Xcloud.id

Perusahaan: Dana

  • Mendagri: 2025 jadi tahun penting untuk tentukan Indonesia naik kelas

    Mendagri: 2025 jadi tahun penting untuk tentukan Indonesia naik kelas

    Jadi, 20 tahun kedepan kita akan melaksanakan rencana pembangunan jangka panjang, dan ini masa yang sangat kritis karena sangat menentukan apakah Indonesia mampu untuk naik kelas menjadi negara maju seperti yang diprediksi oleh banyak lembaga interna

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengatakan bahwa 2025 menjadi tahun penting untuk menentukan Indonesia dapat naik kelas menjadi negara maju.

    Selain itu, Tito mengatakan bahwa 2025 menjadi tahun penting karena dimulainya rencana pembangunan jangka panjang nasional (RPJPN) 2025-20245.

    “Jadi, 20 tahun kedepan kita akan melaksanakan rencana pembangunan jangka panjang, dan ini masa yang sangat kritis karena sangat menentukan apakah Indonesia mampu untuk naik kelas menjadi negara maju seperti yang diprediksi oleh banyak lembaga internasional,” kata Tito dalam Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan (Rakortekrenbang) 2025 yang diselenggarakan secara daring, dan disaksikan dari Jakarta, Rabu.

    Ia mengemukakan bahwa sejumlah lembaga internasional yang memperkirakan Indonesia dapat menjadi negara maju atau sekelas dengan Amerika, Jerman, hingga Jepang pada saat ini adalah Dana Moneter Internasional (IMF), Bank Dunia, McKinsey & Company, hingga Gallup International.

    “Mereka pasti punya dasar untuk studi, riset yang cukup dalam memperkirakan Indonesia akan menjadi negara maju,” ujarnya.

    Sementara itu, Mendagri mengatakan bahwa terwujudnya Indonesia menjadi negara maju dapat diartikan sebagai Indonesia Emas.

    “Jadi, Indonesia Emas ini adalah, kita harus sepakat teman-teman semua, adalah Indonesia yang diperkirakan akan menjadi first tier country, negara maju, dimana masyarakat Indonesia income per capita-nya (pendapatan per kapita) diperkirakan 12 ribu dolar AS per tahun. Ya, kalau dikali Rp16 ribu, hitung sendiri ya,” kata Tito kepada perwakilan pemerintah daerah yang menghadiri Rakortekrenbang 2025.

    Adapun dia menjelaskan bahwa pada saat ini Indonesia merupakan negara dengan pendapatan menengah ke atas. Kemudian, pendapatan per kapita Indonesia pada 2024 mencapai 4.960 dolar AS per tahun.

    Pewarta: Rio Feisal
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

  • BCA Siapkan Rp 70,22 Triliun Uang Tunai buat Lebaran

    BCA Siapkan Rp 70,22 Triliun Uang Tunai buat Lebaran

    Jakarta –

    PT Bank Central Asia Tbk (BCA) siap memenuhi kebutuhan uang tunai dan transaksi nasabah selama periode Ramadan dan Idul Fitri 2025 dengan mengalokasikan dana tunai sebesar Rp70,22 triliun. Bersamaan dengan itu, BCA juga memperkuat layanan digital khususnya di periode Ramadan dan Idul Fitri.

    Jumlah uang tunai yang disiapkan BCA tersebut meningkat 4% dibanding realisasi pada periode yang sama tahun 2024, seiring proyeksi peningkatan aktivitas konsumsi masyarakat dan usaha kecil, serta meningkatnya permintaan layanan perbankan yang fleksibel.

    Untuk mengantisipasi peningkatan transaksi dan distribusi uang kepada masyarakat, BCA mempersiapkan sejumlah layanan yang dapat mempermudah nasabah dan memastikan pemenuhan kebutuhan nasabah untuk menukarkan uang. Sepanjang periode Ramadan hingga Idul Fitri tahun ini, nasabah dapat melakukan penukaran uang tunai sesuai ketersediaan masing-masing cabang di seluruh Indonesia.

