Xcloud.id

Perusahaan: Dana

  • Kluivert Torehkan Kekalahan Timnas Terburuk Kedua vs Australia, Teriakan Nama Shin Tae-yong Menggema

    Kluivert Torehkan Kekalahan Timnas Terburuk Kedua vs Australia, Teriakan Nama Shin Tae-yong Menggema

    TRIBUNJAKARTA.COM – Kekalahan skuad Garuda 1-5 dari Australia pada Kamis (20/3/2025) di Stadion Sepak Bola Sydney, bukan hanya debut yang mengecewakan bagi Kluivert, tetapi menjadi torehan kekalahan terburuk kedua bagi Timnas Indonesia.

    Hasil tersebut membuat Timnas Indonesia tidak pernah membawa pulang kemenangan dari Australia. 

    Kekalahan tim asuhan Kluivert merupakan hasil negatif keenam secara beruntun Indonesia pada laga di Kandang Australia sejak kualifikasi Piala Dunia 1974, Maret 1973. 

    Kluiver pun menjadi pelatih asing kedua yang gagal menggugurkan kutukan di Australia setelah Peter Withe. 

    Pada 2005, Indonesia yang dilatih legenda Aston Villa itu tumbang 0-3 pada laga uji coba bertajuk penggalangan dana untuk korban tsunami Aceh, Desember 2004. 

    Kluivert menambah daftar panjang pelatih yang gagal membantu Indonesia membawa pulang poin dari Australia. 

    Lima pelatih Indonesia yang telah merasakan pahitnya tampil di kandang “Socceroos”, julukan Australia, adalah Endang Witarsa, Harry Tjong, Withe, Benndy Dollo dan Kluivert. 

    Parahnya, Kluivert nyaris menyamai catatan Witarsa pada duel kedua kualifikasi Piala Dunia 1974 di Sydney yang masih tercatat kekalahan terburuk Indonesia dari Australia. 

    Saat itu, Indonesia dikalahkan 0-6. 

    Meski demikian, Ole Romeny mampu memutus catatan nirgol Indonesia di Australia. Ia menjadi pemain kedua skuad Garuda yang mencetak gol pada laga tandang kontra Australia setelah Iswadi Idris pada kualifikasi Piala Dunia. (Kompas.id)

    Teriakan nama Shin Tae-yong

    Seakan belum move on dengan pelatih sebelum Kluivert, suporter Timnas Indonesia meneriakan nama Shin Tae-yong di Stadion Sepak Bola Sydney pada Kamis (20/3/2025).

    Dikutip dari Instagram @timnasloversofficial, terlihat lautan pendukung Timnas yang berada di tribun penonton meneriakan nama pelatih asal Korea Selatan tersebut. 

    “Nama Shin Tae-yong bergemuruh di segala sisi Stadion Allianz Arena. Para Suporter meneriakan nama STY akiba kekalahan telak yang diterima oleh Timnas Indonesia atas Australia,” tulis akun tersebut. 

    Diberitakan sebelumnya, kekalahan dari Australia membuat pasukan Garuda mengalami penurunan posisi di klasemen sementara ronde 3 Kualifikasi Piala Dunia 2026.

    Timnas Indonesia harus terlempar dari posisi ketiga klasemen grup C.

    Poin dari Timnas Indonesia masih tertahan dengan koleksi enam, namun mesti melorot karena bertambah minus selisih gol.

    Timnas Indonesia kini mendapat minus tujuh gol atas kekalahan dari Australia.

    Koleksi tersebut otomatis lebih rendah dan melengserkan Timnas Indonesia dari kejaran Arab Saudi serta Bahrain yang belum merampungkan pertandingan.

    Kini Pasukan Garuda menempati podium ke-5 klasemen grup C.

    Timnas Indonesia butuh menembus minimal posisi empat untuk memperjuangkan nasib ke Piala Dunia 2026.

    Peluang masih terbuka pada laga terdekat melawan Bahrain, Selasa (27/3/2025).

    Dalam laga melawan Australia, tim racikan Patrick Kluivert masih belum maksimal.

    Para pemain tampak masih kebingungan dan belum bis amenyerap dengan baik cara bermain di lapangan.

    Belum ada pola pakem dan juga organisasi permainan yang baik di lapangan.

    Terlepas dari hasil mencoreng itu, Ole Romeny berhasil mencatatkan gol di pertandingan debutnya bersama Timnas Indonesia.

