Xcloud.id

Perusahaan: Dana

  • KPK Dalami Dugaan Korupsi Bank BJB Gunakan Dana Non-Budgeter – Page 3

    KPK Dalami Dugaan Korupsi Bank BJB Gunakan Dana Non-Budgeter – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih menyelidiki kasus dugaan korupsi korupsi proyek iklan Bank Jabar Banten (BJB). Proyek iklan BJB yang dikorupsi itu disebut-sebut menggunakan dana non-budgeter.

    Juru Bicara (Jubir) KPK, Tessa Mahardika Sugiarto mengatakan, penyidik tengah mendalami penggunaan sumber dana untuk proyek iklan BJB tersebut.

    “Penyidik tentunya nanti akan memanggil saki-saksi dan akan didalami. Salah satu poin yang didalami adalah penggunaan sebagaimana tadi yang sudah disampaikan dana non-budgeter tersebut,” ujar Tessa di Gedung KPK, Selasa (18/3/2025).

    Penyidik, kata Tessa tengah mendalami tujuan diadakannya dana non-bujeter, aliran uang, hingga sosok penggagasnya.

    “Iya, mulai dari perencanaan, proses pelaksanaannya dan untuk apa uang tersebut digunakan itu nanti akan didalami oleh penyidik,” ucap Tessa.

    Kasus ini bermula dari adanya dugaan mark-up dana iklan BJB hingga Rp200 miliar selama periode 2021-2023. Kasus ini menjadi sorotan publik setelah KPK menggeledah rumah mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil beberapa waktu lalu.

    KPK sendiri telah menerbitkan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) pada 27 Februari 2025 dan menetapkan beberapa tersangka dalam kasus dugaan korupsi ini, namun identitas mereka masih dirahasiakan.

    “Ya, kami sudah menerbitkan surat penyidikan,” Kata Ketua KPK Setyo Budiyanto, Rabu (5/3/2025) lalu.

     

  • Driver Ojol di Surabaya Tampung Uang TPPU Rp 119 M Hasil Bobol Bank

    Driver Ojol di Surabaya Tampung Uang TPPU Rp 119 M Hasil Bobol Bank

    Jakarta –

    Driver ojek online (ojol) bernama Ahmad Sopian duduk menjadi terdakwa di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya usai terlibat tindak pidana pencucian uang (TPPU) mencapai Rp 119 miliar. Sopian menawarkan datanya digunakan untuk menampung uang haram itu dengan fee Rp 250 ribu.

    Dilansir detikJatim, dalam surat dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum Lujeng Andayani mengatakan kasus ini bermula saat Sopian meminjamkan rekening pribadinya kepada Marcel dan Reza yang kenal melalui Facebook. Marcel dan Reza diketahui DPO kasus membobol bank.

    “Selanjutnya terdakwa menawarkan diri untuk pembuatan rekening tersebut dengan chat ke aplikasi WhatsApp, sehingga terjadi kesepakatan antara terdakwa dengan Reza (DPO) perihal pembuatan rekening Bank Sinar Mas dan terdakwa akan dibayar Rp 250 ribu,” kata Lujeng dalam surat dakwaannya, Selasa (18/3/2025).

    “Pada tanggal 5 Juni 2024, terdakwa dibuatkan oleh Reza (DPO) dengan dibantu oleh Marcel (DPO) rekening Bank Sinarmas secara online dengan download aplikasi Simobi Plus, lalu memasukkan data terdakwa,” imbuhnya.

    Jaksa menyebut Sopian telah mengalihkan dana dengan mentransfer uang Rp 2,24 miliar ke beberapa rekening lain dengan waktu berdekatan di tanggal 22 Juni 2024. Lalu, sisanya Sopian belanjakan aset Crypto.

    Sedangkan, penasihat hukum Sopian, Anwar Badri menyebut kliennya tak tahu menahu bila rekeningnya disalahgunakan oleh Marcel dan Reza. Menurutnya, Sopian hanya berperan sebagai penyedia data pribadi untuk pembuatan rekening.

    (azh/azh)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Bank Digital Bisa Bantu Kelola THR? Begini Triknya Biar Makin Untung!

    Bank Digital Bisa Bantu Kelola THR? Begini Triknya Biar Makin Untung!