    Penukaran uang di 15 KCU di atas dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

    Daftar dan lakukan pemesanan terlebih dahulu melalui aplikasi PINTAR https://pintar.bi.go.id. Pemesanan dapat dilakukan mulai tanggal 23 Maret 2025 pukul 09.00 WIB.

    Penukaran hanya dapat dilakukan sesuai kuota yang tersedia di cabang yang telah ditentukan.

    Setelah nasabah mendapat alokasi penukaran uang di cabang yang dipilih pada aplikasi PINTAR, nasabah dapat datang ke cabang tersebut sesuai jadwal untuk melakukan penukaran.

    Presiden Direktur BCA Jahja Setiaatmadja menyatakan, Ramadan dan Idul Fitri merupakan periode peningkatan kebutuhan uang tunai secara signifikan, baik untuk keperluan sosial, mudik, maupun silaturahmi. Oleh karena itu, BCA berkomitmen menyediakan layanan perbankan yang optimal bagi nasabah setiap saat, termasuk memastikan ketersediaan uang tunai yang memadai.

    “Kami berharap upaya ini dapat membantu nasabah dan masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya selama Ramadan dan Idul Fitri, serta memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia,” kata dia dalam siaran pers, Rabu (12/3/2025).

    Selama bulan Ramadan, BCA juga menyesuaikan jam operasional seluruh kantor cabang hingga pukul 14.30 waktu setempat. Selain layanan fisik, BCA juga memperkuat layanan digitalnya untuk memenuhi kebutuhan transaksi nasabah selama 24 jam melalui aplikasi myBCA, BCA mobile, internet banking (KlikBCA), dan jaringan ATM BCA yang dapat diakses dengan mudah oleh nasabah kapan pun dan di mana pun.

    Dalam rangka memastikan kenyamanan nasabah dalam bertransaksi selama Ramadan dan Idulfitri, BCA menyediakan berbagai kanal komunikasi yang dapat diakses dengan mudah. Nasabah dapat menghubungi layanan Halo BCA melalui 1500888 dan aplikasi haloBCA, serta berkomunikasi melalui WhatsApp Bank BCA (0811 1500 998), X @HaloBCA, webchat di www.bca.co.id, atau e-mail halobca@bca.co.id untuk mendapatkan bantuan secara cepat dan responsif.

    “Saya mewakili segenap jajaran komisaris, direksi, dan karyawan PT Bank Central Asia Tbk mengucapkan selamat menyambut hari raya Idulfitri 1446 H bagi seluruh nasabah tercinta. Semoga amal ibadah yang kita laksanakan selama bulan suci Ramadan membawa keberkahan bagi kita semua,” tutup Jahja.

    (kil/kil)

  • Mendes Temui Jaksa Agung Minta Kawal Anggaran Dana Desa Rp71 Triliun

    Mendes Temui Jaksa Agung Minta Kawal Anggaran Dana Desa Rp71 Triliun

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) Yandri Susanto menemui Jaksa Agung (JA) ST Burhanuddin untuk membahas soal pengawalan anggaran dari penyimpangan dana desa.

    Yandri mengatakan anggaran pemerintah untuk desa mencapai angka fantastis. Tercatat dari 10 terakhir anggaran dana desa mencapai Rp610 triliun dalam 10 tahun terakhir. Khusus 2025, dana desa yang digelontorkan mencapai Rp71 triliun.

    “Bayangkan, sepanjang 10 tahun terakhir, dana desa itu ada Rp610 triliun dan tahun 2025 ada Rp71 triliun. Kami dari Kemendes PDT, perlu melakukan kolaborasi dengan APH (aparat penegak hukum),” ujar Yandri di Kejagung, Rabu (12/3/2025).