    Ole Romeny mencetak gol debut, tepatnya menit ke-78 ke gawang Australia.

    Ole bisa mengontrol dan membelokkan arah umpan dari Kevin Diks, sebelum menyelesaikannya ke jala Australia.

    Sayang, sumbangan gol dari Ole Romeny tak menghindarkan Indonesia dari kekalahan telak.

    Tim Kanguru dapat mencetak lima gol yang dicetak melalui Martin Boyle (18′), Nishan Velupillay (20′), Jackson Irvine (35′, 90′), dan Lewis Miller (60′).

    Adapun dua dari lima gol tersebut tercipta oleh kesalahan pemain Timnas Indonesia sendiri.

    Klasemen Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 Round 3

    1. Jepang: 6 Main, 16 poin, +20 Gol

    2. Australia: 7 Main, 10 poin, +5 Gol

    3. Arab Saudi: 6 Main, 6 poin, -3 Gol

    4. Bahrain: 6 Main, 6 poin, -5 Gol

    5.  Timnas Indonesia: 7 Main, 6 poin, -7 Gol

    6. China: 6 Main, 6 poin, -10 Gol. 

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

  • Makin Terpercaya, BPJS Kesehatan Raih Most Trusted Financial Brand & CEO Digital Award

    Makin Terpercaya, BPJS Kesehatan Raih Most Trusted Financial Brand & CEO Digital Award

    Jakarta: BPJS Kesehatan kembali menorehkan prestasi dengan meraih penghargaan Most Trusted Financial Brands Awards 2025 dalam kategori Lembaga Keuangan Pemerintah dari media Investortrust.id. Penghargaan ini diberikan sebagai bentuk apresiasi atas kinerja BPJS Kesehatan selama 11 tahun dalam pengelolaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang secara transparan dan akuntabel, serta memastikan akses layanan kesehatan yang optimal bagi peserta JKN.
     
    Selain itu, dalam waktu yang bersamaan, Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ghufron Mukti, juga berhasil memperoleh CEO Digital Award dari media Infobank. Penghargaan tersebut diberikan atas keberhasilan Ghufron dalam memimpin BPJS Kesehatan menjadi lembaga yang sukses dalam memberikan pelayanan publik berbasis digital dengan hasil memuaskan. Penghargaan ini juga diberikan atas upaya BPJS Kesehatan dalam melakukan transformasi digital melalui berbagai inovasi digital yang dikembangkan dalam Program JKN.
     
    Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ghufron Mukti, mengungkapkan rasa syukur dan apresiasi atas penghargaan yang diterima. “Penghargaan ini merupakan bentuk pengakuan terhadap komitmen kami dalam pengelolaan Program JKN secara transparan dan mengoptimalkan layanan digital bagi peserta JKN. Kami akan terus berinovasi dan meningkatkan pelayanan untuk kemudahan peserta serta menjadikan Program JKN semakin berkualitas,” ujar Ghufron.

    Ghufron menambahkan, prestasi tersebut tidak akan tercapai tanpa kerja keras dari seluruh Duta BPJS Kesehatan yang selalu berupaya secara maksimal dalam memberikan pelayanan terbaik kepada peserta JKN. Menurutnya, BPJS Kesehatan saat ini terus berupaya mencapai keberlanjutan finansial (financial sustainability) dengan tetap berorientasi pada kepuasan peserta (customer focus). 
     
    Ghufron menjelaskan, dalam mengelola Program JKN, BPJS Kesehatan sebagai penyelenggara diberikan amanat untuk mengelola dana publik, yaitu Dana Jaminan Sosial (DJS) Kesehatan, suatu dana amanat yang dipergunakan untuk membiayai pelayanan kesehatan para peserta JKN. Dana amanat inilah yang harus dikelola dengan tetap menjaga akuntabilitas, penuh tanggung jawab dan dengan komitmen tinggi dari seluruh jajaran BPJS Kesehatan. 
     
     

     
    Sepanjang lebih dari satu dekade, BPJS Kesehatan selalu mencatatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atau Wajar Tanpa Modifikasian (WTM) untuk laporan keuangannya selama 10 kali berturut-turut. Pencapaian ini memperlihatkan konsistensi BPJS Kesehatan dalam menerapkan tata kelola yang baik serta senantiasa menjalankan Program JKN berdasarkan prinsip kehati-hatian dan akuntabilitas. 
     
