Perusahaan: Dana

  • Normalisasi Sungai untuk Cegah Banjir, Warga Tergusur Dapat Ganti Rugi

    Normalisasi Sungai untuk Cegah Banjir, Warga Tergusur Dapat Ganti Rugi

    Jakarta, Beritasatu.com – Pemerintah akan melakukan normalisasi sungai sebagai langkah antisipasi banjir di Jawa Barat, khususnya di wilayah Bogor dan Bekasi. Bangunan yang berdiri di badan dan sempadan sungai akan ditertibkan, termasuk pemukiman warga yang memiliki surat kepemilikan maupun yang tidak.

    Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid memastikan, pemilik bangunan dengan alas hak sah akan mendapatkan ganti rugi sesuai nilai appraisal. Dana penggantian ini akan bersumber dari anggaran pemerintah daerah (Pemda).

    “Jika ada bangunan dengan alas hak sah, maka harus ada pengadaan tanah dan ganti rugi sesuai appraisal,” ujar Nusron dalam konferensi pers di kantor Kementerian Pekerjaan Umum, Senin (17/3/2025).

    Pendataan Tanah dan Proses Ganti Rugi

    Berdasarkan data sementara Kementerian ATR/BPN, ada 124 bidang tanah dan bangunan di bantaran Sungai Bekasi yang memiliki alas hak. Namun, jumlah ini masih bisa bertambah seiring pendataan yang masih berjalan.

    “Pendataan lebih lanjut akan dilakukan dengan mencocokkan data antara Pemda, Kementerian Pekerjaan Umum, dan Kementerian ATR/BPN,” jelas Nusron terkait langkah pemerintah yang akan melakukan normalisasi sungai di Bogor dan Bekasi.

    Sementara itu, bagi bangunan yang tidak memiliki alas hak, pemerintah akan melakukan penertiban dengan pendekatan manusiawi. Nusron menegaskan pemilik bangunan tanpa dokumen sah tidak berhak menerima ganti rugi.

    “Jika bangunannya tidak memiliki alas hak, maka akan kami tertibkan dengan pendekatan kemanusiaan,” tegasnya.

    Tanah Sempadan Sungai Akan Disertifikasi sebagai Tanah Negara

    Pemerintah juga berencana mensertifikasi tanah di sempadan dan badan sungai yang belum memiliki alas hak sebagai tanah negara. Hak pengelolaan tanah ini akan diberikan kepada otoritas sungai, seperti Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum, Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS), Perum Jasa Tirta, dan PSDA.

    Langkah ini bertujuan untuk mencegah pendudukan ilegal pada masa depan. Dengan adanya kepemilikan yang sah, masyarakat tidak dapat lagi mengeklaim atau mensertifikatkan tanah negara di area sempadan sungai.

    “Ke depan, jika ada pihak yang mencoba menduduki lahan tersebut, mereka tidak akan bisa mensertifikatkannya karena sudah memiliki pemilik yang sah,” tutup Nusron terkait langkah pemerintah yang akan melakukan normalisasi sungai di Bogor dan Bekasi.

  • Tarif Penyeberangan Merak Didiskon hingga 36% Selama Mudik Lebaran

    Tarif Penyeberangan Merak Didiskon hingga 36% Selama Mudik Lebaran

    Jakarta

    PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) bakal menerapkan kebijakan tarif satu harga atau tarif reguler pada layanan penyeberangan express Pelabuhan Merak. Artinya tarif layanan express akan ditiadakan pada Rabu (26/3) hingga Minggu (30/3).

    Direktur Utama ASDP Heru Widodo menjelaskan kebijakan tarif satu harga tersebut hanya akan menggunakan tarif kapal reguler. Ia mengatakan jika kebijakan tarif ini jika dikonversikan sama halnya dengan pemberian diskon 21-36%.

    “Jadi tarif reguler semuanya dan kemudian kalau kita konversikan menjadi tiket regular itu kita berikan diskon 21-36%,” kata Heru di Kantor ASDP, Jakarta Pusat, Senin (17/3/2025).

