Xcloud.id

Perusahaan: Dana

  • Tesla Minggir, Merek Tak Terkenal Jadi Raja Mobil Baru Super Canggih

    Tesla Minggir, Merek Tak Terkenal Jadi Raja Mobil Baru Super Canggih

    Jakarta, CNBC Indonesia – Industri mobil otomatis tanpa sopir (autonomous vehicles/AV) makin kompetitif. China dan Amerika Serikat (AS) bersaing ketat untuk mendominasi industri otomotif terbaru yang merupakan evolusi dari mobil listrik (electric vehicles/EV). 

    Perkembangan AV juga memunculkan peluang bisnis baru, yakni transportasi online atau ride-hailing berbasis taksi otomatis (robotaxi). Beberapa perusahaan di China dan AS sudah mulai menggenjot uji coba robotaxi. 

    Ada beberapa nama yang menjadi pelopor. Antara lain Waymo, Cruise, Didi Chixing, Baidu Apollo, WeRide, AutoX, SAIC Motor, Pony.ai, Zoox, hingga Tesla.

    Tesla sudah lama menggembar-gemborkan keberadaan robotaxi, tetapi hingga kini layanan itu belum beroperasi secara publik. Elon Musk memperkenalkan robotaxi Tesla pada Oktober 2024 lalu, dan baru-baru ini baru mengantongi izin tahap awal uji coba, menurut laporan Reuters. 

    Bisa dibilang, Tesla sudah tertinggal jauh dari Waymo, anak usaha Alphabet (Google) yang namanya belum seterkenal Tesla, namun sekarang menjadi pemain utama robotaxi di AS.

    Waymo mengatakan robotaxi-nya sudah melayani 200.000 perjalanan berbayar per minggu di area San Francisco, Los Angeles dan Phoenix.

    Terbaru, Waymo juga melakukan ekspansi ke Austin, Texas, serta memperluas area operasinya di Bay Area, San Francisco. 

    Bermula dari Ambisi Google

    Sekitar 16 tahun lalu, tak pernah terbayangkan akan ada perusahaan besar dengan layanan mobil tanpa pengemudi.

    Google mendirikan usaha tersebut pada 2009. Tak butuh waktu lama, proyek AV menjadi inisiatif utama Google X dan berganti nama menjadi Waymo pasca 7 tahun dibentuk.

    Bertahun-tahun melakukan riset dan pengembangan, sembari mengejar izin regulasi, Waymo akhirnya menawarkan layanan robotaxi untuk publik pada 2020.

    Saat itu juga, Waymo mendapatkan suntikan dana eksternal pertama dan mengumpulkan dana tambahan lagi setahun kemudian. Jumlahnya tembus US$5,6 miliar (Rp92,4 trlliun) dari Alphabet, Andreessen Horowitz, Fidelity, Tiger Capital, dan sejumlah perusahaan lainnya.

    Hanya butuh waktu 3 tahun untuk Waymo memiliki lebih dari 1 juta layanan. Pada 2024, layanan Waymo One sudah melakukan lebih dari 4 juta layanan.

    Fast Company mencatat Waymo memiliki lebih dari 700 mobil di jalan. Setiap minggunya mobil tersebut melakukan 200 ribu perjalanan atau dua kali lipat dari 100 ribu pada Oktober tahun lalu.

    “Apa yang kami lakukan di San Fransisco menjadi bukti untuk kami dan dunia, otonom tidak hanya berhasil, namun juga berhasil dalam skala besar di pasar dan menjadi produk komersial layak,” kata co-CEOWaymo, Dmitri Dolgov, dikutip dari Fast Company, Kamis (20/3/2025).

    Waymo terus mengembangkan layanannya di AS. Mulai dari Austin pada awal bulan ini, dan akan mulai mengaspal di Atlanta pada akhir tahun.

    Miami baru akan kebagian layanan tahun depan. Uji coba dengan skala kecil juga dilakukan di 10 kota termasuk Las Vegas dan San Diego.

    Tak hanya AS, Waymo akan mulai melakukan pengumpulan data di jalanan Tokyo, Jepang. Termasuk mencobanya dengan pengemudi di dalamnya.

    Meski berkembang luar biasa, keamanan kendaraan tanpa supir masih jadi perhatian besar di dunia sekarang. Takedra Mawakana, yang menjadi CEO bersama Dolgov, memastikan pihaknya sangat memperhatikan hal tersebut.

    “Membangun budaya keselamatan, kepercayaan, menjadi bagian penting dari fokus kami selama dua tahun terakhir,” jelasnya.

    (fab/fab)

  • Semangat Memperkuat Kembali Kinerja Perekonomian Nasional

    Semangat Memperkuat Kembali Kinerja Perekonomian Nasional

    Jakarta –

    Benar bahwa kinerja perekonomian sedang tidak baik-baik saja. Namun, dinamika di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Selasa (18/3) yang ditandai dengan jatuhnya Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) hingga 6,12 persen pada transaksi sesi pertama hari itu tidak harus ditanggapi dengan panik berlebihan. Dinamika akan kembali membaik jika program-program pemerintah bagi upaya penguatan kinerja ekonomi segera dikomunikasikan kepada masyarakat.