    Selain itu, Ghufron mengungkapkan penerapan digitalisasi dalam Program JKN merupakan salah satu bentuk customer focus yang diharapkan bukan hanya berimbas pada kemudahan layanan yang dirasakan peserta maupun stakeholder yang berada dalam ekosistem digital JKN. Lebih jauh, digitalisasi juga akan berdampak pada keberlangsungan BPJS Kesehatan dan Program JKN itu sendiri, baik saat ini maupun di masa mendatang. Digitalisasi merupakan investasi yang diharapkan mampu menjawab kebutuhan akibat perubahan zaman.
     
    Sementara itu, Wakil Pemimpin Redaksi Investortrust.id Abdul Azis menyatakan, penghargaan ini bertujuan untuk mengapresiasi lembaga keuangan yang menunjukkan integritas, inovasi, dan dedikasi terhadap kebutuhan pelanggan. Penghargaan ini juga diharapkan dapat menjadi barometer masyarakat dalam memilih lembaga keuangan yang andal, terpercaya, dan berintegritas.  
     
    Editor in Chief Infobank Media Group, Eko B. Supriyanto menyampaikan apresiasi kepada BPJS Kesehatan atas keberhasilannya menciptakan ekosistem digital dalam Program JKN. Menurutnya, di era revolusi industri 5.0 sekarang, di samping melakukan pengembangan layanan digital, para pemimpin perusahaan juga dituntut untuk jeli dalam merumuskan kembali arah visi dan strategi bisnisnya.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (ROS)

  • BPJS Kesehatan Pastikan Kondisi Keuangan 2025 Tetap Sehat

    BPJS Kesehatan Pastikan Kondisi Keuangan 2025 Tetap Sehat

    Jakarta –

    BPJS Kesehatan memastikan bahwa kondisi aset neto tetap sehat dan mampu mendukung pembayaran rumah sakit pada tahun 2025. Kepala Humas BPJS Kesehatan, Rizzky Anugerah menyatakan bahwa aset bersih Dana Jaminan Sosial (DJS) Kesehatan dipastikan masih positif pada tahun 2025.

    “Hingga akhir Februari 2025, aset neto BPJS Kesehatan tercatat mencapai Rp 49,65 triliun. Jumlah ini setara dengan 3,36 kali rata-rata klaim per bulan, menunjukkan kondisi keuangan yang stabil. Sebagai catatan, pada tahun 2024 aset bersih DJS Kesehatan mencapai Rp 49,36 triliun,” kata Rizzky dalam keterangan tertulis, Kamis (20/3/2025).

    Dia menambahkan hal tersebut sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 Pasal 37 Ayat 1 bahwa kesehatan keuangan aset DJS diukur berdasarkan aset bersih DJS dengan ketentuan paling sedikit harus mencukupi estimasi pembayaran klaim untuk 1,5 bulan ke depan dan paling banyak sebesar estimasi pembayaran klaim untuk 6 bulan ke depan.

    “Kondisi ini didukung juga melalui pendapatan iuran yang dilakukan BPJS Kesehatan. Pada tahun 2024, BPJS Kesehatan mencatat pendapatan iuran JKN mencapai Rp 165 triliun dengan tingkat kolektabilitas sebesar 99,22 persen,” ujar Rizzky.

    Dia mengatakan Program JKN mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Rizzky menyebutkan pada tahun 2020, jumlah peserta JKN tercatat sebanyak 222 juta jiwa, sedangkan pada tahun 2024 angka meningkat menjadi 278 juta jiwa.

    “Sejalan dengan itu, pemanfaatan layanan kesehatan juga meningkat signifikan dari 362,69 juta pemanfaatan pada tahun 2020, menjadi 673,90 juta pemanfaatan pada tahun 2024,” kata Rizzky.

    “Dalam hal layanan yang tidak sesuai, peserta JKN dapat melayangkan pengaduan melalui kanal digital yang telah disediakan, seperti Care Center 165, Pelayanan Administrasi melalui WhatsApp (PANDAWA) di nomor 08118 165 165, serta Aplikasi Mobile JKN. Selain itu, peserta juga bisa menghubungi petugas BPJS SATU! di masing-masing rumah sakit,” jelasnya.

    Rizzky mengungkapkan bahwa BPJS Kesehatan telah menggelontorkan beragam inovasi. Hal itu bertujuan dalam rangka memberikan kemudahan layanan bagi peserta JKN seperti antrian online dan penggunaan identitas tunggal saat mengakses layanan di fasilitas kesehatan, cukup dengan menunjukkan NIK saja.

