Xcloud.id

Perusahaan: Dana

  • Disuntik Modal dari Fintech, Laba Perusahaan Logistik Melonjak hingga 70% – Page 3

    Disuntik Modal dari Fintech, Laba Perusahaan Logistik Melonjak hingga 70% – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Permodalan merupakan fondasi terpenting dalam menjalankan suatu bisnis. Ibarat udara bagi manusia, modal usaha menjadi jaminan usaha bisa bernapas dan tetap hidup. Pembiayaan dari lembaga jasa keuangan konvensional seperti perbankan memang menjadi pilihan utama pengusaha dalam mencari permodalan.

    Sayangnya, mengajukan pinjaman ke bank memerlukan syarat yang cukup rumit. Pihak bank juga perlu mempelajari terlebih dahulu permohonan dana yang diajukan. Jika terdapat kekurangan persyaratan, calon debitur diminta untuk melengkapinya. Namun, perjalanannya belum sampai di situ. Setelah memenuhi syarat, pengajuan kredit belum tentu langsung diterima karena faktor-faktor tertentu.

    Sebagai jawaban atas permasalahan tersebut, fintech lending atau pinjaman daring (Pindar) hadir dengan solusi teknologi terkini. Pindar menawarkan pembiayaan bukan hanya bagi individu yang membutuhkan dana darurat, namun bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

    Salah satu perusahaan yang merasakan manfaat besar dari Pindar adalah PT Jaya Pratama Perkasa (JPP), perusahaan logistik dan penyewaan trucking dengan armada mencapai 600 unit yang beroperasi di berbagai kota di Indonesia. Head Risk and Control JPP Dori mengungkapkan bahwa perusahaannya sangat terbantu dengan pendanaan dari platform KreditPro.

    “Perusahaan kami memiliki cashflow yang sangat cepat. Dengan adanya pendanaan dari fintech lending, kami sangat terbantu dalam mengelola biaya operasional yang besar setiap harinya. Fintech memberikan fleksibilitas, bisa tanpa agunan, dan proses pengajuannya mudah. Bagi kami, ini menguntungkan karena tidak perlu jaminan seperti di bank yang mengharuskan adanya kolateral. Meskipun bunganya lebih tinggi, selama perhitungan kami masuk, maka kami ambil,” ujar Dori.

     

  • 10 Keunggulan BRImerchant yang Bikin Usaha Anda Naik Kelas, Intip Selengkapnya! – Page 3

    10 Keunggulan BRImerchant yang Bikin Usaha Anda Naik Kelas, Intip Selengkapnya! – Page 3

    Ada banyak alasan mengapa BRImerchant patut Anda pertimbangkan sebagai solusi bisnis. Berikut ini beberapa keunggulannya!

    Daftar QRIS dalam 5 Menit Tanpa Perlu Meninggalkan Tempat Usaha

    Dengan BRIMerchant, Anda dapat mendaftarkan QRIS untuk transaksi pembayaran secara cepat dan mudah. Proses pendaftaran hanya membutuhkan waktu 5 menit, dan Anda tidak perlu pergi ke bank atau meninggalkan toko untuk melakukannya.

    Meningkatkan Potensi Pelanggan Baru

    Menggunakan QRIS memberi akses untuk menjangkau pelanggan yang lebih luas. Pelanggan yang menggunakan e-wallet atau aplikasi pembayaran digital dapat dengan mudah melakukan transaksi di toko Anda.

    Menghilangkan Kerumitan Mencari Kembalian

    Sistem pembayaran QRIS membuat transaksi lebih praktis karena pelanggan dapat membayar dengan nominal yang pas, mengurangi kerepotan dalam memberikan kembalian uang tunai.

    Monitor Usaha dari Jauh dengan Fitur Suara Transaksi

    Salah satu fitur menarik dari aplikasi ini adalah adanya suara transaksi yang memberi notifikasi setiap kali ada uang masuk. Dengan fitur ini, Anda dapat memantau aktivitas transaksi meskipun sedang tidak berada di lokasi toko.

    Tanpa Biaya Berlangganan untuk Fitur Suara Transaksi

    Fitur suara transaksi uang masuk bisa digunakan tanpa dikenakan biaya berlangganan, yang tentunya menguntungkan para pelaku usaha kecil dan menengah.

    Pantau Banyak Toko dalam Satu Aplikasi

    Jika memiliki lebih dari satu toko, aplikasi BRI Merchant memungkinkan Anda untuk memantau seluruh aktivitas transaksi dari berbagai cabang hanya melalui satu aplikasi saja, sehingga pengelolaan bisnis menjadi lebih mudah.

    QRIS Dinamis

    Fitur QRIS dinamis memungkinkan Anda untuk memasukkan nominal transaksi sesuai dengan harga yang diinginkan, memberi fleksibilitas lebih dalam bertransaksi.