    Pemerintah diyakini akan memberikan tanggapan dengan langkah dan kebijakan yang solutif. Saat perdagangan itu otomatis harus dihentikan, pemerintah justru mencatat hasil positif dari penjualan delapan seri Surat Utang Negara (SUN), yakni Rp 28 triliun. Hasil ini patut dimaknai sebagai pesan bahwa pemerintah terus berupaya menyehatkan likuiditas negara.

    Selain itu, layak dinilai positif karena hasil lelang SUN itu diperoleh tanpa harus obral atau memberi tambahan imbal hasil untuk sekadar mendapatkan investor. Lebih dari itu, penawaran yang masuk (incoming bid) mencapai Rp 61,75 triliun atau 2,38 kali dari target indikatif Rp 26 triliun. Bahkan, dilaporkan juga bahwa incoming bid dari investor asing pun tetap tinggi, mencapai Rp13,95 triliun atau 22,59 persen.

    Data dan kecenderungan yang tergambar dari hasil lelang SUN itu sudah cukup gamblang untuk menjelaskan bahwa investor baik lokal maupun asing masih menaruh kepercayaan kepada negara dan pemerintah dalam mengelola perekonomian nasional. Boleh jadi, dinamika BEI per Selasa (18/3) itu lebih disebabkan oleh aksi investor menggeser dananya ke pasar penjualan SUN.

    Jadi, dana hanya keluar dari BEI namun kemudian masuk ke pasar SUN yang ditawarkan negara. Karena itulah dinamika di BEI pada Selasa (18/3) tidak semestinya menimbulkan panik berlebihan, karena fluktuasi IHSG selalu menjadi bagian tak terpisah dari proses transaksi para investor.

    Sehari sebelumnya, atau pada Senin (17/3), pemerintah juga menyajikan Indikator positif lainnya, yakni kebijakan mencairkan dan mendistribusikan Tunjangan Hari Raya (THR) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN). Pendistribusian THR diharapkan dapat menjadi stimulus peningkatan konsumsi. THR ASN dicairkan ketika Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 per dua bulan pertama tahun ini defisit Rp 31,3 triliun atau 0,13 persen dari produk domestik bruto (PDB).

    Jatuhnya IHSG BEI dalam skala yang besar memang selalu mengejutkan. Apalagi ketika rontoknya IHSG itu disandingkan dengan indikator lain yang juga selalu menjadi perhatian masyarakat, yakni depresiasi rupiah terhadap dolar AS yang akhir-akhir ini cenderung berkelanjutan. Nilai tukar rupiah per pekan ini sudah menyentuh level Rp 16.500-an per dolar AS.

    Memang, informasi tentang APBN yang defisit, depresiasi rupiah, IHSG yang rontok, konsumsi masyarakat yang melemah, penutupan banyak pabrik hingga gelombang pemutusah hubungan kerja (PHK) pasti membuat banyak orang gelisah. Data Badan Pusat Statistik (BPS) per Agustus 2024, menyebutkan bahwa total pengangguran mencapai 7,47 juta. Namun, jumlah rielnya dipastikan lebih besar dari angka itu.

    Gambaran tentang kinerja perekonomian yang tidak baik-baik saja itu tak hanya dihadapi Indonesia. Kinerja perekonomian banyak negara juga terganggu akibat ketidakpastian global. Perang tarif saat ini, yang melibatkan Amerika Serika (AS), Kanada, dan Meksiko, meningkatkan derajat ketidakpastian itu.

    Akibat perang tarif yang disulut Presiden Donald Trump, AS bersama Kanada dan Meksiko kini saling mencabik-cabik perekonomian mereka. Bahkan Uni Eropa pun sudah masuk ke perang dagang itu. Trump menyulut perang dagang itu karena ingin memperbaiki defisit anggaran AS.

    Selain diakibatkan oleh ketidakpastian global itu, kinerja perekonomian Indonesia yang sedang memburuk pun menuntut perbaikan tata kelola APBN. Kalau Trump menyulut perang tarif di Amerika Utara, Presiden Prabowo Subianto melakukan perbaikan tata kelola APBN dengan kebijakan efisiensi.

    Selain itu, dengan membentuk badan pengelola investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara), Presiden Prabowo bertekad memaksimalkan pemanfaatan sumber-sumber kekuatan dalam negeri untuk menguatkan kembali kinerja perekonomian nasional.

    Masyarakat dan juga investor di pasar uang pasti ingin tahu program dan rencana aksi Danantara Indonesia. Karena baru didirikan 24 Februari 2025, semua elemen masyarakat hendaknya bersabar menunggu. Diyakini bahwa program dan rencana aksi Danantara akan mampu menstimulus upaya penguatan kinerja perekonomian nasional.

    Sambil menunggu program Danantara, tak kalah pentingnya adalah kreasi kebijakan para menteri ekonomi untuk membangkitkan kembali kekuatan sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Sektor usaha berbasis kerakyatan ini berperan signifikan. Peran UMKM sebagai penyangga perekonomian nasional sudah terbukti. UMKM berkontribusi besar terhadap produk domestik bruto dan penyerapan tenaga kerja.

    Hingga awal 2020-an, total UMKM 64,2 juta unit usaha. Sebagian besar sudah dinyatakan bangkrut. Melalui Peraturan Pemerintah (PP) No.47/2024 tentang penghapusan piutang macet UMKM, Presiden Prabowo menghapus utang macet bagi lebih dari satu juta pelaku UMKM dengan total nilai Rp.14 triliun.

