Perusahaan: Dana

  • Kejati Sultra Era Raimel Jesaja Selamatkan Uang Negara Rp45 Miliar, Ini Rinciannya – Halaman all

    Kejati Sultra Era Raimel Jesaja Selamatkan Uang Negara Rp45 Miliar, Ini Rinciannya – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA- Eks Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara Raimel Jesaja bercerita pernah berhasil menyelamatkan uang negara sebesar Rp45.874.983.113. Dia mengaku menyelamatkan dana tersebut dari penanganan kasus Perdata dan Tata Usaha Negara (TUN) sepanjang tahun 2022.

    Raimel kala itu menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Sultra, mengungkapkan bahwa sebanyak 15 perkara perdata diselesaikan melalui litigasi, sementara 295 perkara lainnya melalui jalur non-litigasi. 

    Di bidang Tata Usaha Negara, empat perkara berhasil diselesaikan, serta enam perkara terkait pertimbangan hukum turut ditangani.

    “Penyelamatan keuangan negara melalui jalur perdata mencapai Rp40.817.515.030, dengan pemulihan keuangan sebesar Rp5.057.468.083, sehingga total keseluruhan mencapai Rp45.874.983.113,” ujar Raimel dalam keterangan yang diterima, Sabtu (15/5/2025).

    Selain di bidang Perdata dan TUN, Kejati Sultra periode 2022 juga mencatat pencapaian signifikan dalam bidang intelijen. 

    Sepanjang 2022, Raimel menangani 13 permohonan pengamanan proyek strategis dengan total anggaran lebih dari Rp611 miliar. Program penyuluhan hukum yang awalnya ditargetkan untuk 2.400 orang justru berhasil menjangkau 2.900 orang.

    “Kegiatan penerangan hukum di instansi dan lembaga yang ditargetkan 17 kegiatan terealisasi menjadi 29 kegiatan. Selain itu, terdapat dua kegiatan pengamanan Daftar Pencarian Orang (DPO) serta penelusuran aset yang ditargetkan lima namun terealisasi 10,” jelas Raimel.

    Dalam bidang pidana umum, Kejati Sultra saat itu menerima 2.577 Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dengan penyelesaian 2.119 perkara. 

    Pada tahap Pra Penuntutan, 2.120 perkara diterima dan 2.053 perkara diselesaikan. 

    Sementara itu, tahap Penuntutan mencatat 2.054 perkara dengan penyelesaian 1.711 perkara, serta eksekusi terpidana terealisasi sebanyak 1.661 perkara. Di bidang tindak pidana khusus, terdapat 30 perkara penyidikan dengan 19 perkara diselesaikan. 

    Pada tahap Pra Penuntutan, dari 46 perkara yang masuk, 43 berhasil diselesaikan. Penuntutan mencapai 43 perkara dengan penyelesaian 38 perkara, sementara eksekusi perkara mencapai 36 dengan penyelesaian 35 perkara.

    “Pengembalian kerugian keuangan negara dari tindak pidana khusus tercatat sebesar Rp3.271.663.843,” papar Raimel.

    Pada bidang pengawasan, Kejati menerima sembilan laporan pengaduan, yang seluruhnya telah ditindaklanjuti dan diselesaikan. Dalam hal disiplin pegawai, enam jaksa dikenai sanksi, terdiri dari tiga hukuman ringan dan tiga hukuman sedang.

    Dalam bidang pembinaan, Kejati Sultra memiliki 150 pegawai jaksa dan 369 pegawai tata usaha. Tingkat penyerapan anggaran mencapai 99,21 persen, dengan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang mencapai Rp16,5 miliar dari target awal sebesar Rp1,9 miliar.

  • Potensi Danantara untuk Dorong Ekonomi Nasional Sangat Besar

    Potensi Danantara untuk Dorong Ekonomi Nasional Sangat Besar

    Jakarta

    Dosen Pascasarjana Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Borobudur Bambang Soesatyo (Bamsoet) menyampaikan lahirnya Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara melalui perubahan ketiga Undang-undang No 1 tahun 2025 tentang BUMN merupakan langkah Pembaharuan Hukum di bidang ekonomi.

    Bamsoet mengatakan hadirnya Danantara diharapkan menjadi motor penggerak baru perekonomian nasional. Adapun dasar hukum dari pembentukan Danantara adalah UU 1/2025 tentang perubahan ketiga UU BUMN yang kemudian diperkuat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kelola Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) pada 24 Februari lalu.