    Jakarta: Menjelang Idulfitri, pencairan Tunjangan Hari Raya (THR) selalu menjadi momen yang paling ditunggu. 
     
    Sayangnya, tanpa pengelolaan yang bijak, THR sering kali langsung habis untuk kebutuhan konsumtif. 
     
    Padahal, dengan strategi yang tepat, dana ini bisa menjadi peluang untuk memperkuat kestabilan keuangan.

    Data dari Snapcart mencatat bahwa 75 persen masyarakat mengalami peningkatan pengeluaran selama Ramadan, dengan transaksi belanja online melonjak hingga 76,5 persen setiap tahunnya. 
     
    Di tengah ketidakpastian ekonomi saat ini, penting untuk mengalokasikan THR secara lebih terstruktur agar tidak hanya habis dalam sekejap, tetapi juga bermanfaat dalam jangka panjang.
     

    Manfaat bank digital untuk kelola THR lebih optimal
    Salah satu cara cerdas dalam mengelola THR adalah dengan memanfaatkan bank digital yang menawarkan berbagai fitur inovatif. 
     
    Krom Bank, bagian dari Kredivo Group, hadir dengan layanan yang dirancang untuk membantu masyarakat dalam mengelola keuangan, terutama di momen spesial seperti Hari Raya.
     
    “Bank digital seperti Krom Bank memiliki keunggulan dalam fitur pengelolaan keuangan yang mudah dan fleksibel. Dengan strategi yang tepat, THR yang diterima setahun sekali bisa dialokasikan lebih terstruktur agar tidak hanya tersimpan, tetapi juga berkembang,” ujar Presiden Direktur PT Krom Bank Indonesia, Anton Hermawan, dalam keterangannya, Selasa, 18 Maret 2025.
     

    Tabungan masyarakat meningkat jelang lebaran
    Seperti diketahui, Krom Bank mencatat adanya kenaikan rata-rata tabungan dan deposito sebesar 8,36 persen menjelang Idulfitri dibandingkan bulan-bulan sebelumnya. 
     
    Angka ini menunjukkan bahwa semakin banyak masyarakat yang mulai sadar akan pentingnya pengelolaan keuangan yang lebih bijak, terutama dalam memanfaatkan THR untuk kepentingan jangka panjang.
     
    Lalu, bagaimana bank digital dapat membantu mengelola THR dengan lebih efektif? Berikut beberapa fitur yang bisa dimanfaatkan:

    1. Kantong tabungan untuk budgeting lebih terarah

    Fitur kantong tabungan memungkinkan nasabah membagi saldo ke dalam beberapa kategori, seperti dana untuk kebutuhan Lebaran, tabungan, atau investasi. Dengan fitur ini, kamu bisa lebih disiplin dalam mengalokasikan uang sesuai rencana.

    2. Suku bunga tabungan lebih tinggi

    Bank digital umumnya menawarkan bunga tabungan lebih kompetitif dibandingkan rekening konvensional. Misalnya, Krom Bank menawarkan bunga tabungan hingga 6 persen per tahun dengan akses yang fleksibel. Ini memungkinkan dana THR terus berkembang meskipun hanya disimpan.

    3. Deposito berbunga tinggi dengan tenor fleksibel

    Buat yang ingin mengoptimalkan THR tanpa risiko tinggi, deposito bisa jadi pilihan cerdas. Krom Bank menawarkan bunga deposito hingga 8,75 persen per tahun dengan tenor fleksibel, yang bisa dicairkan kapan saja tanpa kehilangan bunga yang sudah diperoleh. Dengan ini, THR tidak hanya tersimpan, tetapi juga menghasilkan keuntungan.
     
    Dengan memanfaatkan fitur-fitur bank digital, kamu bisa lebih mudah mengelola THR agar tidak sekadar habis untuk belanja sesaat. 
     