    Bersama realisasi program-program Danantara nantinya, upaya memulihkan kapasitas UMKM dipastikan mampu menjadi stimulus bagi penguatan kinerja perekonomian nasional.

    Bambang Soesatyo, Anggota DPR RI/Ketua MPR RI ke-15/Ketua DPR RI ke-20/Ketua Komisi III DPR RI ke-7/Dosen Tetap Pascasarjana Universitas Borobudur, Universitas Jayabaya dan Universitas Pertahanan (UNHAN).

    (ega/ega)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Ekonomi Jawa Barat Tetap Tangguh di Tengah Lesunya Ekonomi Nasional

    Ekonomi Jawa Barat Tetap Tangguh di Tengah Lesunya Ekonomi Nasional

    PIKIRAN RAKYAT – Plt Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Jawa Barat, Taukhid, memaparkan kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Jawa Barat dalam konferensi pers bertajuk “Kinerja APBN Mendorong Pertumbuhan dan Kesejahteraan Masyarakat Jawa Barat” pada Jumat 21 Maret 2025.

    Dia mengungkapkan bahwa di tengah tekanan global, ekonomi Jawa Barat menunjukkan daya tahan yang solid.

    Kinerja Makrofiskal 2025

    Taukhid menjelaskan bahwa awal triwulan 1-2025 dipenuhi tantangan eksternal, termasuk ketegangan geopolitik dan pelemahan berbagai mata uang global. Namun, Jawa Barat mampu bertahan dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,02 persen (yoy).

    “Ekonomi kita tetap tumbuh berkat kekuatan sektor Industri Pengolahan dan Konsumsi Rumah Tangga sebagai kontributor utama,” ujarnya.

    Selain itu, inflasi berhasil dikendalikan dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) Jawa Barat di Februari 2025 tercatat 105,95, mengalami deflasi 0,27 persen (yoy). Kabupaten Subang mengalami deflasi terdalam sebesar 1,04 persen, sedangkan Kota Sukabumi mengalami inflasi 0,78 persen.

    Neraca perdagangan Januari 2025 juga mencatat surplus USD 1,94 miliar, dengan ekspor mencapai USD 3,02 miliar dan impor USD 1,08 miliar. Namun, Nilai Tukar Petani (NTP) turun menjadi 113,53, sementara Nilai Tukar Nelayan (NTN) naik menjadi 110,61.

    “Kita harus pastikan surplus ini terus terjaga. Ekspor harus kita dorong, dan kita bantu sektor pertanian serta perikanan agar lebih produktif,” ucap Taukhid.

    Pendapatan Negara

    Hingga Februari 2025, total pendapatan Jawa Barat mencapai Rp21,60 triliun (13,32 persen dari target), terdiri dari:

    Penerimaan Perpajakan: Rp20,34 triliun (12,97 persen) Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP): Rp1,25 triliun (23,41 persen)

    Penerimaan Pajak mencapai Rp14,29 triliun (11,32 persen target), dengan PPN dan PPnBM sebagai penyumbang tertinggi tumbuh 10,24 persen (Rp675,2 miliar). Penerimaan dari sektor Industri Pengolahan tumbuh 10,44 persen, sedangkan sektor Perdagangan Besar dan Eceran mengalami kontraksi -3,88 persen.

    Penerimaan Bea dan Cukai mencapai Rp6,05 triliun (19,77 persen target), dengan Bea Masuk Rp89,36 miliar dan Cukai Rp5,96 triliun.

    “Peningkatan penerimaan pajak ini penting agar kita punya ruang lebih besar mendanai program prioritas rakyat,” tutur Taukhid.

    Belanja Negara: Efisiensi dan Prioritas

    Total Belanja Negara hingga Februari 2025 mencapai Rp18,10 triliun (15,46 persen pagu), terdiri dari:

    Belanja Pemerintah Pusat (BPP): Rp3,37 triliun Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD): Rp14,74 triliun

    Sesuai Inpres No.1/2025, belanja harus lebih efisien. Pemerintah menyisir anggaran non-prioritas seperti perjalanan dinas, seminar, dan acara seremonial. Efisiensi di Jawa Barat mencapai Rp7,49 triliun (K/L) dan Rp1,26 triliun (TKD).

    “Efisiensi ini bukan berarti kita potong hak rakyat. Belanja pegawai, layanan publik, dan bantuan sosial tetap aman,” kata Taukhid.

