Xcloud.id

Perusahaan: Dana

  • OJK Akan Atur Finfluencer Agar Tak Asal Ngomong

    OJK Akan Atur Finfluencer Agar Tak Asal Ngomong

    Jakarta, Beritasatu.com – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berencana menerbitkan aturan dan pengawasan terhadap financial influencer (finfluencer) guna memastikan mereka berbicara lebih bertanggung jawab serta melindungi konsumen dari risiko penipuan. Regulasi ini dijadwalkan rilis pada semester kedua 2025.

    Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen (PEPK) OJK Friderica Widyasari Dewi mengungkapkan, OJK saat ini tengah merancang regulasi tersebut.

    “Saat ini kita sedang menggodok itu. Semoga semester dua tahun ini aturan tersebut bisa keluar,” ujar Friderica yang akrab disapa Kiki, Rabu (12/3/2025).

    Menurutnya, regulasi ini diperlukan mengingat banyak orang-orang tanpa latar belakang keuangan yang kuat mendadak menjadi influencer di media sosial dan memengaruhi keputusan masyarakat dalam menggunakan produk keuangan. Oleh karena itu, aturan ini akan mencakup seluruh jenis produk keuangan agar finfluencer lebih bertanggung jawab dalam memberikan saran dan komentar di ruang publik.

    Di beberapa negara, regulator memiliki kewenangan untuk memverifikasi klaim yang dibuat oleh finfluencer, seperti terkait keuntungan investasi yang mereka promosikan.

    “Kalau di luar negeri, regulator bisa melihat apakah seseorang benar-benar memiliki aset seperti yang diklaim. Misalnya, apabila seorang finfluencer mengatakan ia meraih keuntungan dari investasi hingga mampu membeli mobil dan rumah mewah, maka regulator akan mengecek kebenaran klaim tersebut,” jelas Kiki.

    Terkait kasus influencer Ahmad Rafif yang menjadi sorotan karena diduga menawarkan investasi dan menghimpun dana masyarakat tanpa izin, Kiki menjelaskan kasus tersebut berada di bawah wewenang Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon (PMDK) OJK.

    “Apabila pengawasan finfluencer berada di luar pasar modal, itu menjadi tanggung jawab kami (PEPK). Namun, untuk kasus Ahmad Rafif, pengawasannya ada di ranah pasar modal,” tutupnya.

  • Jadi Tim Pengacara Hasto, Febri Diansyah Siap Hadapi KPK di Pengadilan – Page 3

    Jadi Tim Pengacara Hasto, Febri Diansyah Siap Hadapi KPK di Pengadilan – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Eks Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah masuk ke dalam tim pengacara yang akan membela Sekjen PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto untuk menghadapi KPK dalam kasus dugaan korupsi yang menyeret nama Harun Masiku. Febri mengaku sudah mempelajari kasus terkait dan meyakini adanya kejanggalan dalam tindakan yang dilakukan ‘mantan kantornya’ dalam hal ini.

    “Kami pelajari ada dua putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap, karena putusan pengadilan itulah yang menjadi pegangan paling kuat, sangat jelas tidak ada peran Pak Hasto Kristianto yang kemudian bisa membuat Pak Hasto dijerat sebagai pemberi suap,” kata Febri saat jumpa pers di Kantor DPP PDIP Jakarta, Rabu (12/3/2025).

    Febri menjelaskan, kasus suap Harun Masiku sudah inkrah dan fakta persidangan seharusnya bagi semua pihak dijadikan pegangan paling kuat.

    Apalagi, terhadap tiga orang terdakwa yang sudah divonis sebelumnya yaitu Wahyu Setiawan, Agustiani Tio F dan Saeful Bahri. Ia mengungkap tidak ada peran Hasto Kristianto yang kemudian bisa membuatnya dijerat sebagai pemberi suap, termasuk sumber dana yang diberikan pada Wahyu Setiawan.

    “Tidak disebutkan sumber dana dari Pak Hasto menurut putusan tersebut, fakta hukum yang sudah diuji di persidangan tersebut, dana bersumber dari Harun Masiku. Jadi bisa dibayangkan kalau kemudian tiba-tiba di perkara ini berubah dan ada tersangka baru dan nanti ada perubahan lagi misalnya di proses persidangan, lalu bagaimana dengan fakta sidang yang sudah ada sebelumnya?,” heran Febri menandasi.