    Heru menjelaskan kebijakan tarif ini diberikan sebagai bentuk komitmen ASDP dalam membantu masyarakat dalam meringankan beban masyarakat pada periode libur Lebaran 2025. Selain itu ini juga diberikan mengikuti moda transportasi lain yang terlebih dahulu memberikan diskon.

    “Sehingga ada baiknya kita juga berikan diskon, karena (tarif) pesawat sudah turun ya. Kemudian transportasi lainnya juga ada diskon. Karena itu kami putuskan untuk berikan diskon atau berlakukan single ticket atau satu tarif,” kata Heru.

    Heru menjelaskan kebijakan single tarif ini akan berlaku untuk seluruh golongan yang dilayani di Pelabuhan Merak pada periode tersebut (Pejalan Kaki, Gol IVA, Gol IVB, Gol VA, Gol VIA) yang mulai berlaku Rabu (26/3) pukul 12.00 WIB hingga Minggu (30/3) pukul 20.00 WIB atau H-5 hingga H-1 Lebaran 2025.

    “Hanya saja layanan ini masyarakat tidak bisa memilih kapal,” katanya.

    Lebih lanjut, Heru mengatakan, bagi pengguna jasa yang telah melakukan reservasi layanan express selama periode tersebut akan dilakukan pengembalian dana (refund) berupa selisih harga tiket yang telah dibayarkan.

    “Nah kemudian masyarakat yang sudah telanjur membeli tiket sebelumnya yang eksekutif maka nanti kami akan buka layanan untuk melakukan refund atau mengganti tiket regular dengan mengembalikan kelebihan bayarnya,” katanya.

    (acd/acd)

  • Pemeriksaan Kesehatan Gratis Capai 777.000 Peserta di 502 Kabupaten dan Kota

    Pemeriksaan Kesehatan Gratis Capai 777.000 Peserta di 502 Kabupaten dan Kota

    “Khusus bagi ibu hamil dan balita, program ini menyediakan pemeriksaan penting, termasuk deteksi dini masalah kesehatan,” ujar Budi.

    Ia menjelaskan, program PKG dirancang mengikuti siklus hidup masyarakat, dengan tiga fokus utama, yaitu ulang tahun, lingkungan sekolah, serta pemeriksaan bagi ibu hamil dan balita. Sejak peluncurannya pada 10 Februari 2025, pemeriksaan kesehatan bagi masyarakat usia 0-16 tahun dan 18 tahun ke atas dilakukan sesuai tanggal ulang tahun masing-masing.

    Pada Juli 2025, PKG akan diperluas ke lingkungan sekolah, menyasar anak usia 7-17 tahun guna memastikan pemeriksaan kesehatan rutin bagi siswa. Di sisi lain, pemeriksaan bagi ibu hamil dan balita akan dilakukan di Puskesmas dan Posyandu, meliputi skrining hormon, deteksi penyakit jantung bawaan, pemeriksaan gigi, kesehatan mata, telinga, serta tekanan darah.

    Untuk masyarakat dewasa dan lanjut usia, program ini berfokus pada pemeriksaan risiko stroke, kanker, serta kesehatan fisik dan mental. Selain itu, PKG juga mencakup skrining kesehatan jiwa yang dimulai dari tingkat sekolah dasar.

    “Program PKG kini mencakup skrining kesehatan jiwa yang menyasar tingkat SD. Ini bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kesehatan mental, yang kerap terabaikan,” ujar Budi.

    Budi berharap pemerintah daerah dapat mempercepat pelaksanaan PKG dengan memanfaatkan anggaran daerah, termasuk Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik dan non-fisik. “Kami mendorong agar daerah segera memanfaatkan DAK untuk memperluas cakupan program ini,” katanya. (*)

  • Waskita Mau Jual Tol Cimanggis-Cibitung, Group Bakrie Siap Caplok?

    Waskita Mau Jual Tol Cimanggis-Cibitung, Group Bakrie Siap Caplok?