    Beberapa realisasi belanja yang sudah dicapai:

    Belanja Pegawai ASN/TNI/Polri tetap terbayar tepat waktu. Bantuan Sosial
    Rp16,23 miliar, termasuk KIP Kuliah, bantuan pendidikan dasar-menengah, serta asistensi penyandang disabilitas. Anggaran Pendidikan
    Rp0,13 triliun (0,43 persen), dialokasikan untuk 1.133 pesantren, BOS untuk 229.868 siswa madrasah, dan tunjangan 15.280 guru PAI Non PNS. Program Kesehatan
    Mendukung obat-obatan, renovasi 113 gedung layanan, serta pembinaan 5.844 fasilitas kesehatan. Ketahanan Pangan
    Subsidi pupuk untuk 1,55 juta petani, benih ikan tawar 11,35 juta ekor, serta sarana budidaya dan mesin pertanian. Program Makan Bergizi Gratis (MBG)
    Rp5,18 miliar, menjangkau 517.834 penerima, termasuk balita, ibu hamil, dan siswa di berbagai jenjang pendidikan. THR 2025
    Dibayarkan ke 249.562 ASN Pusat/TNI/Polri (Rp1,07 triliun) dan 549.169 pensiunan (Rp1,57 triliun). Dukungan UMKM
    Penyaluran KUR mencapai Rp4,86 triliun ke 90.727 debitur. APBN Tetap Jadi Penyangga Ekonomi

    Meski ada efisiensi anggaran, APBN tetap menjadi instrumen vital mendukung perekonomian Jawa Barat.

    “Kami pastikan belanja yang esensial tetap berjalan, terutama yang mendukung rakyat kecil dan ekonomi daerah,” ujar Taukhid.

    “APBN kita harus jadi instrumen yang adil dan bermanfaat bagi semua. Di tengah ketidakpastian global, kita harus tetap optimis dan kerja lebih keras untuk memastikan kesejahteraan masyarakat,” tuturnya menambahkan.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Jagoan Cikiwul Ditangkap, Polisi Minta Warga Bekasi Lapor jika Ada Aksi Premanisme Berkedok Ormas – Halaman all

    Jagoan Cikiwul Ditangkap, Polisi Minta Warga Bekasi Lapor jika Ada Aksi Premanisme Berkedok Ormas – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Jagoan Cikiwul, Bekasi bernama Suhada berhasil ditangkap pihak kepolisian di Sukabumi, Jawa Barat, Kamis (20/3/2025) malam.

    Kasat Reskrim Polres Bekasi Kota, Kompol Binsar Hatorangan, menyatakan pihaknya tidak mentoleransi aksi premanisme berkedok ormas.

    “Kami tidak mentolerir adanya aksi premanisme berkedok ormas atau LSM di wilkum Bekasi Kota,” ucapnya kepada wartawan, Jumat (21/3/2025).

    Jagoan Cikiwul itu, sempat viral setelah beraksi memalak sebuah pabrik diduga untuk meminta tunjangan hari raya (THR).

    Insiden tersebut, terjadi di sebuah pabrik di kawasan Cikiwul, Kota Bekasi, Jawa Barat.

    Saat ini, Jagoan Cikiwul Bekasi itu, sudah ditangkap. Ia tengah menjalani proses pemeriksaan di kantor polisi.

    Binsar lantas meminta kepada masyarakat untuk melapor apabila menemukan aksi premanisme berkedok ormas di wilayah Bekasi Kota.

    “Silakan masyarakat jika menemui aksi premanisme bisa menghubungi kantor kepolisian terdekat atau melaporkan ke call center 110,” ujarnya.

    Sebelumnya, sebuah video viral di media sosial memperlihatkan seorang pria berbadan gempal berdebat dengan seorang sekuriti sebuah pabrik di kawasan Cikiwul, Kota Bekasi.

    Dari video yang diunggah salah satu Instagram itu, satu orang wanita yang merekam video itu, terlihat sedang cekcok dengan sekuriti karena memaksa untuk bertemu pimpinan pabrik.

    Adapun dalam keterangan video disebutkan jika mereka membawa surat yang meminta uang kepada pihak pabrik diduga dalam rangka THR.

    Bahkan, dengan lagak sok jago, pria tersebut mengaku merupakan jagoan di daerah Cikiwul untuk membuat sang sekuriti takut.

    Di sana, pria itu, mengaku menjadi penguasa di daerah tersebut. 

    “Elu makan berak di sini, lu nggak ngehargain gue. Elu kalo pengen tau, gue jagoan yang megang Cikiwul nih, gue nih. Massa gue banyak di sini, kalau gue tutup jalan di depan, nggak bisa gerak,” kata pria tersebut.

    “Ya gimana kita kan sesuai prosedur juga, Pak,” jawab sekuriti. 

    “Gue mau ketemu pimpinan lu di sini, siapa bos lu? Gue nggak ada hubungan sama lu, kita sama perusahaan. Bos lu siapa, nggak mau kenal gue. Gue selama ini nggak pernah turun, yang turun ke sini anak buah gue, gue nggak pernah turun, gue pengen buktiin ternyata kayak gini semuanya nggak menghargai lingkungan,” lanjut pria itu.

    Pihak kepolisian yang sudah melihat video viral tersebut, langsung menindaklanjuti. Adapun aksi itu terjadi pada Senin (17/3/2025).

    Kanit reskrim Polsek Bantargebang, Iptu Ahmad, mengatakan pria tersebut datang ke perusahaan meminta dana untuk berbagi takjil. 

    Namun, dana tersebut belum dicairkan pihak perusahaan.

    “Duduk perkaranya dia ke situ memang dia ngajuin proposal dengan dasar tanggal 23 itu hari Minggu besok dia mau berbagi takjil. Dia di situ ngajuin proposal ke perusahaan itu. Tapi memang dari liatnya nggak ada,” kata Ahmad kepada wartawan, Kamis (20/3/2025). 