    Pencairan QRIS 4 Kali Sehari

    Dengan aplikasi ini, Anda dapat melakukan pencairan dana hasil transaksi QRIS hingga empat kali dalam sehari, sehingga lebih cepat mendapatkan akses ke dana usaha.

    Pantau Seluruh Penjualan di Dashboard Performa

    Berbekal aplikasi ini, pantau transaksi harian, mingguan, dan bulanan di Dashboard Performa sehingga memungkinkan untuk pengelolaan usaha yang lebih terorganisir.

    Tambah User untuk Pegawai

    Pemilik usaha berperan sebagai super admin yang dapat menambahkan user di aplikasi untuk pegawai yang memudahkan dalam mengelola usaha.

    Begini Daftarnya!

    Mendaftar dan menggunakan BRImerchant sangatlah mudah. Anda hanya perlu mengikuti langkah-langkah ini.

    1. Download aplikasi BRI Merchant.

    2. Klik tombol ‘daftar’ atau ‘register’.

    3. Klik daftarkan Merchant BRI.

    4. Isi kelengkapan dokumen lalu klik setuju dengan syarat dan ketentuan yang berlaku.

    5. Upload dokumen foto KTP.

    6. Masukkan detail data pemilik usaha dan data usaha.

    7. Lakukan verifikasi wajah.

    8. Buat password di aplikasi BRI Merchant.

    9. Login ke aplikasi BRI Merchant.

    10. QRIS siap digunakan!

    Mudah bukan cara mendaftar BRImerchant? So langsung saja daftarkan usaha Anda ke BRImerchant agar semakin moncer dan berkembang!

  • PT IIM Unggul di Best Mutual Fund & Anugerah MI 2025

    PT IIM Unggul di Best Mutual Fund & Anugerah MI 2025

    Sumber foto: Supriyarto Rudatin/elshinta.com.

    PT IIM Unggul di Best Mutual Fund & Anugerah MI 2025
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Selasa, 11 Maret 2025 – 00:05 WIB

    Elshinta.com –  PT Insight Investments Management (PT IIM) mencatatkan prestasi dengan meraih 16 penghargaan dari Best Mutual Fund Awards 2025 dan Anugerah Manajer Investasi 2025.

    Dalam Best Mutual Fund Awards 2025, PT IIM memenangkan 13 penghargaan atas kinerja berbagai produk reksa dana unggulannya di kategori pasar uang, pendapatan tetap, dan campuran. Sementara itu, dalam Anugerah Manajer Investasi 2025, PT IIM menyabet tiga penghargaan sebagai Manajer Investasi Terbaik.

    Direktur PT IIM, Ria M. Warganda, menyatakan bahwa pencapaian ini menunjukkan kepercayaan investor dan komitmen perusahaan dalam mengelola dana investasi secara profesional. “Kami akan terus menghadirkan produk investasi yang kompetitif dan berorientasi pada dampak sosial,” ujarnya seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Supriyarto Rudatin, Senin (10/3). 

    Selain performa keuangan, PT IIM juga unggul dalam tata kelola perusahaan. Pada TOP GRC Awards 2024, perusahaan ini meraih TOP GRC Awards #4 Star dan The Most Committed GRC Leader 2024.

    Komitmen PT IIM dalam investasi berkelanjutan juga dibuktikan dengan penghargaan bintang 5 pada TOP CSR Awards 2024, berkat program sosial seperti pemberangkatan umrah gratis, beasiswa mahasiswa, pengentasan stunting, serta pemberdayaan perempuan di sektor energi terbarukan.

    Dengan prinsip “Transforming Investment into Social Impact”, PT IIM terus mengembangkan produk investasi yang tidak hanya menguntungkan, tetapi juga memberikan dampak positif bagi masyarakat dan lingkungan.

    Sumber : Radio Elshinta

  • Kejahatan Apa yang Telah Saya Lakukan?

    Kejahatan Apa yang Telah Saya Lakukan?

    Jakarta –

    Kepolisian Filipina telah menangkap mantan Presiden Rodrigo Duterte berdasarkan surat perintah Mahkamah Pidana Internasional (ICC) terkait penyelidikan atas kebijakan “perang melawan narkoba”.

    Duterte ditangkap oleh polisi di Bandara Manila tak lama setelah kedatangannya dari Hong Kong.

    Duterte menolak meminta maaf atas tindakan keras antinarkoba yang brutal saat ia menjabat sebagai presiden Filipina pada 2016 hingga 2022. Tindakan tersebut mengakibatkan ribuan orang tewas.

    Setelah ditangkap, dia mempertanyakan dasar surat perintah tersebut: “Kejahatan apa yang telah saya lakukan?”

    ICC pertama kali mencatat dugaan pelanggaran tersebut pada 2016 dan memulai penyelidikan pada 2021. Penyelidikan tersebut mencakup kasus-kasus dari November 2011, saat Duterte menjabat sebagai wali kota Davao, hingga Maret 2019, sebelum Filipina menarik diri dari ICC.