    (prf/ega)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • IHSG Anjlok Drastis, OJK Izinkan Buyback Tanpa RUPS: Solusi atau Risiko Baru?

    IHSG Anjlok Drastis, OJK Izinkan Buyback Tanpa RUPS: Solusi atau Risiko Baru?

    PIKIRAN RAKYAT- Pasar modal Indonesia mengalami tekanan besar setelah Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) anjlok drastis hingga memicu penghentian sementara perdagangan (trading halt) pada 18 Maret 2025.

    Kejatuhan ini menjadi yang pertama sejak pandemi COVID-19 pada 2020. IHSG sempat menyentuh titik terendah di level 6.011 sebelum akhirnya ditutup turun 3,84 persen di posisi 6.223. Sektor teknologi menjadi yang paling terdampak dengan penurunan mencapai 9,77 persen.

    Beberapa faktor utama yang mendorong penurunan IHSG antara lain tekanan jual yang berlangsung selama empat hari berturut-turut, saham DCI Indonesia yang terkena auto reject bawah (ARB) selama tiga hari, serta laporan keuangan Chandra Asri Pacific yang tidak memenuhi ekspektasi investor.

    Selain itu, keputusan Goldman Sachs dan Morgan Stanley menurunkan peringkat saham Indonesia menambah kekhawatiran pasar. Munculnya rumor mengenai dua menteri ekonomi yang akan mengundurkan diri turut meningkatkan ketidakpastian, menyebabkan investor asing menarik dana dalam jumlah besar dan investor ritel melakukan aksi jual massal.

    Sebagai respons cepat, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan kebijakan yang mengizinkan emiten melakukan buyback saham tanpa harus mendapatkan persetujuan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

    Langkah ini bertujuan untuk menstabilkan harga saham dan mengembalikan kepercayaan investor. Beberapa perusahaan besar langsung memanfaatkan kebijakan ini, termasuk pengusaha nasional Garibaldi “Boy” Thohir yang membeli 7,3 juta lembar saham PT Adaro Andalan Indonesia Tbk (AADI).

    Pada hari pengumuman kebijakan tersebut, IHSG yang sebelumnya jatuh hingga 7,1 persen berhasil rebound sekitar 1 persen. Bursa Efek Indonesia (BEI) juga mencatat peningkatan transaksi harian, yang mengindikasikan mulai adanya pemulihan kepercayaan di pasar modal.

    Meskipun buyback saham dapat memberikan stabilitas jangka pendek, kebijakan ini juga menimbulkan sejumlah risiko. Salah satunya adalah potensi penyalahgunaan oleh pemegang saham mayoritas untuk mengamankan kendali tanpa proses deliberasi terbuka. Selain itu, tindakan buyback dalam situasi pasar yang tidak stabil dapat meningkatkan spekulasi yang justru memperburuk volatilitas. Dari sisi keuangan perusahaan, buyback dalam jumlah besar bisa mengganggu likuiditas dan menghambat ekspansi bisnis. Penelitian juga menunjukkan bahwa buyback saham tanpa RUPS tidak selalu berdampak signifikan terhadap return saham atau volume perdagangan dalam jangka panjang.

    Pasar modal Indonesia masih menghadapi ketidakpastian, tergantung pada dinamika politik dan kondisi ekonomi global. Jika tekanan jual terus berlangsung, ada kemungkinan tren penurunan lebih dalam akan terjadi. Namun, jika kepercayaan investor kembali pulih dan pasar menemukan titik keseimbangan baru, pemulihan bisa berlangsung lebih cepat. OJK menyatakan akan terus menyiapkan langkah-langkah tambahan guna menjaga stabilitas pasar. ***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • KPK Dalami Aliran Dana Kasus e-KTP ke DPR Saat Periksa Andi Narogong

    KPK Dalami Aliran Dana Kasus e-KTP ke DPR Saat Periksa Andi Narogong

    Jakarta, Beritasatu.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus menyelidiki dugaan aliran dana atau fee terkait kasus korupsi pengadaan e-KTP dari tersangka Paulus Tannos ke anggota DPR.

    Dugaan ini menjadi fokus pemeriksaan terhadap Andi Agustinus alias Andi Narogong, yang hadir sebagai saksi dalam kasus tersebut pada Rabu (19/3/2025).

    “Commitment fee dari Tannos dan konsorsium ke anggota DPR,” ungkap Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika, Kamis (20/3/2025).