    Meski pihak pabrik belum membuat laporan, tetapi Ahmad menyebut, pihaknya tetap memburu pelaku.

    “Kita sudah cek TKP, kita datengin kita juga sudah ketemu. sudah kita arahkan untuk membuat LP, cuman sampai sekarang belum datang.”

    “Cuman posisinya dia (Bang Jago) nggak ada di rumah. Jadi lagi kita cari. Iya (diusut) dasarnya dia berbuat seperti itu apa, itu kan harus jelas. Kita cari di rumahnya nggak ada, kita lagi cari. Masih diselidiki, anggota opsnal masih di lapangan masih mencari,” ungkapnya.

    (Tribunnews.com/Deni/Abdi)

  • Industri Perhotelan Indonesia Terpukul, Pariwisata ASEAN Makin Unggul

    Industri Perhotelan Indonesia Terpukul, Pariwisata ASEAN Makin Unggul

    Jakarta, Beritasatu.com – Ketua Umum Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Hariyadi Sukamdani menilai industri perhotelan di Indonesia masih menghadapi tantangan dalam meningkatkan permintaan, terutama dari wisatawan mancanegara. Sayangnya, kebijakan pemerintah, seperti melalui efisiensi anggaran, justru melemahkan potensi pariwisata Indonesia.

    “Negara-negara ASEAN, seperti Thailand, Malaysia, Singapura, dan Vietnam telah lebih maju dalam menarik wisatawan asing. Sebagai perbandingan, Vietnam yang pada 2017 masih di bawah Indonesia, kini telah mampu menarik 17 juta wisatawan mancanegara per tahun, sementara Thailand mencapai 35,5 juta pada 2024,” ungkap Hariyadi dalam program “Corporate Insight” yang disiarkan Beritasatu beberapa waktu lalu.

    Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS) jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia pada 2024 sebesar 13,9 juta. Padahal, menurut Hariyadi, jumlah kamar hotel di Indonesia melebihi Thailand, yang seharusnya menjadi keunggulan kompetitif.

    “Kami berharap pemerintah segera memberikan prioritas lebih besar untuk mendukung pertumbuhan pariwisata nasional,” ungkapnya.

    Hariyadi juga menyoroti dari segi perpajakan, sektor industri perhotelan di Indonesia telah berkontribusi besar melalui pajak daerah. Namun, dana tersebut sering kali tidak dikembalikan dalam bentuk promosi atau perbaikan destinasi wisata. Hal ini membuat sektor pariwisata sulit berkembang.

    “Selain itu, kebijakan visa juga menjadi penghambat. Thailand telah memberikan bebas visa bagi 85 negara, sementara Indonesia masih terbatas pada negara ASEAN,” ungkapnya.

    “Pemerintah lebih fokus pada penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari visa, padahal manfaat ekonomi dari peningkatan jumlah wisatawan jauh lebih besar dibandingkan pendapatan dari visa itu sendiri,” tambah Hariyadi.

    Ia mencontohkan Turki yang memberikan berbagai insentif bagi wisatawan. Negara tersebut tidak mengandalkan pajak dari sektor pariwisata, melainkan menggunakannya untuk mendorong promosi dan infrastruktur pariwisata. Hasilnya, jumlah wisatawan ke Turki telah mencapai 55 juta orang pada 2024.

    Berdasarkan data BPS, tingkat okupansi hotel berbintang di Indonesia mencapai 52,57%, sedangkan hotel non-bintang hanya 26,59%. Meskipun jumlah unit hotel non-bintang lebih banyak, jumlah kamar di kedua kategori tersebut hampir seimbang, masing-masing sekitar 400.000 kamar.

    “Masyarakat lebih memilih hotel berbintang karena kenyamanan dan kebersihannya yang lebih terjamin. Namun, hotel non-bintang tetap memiliki potensi besar, terutama di desa wisata yang menawarkan pengalaman unik bagi wisatawan,” kata Hariyadi.

    Sebagai ketua umum Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI), Hariyadi mendorong pengembangan desa wisata sebagai keunggulan kompetitif Indonesia. Dengan jumlah desa wisata yang melimpah, Indonesia memiliki peluang besar untuk menarik lebih banyak wisatawan, sekaligus mengembangkan ekonomi daerah, termasuk dari industri perhotelan.

  • Buruh Ungkap Modus Perusahaan Tak Bayar THR

    Buruh Ungkap Modus Perusahaan Tak Bayar THR

    Jakarta –

    Partai Buruh dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mengungkap gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kerap terjadi menjelang Lebaran. Hal ini diyakini karena perusahaan menghindari pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR).

    Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menyebut biasanya setelah PHK jelang Lebaran, pekerja akan direkrut kembali. Menurutnya, saat ini terdapat gelombang PHK, dengan 60 ribu buruh kena PHK di 50 perusahaan.

    “Kami menemukan banyak modus perusahaan untuk menghindari pembayaran THR. Salah satunya adalah dengan memutus kontrak kerja buruh sebelum Lebaran, kemudian memanggil mereka kembali setelah masa Lebaran selesai. Ada juga perusahaan yang mengumumkan pailit atau bahkan kabur begitu saja,” ujar Said Iqbal, dalam keterangannya, dikutip Jumat (21/3/2025).