    Dia menambahkan, kolaborasi dengan aparat penegak hukum, termasuk Kejagung itu bertujuan untuk mengawal anggaran tersebut agar bermanfaat untuk pemerataan ekonomi dan masyarakat.

    Ke depannya, kolaborasi ini harus diintensifkan dari segi pencegahan. Misalnya, kata Yandri, dengan memfokuskan pemahaman pertanggungjawaban keuangan terhadap perangkat desa mulai Kades hingga staf-stafnya.

    “Ke depan tentu kerja sama ini akan kami intensifkan sehingga pencegahan, apalagi tadi kami sampaikan, banyak kades itu tidak paham tentang pertanggungjawaban keuangan,” tambahnya.

    Dia juga mengungkap, salah satu temuan penyelewengan dana itu berkaitan dengan kasus judi online dan website fiktif. Dua kasus itu ditemukan dalam periode 2024.

    “Bahwa hasil evaluasi kami beberapa tahun terakhir, terutama 2024, banyak penyimpangan dana desa, di antaranya ada oknum kades yang menggunakan untuk judi online atau ada juga untuk kepentingan lain ya,” pungkasnya.

    Di lain sisi, Burhanuddin menegaskan bahwa pihaknya siap membantu Kemendes PDT melalui pendampingan untuk mencegah terjadinya kebocoran data.

    “Jadi pada dasarnya pendampingan ini full kita kerjakan dan baik dari segi preventif maupun represif. Jadi kita lakukan bagaimana mencegah terjadinya kebocoran, dan kalau ada kebocoran, akan kita tindak. itu yang akan kita lakukan,” tutur Burhanuddin.

  • Perluas Aksesibilitas Masyarakat, DPLK BRI Jalin Kerja Sama dengan Bank Raya Melalui Digitalisasi Dana Pensiun

    Perluas Aksesibilitas Masyarakat, DPLK BRI Jalin Kerja Sama dengan Bank Raya Melalui Digitalisasi Dana Pensiun

    Dengan kehadiran layanan ini, aplikasi Raya menjadi bank digital pertama di Indonesia yang menyediakan fitur dana pensiun yang tercatat dalam administrasi pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

    Sebagai informasi, BRIFINE by DPLK BRI yang terintegrasi dalam aplikasi Raya menawarkan berbagai fitur unggulan, antara lain:

    Akses digital yang mudah – Seluruh proses perencanaan dan pengelolaan dana pensiun dapat dilakukan secara online melalui aplikasi Raya.

    Fleksibilitas dan personalisasi – Nasabah dapat menyesuaikan perencanaan dana pensiun sesuai dengan kebutuhan, kemampuan finansial dan profil risiko masing-masing.

    Fitur BRIFINE yang komprehensif – BRIFINE di aplikasi Raya dilengkapi dengan berbagai fitur, termasuk pendaftaran, informasi saldo & pengembangan, dan top-up saldo. Adapun fitur yang sedang dalam tahap pengembangan diantaranya add account BRIFINE, pengaturan autopayment, dan mutasi transaksi.

    Pada kesempatan terpisah, Direktur Wholesale & Institution Business BRI Agus Noorsanto mewakili Pendiri DPLK BRI menegaskan bahwa sinergi ini merupakan bagian dari strategi BRI dalam memperluas ekosistem keuangan digital yang inklusif dan berkelanjutan.

    “Transformasi digital yang dijalankan BRI tidak hanya berfokus pada layanan transaksi perbankan, tetapi juga mencakup perencanaan keuangan jangka panjang, termasuk dana pensiun. Melalui kolaborasi ini, kami ingin menghadirkan solusi yang lebih terintegrasi, sehingga semakin banyak masyarakat dapat mengakses layanan dana pensiun dengan lebih mudah, fleksibel, dan aman,” pungkasnya.

    Berdasarkan besaran Asset Under Management (AUM), pada tahun 2024 DPLK BRI meningkatkan posisi market sharenya di industri DPLK Indonesia menjadi peringkat kedua dari sebelumnya di peringkat ketiga. Jumlah peserta DPLK BRI di tahun lalu meningkat menjadi 660ribu atau merupakan 23% dari total peserta DPLK nasional. Peningkatan ini menunjukkan tingginya kepercayaan masyarakat terhadap DPLK BRI dalam mengelola dana pensiun secara optimal.

    DPLK BRI berkomitmen untuk terus berinovasi dalam menyediakan solusi dana pensiun yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat Indonesia. Dengan dukungan dari Bank Raya, inisiatif ini diharapkan dapat meningkatkan penetrasi produk dana pensiun digital serta memberikan kontribusi nyata bagi kesejahteraan masyarakat di masa depan.

  • Mendes Yandri Adukan Dana Desa Digunakan untuk Judi Online ke Jaksa Agung

    Mendes Yandri Adukan Dana Desa Digunakan untuk Judi Online ke Jaksa Agung

    loading…

    Mendes PDT Yandri Susanto menemui Jaksa Agung ST Burhanuddin melaporkan dugaan penggunaan dana desa untuk judi online. Foto/SindoNews

    JAKARTA – Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto menemui Jaksa Agung ST Burhanuddin hari ini. Yandri meminta agar Kejaksaan mendalami terkait adanya penyimpangan yang diduga dilakukan oknum perangkat desa menggunakan dana desa untuk judi online .

    “Kami tadi juga mendiskusikan dengan Pak Jaksa Agung dan jajaran bahwa hasil evaluasi kami beberapa tahun terakhir, terutama 2024, banyak penyimpangan dana desa, di antaranya ada oknum kepala desa yang menggunakan untuk judi online atau ada juga untuk kepentingan lain,” kata Yandri Rabu (12/3/2025).

    Oleh karena itu Yandri meminta Kejaksaan mendalami sejumlah dugaan penyimpangan dana desa tersebut. “Kami juga bicarakan minta ini disupervisi atau didalami oleh pihak kejaksaan sehingga ada efek jera para oknum kepala desa itu tidak mengulangi dan yang belum melakukan itu jangan sampai melakukan,” ujar dia.

    Yandri tak merinci siapa saja oknum pelaku penyimpangan dana desa maupun berapa jumlah dana desa yang dimainkan oleh oknum. Yandri mengaku telah menerima datanya dari PPATK. Yandri menyerahkan penanganan kasus tersebut kepada penegak hukum.

    “Kami tidak akan mengungkap secara detail nama kadesnya siapa, berapa jumlahnya, di desa mana, bulan berapa dia melakukan perbuatan tidak benar itu, semuanya sudah kami serahkan. Tinggal kami mohon APH yang kita minta untuk menelaah lebih jauh tentang perbuatan melwan hukum itu,” ucapnya.

    Di sisi lain, pertemuan itu pihaknya juga meminta agar Kejaksaan mengawal dan mengawasi dana desa. Saat ini telah ada aplikasi khusus dari Kejasaan Agung yaitu aplikasi Jaga Desa, aplikasi tersebut untuk melaporkan secara langsung persoalan yang ada di desa.

    “Bayangkan selama 10 tahun terakhir dana desa itu ada Rp610 triliun. Tahun ini, 2025 ada Rp71 Triliun. Nah oleh karena itu kami dari Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal perlu melakukan kolaborasi dengan aparat penegak hukum,” imbuhnya.

    “Karena bagaimanapun tangan kami tentu tidak sanggup secara sendirian untuk memastikan bahwa rupiah per rupiah dana itu benar adanya dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat,” jelas dia.

    Jaksa Agung ST Burhanuddin menegaskan, pihaknya siap memberikan pendampingan, mengawasi, dan melakukan penindakan jika ditemukan adanya tindakan melawan hukum tersebut.