  • Setelah Rumah Ridwan Kamil, Kantor Bank BJB Kini Digeledah KPK

    Setelah Rumah Ridwan Kamil, Kantor Bank BJB Kini Digeledah KPK

    PIKIRAN RAKYAT – Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah kantor Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (Bank BJB) yang berlokasi di Kota Bandung, hari ini, Rabu, 12 Maret 2025. Meskipun belum memberikan banyak informasi, Ketua KPK Setyo Budiyanto membenarkan soal penggeledahan tersebut.

    “Benar (penyidik KPK menggeledah kantor Bank BJB)” kata Setyo saat dikonfirmasi, Rabu, 12 Maret 2025.

    Saat dikonfirmasi terpisah, Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto juga mengonfirmasi sedang ada kegiatan penggeledahan di Bandung. Akan tetapi, ia belum membeberkan soal barang bukti yang disita. “Yang pasti ada giat geledah di Kota Bandung,” ucap Fitroh.

    Sebelumnya, penyidik menggeledah rumah mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (RK) di Bandung pada Senin, 10 Maret 2025. Hasilnya, penyidik menyita dokumen dan beberapa barang yang sedang dikaji oleh penyidik. Setyo menyampaikan, barang-barang yang disita tidak terlalu banyak tapi memiliki relevansi dengan penanganan perkara dugaan korupsi pengadaan iklan Bank BJB.

    “Memang tidak banyak, tapi setidaknya itu hal-hal yang relevan dengan penanganan perkara yang saat ini ditangani,” kata Setyo.

    Ketika ditanya lebih lanjut mengenai rincian dokumen dan barang yang disita, Setyo enggan memberikan jawaban spesifik. Ia hanya menyebut, penyidik menyita berbagai jenis barang bukti yang rilis resminya akan segera disampaikan ke publik.

    “Macam-macam ada beberapa. Nanti detailnya silakan sama jubir,” ujar Setyo.

    Setyo menegaskan, semua barang yang relevan dengan penanganan perkara akan digunakan dalam proses penyidikan. Namun, jika tidak ada kaitannya makan barang akan dikembalikan kepada Ridwan Kamil.

    “Sementara pasti dikaji segala sesuatunya itu tidak serta merta. Diteliti, dilihat, nanti kalau memang enggak ada relevansinya, pasti dikembalikan,” ucapnya.

    Mengenai agenda pemanggilan Ridwan Kamil untuk diperiksa sebagai saksi, Setyo menyerahkan keputusan kepada penyidik yang menangani kasus ini.

    “Itu urusan teknis seperti itu, penyidik, Direktur Penyidikan, Kasatgas yang akan menentukan sesuai dengan kebutuhan mereka,” tuturnya.

    Sebelumnya, Setyo menjelaskan alasan penyidik menggeledah rumah Ridwan Kamil di Bandung. Menurutnya, penggeledahan didasari oleh keterangan saksi sehingga harus ditindaklanjuti.

    “Maka perlu geledah untuk memastikan ada tidaknya kaitan dengan perkara dan juga membuat terang perkara BJB,” ucap Setyo.

    KPK Dalami Dugaan Keterlibatan Ridwan Kamil

    KPK sedang mendalami ada atau tidak keterlibatan Ridwan Kamil dalam kasus dugaan korupsi ini. Sebagaimana diungkap KPK sebelumnya bahwa tempus tindak pidana dugaan korupsi di BJB terjadi pada 2021 sampai 2023, sedangkan Ridwan Kamil menjabat gubernur Jawa Barat pada periode 2018 hingga 2023.

    “Nanti pasti akan didalami ada keterlibatan atau tidak, atau hanya saksi, atau hanya internal BJB sendiri yang melakukan cara-cara yang tidak sesuai dengan aturan, tapi kepada yang lain mereka menutupi dengan berbagai macam alasan,” kata Setyo.

    Dalam kasus ini, Setyo menegaskan Ridwan Kamil masih berstatus sebagai saksi. Di sisi lain, Setyo mengonfirmasi bahwa modus operandi dalam kasus ini melibatkan penggunaan agensi untuk penempatan iklan yang diduga dimark-up.

    “Diduga seperti itu Nanti pada saat konferensi pers akan didetailkan,” ucap Setyo.

    KPK Tetapkan Lima Tersangka

    Penyidikan kasus dugaan korupsi dana iklan Bank BJB memasuki babak baru. KPK menyatakan, sudah ada lima orang yang ditetapkan sebagai tersangka tetapi belum dilakukan penahanan.