    Mulai rencanakan pengeluaran, tabung dengan bijak, dan optimalkan THR untuk kestabilan finansial di masa depan. Jadi, sudah siap mengelola THR-mu dengan lebih cerdas?
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (ANN)

  • DPP Desa Bersatu Deklarasi Dukung Koperasi Desa Merah-Putih – Page 3

    DPP Desa Bersatu Deklarasi Dukung Koperasi Desa Merah-Putih – Page 3

    Dia mencontohkan kebijakan yang mengikat alokasi dana desa, seperti kewajiban 20% untuk ketahanan pangan dan 15% untuk BLT, yang pada akhirnya membuat desa hanya memiliki sekitar 20% kewenangan dalam mengelola anggarannya sendiri.

    “Jadi, kalau desa sebenarnya ini benar-benar maju, rumus pertama adalah berikan kewenangan desa untuk mengatur dirinya sendiri. Ini yang paling penting,” ucap dia.

    Selain kewenangan, Asri juga menyoroti ketertinggalan, kemiskinan, dan terbatasnya kesempatan bagi masyarakat desa untuk berkembang.

    “Dulu waktu perjuangan lainnya undang-undang desa, seluruh organisasi desa mendorong dana desa bisa 5% APBN. Tapi nyatanya sekarang, dana desa kita hanya 1,9% dari APBN. Kalau bisa 5%, Pak. Kami percaya bahwa desa ini bisa lebih maju dan sejahtera,” ujar Asri.

     

  • Gara-gara Codeblu, Derita Toko Clairmont Turun Omset Rp 4 M hingga Tak Mampu Rekrut Pekerja Lepas

    Gara-gara Codeblu, Derita Toko Clairmont Turun Omset Rp 4 M hingga Tak Mampu Rekrut Pekerja Lepas

    TRIBUNJAKARTA.COM – Gara-gara ulah William Anderson alias Codeblu, bisnis toko roti Clairmont Patisserie terperosok.

    Roda perputaran usaha Toko roti tersebut sempat tersendat imbas dari review buruk Codeblu di media sosial. 

    Menurut tim marketing toko tersebut, Lintang, omset merosot lebih dari Rp 4 miliar.

    Penurunan omset itu berdampak kepada efisiensi pekerja lepas yang biasa kerap direkrut jika toko banjir pesanan.

    “Bahkan gara-gara omset turun beberapa daily worker disetop karena kita tidak mampu membayar mereka,” keluhnya. 

    Tak sampai di situ, sejumlah kesulitan kembali mendera pihak toko. 

    Beberapa brand yang sempat kerja sama mendadak memutuskan berhenti secara sepihak. 

    “Karena mereka takut nama brand mereka juga jelek. Karena beberapa netizen sudah mulai nyerang beberapa brand yang berkolaborasi dengan kami imbas Codeblu,” katanya seperti dikutip dari IG @ardyanhalley. 

    Bahkan, beberapa customer yang sudah kadung transfer ke rekening toko minta pengembalian dana usai melihat video Codeblu. 

    “Banyak juga hujatan yang masuk ke Instagram kita, kalimat-kalimat enggak pantas dilontarkan ke Instagram kita,” katanya. 

    Laporkan Codeblu

    Pihak perusahaan roti Clairmont akhirnya melaporkan food vlogger Codeblu atas dugaan pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) setelah diduga menyebarkan berita hoaks mengenai toko kue tersebut.

    Clairmont melayangkan laporan terhadap Codeblu ke Polres Metro Jakarta Selatan sejak Desember 2024.

    Lantas, bagaimana duduk perkara antara Clairmont dengan Codeblu?

    Kasie Humas Polres Metro Jakarta Selatan, Kompol Nurma Dewi, mengatakan bahwa awalnya Codeblu menuliskan ulasan atau review negatif tentang Clairmont pada 15 November 2024.

    Saat itu, ulasan negatif tersebut diberikan setelah mendapat informasi dari seorang karyawan yang bekerja di toko itu.

    Ulasan negatif itu pun membuat Clairmont banjir tuaian kritik dari beberapa pihak.

    “Iya, pokoknya dia (Codeblu) bilang itu ya enggak baik lah, ada negatifnya gitu,” ujar Nurma Dewi di Polres Metro Jakarta Selatan, Senin (17/3/2025) seperti dikutip Kompas.com. 

    Sebenarnya, pihak Clairmont sudah membantah tuduhan itu di media sosial pada 17 November 2024.