    Andi Narogong Bungkam seusai Pemeriksaan

    Setelah menjalani pemeriksaan terkait kasus korupsi e-KTP, Andi Narogong memilih tidak memberikan komentar kepada awak media dan langsung meninggalkan lokasi.

    Andi Narogong sebelumnya telah menjalani proses hukum atas keterlibatannya dalam kasus e-KTP. Mahkamah Agung (MA) memperberat hukumannya menjadi 13 tahun penjara, lebih berat dua tahun dari putusan banding Pengadilan Tinggi Jakarta yang menjatuhinya hukuman 11 tahun penjara.

    Vonis MA: 13 Tahun Penjara dan Denda Rp 1 Miliar

    Berdasarkan laman kepaniteraan.mahkamahagung.go.id, putusan kasasi terhadap Andi Narogong diputus pada 16 September 2018 oleh Majelis Hakim Agung Mohamad Askin, Leopold Hutagalung, dan Surya Jaya.

    Dalam putusannya, MA menyatakan Andi Narogong terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dalam korupsi proyek e-KTP. Ia dijatuhi hukuman 13 tahun penjara, denda Rp 1 miliar subsider 6 bulan kurungan, serta diwajibkan membayar uang pengganti sebesar US$ 2,15 juta dan Rp 1,186 miliar subsider 3 tahun kurungan.

    KPK masih terus mengembangkan kasus ini untuk mengungkap aliran dana dan pihak-pihak lain yang terlibat dalam skandal kasus korupsi e-KTP.

  • KPK Panggil Ridwan Kamil Seusai Lebaran Terkait Kasus BJB Rp 222 M

    KPK Panggil Ridwan Kamil Seusai Lebaran Terkait Kasus BJB Rp 222 M

    Jakarta, Beritasatu.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berencana memanggil mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (RK) setelah Lebaran 2025. Ia akan dimintai keterangan terkait kasus dugaan korupsi dalam pengadaan iklan di lingkungan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk (BJB).

    “Bisa jadi setelah Lebaran,” kata Pelaksana Harian (Plh) Direktur Penyidikan KPK Budi Sokmo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (20/3/2025).

    KPK Dalami Aliran Dana Nonbujeter BJB

    Budi menyatakan KPK mulai mengagendakan pemanggilan sejumlah saksi, termasuk dari internal BJB dan vendor pengadaan iklan, dalam pekan ini hingga pekan depan.

    “Untuk Pak Ridwan Kamil tentunya akan kita jadwalkan sesegera mungkin setelah saksi-saksi dari internal BJB maupun pihak-pihak vendor yang memenangkan pengadaan tersebut selesai diperiksa,” jelasnya.

    Salah satu fokus penyelidikan KPK adalah dugaan adanya dana nonbujeter di lingkungan BJB. Dana ini diduga tidak dianggarkan secara resmi dan digunakan tanpa pertanggungjawaban yang jelas.

    “Kami sedang menelusuri uang tersebut digunakan untuk apa saja dan siapa yang menikmatinya. Pertanggungjawaban dana ini fiktif sehingga mengakibatkan kerugian negara sekitar Rp 222 miliar,” ungkap Budi terkait kasus BJB.

    Dugaan Markup dan Kerugian Negara Ratusan Miliar

    KPK mencurigai adanya markup besar-besaran dalam pengadaan iklan BJB. Ketua KPK Setyo Budiyanto menyatakan, dugaan kerugian negara bisa mencapai ratusan miliar rupiah.

    “Potensi kerugiannya bisa sekitar setengah dari anggaran yang dialokasikan,” kata Setyo di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK, Jakarta, Rabu (12/3/2025).

    Sebelumnya, pada Senin (10/3/2025), KPK juga telah menggeledah rumah Ridwan Kamil dan menyita sejumlah dokumen serta barang bukti lainnya.

    Namun, Setyo menegaskan bukti-bukti yang disita masih diteliti lebih lanjut untuk menentukan relevansinya dengan kasus ini.

    “Segala sesuatu dikaji lebih lanjut. Jika tidak relevan, pasti dikembalikan,” tutupnya terkait kasus BJB.