    Bisnis.com, JAKARTA – PT Waskita Karya (Persero) Tbk. (WSKT) melalui entitas anaknya yakni PT Waskita Toll Road (WTR) diketahui bakal melepas kepemilikan Tol Cimanggis-Cibitung dalam waktu dekat. Bahkan, Perseroan membidik aksi korporasi itu rampung pada tahun ini.

    Direktur Operasi Waskita Toll Road, Mokh Sadali menyebut rencana pelepasan aset WSKT sebesar 35% di Tol Cimanggis – Cibitung itu saat ini tengah dalam tahap negosiasi internal BUJT.  

    Sadali menegaskan, saat ini pihaknya tengah melakukan penawaran pada Bakrie Group yang memang telah tercatat menggenggam kepemilikan Jalan Tol Cimanggis – Cibitung sebesar 10%.

    “Kalau aturannya kan menawarkan kepada BUJT yang ada [kepemilikan saham di Tol Cimanggis – Cibitung]. Terus kita kan juga terikat perjanjian dengan Bakrie, jadi kita kalau satu tahun setelah operasi penuh, itu kita kewenangannya kita harus menjual dulu ke Bakrie,” kata Sadali saat ditemui di Kantor Kementerian PU, Jakarta, Senin (17/3/2025).

    Lebih lanjut, Sadali menegaskan bahwa penawaran akuisisi oleh Group Bakrie itu dilakukan sampai 1 Agustus 2025. Apabila Bakrie tak berencana mengambil alih, maka WTR bakal menawarkan pada badan usaha lain.

    “Kalau itu sampai dengan 1 Agustus 2025 kalau tidak salah, dan Bakrie tidak ngambil di Periode itu ya kita akan lepas tempat lain,” tegas Sadali.

    Untuk diketahui sebelumnya, kabar WSKT hendak melepas Tol Cimanggis – Cibitung itu pertama kali disampaikan oleh Direktur Utama WSKT Muhammad Hanugroho menjelaskan rencana pelepasan aset tersebut bakal dilakukan selambat-lambatnya pada Desember 2025. Di mana total dana segar yang dibidik mencapai Rp3,3 triliun. 

    “Ada Cimanggis–Cibitung Tollways [yang akan didivestasi],” jelasnya dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Komisi VI DPR RI, Rabu (5/3/2025).

    Hanugroho menekankan, langkah tersebut diambil lantaran perseroan ingin melakukan penyehatan keuangan dan transformasi bisnis.

    Perlu diketahui, WSKT melalui entitas usahanya yakni PT Waskita Toll Road (WTR) memang tercatat memiliki saham sebesar 35% di proyek Jalan Tol Cimanggis–Cibitung. 

    Adapun, pemegang saham mayoritas di Tol Cimanggis–Cibitung (CCT) yakni PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) dengan kepemilikan saham 55% dan dimiliki pula oleh Bakrie Group sebesar 10%.

  • 3,55 Juta Pensiunan ASN Sudah Terima THR, Total Anggaran Cair Rp 11,5 T

    3,55 Juta Pensiunan ASN Sudah Terima THR, Total Anggaran Cair Rp 11,5 T

    Jakarta

    3.558.716 pensiunan Aparatur Sipil Negara (ASN) sudah menerima tunjangan hari raya (THR) per 17 Maret 2025 pukul 16.00 WIB. Realisasi itu mencapai 97,66% dari target, dengan total dana Rp 11,50 triliun.

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pembayaran THR dilakukan melalui PT Taspen (Persero) sebesar Rp 10,16 triliun untuk 3.090.496 pensiunan ASN. Kemudian melalui PT Asabri (Persero) Rp 1,33 triliun untuk 468.220 pensiunan ASN.

    “Pembayaran THR pensiunan hari ini dilakukan pencairan ke bank penyalur dan telah disalurkan ke rekening pensiunan sejumlah Rp 11,5 triliun untuk 3.558.716 pensiunan atau 97,66% dari target,” ujar Sri Mulyani, dikutip dari Instagram @smindrawati, Senin (17/3/2025).