    Hanya saja, Codeblu kembali mengunggah video yang menuding pihak Clairmont memberikan kue nastar berjamur ke panti asuhan pada Januari 2025.

    Dalam unggahan video itu, Codeblu juga menyinggung dapur toko kue tersebut yang menurutnya buruk.

    Sementara itu, Clairmont dalam klarifikasinya menyebut bahwa yang mengirim kue tersebut bukan pihaknya.

    Kue tersebut diberikan oleh mantan karyawan salah satu vendor maintenance mereka tanpa sepengetahuannya.

    “Nah terus yang jelas toko roti itu (mengaku) tidak memberikan ke situ, ke panti asuhan (sudah membantah).

    Nah tapi dinaikin (videonya), diviralkan itu bahwa toko roti tersebut yang ngasih ke panti asuhan,” ucap Nurma.

    Sementara, Codeblu sudah meminta maaf kepada pihak Clairmont dan berjanji untuk berhati-hati dalam menyebarkan informasi.

    Permintaan maaf itu disampaikan Codeblu pada Februari 2025.

    “Dia (Codeblu) udah sampai minta maaf, cuma dilaporkan sama yang dilaporkan lah sama manajemen,” kata Nurma. Codeblu juga sudah diperiksa pada Selasa, 11 April 2025.

    Sampai saat ini, sudah ada tiga orang yang diperiksa pihak kepolisian terkait laporan Clairmont.

    “Ya, tiga orang sih baru dipanggil, pelapor (dari pihak manajemen Clairmont), pemilik (Clairmont), kemudian Codeblu,” tutur Nurma.

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

     

  • Tunjangan Guru Dikirim Langsung ke Rekening, Puan Minta Data Diawasi

    Tunjangan Guru Dikirim Langsung ke Rekening, Puan Minta Data Diawasi

    Jakarta –

    Ketua DPR Puan Maharani menyambut baik kebijakan pemerintah terkait pemberian tunjangan bagi guru aparatur sipil negara (ASN) yang akan langsung ditransfer ke rekening pribadi guru tanpa melalui pemerintah daerah (Pemda). Kendati demikian ia mengatakan mesti ada pengawasan yang ketat terkait penyaluran itu.

    “Meski begitu, kebijakan ini tidak boleh hanya dipandang sebagai langkah teknis administratif, melainkan harus dikawal dengan mekanisme yang jelas agar tidak menimbulkan permasalahan baru terkait transparansi, akuntabilitas, dan keberlanjutan sistem pembayaran tunjangan bagi guru ASN,” kata Puan Maharani dalam keterangan tertulisnya, Selasa (18/3/2025).

    Pemberian tunjangan bagi guru ASN daerah dan PPPK yang sebelumnya disalurkan melalui Pemda menggunakan Dana Alokasi Khusus (DAK) non fisik kini langsung ditransfer oleh Kementerian Keuangan untuk meningkatkan efisiensi birokrasi dan menghindari keterlambatan pencairan dana kepada 1,47 juta guru akibat administrasi yang berbelit. Namun tanpa sistem yang kuat, Puan menilai, kebijakan ini dapat menimbulkan tantangan baru dalam aspek transparansi dan akuntabilitas.

    “Meski transfer tunjangan langsung ke rekening guru terdengar sebagai solusi yang lebih praktis, namun ada beberapa tantangan yang perlu diperhatikan oleh Pemerintah. Yaitu pengawasan terhadap ketepatan data penerima,” ujar Puan.

    “Tanpa verifikasi dan sistem validasi yang kuat, ada potensi kesalahan dalam data penerima tunjangan, baik karena ketidaksesuaian data guru aktif, perubahan status kepegawaian, maupun kemungkinan adanya kesalahan administratif dalam sistem keuangan negara,” sambungnya.

    Ia mengingatkan pemerintah untuk memastikan bahwa mekanisme pembayaran tunjangan dapat berjalan secara adil. Program ini diharapkan bisa berkelanjutan untuk menjamin kesejahteraan para guru yang memiliki peran krusial dalam mencerdaskan bangsa.

    Selain itu, kata Puan, perlu ada mekanisme pengawasan yang jelas agar dana benar-benar diberikan kepada yang berhak tanpa menghilangkan kontrol atas kinerja dan tanggung jawab guru ASN. Kebijakan ini, menurutnya, juga harus didukung dengan sistem digital yang aman dan bebas dari potensi kebocoran data maupun penyelewengan.