    Pria berusia 79 tahun itu sebelumnya mengatakan bahwa ia siap masuk penjara, saat menanggapi laporan tentang kemungkinan penangkapannya.

    Mantan juru bicara kepresidenan Duterte, Salvador Panelo, mengecam penangkapan tersebut. Dia mengklaim penangkapan Duterte “melanggar hukum” karena Filipina telah menarik diri dari ICC.

    Di sisi lain, Koalisi Internasional untuk Hak Asasi Manusia di Filipina menyebut penangkapan Duterte sebagai “momen bersejarah”.

    “Jalannya moralitas itu panjang, tetapi hari ini, jalannya telah mengarah ke keadilan. Penangkapan Duterte adalah awal dari akuntabilitas atas pembunuhan massal yang menandai pemerintahannya yang brutal,” kata Ketua ICHRP, Peter Murphy.

    Duterte berada di Hong Kong untuk berkampanye bagi calon senatornya dalam pemilihan paruh waktu 12 Mei mendatang.

    Sebuah video yang diunggah oleh putrinya Veronica Duterte memperlihatkan Duterte ditahan di sebuah ruang tunggu di Pangkalan Udara Villamor, Manila.

    Dalam video itu, dia terdengar mempertanyakan alasan penangkapannya.

    “Apa hukumnya dan kejahatan apa yang telah saya lakukan? Saya dibawa ke sini bukan atas kemauan saya sendiri, melainkan atas kemauan orang lain. Anda harus bertanggung jawab sekarang atas perampasan kebebasan,” ujarnya.

    Rekaman yang ditayangkan stasiun televisi setempat menunjukkan dia berjalan di bandara menggunakan tongkat. Pihak berwenang mengatakan dia dalam “kesehatan yang baik” dan dirawat oleh dokter pemerintah.

    ‘Perang melawan narkoba’

    Rodrigo “Digong” Duterte, yang sekarang berusia 77 tahun, terpilih memimpin Filipina pada Juni 2016. Dia dulu berkampanye akan secara keras memberantas narkoba dan berbagai bentuk kejahatan.

    “Hitler membantai tiga juta orang Yahudi. Sekarang ada tiga juta pecandu narkoba [di Filipina]. Saya akan dengan senang hati membantai mereka,” katanya beberapa bulan setelah menjabat.

    Kebijakannya yang disebut “perang melawan narkoba” telah menyebabkan ribuan tersangka pecandu dan pengedar narkoba tewas dalam operasi polisi yang kontroversial.

    Ribuan orang lainnya ditembak mati oleh orang-orang bersenjata bertopeng tak dikenal, yang sering disebut oleh media Filipina sebagai vigilante alias orang-orang yang bertindak tanpa basis hukum.

    Jumlah resmi tersangka pengedar dan pengguna narkoba yang terbunuh selama Juli 2016 dan April 2022 adalah 6.248 orang.

    Banyak kelompok HAM percaya jumlah sebenarnya bisa mencapai 30.000 orang.

    Seorang kapten polisi di Kota Manila secara diam-diam diwawancarai dalam film dokumenter 2019 berjudul “On the President’s Orders”. Dia berkata, orang-orang bertopeng yang melakukan pembunuhan sebenarnya adalah polisi.

    Duterte pernah mengatakan kepada aparat penegak hukum di sebuah acara anti-narkoba, “Anda mungkin akan ditembak. Tembak dia terlebih dahulu, karena dia akan benar-benar menodongkan senjatanya pada Anda, dan Anda akan mati.”

    “Saya tidak peduli dengan HAM. Saya secara penuh akan memikul tanggung jawab hukum. Saya akan menghadapi pengacara hak asasi manusia itu, bukan Anda,” kata Duterte.

    Penyelidikan di parlemen pada Oktober 2024 lalu mengarah pada pasukan pembunuh bayaran yang menargetkan tersangka narkoba. Duterte telah membantah tuduhan penyalahgunaan tersebut.

    “Jangan pertanyakan kebijakan saya karena saya tidak meminta maaf, tidak ada alasan. Saya melakukan apa yang harus saya lakukan, dan entah Anda percaya atau tidak… saya melakukannya untuk negara saya,” kata Duterte dalam penyelidikan parlemen.

    “Saya benci narkoba, jangan salah paham.”

    Duterte membangun citra sebagai seorang yang tegas di mata masyarakat sehingga ia disenangi oleh rakyat yang memilihnya sebagai presiden pertama Filipina dari Pulau Mindanao.

    Putrinya, Sara Duterte, adalah wakil presiden Filipina saat ini.

    Namun, dalam beberapa bulan terakhir, aliansi keluarga Duterte dengan Presiden Ferdinand Marcos tampak retak setelah keduanya memenangkan pemilihan umum 2022 dengan telak.

    Bahkan, pada awal Februari 2025, parlemen Filipina memilih untuk memakzulkan Wakil Presiden Sara Duterte menyusul adanya tudingan dugaan korupsi.