    Sri Mulyani berharap THR yang diberikan dapat menjadi berkah dan manfaat, tetapi juga dalam mengakselerasi aktivitas dan pertumbuhan ekonomi Indonesia.

    “Semoga menjadi berkah dan manfaat, tidak hanya untuk pegawai yang menerima, tetapi juga dalam mengakselerasi aktivitas dan pertumbuhan ekonomi Indonesia,” ucap Sri Mulyani.

    Sebagai informasi, pemerintah menyiapkan Rp 49,4 triliun untuk pembayaran THR ASN 2025. Dari total tersebut, anggaran untuk 3,6 juta pensiunan mencapai Rp 12,4 triliun.

    Pembayaran THR oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) dilakukan sesuai dengan mekanisme yang berlaku, dengan sebelumnya seluruh satuan kerja dapat mulai melakukan rekonsiliasi gaji untuk pembayaran THR atau pembuatan tagihan pensiun oleh PT Taspen dan PT Asabri.

    (aid/hns)

  • Disdik DKI pertimbangkan pencairan KJP setiap triwulan

    Disdik DKI pertimbangkan pencairan KJP setiap triwulan

    Jakarta (ANTARA) – Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta mempertimbangkan pencairan bantuan sosial (bansos) Kartu Jakarta Pintar (KJP) bagi peserta didik dilakukan setiap tiga bulan sekali atau triwulan.

    “Tiga bulan. Jadi, rencananya penyalurannya per triwulan,” ujar Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Sarjoko di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Senin.

    Namun Sarjoko tak merinci waktu pelaksanaan pencairan setiap tiga bulan sekali dimulai kapan dan alasan mencairkan dana setiap tiga bulan sekali.

    Mengenai temuan masih adanya peserta didik yang terdaftar sebagai penerima dana KJP, namun tak kunjung menerima sejak Januari, Sarjoko mengatakan akan mencairkan dana bantuan tersebut untuk tiga bulan sekaligus.

    “Rencana seperti itu (dapat langsung tiga bulan). Kami sedang persiapkan. Kami baru menyelesaikan proses finalisasi pendataannya, tapi prinsipnya kita usahakan secepatnya,” kata dia.

    Pencairan dana KJP menjadi salah satu hal yang disoroti Gubernur Jakarta Pramono Anung. Dia menegaskan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI akan menyelesaikan pencairan yang terhambat paling lambat April 2025.

    Adapun pembenahan dan distribusi KJP menjadi salah satu fokus program Gubernur Jakarta Pramono Anung dan Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno dalam 100 hari pertama.

    Program KJP diperuntukkan kepada warga DKI Jakarta dan masuk pada program strategis dalam rangka memberikan akses wajib belajar 12 tahun kepada peserta didik usia sekolah 6-21 tahun yang berasal dari keluarga tidak mampu .

    Berbeda dari tahun lalu, jumlah penerima KJP mengalami kenaikan, yakni dari menjadi 705.332 siswa atau bertambah 200 ribu siswa dari tahun sebelumnya.

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

  • Hukum Membayar Zakat Fitrah Online, Sah atau Tidak? – Page 3

    Hukum Membayar Zakat Fitrah Online, Sah atau Tidak? – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Membayar zakat fitrah adalah kewajiban umat muslim yang mampu jelang Idul Fitri. Pasalnya, zakat fitrah merupakan upaya bagi umat Islam untuk mensucikan diri sebelum salat Idul Fitri dimulai.

    Pembayaran zakat fitrah biasanya dilakukan secara langsung, di mana, orang-orang yang menuaikan zakat alias muzaki datang ke masjid atau mushala maupun badan amal dan zakat terdekat mereka, lalu membaca niat untuk berzakat. 

    Namun, seiring perkembangan zaman, pembayaran zakat fitrah kini juga banyak difasilitasi oleh lembaga hingga e-commerce secara online. Metode pembayaran transfer pun menjadi kunci bagi pembayaran zakat fitrah online ini. 

