Xcloud.id

Perusahaan: Dana

  • Bantuan PKH Cair Cek Besaran Nominal yang Diterima

    Bantuan PKH Cair Cek Besaran Nominal yang Diterima

    JABAR EKSPRES – Program Keluarga Harapan (PKH) kembali disalurkan oleh pemerintah di tahun 2025 sebagai bentuk dukungan kepada masyarakat miskin dan rentan.

    Bantuan ini diberikan untuk membantu meningkatkan kesejahteraan keluarga yang membutuhkan, terutama mereka yang memiliki anggota keluarga dengan kebutuhan khusus seperti anak sekolah, ibu hamil, lansia, hingga penyandang disabilitas berat.

    Baca juga : Bantuan PKH dan BPNT Cair Serentak Maret 2025, Cek Penerimanya di Sini!

    Siapa Saja yang Berhak Menerima PKH 2025?

    Pemerintah menetapkan beberapa kriteria bagi masyarakat yang bisa menerima bantuan PKH.

    Tidak semua orang bisa mendapatkan bantuan ini, karena harus memenuhi persyaratan berikut:

    1. Terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)

    TKS merupakan basis data penerima bantuan sosial yang dikelola oleh Kementerian Sosial. Jika nama Anda tidak terdaftar dalam DTKS, maka bantuan tidak akan diberikan.

    2. Masuk dalam kategori keluarga miskin atau rentan miskin

    Pemerintah menetapkan kategori ini berdasarkan kondisi ekonomi, termasuk penghasilan, kondisi tempat tinggal, dan akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan.

    3. Memiliki anggota keluarga yang masuk dalam kategori penerima PKH, yaitu:

    Ibu hamil atau ibu menyusuiAnak usia dini (0-6 tahun)Siswa yang sedang menempuh pendidikan SD, SMP, atau SMALansia berusia di atas 70 tahunPenyandang disabilitas beratBerapa Besaran Bantuan PKH 2025?

    Bantuan PKH diberikan dengan nominal berbeda, tergantung kategori penerima. Berikut rincian jumlah bantuan yang diberikan per tahun:

    Ibu hamil: Rp3 juta per tahunAnak usia dini (0-6 tahun): Rp3 juta per tahunSiswa SD: Rp900 ribu per tahunSiswa SMP: Rp1,5 juta per tahunSiswa SMA: Rp2 juta per tahunLansia di atas 70 tahun: Rp2,4 juta per tahunPenyandang disabilitas berat: Rp2,4 juta per tahun

    Bantuan ini tidak diberikan sekaligus, tetapi disalurkan dalam empat tahap sepanjang tahun.

    Artinya, pencairan akan dilakukan setiap tiga bulan sekali, sehingga masyarakat dapat menggunakannya secara bertahap untuk memenuhi kebutuhan mereka.

    Baca juga : Ini Alasan Bantuan BPNT 2025 Rp600.000 Kamu Belum Cair

    Jangan lupa untuk selalu mengecek status penerimaan PKH melalui situs resmi Kementerian Sosial atau melalui aplikasi Cek Bansos agar tidak ketinggalan informasi terkait pencairan dana bantuan ini.

  • Normalisasi DAS Bekasi Terhambat, Dedi Mulyadi: Saya sampai Nekat Iuran Rp 500 Miliar Bandung 10 Maret 2025

    Normalisasi DAS Bekasi Terhambat, Dedi Mulyadi: Saya sampai Nekat Iuran Rp 500 Miliar Bandung 10 Maret 2025

    Normalisasi DAS Bekasi Terhambat, Dedi Mulyadi: Saya sampai Nekat Iuran Rp 500 Miliar
    Editor
    KOMPAS.com
    – Gubernur
    Jawa Barat
    ,
    Dedi Mulyadi
    , menyoroti lambannya progres normalisasi Daerah Aliran Sungai (DAS)
    Bekasi
    akibat kendala kepemilikan lahan.
    Dalam kunjungannya ke lokasi, Senin (10/3/2025), ia mengungkapkan bahwa proyek normalisasi sebenarnya sudah memiliki anggaran, namun terhambat karena banyak lahan yang telah bersertifikat atas nama perorangan maupun perusahaan.
    “Sebenarnya anggaran normalisasi sungai itu ada. Ini 50 persen (normalisasi) mentok karena ada kendala. Tanahnya menjadi hak milik. Hal ini juga terjadi di Paket 6, sebelumnya di Paket 7. Pelaksanaannya progresnya hanya mentok di 11,6 persen karena terkendala masalah lahan,” ujar Dedi saat dikonfirmasi
    Kompas.com
    .
    Menurut Dedi, kondisi ini membuatnya harus mencari solusi alternatif, termasuk menggalang dana sebesar Rp 500 miliar demi menyelesaikan permasalahan lahan yang menghambat proyek tersebut.
    “Saya sampai nekat iuran Rp 500 miliar itu sebenarnya enggak mesti, karena proyek sudah ada, sudah berjalan. Tapi kendalanya, DAS Bekasi, Cikeas, dan Cileungsi sudah bersertifikat. Untuk itu, ini harus diselesaikan. Paling disomasi,” tegasnya.
    Dedi mengaku geram dengan banyaknya lahan di bantaran sungai yang telah bersertifikat atas nama pihak tertentu, sehingga menghambat upaya pemerintah dalam menangani banjir.
    “Betul, karena terkendala dimiliki perorangan dan perusahaan.
    Ini nu jarahat di Indonesia teh loba teuing, Gusti. Ari sia walungan disertifikatkeun
    (Yang jahat di Indonesia terlalu banyak, Ya Allah. Ini sungai disertifikatkan),” ungkapnya.
    Ia berharap pemerintah pusat dan daerah segera mengambil langkah hukum agar proyek normalisasi dapat berjalan tanpa hambatan.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Penyelewengan Dana Koperasi PNS Nunukan Sejak 2005 Diusut, Bagaimana Kelanjutannya Sekarang? Regional 10 Maret 2025

    Penyelewengan Dana Koperasi PNS Nunukan Sejak 2005 Diusut, Bagaimana Kelanjutannya Sekarang? Regional 10 Maret 2025

    Penyelewengan Dana Koperasi PNS Nunukan Sejak 2005 Diusut, Bagaimana Kelanjutannya Sekarang?
    Tim Redaksi
    NUNUKAN, KOMPAS.com
    – Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Nunukan, Kalimantan Utara, tengah melakukan pemeriksaan mendalam terkait dugaan
    penyelewengan dana
    Koperasi PNS ‘Sejahtera’.
    Kasus ini berpotensi merugikan keuangan negara hingga Rp 12 miliar.
    Kasat Reskrim Polres Nunukan, Iptu Agustian Sura Pratama, mengungkapkan bahwa penyidik telah menyiapkan semua berkas hasil penyidikan dan segera akan menetapkan tersangka.
    “Tinggal menunggu hasil penghitungan pasti berapa kerugian negara dari Inspektorat Nunukan,” ujarnya saat dikonfirmasi pada Senin (10/3/2025).
    Agustian menegaskan bahwa hasil perhitungan dari Inspektorat akan menjadi dasar bagi pihak kepolisian untuk menetapkan nama tersangka.
    “Setelah kita dapat hasil perhitungan kerugian negara dari Inspektorat, kita gelar perkara dan menetapkan tersangka,” tegasnya.
    Inspektur Pembantu Investigasi dan Pengaduan Masyarakat Inspektorat Nunukan, Rifai, menjelaskan bahwa pihaknya masih dalam proses perhitungan.
    Meskipun dugaan penyelewengan telah terjadi sejak 2005, Inspektorat memulai pemeriksaan keuangan koperasi sejak awal berdiri pada tahun 2001.
    “Kasus ini sudah terjadi sekitar 21 tahunan, dan hampir semua PNS Pemkab Nunukan jadi anggota. Kita periksa berkas koperasi mulai tahun 2001. Kendala ini yang membuat proses perhitungan cukup lama,” jelasnya.
    Rifai juga menambahkan bahwa banyak berkas yang dibutuhkan Inspektorat hilang, sehingga mereka harus bekerja ekstra keras.
    “Tapi kita target selesai (penghitungan kerugian negara) sebelum Lebaran,” tegasnya.
    Dugaan korupsi di
    Koperasi PNS Nunukan
    ‘Sejahtera’ pertama kali mencuat dari laporan mengenai penyalahgunaan dana simpan pinjam yang seharusnya digunakan untuk kesejahteraan pegawai.
    Kapolres Nunukan AKBP Bonifasius Rumbewas, menjelaskan bahwa korupsi ini telah berlangsung sejak 2005, sehingga penyidik membutuhkan pemeriksaan mendalam untuk mengumpulkan bukti.
    “Kita belum bisa buka siapa-siapa mereka, nanti nama-namanya akan segera kita umumkan, karena kasus ini menjadi produk Polres Nunukan Tahun 2025,” kata Boni.
    Koperasi Pegawai Negeri ‘Sejahtera’ berlokasi di Jalan RA Kartini, RT 07 Nunukan Tengah, dan didirikan berdasarkan akta pendirian Nomor 180/BH/KDK.17.3/I/2001.
    Koperasi ini awalnya bertujuan untuk memudahkan PNS dalam urusan simpan pinjam, namun seiring waktu, koperasi memperluas bisnisnya dengan mendapatkan pinjaman modal dari bank untuk usaha kredit kendaraan bermotor serta pembiayaan cicilan rumah.
    Namun, dalam perjalanannya, diduga terjadi penyelewengan dana yang berasal dari anggota koperasi, dengan total kerugian mencapai Rp 12,5 miliar.
    “Jadi terjadi dugaan penyelewengan dalam penggunaan uang yang masuk dari para PNS Nunukan saat itu, dengan asumsi jumlah uang yang digelapkan atau diselewengkan sebesar Rp 12,5 miliar,” ujar Boni.
    Saat ini, polisi terus melakukan penyidikan mendalam untuk mengungkap pihak yang bertanggung jawab dalam kasus ini.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • KPK Geledah Rumah Ridwan Kamil di Kasus Dugaan Korupsi BJB (BJBR)

    KPK Geledah Rumah Ridwan Kamil di Kasus Dugaan Korupsi BJB (BJBR)

    Bisnis.com, JAKARTA — Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah rumah mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil di Bandung, Jawa Barat, terkait perkara dugaan korupsi di PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. (BJBR) atau BJB. 

    Untuk diketahui, KPK belum lama ini resmi menerbitkan surat perintah penyidikan (sprindik) atas kasus dugaan korupsi penempatan dana iklan BJB itu. 

    Saat dikonfirmasi, Ketua KPK Setyo Budiyanto mengonfirmasi bahwa tim penyidik hari ini tengah menggeledah rumah Ridwan Kamil atau RK untuk mencari bukti terkait dengan kasus tersebut. 

    “Betul [rumah RK digeledah, red] terkait perkara BJB,” ungkap Setyo kepada wartawan, Senin (10/3/2025). 

    Di sisi lain, Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto membenarkan kabar bahwa lembaganya telah menetapkan 5 orang tersangka dalam perkara ini.

    Namun, dia tak memerinci siapa saja pihak tersangka dimaksud, termasuk status hukum RK yang rumahnya ikut digeledah. 

    “Benar [ada 5 tersangka kasus BJB, red],” tuturnya. 

    Sebelumnya, berdasarkan informasi yang dihimpun, kasus BJB yang tengah diusut KPK itu berkaitan dengan dugaan korupsi penempatan dana iklan. Namun, saat dimintai konfirmasi, Rabu (5/3/2025), Setyo tak memerinci lebih lanjut perihal informasi tersebut. 

    Di sisi lain, Ketua KPK Jilid VI itu menyebut pihaknya terbuka untuk berkoordinasi dengan aparat penegak hukum lain yang kini diketahui juga tengah mengusut kasus di BJB. 

    “Kalau memang terinformasi bahwa ada APH lain yang melakukan itu nanti tugasnya Direktur Penyidikan dan Kasatgas untuk melakukan koordinasi,” papar Perwira Polri berpangkat Komjen itu. 

    Menurut Setyo, tindak lanjut penanganan kasus tersebut usai penerbitan sprindik akan dilakukan oleh tim penyidik di bawah koordinasi Deputi Penindakan dan Direktur Penyidikan KPK. 

  • Bukan Cuma Hemat! Terapkan Strategi Ini Biar Keuangan Makin Stabil

    Bukan Cuma Hemat! Terapkan Strategi Ini Biar Keuangan Makin Stabil

    Jakarta: Mengelola keuangan bukan sekadar menabung atau menekan pengeluaran. Banyak orang tergoda untuk langsung menghabiskan bonus atau THR tanpa perencanaan yang matang. 
     
    Padahal, ada strategi yang bisa diterapkan agar keuangan tetap stabil, salah satunya adalah frugal living.
     

    Apa itu frugal living?
    Konsep frugal living sering disalahartikan sebagai hidup pelit dan membatasi diri secara ekstrem.
     
    Merangkum laman BCA, frugal living lebih tentang mengatur pengeluaran dengan cerdas tanpa mengorbankan kualitas hidup. 

    Dengan strategi ini, kamu bisa membangun fondasi finansial yang lebih kuat untuk masa depan.
     

    Tips agar keuanganmu tetap terjaga dan stabil
    Berikut beberapa langkah yang bisa kamu terapkan untuk menjaga keuangan tetap stabil:

    1. Bedakan kebutuhan dan keinginan

    Sebelum membeli sesuatu, tanyakan pada diri sendiri, apakah ini benar-benar dibutuhkan atau hanya sekadar keinginan? 
     
    Cara mudahnya, coba tunda pembelian selama tiga hari. Jika setelah itu masih terasa penting, barulah pertimbangkan untuk membelinya. 
     
    Langkah ini bisa mencegah pengeluaran impulsif yang merusak keuangan.

    2. Bangun keamanan finansial yang berkelanjutan

    Gunakan sebagian dana bonus atau THR untuk memperkuat dana darurat. Idealnya, dana darurat setara dengan 3–6 bulan pengeluaran untuk mengantisipasi situasi tak terduga. Setelah itu, alokasikan dana untuk investasi jangka panjang seperti reksadana, emas, atau deposito agar uangmu terus berkembang.

    3. Investasi pada skill dan karir

    Daripada menghabiskan uang untuk belanja konsumtif, manfaatkan dana ekstra untuk mengikuti kursus atau pelatihan yang relevan dengan pekerjaan atau bisnis. 
     
    Dengan meningkatkan keterampilan, kamu bisa membuka peluang penghasilan yang lebih besar di masa depan.

    4. Siapkan proteksi keuangan sejak dini

    Frugal living bukan hanya soal menekan pengeluaran, tapi juga tentang menggunakan uang dengan bijak, termasuk untuk proteksi keuangan. 
     
    Salah satunya adalah memiliki asuransi jiwa yang bisa melindungi keluarga dari risiko finansial jika terjadi hal yang tidak diinginkan. Dengan perlindungan yang tepat, kamu tidak perlu khawatir keuangan terganggu saat menghadapi situasi darurat.
     

    Frugal living, hidup hemat tanpa menderita

    Dengan menerapkan strategi di atas, kamu bisa menikmati hidup dengan keuangan yang lebih stabil tanpa harus merasa terbatas. Ingat, frugal living bukan berarti mengorbankan kebahagiaan, melainkan memilih pengeluaran yang benar-benar memberikan manfaat jangka panjang.
     
    Seperti kata pepatah, “Uang yang dikelola dengan baik hari ini adalah jaminan ketenangan di masa depan.” Yuk, mulai kelola keuanganmu dengan lebih bijak!
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (ANN)

  • DPRD NTB dukung program hibah Rp300 juta untuk desa/kelurahan

    DPRD NTB dukung program hibah Rp300 juta untuk desa/kelurahan

    “Dari awal sampai hari ini dan seterusnya kami tetap optimis meyakini pasangan Iqbal-Dinda mampu mewujudkan visi dan misinya, salah satunya memberikan dana hibah ke desa/kelurahan di NTB,”

    Mataram (ANTARA) – Wakil Ketua DPRD Nusa Tenggara Barat (NTB) Lalu Wirajaya mendukung pemberian dana hibah untuk desa/kelurahan sebesar Rp300 juta melalui program desa berdaya sesuai janji politik Gubernur dan Wakil Gubernur Lalu Muhamad Iqbal-Indah Dhamayanti Putri atau Iqbal-Dinda saat Pilkada 2024.

    “Dari awal sampai hari ini dan seterusnya kami tetap optimis meyakini pasangan Iqbal-Dinda mampu mewujudkan visi dan misinya, salah satunya memberikan dana hibah ke desa/kelurahan di NTB,” ujarnya di Mataram, Senin.

    Ia mengatakan meski pemerintah mengeluarkan kebijakan efisiensi anggaran, dirinya meyakini bahwa hal tersebut tidak menjadi penghalang Iqbal-Dinda mewujudkan visi dan misi NTB Makmur Mendunia.

    Menurutnya, di tengah kebijakan Inpres Nomor 1 Tahun 2025, Wirajaya menegaskan pihaknya akan mengupayakan untuk membantu mewujudkan kebutuhan anggaran setiap program yang sudah dijanjikan.

    “Tentu ada evaluasi atas efisiensi ini. Tapi kita bisa merumuskan mana yang prioritas untuk mendukung tercapainya janji politik Iqbal-Dinda,” jelasnya.