    Meski begitu, Said Iqbal mengatakan ada alasan lain yang menyebabkan terjadinya PHK yakni, efisiensi, hingga relokasi akibat persaingan industri.

    “Saat ini, ada dua lagi perusahaan Jepang di sektor elektronik juga tengah melakukan efisiensi, yang berujung pada PHK massal. Ini adalah dampak dari kebijakan impor yang tidak terkendali, seperti yang tertuang dalam Permendag No. 8/2023, yang memungkinkan impor truk dan dump truck secara ugal-ugalan,” ujar Said Iqbal.

    Dalam hal ini, Said Iqbal mendesak Menteri Ketenagakerjaan Yassierli untuk membentuk Satuan Tugas PHK, guna menyelesaikan permasalahan tersebut. Menurutnya, pemerintah jangan hanya fokus di Sritex, tetapi juga di perusahaan-perusahaan lain.

    Lebih lanjut, KSPI juga membuka Posko Pengaduan buruh PT Sritex yang tidak menerima pesangon maupun THR. Berdasarkan data KSPI, ada 30 buruh yang melaporkan tidak mendapatkan pesangon dan THR.

    “Jika Menteri mengatakan bahwa THR tersebut masih terutang, itu tidak benar. Tidak ada yang namanya THR terutang. Seharusnya ada dana talangan dari harta pribadi pemilik perusahaan untuk membayar hak buruh,” tegas Said Iqbal.

    Dia juga menegaskan bahwa THR bagi seluruh buruh, termasuk mereka yang telah mengalami PHK, harus dibayarkan paling lambat H-7 sebelum Lebaran. Selain persoalan PHK dan THR, KSPI juga mengecam praktik kriminalisasi terhadap aktivis serikat pekerja, terutama di PT Yamaha Musik Bekasi dan PT MSJ Brebes.

    “Kami meminta pemerintah, khususnya Menteri Ketenagakerjaan, untuk segera menginstruksikan Dirjen terkait guna menghentikan kriminalisasi terhadap Ketua dan Sekretaris Serikat Pekerja di PT Yamaha Musik Bekasi serta PT MSJ Brebes. Tidak boleh ada intimidasi terhadap serikat pekerja,” ujar Said Iqbal.

    Untuk menindaklanjuti persoalan ini, KSPI dan Partai Buruh akan mengadakan pertemuan dengan Menteri Ketenagakerjaan besok guna membahas langkah konkret dalam melindungi hak-hak buruh.

    (ada/ara)

  • Akhirnya PKH dan BPNT Cair Lagi Maret Ini, Ini Tanggalnya

    Akhirnya PKH dan BPNT Cair Lagi Maret Ini, Ini Tanggalnya

    JABAR EKSPRES – Pemerintah terus berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan menyalurkan bantuan sosial bagi keluarga yang membutuhkan. Dua program utama yang banyak ditunggu pencairannya adalah Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Lalu, kapan bantuan PKH dan BPNT 2025 ini akan cair? Bagaimana cara mengecek status penerima? Simak informasi lengkapnya berikut ini!

    Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) dijadwalkan cair pada Maret 2025. Sementara itu, BPNT sebesar Rp200.000 per bulan akan dicairkan untuk tiga bulan sekaligus, sehingga totalnya Rp600.000, dan dapat digunakan untuk membeli kebutuhan pangan pokok.

    Kini, masyarakat penerima manfaat tengah menanti pencairan tahap kedua (Tahap 2) tahun 2025. Pencairan PKH tahap pertama tahun 2025 mencakup bulan Januari, Februari, dan Maret, dengan nominal bantuan bervariasi sesuai kategori penerima.

    Bantuan ini disalurkan setiap tiga bulan sekali. Untuk tahap 2 tahun 2025, pencairan diperkirakan dimulai pada April hingga Juni 2025, tergantung pada proses verifikasi data di seluruh Indonesia.

    Baca juga : KJMU 2025 Kapan Dibuka? Ini Syarat dan Jadwalnya

    Pencairan PKH dan BPNT dilakukan oleh Kementerian Sosial dengan dua metode utama:

    Melalui Kartu Keluarga Sejahtera (KKS): Dana bantuan langsung dikreditkan ke rekening KKS Merah Putih.Melalui PT Pos Indonesia: Bagi penerima manfaat yang belum memiliki rekening bank, pencairan dilakukan melalui kantor pos terdekat.

    Namun, sebelum pencairan dilakukan, pemerintah akan melakukan proses verifikasi data penerima manfaat guna memastikan bantuan diterima oleh yang benar-benar berhak.

    Tahun 2025, pemerintah menggunakan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang menggantikan sistem lama DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial). Sistem baru ini mencakup data seluruh penduduk Indonesia, sehingga bantuan lebih tepat sasaran.

    Proses verifikasi penerima bantuan dilakukan melalui:

    Validasi data kependudukan, aset, dan penghasilan.Pengumpulan informasi kondisi ekonomi, kesehatan, dan riwayat sosial.Klasifikasi penerima berdasarkan kriteria kelayakan.

    Jika ditemukan kesalahan data, seperti NIK tidak aktif, inclusion error, atau exclusion error, maka bantuan dapat dialihkan kepada keluarga lain yang lebih membutuhkan.