    Duterte dituduh menyalahgunakan dana publik senilai jutaan dolar dan mengancam akan membunuh Presiden Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr.

    Sara Duterte membantah tudingan tersebut dan mengklaim dirinya adalah korban dendam politik.

    Artikel ini akan diperbarui secara berkala.

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Industri Asuransi Jiwa Berikan Manfaat hingga Usia 99 Tahun – Halaman all

    Industri Asuransi Jiwa Berikan Manfaat hingga Usia 99 Tahun – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Industri asuransi jiwa terus menggenjot peningkatan nasabah agar masyarakat Indonesia mendapatkan manfaat finansial di  masa depan.

    Kali ini, PT AIA Financial (AIA) membuat AIA Inspire yang merupakan asuransi jiwa tradisional yang memberikan manfaat tunai tahunan terjamin hingga usia 99 tahun. 

    Chief Marketing Officer AIA, Kathryn Parapak, mengatakan, perseroan berkomitmen untuk membantu jutaan keluarga Indonesia hidup lebih sehat, lebih lama, lebih baik. 

    Ia bilang, peluncuran AIA Inspire dihadirkan sebagai solusi keuangan inovatif yang tidak hanya melindungi, tetapi juga menginspirasi nasabah kami untuk mewujudkan impian mereka. 

    “Bahkan, impian generasi penerus.” ujar Kathryn dikutip dari Kontan, Selasa (11/3/2025).

    Ia menjelaskan bahwa AIA Inspire menawarkan berbagai manfaat, yakni dapat diperoleh tanpa pemeriksaan kesehatan, premi mulai dari Rp700 ribu per bulan, roteksi jiwa seumur hidup, dana tunai dijamin seumur hidup, dana tahunan dijamin seumur hidup  dan terus meningkat (hingga 50 persen premi dasar tahunan), dan bisa booster dana tunai. 

    AIA Inspire juga relevan dengan aspirasi finansial berbagai segmen dalam merencanakan keuangan dengan lebih percaya diri, baik untuk kalangan yang masih lajang dengan aspirasi dana tunai untuk kebutuhan pribadi, orangtua muda dengan cita – cita untuk pendidikan anak, kalangan pekerja untuk menyiapkan pensiun.

    “AIA Inspire bukan hanya asuransi yang memberikan perlindungan jiwa, tetapi juga langkah nyata secara finansial untuk mendukung masa depan nasabah,” kata Kathryn. (Dina Mirayanti Hutauruk/Kontan)

    Artikel ini sudah tayang di Kontan dengan judul AIA Luncurkan Asuransi Jiwa dengan Manfaat Hingga Usia 99 Tahun

  • JPU Bantah Seluruh Eksepsi Tom Lembong, Minta Hakim Lanjutkan Persidangan

    JPU Bantah Seluruh Eksepsi Tom Lembong, Minta Hakim Lanjutkan Persidangan

    Bisnis.com, JAKARTA – Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Pusat membantah seluruh seluruh nota pembelaan atau eksepsi terhadap dakwaan atas mantan Menteri Perdagangan (Mendag) Thomas Trikasih Lembong atas perkara korupsi importasi gula. 

    Pada sidang agenda pembacaan tanggapan JPU terhadap eksepsi terdakwa, Selasa (11/3/2025), pihak penuntut umum menyatakan telah memelajari seluruh eksepsi yang diajukan pihak Tom Lembong. 

    “Kami penuntut umum menolak seluruh dalil keberatan yang disampaikan karena secara subtansi materi nota keberatan itu sudah masuk dalam lingkup pokok perkara,” ujar JPU pada persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Selasa (11/3/2025).

    JPU lalu menguraikan pendapat terhadap beberapa nota keberatan yang diajukan Tom atas dakwaan kepadanya. Misalnya, JPU membantah eksepsi Tom bahwa perkara yang disidangkan seharusnya menggunakan dasar hukum tindak pidana perdagangan dan pangan, bukan UU Tipikor. 

    Namun, JPU menilai perkara importasi gula yang menyeret Tom sudah memenuhi unsur-unsur diberlakukannya UU Tipikor. Unsur-unsur dimaksud adalah keterlibataan penyelenggara negara, dugaan perbuatan melawan hukum dan menyalahi aturan, serta dugaan perbuatan memperkaya diri sendiri atau pihak lain maupun korporasi. 

    “Kesimpulan penuntut umum terhadap dalil penasihat hukum terdakwa adalah keliru dan tidak berdasar sehingga patut dikesampingkan,” ujar JPU. 

    Di sisi lain, JPU turut membantah eksepsi pihak Tom soal audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada importasi gula periode 2015-2016 yang menunjukkan tidak adanya kerugian keuangan negara. Hal itu dibantah oleh penuntut umum, lantaran penghitungan kerugian keuangan negara sebesar Rp578 miliar didasarkan pada audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). 