    Selain memudahkan bagi mereka yang menunaikan zakat dan tak sempat mendatangi mushala, bayar zakat fitrah online juga lebih praktis karena para muzaki bisa langsung transfer sesuai banyaknya orang yang ingin dibayarkan zakatnya. 

    Namun, bagaimana sih hukum zakat fitrah online dalam agama Islam? Apakah hal ini diperbolehkan dan bisa dilakukan?

    Mengutip sejumlah sumber, termasuk laman Dompet Dhuafa, Senin (17/3/2025), sebenarnya, syarat utama terbayarkannya zakat adalah niat. Meski niat hanya diucapkan dalam hati, zakat yang ditunaikan sudah sah.

    Sumber yang sama menyebut, dalam kitab Fiqh Az-Zakat, Syaikh Yusuf Al-Qardhawi menjelaskan bahwa seorang pemberi zakat (muzaki) tidak harus menyatakan secara langsung kepada mustahik bahwa dana yang ia berikan adalah zakatnya.

    Dengan demikian, jika seseorang membayar zakat tanpa menyatakan bahwa uang yang ia berikan kepada penerima manfaat adalah zakat, maka zakatnya tetap sah. Dengan kata lain, seorang muslim boleh menyerahkan zakatnya secara online.

  • BPKH Luncurkan Program Berkah Ramadan 2025 di Masjid Istiqlal

    BPKH Luncurkan Program Berkah Ramadan 2025 di Masjid Istiqlal

    loading…

    Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) meluncurkan 13 kegiatan Ramadan 1446 Hijriah. Kegiatan ini berlangsung di Masjid Istiqlal, Jakarta. Foto/Ist

    JAKARTA – Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) meluncurkan 13 kegiatan Ramadan 1446 Hijriah. Kegiatan bertajuk ” Berkah Ramadan BPKH 1446 H/2025 M: Menebar Manfaat, Menguatkan Umat” ini berlangsung di Masjid Istiqlal, Jakarta, pada Minggu, 16 Maret 2025.

    Program ini merupakan wujud komitmen BPKH untuk memberikan manfaat sosial bagi masyarakat melalui berbagai program Kemaslahatan selama bulan suci Ramadan.

    Ketua Dewan Pengawas BPKH Firmansyah Nazaroedin mengungkapkan setiap dana yang dikelola BPKH harus memberikan dampak sosial yang luas, baik dalam bentuk bantuan langsung maupun dukungan terhadap kegiatan kemaslahatan umat.

    “Seluruh program yang kami jalankan ini adalah wujud transparansi dan amanah dalam pengelolaan dana. Agar manfaatnya dapat dirasakan lebih banyak oleh masyarakat,” ujar Firmansyah, Senin (17/3/2025).

    Kepala Badan Pelaksana BPKH Fadlul Imansyah menjelaskan program ini mencakup 13 kegiatan, mulai dari distribusi mushaf Al-Quran (termasuk mushaf khusus untuk penyandang disabilitas), buka puasa bersama, pembagian sembako, hingga Pelatihan masjid dan revitalisasi masjid.

    “Selain mengelola dana haji, BPKH juga mendistribusikan hasil investasi dan pengelolaan Dana Abadi Umat (DAU) untuk kemaslahatan umat,” ujar Fadlul.

    Menteri Agama (Menag), Nasaruddin Umar mengapresiasi kontribusi BPKH dalam penguatan umat melalui program-program yang terukur dan pengelolaan keuangan haji dan Dana Abadi Umat yang transparan dan akuntabel. Dia berharap BPKH terus berkolaborasi dengan lembaga lain untuk meningkatkan potensi umat.

  • Melawan Pemain Besar Butuh Nyali

    Melawan Pemain Besar Butuh Nyali

    JAKARTA – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan akan mengambil langkah tegas dalam menertibkan rantai distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM), terutama Pertamax.

    Ia menyoroti adanya pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dan menghambat penataan sistem distribusi energi. Sehingga diperlukan keberanian untuk menindak tegas oknum tersebut.