    “Pemerintah harus menjamin bahwa sistem pencairan langsung ini akan tetap berfungsi secara optimal tanpa kendala teknis atau kendala birokrasi di kemudian hari,” tegas perempuan pertama sebagai Ketua DPR RI tersebut.

    “Penting juga pembaharuan data penerima secara berkala dan terbuka untuk diaudit guna mencegah penyimpangan atau ketidaktepatan dalam pencairan tunjangan. Pemerintah harus memastikan bahwa setiap guru ASN yang menerima tunjangan telah melalui sistem verifikasi yang ketat dan akurat,” ujarnya.

    Ketua DPP PDIP ini mewanti pemerintah agar sistem pencairan tunjangan bebas dari serangan siber. Ia tak ingin hal itu menjadi kendala di kemudian hari.

    “Pemerintah harus menjamin bahwa sistem ini bebas dari risiko serangan siber yang dapat mengganggu pencairan tunjangan bagi guru ASN,” ungkap Puan.

    Ia juga mendukung kebijakan pemerintah yang tetap memberikan tunjangan profesi guru non-PNS yang dinaikkan dari Rp 1,5 juta menjadi Rp 2 juta per orang, per bulan. Termasuk pemberian bantuan sebesar Rp 300 ribu hingga Rp 500 ribu untuk guru honorer non sertifikasi.

    “Selain guru ASN, guru-guru swasta, honorer, dan santri guru di pesantren juga sangat berjasa dalam layanan pendidikan Indonesia. Negara harus memberikan apresiasi atas kontribusi mereka,” imbuhnya.

    (dwr/azh)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Pemkot Surakarta buka peluang kerja sama dengan negara asing

    Pemkot Surakarta buka peluang kerja sama dengan negara asing

    Solo (ANTARA) – Pemerintah Kota Surakarta membuka peluang keria sama dengan sejumlah negara di asing menyusul kolaborasi yang sudah dilakukan dengan Uni Emirat Arab (UEA).

    Wali Kota Surakarta Respati Ardi di Solo, Jawa Tengah, Selasa, menunjukkan sejumlah bentuk kerja sama yang dilakukan dengan UEA.

    “Hari ini ada enam negara perwakilan dari Kedutaan Besar Maroko, Kedutaan Besar Bahrain, Kedutaan Besar Kerajaan Yordania, Kedutaan Besar Arab Saudi, Kedutaan Besar Bosnia Herzegovina, dan kedutaan Azerbaijan yang datang ke Solo,” katanya.

    Ia mengatakan perwakilan sejumlah negara sahabat tersebut sempat mengunjungi sejumlah proyek hasil kerja sama antara Pemkot Surakarta dengan pemerintah UEA.

    “Kami menunjukkan ini lho kerja sama antara Indonesia dengan UEA. Kami juga sampaikan Indonesia concern pada misi kemanusiaan, jadi silakan kalau ada misi kemanusiaan dengan Indonesia khususnya Kota Solo,” katanya.

    Ia mengatakan beberapa yang dapat dikerjasamakan di antaranya di bidang pendidikan dan kebudayaan.

    “Ada budaya, seperti konser kekinian yang banyak digemari saat ini seperti musik koplo, festival Pesta Pora, kayak SIPA yang bisa perform di sana. Jadi ada diplomasi budaya,” katanya.

    Sedangkan dari sisi pendidikan, dikatakannya, ada beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP).

    “Orang Indonesia yang kerja di KJRI New York membuka peluang kerja sama khususnya di Solo. Kebetulan Komjen KJRI dari Solo, juga nanti bulan Oktober akan ke Solo. Beasiswa belum ada nominalnya, tadi baru perkenalan awal,” katanya.

    Pewarta: Aris Wasita
    Editor: Riza Mulyadi
    Copyright © ANTARA 2025

  • Pemerintah Detailkan Target Bank Penyalur Kredit Usaha Rakyat (KUR) Terbesar

    Pemerintah Detailkan Target Bank Penyalur Kredit Usaha Rakyat (KUR) Terbesar

    Bisnis.com, JAKARTA – Kinerja perbankan yang sedang tertekan dan diikuti dengan pelemahan harga saham dipastikan tidak akan mengganggu keberlanjutan program kredit usaha rakyat (KUR).

    Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman memastikan tekanan ke industri perbankan termasuk harga saham tidak mempengaruhi keberlanjutan program KUR yang diusung pemerintah.  “Sejauh ini sih tidak ada isu [gangguan keberlangsungan program KUR] maupun dampak terhadap penyaluran KUR, jadi artinya normal-normal aja,” kata Maman kepada awak media di Kompleks Parlemen, Selasa (18/3/2025).

    Dalam rapat kerja dengan Komisi VII DPR RI hari ini, Maman melaporkan realisasi kredit usaha rakyat atau KUR per 16 Maret 2025 masih rendah dari total target penyaluran tahun ini Rp300 triliun.

    Maman Abdurrahman menyampaikan, realisasi penyaluran KUR sampai 16 Maret 2025 sekitar Rp44,73 triliun atau 14,9% dari total target penyaluran Rp300 triliun di 2025. 

    “Realisasi penyaluran KUR sampai 16 Maret 2025 total penyaluran nasional kurang lebih sekitar Rp44,73 triliun atau kurang lebih sekitar 14,9%,” ungkap Maman dalam rapat kerja dengan Komisi VII DPR RI di Kompleks Parlemen, Selasa (18/3/2025).

    Secara terperinci, realisasi penyaluran KUR super mikro senilai Rp36 miliar untuk 3.937 debitur, KUR mikro Rp29 triliun ke 722.222 debitur, KUR kecil Rp15 triliun untuk 61.625 debitur, KUR khusus Rp820 juta, dan KUR Pekerja Migran Indonesia (PMI) Rp13 miliar.

    Dalam paparan yang disampaikan Maman, sebanyak 46 lembaga menjadi penyalur KUR. Diantaranya, BRI, Mandiri, BNI, BSI, BTN, KSP Guna Prima Dana, dan Bank SMBC Indonesia.

    Diantara 46 lembaga tersebut, BRI menjadi bank penyalur KUR dengan target terbesar yakni sebesar Rp175 triliun, diikuti Mandiri Rp38,5 triliun, dan BNI Rp17 triliun. 

    Anjloknya sejumlah saham perbankan sempat menjadi kekhawatiran Komisi VII DPR RI. Kekhawatiran itu disampaikan Anggota Komisi VII DPR RI Bane Raja Manalu dalam raker bersama Menteri UMKM.

    Apalagi, sejumlah bank seperti BRI dan Mandiri menyalurkan KUR dengan jumlah yang cukup besar.

    “Tadi saya melihat BRI, Mandiri, blue chip ini turun pasar saham, BRI 47,9%, Mandiri 39,7%. Kira-kira ini akan berpengaruh nggak dalam alokasi untuk [penyaluran KUR]? Atau menghilangkan, mengurangi, harapan UMKM dengan kondisi ekonomi yang saat ini?” tanya dia.

  • Gaji Perangkat Desa di Wonosobo Jawa Tengah Sesuai Aturan BPK

    Gaji Perangkat Desa di Wonosobo Jawa Tengah Sesuai Aturan BPK

    Ini Besaran Gaji Kepala Desa dan Perangkat Desa Sesuai Aturan BPK

     

    TRIBUNJATENG.COM- Melansir dari peraturan.bpk.go.id, Pasal 81 Ayat (2) huruf a menyatakan bahwa besaran gaji kepala desa paling sedikit adalah Rp 2.426.640.

    Besaran gaji tersebut setara dengan 120 persen dari gaji pokok Pegawai Negeri Sipil (PNS) golongan ruang II/a.

    Sementara itu, gaji sekretaris desa paling sedikit Rp 2.224.420 atau setara 110 persen gaji PNS golongan II/a.

    Kemudian perangkat desa memperoleh gaji sebesar Rp 2.022.200 atau setara 100 persen gaji PNS golongan II/a.

    Menurut Pasal 81 Ayat (1), penghasilan tetap kepala desa, sekretaris desa, dan perangkat desa lainnya diambil dari APBDesa melalui Alokasi Dana Desa (ADD).