    Pada prinsipnya, tugas dari Danantara adalah melakukan pengelolaan BUMN yang salah satu wewenangnya yaitu mengelola dividen holding investasi, dividen holding operasional, dan dividen BUMN.

    “Pengaturan Danantara melalui Peraturan Pemerintah yang lebih lengkap merupakan langkah penting untuk memastikan bahwa pengelolaan dana investasi nasional dilakukan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan tujuan pembangunan nasional,” ujar Bamsoet dalam keterangannya, Sabtu (15/3/2025).

    Hal ini disampaikannya saat mengajar mata kuliah ‘Pembaharuan Hukum Nasional’, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Borobudur di Jakarta, Sabtu (15/3).

    Sebagai instrumen keuangan baru yang strategis dan badan pengelola nasional, Bamsoet mengatakan Danantara harus didukung oleh seluruh elemen bangsa termasuk dunia usaha.

    Berdasarkan mandat konstitusi dan prinsip-prinsip hukum, kata Bamsoet, pengaturan Danantara selain melalui UU dan Peraturan Pemerintah yang sudah ada, menjadi suatu keharusan untuk memastikan pengelolaannya sesuai dengan tujuan pembangunan nasional.

    Anggota DPR RI ini pun menilai pengaturan Danantara melalui perubahan ketiga UU Nomor 1/2025 tentang BUMN sudah tepat. Sebab, hal tersebut merupakan bentuk konkret dari amanat konstitusi.

    Oleh karena itu, regulasi berbentuk UU menjadi instrumen utama untuk memastikan bahwa pengelolaan Danantara tidak hanya sesuai dengan kebijakan ekonomi, tetapi juga dapat diawasi secara ketat oleh lembaga pengawas yang independen.

    “UU berperan memberikan landasan hukum yang jelas bagi semua pihak, baik pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Kepastian hukum ini sangat penting agar setiap aktivitas ekonomi, termasuk pengelolaan Danantara, dilakukan secara terukur dan sesuai dengan aturan yang telah disepakati bersama,” kata Ketua MPR RI ke-15 ini.

    Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini pun menambahkan, pengaturan Danantara melalui UU dan peraturan pemerintah (PP) yang lebih lengkap dapat meminimalisir risiko hukum di sektor keuangan yang akan timbul. UU juga berfungsi memberikan wewenang kepada lembaga pengawas dan pengendali.

    Dalam konteks Danantara, papar Bamsoet, lembaga seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dapat berfungsi memastikan pengelolaan Danantara yang tidak hanya berfungsi sebagai alat pengendalian keuangan, tetapi juga sebagai instrumen untuk menyelaraskan kebijakan ekonomi dan keuangan negara dengan tujuan pembangunan nasional.

    “Potensi Danantara untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional sangat besar. Dengan aset yang diperkirakan mencapai Rp 14.000 triliun, Danantara akan menjadi salah satu Badan Pengelola Investasi kekayaan negara (sovereign wealth fund/SWF) terbesar di dunia,” pungkasnya.

    (prf/ega)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Klaim Sebelum Habis! Ini Link DANA Kaget Rp200.000 Bagi yang Beruntung

    Klaim Sebelum Habis! Ini Link DANA Kaget Rp200.000 Bagi yang Beruntung

    JABAR EKSPRES – Siapa yang nggak suka uang gratis? Kali ini, ada kabar gembira buat kamu! Jabarekspres.com lagi bagi-bagi Link DANA Kaget senilai Rp200.000 buat 200 orang beruntung.

    Kalau kamu termasuk yang beruntung, saldo DANA bisa langsung masuk ke akunmu dalam hitungan detik!

    Tapi ingat, DANA Kaget Gratis ini sistem siapa cepat, dia dapat. Jadi kalau kamu terlambat, bisa jadi kuotanya sudah habis.

    BACA JUGA: Klik Amplop Cair Saldo DANA hingga Rp150.000 Gratis

    Cara Klaim DANA Kaget dari Jabarekspres.com

    Klaim saldo gratis ini gampang banget. Kamu cuma perlu ikuti langkah-langkah berikut:

    Klik Link DANA Kaget – Nantinya, Jabarekspres.com akan membagikan linknya di akhir artikel ini.Login ke Akun DANA – Pastikan kamu sudah punya akun DANA yang aktif.Saldo Masuk Otomatis – Kalau masih ada kuota, saldo bakal langsung masuk ke akunmu!

