BJBR)

    KPK Geledah Rumah Ridwan Kamil di Kasus Dugaan Korupsi BJB (BJBR)

    Bisnis.com, JAKARTA — Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah rumah mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil di Bandung, Jawa Barat, terkait perkara dugaan korupsi di PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. (BJBR) atau BJB. 

    Untuk diketahui, KPK belum lama ini resmi menerbitkan surat perintah penyidikan (sprindik) atas kasus dugaan korupsi penempatan dana iklan BJB itu. 

    Saat dikonfirmasi, Ketua KPK Setyo Budiyanto mengonfirmasi bahwa tim penyidik hari ini tengah menggeledah rumah Ridwan Kamil atau RK untuk mencari bukti terkait dengan kasus tersebut. 

    “Betul [rumah RK digeledah, red] terkait perkara BJB,” ungkap Setyo kepada wartawan, Senin (10/3/2025). 

    Di sisi lain, Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto membenarkan kabar bahwa lembaganya telah menetapkan 5 orang tersangka dalam perkara ini.

    Namun, dia tak memerinci siapa saja pihak tersangka dimaksud, termasuk status hukum RK yang rumahnya ikut digeledah. 

    “Benar [ada 5 tersangka kasus BJB, red],” tuturnya. 

    Sebelumnya, berdasarkan informasi yang dihimpun, kasus BJB yang tengah diusut KPK itu berkaitan dengan dugaan korupsi penempatan dana iklan. Namun, saat dimintai konfirmasi, Rabu (5/3/2025), Setyo tak memerinci lebih lanjut perihal informasi tersebut. 

    Di sisi lain, Ketua KPK Jilid VI itu menyebut pihaknya terbuka untuk berkoordinasi dengan aparat penegak hukum lain yang kini diketahui juga tengah mengusut kasus di BJB. 

    “Kalau memang terinformasi bahwa ada APH lain yang melakukan itu nanti tugasnya Direktur Penyidikan dan Kasatgas untuk melakukan koordinasi,” papar Perwira Polri berpangkat Komjen itu. 

    Menurut Setyo, tindak lanjut penanganan kasus tersebut usai penerbitan sprindik akan dilakukan oleh tim penyidik di bawah koordinasi Deputi Penindakan dan Direktur Penyidikan KPK. 

  • Bukan Cuma Hemat! Terapkan Strategi Ini Biar Keuangan Makin Stabil

    Bukan Cuma Hemat! Terapkan Strategi Ini Biar Keuangan Makin Stabil

    Jakarta: Mengelola keuangan bukan sekadar menabung atau menekan pengeluaran. Banyak orang tergoda untuk langsung menghabiskan bonus atau THR tanpa perencanaan yang matang. 
     
    Padahal, ada strategi yang bisa diterapkan agar keuangan tetap stabil, salah satunya adalah frugal living.
     

    Apa itu frugal living?
    Konsep frugal living sering disalahartikan sebagai hidup pelit dan membatasi diri secara ekstrem.
     
    Merangkum laman BCA, frugal living lebih tentang mengatur pengeluaran dengan cerdas tanpa mengorbankan kualitas hidup. 

    Dengan strategi ini, kamu bisa membangun fondasi finansial yang lebih kuat untuk masa depan.
     

    Tips agar keuanganmu tetap terjaga dan stabil
    Berikut beberapa langkah yang bisa kamu terapkan untuk menjaga keuangan tetap stabil:

    1. Bedakan kebutuhan dan keinginan

    Sebelum membeli sesuatu, tanyakan pada diri sendiri, apakah ini benar-benar dibutuhkan atau hanya sekadar keinginan? 
     
    Cara mudahnya, coba tunda pembelian selama tiga hari. Jika setelah itu masih terasa penting, barulah pertimbangkan untuk membelinya. 
     
    Langkah ini bisa mencegah pengeluaran impulsif yang merusak keuangan.

    2. Bangun keamanan finansial yang berkelanjutan

    Gunakan sebagian dana bonus atau THR untuk memperkuat dana darurat. Idealnya, dana darurat setara dengan 3–6 bulan pengeluaran untuk mengantisipasi situasi tak terduga. Setelah itu, alokasikan dana untuk investasi jangka panjang seperti reksadana, emas, atau deposito agar uangmu terus berkembang.

    3. Investasi pada skill dan karir

    Daripada menghabiskan uang untuk belanja konsumtif, manfaatkan dana ekstra untuk mengikuti kursus atau pelatihan yang relevan dengan pekerjaan atau bisnis. 
     
    Dengan meningkatkan keterampilan, kamu bisa membuka peluang penghasilan yang lebih besar di masa depan.

    4. Siapkan proteksi keuangan sejak dini

    Frugal living bukan hanya soal menekan pengeluaran, tapi juga tentang menggunakan uang dengan bijak, termasuk untuk proteksi keuangan. 
     
    Salah satunya adalah memiliki asuransi jiwa yang bisa melindungi keluarga dari risiko finansial jika terjadi hal yang tidak diinginkan. Dengan perlindungan yang tepat, kamu tidak perlu khawatir keuangan terganggu saat menghadapi situasi darurat.
     

    Frugal living, hidup hemat tanpa menderita

    Dengan menerapkan strategi di atas, kamu bisa menikmati hidup dengan keuangan yang lebih stabil tanpa harus merasa terbatas. Ingat, frugal living bukan berarti mengorbankan kebahagiaan, melainkan memilih pengeluaran yang benar-benar memberikan manfaat jangka panjang.
     
    Seperti kata pepatah, “Uang yang dikelola dengan baik hari ini adalah jaminan ketenangan di masa depan.” Yuk, mulai kelola keuanganmu dengan lebih bijak!
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (ANN)

  • DPRD NTB dukung program hibah Rp300 juta untuk desa/kelurahan

    DPRD NTB dukung program hibah Rp300 juta untuk desa/kelurahan

    “Dari awal sampai hari ini dan seterusnya kami tetap optimis meyakini pasangan Iqbal-Dinda mampu mewujudkan visi dan misinya, salah satunya memberikan dana hibah ke desa/kelurahan di NTB,”

    Mataram (ANTARA) – Wakil Ketua DPRD Nusa Tenggara Barat (NTB) Lalu Wirajaya mendukung pemberian dana hibah untuk desa/kelurahan sebesar Rp300 juta melalui program desa berdaya sesuai janji politik Gubernur dan Wakil Gubernur Lalu Muhamad Iqbal-Indah Dhamayanti Putri atau Iqbal-Dinda saat Pilkada 2024.

    “Dari awal sampai hari ini dan seterusnya kami tetap optimis meyakini pasangan Iqbal-Dinda mampu mewujudkan visi dan misinya, salah satunya memberikan dana hibah ke desa/kelurahan di NTB,” ujarnya di Mataram, Senin.

    Ia mengatakan meski pemerintah mengeluarkan kebijakan efisiensi anggaran, dirinya meyakini bahwa hal tersebut tidak menjadi penghalang Iqbal-Dinda mewujudkan visi dan misi NTB Makmur Mendunia.

    Menurutnya, di tengah kebijakan Inpres Nomor 1 Tahun 2025, Wirajaya menegaskan pihaknya akan mengupayakan untuk membantu mewujudkan kebutuhan anggaran setiap program yang sudah dijanjikan.

    “Tentu ada evaluasi atas efisiensi ini. Tapi kita bisa merumuskan mana yang prioritas untuk mendukung tercapainya janji politik Iqbal-Dinda,” jelasnya.

    Salah saru program unggulan Iqbal-Dinda yang patut dikawal bantuan anggaran sebesar Rp300 juta untuk desa dan kelurahan.

    “Tidak mesti hal itu diwujudkan di tahun pertama. Mungkin tahun ini bisa bertahap dulu. Karena ini semangatnya sangat bagus,” kaya Wirajaya.

    Selain itu, ia juga akan mendukung restrukturisasi OPD dalam upaya efisiensi anggaran. Upaya merampingkan OPD dengan meningkatkan kinerja-nya dinilai menjadi langkah awal yang akan sangat membantu Iqbal-Dinda.

    “Saya sepakat semua itu merupakan janji politiknya. Sehingga kita akan menyesuaikan dengan kemampuan anggaran yang kita miliki. Tidak harus tahun ini,” tegasnya.

    Saat ini, DPRD bakal membahas postur anggaran APBD untuk memulai program Rp300 juta per desa tersebut.

    “Ini yang harus disesuaikan dengan kemampuan APBD kita. Ini yang harus kita berikan pengertian kepada masyarakat desa untuk dijelaskan nanti,” katanya.

    Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB saat ini sedang menyusun payung hukum pemberian dana hibah untuk desa/kelurahan itu melalui program desa berdaya sesuai janji politik Gubernur dan Wakil Gubernur Iqbal-Dinda saat Pilkada 2024.

    “Ya, saat ini dinas kita (DPMPD-Dukcapil, red) sedang menyusun payung hukumnya. Setelah ini disusun, kita diskusikan lebih luas bersama biro hukum dan tim Gubernur dan Wagub, utamanya berkaitan dengan harmonisasi-nya seperti apa,” kata Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil (DPMPD-Dukcapil) NTB, Lalu Ahmad Nur Aulia.

    Namun sampai kapan penyusunan payung hukum ini dapat dituntaskan, Aulia sapaan akrab Kepala Dinas DPMPD-Dukcapil NTB, belum dapat memastikannya. Karena, sebelum ini ditetapkan harus dikonsultasikan dulu ke Biro Hukum Setda Pemprov NTB.

    “Kalau dari kita siap tapi kan harus ada konsultasi/koordinasi dengan biro hukum dulu. Insya Allah kalau bisa lancar regulasi-nya bulan-bulan ini sudah bisa jalan,” ujarnya.

    Ditanya apakah dalam penyusunan payung hukum tersebut ada disebutkan nilai hibah dan alokasi anggaran yang disediakan untuk program desa berdaya itu, Aulia menegaskan belum ada pembahasan yang mengarah ke soal angka dan besaran alokasi-nya. Karena, semuanya di bahas oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

    “Soal ada angka kami belum membahas sampai sejauh itu. Kami baru membahas regulasi-nya saja. Kalau soal alokasi anggaran, itu urusan TAPD, kami hanya menyusun dan berkoordinasi soal regulasi-nya saja,” katanya.

    Pewarta: Nur Imansyah
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

  • BRI siapkan uang tunai Rp32,8 triliun untuk penuhi kebutuhan Lebaran

    BRI siapkan uang tunai Rp32,8 triliun untuk penuhi kebutuhan Lebaran

    Ilustrasi – Petugas menunjukkan uang tunai dalam pecahan Rp100.000 di salah satu kantor cabang BRI. (ANTARA/HO-BRI)

    BRI siapkan uang tunai Rp32,8 triliun untuk penuhi kebutuhan Lebaran
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Senin, 10 Maret 2025 – 13:57 WIB

    Elshinta.com – PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI telah menyiapkan uang tunai sebesar Rp32,8 triliun untuk mengantisipasi peningkatan kebutuhan transaksi tunai masyarakat selama momen Hari Raya Idul Fitri.

    SEVP Operations BRI Nyoman Sugiri Yasa menyampaikan, penyediaan uang tunai ini merupakan langkah strategis BRI dalam menjaga kelancaran aktivitas ekonomi dan memastikan layanan perbankan tetap optimal selama periode libur Lebaran.

    “Setiap tahun, momen Lebaran selalu diiringi dengan permintaan uang tunai di masyarakat. Oleh karena itu, BRI memastikan ketersediaan likuiditas yang memadai, khususnya di jaringan kantor cabang dan mesin ATM yang tersebar di seluruh Indonesia,” kata Nyoman dalam keterangan resminya di Jakarta, Senin.

    Jumlah uang yang disiapkan oleh BRI tahun ini tercatat turun sebesar 6,12 persen dari realisasi tahun lalu. Nyoman mengatakan, proyeksi kas yang disediakan BRI lebih rendah dibandingkan dengan realisasi tahun lalu dikarenakan turunnya transaksi tarik tunai sebesar 15 persen secara year on year (yoy) serta masyarakat yang semakin terbiasa bertransaksi secara cashless.

    Pada sisi yang lain, transaksi digital di BRI tercatat terus meningkat yang tercermin pada jumlah transaksi super apps BRImo naik 40,54 persen yoy, transaksi QRIS BRI tumbuh 186 persen yoy serta transaksi EDC merchant BRI naik 177 persen yoy.

    Selain menyiapkan dana tunai, BRI juga memastikan layanan digital banking seperti BRImo tetap optimal agar nasabah dapat melakukan transaksi non-tunai dengan mudah dan aman. Keandalan mesin ATM dan CRM juga terus dipastikan oleh BRI.

    Hingga akhir Desember 2024, jumlah mesin ATM dan CRM BRI mencapai 19.670 unit di seluruh Indonesia. Pada periode yang sama, BRI tercatat memiliki lebih dari 796 ribu jaringan e-channel yang terdiri dari 776 ribu EDC, 10 ribu mesin ATM, dan 9 ribu mesin CRM.

    BRI juga mengoperasikan sejumlah kantor layanan secara terbatas di titik-titik strategis selama libur Lebaran. Hal ini dilakukan guna mengakomodasi kebutuhan masyarakat yang tetap memerlukan layanan perbankan konvensional.

    Di samping itu, BRI mengoptimalkan lebih dari 1 juta Agen BRILink yang tersebar di seluruh Indonesia sebagai perpanjangan layanan perbankan.

    Agen BRILink diharapkan mampu memfasilitasi transaksi keuangan masyarakat di desa-desa dan daerah yang jauh dari kantor cabang BRI, sehingga kebutuhan uang tunai masyarakat tetap terpenuhi.

    Dengan langkah-langkah tersebut, BRI menegaskan komitmennya untuk selalu hadir melayani kebutuhan masyarakat di setiap momentum penting, termasuk di momen Lebaran yang sarat aktivitas ekonomi, tradisi mudik, hingga kebutuhan transaksi keluarga.

    “Kami ingin memastikan bahwa masyarakat dapat menikmati momen Lebaran dengan nyaman, tanpa khawatir akan keterbatasan akses terhadap layanan perbankan. Baik melalui jaringan kantor, ATM, BRImo, maupun Agen BRILink, BRI siap melayani Indonesia,” tutup Nyoman.

    Sumber : Antara

  • Pelaku Penggelapan Dana PKBM Pasuruan Dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor

    Pelaku Penggelapan Dana PKBM Pasuruan Dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor

    Pasuruan (beritajatim.com) – Genap dua bulan setelah ditetapkan sebagai tersangka, kasus penggelapan dana Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Kabupaten Pasuruan yang melibatkan Bayu Putra Subandi akhirnya dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya. Hal ini dikonfirmasi oleh Kasi Intel Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan, Ferry Hary Ardianto, Senin (10/3/2025).

    Ferry menyatakan bahwa Bayu, yang menjabat sebagai Ketua PKBM di Kecamatan Kejayan, terbukti memperkaya diri hingga Rp2,69 miliar.

    “Benar, saat ini prosesnya masuk tahap pelimpahan di Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya,” ungkap Ferry.

    Sebelumnya, Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan telah memeriksa Bayu bersama 33 orang saksi. Modus operandi yang dilakukan tersangka berlangsung sejak tahun 2021, dengan mengalihkan dana PKBM untuk kepentingan pribadi.

    Sementara itu, pihak kejaksaan masih memproses kasus serupa yang melibatkan pelaku lainnya. “Untuk PKBM yang jilid dua masih kami proses dan akan segera kami limpahkan,” tambah Ferry.

    Bayu didakwa melanggar Pasal 2 jo. Pasal 18 UU 31/1999 sebagaimana diubah dengan UU 20/2001, Subsidair Pasal 3 jo. Pasal 18 UU 31/1999 sebagaimana diubah dengan UU 20/2001. Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan menegaskan akan terus mendalami kasus ini dan tidak menutup kemungkinan adanya tersangka baru. [ada/beq]

  • Bank Mandiri Catat Lonjakan 10 Kali Lipat di Livin’ Investasi, Dorong Akselerasi Keuangan Digital

    Bank Mandiri Catat Lonjakan 10 Kali Lipat di Livin’ Investasi, Dorong Akselerasi Keuangan Digital


    PIKIRAN RAKYAT     – Bank Mandiri terus berkomitmen untuk menghadirkan solusi investasi yang lebih inklusif melalui fitur Livin’ Investasi di super app Livin’ by Mandiri. Fitur yang diluncurkan pada pertengahan tahun 2022 ini, memudahkan masyarakat untuk mengakses ragam instrumen investasi seperti reksa dana, obligasi, dan saham dalam satu aplikasi.

    Melalui fitur Livin’ Investasi, nasabah langsung dapat membeli, mengelola dan memantau portofolio investasinya kapan pun dan di manapun. Direktur Utama Bank Mandiri Darmawan Junaidi mengatakan, kehadiran fitur ini selaras dengan komitmen Bank Mandiri untuk mendorong inklusi keuangan melalui digitalisasi layanan.

    “Kami memahami, investasi merupakan salah satu kunci dalam mengakselerasi pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu, kami terus mengoptimalkan Livin’ Investasi sebagai solusi investasi yang mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat,” ujar Darmawan dalam keterangan resminya, Jumat (7/3).

    Salah satu keunggulan utama fitur Investasi ini, antara lain nasabah dapat memulai investasi reksa dana dengan nominal yang sangat terjangkau, yaitu mulai dari Rp 10.000. Dengan berbagai pilihan produk reksa dana yang sesuai dengan profil risiko masing-masing nasabah, fitur ini memberikan fleksibilitas dalam mengelola aset untuk mencapai kemandirian finansial.

    Selain reksa dana, fitur ini juga menyediakan akses ke investasi obligasi yang dapat menjadi pilihan bagi nasabah yang mencari instrumen investasi dengan imbal hasil tetap. Lebih lanjut, bagi nasabah yang ingin berinvestasi di pasar modal, Livin’ Investasi juga menyediakan layanan pembukaan akun saham yang praktis dan cepat.

    Hingga Desember 2024, fitur Livin’ Investasi telah mendapat respons positif dari masyarakat. Hal ini terbukti dengan lonjakan jumlah pembukaan akun saham di Livin’ by Mandiri yang meningkat hingga 10 kali lipat. Tidak hanya itu, sebanyak 91% transaksi reksa dana di Bank Mandiri kini telah dilakukan melalui Livin’ by Mandiri, menunjukkan tingginya adopsi layanan investasi digital di kalangan nasabah.

    “Realisasi ini mencerminkan, masyarakat semakin nyaman berinvestasi secara digital. Ke depan, kami akan terus mengembangkan fitur Livin’ Investasi agar semakin inklusif dan dapat menjangkau lebih banyak nasabah, baik yang sudah terbiasa berinvestasi maupun mereka yang baru memulai perjalanan investasinya,” imbuh Darmawan.

    Sebagai informasi, hingga akhir Januari 2025, jumlah pengguna Livin’ by Mandiri telah mencapai 30 juta dengan frekuensi transaksi mencapai 362 juta transaksi atau tumbuh 32% secara tahunan dan total transaksi Livin’ by Mandiri telah mencapai Rp 340 triliun. ***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Kesetaraan Gender dalam Ber-KB

    Kesetaraan Gender dalam Ber-KB

    loading…

    Muktiani Asrie Suryaningrum. Foto/Istimewa

    Muktiani Asrie Suryaningrum, S.Sos., MPH
    Penata Kependudukan dan KB Ahli Madya BKKBN
    Pengurus Pusat Ikatan Praktisi dan Ahli Demografi Indonesia (Indonesian Demographer Association/IPADI) dan Pengurus Pusat Koalisi Kependudukan Indonesia (KKI)

    CAPAIAN pembangunan kependudukan Indonesia saat ini ditandai dengan keberhasilan pengendalian kuantitas penduduk yang sangat baik. Berdasarkan hasil Long Form SP2020, tercatat bahwa Angka Kelahiran Total/Total Fertility Rate (TFR) Indonesia sebesar 2,18 yang mendekati angka Replacement Level (2,1). Keberhasilan Indonesia dalam mengendalikan penduduk sudah diakui dunia. Ini ditandai dengan penghargaan bidang Kependudukan dari United Nations Population Fund (UNFPA) atau Dana Kependudukan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Pengendalian penduduk tak terlepas dari Program Keluarga Berecana (KB) yang berdampak pada penurunan fertilitas.

    Penurunan TFR memberikan kesempatan kepada penduduk Indonesia untuk dapat memanfaatkan pembangunan di Indonesia secara optimum. Angka kelahiran yang terus menurun memberikan pengaruh penurunan angka kematian ibu, penurunan angka kematian bayi serta menekan laju pertumbuhan penduduk. Pentingnya perencanaan dalam berkeluarga salah satunya menentukan jumlah anak serta jarak kelahiran setiap anak. Perencanaan ini bertujuan agar pasangan suami istri lebih siap baik secara mental maupun finansial sehingga masa depan anak-anaknya akan lebih baik.

    Beban keluarga yang sedikit karena jumlah anak yang sedikit untuk setiap keluarga memungkinkan setiap orangtua untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan anak-anak. Beriringan dengan hal tersebut, pemerintah juga dapat fokus pada program-program peningkatan kualitas penduduk seperti peningkatan pendidikan dan peningkatan pelayanan kesehatan. Resonansi upaya dari tiap keluarga dan juga program-program pemerintah dapat mempercepat untuk cita-cita mewujudkan penduduk berkualitas yang unggul dan berdaya saing dapat tercipta dengan baik.

    Melalui penggunaan kontrasepsi , Indonesia berhasil menurunkan angka rata-rata jumlah anak yang dilahirkan oleh seorang wanita selama masa reproduksi. Berbicara program KB tentunya terkait dengan alat kontrasepsi. Masih banyak anggapan bahwa perempuan sebagai penanggung jawab atas reproduksinya. Ini dapat dikatakan juga bahwa ledakan penduduk yang terjadi seolah-olah menjadi masalah perempuan. Jadi masalah ledakan penduduk menjadi beban yang harus ditanggung perempuan untuk menanggulangi. Padahal terdapat jenis kontrasepsi untuk laki-laki dan perempuan.

    Jika ditilik, ada beberapa penggunaan metode kontrasepsi modern, untuk wanita ada pil, suntik, susuk KB/implan/Alat Kontrasepsi Bawah Kulit (AKBK), IUD/Alat Kontrasepsi Dalam Rahim (AKDR), metode operasi wanita (MOW) atau tubektomi. Sedangkan pria ada metode operasi pria (MOP) atau vasektomi dan kondom. Selain itu juga terdapat kontrasepsi alami yaitu Metode Amenore Laktasi (MAL) atau metode kontrasepsi tradisional yaitu kalender/pantang berkala, abstinensi, senggama terputus, jamu, atau lainnya.

    Dalam pemilihan jenis kontrasepsi atau keikutsertaan dalam program keluarga berencana seharusnya menjadi tanggung jawab bersama antara suami dan istri, karena penggunaan kontrasepsi merupakan kebutuhan bersama antara keduanya. Sebagai satu keluarga yang utuh laki-laki dan perempuan harus mengambil keputusan dan tanggung jawab atas kesehatan reproduksinya. Dengan kata lain hak dan kewajiban suami istri untuk mengikuti keluarga berencana adalah sama. Tidak menimbulkan diskriminasi dan ketimpangan peran serta tanggung jawab dalam keluarga.

    Berdiskusi dengan pasangan dan keluarga setidaknya mendapatkan gambaran atau pilihan sementara mengenai kontrasepsi yang akan digunakan sesuai dengan pengalaman keluarga dan disesuaikan dengan kondisi kesehatan. Perlunya diskusi antara suami dan istri untuk mempertimbangkan siapa yang akan menggunakan alat kontrasepsi. Ini tentunya juga harus dilakukan konsultasi kepada ahlinya baik dokter kandungan maupun bidan. Jika pilihannya jatuh pada perempuan yang akan menggunakan alat kontrasepsi, maka langkah selanjutnya menentukan metode kontrasepsi yang akan digunakan.

    Konsultasi dengan dokter spesialis kandungan, bidan atau pelayanan keluarga berencana diharapkan dapat memberikan informasi tentang metode kontrasepsi yang tersedia. Bagaimana cara kerja setiap alat kontrasepsi dan efek samping yang akan ditimbulkan dari setiap alat kontrasepsi dapat diperoleh. Dokter spesialis kandungan, bidan atau pelayanan keluarga berencana lebih memahami dan memiliki pengetahuan yang banyak, sehingga dapat memudahkan setiap pasangan yang akan menggunakan alat kontrasepsi tanpa kebingungan dan takut kesakitan.

  • BRI Siapkan Rp32,8 Triliun untuk Lebaran, Pastikan Kebutuhan Uang Tunai Masyarakat Terpenuhi Hingga Pelosok

    BRI Siapkan Rp32,8 Triliun untuk Lebaran, Pastikan Kebutuhan Uang Tunai Masyarakat Terpenuhi Hingga Pelosok

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Menyambut periode Libur Lebaran 2025 pada tanggal 28 Maret 2025 – 7 April 2025 atau selama 11 hari, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk telah menyiapkan uang tunai sebesar Rp32,8 triliun. Kesiapan dana tersebut dilakukan untuk mengantisipasi peningkatan kebutuhan transaksi tunai masyarakat selama momen Hari Raya Idulfitri.

    SEVP Operations BRI Nyoman Sugiri Yasa mengungkapkan bahwa penyediaan uang tunai ini merupakan langkah strategis BRI dalam menjaga kelancaran aktivitas ekonomi dan memastikan layanan perbankan tetap optimal selama periode libur Lebaran. 

    “Setiap tahun, momen Lebaran selalu diiringi dengan permintaan uang tunai di masyarakat. Oleh karena itu, BRI memastikan ketersediaan likuiditas yang memadai, khususnya di jaringan kantor cabang dan mesin ATM yang tersebar di seluruh Indonesia,” ujar Nyoman.

    Jumlah uang yang disiapkan oleh BRI tahun ini tercatat turun sebesar 6,12% dari realisasi tahun lalu. “Proyeksi kas yang disediakan BRI lebih rendah dibandingkan dengan realisasi tahun lalu dikarenakan turunnya transaksi tarik tunai sebesar 15% secara yoy serta masyarakat yang semakin terbiasa bertansaksi secara cashless,” imbuh Nyoman.

    Di sisi lain, transaksi digital di BRI tercatat terus meningkat. Seperti pada jumlah transaksi Super Apps BRImo yang mengalami peningkatan 40,54% yoy, transaksi QRIS BRI yang tumbuh 186% yoy dan transaksi EDC merchant BRI yang meningkat 177% yoy.

    Selain menyiapkan dana tunai, BRI juga memastikan layanan digital banking seperti BRImo tetap optimal agar nasabah dapat melakukan transaksi non-tunai dengan mudah dan aman. Sementara itu, BRI juga memastikan keandalan mesin ATM dan CRM yang hingga akhir Desember 2024 jumlahnya mencapai 19.670 unit di seluruh Indonesia.

  • Pengangkatan Ditunda, CASN Terpaksa Tarik Dana Darurat dan Siap Jual Aset Megapolitan 10 Maret 2025

    Pengangkatan Ditunda, CASN Terpaksa Tarik Dana Darurat dan Siap Jual Aset Megapolitan 10 Maret 2025

    Pengangkatan Ditunda, CASN Terpaksa Tarik Dana Darurat dan Siap Jual Aset
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Katarsih (bukan nama sebenarnya) terpaksa menarik dana darurat dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan setelah pengumuman penundaan pengangkatan Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) 2024.
    Dana darurat ini, yang diselingi dengan pendapatan dari beberapa pekerjaan lepas atau
    freelance
    , akan digunakan Katarsih sambil menunggu penerimaan Nomor Induk Pegawai (NIP).
    “Gua masih ada beberapa pekerjaan
    freelance
    , dana darurat yang sudah dicairkan dari
    BPJS Ketenagakerjaan
    ,” kata Katarsih saat dihubungi
    Kompas.com
    , Senin (10/3/2025).
    Hingga saat ini, pendapatan per bulan Katarsih masih tergolong stabil. Namun, ia mengatakan hal tersebut tidak bisa dijadikan patokan utama karena ia sudah berkeluarga.
    “Ke depan akan cari peluang lebih banyak untuk menutupi kebutuhan besar yang sebentar lagi akan keluar,” ujarnya.
    Katarsih juga menyampaikan kekhawatirannya jika pekerjaan
    freelance
    yang dijalaninya tidak berjalan dengan baik.
    “Misalnya ternyata
    freelance
    saya tidak berjalan dengan baik, dana darurat tidak mencukupi, opsi terburuknya menjual aset bergerak seperti mobil,” tambahnya.
    Secara pribadi, Katarsih mengaku terkejut mendengar pengumuman tersebut. Menurut dia, kegaduhan ini dapat dipahami dari berbagai sudut pandang.
    Sebab, masalah ini tengah dialami oleh banyak orang yang terdampak akibat penundaan pengangkatan CASN dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) 2024.
    Banyak dari mereka yang terdampak sudah mengambil keputusan besar sebelum mengetahui pengumuman tersebut.
    “(Kayak)
    resign
    di perusahaan, menyiapkan akomodasi, beban finansial proses seleksi yang panjang atau bagi yang belum memiliki pekerjaan tetap,” ujarnya.
    Katarsih juga mencermati situasi di Tanah Air dengan adanya Indonesia Gelap, yang membuatnya sadar bahwa ketidakpastian bisa menimpa siapa saja.
    “Pada akhirnya terjadi di proses pengangkatan CASN-PPPK ini. Di tengah sulitnya masyarakat mencari lapangan pekerjaan, saya sangat prihatin membayangkan kondisi negara ke depan,” urainya.
    Meskipun demikian, Katarsih merasa masih bisa mengontrol dampak eksternal dari penundaan pengangkatan CASN-PPPK 2024 ini.
    “Empati saya tentu merasa kondisi ini akan berat buat masyarakat banyak. Yang saya harapkan, pemerintah dalam pembuatan kebijakan, kedepan tentunya menilai analisis dampak terlebih dahulu sebelum menawarkan solusi,” pungkasnya.
    Sebelumnya, pemerintah secara resmi menunda pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) hasil seleksi tahun 2024.
    Berdasarkan keputusan terbaru, pengangkatan CPNS 2024 akan dilakukan pada 1 Oktober 2025, sementara PPPK dijadwalkan mulai bertugas pada 1 Maret 2026.
    Sesuai jadwal awal, peserta yang lolos seleksi CPNS 2024 seharusnya menerima Nomor Induk Pegawai (NIP) pada Maret 2025, sedangkan peserta yang lolos seleksi PPPK 2024 tahap 1 awalnya dijadwalkan diangkat pada Februari 2025, dan tahap 2 pada Juli 2025.
    “Pemerintah mengusulkan dilakukan penyesuaian jadwal pengangkatan CASN sebagai pegawai ASN dengan perkiraan pengangkatan pada akhir 2025 atau di awal 2026,” kata Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Rini Widyantini dalam rapat bersama Komisi II DPR di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (5/3/2025).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.