  • Pemprov DKI cairkan KJP Plus Tahap I tahun 2025

    Pemprov DKI cairkan KJP Plus Tahap I tahun 2025

    Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mencairkan dana bantuan sosial Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus Tahap I tahun 2025 dengan jumlah penerima sebanyak 707.622 orang, di Jakarta, Kamis (20/3/2025). ANTARA/Lia Wanadriani Santosa

    Pemprov DKI cairkan KJP Plus Tahap I tahun 2025
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Kamis, 20 Maret 2025 – 15:31 WIB

    Elshinta.com – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mencairkan dana bantuan sosial Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus Tahap I tahun 2025 dengan jumlah penerima sebanyak 707.622 orang atau bertambah sekitar 126.000 dibanding tahun lalu.

    “Hari ini secara resmi KJP Plus yang berjumlah 707.622 siswa kami sampaikan. Ada penambahan kurang lebih 126.000,” ujar Gubernur Jakarta Pramono Anung di Balai Kota Jakarta, Kamis.

    Ini berlaku mulai dari Januari, Februari, Maret, April hingga Desember. “Mudah-mudahan dalam waktu tidak lebih dari seminggu ini semuanya bisa terselesaikan,” katanya.

    Pramono mengatakan jumlah penerima ini berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan data Dinas Pendidikan DKI Jakarta yang sudah dipadankan. Adapun pencairan bisa dilakukan atas kerja sama berbagai pihak termasuk Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno, Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Sekretaris Daerah DKI Jakarta dan DPRD DKI Jakarta khususnya Komisi E yang membidangi terkait kesejahteraan rakyat.

    “Ini memang sesuai dengan apa yang menjadi perhatian terutama saya dan Bang Doel. Kami mengejar kalau bisa 100 hari terselesaikan, ternyata baru satu bulan bisa diselesaikan,” kata dia.

    Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Sarjoko menyebutkan, dari jumlah ini sebanyak 580.893 orang merupakan penerima lanjutan dan sisanya, 126.729 orang penerima baru.

    “Hari ini sudah penerima lama sudah langsung masuk, tapi yang penerima baru tentu mereka masih proses administrasi seperti pembuatan
    rekening, cetak buku tabungan dan ATM,” ujar dia.

    Dari jumlah penerima KJP Plus sebanyak 707.622 peserta didik, sebanyak 338.971 orang berada di jenjang SD/MI, lalu jenjang SMP/MTS 189.437 dan jenjang SMA/MA sebanyak 62.295. Sedangkan jenjang SMK sebanyak 111.315, lalu jenjang SLB sebanyak 2.908 dan jenjang PKBM sebanyak 2.696 peserta didik.

    Untuk meningkatkan pengendalian penggunaan dana KJP oleh peserta didik, pihaknya mengatur mekanisme pembelanjaan secara non-tunai.

    Sarjoko mengatakan pemberian bantuan sosial (bansos) biaya pendidikan melalui KJP Plus bertujuan untuk mendukung terselenggaranya program wajib belajar 12 tahun dan meningkatkan akses layanan pendidikan secara adil dan merata.

    Selain itu, pemberian bansos ini untuk menjamin kepastian mendapatkan layanan pendidikan, meningkatkan mutu layanan dan kualitas hasil pendidikan. Kemudian, menumbuhkan motivasi bagi peserta didik untuk berprestasi dan menuntaskan pendidikan pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi serta dan mendorong anak tidak sekolah agar kembali mendapatkan layanan pendidikan pada satuan pendidikan tertentu.

    Dia menambahkan anggaran untuk KJP Plus saat ini menjadi Rp3,2 triliun dari semula Rp2,5 triliun pada tahun 2024.

    “Tahap II tahun 2024 jumlah penerima KJP Plus sebanyak 523.000 sekarang menjadi 707.622. Anggaran tahun 2024, Rp2,5 triliun. Sekarang menjadi Rp3,2 triliun,” ujar Sarjoko.

    Sumber : Antara

  • Guyuran Kredit Investasi Dinilai Tak Cukup Efektif Gairahkan Industri Tekstil

    Guyuran Kredit Investasi Dinilai Tak Cukup Efektif Gairahkan Industri Tekstil

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah bersiap mengeluarkan insentif revitalisasi mesin lewat subsidi kredit investasi sebesar 5% bagi industri padat karya skala kecil dan menengah, termasuk industri tekstil dan produk tekstil. Untuk mendukung kebijakan ini, negara akan menyediakan dana sebesar Rp20 triliun. 

    Ketua Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filamen Indonesia (APSyFI) mengatakan, pihaknya menyambut baik dan menantikan keseriusan implementasi guyuran insentif dari pemerintah secara cermat. 

    “Jangan sampai Rp20 triliun yang dibujetkan menguap hanya untuk administrasi birokrasi dan impaknya minim bagi industri,” kata Redma kepada Bisnis, Kamis (20/3/2025). 