    “Audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan pada tanggal 20 Januari 2025 pada perkara a quo merupakah audit penghitungan kerugian negara yang menyatakan dalam perkara a quo telah merugikan kerugian negara Rp578 miliar,” tutur JPU.

    Selanjutnya, JPU turut membantah penilaian pihak Tom atas importasi gula yang dilakukan olehnya telah memenuhi seluruh azas hukum pemerintahan yang baik. Menurut penuntut umum, hal itu merupakan penilaian prematur dan sangat subjektif. 

    Tidak hanya itu, JPU turut membantah beberapa eksepsi Tom yang dinilai sudah masuk ke pokok perkara. Misalnya, terkait dengan dakwaan jaksa yang dinilai tidak menguraikan soal harga beli gula kristal putih yang dilakukan oleh sejumlah perusahaan pengimpor gula saat itu. 

    “Dengan demikian materi keberatan penasihat hukum terdakwa bukan materi eksepsi atau keberatan,” terang JPU. 

    Oleh sebab itu, pihak JPU meminta kepada Majelis Hakim agar menolak seluruh dalil keberatan atau eksepsi yang diajukan terdakwa. Mereka juga meminta agar surat dakwaan dinyatakan sudah cermat, jelas dan lengkap serta memenuhi persyaratan formil maupun materiil. 

    “Menyatakan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo, [kemudian] melanjutkan pemeriksaan perkara a quo dengan memeriksa pokok perkara,” pungkas JPU.=

    Sebelumnya, tim penasihat hukum Tom menilai Pengadilan Tipikor pada PN Jakarta Pusat tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut. Surat dakwaan yang dibacakan jaksa juga dinilai tidak lengkap serta tidak cermat dalam menguraikan tindak pidana korupsi yang dituduhkan. 

    Selain itu, Tom Lembong juga dinyatakan tidak menerima aliran dana baik secara langsung maupun tidak langsung dalam kasus rasuah tersebut. 

    “Tidak ada aliran dana yang masuk ke Tom Lembong baik secara langsung maupun tidak langsung. Bahkan semua kinerja beliau sudah diaudit BPK dengan hasil clean and clear,” kata penasihat hukum Tom, Ari Yusuf Amir, pada persidangan perdana pekan lalu, Kamis (6/3/2025).

    Berdasarkan dakwaan JPU, Tom Lembong disebut memberikan persetujuan impor terhadap sejumlah pihak swasta dalam rangka pengendalian ketersediaan gula dan stabilisasi harga gula dalam negeri. 

    Namun dalam pelaksanaannya, Tom diduga telah melanggar sejumlah aturan seperti tidak dilakukannya rapat koordinasi antar kementerian. Alhasil, perbuatan itu diduga telah memperkaya 10 pihak swasta Rp515 miliar dengan kerugian negara Rp578 miliar. 

    “Yang merugikan Keuangan Negara sebesar Rp515.408.740.970,36 yang merupakan bagian dari kerugian keuangan negara sebesar Rp578.105.411.622,47,” pungkas jaksa.

  • Punya Dana Rp13 Triliun, Muhammadiyah Akan Luncurkan Bank Syariah pada Pertengahan Tahun 2025

    Punya Dana Rp13 Triliun, Muhammadiyah Akan Luncurkan Bank Syariah pada Pertengahan Tahun 2025

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Organisasi Islam Muhammadiyah dalam waktu dekat akan memiliki bank syariah sendiri. Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua Majelis Ekonomi, Bisnis dan Pariwisata (MEBP) PP Muhammadiyah, Mukhaer Pakkana.

    Mukhaer menjelaskan, dasar rencana pendirian bank ini adalah sebagai wadah yang menaungi ekosistem bisnis atau amal usaha Muhammadiyah yang banyak dan luas, antara lain sekolah dasar/MI, sekolah menengah/MTs, sekolah menengah atas (SMA)/SMK/MA, pondok pesantren, perguruan tinggi, rumah sakit, panti asuhan, panti jompo, dan Badan Usaha Milik Muhammadiyah (BUMM).

    “Alhamdulillah ini lagi proses dan ini memang amanah muktamar. Bukan saja muktamar di Solo (2022, tapi juga sejak muktamar di Makassar (2015),” ujarnya, Senin (10/3/2025).

    Mukhaer menambahkan, Bank Syariah Muhammadiyah (BSM) bisa diluncurkan pada pertengahan 2025. Saat ini, pihaknya sedang mengurus proses perizinan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

    “Mudah-mudahan, doakan saja, Insya Allah pertengahan tahun ini Bank Syariah Muhammadiyah sudah launching,” ujarnya.

    Muhammadiyah akan memanfaatkan jaringan organisasinya dan amal usaha Muhammadiyah (AUM) untuk memperluas layanan BSM ke berbagai daerah.

    Selain itu, rencana pendirian bank ini juga untuk menghimpun dana-dana yang dimiliki Muhammadiyah yang kini tersebar di sejumlah bank syariah.