    Selain gaji tetap, kepala desa, sekretaris desa, dan perangkat desa juga memperoleh tunjangan sebagaimana tertuang dalam Pasal 100 Ayat (1).

    Pasal tersebut menyebutkan bahwa paling banyak 30 persen dari jumlah APBDesa untuk mendanai penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa, sekretaris desa, dan perangkat desa lainnya serta tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa.

    Di sisi lain, kepala desa dan perangkat desa juga mendapatkan jaminan sosial di bidang kesehatan dan ketenagakerjaan.

    Hal ini sebagaimana tertuang dalam UU Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

    *Berikut rincian tunjangan untuk kepala desa dan perangkat desa lainnya:*

    1. Tunjangan jabatan: Kepala Desa menerima sebesar Rp 500.000, sekretaris desa sebesar Rp 450.000, dan Rp 400.000 untuk perangkat desa.

    2. Tunjangan kinerja: Kepala Desa memperoleh sebesar Rp 300.000, sekretaris desa sebanyak Rp 250.000, dan perangkat desa sebesar Rp 200.000.

    3. Tunjangan kesejahteraan: Kepala Desa sebesar Rp 200.000, sekretaris desa menerima sebesar Rp 150.000, dan perangkat desa mendapatkan Rp 100.000.

    4. Tunjangan lainnya:  Kepala Desa sebesar Rp 100.000, Sekretaris Desa Rp 75.000, sementara perangkat desa akan menerima Rp 50.000.

    (*)

     

     

     

  • Maruarar Bidik Aset Lahan Eks BLBI di Karawaci dan Bekasi untuk Program 3 Juta Rumah

    Maruarar Bidik Aset Lahan Eks BLBI di Karawaci dan Bekasi untuk Program 3 Juta Rumah

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengungkap kondisi aset tanah bekas milik obligor dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang rencananya akan dimanfaatkan untuk program 3 Juta Rumah. 

    Maruarar menyebut aset eks BLBI itu berada di Karawaci, Tangerang dan Bekasi, Jawa Barat. 

    “Kita sudah mendapatkan dan bahkan sudah mensurvei, di antaranya eks BLBI yang ada di Bekasi, yang ada di Tangerang. Dan memang kita pilih yang relatif itu clear and clean,” ujarnya kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (18/3/2025). 

    Menurut Ara, sapaannya, aset tanah eks BLBI di Karawaci sudah relatif bersih dan bebas dari bangunan di atasnya. Lahan itu pun juga sudah tidak berpenghuni. 

    Ara menyebut tanah eks BLBI di Karawaci itu memiliki lokasi yang bagus. Pihaknya akan segera membuat desain pembangunan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), maupun masyarakat berpenghasilan menengah, dalam waktu dekat. 

    “Rencananya di sana mungkin kita akan membuat perumahan yang mix, antara masyarakat berpenghasilan rendah dan menengah, karena daerahnya itu daerah yang prime. Prime itu artinya daerah yang sangat bagus,” ungkapnya. 

    Di sisi lain, lokasi aset eks BLBI yang turut dilirik Kementerian PKP adalah yang berlokasi di Bekasi. Bedanya, lahan itu tidak bisa segera digarap pemerintah sebagaimana di Karawaci, lantaran sudah ada ratusan rumah di atasnya. 

    “Jadi memang kami sedang mencari-mencari lokasi-lokasi yang bisa dikatakan clear and clean, supaya bisa cepat dibangun,” kata politisi Partai Gerindra itu. 

    Berdasarkan pemberitaan Bisnis sebelumnya, Direktur Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan Rionald Silaban menjelaskan bahwa aset tanah eks BLBI di Karawaci saja bernilai mencapai Rp495 miliar.

    “Ini 1 hamparannya ada 3,5 hektare. Tapi ini ada hamparan kecilnya nanti kita satukan totalnya jadi 3,7 hektare dengan nilai aset sebesar Rp495 miliar,” jelasnya beberapa waktu lalu. 

    Selain mendukung pemberian aset eks BLBI tersebut, Kementerian Keuangan juga sebelumnya berkomitmen untuk melakukan penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) guna mendukung pembiayaan program 3 juta rumah.