    Namun, dia mengingatkan bahwa insentif tersebut tidak akan menjadi pendongkrak kinerja industri tanpa diiringi dengan pemberantasan importasi ilegal lewat penegakan hukum. 

    Tak lupa, perbaikan kinerja Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan di sisi sistem kepabeanan dan moralitas aparat juga dinilai amat penting dalam menentukan pemulihan industri. 

    “Yang kedua, terkait aturan untuk pengendalian impor baik dengan cara trade remedies maupun tata niaga, karena di sini akan banyak tantangan terutama dari importir dengan berbagai macam alasan, yang intinya pasti akan mereka tolak,” tuturnya. 

    Redma melihat dalam hal ini pemerintah selalu ‘mengalah’ atas permintaan importir tersebut dan dengan mudah merelaksasi aturan impor. 

    Dengan memperbaiki dua poin tersebut, Redma menuturkan, upaya guyuran subsidi kredit investasi dapat berjalan efektif untuk menaikkan daya saing melalui revitalisasi permesinan dan pembaharuan teknologi.

    “Poin satu dan dua harus dilakukan dulu sebelum poin tiga, jangan sampai terbalik,” imbuhnya. 

    Di sisi lain, Wakil Ketua Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) David Leonardi mengatakan, pihaknya menyampaikan apresiasi kepada pemerintah atas upayanya dalam mendukung daya tahan industri saat ini. 

    Dia melihat kredit investasi yang diberikan bertujuan untuk mendukung revitalisasi mesin serta meningkatkan produktivitas di sektor industri padat karya.

    “Namun, dengan kondisi pasar yang belum stabil dan permintaan yang masih lemah, upaya revitalisasi mesin serta peningkatan produktivitas berisiko terhambat,” terangnya. dihubungi terpisah. 

    Pihaknya mengaku belum dapat memberikan banyak komentar lebih lanjut terkait kebijakan kredit investasi ini karena dampaknya belum terasa dan skema kredit tersebut masih dinilai belum sepenuhnya diketahui.

    “Selain itu, dengan kondisi pasar yang belum membaik dan permintaan yang terus menurun, efektivitas penggelontoran kredit investasi ini dikhawatirkan tidak akan mencapai target yang diharapkan,” tuturnya. 

    Senada, Ketua Umum Ikatan Pengusaha Konveksi Berkarya (IPKB) Nandi Herdiaman mengatakan, bantuan dari pemerintah tersebut tampaknya hanya akan mendorong produksi khususnya yang memakai mesin-mesin lama di usaha kelas menengah ke atas. 

    “Tapi kan kami kelas menengah ke bawah, IKM (industri kecil dan menengah) itu belum tentu kami mendapat bantuan karena itu harus berbadan hukum, kami hanya mengandalkan ada yang udah ber-NIB [nomor induk berusaha] ada yang belum. Jarang dapat sampai saat ini,” jelasnya. 

    Menurut Nandi, yang paling utama saat ini yaitu regulasi perlindungan pasar agar produk pakaian jadi tidak kalah saing dengan produk impor ilegal yang harganya jauh lebih murah. 

    “Kalau pun mau support bantuan dana, pelatihan agar naik kelas, tapi sementara market masih sulit bersaing dengan produk impor ilegal tetap aja kita kalah,” pungkasnya. 

  • Kementerian ATR Terbitkan 161 SHM Buat Warga Rempang yang Direlokasi

    Kementerian ATR Terbitkan 161 SHM Buat Warga Rempang yang Direlokasi

    Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melaporkan telah menerbitkan sebanyak 161 sertifikat hak milik (SHM) bagi masyarakat Pulau Rempang yang telah direlokasi ke wilayah Tanjung Banon.

    Wakil Menteri (Wamen) ATR/Wakil Kepala (Waka) BPN, Ossy Dermawan menjelaskan bahwa sertifikasi tersebut dilakukan atas inisiasi Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam), yang bersedia melepaskan Hak Pengelolaan (HPL) untuk masyarakat yang telah bersedia direlokasi.

    “Kami merespons permohonan sertifikasi tanah masyarakat dengan akurasi tertinggi, kecepatan tertinggi, dan Alhamdulillah status hak yang tertinggi pula, yaitu sertifikat hak milik. Alhamdulillah telah diterbitkan total 161 SHM bagi masyarakat,” kata Ossy dalam keterangan tertulis, Kamis (20/3/2025). 