    “Pada dasarnya pendampingan-pendampingan ini full kita kerjakan dan baik dari segi preventif maupun represif. Jadi kita lakukan bagaimana mencegah terjadinya kebocoran dan kalau ada kebocoran, akan kita tindak. Itu yang akan kita lakukan,” tegas Jaksa Agung.

    (cip)

  • Respons Gojek-Grab soal THR 20% Buat Driver Ojol, Ada Syarat Khusus

    Respons Gojek-Grab soal THR 20% Buat Driver Ojol, Ada Syarat Khusus

    Jakarta, CNBC Indonesia – Besaran Bonus Hari Raya (BHR) untuk pekerja ojek online (ojol) dan kurir online ditetapkan hingga 20% dari penghasilan rata-rata mitra selama 12 bulan. Besaran tersebut sifatnya tidak merata, melainkan ditentukan pada kinerja dan keaktifan pekerja ojol dan kurir online. 

    Hal ini tertera dalam Surat Edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli terkait Tunjangan Hari Raya (THR) yang sekaligus mengatur Bonus Hari Raya (BHR) pekerja ojol dan kurir online. SE itu diterbitkan pada Selasa (11/3) kemarin. Berikut poin-poin penting terkait BHR ojol pada SE tersebut:

    A. Bagi pengemudi dan kurir online yang produktif dan berkinerja baik, bonus hari raya keagamaan diberikan secara proporsional, sesuai kinerja dalam bentuk uang tunai, dengan perhitungan sebesar 20% dari rata-rata pendapatan bersih bulanan selama 12 bulan terakhir.

    B. Bagi pengemudi dan kurir online di luar kategori seperti yang dimaksudkan pada huruf A di atas, diberikan bonus hari raya keagamaan sesuai kemampuan perusahaan aplikasi.

    C. Bonus hari raya keagamaan diberikan paling lambat 7 hari sebelum Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah.

    Sebelumnya, pada Senin (10/3), Presiden RI Prabowo Subianto telah mengumumkan imbauan kepada aplikator seperti Gojek dan Grab terkait pemberian BHR ojol.

    “Tahun ini pemerintah menaruh perhatian khusus pada pengemudi dan kurir online yang telah memberikan kontribusi penting dan mendukung layanan transportasi dan logistik di Indonesia. Untuk itu pemerintah mengimbau kepada seluruh perusahaan layanan transportasi aplikasi untuk memberi Bonus Hari Raya dalam bentuk uang tunai dengan mempertimbangkan keaktifan pekerja,” kata Prabowo di Istana Negara, Senin (10/3).

    Dalam kesempatan itu, hadir pula pendiri sekaligus CEO Grab Anthony Tan dan CEO GoTo Patrick Walujo, beserta 6 perwakilan mitra Grab dan Gojek. 

    Setelah imbauan tersebut, Grab dan Gojek masing-masing langsung merilis pernyataan yang mengindikasikan kesiapan perusahaan untuk memberikan BHR, sesuai beberapa syarat yang ditentukan.

    Respons Grab 

    Pihak Grab menjelaskan akan memberikan BHR pada mitra melalui program bonus kinerja khusus. Anthony Tan, Group CEO & Co-Founder Grab mengatakan program itu jadi bentuk apresiasi perusahaan akan dedikasi dan kontribusi mitra menyambut lebaran mendatang.

    “Bonus ini merupakan bentuk dukungan tambahan yang pada dasarnya tidak termasuk dalam manfaat rutin yang diterima oleh pekerja sektor ekonomi informal, seperti mitra pengemudi platform digital (gig worker),” ujar Anthony dalam keterangan tertulis yang diterima CNBC Indonesia, Senin (10/3).

    Kriteria penerima bonus itu ditetapkan berdasarkan keaktifan mitra pengemudi. Misalnya jumlah pesanan yang diselesaikan, tingkat penyelesaian pesanan, jumlah hari dan jam online, serta rating pengemudi.

    Program bonus dirancang secara adil. Jadi akan mencerminkan berdasarkan tingkat keaktifan, kontribusi, dan pencapaian masing-masing mitra.

    Respons Gojek

    Sementara itu, Gojek menghadirkan program Tali Asih Hari Raya yang akan menyalurkan BHR berbentuk uang tunai. Pemberiannya juga dilakukan dengan kriteria tertentu dan akan diberikan sebelum perayaan Hari Raya Idul Fitri.

    “Dari tahun ke tahun, di bulan suci ini, Gojek konsisten menghadirkan program Ramadan penuh manfaat bagi para mitra driver. Kami memahami bahwa Ramadan adalah momen yang spesial, namun juga dapat menjadi tantangan bagi para mitra kami. Kali ini, dirancang lebih istimewa dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, Gojek menghadirkan program Tali Asih Hari Raya untuk memberikan manfaat nyata agar mitra driver dapat menjalani Ramadan dan merayakan Idul Fitri dengan lebih bermakna,” kata Presiden Gojek Catherine Hindra Sutjahyo.

    Program tersebut, dia menjelaskan merupakan itikad dari Gojek sebagai solusi mendukung Mitra Driver dan mengacu pada pengumuman Prabowo sebelumnya. Pihak Gojek juga memastikan akan berkoordinasi dengan pemerintah dalam rangka memastikan transparansi untuk pengalokasian dana bagi mitra.

    “Melalui program Tali Asih Hari Raya, Gojek ingin memastikan para mitra driver dapat menjalani Ramadan dengan damai dan merayakan Idul Fitri dengan penuh kebahagiaan bersama keluarga mereka,” ia memungkasi.

    (fab/fab)

  • Kehadiran Indonesia Airlines Tamparan bagi Indonesia, Pengusaha Lebih Percaya Berbinis di Singapura Dibanding di Negeri Sendiri

    Kehadiran Indonesia Airlines Tamparan bagi Indonesia, Pengusaha Lebih Percaya Berbinis di Singapura Dibanding di Negeri Sendiri

    “Ini merupakan tamparan bagi kita, mengapa Indonesia Airlines didirikandi Si ngapura dengan badan hukum di Singapura. Itu kan menunjukkan sebetulnya bahwa orang Indonesia saja tidak percaya sama negerinya maka dia berbisnis sampai ke Singapura,” kata Rhenald.

    Ia menyoroti kemudahan berbisnis di Singapura yang lebih menarik bagi investor dibandingkan dengan kondisi di Indonesia.

    “Di Singapura itu gampang mendirikan perusahaan, gampang juga keluar, gampang cari dana, dan akhirnya bisa disimpulkan jadi murah di Singapura itu,” tambahnya.

    Rhenald juga menekankan pentingnya evaluasi terhadap kondisi non-ekonomi di Indonesia, seperti regulasi investasi, stabilitas politik, dan pemberantasan korupsi.

    Menurutnya, banyak negara lain yang berupaya memperbaiki ekosistem bisnis mereka untuk menarik investasi, sementara di Indonesia masih terus disibukkan dengan pemberitaan mengenai korupsi dan ketidakstabilan politik.

    “Ini jelas jadi tamparan bagi kita. Kita harus bertanya apa yang sedang terjadi dengan non-ekonomi di negara kita. Kita lihat dari negara-negara lain, upaya untuk memperbaiki aspek non-ekonomi ini kuat sekali sehingga kemudian biaya untuk berinvestasi menjadi sangat efisien,” katanya.

    Lebih lanjut, ia mengingatkan bahwa yang dibutuhkan Indonesia saat ini adalah penciptaan lapangan kerja, bukan justru kehilangan pekerjaan akibat ketidakpastian ekonomi.

    “Jadi menurut hemat saya, ini saatnya kita melakukan evaluasi karena ini adalah job creation dan setiap hari kita dengar berita bukan job creation tapi job lost, yaitu orang-orang yang kehilangan pekerjaan. Kita harus lebih jujur melihat situasi ini,” tutup Rhenald.

  • Tak Ada yang Perlu Diperdebatkan Lagi!

    Tak Ada yang Perlu Diperdebatkan Lagi!

    loading…

    Kuasa Hukum PT MNC Asia Holding Tbk (BHIT) Hotman Paris Hutapea dalam konferensi pers di iNews Tower, MNC Center, Jakarta, Selasa (11/3/2025). Foto/Aldhi Chandra

    JAKARTA – Kuasa Hukum PT MNC Asia Holding Tbk (BHIT) Hotman Paris Hutapea membeberkan 6 fakta penting saat memaparkan kronologi gugatan yang diajukan PT Citra Marga Nusaphala Persada (CMNP) terhadap BHIT dan Executive Chairman MNC Group Hary Tanoesoedibjo.

    Hotman dalam konferensi pers Selasa (11/3/2025) menegaskan bahwa gugatan tersebut tidak berdasar, karena transaksi yang dipermasalahkan sudah terjadi sejak 1999 dan dilakukan sesuai prosedur.

    Berikut 7 Fakta Duduk Perkara Peristiwa Ini:

    1. Latar Belakang Transaksi (1999)

    PT Citra Marga Nusaphala Persada (CMNP) membutuhkan dolar dan menunjuk PT Bhakti Investama (kini PT MNC Asia Holding Tbk) sebagai arranger.

    PT Bank Unibank Tbk menerbitkan Negotiable Certificate of Deposit (NCD) senilai US$28 juta.

    CMNP membayar langsung ke Unibank sebesar US$17,4 juta dengan harapan 3 tahun kemudian akan menerima US$28 juta dari Unibank.

    Pada saat itu, Unibank masih berstatus sebagai bank sehat dan termasuk dalam daftar bank terbaik versi InfoBank 1999.

    2. Krisis Moneter dan Penutupan Unibank (2001)

    Dua tahun 5 bulan setelah transaksi, Unibank ditutup oleh pemerintah akibat imbas krisis moneter.

    Akibatnya, NCD yang dimiliki CMNP tidak dapat dicairkan.

    3. Tuduhan terhadap BHIT dan Hary Tanoesoedibjo

    Setelah lebih dari dua dekade, yaitu tepatnya 26 tahun, CMNP melayangkan gugatan terhadap Hary Tanoesoedibjo, menuduh adanya penggelapan dan pemalsuan.

    Kuasa Hukum BHIT Hotman Paris Hutapea membantah tuduhan tersebut dan menegaskan bahwa MNC hanya bertindak sebagai arranger, bukan pihak yang menerima dana.

    4. Bukti Transaksi Transfer dan Audit Konfirmasi

    Dalam konferensi pers itu, Hotman bahkan menunjukkan semua bukti transfer dari CMNP ke Unibank dan dokumen resmi yang menunjukkan bahwa dana masuk ke rekening Unibank.

  • Asta Cita Prabowo, Pemerintah Siapkan Hibah Rp40 Miliar untuk Riset Transisi Energi

    Asta Cita Prabowo, Pemerintah Siapkan Hibah Rp40 Miliar untuk Riset Transisi Energi

    PIKIRAN RAKYAT – Pemerintah menyiapkan dana Rp40 miliar untuk hibah penelitian bertema transisi energi. Hibah ini merupakan kerja sama antara Indonesia dan Australia dan akan berlangsung selama dua tahun.

    Direktur Jenderal Riset dan Pengembangan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Mohammad Fauzan Adziman, menjelaskan bahwa dari total dana tersebut, Rp 20 miliar disediakan oleh Lembaga Pengelolaan Dana Pendidikan (LPDP).

    Fauzan menyebut program ini akan berjalan selama dua tahun, dan saat ini sedang dalam tahap penerimaan serta seleksi proposal. “Sekitar satu bulan untuk penerimaan proposal dan seleksi lagi sekitar satu bulan,” katanya dalam konferensi pers di kantor Kemendiktisaintek, Selasa, 12 Maret 2025.

    Ia mengungkapkan bahwa hanya sepuluh proposal yang akan diterima dalam program ini. “Nanti kami akan melihat dari isi proposal dan besarannya. Proposal (yang diterima) itu nanti rencananya sekitar 10,” katanya.

    Fauzan menegaskan bahwa fokus utama penelitian ini adalah transisi energi, dengan harapan dapat menghasilkan solusi bagi tantangan di bidang tersebut.

    “Energi transisi ini salah satu yang penting dalam visi dan misi Presiden Indonesia, yaitu Asta Cita. Riset bersama ini adalah salah satu upaya kami untuk percepatan kita bisa mencapai Asta Cita,” katanya.

    Kuasa Usaha Australia untuk Indonesia, Gita Kamath, menambahkan bahwa total dana hibah Rp 40 miliar dibagi antara Indonesia dan Australia. Dana ini akan digunakan untuk membiayai proyek riset hingga dua tahun.

    “Kolaborasi riset ini akan lebih berfokus pada teknologi dan mendorong partisipasi universitas-universitas di seluruh daerah Indonesia, khususnya di wilayah Indonesia Timur untuk menjadi bagian dari riset konsorsium,” katanya.

    Ia menekankan bahwa kerja sama riset ini menunjukkan komitmen kuat kedua negara di bidang pendidikan, riset, dan pembangunan. Menurutnya, kolaborasi riset antara Indonesia dan Australia sudah berlangsung lama.

    “Contohnya program beasiswa Australia Awards. Program ini sudah berada lebih dari 70 tahun. Sementara hubungan diplomatik Australia-Indonesia telah mencapai 75 tahun,” tuturnya.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Pemprov DKI tetapkan 705 ribu siswa penerima KJP Plus Maret 2025

    Pemprov DKI tetapkan 705 ribu siswa penerima KJP Plus Maret 2025

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menetapkan penerima bantuan sosial (bansos) Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus bulan Maret 2025 mencapai sekitar 705.000 siswa atau naik dibandingkan bulan lalu, yakni sebanyak 523.622 peserta didik.

    “Kemarin (Februari), sekitar 525.000 orang, sekarang akan kami naikkan kembali menjadi 705.000 siswa penerima KJP. KJMU (Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul) kurang lebih 15.000 orang,” ujar Gubernur Jakarta Pramono Anung di Balai Kota Jakarta, Rabu.

    Pramono berharap dana bansos ini dapat dicairkan pada akhir bulan ini atau sebelum Lebaran 1446 Hijriah/2025.

    “Mudah-mudahan pada akhir Maret ini sebelum lebaran sudah bisa kami bagikan,” kata dia.

    Terkait pencairan dana bila berkaca pada bulan lalu, dilakukan secara bertahap. Pencairan dilakukan setelah terselesaikannya pembukaan rekening, cetak buku tabungan dan ATM, penyerahan buku tabungan dan ATM, serta pemindahbukuan dana ke rekening penerima oleh Bank DKI.

    Pemprov DKI memutuskan agar semua kecamatan se-Jakarta mempunyai tempat atau posko pengaduan terkait KJP.

    Selain penerima dan pencairan dana KJP, dalam kesempatan itu Pramono juga menyampaikan terkait pembebasan ijazah untuk semua jenjang pendidikan.

    “Termasuk ijazah yang tertahan di semua tingkatan, nanti akan kami putihkan. Untuk ijazah akan (diputihkan) dilakukan oleh Baznas-Bazis DKI,” ujar Pramono.

    Pemutihan ijazah peserta didik yang ditahan sekolah di seluruh jenjang pendidikan, mulai dari tingkat SD, SMP, hingga SMA menjadi bagian dari program 100 hari kerja pemerintahan Pramono bersama Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno.

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025