    “Nah, ini kita lagi tata. Memang untuk melawan pemain-pemain besar, oknum-oknum ini, butuh nyali,” ujarnya dalam keterangan kepada media, Senin, 17 Maret.

    Lebih lanjut, Bahlil menekankan bahwa salah satu fokus utama Pemerintah saat ini adalah memastikan subsidi BBM tepat sasaran dan diterima oleh masyarakat yang benar-benar berhak. Ia menegaskan pentingnya pengelolaan anggaran negara secara transparan dan bertanggung jawab, sebagaimana diinstruksikan Presiden Prabowo Subianto.

    “Setiap satu rupiah uang negara yang dikeluarkan untuk rakyat, kita wajib untuk menjaga, memastikan, mengawal agar dana itu sampai di tengah-tengah rakyat. Itu perintah Bapak Presiden Prabowo,” tegasnya.

    Bahlil menjelaskan bahwa negara telah mengalokasikan anggaran besar untuk subsidi dan kompensasi energi. Dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2025 yang mencapai Rp3.621,3 triliun, sekitar 15 persen atau Rp394,3 triliun dikelola oleh Kementerian ESDM untuk subsidi dan kompensasi Liquified Petroleum Gas (LPG), BBM, hingga listrik.

    Rinciannya, sebanyak Rp87 triliun dialokasikan untuk subsidi elpiji per tahun, Rp26,7 triliun untuk subsidi BBM, serta Rp89,7 triliun untuk subsidi listrik. Sedangkan total kompensasi energi sebesar Rp190,9 triliun.

    Menurut Bahlil, memastikan subsidi tersebut benar-benar sampai kepada masyarakat yang berhak adalah bagian dari tugasnya sebagai Menteri ESDM.

    “Saya tidak akan pernah mengenal capek. Karena hak rakyat untuk menerima adalah yang tidak mampu,” pungkasnya.

    Selain memperbaiki distribusi BBM, Pemerintah juga fokus pada tata kelola LPG bersubsidi 3 kilogram (kg). Bahlil mengungkapkan, Pemerintah telah mengalokasikan subsidi elpiji 3 Kg sebesar Rp36.000 per tabung. Seharusnya harga elpiji 3 kg di tingkat masyarakat berkisar antara Rp18.000 hingga Rp19.000 per tabung.

    Namun, dalam praktiknya, masih ditemukan berbagai penyimpangan dalam distribusi, sehingga masyarakat kerap harus membayar dengan harga yang lebih tinggi, yaitu sekitar Rp23.000 hingga Rp30.000 per tabung.

    “Elpiji ini sejak tahun 2007, Pemerintah tidak pernah menaikkan harganya. Subsidi elpiji yang dilakukan pemerintah per kilogram itu Rp36.000 per tabung. Tapi apa yang terjadi? Sampai di rakyat ada yang Rp23.000, Rp25.000, bahkan Rp30.000,” ungkapnya.

    Dalam upaya penertiban distribusi elpiji bersubsidi, Kementerian ESDM mengapresiasi hasil penindakan Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri yang berhasil mengungkap sindikat pengoplosan elpiji subsidi di Bali.

    Tim gabungan Kepolisian RI berhasil menangkap kelompok pengoplos elpiji tabung 3 kg dalam sebuah operasi di sebuah gudang di Banjar Griya Kutri, Desa Singapadu Tengah, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, Bali, pada Selasa 11 Maret lalu. Para tersangka diduga memindahkan isi gas dari tabung elpiji 3 kg ke tabung berkapasitas 12 kg dan 50 kg secara ilegal.

    Kementerian ESDM menegaskan bahwa penindakan hukum terhadap pelanggaran distribusi elpiji bersubsidi tidak bisa dilakukan secara terpisah-pisah. Di samping itu, Pemerintah menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, aparat penegak hukum, PT Pertamina, serta masyarakat untuk memastikan subsidi energi benar-benar dinikmati oleh mereka yang berhak.

    “Melalui upaya tersebut, Pemerintah berharap tata kelola distribusi migas dan elpiji bersubsidi semakin transparan, efisien, dan tepat sasaran, sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara maksimal oleh masyarakat,” tandas Bahlil.

  • Raksasa Teknologi di Ujung Tanduk, Gaji CEO Tembus Rp 16,4 Miliar

    Raksasa Teknologi di Ujung Tanduk, Gaji CEO Tembus Rp 16,4 Miliar

    Jakarta, CNBC Indonesia – Baru-baru ini, Intel menunjuk CEO baru menggantikan posisi Pat Gelsinger yang dipaksa mengundurkan diri pada akhir 2024 silam. CEO baru Lip-Bu Tan merupakan sosok populer di industri chip.

    Ia berhasil menggenjot optimisme pasar terhadap masa depan Intel yang sedang berdarah-darah. Saham Intel dilaporkan melonjak lebih dari 10% usai penunjukan Tan pada pekan lalu. Sepanjang 2025, saham Intel sudah melonjak hampir 20%.

    Intel rela menggelontorkan uang banyak demi menggaet Tan sebagai nakhoda baru Intel. CNBC International melaporkan Tan akan menerima kompensasi total senilai US$1 juta (Rp16,4 miliar) dalam bentuk gaji dan bonus tahunan senilai US$2 juta (Rp32,8 miliar).

    Tak cuma itu, Tan akan menerima unit saham dalam hibah ekuitas jangka panjang senilai US$14,4 juta (Rp236 miliar), serta hibah kinerja sebesar US$17 juta (Rp278 miliar) dalam bentuk saham Intel, dikutip dari CNBC International, Senin (17/3/2025).

    Kedua hibah tersebut akan berlaku selama 5 tahun, meskipun Tan tidak akan memperoleh satu pun saham tersebut jika harga saham Intel turun selama 3 tahun ke depan. Ia dapat memperoleh lebih banyak saham jika harga saham perusahaan mengungguli pasar.

    Selain itu, Tan menerima opsi saham bernilai US$9,6 juta (Rp157 miliar) dan paket perekrutan senilai US$25 juta (Rp410 miliar).

    Secara total, Tan menerima US$66 juta (Rp1 triliun) dalam bentuk saham dan jaminan lainnya sebagai penghargaan ekuitas dan opsi jangka panjang, sebagai tambahan gaji, bonus, dan biaya legal. Hal ini dilaporkan CNBC International berdasarkan dokumen yang dimasukkan ke Komisi Sekuritas dan Bursa AS (SEC).

    Jika Intel mengalami perubahan kendali, Tan dapat memenuhi syarat untuk percepatan vesting, menurut pengajuan tersebut.

    “Kompensasi Lip-Bu Tan merefleksikan pengalaman dan kredibilitasnya sebagai pemimpin teknologi yang berbakat. Ia memiliki pengalaman industri yang mendalam dan sangat kompetitif di pasar,” kata Intel dalam pernyataannya.

    “Sebagian besar kompensasinya berbasis ekuitas dan dikaitkan dengan penciptaan nilai pemegang saham jangka panjang,” Intel menambahkan.

    Secara terpisah, Tan sepakat untuk membeli saham Intel senilai US$25 juta (Rp410 miliar) dan memegang saham tersebut sebagai syarat untuk mendapatkan jaminan-jaminan dan bonus yang dijanjikan.

    Diketahui, kejayaan Intel sebagai raja chip dunia kian tergusur. Raksasa asal Santa Clara tersebut berdarah-darah menghadapi persaingan dengan raksasa chip lain yang lebih dulu mengembangkan chip kecerdasan buatan (AI) seperti Nvidia dan AMD.

    Pada Desember 2024, dewan komisaris Intel memberhentikan Pat Gelsinger sebagai CEO karena dinilai gagal memulihkan kinerja raksasa chip komputer tersebut. Gelsinger hanya bertahan 4 tahun di pucuk kepemimpinan Intel.

    Profil CEO Baru Intel

    Tan memiliki beberapa keunggulan dalam memimpin Intel yang nyaris tenggelam. Hampir semua mantan dan calon klien Intel mengenalnya dan pernah berbisnis dengannya.

    Para mantan dan calon klien Intel setidaknya pernah membeli salah satu produk dari banyak startup yang didukung Tan. Beberapa juga pernah menggunakan software dari perusahaan yang dikelola Tan.

    Lebih lanjut, Tan memiliki kedekatan dengan orang-orang berpengaruh di sektor chip AI, seperti Lisa Su dari AMD dan Jensen Huang dari Nvidia. Upaya Tan untuk membawa kembali kejayaan Intel juga agaknya akan diawasi secara dekat oleh Presiden AS Donald Trump yang ingin Intel bangkit.

    “Tan dapat memanfaatkan pengalaman, khususnya koneksinya di industri, dalam menggenjot pertumbuhan di Intel,” kata analis independen Jack Gold, dikutip dari Reuters.

    “Semoga dewan komisaris memberikan kebebasan bagi Tan untuk membawa perubahan,” ia menambahkan.

    Tan yang berusia 65 tahun dikenal dengan strateginya yang tak biasa untuk menyulap perusahaan-perusahaan kecil menjadi besar.

    Ia lahir di Malaysia, besar di Singapura, dan kini sudah menjadi Warga Negara (WN) AS. Tan datang ke AS untuk mengenyam pendidikan nuklir di universitas kawakan MIT.

    Selanjutnya, ia pindah ke California untuk melanjutkan sekolah bisnis dan mendirikan firma modal ventura Walden International pada 1987. Tan percaya startup berskala kecil dengan ide rancangan chip yang baik akan berhasil berkompetisi melawan raksasa chip.

    Ia menggelontorkan banyak uang untuk mendanai ratusan startup. Beberapa contoh startup yang ia danai dan akhirnya berkembang pesat adalah Annapurna Labs. Saat ini Annapurna Labs telah diakuisisi Amazon dengan nilai US$370 juta.

    Amazon mengatakan Annapurna kini menjadi ‘jantung’ pengembangan chip in-house perusahaan. Raksasa AS itu mengatakan sekarang sudah lebih banyak menggunakan chip buatan Annapurna ketimbang Intel.

    Tan juga berinvestasi pada Nuvia yang telah dibeli Qualcomm senilai US$1,4 miliar pada 2021. Nuvia menjadi kekuatan baru Qualcomm untuk bersaing melawan Intel di pasar chip laptop dan PC.

    Tan masih aktif berhubungan dengan startup-startup yang ia danai. Ke depan, bisa jadi startup-startup itu menjadi kompetitor atau target akuisisi Intel.

    Sebagai contoh, awal pekan ini Tan menggelontorkan dana ke startup Celestial AI yang juga dibekingi AMD yang merupakan salah satu rival Intel.

    Dalam perannya sebagai investor dan CEO, Tan dikenal cepat mendeteksi tren besar yang akan mengubah industri chip dalam waktu 30 tahun.

    Pada 2009-2021, Tan merupakan CEO Cadence Design Systems, yakni firma perancang software chip. Tan memfokuskan Cadence untuk menyuplai software dan bermitra dekat dengan perusahaan kawakan seperti TSMC.

    Dalam masa Tan memimpin Cadence, saham perusahaan naik 3.200%. Cadence juga berhasil menjadikan Apple sebagai klien terbesarnya, ketika produsen iPhone itu ingin beralih dari penyuplai chip seperti Intel untuk mulai mengembangkan chip secara mandiri.

    Tool Cadence menjadi pilihan utama bagi perusahaan chip kawakan seperti Broadcom, yang membantu Google, Amazon, dkk merancang chip AI buatan mereka sendiri dengan bantuan TSMC.

    “Ia [Tan] bekerja sangat baik dalam mengarahkan Cadence ke fokus yang tepat,” kata Karl Freund, analis di Cambrian AI Research.

    (fab/fab)