    Pada kesempatan yang sama, Kementerian Transmigrasi (Kementrans) akan menggelontorkan dana sebesar Rp70 miliar untuk membantu pembangunan ratusan hunian permanen di Tanjung Banon, Pulau Rempang, Batam. 

    Berdasarkan catatan Bisnis, Hal tersebut diungkapkan oleh Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara saat kunjungannya ke Batam, Selasa petang (18/3/2025).

    Dia menjelaskan pihak yang membangun rumah di Tanjung Banon, yakni Badan Pengusahaan (BP) Batam dan Kementerian PUPR terkena efisiensi anggaran, sehingga ada sekitar 400-500 rumah belum terbangun. 

    “Di sinilah Kementrans masuk. Hanya untuk membangun perumahannya kita berikan sampai Rp70 miliar. Belum lagi nanti ada tambahan terkait dengan kapal nelayan dan lain sebagainya,” katanya.

    Adapun, secara keseluruhan total rumah yang tengah dibangun di Tanjung Banon mencapai 961 unit. Untuk tahap pertama, sekitar 350 rumah telah rampung. 

    Namun demikian, belum sampai tahap berikutnya, pemerintah pusat memberlakukan efisiensi anggaran sehingga ada perubahan rencana terkait pembangunan ratusan rumah sisanya.

  • Cek Tanggal dan Kuota Termin IV

    Cek Tanggal dan Kuota Termin IV

    PIKIRAN RAKYAT – Bank Indonesia (BI) menyesuaikan jadwal pemesanan layanan penukaran uang baru pada minggu keempat bulan ini terbagi menjadi 2 tahap.

    Menurut Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso, penukaran termin IV akan terbagi dalam 2 tahap pada Rabu, 19 Maret 2025.

    “Bank Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan kualitas layanan penukaran Semarak Rupiah Ramadan dan Berkah Idulfitri (SERAMBI) 2025,” ucap Ramdan di Jakarta seperti dikutip dari Antara.

    Kuota Tukar Uang Baru Minggu Ke-4 Maret 2025

    Penukaran termin IV menyediakan kuota sebanyak 254.800. Realisasi penukaran uang rupiah untuk kebutuhan Lebaran 2025 mencapai Rp67,1 triliun hingga 17 Maret 2025.

    Jumlah ini sekitar 37 persen dari total uang layak edar (ULE) yang disiapkan Bank Indonesia pada Idul Fitri 2025 sebesar Rp180,9 triliun.

    BI mengajak masyarakat memanfaatkan transaksi pembayaran digital lewat mobile dan internet banking yang cepat, mudah, murah, aman dan andal.

    Masyarakat bisa memanfaatkan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) guna transaksi tarik tunai, transfer dan setor tunai.

    Inovasi QRIS Tanpa Pindai (QRIS TAP) agar transaksi dilakukan cukup dengan mendekatkan smartphone ke terminal pembayaran, sebagai alternatif metode pembayaran di berbagai transportasi umum dan fasilitas layanan publik.

    Jadwal Tukar Uang Baru Minggu Ke-4 Maret 2025

    Tahap pertama khusus 1.505 titik lokasi penukaran wilayah Pulau Jawa pada Sabtu, 22 Maret 2025 mulai pukul 09.00-18.00 WIB.

    Sementara tahap 2 untuk 1.043 titik lokasi penukaran di wilayah luar Pulau Jawa pada Minggu, 23 Maret 2025 mulai pukul 09.00 WIB

    Penyesuaian jadwal dilakukan guna meningkatkan kemudahan dan kenyamanan masyarakat mengakses aplikasi PINTAR (Penukaran dan Tarik Uang Rupiah).

    BI mengoptimalkan penggunaan aplikasi PINTAR guna mengurangi antrian atau kepadatan di lokasi tukar uang baru tahun 2025.

    Layanan penukaran uang baru melalui program SERAMBI tersebut sudah dibuka sejak 3 Maret 2025.

    Masyarakat busa memanfaatkan transfer dana menggunakan BI-Fast yang saat ini sudah menyediakan fitur layanan transfer secara kolektif (bulk transfer), pembayaran atas dasar permintaan (request for payment) dan transfer debit secara langsung (direct debit).

    Layanan Bank Indonesia Fast Payment (BI-Fast) dipastikan tetap beroperasi penuh pada periode libur Lebaran 2025 yakni 28 Maret 2025 hingga 7 April 2025.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News