    “Sekitar lima orang (tersangka)” kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika kepada wartawan di Gedung Merah Putih, Jakarta Selatan, Senin, 10 Maret 2025.

    Meskipun sudah menyebut ada lima tersangka, Tessa belum mau membeberkan identitas para pihak yang harus bertanggung jawab secara hukum. Menurutnya, pengumuman nama-nama tersangka bakal disampaikan secara resmi pada pekan ini.

    “Nanti pastinya rekan-rekan akan tahu pada saat perkara ini dirilis di hari Kamis atau hari Jumat nanti,” ujar Tessa.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Kasus Korupsi Taspen, Penyidik KPK Dalami Peran Broker Investasi

    Kasus Korupsi Taspen, Penyidik KPK Dalami Peran Broker Investasi

    Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa seorang broker atau makelar perdagangan saham pada kasus dugaan korupsi investasi PT Taspen (Persero). 

    Seorang broker bernama Yannes Pandjaitan itu diperiksa oleh penyidik, Selasa (11/3/2025). Dia merupakan satu dari total empat saksi yang diperiksa penyidik KPK kemarin. 

    Pada pemeriksaan tersebut, penyidik mendalami soal adanya aliran uang terkait dengan kasus investasi Taspen yang diduga merugikan keuangan negara hingga Rp200 miliar itu. Terdapat dugaan juga bahwa kegiatan investasi itu turut mendapatkan pengamanan dari pihak tertentu. 

    “Materi pemeriksaan, aliran uang kepada pihak-pihak lain dan dugaan pengamanan atas kegiatan investasi PT Taspen yang menyalahi ketentuan,” ujar Juru Bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto kepada wartawan, Rabu (12/3/2025). 

    Hal yang sama turut didalami kepada tiga orang saksi lainnya yaitu Direktur PT Asta/PT FKS Agung Cahyadi, Karyawan Bagian Keuangan PT Insight Invesments Management (IIM) Arni Kusumawardhani serta mantan Direktur Utama PT IIM Ekiawan Heri. 

    Adapun, Ekiawan Heri merupakan salah satu dari dua orang tersangka yang telah ditetapkan KPK. Ekiawan saat itu diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi untuk tersangka lain, yakni mantan Direktur Investasi sekaligus Direktur Utama Taspen Antonius Kosasih. 

    Berdasarkan pemberitaan Bisnis sebelumnya, dugaan keterlibatan broker pada kasus Taspen itu didalami saat penyidik KPK memeriksa Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Fadlul Imansyah, Kamis (6/3/2025). 

    Sumber Bisnis menyebut bahwa terdapat pertemuan antara Fadlul, serta dua tersangka kasus Taspen, yakni Antonius dan Ekiawan, yang turut dihadiri oleh makelar trading portofolio/efek berinisial YP. 

    Pertemuan itu diduga turut membahas soal skema investasi Taspen yang menyimpang. KPK mengungkap bahwa kasus dugaan korupsi itu berawal dari penempatan dana investasi Rp1 triliun oleh Taspen ke reksadana PT IIM. Penempatan dana kelolaan Taspen itu berujung pada kerugian keuangan negara yang ditaksir sebesar Rp200 miliar.

    Lembaga antirasuah turut menduga sebanyak empat perusahaan manajer investasi dan sekuritas, serta sejumlah perorangan, ikut menikmati keuntungan dari perbuatan melawan hukum tersangka kasus tersebut. 

    “Bahwa atas rangkaian perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh tersangka ANSK bersama-sama dengan tersangka EHP tersebut diduga telah merugikaan keuangan negara atas penempatan dana investasi PT Taspen sebesar Rp1 triliun pada ReksadanaRD I-Next G2 yang dikelola oleh PT IIM, setidak-tidaknya sebesar Rp200 miliar,” jelas Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu pada konferensi pers, Rabu (8/1/2025). 

  • Belajar dari China, Kurir Online Dapat BPJS Kesehatan-Ketenagakerjaan

    Belajar dari China, Kurir Online Dapat BPJS Kesehatan-Ketenagakerjaan

    Jakarta, CNBC Indonesia – Dua perusahaan pesan-antar makanan China, JD.Com dan Meituan, akan mulai menawarkan asuransi sosial dan tunjangan karyawan lainnya kepada para pekerja pesan antar mereka. Di Indonesia, jaminan sosial untuk pekerja ini berada di bawah payung BPJS Kesehatan.