    Gampang banget, kan? Tapi ingat, kuota hanya untuk 200 orang pertama, jadi jangan sampai kelamaan mikir!

    Siapa yang Bisa Dapat DANA Ini?

    Promo ini nggak ada syarat ribet. Selama kamu punya akun DANA dan beruntung jadi salah satu yang tercepat, kamu bisa langsung dapetin saldo gratis ini. Tapi kalau telat, ya sudah, kamu harus tunggu kesempatan berikutnya.

    Biasanya, giveaway saldo DANA seperti ini cepat banget habis dalam hitungan menit. Jadi pastikan kamu selalu update informasi biar nggak ketinggalan.

    Kenapa Harus Ikut Klaim?

    Ada banyak alasan kenapa kamu nggak boleh melewatkan kesempatan ini:

    Gratis, Tanpa Syarat Ribet – Nggak perlu undang teman, nggak perlu install aplikasi tambahan, cukup klik link!Saldo Langsung Masuk – Kalau beruntung, saldo langsung masuk tanpa nunggu lama.Bisa Dipakai untuk Apa Saja – Mau buat jajan, bayar tagihan, atau beli pulsa? Semua bisa!

    Tips Agar Nggak Ketinggalan

    Buat kamu yang sering kehabisan saat ada promo DANA Kaget, coba ikuti beberapa tips ini:

    Aktifkan Notifikasi – Ikuti akun media sosial atau situs yang sering membagikan.Pastikan Akun DANA Siap – Jangan sampai akunmu bermasalah atau belum terverifikasi saat mau klaim.Klik Secepatnya – Begitu link dibagikan, langsung klik tanpa ragu!

  • Pemberian THR tingkatkan belanja masyarakat kelas menengah

    Pemberian THR tingkatkan belanja masyarakat kelas menengah

    Ilustrasi – Dana Tunjangan Hari Raya. (Dok ANTARA)

    Celios: Pemberian THR tingkatkan belanja masyarakat kelas menengah
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Sabtu, 15 Maret 2025 – 14:55 WIB

    Elshinta.com – Direktur Ekonomi Digital Center of Economics and Law Studies (Celios) Nailul Huda mengungkapkan, pemberian tunjangan hari raya (THR) meningkatkan belanja masyarakat terutama kelas menengah dan menengah bawah.

    “Ketika ada THR, maka akan ada tambahan pendapatan disposibel bagi masyarakat. Pendapatan disposibel meningkat yang secara langsung akan meningkatkan belanja karena bagi kelas menengah dan menengah ke bawah, pendapatan mereka sebagian besar akan dibelanjakan kembali,” ujar Nailul Huda saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Sabtu.

    Menurut dia, memang dampaknya temporer di waktu Ramadhan dan Lebaran saja. Pasca itu, biasanya daya beli akan kembali terkoreksi. Sama seperti di tahun lalu dimana pertumbuhan konsumsi rumah tangga di triwulan yang ada fenomena Ramadhan-Lebaran, lebih tinggi dibandingkan triwulan lainnya.

    “Tahun ini nampaknya juga triwulan 1 pertumbuhan konsumsi rumah tangga akan lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan konsumsi rumah tangga di triwulan lainnya,” kata Nailul Huda.

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengimbau pengusaha untuk melakukan proses pencairan Tunjangan Hari Raya (THR) lebih cepat dari waktu yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Imbauan ini disampaikannya dalam rangka menjaga daya beli masyarakat menjelang Hari Raya Idul Fitri.

    THR wajib dibayarkan paling lambat tujuh hari sebelum hari raya keagamaan. Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta W. Kamdani, memastikan bahwa perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam asosiasi tersebut sudah mempersiapkan diri untuk membayarkan THR sesuai aturan yang berlaku.

    Meski demikian, Shinta mengakui bahwa masih ada beberapa perusahaan yang mungkin menghadapi kendala dalam pencairan THR tepat waktu. Oleh karena itu, pihaknya terus berupaya memastikan seluruh anggotanya dapat memenuhi kewajiban tersebut demi kesejahteraan pekerja.

    Sumber : Antara

  • Pengusaha Truk Ancam Mogok Besar-besaran Buntut Pembatasan 16 Hari

    Pengusaha Truk Ancam Mogok Besar-besaran Buntut Pembatasan 16 Hari

    Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) meminta pemerintah merevisi aturan pembatasan operasional angkutan barang yang bakal diberlakukan selama 16 hari atau selama Lebaran 2025, 24 Maret – 8 April 2025. 

    Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Aptrindo, Gemilang Tarigan menilai pembatasan operasional angkutan barang terlalu lama dan dapat merugikan para pengusaha truk. Pihaknya meminta Pemerintah merevisi Surat Keputusan Bersama tersebut. 

    “Kita tolak itu SKB-nya. Aturan itu kita tolak, kita tidak setuju karena terlalu panjang waktu pelarangannya,” kata Gemilang dalam keterangan resmi, Jumat (14/3/2025). 

    Seperti diketahui, Kemenhub sempat menyebarkan SKB itu kepada para pengusaha yang melarang truk sumbu 3 beroperasi dari 24 Maret 2025 hingga 8 April 2025. Tapi, muncul lagi SKB baru yang menyebutkan larangan dilakukan pada 27 Maret 2025 hingga 7 April 2025.

    Menurutnya, waktu pelarangan yang terlalu lama saat Lebaran itu sangat merugikan para pelaku usaha angkutan barang, termasuk para pekerjanya. Dia mengutarakan para pengusaha angkutan barang sepakat untuk tidak beroperasi pada 20 Maret 2025 jika waktu pelarangan itu tidak diubah. 

    “Sekalian, supaya pemerintah tahu apa dampaknya kalau semua kita mogok beroperasi saat itu. Sekalian hancur-hancuran lah,” serunya. 

    Wakil Ketua Bidang Angkutan Distribusi dan Logistik Aptrindo DPD Jateng dan DIY, Agus Pratiknyo, menyatakan bahwa lamanya waktu pelarangan akan berdampak pada iklim bisnis angkutan barang. Dia menyampaikan bahwa anggota Aptrindo sepakat meminta pemerintah untuk segera merevisi Surat Keputusan Bersama (SKB) tersebut.

    Menurut Agus, pelarangan cukup diberlakukan mulai 27 Maret hingga 3 April 2025. Hal itu dinilai wajar dengan mempertimbangkan pekerja seperti pengemudi dan buruh bongkar muat yang bergantung pada pendapatan harian.

    Agus juga mengungkapkan kekhawatiran terkait pemilik kendaraan yang masih memiliki angsuran, karena berpotensi mengalami keterlambatan pembayaran atau bahkan kredit macet.

    Oleh karena itu, Aptrindo meminta pemerintah tidak gegabah dalam mengeluarkan SKB pelarangan. Agus menekankan bahwa pengusaha angkutan barang juga memerlukan dana untuk membayar Tunjangan Hari Raya (THR) karyawan, sehingga perlu tetap beroperasi agar dapat memenuhi kewajiban tersebut.

    Agus menambahkan bahwa waktu tidak beroperasinya angkutan barang dapat lebih lama dari yang ditetapkan dalam SKB. Sebagai contoh, jika pelarangan dimulai pada 24 Maret 2025 hingga 8 April 2025, maka perjalanan jarak jauh harus dihentikan sejak 18 atau 19 Maret 2025, sehingga total waktu tidak beroperasi bisa mencapai lebih dari 20 hari.

  • Mahfud MD Dukung Wacana Prabowo Bangun Penjara Khusus Koruptor, Singgung Ide ‘Kebun Koruptor’ – Halaman all

    Mahfud MD Dukung Wacana Prabowo Bangun Penjara Khusus Koruptor, Singgung Ide ‘Kebun Koruptor’ – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mendukung wacana Presiden Prabowo Subianto membangun penjara khusus koruptor di pulau terpencil.

    Sikap dukungan disampaikan Mahfud MD melalui unggahan X miliknya @mohmahfudmd, Jumat (14/3/2025).

    Mahfud MD mengunggah potongan video Prabowo berpidato dalam acara peluncuran mekanisme baru pemberian tunjangan bagi guru Aparatur Sipil Negara (ASN) daerah di Kantor Kemendikdasmen, Jakarta, Kamis (13/3/2025).

    “Setuju, Pak Presiden. Jangan mundur menghadapi koruptor. Sikat. Tinggal implementasinya,” tulis Mahfud MD.

    Lebih lanjut, Mahfud MD juga menyinggung ide “Kebun Koruptor” yang pernah mencuat.

    “Dulu pernah ada ide pembuatan ‘Kebun Koruptor’. Koruptor diletakkan di sebuah taman rekreasi, lalu di hari libur anak-anak sekolah diajak menonton dan melempari koruptor dengan pisang dan kacang,” lanjutnya.

    DUKUNG WACANA PRABOWO – Mantan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mendukung wacana Presiden Prabowo Subianto membangun penjara khusus koruptor di pulau terpencil. Sikap dukungan disampaikan Mahfud MD melalui unggahan X miliknya @mohmahfudmd, Jumat (14/3/2025). (X/mohmahfudmd)

    Berdasar penelusuran Tribunnews, ide pembuatan “Kebun Koruptor” dicetuskan oleh Mahfud MD pada 2011 silam.

    Saat itu, Mahfud MD menjabat Ketua Mahkamah Konstitusi (MK).

    Ide ini bertujuan mempermalukan para koruptor, dipertontonkan kepada publik, mirip kebun binatang.

    Mahfud MD kala itu mengusulkan “Kebun Koruptor” dibangun di seluruh provinsi.

    Pernyataan Prabowo

    Presiden Prabowo Subianto berencana membangun penjara khusus bagi koruptor di pulau terpencil.

    Menurut Prabowo, lokasi tersebut akan dipilih agar narapidana kasus korupsi tidak dapat melarikan diri. 

    “Saya nanti juga akan sisihkan dana, saya akan bikin penjara yang sangat, pokoknya sangat kokoh di suatu tempat yang terpencil, mereka tidak bisa keluar malam hari,” ujar Prabowo dalam pidatonya, Kamis (13/3/2025). 

    Dalam kesempatan tersebut, Prabowo menegaskan bahwa korupsi hanya akan membawa kehancuran bagi suatu negara. 

    Ia menilai bahwa tidak ada negara yang bisa mencapai kemakmuran jika korupsi masih merajalela. 

    Presiden juga menegaskan komitmennya dalam memerangi korupsi tanpa rasa takut. 

    “Saya tidak akan mundur menghadapi koruptor. Mereka harusnya mengerti saya ini siap mati untuk bangsa dan rakyat ini. Saya tidak takut mafia mana pun, saya tidak takut,” tegasnya.

    (Tribunnews.com/Gilang Putranto, Glery Lazuardi)

  • Cairkan Saldo DANA Gratis Rp100.000 Cukup Klik Disini

    Cairkan Saldo DANA Gratis Rp100.000 Cukup Klik Disini

    JABAR EKSPRES – Siapa yang tidak ingin saldo DANA gratis? Kini, kamu bisa mendapatkan saldo DANA sebesar Rp100.000 dengan cara yang sangat mudah! Cukup dengan mengikuti langkah-langkah sederhana, kamu bisa langsung mencairkan saldo DANA tanpa ribet.

    Cara mendapatkan saldo DANA gratis ini sangat sederhana dan bisa dilakukan oleh siapa saja. Salah satu caranya adalah dengan berkomentar di media sosial melalui platform Raja Komen. Kamu akan dibayar hingga Rp1.000 per komentar, sehingga dengan memberikan 100 komentar, kamu bisa langsung mengantongi Rp100.000 ke akunmu!

    Raja Komen adalah platform yang membayar penggunanya untuk meninggalkan komentar di media sosial seperti TikTok, Instagram, Google Maps, dan lainnya. Dengan sistem ini, kamu bisa mendapatkan penghasilan tambahan dengan mudah dan cepat.

    Baca juga : Cara Menghasilkan Uang dari 3 Aplikasi Penghasil Uang Terbaik 2025, Begini Caranya

    Cara Daftar dan Mulai Menghasilkan Saldo DANA Gratis

    Buka BrowserKetikkan rajacomen.com di kolom pencarian dan tekan enter.Registrasi AkunKlik tombol Daftar dan pilih opsi Sebagai Komentator.Isi data diri seperti nama, nomor HP, dan akun media sosial aktif.Pastikan akun media sosial kamu tidak dikunci, memiliki foto profil, dan minimal satu postingan.Verifikasi AkunCek email untuk melakukan verifikasi.Jika akun kamu di terima, kamu bisa langsung login dan mulai bekerja.Mulai Mengerjakan TugasBergabung di grup Telegram Raja Komen.Ambil tugas berkomentar di media sosial.Setelah tugas selesai dan di verifikasi, saldo akan masuk ke akunmu.

    Baca juga : Jangan Tertipu Game Abal-Abal! Coba Aplikasi Penghasil Uang Ini dan Dapatkan Rp400.000 Setiap Hari?

    Cara Mencairkan Saldo DANA Rp100.000

    Setelah saldo mencapai batas minimal pencairan, kamu bisa menariknya melalui:

    DANATransfer BankGoPayDompet digital lainnya

    Keuntungan Mendapatkan Saldo DANA Gratis dari Raja Komen

    Tanpa Modal – Hanya butuh HP dan internet.Fleksibel – Bisa di kerjakan kapan saja dan di mana saja.Terbukti Membayar – Banyak yang sudah berhasil mencairkan saldo mereka.Saldo Langsung Masuk ke DANA – Tidak perlu menunggu lama untuk menikmati hasilnya.

  • DPR dan Pemerintah Pastikan Hak Eks Pekerja Sritex Terpenuhi

    DPR dan Pemerintah Pastikan Hak Eks Pekerja Sritex Terpenuhi

    Jakarta, Beritasatu.com – Anggota Komisi IX DPR Obon Troboni mengatakan, saat ini pihaknya masih terus berkoordinasi dengan pemerintah untuk memastikan hak-hak eks pekerja PT Sritex terpenuhi, khususnya sebelum Lebaran 2025.

    Karena itu, Obon meminta agar para eks pekerja Sritex tidak terprovokasi dengan berita-berita bohong mengenai pemenuhan hak-hak mereka.

    “Komisi IX DPR telah bekerja cepat terkait keluhan eks pekerja PT Sritex, di antaranya soal lambatnya pencairan BPJS  Ketenagakerjaan dengan melihat langsung proses tersebut. Alhamdulillah, proses tersebut telah berjalan baik,” kata Obon kepada wartawan, Sabtu (15/3/2025).

    Obon mengungkapkan, pihak BPJS Ketenagakerjaan telah melakukan beberapa perbaikan dalam hal pelayanannya untuk para eks pekerja Sritex.

    Salah satunya, yakni dengan penambahan petugas untuk memastikan hak-hak para eks pekerja Sritex terpenuhi sebelum Lebaran 2025.

    “Termasuk jaminan kehilangan pekerjaan (JKP) yang oleh Presiden Bapak Prabowo Subianto nilainya dinaikkan, sehingga pekerja merasa sangat senang. Selain BPJS Ketenagakerjaan, hak-hak lain di antaranya, yakni THR, pesangon dan lain-lain akan terus dikawal,” ucapnya.

    Saat ini pemerintah diketahui telah melakukan sejumlah langkah konkret terkait persoalan kepailitan Sritex, termasuk akan mengoperasikan kembali perusahaan tersebut dengan manejemen yang baru.

    Dengan begitu, para eks pekerja PT Sritex dapat dipekerjakan kembali di perusahaan yang baru itu.

    “Kami sudah bertemu langsung dengan para mantan karyawan Sritex dan mereka antusias untuk bekerja kembali di perusahaan baru,” tuturnya.

    Hanya saja, Obon mengatakan DPR menyayangkan adanya provokasi berupa ajakan demonstrasi oleh kelompok yang bukan eks pekerja Sritex di tengah situasi yang sudah kondusif ini.

    Dia pun mengimbau agar para eks pekerja tidak terprovokasi untuk mengambil langkah yang kontra produktif.

    “Kami menyerukan kepada semua pihak untuk sama-sama berjuang memastikan pemenuhan hak eks karyawan PT Sritex berjalan dengan baik,” imbaunya.

    “Jangan ada provokasi dan penyebaran informasi bohong yang hanya akan memperkeruh situasi. Kami bersama pemerintah terus memastikan eks pekerja PT Sritex mendapat hak-haknya,” tambahnya.

    Saat ini, pemerintah diketahui telah meminta stakeholder terkait untuk mencairkan hak-hak eks pekerja Sritex sebelum Lebaran 2025, salah satunya adalah BPJS Ketenagakerjaan.

    Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Anggoro Eko Cahyo menuturkan, pihaknya sudah dan sedang mencairkan dana sebesar Rp 154,6 miliar untuk membayar hak-hak ribuan eks pekerja Sritex, yaitu melalui program jaminan hari tua (JHT) jaminan kehilangan pekerjaan (JKP).

    Hal ini disampaikan Anggoro saat rapat kerja Komisi IX DPR dengan Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan terkait tindak lanjut pemenuhan hak-hak eks pekerja Sritex yang terkena PHK di gedung DPR, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (11/3/2025).

    “Estimasi total kami, JHT ada 10.824 atau Rp 143 miliar dan JKP 7.922 atau Rp 11,3 miliar, sehingga manfaat yang akan dicairkan untuk para pekerja Sritex adalah Rp 154,6 miliar,” ujar Anggoro.