    Untuk mengetahui apakah Anda termasuk penerima bantuan PKH dan BPNT 2025, lakukan pengecekan secara online melalui situs resmi Kemensos dengan langkah-langkah berikut:

  • Bank Jago cetak laba Rp129 miliar selama 2024, tumbuh 78 persen

    Bank Jago cetak laba Rp129 miliar selama 2024, tumbuh 78 persen

    Bank Jago berhasil melewati 2024 dengan pencapaian yang positif dengan mencatatkan pertumbuhan bisnis yang kuat

    Jakarta (ANTARA) – PT Bank Jago Tbk mencatatkan laba bersih setelah pajak (net profit after tax) selama tahun 2024 sebesar Rp129 miliar atau tumbuh 78 persen year on year (yoy) dibandingkan dengan perolehan laba 2023 yang sebesar Rp72 miliar.

    “Dinamika ekonomi dan politik, baik di dalam negeri maupun global, menjadikan tahun 2024 penuh tantangan. Namun Bank Jago berhasil melewati 2024 dengan pencapaian yang positif dengan mencatatkan pertumbuhan bisnis yang kuat,” kata Direktur Utama Bank Jago Arief Harris Tandjung dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

    Dari sisi penghimpunan dana, dana pihak ketiga (DPK) Bank Jago tercatat mencapai Rp18,8 triliun pada 2024 atau tumbuh 56 persen yoy dibandingkan dengan perolehan pada 2023 sebesar Rp12,1 triliun.

    Penyumbang terbesar DPK berasal dari giro dan tabungan (current account and savings account/CASA) sebesar Rp10 triliun atau 53 persen dari total DPK. Sedangkan sisanya, 47 persen dari total DPK merupakan simpanan nasabah dalam bentuk deposito atau sebesar Rp8,8 triliun.

    Kinerja positif pada penghimpunan DPK ini turut ditopang dari peningkatan pengguna aplikasi Jago di mana jumlah nasabah Bank Jago pada akhir 2024 mencapai 15,3 juta nasabah, termasuk 12,1 juta nasabah funding pengguna aplikasi Jago.

    Jumlah pengguna aplikasi Jago bertambah 4 juta nasabah atau tumbuh hampir 50 persen yoy jika dibandingkan dengan posisi akhir 2023 yang sebanyak 8,1 juta nasabah.

    Bank Jago terus menjalankan strategi melalui peningkatan kerja sama dengan mitra ekosistem, di antaranya ekosistem GoTo serta platform reksa dana online Bibit yang terhubung secara seamless dengan aplikasi Jago, untuk melakukan akuisisi nasabah baru.

    Dari sisi penyaluran kredit, Bank Jago juga mencatatkan pertumbuhan yang signifikan pada akhir 2024 dengan jumlah kredit mencapai Rp17,7 triliun atau meningkat 36 persen yoy dibandingkan dengan 2023 yang membukukan nilai Rp13 triliun.

    Melalui kolaborasi dengan mitra (partner) seperti ekosistem dan platform digital, perusahaan pembiayaan, serta lembaga keuangan lainnya, Bank Jago menyampaikan bahwa penyaluran kredit tetap berkualitas yang tercermin dari rasio kredit bermasalah atau non-performing loan (NPL) 0,2 persen.

    Pertumbuhan kredit yang berkualitas telah menumbuhkan aset Bank Jago menjadi Rp28,5 triliun, meningkat 34 persen yoy dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang sebesar Rp21,3 triliun.

    Rasio kecukupan modal atau capital adequacy ratio (CAR) tercatat mencapai 44,4 persen, menunjukkan kuatnya tingkat permodalan untuk mendukung ekspansi bisnis ke depan.

    Arief mengatakan bahwa pencapaian ini menunjukkan bahwa pertumbuhan Bank Jago selaras dengan fokus bisnis bank berbasis teknologi yang mengedepankan inovasi dan kolaborasi serta menjaga fundamental dan manajemen risiko yang baik.

    “Ini menjadi modal kuat Bank Jago untuk leap forward ke fase pertumbuhan berikutnya,” tutup Arief.

    Pewarta: Rizka Khaerunnisa
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

  • Siap-Siap Bansos KLJ, KAJ, KPDJ Tahap 1 Cair Sebelum Lebaran, Begini Cara Cairkan Dananya

    Siap-Siap Bansos KLJ, KAJ, KPDJ Tahap 1 Cair Sebelum Lebaran, Begini Cara Cairkan Dananya

    JABAR EKSPRES – Kabar gembira bagi warga DKI Jakarta, sebab Dinsos akan mencairkan bansos KLJ, KAJ, dan KPDJ tahap 1 sebelum lebaran.

    Pemerintah Provinsi DKI Jakarta siap mencairkan dana bantuan sosial (bansos) untuk para penerima Kartu Lansia Jakarta (KLJ), Kartu Anak Jakarta (KAJ), dan Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta (KPDJ) pada tahap pertama.

    Bansos ini akan dicairkan sebelum libur panjang Lebaran 1446 Hijriah/2025. Program ini bertujuan untuk mendukung kesejahteraan sosial masyarakat Jakarta, terutama bagi mereka yang membutuhkan bantuan.