    Ini menandai sebuah langkah signifikan menuju standarisasi industri pesan-antar makanan di China. Pasalnya, gig worker yang menggunakan sistem kemitraan merupakan konsep pekerjaan baru yang memang masih kurang mendapat perlindungan di mata hukum di berbagai negara.

    JD.com akan mulai membayar biaya jaminan sosial untuk para pekerja penuh waktu (full time) di bisnis pesan antar mereka mulai 1 Maret 2025.

    Ini akan mencakup asuransi dana abadi, asuransi kesehatan, asuransi pengangguran, asuransi kecelakaan kerja, dan asuransi kehamilan, serta satu dana jaminan perumahan.

    Perusahaan yang berbasis di Beijing ini juga akan menyediakan asuransi kecelakaan dan perawatan kesehatan untuk kurir paruh waktu.

    Sementara, Meituan mengatakan bahwa mereka sedang membangun sistem informasi jaminan sosial untuk para kurir, dan mereka berharap untuk mulai membayar jaminan sosial untuk kurir penuh waktu dan kurir paruh waktu reguler mulai kuartal kedua.

    Inisiatif kedua perusahaan ini akan menjadi contoh dalam industri ini yang dapat memacu platform pesan-antar lain untuk lebih memperhatikan kesejahteraan kurir.

    Mengutip Yicaiglobal, dalam beberapa tahun terakhir, China telah menggalakan perlindungan hak-hak tenaga kerja dan kepentingan mereka yang memiliki pekerjaan fleksibel, termasuk pengantar makanan, kurir, dan pengemudi transportasi online.

    Pada Juli 2022, China meluncurkan proyek percontohan untuk perlindungan kecelakaan kerja bagi pekerja fleksibel. Meituan dan Dada, unit logistik JD.com, termasuk di antara tujuh perusahaan pertama yang berpartisipasi.

    Sekitar 10,2 juta orang dilindungi oleh asuransi kecelakaan kerja yang baru pada akhir November tahun lalu, menurut data yang dirilis pada Konferensi Kerja Sumber Daya Manusia dan Jaminan Sosial Nasional yang diadakan pada akhir tahun lalu.

    Kali ini JD.com dan Meituan menyediakan jaminan sosial untuk pengendara pengiriman melalui kontrak kerja formal.

    (fab/fab)

  • Dokumen APBN Kita Januari 2025 Tiba-Tiba Dihapus, Kemenkeu Belum Berikan Penjelasan

    Dokumen APBN Kita Januari 2025 Tiba-Tiba Dihapus, Kemenkeu Belum Berikan Penjelasan

    JAKARTA – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sebelumnya telah mengunggah laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) per 31 Januari 2025, yang biasa dikenal dengan sebutan APBN Kita di situs resmi kemenkeu pada Rabu, 12 Maret 2025.

    Namun, dokumen tersebut segera dihapus dari situs tersebut setelah diunggah.

    Adapun berikut link APBN Kita yang dihapus “https://media.kemenkeu.go.id/getmedia/6a2be568-8f6f-4b2a-b85d-8a4f7a337496/APBN-KiTa-Edisi-Februari-2025.pdf?ext=.pdf,”

    Sebab itu, VOI mencoba untuk meminta konfirmasi terhadap hal tersebut kepada pihak Kementerian Keuangan namun sampai berita ini ditayangkan belum mendapatkan tanggapan terkait hal tersebut.

    Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu Deni Surjantoro belum memberikan penjelasan mengenai alasan penghapusan dokumen tersebut.

    Adapun, konferensi pers biasa diselenggarakan dalam bentuk laporan APBN KiTa untuk setiap bulannya dan turut di unggah dalam bentuk dokumen APBN KiTa yang berisi paparan lengkap, termasuk data mengenai pendapatan, belanja, dan porsi pembiayaan pemerintah sebagai bentuk tanggung jawab publik dan transparansi fiskal.

    Sebelumnya, Deni menyampaikan bahwa jadwal Kementerian Keuangan masih sangat padat sehingga belum dapat melaksanakan penyampaian hal tersebut.

    “Kita masih atur jadwal, agenda masih padat. Tunggu aja ya,” ujar Deni kepada VOI, Jumat, 7 Maret.

    Sementara itu, Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menyampaikan bahwa pemerintah semakin menunjukkan kurangnya transparansi terkait kondisi APBN, yang berpotensi menurunkan tingkat kepercayaan investor pasca efisiensi anggaran.

    “Makin menunjukkan pemerintah kurang transparan soal kondisi APBN. Ini bakal menurunkan trust investor juga bahwa paska efisiensi anggaran, Coretax yang bermasalah dan kehadiran Danantara, pemerintah makin tertutup. Soal kondisi fiskal,” ujarnya kepada VOI.

    Peneliti ekonomi makro dan keuangan Indef, Riza Annisa Pujarama memperkirakan bahwa banyak pihak juga menunggu rilis data tersebut, terutama karena kuartal pertama 2025 hampir berakhir pada bulan Maret.

    Mengenai alasan belum dirilisnya data, Riza mengungkapkan bahwa pemerintah yang paling tahu. Namun, ia menduga bahwa hal ini berkaitan dengan upaya efisiensi anggaran yang melibatkan perubahan postur APBN, yang memerlukan penyesuaian dan pembaruan perhitungan risiko.

    “Saya menduga ini berkaitan dengan efisiensi anggaran yang dilakukan, karena mengubah postur apbn. Sehingga pastinya perlu penyesuaian postur apbn. Selain itu hitung-hitungan risiko nya pun perlu di update,” ujarnya kepada VOI.

    Jika data tersebut tidak dirilis, kata Riza, maka akuntabilitas dan transparansi pemerintah akan dipertanyakan lantaran uang yang dikelola oleh pemerintah dalam APBN merupakan uang rakyat.

    Dia menegaskan, APBN seharusnya transparan agar rakyat tahu bagaimana dana tersebut digunakan, sehingga masyarakat dapat mengawasi agar penggunaannya tetap sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

    “APBN itu uang rakyat yang dikelola pemerintah, maka sudah seharusnya rakyat tau dipakai apa saja uangnya dengan adanya transparansi, maka rakyat bisa mengawal agar penggunaannya on the track,” tegasnya.

  • Pencarian KJP plus dipertanyakan DPRD karena tiga kali diundur

    Pencarian KJP plus dipertanyakan DPRD karena tiga kali diundur

    Semua kena ‘prank’

    Jakarta (ANTARA) – Komisi E DPRD DKI Jakarta, mempertanyakan pencairan Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus kepada Dinas Pendidikan (Disdik) karena sudah kali diundur dan ini menjadi pertanyaan warga masyarakat.

    “Semua kena ‘prank’,” kata Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta Muhammad Thamrin di Jakarta, Rabu, saat rapat kerja dengan Disdik DKI Jakarta terkait evaluasi KJP Plus.

    Menurut dia, semua anggota Komisi E dan masyarakat terkena “prank” atau gurauan terkait pencairan KJP Plus yang sudah diumumkan oleh Disdik DKI Jakarta.

    Ia menyampaikan bahwa Disdik akan mencairkan KJP plus pada awal tahun yaitu Januari 2025, kemudian diundur pada Februari dan setelah itu diundur lagi pada Maret.

    Untuk itu, kata Thamrin, Komisi E DPRD DKI Jakarta meminta kejelasan kapan KJP Plus bisa dicairkan, sebab selama tiga bulan ini semua tidak pasti.

    “Jangan janji melulu. Saya capek juga mengikuti masalah KJP,” katanya.

    Sementara itu, Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta Yudha Permana mengatakan bahwa Disdik tidak serius dalam pencairan KJP Plus karena dengan mudahnya menunda tanpa ada kejelasan.

    Padahal kata Yudha, saat menyampaikan pada rapat dengan Komisi E Disdik menyatakan dengan mudah bahwa KJP akan cair Januari, kemudian mundur lagi Februari dan yang terakhir Maret.

    “Ternyata sekarang sudah tanggal 12, belum ada kabar pasti. Pada saat menyampaikan, sangat mudah sekali seolah-olah ini prosesnya cepat, mudah, efektif, efisien. Tapi ternyata, saya melihat penundaan lama sekali. Kita butuh transparansi,” katanya.

    Sebelumnya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menetapkan penerima bantuan sosial (bansos) Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus pada Maret 2025 mencapai sekitar 705.000 siswa atau naik dibandingkan bulan lalu, yakni sebanyak 523.622 peserta didik.

    “Kemarin (Februari), sekitar 525.000 orang, sekarang akan kami naikkan kembali menjadi 705.000 siswa penerima KJP. KJMU (Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul) kurang lebih 15.000 orang,” ujar Gubernur Jakarta Pramono Anung.

    Pramono berharap dana bansos ini dapat dicairkan pada akhir bulan ini atau sebelum Lebaran 1446 Hijriah/2025.

    “Mudah-mudahan pada akhir Maret ini sebelum Lebaran sudah bisa kami bagikan,” kata dia.

    Pewarta: Khaerul Izan
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2025

  • Survei: Orang Indonesia Yakin Danantara Bisa Kelola Investasi Transparan – Page 3

    Survei: Orang Indonesia Yakin Danantara Bisa Kelola Investasi Transparan – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Masyarakat Indonesia percaya bahwa Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) dapat mengelola investasi secara transparan. Hal ini terlihat dari hasil survei Lembaga KedaiKOPI bertajuk “Pola Penggunaan Produk Investasi”.

    Dalam Survei tersebut, sebanyak 62,3 persen responden percaya Danantara dapat mengelola investasi secara transparan. Responden yang optimistis menyebut kinerja pemerintah (27,2 persen), pengawasan lebih baik (19,4 persen), dan profesionalisme pengelola (10 persen) sebagai alasan.

    “Survei kami menunjukkan 62,3 persen responden percaya dengan transparansi Danantara, sementara 37,7 persen masih meragukan kinerjanya, terutama karena kekhawatiran akan korupsi dan kurangnya sosialisasi regulasi,” ujar Direktur Riset dan Komunikasi Lembaga Survei KedaiKOPI, Ibnu Dwi Cahyo dalam keterangan tertulis, Rabu (12/3/2025).

    Danantara adalah badan pengelola investasi nasional yang mengelola aset negara untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan menciptakan investasi strategis jangka panjang.

    Tujuan pembentukan Danantara adalah untuk menciptakan investasi yang terintegrasi dan efisien, serta mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

    Minat Investasi

    Tak hanya itu, survei KedaiKOPI juga mengungkap minat investasi masyarakat saat ini. Ibnu mengatakan, berdasarkan hasil survei, masyarakat kini lebih tertarik berinvestasi pada emas perhiasan.

    “Investasi terbanyak saat ini adalah emas perhiasan sebanyak 49,9 persen, diikuti saham 38,4 persen, reksa dana 36,6 persen, dan emas batangan 35,6 persen. Cryptocurrency dipilih 22,1 persen responden, sementara properti 28,9 persen,” jelas Ibnu.

    “Emas, baik batangan maupun perhiasan, dianggap paling efisien dengan persentase 28,7 persen dan 20,1 persen, diikuti properti 12,2 persen dan saham 10,4 persen.” lanjutnya.

     

  • Papua Barat siapkan regulasi kompensasi 10 persen hasil produksi migas

    Papua Barat siapkan regulasi kompensasi 10 persen hasil produksi migas

    Kami sudah siapkan semua dokumen yang dibutuhkan dan akhir Maret ini kami rapat dengan Pemkab Bintuni mantapkan lagi sebelum didorong ke pemerintah pusat

    Manokwari, Papua Barat (ANTARA) – Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Papua Barat menyiapkan regulasi yang menjadi dasar hukum penerapan kebijakan penarikan kompensasi sebesar 10 persen dari hasil produksi komoditas minyak dan gas bumi (migas).

    Kepala Dinas ESDM Papua Barat Samy Djunire Saiba di Manokwari, Rabu, mengatakan pihaknya dalam waktu dekat akan melakukan rapat teknis dengan Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni sebagai daerah penghasil migas terbesar.

    “Kami sudah siapkan semua dokumen yang dibutuhkan dan akhir Maret ini kami rapat dengan Pemkab Bintuni mantapkan lagi sebelum didorong ke pemerintah pusat,” kata Samy.

    Menurut dia, implementasi kebijakan untuk menarik kompensasi 10 persen terhadap hasil produksi migas yang dieksplorasi oleh perusahaan seperti Genting Oil dan BP Tangguh di Kabupaten Teluk Bintuni, akan menambah pendapatan asli daerah.

    Rencana penerapan kebijakan itu juga mendapat dukungan dari Sekretaris Jenderal Asosiasi Daerah Penghasil Migas dan Energi Terbarukan (ADMET) Andang Bachtiar saat bertemu Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan di Manokwari.