    Termasuk dana sebesar Rp 13 triliun yang pernah ditarik Muhammadiyah dari Bank Syariah Indonesia (BSI) pada tahun lalu. (Pram/Fajar)

  • Pemerintah Gelar Retret Kepala Daerah Jilid II Meski Penuh Polemik

    Pemerintah Gelar Retret Kepala Daerah Jilid II Meski Penuh Polemik

    Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto memastikan bahwa kegiatan pembekalan atau retret kepala daerah gelombang kedua akan berlangsung usai lebaran 2025.

    Retret kepala daerah ini akan diikuti oleh para kepala daerah terpilih yang lolos gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (PHPU Kada) di Mahakamah Konstitusi (MK), meskipun mereka belum dilantik.

    “Iya, nanti gelombang berikutnya kita akan lakukan setelah lebaran. Lokasinya nanti masih kita pertimbangkan, bisa di Magelang, bisa di IPDN misalnya, tapi dalam skala yang tentunya lebih kecil. Tapi sudah dipastikan akan ada gelombang retret berikutnya,” katanya dikutip Selasa (11/3/2025).

    Bima juga merespons polemik biaya retret yang disebut belum lunas karena baru bayar sebesar Rp2 Miliar. Dia menekankan bahwa memastikan bahwa anggaran retret sudah ada. Hanya saja, pihaknya ingin tahapannya sesuai dengan aturan.

    “Uangnya tentu saja ada, anggarannya ada, dan kami susun dulu secara lengkap dulu. Jadi tidak ada persoalan terkait dengan ketersediaan anggaran, tapi tahapan-tahapannya kami harus sesuaikan dengan aturan yang berlaku,” tegasnya.

    Eks Wali Kota Bogor ini menuturkan pihaknya akan melunasi biaya retreat kepala daerah dalam waktu dekat, karena inipun hanya masalah tahapan-tahapan yang harus sesuai dengan regulasi.

    Dilaporkan ke KPK 

    Sebelumnya, Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi melaporkan dugaan korupsi terkait dengan penyelenggaraan retret kepala daerah yang digagas oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Laporan secara resmi diserahkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat (28/2/2025). 

    Laporan yang disampaikan ke KPK itu berkaitan dengan sejumlah kejanggalan pada penyelenggaraan retret yang digelar di Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah selama sepekan terakhir. 

    Salah satu anggota koalisi, akademisi Feri Amsari menyebut, kecurigaan awal adanya dugaan rasuah pada kegiatan tersebut berangkat dari ketidaksesuaian dengan Undang-Undang (UU) tentang Pemerintahan Daerah. Khususnya, terkait dengan nuansa semi militer yang diterapkan. 

    Di sisi lain, Feri menyoroti bahwa penyelenggaraan retret itu diduga tidak mengikuti standar tertentu pengadaan barang dan jasa pemerintah. Dia menyebut adanya ketidakterbukaan pemerintah dalam penunjukkan PT Lembah Tidar Indonesia sebagai perusahaan yang menyediakan fasilitas retret itu. 

    “Kan biasanya pengadaan barang dan jasa itu ada standar keterbukanya, ada website-nya. Nah kita merasa janggal misalnya perusahaan PT Lembah Tidar Indonesia ini perusahaan baru. Dan dia mengorganisir program yang sangat besar. Se-Indonesia,” ujar Feri di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (28/2/2025). 

    Sementara itu, Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia atau PBHI menduga bahwa penyelenggaran retret itu tidak sepenuhnya dibiayai oleh APBN. Dia mengeklaim ada sebagian biaya retret yang turut dibebankan kepada APBD yakni senilai Rp6 miliar. 

    Staf PBHI Annisa Azzahra menyebut, adanya ketidaksesuaian antara rencana anggaran yang diajukan dan pelaksanaan di lapangan menyebabkan celah sebesar Rp6 miliar itu. 

    “Sehingga celah besar sekitar 6 miliar itu ternyata di cover oleh APBD. Di mana itu tidak diperbolehkan, karena itu akhirnya adalah pengalihan dana secara tidak sah. Nah, kemudian harusnya kegiatan orientasi reatret ini dibiayai secara penuh oleh APBN. Yang ternyata ternyata tidak terjadi,” ujarnya. 

  • Jumlah Warga yang ‘Dibunuh’ Duterte, Buat ICC Jebloskan Eks Presiden Kontroversial Filipina – Halaman all

    Jumlah Warga yang ‘Dibunuh’ Duterte, Buat ICC Jebloskan Eks Presiden Kontroversial Filipina – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Misi perang melawan narkoba yang diusung Rodrigo Duterte selama menjabat sebagai Presiden Filipina membuatnya berurusan dengan Pengadilan Kriminal Internasional (ICC).

    Ia yang dikenal kontroversial karena tegas terhadap narapidana narkoba kini menjadi sorotan.

    Pasalnya, Duterte dikenal tegas dengan perintahnya kepada aparat untuk menembak mati pelaku kejahatan narkoba di Filipina.