    Salah saru program unggulan Iqbal-Dinda yang patut dikawal bantuan anggaran sebesar Rp300 juta untuk desa dan kelurahan.

    “Tidak mesti hal itu diwujudkan di tahun pertama. Mungkin tahun ini bisa bertahap dulu. Karena ini semangatnya sangat bagus,” kaya Wirajaya.

    Selain itu, ia juga akan mendukung restrukturisasi OPD dalam upaya efisiensi anggaran. Upaya merampingkan OPD dengan meningkatkan kinerja-nya dinilai menjadi langkah awal yang akan sangat membantu Iqbal-Dinda.

    “Saya sepakat semua itu merupakan janji politiknya. Sehingga kita akan menyesuaikan dengan kemampuan anggaran yang kita miliki. Tidak harus tahun ini,” tegasnya.

    Saat ini, DPRD bakal membahas postur anggaran APBD untuk memulai program Rp300 juta per desa tersebut.

    “Ini yang harus disesuaikan dengan kemampuan APBD kita. Ini yang harus kita berikan pengertian kepada masyarakat desa untuk dijelaskan nanti,” katanya.

    Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB saat ini sedang menyusun payung hukum pemberian dana hibah untuk desa/kelurahan itu melalui program desa berdaya sesuai janji politik Gubernur dan Wakil Gubernur Iqbal-Dinda saat Pilkada 2024.

    “Ya, saat ini dinas kita (DPMPD-Dukcapil, red) sedang menyusun payung hukumnya. Setelah ini disusun, kita diskusikan lebih luas bersama biro hukum dan tim Gubernur dan Wagub, utamanya berkaitan dengan harmonisasi-nya seperti apa,” kata Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil (DPMPD-Dukcapil) NTB, Lalu Ahmad Nur Aulia.

    Namun sampai kapan penyusunan payung hukum ini dapat dituntaskan, Aulia sapaan akrab Kepala Dinas DPMPD-Dukcapil NTB, belum dapat memastikannya. Karena, sebelum ini ditetapkan harus dikonsultasikan dulu ke Biro Hukum Setda Pemprov NTB.

    “Kalau dari kita siap tapi kan harus ada konsultasi/koordinasi dengan biro hukum dulu. Insya Allah kalau bisa lancar regulasi-nya bulan-bulan ini sudah bisa jalan,” ujarnya.

    Ditanya apakah dalam penyusunan payung hukum tersebut ada disebutkan nilai hibah dan alokasi anggaran yang disediakan untuk program desa berdaya itu, Aulia menegaskan belum ada pembahasan yang mengarah ke soal angka dan besaran alokasi-nya. Karena, semuanya di bahas oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

    “Soal ada angka kami belum membahas sampai sejauh itu. Kami baru membahas regulasi-nya saja. Kalau soal alokasi anggaran, itu urusan TAPD, kami hanya menyusun dan berkoordinasi soal regulasi-nya saja,” katanya.

    Pewarta: Nur Imansyah
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

  • BRI siapkan uang tunai Rp32,8 triliun untuk penuhi kebutuhan Lebaran

    BRI siapkan uang tunai Rp32,8 triliun untuk penuhi kebutuhan Lebaran

    Ilustrasi – Petugas menunjukkan uang tunai dalam pecahan Rp100.000 di salah satu kantor cabang BRI. (ANTARA/HO-BRI)

    BRI siapkan uang tunai Rp32,8 triliun untuk penuhi kebutuhan Lebaran
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Senin, 10 Maret 2025 – 13:57 WIB

    Elshinta.com – PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI telah menyiapkan uang tunai sebesar Rp32,8 triliun untuk mengantisipasi peningkatan kebutuhan transaksi tunai masyarakat selama momen Hari Raya Idul Fitri.

    SEVP Operations BRI Nyoman Sugiri Yasa menyampaikan, penyediaan uang tunai ini merupakan langkah strategis BRI dalam menjaga kelancaran aktivitas ekonomi dan memastikan layanan perbankan tetap optimal selama periode libur Lebaran.

    “Setiap tahun, momen Lebaran selalu diiringi dengan permintaan uang tunai di masyarakat. Oleh karena itu, BRI memastikan ketersediaan likuiditas yang memadai, khususnya di jaringan kantor cabang dan mesin ATM yang tersebar di seluruh Indonesia,” kata Nyoman dalam keterangan resminya di Jakarta, Senin.

    Jumlah uang yang disiapkan oleh BRI tahun ini tercatat turun sebesar 6,12 persen dari realisasi tahun lalu. Nyoman mengatakan, proyeksi kas yang disediakan BRI lebih rendah dibandingkan dengan realisasi tahun lalu dikarenakan turunnya transaksi tarik tunai sebesar 15 persen secara year on year (yoy) serta masyarakat yang semakin terbiasa bertransaksi secara cashless.

    Pada sisi yang lain, transaksi digital di BRI tercatat terus meningkat yang tercermin pada jumlah transaksi super apps BRImo naik 40,54 persen yoy, transaksi QRIS BRI tumbuh 186 persen yoy serta transaksi EDC merchant BRI naik 177 persen yoy.

    Selain menyiapkan dana tunai, BRI juga memastikan layanan digital banking seperti BRImo tetap optimal agar nasabah dapat melakukan transaksi non-tunai dengan mudah dan aman. Keandalan mesin ATM dan CRM juga terus dipastikan oleh BRI.

    Hingga akhir Desember 2024, jumlah mesin ATM dan CRM BRI mencapai 19.670 unit di seluruh Indonesia. Pada periode yang sama, BRI tercatat memiliki lebih dari 796 ribu jaringan e-channel yang terdiri dari 776 ribu EDC, 10 ribu mesin ATM, dan 9 ribu mesin CRM.

    BRI juga mengoperasikan sejumlah kantor layanan secara terbatas di titik-titik strategis selama libur Lebaran. Hal ini dilakukan guna mengakomodasi kebutuhan masyarakat yang tetap memerlukan layanan perbankan konvensional.

    Di samping itu, BRI mengoptimalkan lebih dari 1 juta Agen BRILink yang tersebar di seluruh Indonesia sebagai perpanjangan layanan perbankan.

    Agen BRILink diharapkan mampu memfasilitasi transaksi keuangan masyarakat di desa-desa dan daerah yang jauh dari kantor cabang BRI, sehingga kebutuhan uang tunai masyarakat tetap terpenuhi.

    Dengan langkah-langkah tersebut, BRI menegaskan komitmennya untuk selalu hadir melayani kebutuhan masyarakat di setiap momentum penting, termasuk di momen Lebaran yang sarat aktivitas ekonomi, tradisi mudik, hingga kebutuhan transaksi keluarga.

    “Kami ingin memastikan bahwa masyarakat dapat menikmati momen Lebaran dengan nyaman, tanpa khawatir akan keterbatasan akses terhadap layanan perbankan. Baik melalui jaringan kantor, ATM, BRImo, maupun Agen BRILink, BRI siap melayani Indonesia,” tutup Nyoman.

    Sumber : Antara

  • Pelaku Penggelapan Dana PKBM Pasuruan Dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor

    Pelaku Penggelapan Dana PKBM Pasuruan Dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor

    Pasuruan (beritajatim.com) – Genap dua bulan setelah ditetapkan sebagai tersangka, kasus penggelapan dana Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Kabupaten Pasuruan yang melibatkan Bayu Putra Subandi akhirnya dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya. Hal ini dikonfirmasi oleh Kasi Intel Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan, Ferry Hary Ardianto, Senin (10/3/2025).

    Ferry menyatakan bahwa Bayu, yang menjabat sebagai Ketua PKBM di Kecamatan Kejayan, terbukti memperkaya diri hingga Rp2,69 miliar.

    “Benar, saat ini prosesnya masuk tahap pelimpahan di Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya,” ungkap Ferry.

    Sebelumnya, Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan telah memeriksa Bayu bersama 33 orang saksi. Modus operandi yang dilakukan tersangka berlangsung sejak tahun 2021, dengan mengalihkan dana PKBM untuk kepentingan pribadi.

    Sementara itu, pihak kejaksaan masih memproses kasus serupa yang melibatkan pelaku lainnya. “Untuk PKBM yang jilid dua masih kami proses dan akan segera kami limpahkan,” tambah Ferry.

    Bayu didakwa melanggar Pasal 2 jo. Pasal 18 UU 31/1999 sebagaimana diubah dengan UU 20/2001, Subsidair Pasal 3 jo. Pasal 18 UU 31/1999 sebagaimana diubah dengan UU 20/2001. Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan menegaskan akan terus mendalami kasus ini dan tidak menutup kemungkinan adanya tersangka baru. [ada/beq]

  • Bank Mandiri Catat Lonjakan 10 Kali Lipat di Livin’ Investasi, Dorong Akselerasi Keuangan Digital

    Bank Mandiri Catat Lonjakan 10 Kali Lipat di Livin’ Investasi, Dorong Akselerasi Keuangan Digital


    PIKIRAN RAKYAT     – Bank Mandiri terus berkomitmen untuk menghadirkan solusi investasi yang lebih inklusif melalui fitur Livin’ Investasi di super app Livin’ by Mandiri. Fitur yang diluncurkan pada pertengahan tahun 2022 ini, memudahkan masyarakat untuk mengakses ragam instrumen investasi seperti reksa dana, obligasi, dan saham dalam satu aplikasi.

    Melalui fitur Livin’ Investasi, nasabah langsung dapat membeli, mengelola dan memantau portofolio investasinya kapan pun dan di manapun. Direktur Utama Bank Mandiri Darmawan Junaidi mengatakan, kehadiran fitur ini selaras dengan komitmen Bank Mandiri untuk mendorong inklusi keuangan melalui digitalisasi layanan.

    “Kami memahami, investasi merupakan salah satu kunci dalam mengakselerasi pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu, kami terus mengoptimalkan Livin’ Investasi sebagai solusi investasi yang mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat,” ujar Darmawan dalam keterangan resminya, Jumat (7/3).

    Salah satu keunggulan utama fitur Investasi ini, antara lain nasabah dapat memulai investasi reksa dana dengan nominal yang sangat terjangkau, yaitu mulai dari Rp 10.000. Dengan berbagai pilihan produk reksa dana yang sesuai dengan profil risiko masing-masing nasabah, fitur ini memberikan fleksibilitas dalam mengelola aset untuk mencapai kemandirian finansial.

    Selain reksa dana, fitur ini juga menyediakan akses ke investasi obligasi yang dapat menjadi pilihan bagi nasabah yang mencari instrumen investasi dengan imbal hasil tetap. Lebih lanjut, bagi nasabah yang ingin berinvestasi di pasar modal, Livin’ Investasi juga menyediakan layanan pembukaan akun saham yang praktis dan cepat.

    Hingga Desember 2024, fitur Livin’ Investasi telah mendapat respons positif dari masyarakat. Hal ini terbukti dengan lonjakan jumlah pembukaan akun saham di Livin’ by Mandiri yang meningkat hingga 10 kali lipat. Tidak hanya itu, sebanyak 91% transaksi reksa dana di Bank Mandiri kini telah dilakukan melalui Livin’ by Mandiri, menunjukkan tingginya adopsi layanan investasi digital di kalangan nasabah.

    “Realisasi ini mencerminkan, masyarakat semakin nyaman berinvestasi secara digital. Ke depan, kami akan terus mengembangkan fitur Livin’ Investasi agar semakin inklusif dan dapat menjangkau lebih banyak nasabah, baik yang sudah terbiasa berinvestasi maupun mereka yang baru memulai perjalanan investasinya,” imbuh Darmawan.

    Sebagai informasi, hingga akhir Januari 2025, jumlah pengguna Livin’ by Mandiri telah mencapai 30 juta dengan frekuensi transaksi mencapai 362 juta transaksi atau tumbuh 32% secara tahunan dan total transaksi Livin’ by Mandiri telah mencapai Rp 340 triliun. ***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Kesetaraan Gender dalam Ber-KB

    Kesetaraan Gender dalam Ber-KB

    loading…

    Muktiani Asrie Suryaningrum. Foto/Istimewa

    Muktiani Asrie Suryaningrum, S.Sos., MPH
    Penata Kependudukan dan KB Ahli Madya BKKBN
    Pengurus Pusat Ikatan Praktisi dan Ahli Demografi Indonesia (Indonesian Demographer Association/IPADI) dan Pengurus Pusat Koalisi Kependudukan Indonesia (KKI)

    CAPAIAN pembangunan kependudukan Indonesia saat ini ditandai dengan keberhasilan pengendalian kuantitas penduduk yang sangat baik. Berdasarkan hasil Long Form SP2020, tercatat bahwa Angka Kelahiran Total/Total Fertility Rate (TFR) Indonesia sebesar 2,18 yang mendekati angka Replacement Level (2,1). Keberhasilan Indonesia dalam mengendalikan penduduk sudah diakui dunia. Ini ditandai dengan penghargaan bidang Kependudukan dari United Nations Population Fund (UNFPA) atau Dana Kependudukan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Pengendalian penduduk tak terlepas dari Program Keluarga Berecana (KB) yang berdampak pada penurunan fertilitas.

    Penurunan TFR memberikan kesempatan kepada penduduk Indonesia untuk dapat memanfaatkan pembangunan di Indonesia secara optimum. Angka kelahiran yang terus menurun memberikan pengaruh penurunan angka kematian ibu, penurunan angka kematian bayi serta menekan laju pertumbuhan penduduk. Pentingnya perencanaan dalam berkeluarga salah satunya menentukan jumlah anak serta jarak kelahiran setiap anak. Perencanaan ini bertujuan agar pasangan suami istri lebih siap baik secara mental maupun finansial sehingga masa depan anak-anaknya akan lebih baik.

    Beban keluarga yang sedikit karena jumlah anak yang sedikit untuk setiap keluarga memungkinkan setiap orangtua untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan anak-anak. Beriringan dengan hal tersebut, pemerintah juga dapat fokus pada program-program peningkatan kualitas penduduk seperti peningkatan pendidikan dan peningkatan pelayanan kesehatan. Resonansi upaya dari tiap keluarga dan juga program-program pemerintah dapat mempercepat untuk cita-cita mewujudkan penduduk berkualitas yang unggul dan berdaya saing dapat tercipta dengan baik.

    Melalui penggunaan kontrasepsi , Indonesia berhasil menurunkan angka rata-rata jumlah anak yang dilahirkan oleh seorang wanita selama masa reproduksi. Berbicara program KB tentunya terkait dengan alat kontrasepsi. Masih banyak anggapan bahwa perempuan sebagai penanggung jawab atas reproduksinya. Ini dapat dikatakan juga bahwa ledakan penduduk yang terjadi seolah-olah menjadi masalah perempuan. Jadi masalah ledakan penduduk menjadi beban yang harus ditanggung perempuan untuk menanggulangi. Padahal terdapat jenis kontrasepsi untuk laki-laki dan perempuan.

    Jika ditilik, ada beberapa penggunaan metode kontrasepsi modern, untuk wanita ada pil, suntik, susuk KB/implan/Alat Kontrasepsi Bawah Kulit (AKBK), IUD/Alat Kontrasepsi Dalam Rahim (AKDR), metode operasi wanita (MOW) atau tubektomi. Sedangkan pria ada metode operasi pria (MOP) atau vasektomi dan kondom. Selain itu juga terdapat kontrasepsi alami yaitu Metode Amenore Laktasi (MAL) atau metode kontrasepsi tradisional yaitu kalender/pantang berkala, abstinensi, senggama terputus, jamu, atau lainnya.

    Dalam pemilihan jenis kontrasepsi atau keikutsertaan dalam program keluarga berencana seharusnya menjadi tanggung jawab bersama antara suami dan istri, karena penggunaan kontrasepsi merupakan kebutuhan bersama antara keduanya. Sebagai satu keluarga yang utuh laki-laki dan perempuan harus mengambil keputusan dan tanggung jawab atas kesehatan reproduksinya. Dengan kata lain hak dan kewajiban suami istri untuk mengikuti keluarga berencana adalah sama. Tidak menimbulkan diskriminasi dan ketimpangan peran serta tanggung jawab dalam keluarga.

    Berdiskusi dengan pasangan dan keluarga setidaknya mendapatkan gambaran atau pilihan sementara mengenai kontrasepsi yang akan digunakan sesuai dengan pengalaman keluarga dan disesuaikan dengan kondisi kesehatan. Perlunya diskusi antara suami dan istri untuk mempertimbangkan siapa yang akan menggunakan alat kontrasepsi. Ini tentunya juga harus dilakukan konsultasi kepada ahlinya baik dokter kandungan maupun bidan. Jika pilihannya jatuh pada perempuan yang akan menggunakan alat kontrasepsi, maka langkah selanjutnya menentukan metode kontrasepsi yang akan digunakan.

    Konsultasi dengan dokter spesialis kandungan, bidan atau pelayanan keluarga berencana diharapkan dapat memberikan informasi tentang metode kontrasepsi yang tersedia. Bagaimana cara kerja setiap alat kontrasepsi dan efek samping yang akan ditimbulkan dari setiap alat kontrasepsi dapat diperoleh. Dokter spesialis kandungan, bidan atau pelayanan keluarga berencana lebih memahami dan memiliki pengetahuan yang banyak, sehingga dapat memudahkan setiap pasangan yang akan menggunakan alat kontrasepsi tanpa kebingungan dan takut kesakitan.