    Jadwal Pencairan Bansos KLJ, KAJ, dan KPDJ

    Kepala Dinas Sosial (Dinsos) DKI Jakarta, Premi Lasari, mengungkapkan bahwa dana bantuan sosial ini akan dicairkan untuk tiga bulan pertama tahun 2025, yaitu untuk periode Januari, Februari, dan Maret.

    Pencairan dijadwalkan akan dilakukan sebelum libur Lebaran, sehingga para penerima dapat segera memanfaatkan bantuan ini untuk memenuhi kebutuhan mereka menjelang Lebaran.

    BACA JUGA: Kesempatan Terakhir! BI Buka Pendaftaran Penukaran Uang Baru Periode 4 Jadi 2 Tahap, Ini Tanggalnya

    BACA JUGA: Info Bansos KLJ, KAJ, dan KPDJ 2025 Dipastikan Cair Sebelum Lebaran, Ini Besaran yang Akan Diterima

    Jumlah Penerima dan Besaran Bantuan

    Pada tahun 2025, total penerima bantuan sosial ini sebanyak 219.252 orang, dengan rincian sebagai berikut:

    Kartu Lansia Jakarta (KLJ): 171.010 orang

    Kartu Anak Jakarta (KAJ): 27.352 orang

    Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta (KPDJ): 20.890 orang

    Setiap penerima akan menerima bantuan sebesar Rp300 ribu per bulan, yang akan dicairkan untuk tiga bulan sekaligus.

    Dengan demikian, total bantuan yang diterima oleh setiap penerima adalah Rp900 ribu.

    Meskipun besaran bantuan tahun ini lebih rendah dibandingkan tahun 2018 (yang sebesar Rp600 ribu per bulan), hal ini disebabkan oleh jumlah penerima yang lebih banyak pada tahun 2025.

    Dinas Sosial DKI Jakarta telah melakukan verifikasi lapangan untuk memastikan kelayakan para penerima bantuan sosial.

    Verifikasi ini dilakukan untuk mengecek kondisi penerima bantuan sebelumnya maupun calon penerima baru, agar bantuan dapat diterima oleh mereka yang benar-benar membutuhkan.

    BACA JUGA: Mau HP Baru saat Lebaran? Segini Perkiraan Harga iPhone 16 Series Lengkap dengan Spesifikasinya

  • Prabowo Resmikan Pengembangan KEK Industropolis Batang: Siap Ciptakan 8 Juta Lapangan Kerja Baru

    Prabowo Resmikan Pengembangan KEK Industropolis Batang: Siap Ciptakan 8 Juta Lapangan Kerja Baru

    JABAR EKSPRES – Presiden Prabowo Subianto, bersama Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo, meresmikan pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Industropolis Batang yang terletak di Jawa Tengah.

    Dalam kesempatan tersebut, Presiden Prabowo berharap bahwa KEK ini dapat memperkuat industrialisasi dan hilirisasi di Indonesia, serta berkontribusi pada penciptaan sekitar 8 juta lapangan pekerjaan baru dalam lima tahun mendatang.

    Proyek ini merupakan transformasi dari Kawasan Industri Terpadu (KIT) Batang yang sebelumnya diatur dalam Perpres Nomor 106 Tahun 2022, yang bertujuan untuk mempercepat investasi melalui pengembangan kawasan industri di Provinsi Jawa Tengah.

    Menteri PU, Dody Hanggodo, menegaskan bahwa pengembangan KEK Industropolis Batang adalah bagian dari komitmen pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

    Menurutnya, KEK ini tidak hanya akan memenuhi kebutuhan industri, tetapi juga memberikan dampak positif bagi masyarakat melalui peningkatan konektivitas, penyediaan lapangan pekerjaan, dan peningkatan daya saing regional.

    BACA JUGA: Sanrio Perkuat Perlindungan Kekayaan Intelektual di Kawasan Asia Tenggara Melalui Peluncuran Kampanye Lintas Negara

    “Proyek Strategis Nasional yang ditetapkan melalui Perpres 109/2020 dan Perpres 106/2022, pengembangan KEK Batang dirancang sebagai kawasan ramah investasi dengan harga kompetitif dan proses perizinan yang lebih mudah. Dengan lahan seluas ±4.000 hektare yang disiapkan di Kabupaten Batang, Provinsi Jawa Tengah, kawasan ini siap menjadi pusat pertumbuhan industri unggulan di Indonesia,” ujarnya.

    Sebagai bagian dari dukungan terhadap pengembangan kawasan ini, Kementerian Pekerjaan Umum mengalokasikan anggaran sebesar Rp3,85 triliun.

    Adapun sebagian besar dana tersebut digunakan untuk pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan sepanjang 50,2 km yang mencakup anggaran Rp1,82 triliun, pembangunan akses jetty senilai Rp194,1 miliar, dan pematangan lahan seluas 400 hektare dengan biaya Rp514,3 miliar.

    Semua proyek ini bertujuan untuk mendukung kelancaran dan efisiensi rantai pasok industri, sehingga meningkatkan daya tarik investasi di kawasan tersebut.

    Dalam hal pengelolaan sumber daya air, Kementerian PU melalui Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pemali Juana juga telah menyelesaikan pembangunan drainase utama (long storage) berkapasitas 105.000 m³ yang berfungsi untuk mengendalikan banjir di area seluas 450 hektare.