    Hal ini tentu menjadi sorotan otoritas hak asasi manusia internasional.

    Hingga pada akhirnya, ICC memerintahkan penangkapan terhadap Duterte, Selasa (11/3/2025).

    Adapun sejak menjabat Presiden Filipina pada 30 Juni 2016, Rodrigo Duterte telah melakukan “perang melawan narkoba” yang telah menyebabkan kematian lebih dari 12.000 warga Filipina, dikutip dari laman Human Rights Watch.

    Sebagian besar para korban meninggal adalah kaum miskin perkotaan.

    Setidaknya 2.555 pembunuhan telah dikaitkan dengan Kepolisian Nasional Filipina. 

    Duterte dan pejabat senior lainnya telah memicu dan mendorong pembunuhan dalam sebuah kampanye yang dapat dianggap sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan.

    Penelitian Human Rights Watch telah menemukan bahwa polisi memalsukan bukti untuk membenarkan pembunuhan yang tidak sah tersebut.

    Meskipun ada seruan yang berkembang untuk penyelidikan, Duterte telah berjanji untuk melanjutkan kampanye tersebut.

    Kekerasan di luar hukum skala besar sebagai solusi kejahatan merupakan penanda masa jabatan Duterte selama 22 tahun sebagai wali kota Davao City dan landasan kampanye kepresidenannya .

    Menjelang kemenangannya dalam pemilu pada 9 Mei 2016, Duterte mengatakan kepada lebih dari 300.000 orang: “Jika saya berhasil masuk ke istana presiden, saya akan melakukan apa yang saya lakukan sebagai wali kota. Kalian pengedar narkoba, perampok, dan orang-orang yang tidak melakukan apa-apa, sebaiknya kalian keluar karena saya akan membunuh kalian.”

    Awal Mula Penangkapan

    Mengutip The Straits Times, Duterte kini ditahan setelah ICC mengeluarkan surat perintah penangkapan atas kejahatan terhadap kemanusiaan terkait perang narkoba brutal yang mewarnai masa jabatan kepresidenannya.

    Pengadilan tersebut meminta bantuan dari kepolisian global Interpol untuk menegakkan surat perintah penangkapan, yang dilayangkan segera setelah Duterte mendarat di Manila pada tanggal 11 Maret setelah menghadiri acara kampanye di Hong Kong dengan para kandidat senator dari partai politiknya sehari sebelumnya.

    Kepolisian Nasional Filipina (PNP) bekerja sama, karena Presiden Ferdinand Marcos Jr telah mengisyaratkan kesediaan pemerintahannya untuk mematuhi arahan ICC.

    Hal ini merupakan pembalikan tajam dari penolakan sebelumnya yang dilakukan oleh Bapak Marcos terhadap yurisdiksi ICC, di mana ia menyatakan bahwa pengadilan tersebut tidak berhak mencampuri urusan dalam negeri negara tersebut.

    Namun posisinya berubah setelah perselisihan politiknya dengan keluarga Duterte.

    Ketegangan meningkat pada bulan Februari setelah putri Duterte, wakil presiden Sara Duterte, dimakzulkan atas ancaman pembunuhannya terhadap Marcos dan penyalahgunaan dana publik senilai jutaan dolar. Sidangnya akan dimulai pada bulan Juli.

    Hal ini kemudian memicu Duterte untuk menggunakan pidato kampanye terbarunya untuk menuduh penggantinya sebagai pecandu narkoba, sebuah tuduhan yang berulang kali dibantah oleh presiden.

    ICC tidak memiliki pasukan polisi sendiri, melainkan mengandalkan Interpol dan negara-negara anggotanya untuk melakukan penangkapan.

    Untuk menegakkan penangkapan Duterte, ICC mengeluarkan permintaan difusi kepada Interpol untuk secara resmi mencari kerja sama organisasi kepolisian global tersebut dalam menangkap mantan presiden tersebut.

    ARSIP FOTO Presiden Filipina Rodrigo Duterte memberi hormat usai pidato dalam rangka ulang tahun militer, pada Desember 2017. (Ted Aljibe/AFP)

    Polisi Filipina, didampingi oleh perwakilan Interpol, menyerahkan surat perintah penangkapan kepada Duterte di dalam bandara. Ia kemudian dikawal melalui pintu belakang dan dibawa pergi menggunakan mobil polisi bersama istri iparnya Honeylet Avancena.

    Filipina bukan lagi anggota ICC, setelah menarik diri dari Statuta Roma, perjanjian pendirian ICC, pada tahun 2019 berdasarkan arahan Duterte.

    Namun, pengadilan tersebut menyatakan bahwa pengadilan tersebut masih memiliki yurisdiksi atas dugaan kejahatan yang dilakukan saat negara tersebut menjadi anggota.

    Itulah sebabnya penyelidikan ICC yang dipimpin oleh jaksa Karim Khan difokuskan pada pembunuhan dalam perang narkoba selama tiga tahun pertama masa jabatan Duterte, dari tahun 2016 hingga 2019.