    “Sekjen ADMET sarankan supaya segera melegitimasi fee 10 persen dari hasil produksi migas, karena selama ini belum dilakukan,” kata Samy.

    Selain menyelesaikan regulasi, kata dia, Gubernur Papua Barat dijadwalkan akan melakukan pertemuan dengan Kementerian ESDM guna merealisasikan kebijakan kompensasi 10 persen dari hasil produksi komoditas migas.

    Kompensasi 10 persen itu bukan bagian dari komponen dana bagi hasil (DBH) migas yang dialokasikan pemerintah pusat setiap tahun untuk pemerintah provinsi dan tujuh pemerintah kabupaten di Papua Barat, sehingga perlu dipersiapkan secara matang.

    “Makanya, pemerintah provinsi juga perlu petunjuk teknis dari pemerintah pusat,” ujar Samy.

    Pewarta: Fransiskus Salu Weking
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

  • Jadwal & Daftar 15 Lokasi Penukaran Uang Lebaran di BCA

    Jadwal & Daftar 15 Lokasi Penukaran Uang Lebaran di BCA

    Jakarta –

    Kebutuhan uang tunai saat Ramadan dan Idul Fitri mengalami peningkatan yang signifikan. PT Bank Central Asia Tbk (BCA) siap memenuhi kebutuhan uang tunai dan transaksi nasabah selama periode Ramadan dan Idul Fitri 2025 dengan mengalokasikan dana tunai sebesar Rp 70,22 triliun.

    Presiden Direktur BCA Jahja Setiaatmadja mengungkapkan periode peningkatan kebutuhan uang tunai secara signifikan, baik untuk keperluan sosial, mudik, maupun silaturahmi. Oleh karena itu, BCA berkomitmen menyediakan layanan perbankan yang optimal bagi nasabah setiap saat, termasuk memastikan ketersediaan uang tunai yang memadai.

    “Kami berharap upaya ini dapat membantu nasabah dan masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya selama Ramadan dan Idul Fitri, serta memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia,” kata dia dalam siaran pers, Rabu (12/3/2025).

    Jumlah uang tunai yang disiapkan BCA tersebut meningkat 4% dibanding realisasi pada periode yang sama tahun 2024, seiring proyeksi peningkatan aktivitas konsumsi masyarakat dan usaha kecil, serta meningkatnya permintaan layanan perbankan yang fleksibel.

    Untuk mengantisipasi peningkatan transaksi dan distribusi uang kepada masyarakat, BCA mempersiapkan sejumlah layanan yang dapat mempermudah nasabah dan memastikan pemenuhan kebutuhan nasabah untuk menukarkan uang. Sepanjang periode Ramadan hingga Idul Fitri tahun ini, nasabah dapat melakukan penukaran uang tunai sesuai ketersediaan masing-masing cabang di seluruh Indonesia.

    Penukaran uang di 15 KCU di atas dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

    Daftar dan lakukan pemesanan terlebih dahulu melalui aplikasi PINTAR https://pintar.bi.go.id. Pemesanan dapat dilakukan mulai tanggal 23 Maret 2025 pukul 09.00 WIB.

    Penukaran hanya dapat dilakukan sesuai kuota yang tersedia di cabang yang telah ditentukan.

    Setelah nasabah mendapat alokasi penukaran uang di cabang yang dipilih pada aplikasi PINTAR, nasabah dapat datang ke cabang tersebut sesuai jadwal untuk melakukan penukaran.

    Khusus untuk periode 24-27 Maret 2025, terdapat 15 Kantor Cabang Utama (KCU) yang disiagakan BCA untuk melayani penukaran Uang Pecahan Kecil (UPK) di wilayah Jakarta, Bogor, Depok dan Bekasi (Jabodebek) sebagai berikut:

    Nama Cabang Area

    KCU Kelapa Gading Jakarta UtaraKCU Pantai Indah Kapuk Jakarta UtaraKCU Matraman Jakarta TimurKCU Kalimalang Jakarta TimurKCU Asemka Jakarta BaratKCU Green Garden Jakarta BaratKCU Wisma Asia Jakarta BaratKCU Pasar Baru Jakarta PusatKCU Pondok Indah Jakarta SelatanKCU Kuningan Jakarta SelatanKCU Bekasi BekasiKCU Cikarang BekasiKCU Bogor BogorKCU Cibubur DepokKCU Depok Depok

    (kil/kil)