    Anggoro mengatakan, pihaknya sudah membayarkan kepada eks pekerja PT Sritex mencapai 58,7% dari dana JHT dan JKP tersebut.

    BPJS Ketenagakerjaan, kata dia, berkomitmen menuntaskan pembayaran terhadap hak-hak eks pekerja Sritex pada Selasa (18/3/2025).

    “Per tanggal 10 kemarin, manfaat yang sudah dibayarkan sebesar Rp 90,8 miliar. Artinya 58,7% telah terealisasi per tanggal 10 jam 11.00 WIB. Kita targetkan tanggal 14 (Maret) semua proses dokumen selesai, tanggal 18 (Maret) semua pembayaran JKP selesai,” jelas Anggoro.

    Selain itu, Anggoro mengimbau para eks pekerja PT Sritex untuk segera mendaftar di aplikasi Siap Kerja guna memperoleh manfaat JKP. Sebab, aplikasi ini berfungsi sebagai jalur utama untuk verifikasi dan pencairan pembayaran bagi pekerja yang terkena PHK.

  • Ketua Umum PPP Muhammad Romahurmuziy Ditangkap KPK dalam Sejarah Hari Ini, 15 Maret 2019

    Ketua Umum PPP Muhammad Romahurmuziy Ditangkap KPK dalam Sejarah Hari Ini, 15 Maret 2019

    JAKARTA – Sejarah hari ini, enam tahun yang lalu, 15 Maret 2019, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan Operasi Tangkap Tangan kepada Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Muhammad Romahurmuziy. Penangkapan itu dilakukan karena Romi terlibat dalam jual-beli jabatan di Kementerian Agama (Kemenag).

    Sebelumnya, Romi bukan sekali saja terlibat dengan KPK. Ia pernah lebih dulu diperiksa sebagai saksi dalam perkara dugaan suap terkait pengalokasian dana perimbangan dalam APBD 2018 untuk Lampung Tengah dan Sumedang.

    Posisi sebagai pemimpin partai politik kerap diincar banyak orang. Posisi itu dianggap dapat bawa perubahan bagi hajat hidup rakyat Indonesia. Keputusan politiknya diyakini bisa menentukan masa depan bangsa.

    Romi pun mengamininya. Ketua Umum PPP itu percaya diri ia punya pengaruh besar dalam peta politik Indonesia. Namun, pengaruh itu justru tak dimanfaat secara maksimal. Alih-alih membawa prestasi besar, Romi justru ikut berurusan dengan KPK.

    Ambil contoh pada 21 Agustus 2018. Romi tercatat sebagai salah satu politikus yang berada dalam daftar pemeriksaan KPK. Ia diperiksa sebagai saksi dalam perkara dugaan suap terkait pengalokasian dana perimbangan dalam APBD tahun 2018.

    Kasus itu mencuat karena salah seorang petinggi PPP rumahnya digeledah KPK. Hasil penggeledahan itu membuat KPK mengamankan uang senilai Rp1,4 miliar dalam pecahan dolar Singapura. Sisanya KPK menyita dokumen terkait permohonan anggaran daerah.

    Uang itu diketahui didapatkan dari hasil suap dalam menguapayakan alokasi dana tambahan dalam APBD 2018 untuk Kabupaten Lampung Tangah dan Semedang. Posisi itu membuat Romi disorot. Banyak spekulasi menyebut Romi ikut terlibat.

    Romi pun segera bergerak memenuhi panggilan KPK. Ia merasa tak bersalah.

    “Ya hari Senin saya menerima panggilan tapi karena panggilannya datang cukup mendadak, (jadwal) saya sudah ter-set (diatur), bisa dilihat kegiatan-kegiatan saya di daerah mulai Senin, Selasa, Rabu, saya baru sampai di Jakarta lagi tadi malam. Jadi saya putuskan hari ini siang, karena pagi tadi saya baru menerima dubes Uni Eropa,” ungkap Romi sebagaimana dikutip laman tirto.id, 23 Agustus 2018.

    Romi boleh saja tak terbukti terlibat dalam kasus suap terkait pengalokasian dana perimbangan dalam APBD tahun 2018. Namun, Romi justru terjerat dalam kasus lainnya. Romi diduga terlibat dalam jual-beli jabatan di Kemenag.

    Muhammad Romahurmuziy dicokok KPK setelah terlibat tindak pidana korupsi jual beli jabatan di Kementerian Agama RI. (ANTARA)

    Dugaan itu terbukti pada 15 Maret 2019. KPK melakukan OTT kepada Romi di depan Hotel Bumi Hyatt, Surabaya. Total uang suap yang diamankan mencapai Rp156.758.000. Penangkapan Romi membawa kehebohan.

    Tim Pemenangan Jokowi-Ma’ruf yang didukung Romi segera mengkonfirmasi bahwa korupsi yang dilakukan Romi adalah masalah pribadi. Bukan urusan partai dan tak ada hubungannya dengan Pilpres 2019. Kemudian, sehari setelahnya KPK menetapkan Romi sebagai tersangka korupsi.

    “Uangnya tidak banyak, tapi saya belum terima laporan lengkap, tapi yang perlu dicatat itu bukan pemberian yang pertama karena sebelumnya juga yang bersangkutan pernah memberikan. Saya belum bisa mengonfirmasi itu ya, tapi tunggu saja sebentar kalau yang dibawa katanya memang ada, tapi statusnya kita belum tahu karena masih menunggu pemeriksaan.”

    “Terkait dengan suap yang terkait dengan promosi jabatan untuk menjabat tertentu kemudian yang bersangkutan menerima suap. Kita tunggu saja karena terus terang pemeriksaannya belum selesai. Anda tunggu saja kemudian kita nanti malam atau besok akan konpers mengenai ini,” ujar Ketua KPK, Agus Rahardjo sebagaimana dikutip laman ANTARA, 15 Maret 2019.

  • TAP TAP Link Penghasil Uang Harian, Dapatkan Saldo Gratis Hingga Rp250.000

    TAP TAP Link Penghasil Uang Harian, Dapatkan Saldo Gratis Hingga Rp250.000

    JABAR EKSPRES – Hanya dengan memanfaatkan sebuah link penghasil uang, para pengguna aplikasi e-wallet saat ini bisa dengan mudah mendapatkan keuntungan secara cuma-cuma.

    Sebelumnya perlu diktahui bahwa link yang tersedia di bawah ini adalah khusus pengguna aplikasi Shopee, karena reward yang diperoleh nangtinya berupa saldo shopeepay.

    Oleh sebab itu, pastikan bahwa kamu termasuk pengguna aplikasi Shopee, dan pastikan juga untuk memahami syarat dan ketentuan yang berlaku saat akan menklaim link penghasil uang ini.

    BACA JUGA: DANA KAGET 15 Maret 2025, KLAIM Saldo DANA Gratis Langsung Cair Hingga Rp200.000 Hari Ini

    BACA JUGA: Gabung Cair Saldo DANA Gratis Hingga Rp56.000, Ini Cara Dapatkannya 

    Pada bagian akhir artikel ini terdapat link penghasil uang ynag menjadi THR harian kamu. Dan untuk cara penggunaannya kamu bisa simak penjelasan di bawah ini:

    Cara Menggunakan Fitur Shopeepay THR

    Ketahui langkah penggunaan fitur Shopeepay THR pada aplikasi Shopee:

    Langkah awal yang perlu di pastikan yaitu kamu perlu memiliki aplikasi ShopeePilih kolom “Saldo Milik Anda”Pilih kolom “Lihat Semua”Klik fitur kolom “Shopeepay THR ”  Jika sudah isi nominal saldo Shopee yang akan dibagikan secara gratis, kemudian tentukan kembali berapa jumlah penerimanyaLangkah akhir Shopeepay THR akan muncul dan bisa kamu bagikan pada teman sesama pengguna aplikasi ini 

    BACA JUGA: Saldo DANA Gratis Hingga Rp200.000 Langsung Cair Hitungan Detik Via Link Viral!

    Cara Klaim Shopeepay THR

    Berikut ini cara melakukan pengambilan saldo gratis dari link penghasil uang:

    Pastikan kamu telah memiliki akun pada aplikasi ShopeeTemukan link Shopeepay THR yang dibagikan pengguna lain aplikasi Shopee lainJika sudah memiliki link Shopeepay THR, kamu bisa langsung salin link yang tersediaSaldo Shopee gratis akan langsung masuk ke akun kamu , apabila saldo berbagi masih tersedia 

    Diingatkan kembali bahwa saldo gratis yang nantinya kamu peroleh tidak diketahui besar dan kecilnya, karena keuntungan yang kamu peroleh disesuaikan dengan banyaknya saldo yang dibagikan dan seberapa beruntung kamu saat mengklaim link tersebut.