    Ia menjalankan kampanye antinarkoba hingga akhir masa jabatannya pada tahun 2022.

    Polisi mengatakan lebih dari 6.000 tersangka narkoba tewas dalam perang narkoba brutal Duterte.

    Namun kelompok hak asasi manusia mengklaim jumlah korban tewas bisa dua kali lipat lebih tinggi, termasuk pembunuhan di luar hukum yang tidak dilaporkan yang diduga dilakukan oleh polisi dan warga sipil.

    Duterte yang terkenal tegas dalam bicaranya mengatakan dalam pidatonya di Hong Kong bahwa ia siap menghadapi kemungkinan penangkapan.

    “Jika (surat perintah itu) benar, mengapa saya melakukannya? Untuk diri saya sendiri? Untuk keluarga saya? Untuk Anda dan anak-anak Anda, dan untuk bangsa kita,” katanya. “Jika ini benar-benar takdir hidup saya, tidak apa-apa, saya akan menerimanya. Mereka dapat menangkap saya, memenjarakan saya.”

    (Tribunnews.com/ Chrysnha)

  • Trump Batalkan Hibah Rp 6,5 T ke Universitas Buntut Aksi Pro-Palestina

    Trump Batalkan Hibah Rp 6,5 T ke Universitas Buntut Aksi Pro-Palestina

    Washington DC –

    Pemerintahan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump membatalkan dana hibah dan kontrak senilai US$ 400 juta (Rp 6,5 triliun) kepada Universitas Columbia terkait aksi pro-Palestina yang dilakukan mahasiswa di universitas tersebut tahun lalu.

    Departemen Kehakiman, Departemen Pendidikan, Departemen Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan AS, seperti dilansir Middle East Monitor dan Associated Press, Selasa (11/3/2025), mengumumkan dalam pernyataan gabungan bahwa pemerintahan Trump telah membatalkan hibah dan kontrak untuk Universitas Columbia.

    Namun tidak disebutkan lebih lanjut, dalam pengumuman pada Jumat (7/3) tersebut, soal hibah dan kontak yang mana yang dibatalkan. Pengumuman itu hanya menyebut kegagalan Universitas Columbia dalam meredam antisemitisme di kampusnya sebagai alasan di balik pembatalan tersebut.

    Pihak Universitas Columbia telah membentuk komite disiplin baru dan meningkatkan penyelidikan internal terhadap mahasiswa yang kritis terhadap Israel, yang memicu kekhawatiran dari para pendukung kebebasan berbicara. Namun tampaknya upaya itu tidak cukup memuaskan bagi pemerintahan Trump.

    “Universitas harus mematuhi semua undang-undang antidiskriminasi federal jika mereka ingin menerima pendanaan federal. Sudah terlalu lama, (Universitas) Columbia telah mengabaikan kewajiban itu kepada mahasiswa-mahasiswa Yahudi yang belajar di kampusnya,” sebut Menteri Pendidikan AS Linda McMahon.

    Kebijakan Trump ini diambil setelah rentetan aksi protes oleh para mahasiswa pro-Palestina di berbagai universitas AS, termasuk Universitas Columbia, yang menentang perang antara Israel dan Hamas di Jalur Gaza.

    Aksi ini melibatkan unjuk rasa dan pendirian kemah-kemah oleh para mahasiswa di berbagai kampus AS, dalam upaya menuntut universitas mereka menghentikan investasi pada perusahaan-perusahaan yang mendukung serangan Israel dan pendudukan militer di wilayah Palestina.

    Banyak pihak dari berbagai spektrum politik AS, dan khususnya dalam pemerintahan Trump saat ini, secara konsisten menuduh para demonstran pro-Palestina telah menyebarkan antisemitisme. Mereka menyerukan tindakan lebih keras terhadap para mahasiswa dan universitas yang terlibat.

    Menanggapi kebijakan pemerintahan Trump, juru bicara Universitas Columbia, Samantha Slater, menegaskan pihaknya “berjanji untuk bekerja sama dengan pemerintah federal guna memulihkan pendanaan federal untuk Columbia”.

    “Kami menganggap serius kewajiban hukum Columbia dan memahami betapa seriusnya pengumuman ini, dan berkomitmen memerangi antisemitisme dan memastikan keselamatan dan kesejahteraan para mahasiswa, fakultas dan staf kami,” tegas Slater dalam pernyataannya.

    Di sisi lain, banyak pihak yang mengkritik kebijakan itu sebagai penindakan keras terhadap kebebasan berbicara. Bahkan beberapa kelompok pro-Israel sendiri juga turut mengecam langkah pemerintahan Trump tersebut.

    Salah satunya adalah kelompok advokasi pro-Israel, J Street, yang mengatakan kepada Reuters bahwa pemotongan dana semacam itu hanya akan menghambat upaya dalam mengatasi dugaan adanya antisemitisme di dalam Universitas Columbia.

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu