Perusahaan: Dana

  • 536 Aktivitas Ilegal Diblokir dalam 2 Bulan, Pinjol Paling Banyak

    536 Aktivitas Ilegal Diblokir dalam 2 Bulan, Pinjol Paling Banyak

    Jakarta

    Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan llegal (Satgas PASTI) telah memblokir 536 entitas ilegal pada periode Januari dan Februari 2025. Sebanyak 508 entitas merupakan pinjaman online ilegal di sejumlah situs dan aplikasi dan 28 konten penawaran pinjaman pribadi (pinpri) yang berpotensi merugikan masyarakat dan melanggar ketentuan penyebaran data pribadi.

    “Satgas PASTI telah melakukan pemblokiran 536 entitas ilegal dan berkoordinasi dengan aparat penegak hukum untuk menindaklanjutinya sesuai ketentuan yang berlaku,” kata Sekretariat Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan llegal Hudiyanto dalam keterangan tertulis, Jumat (21/3/2025).

    Selain memblokir entitas ilegal, Hudi mengatakan Satgas PASTI juga telah mengajukan pemblokiran terhadap 1.092 nomor kontak kepada Kementerian Komunikasi dan Digital RI.

    Pengajuan tersebut dilakukan lantaran Satgas PASTI menemukan nomor whatsapp pihak penagih (debt collector) yang telah melakukan ancaman, intimidasi maupun tindakan lain yang bertentangan dengan ketentuan.

    “Pemblokiran tersebut akan terus dilakukan berkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Digital RI untuk menekan ekosistem pinjaman online ilegal yang masih meresahkan masyarakat,” katanya.

    Sementara itu, dalam rangka meningkatkan upaya perlindungan konsumen dan masyarakat di sektor keuangan, saat ini telah beroperasi Indonesia Anti-Scam Centre/IASC (Pusat Penanganan Penipuan Transaksi Keuangan). Pembentukan IASC bertujuan untuk mempercepat koordinasi antar-pelaku jasa keuangan dalam penanganan laporan penipuan dengan melakukan penundaan.

    Sejak awal beroperasi 22 November 2024 s.d. 12 Maret 2025, IASC telah menerima 67.866 laporan. Total rekening terkait penipuan yang dilaporkan sebanyak 71.893, di mana dari jumlah rekening tersebut sejumlah 31.398 di antaranya telah dilakukan pemblokiran. Sementara itu, total kerugian dana yang dilaporkan korban sebesar Rp1,2 triliun dengan dana yang telah diblokir sebesar Rp129,1 miliar.

    Sementara itu, sejak 2017 hingga 13 Maret 2025, Satgas PASTI telah menghentikan 12.721 entitas keuangan ilegal yang terdiri dari 1.737 entitas investasi ilegal, 10.733 entitas pinjaman online ilegal/pinpri, dan 251 entitas gadai ilegal.

    Bagi masyarakat yang ingin melakukan kegiatan aktivitas keuangan digital, perlu kembali mengecek layanan keuangan tersebut telah dinyatakan ilegal atau tidaknya oleh OJK dengan mengunjungi https://ojk.go.id/waspada-investasi/id/alert-portal/Pages/default.aspx

    (fdl/fdl)

  • Siap-Siap, Besok War Daftar Penukaran Uang Bank Indonesia Khusus Jawa

    Siap-Siap, Besok War Daftar Penukaran Uang Bank Indonesia Khusus Jawa

    Bisnis.com, JAKARTA — Bank Indonesia pada akhirnya membagi jadwal pendaftaran penukaran uang layak edar untuk kebutuhan lebaran 2025 atau Idulfitri 1446 H agar tidak tidak lagi terjadi eror.

    Dalam rangka meningkatkan kemudahan dan kenyamanan masyarakat dalam mengakses Aplikasi PINTAR (Penukaran dan Tarik Uang Rupiah), akan dilakukan penyesuaian untuk pemesanan layanan penukaran periode keempat alias periode terakhir.

    Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Doni P. Joewono menyampaikan bahwa bank sentral memberlakukan aplikasi tersebut agar penukaran dilakukan lebih tertib dan minim antrean.

    “Supaya trafiknya itu tidak numpuk, biasanya [eror] terjadi Sabtu dan Minggu. Minggu keempat hari Sabtu [23/3/2025] itu hanya untuk Jawa saja. Supaya tidak rebutan,” ujarnya dikutip pada Jumat (21/3/2025).

    Secara perinci, pada penukaran termin IV, Bank Indonesia menyediakan kuota sebanyak 254.800 akan terbagi menjadi 2 (dua) tahap.

    Pembagian itu ditujukan agar masyarakat lebih nyaman menukarkan uang menjelang lebaran 2025.

    Berikut dua tahap daftar penukaran uang di aplikasi PINTAR BI:

    Tahap pertama: Sabtu, 22 Maret 2025 pukul 09.00—18.00 WIB.
    Khusus untuk 1.505 titik lokasi penukaran wilayah Pulau Jawa.
    Tahap kedua: Minggu, 23 Maret 2025 mulai pukul 09.00 WIB.
    Untuk 1.043 titik lokasi penukaran di wilayah luar Pulau Jawa.

    Adapun per 17 Maret 2025, realisasi penukaran uang telah mencapai Rp67,1 triliun atau 37% dari total uang yang telah disediakan senilai Rp180,9 triliun.

    Sebagai alternatif pembayaran dalam momen Ramadan dan Idulfitri, Bank Indonesia juga mengajak masyarakat untuk memanfaatkan transaksi pembayaran digital melalui mobile dan internet banking yang cepat, mudah, murah, aman dan handal.

    Masyarakat dapat memanfaatkan transfer dana menggunakan BI Fast yang saat ini telah menyediakan fitur layanan transfer secara kolektif (bulk transfer), pembayaran atas dasar permintaan (request for payment), dan transfer debit secara langsung (direct debit).

    Selain itu, masyarakat dapat memanfaatkan QRIS untuk transaksi tarik tunai, transfer, dan setor tunai. 

    Berikut Cara Daftar Penukaran Uang di PINTAR BI:

    Registrasi online melalui situs resmi https://pintar.bi.go.id
    Pada menu, klik bagian Penukaran Uang Rupiah Melalui Kas Keliling
    Pilih provinsi lokasi tempat tukar uang rupiah baru
    Pilih lokasi lebih spesifik dan waktu penukaran ke kas keliling
    Isi data diri yang meliputi NIK KTP, nama lengkap, nomor telepon, hingga email
    Masukkan jumlah lembar uang rupiah yang akan ditukar sesuai ketentuan, maksimal Rp4,3 juta per orang dengan maksimal nominal pecahan:

    Rp1.000: 100 lembar (total Rp100.000)
    Rp2.000: 100 lembar (total Rp200.000)
    Rp5.000: 200 lembar (total Rp1 juta)
    Rp10.000: 100 lembar (total Rp1 juta)
    Rp20.000: 25 lembar (total Rp500.000)
    Rp50.000: 30 lembar (total Rp1,5 juta)

    Simpan bukti pemesanan layanan dan pendaftaran yang mencakup informasi kode pemesanan, nama penukar, lokasi penukaran, waktu penukaran, hingga jumlah uang yang akan ditukar.
    Pada hari H penukaran, bawa KTP asli dan bukti pemesanan saat datang ke lokasi kas keliling yang telah dipilih.

  • Tabel Pinjaman KUR Mandiri 2025 Plafon Lengkap hingga Rp500 Juta, Cicilan Mulai Rp300 Ribu

    Tabel Pinjaman KUR Mandiri 2025 Plafon Lengkap hingga Rp500 Juta, Cicilan Mulai Rp300 Ribu

    PIKIRAN RAKYAT – Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mandiri 2025 hadir sebagai solusi pembiayaan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang membutuhkan tambahan modal kerja atau investasi.

    Program ini menawarkan plafon pinjaman hingga Rp500 juta dengan suku bunga rendah dan persyaratan yang lebih mudah dijangkau.

    Jenis KUR Mandiri 2025

    KUR Super Mikro

    Plafon pinjaman: hingga Rp10 juta Suku bunga: 3% per tahun Jangka waktu: maksimal 3 tahun untuk modal kerja dan 5 tahun untuk investasi

    KUR Mikro

    Plafon pinjaman: > Rp10 juta hingga Rp100 juta Suku bunga: 6% – 9% per tahun Jangka waktu: maksimal 3 tahun untuk modal kerja dan 5 tahun untuk investasi

    KUR Kecil

    Plafon pinjaman: > Rp100 juta hingga Rp500 juta Suku bunga: 6% – 9% per tahun Jangka waktu: maksimal 4 tahun untuk modal kerja dan 5 tahun untuk investasi

    KUR Penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI)

    Plafon pinjaman: hingga Rp100 juta Suku bunga: 6% per tahun Jangka waktu: maksimal 4 tahun

    KUR Khusus

    Plafon pinjaman: hingga Rp500 juta Suku bunga: 6% per tahun Jangka waktu: sesuai ketentuan Bank Mandiri Angsuran KUR Mandiri 2025

    Berikut rincian angsuran KUR Mandiri 2025 berdasarkan plafon dan jangka waktu pinjaman:

    Plafon Rp10 juta

    12 bulan: Rp860.664 24 bulan: Rp443.206 36 bulan: Rp304.219

    Plafon Rp25 juta

    12 bulan: Rp2.151.661 24 bulan: Rp1.108.015 36 bulan: Rp760.548

    Plafon Rp50 juta

    12 bulan: Rp4.303.321 24 bulan: Rp2.216.031 36 bulan: Rp1.521.097

    Plafon Rp100 juta

    12 bulan: Rp8.606.643 24 bulan: Rp4.432.061 36 bulan: Rp3.042.194

    Plafon Rp200 juta

    12 bulan: Rp17.213.286 24 bulan: Rp8.864.122 36 bulan: Rp6.084.387 48 bulan: Rp4.697.006 60 bulan: Rp3.866.560

    Plafon Rp500 juta

    12 bulan: Rp43.033.215 24 bulan: Rp22.160.305 36 bulan: Rp15.210.969 48 bulan: Rp11.742.515 60 bulan: Rp9.666.401 Syarat Pengajuan KUR Mandiri 2025 Warga Negara Indonesia (WNI) Usia minimal 21 tahun atau sudah menikah Tidak memiliki pinjaman lain di bank, kecuali kredit konsumtif seperti KPR, KKB, atau kartu kredit Usaha telah berjalan minimal 6 bulan Memiliki usaha produktif dan layak Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kartu Keluarga (KK) Nomor Induk Berusaha (NIB) atau Surat Keterangan Usaha (SKU) dari kelurahan atau RT/RW NPWP untuk pinjaman di atas Rp50 juta Cara Mengajukan KUR Mandiri 2025 Datang ke kantor cabang Bank Mandiri terdekat dengan membawa dokumen persyaratan. Isi formulir pengajuan KUR yang disediakan oleh petugas bank. Petugas akan memverifikasi data dan melakukan survei usaha. Jika pengajuan disetujui, pemohon akan diminta menandatangani perjanjian kredit. Dana pinjaman akan dicairkan sesuai ketentuan yang berlaku.

    KUR Mandiri 2025 menjadi pilihan tepat bagi pelaku usaha yang ingin mengembangkan bisnis dengan pembiayaan ringan dan persyaratan mudah. Informasi lebih lanjut bisa didapatkan dengan menghubungi customer service Bank Mandiri di 14000 atau mendatangi kantor cabang terdekat.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • LPDB dan Pemkot Kota Kendari Siap Kolaborasi Kembangkan Koperasi dan UMKM

    LPDB dan Pemkot Kota Kendari Siap Kolaborasi Kembangkan Koperasi dan UMKM

    Kendari, Beritasatu.com – Kolaborasi pengembangan sektor koperasi dan UMKM terus ditingkatkan oleh pemerintah, bukan hanya akses permodalan, tetapi juga peningkatan kapasitas usaha mulai dari sisi manajemen keuangan, hingga daya saing pelaku usaha kecil termasuk kolaborasi dengan pemerintah daerah.

    Seperti Walikota Kendari Siska Karina Imran yang melakukan audiensi dengan Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) yang diterima langsung oleh Direktur Utama LPDB Supomo dan didampingi oleh Direktur Bisnis LPDB Krisdianto di Kantor LPDB, Jakarta, Jum’at (21/3/2025).

    Walikota Kendari Siska Karina Imran mengatakan, pengembangan sektor produktif di Wilayah Kendari perlu kolaborasi dengan berbagai pihak termasuk dengan LPDB untuk mengembangkan potensi sektor koperasi dan UMKM.

    Menurutnya, Pemerintah Kota Kendari telah memiliki program bantuan pinjaman atau pembiayaan bagi pelaku UMKM dengan tanpa jaminan dan bebas bunga.

    Namun demikian pihaknya ingin mengembangkan lebih lanjut sektor UMKM dengan berkolaborasi bersama LPDB agar program yang dijalankan semakin bermanfaat bagi masyarakat.

    “Jadi pemerintah Kota Kendari, Alhamdulillah pagi hari ini tadi sampai menjelang siang kami diterima oleh Direktur Utama LPDB, Pak Supomo. Dan Alhamdulillah kami sudah berkomunikasi dan siap untuk berkolaborasi
    untuk mengembangkan para pengusaha UMKM kita. Jadi memang kami butuh support dari LPDB ini untuk bagaimana
    bisa mewujudkan cita-cita kami pemerintah kota,” ungkap Siska.

    Adapun pontensi ekonomi di wilayah Kota Kendari masih cukup banyak mulai dari sektor perikanan, hortikultura, kuliner, dan juga pariwisata.

    Sementara itu, Direktur Utama LPDB Supomo menjelaskan, kolaborasi dengan Pemerintah Kota Kendari untuk pelaku UMKM dan Koperasi siap ditindaklanjuti lebih intensif.

    Supomo menerangkan, LPDB sebagai lembaga pemerintah yang fokus pada penyaluran dana bergulir kepada koperasi-koperasi di Indonesia ini sangat terbuka untuk kolaborasi program pengembangan koperasi dan UMKM.

    “Ternyata program dari Bu Walikota Kendari bisa kita jahitkan, kita kolaborasikan dengan program LPDB untuk mengangkat para UMKM yang ada di daerah. Sedangkan LPDB nanti bisa mengangkat sektor koperasinya,” kata Supomo.

    Adapun, lanjut Supomo, kolaborasi ini akan mendorong para pelaku UMKM untuk bergabung kepada koperasi dan koperasi tersebut menjadi wadah bagi para UMKM yang kedepannya bisa mendapatkan penyaluran dana bergulir.

    “Jadi kooperasi nanti akan mewadahi para UMKM itu. Jadi ada beberapa yang akan kita
    indah lanjuti supaya kolaborasi ini. Dan ini memang sangat tidak mungkin kalau kita tidak melakukan kolaborasi dan sinergi,” tambah Supomo.

    Menurutnya dengan kolaborasi program antara LPDB dengan pemerintah kota, maka program yang dijalankan bisa semakin baik dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

    “Karena LPDB adanya di Jakarta. Tapi kalau ini bisa kita sinergikan, Insya Allah program pemerintah bisa berjalan, karena tujuan akhirnya mengangkat perekonomian dengan koperasi dan UMKM,” jelas Supomo.

  • Pemkot Pekalongan kebut perbaikan jalan berlubang cegah kemacetan

    Pemkot Pekalongan kebut perbaikan jalan berlubang cegah kemacetan

    Akan tetapi, secara umum kondisi jalan-jalan berlubang yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota, semuanya sudah ditambal dan siap dilalui arus mudik Lebaran 2025

    Pekalongan (ANTARA) – Pemerintah Kota Pekalongan, Jawa Tengah, sebagian besar telah menyelesaikan beberapa jalan berlubang dengan sistem penambalan sebagai upaya mendukung kelancaran arus mudik dan balik Lebaran 2025.

    Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Pekalongan Bambang Sugiarto di Pekalongan, Jumat, mengatakan bahwa hujan deras yang sempat mengguyur daerah selama beberapa hari terakhir ini masih menyisakan satu jalan berlubang di ruas Jalan Pattimura.

    “Akan tetapi, secara umum kondisi jalan-jalan berlubang yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota, semuanya sudah ditambal dan siap dilalui arus mudik Lebaran 2025,” katanya.

    Ia menargetkan perbaikan ruas jalan kota yang rusak dan berlubang bisa rampung sebelum Lebaran 2025 agar pemudik bisa merasa nyaman dan aman berkendara.

    Beberapa ruas jalan yang sudah diperbaiki di antaranya Jalan Imam Bonjol, Jalan Hayam Wuruk, dan beberapa ruas jalan lainnya yang mengalami kerusakan ringan, sedang, dan hingga berat.

    Bambang Sugiarto menyebutkan pihaknya sudah menyiapkan anggaran untuk perbaikan jalan kota sebesar Rp3,3 miliar yang diambil dari rasionalisasi dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) karena anggaran dari Pemerintah pusat batal direalisasikan.

    Meski terjadi efisiensi anggaran, kata di, pihaknya berupaya perbaikan jalan berlubang bisa secepatnya diselesaikan total.

    “Semoga kegiatan perbaikan jalan rusak bisa kami kebut agar dapat menjamin kelancaran dan kenyamanan masyarakat yang akan melakukan perjalanan mudik maupun arus balik Lebaran,” katanya.

    Pewarta: Kutnadi
    Editor: Ahmad Buchori
    Copyright © ANTARA 2025

  • Bukalapak Vs Harmas: Sidang PKPU Bahas Bukti Kewajiban Pengembalian Dana

    Bukalapak Vs Harmas: Sidang PKPU Bahas Bukti Kewajiban Pengembalian Dana

    Jakarta (beritajatim.com) – Pengadilan Niaga Jakarta kembali menggelar sidang lanjutan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang diajukan oleh PT Bukalapak.com, Tbk (BUKA) terhadap PT Harmas Jalesveva (Harmas) pada Senin, 17 Maret 2025. Agenda persidangan kali ini berfokus pada penyerahan alat bukti dari pihak Harmas.

    Dalam sidang tersebut, BUKA menyoroti bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh Harmas tidak cukup kuat untuk membantah fakta bahwa perusahaan tersebut masih memiliki kewajiban pengembalian dana deposit terkait perjanjian sewa-menyewa ruang perkantoran di gedung One Belpark yang belum diselesaikan.

    Beberapa poin utama yang menjadi perhatian dalam persidangan ini antara lain:

    Pertama, dalam daftar alat bukti yang diajukan, Harmas berupaya menunjukkan bahwa mereka telah memenuhi ketentuan dalam Letter of Intent (LoI) yang disepakati pada Desember 2017. Namun, berdasarkan bukti yang telah diserahkan oleh BUKA dalam persidangan sebelumnya, justru sebaliknya—Harmas gagal memenuhi kewajibannya untuk menyediakan ruang perkantoran sesuai perjanjian pada periode Maret hingga Juni 2018.

    Kedua, Harmas kembali mengklaim bahwa tindakan BUKA membatalkan LoI secara sepihak merupakan perbuatan melawan hukum. Namun, BUKA menegaskan bahwa berdasarkan Butir 39 LoI, penyewa (BUKA) memiliki hak untuk mengakhiri perjanjian jika pihak pemberi sewa (Harmas) gagal memenuhi kewajibannya. Dengan demikian, keputusan BUKA bukan merupakan pembatalan sepihak, melainkan pengakhiran yang sah secara hukum.

    Ketiga, Harmas mencoba membangun argumen bahwa BUKA memiliki tunggakan utang sebesar Rp 107,4 miliar, dengan merujuk pada sejumlah putusan pengadilan. Berkaitan dengan hal ini, Pengadilan Niaga Jakarta Pusat telah menolak permohonan PKPU sehubungan dengan tunggakan utang yang diajukan oleh Harmas terhadap BUKA. Oleh karena itu, kesimpulan yang disampaikan oleh Harmas terkait adanya utang ini dianggap prematur dan tidak memiliki landasan hukum yang kuat.

    Sebaliknya, berdasarkan bukti yang telah diajukan oleh BUKA, justru Harmas masih memiliki kewajiban kepada BUKA, terutama terkait pengembalian uang deposit sebesar Rp 6,4 miliar yang hingga kini belum diselesaikan. Kewajiban ini muncul akibat kegagalan Harmas dalam menyelesaikan pembangunan ruang perkantoran sesuai dengan kesepakatan awal.

    Menanggapi jalannya persidangan, Kurnia Ramadhana, Anggota Komite Eksekutif BUKA, menegaskan bahwa BUKA akan terus memperjuangkan hak-haknya melalui proses hukum yang berlaku.

    “Kami telah menghadirkan bukti-bukti yang jelas dan kuat untuk menunjukkan bahwa Harmas memiliki kewajiban yang belum dipenuhi kepada BUKA. Kami berharap majelis hakim dapat mempertimbangkan fakta-fakta yang telah disampaikan dan mengabulkan permohonan PKPU ini. Kepastian hukum dalam bisnis sangat penting, dan kami akan terus memperjuangkan hak-hak kami untuk memastikan bahwa seluruh kewajiban yang disepakati dalam kontrak dapat ditegakkan,” ujar Kurnia.

    BUKA tetap berkomitmen untuk menegakkan prinsip transparansi dan keadilan dalam setiap proses bisnisnya. Dengan adanya sidang lanjutan ini, perusahaan berharap majelis hakim dapat mengambil keputusan yang objektif dan memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat. [beq]

  • Pasca IPO, Fore Coffee bidik buka 140 outlet baru hingga 2026

    Pasca IPO, Fore Coffee bidik buka 140 outlet baru hingga 2026

    Kita kan belum masuk ke Kota Ambon, mungkin tahun ini kita akan mulai masuk ke Ambon. Dan juga ada pengembangan di Aceh dan juga di kota-kota lain yang belum ada,

    Jakarta (ANTARA) – PT Fore Kopi Indonesia Tbk (FORE) atau Fore Coffee menargetkan akan membuka sebanyak 140 outlet baru sampai periode tahun 2026, dengan target sebanyak 72 outlet baru pada tahun 2025.

    Rencana ekspansi itu akan didukung oleh dana hasil Initial Public Offering (IPO) perseroan, yang ditargetkan mencapai Rp379,8 miliar.

    “Kami menargetkan segmen pasar yang mengutamakan pengalaman menikmati kopi dalam suasana modern dan nyaman. Fore Coffee berencana mengoperasikan hingga 600 outlet kopi secara bertahap, dalam empat tahun ke depan,” ujar CEO Fore Coffee Vico Lomar dalam Press Conference Investor Gathering di Jakarta, Jumat.

    Vico menjelaskan, berbagai target outlet baru itu, merupakan gabungan dari outlet rumah toko (ruko) di pinggir jalan, outlet di pusat perbelanjaan (mall), outlet di transportation hall seperti di stasiun kereta api, bandara dan sebagainya.

    Ia melanjutkan, ekspansi pembukaan outlet baru itu akan dilakukan di berbagai kota, mulai dari kota tier satu, kota tier dua, hingga kota tier tiga.

    “Kita kan belum masuk ke Kota Ambon, mungkin tahun ini kita akan mulai masuk ke Ambon. Dan juga ada pengembangan di Aceh dan juga di kota-kota lain yang belum ada,” ujar Vico.

    Untuk dapat membuka satu outlet baru, Ia mengungkapkan membutuhkan biaya sekitar Rp1,3 sampai Rp2 miliar per outlet, tergantung kecil atau besarnya kapasitas.

    Dari sejumlah target outlet baru itu, Ia menyebut untuk outlet premium (flagship) hanya ditargetkan sekitar 10 persen, dan sisanya sebanyak 80 persen merupakan outlet medium.

    Fore Coffee akan segera menggelar Penawaran Umum Perdana Saham atau IPO di Bursa Efek Indonesia (BEI), dengan menawarkan sebanyak 1,88 miliar lembar saham atau setara 21,08 persen dari total modal yang ditempatkan dan disetor penuh.

    Dalam masa penawaran awal (book building) pada 19 Maret sampai 21 Maret 2025, perseroan menetapkan harga senilai Rp160- Rp202 per saham, sehingga nanti diperkirakan akan mendapatkan dana segar senilai Rp379,8 miliar.

    Kemudian, masa penawaran umum akan dilakukan pada 26 Maret sampai 9 April 2025, dan rencananya akan resmi melantai di BEI pada 11 April 2025.

    Perseroan akan mengalokasikan dana hasil IPO sebesar 76 persen untuk memperluas jaringan outlet di seluruh Indonesia, yang bertujuan memperkuat posisi Fore Coffee sebagai pemimpin pasar kopi premium di Indonesia.

    Pewarta: Muhammad Heriyanto
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

  • 5 Fakta Viral Pemdes Wunut Klaten Bagi-bagi THR ke Warga, Hampir Rp600 Juta, Ini Cerita Penerima – Halaman all

    5 Fakta Viral Pemdes Wunut Klaten Bagi-bagi THR ke Warga, Hampir Rp600 Juta, Ini Cerita Penerima – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Fakta-fakta pemerintah desa (Pemdes) Wunut, Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, membagikan uang tunjangan hari raya (THR) kepada warganya.

    Ribuan warga di Desa Wunut mendapatkan tunjangan hari raya (THR) dari Pemdes pada Selasa (18/3/2025).

    THR ini diberikan ke masyarakat menjelang hari raya Idul Fitri 1446 H di Gedung Serbaguna Desa Wunut.

    Kepala Desa Wunut, Iwan Sulistyo Setyawan pun mengonfirmasi hal tersebut. 

    “Kita memberikan THR, untuk 2.289 jiwa,” katanya, Rabu (19/3/2025), dilansir TribunSolo.com. 

    5 Fakta Viral Pemdes Wunut Klaten Bagi-bagi THR ke Warga

    1. Satu Orang Dapat Rp200 Ribu

    Dalam penyalurannya, Desa Wunut ini membagikan THR kepada warga yang totalnya hampir Rp600 Juta.

    Untuk satu orangnya, mendapat THR dengan nominal Rp200 ribu.

    “Sehingga jumlahnya Rp457.800.000,” jelas Iwan Sulistyo Setyawan.

    Jumlah penerima THR diketahui meningkat dibanding tahun sebelumnya. 

    Pada 2023, THR hanya diberikan kepada 744 orang. 

    2. Anggaran THR dari Pendapat Desa

    Pemerintah Desa (Pemdes) Wunut mengalokasikan anggaran mencapai Rp457,8 juta untuk warganya.

    Menariknya, anggaran tersebut bukan berasal dari dana bantuan pemerintah pusat atau pun daerah. 

    Kepala Desa Wunut menjelaskan, dana THR berasal dari pendapatan desa. Khususnya dari hasil pengelolaan Umbul Pelem, destinasi wisata air yang dikelola desa.

    “Untuk jumlah yang kita bagikan kepada semua warga Desa Wunut yang sudah masuk KK sekalipun itu masih bayi itu sejumlah 2.289 jiwa. Untuk per orangnya Rp200.000,” ucapnya, Selasa (18/3/2025).

    Iwan pun mengatakan, tujuan membagikan THR untuk memberikan hasil pengelolaan Bumdes di bidang pariwisata.

    “Kita pengen warga kita bahagia di saat lebaran, walaupun mungkin pemberian kita satu orang baru Rp200 ribu. Tapi, semoga ini bermanfaat bagi warga kita,” terangnya. 

    Saat ini, Desa Wunut memiliki satu obyek wisata air Umbul Pelem, di mana pengelolaannya dilakukan oleh Bumdes Sumber Kamulyan.

    3. Program Bagi-bagi THR Sudah Berlangsung sejak 2023

    Lebih lanjut, Iwan Sulistyo Setyawan mengatakan pembagian THR telah berlangsung sejak 2023 dan terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

    “Alhamdulillah tiap tahun naik untuk nominalnya. Kalau (tahun) kemarin per KK, tahun ini sudah per orang,” ungkap Iwan.

    4. Warga Cukup Bawa KK 

    Dalam skema pembagian THR ini, semua warga Desa Wunut yang terdaftar dalam KK berhak menerima bantuan.

    “Konsepnya kita memberikan bantuan langsung seperti pemerintah pusat. Hanya saja, kita tidak tebang pilih, semua kita berikan sama,” imbuhnya.

    Warga hanya perlu membawa kartu keluarga sebagai syarat utama.

    “Syaratnya bawa KK saja,” tutup Iwan.

    Berdasarkan pantauan Tribun Solo saat pembagian THR pada Selasa, para warga mulai datang ke kantor Desa mulai pukul 09.30 WIB.

    5. Cerita Warga Dapat THR

    Tangis haru sempat menyelimuti seorang wanita yang menjadi penerima terbanyak tunjangan hari raya (THR) dari pemerintah Desa Wunut. 

    Seperti ibu bernama Sunipah (30), yang bekerja sehari-hari bekerja sebagai badut jalanan.

    Ibu dari tujuh anak ini merasa senang dirinya mendapat THR langsung uang tunai.

    “Ya senang. Buat beli baju lebaran anak,” ucapnya setelah menerima THR di Gedung Serbaguna Desa Wunut, Selasa.

    Diketahui, Sunipah menerima uang tunai sebesar Rp1.600.000.

    Pemberian THR terbanyak ini sesuai jumlah jiwa dalam kartu keluarga yang tertera.

    Melalui kebijakan ini, Desa Wunut menjadi contoh bagaimana pengelolaan potensi wisata desa dapat berdampak langsung pada kesejahteraan warganya. Terutama, saat momen Lebaran ini. 

    Sebagai informasi, Umbul Pelem merupakan obyek wisata air yang berlokasi tidak jauh dari Umbul Ponggok, yaitu di Jalan Tegalgondo-Janti, Dukuh Wunut, Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. 

    Dikutip dari Instagram resminya, Umbul Pelem Waterpark dibuka untuk umum setiap hari, atau dari hari Senin hingga Minggu.

    Jam buka Umbul Pelem Waterpark pada hari operasional yaitu mulai pukul 05.00-16.00 WIB. 

    Adapun untuk harga tiket masuk Umbul Pelem Waterpark, mulai dari Rp8.000 per orang pada hari biasa dan Rp10.000 per orang untuk weekend. 

    Umbul Pelem Water Park dibangun secara bertahap sejak 2016 menggunakan dana desa sebesar Rp2,4 miliar.

    Dikutip dari Kompas.com, hingga saat ini, objek wisata Umbul Pelem telah menghasilkan pendapatan hingga Rp26 miliar, yang sebagian besar digunakan untuk kesejahteraan warga Desa Wunut.

    Sebagian artikel ini telah tayang di TribunSolo.com dengan judul Pemdes Wunut Klaten Beri THR ke Warganya Total Rp457 Juta, Per Orang Dapat Rp200 Ribu

    (Tribunnews.com/Suci Bangun DS, TribunSolo.com/Zharfan Muhana, Kompas.com/Labib Zamani)

  • Siap IPO, FORE Tawarkan Harga Saham Rp 160-202 Per Lembar

    Siap IPO, FORE Tawarkan Harga Saham Rp 160-202 Per Lembar

    Jakarta, Beritasatu.com – PT Fore Kopi Indonesia Tbk (FORE) mengungkap rencapa pencatatan perdana saham atau initial public offering (IPO) di Bursa Efek Indonesia (BEI).

    Mengutip Keterbukaan Informasi BEI pada Jumat (22/3/2025), FORE siap melakukan IPO dengan melepas 1.880.000.000 saham biasa dari portepel Perseroan, yang mewakili 21,08% dari modal ditempatkan dan disetor dengan nilai nominal Rp 70 per saham.

    Harga saham yang ditawarkan kepada masyarakat berkisar antara Rp 160 hingga Rp 202 per lembar. Sementara itu, jumlah seluruh nilai Penawaran Umum Perdana Saham diperkirakan mencapai Rp 379.760.000.000.

    FORE menunjuk PT Mandiri Sekuritas dan PT Henan Putihrai Sekuritas sebagai penjamin pelaksana emisi efek untuk memuluskan aksi korporasi ini.

    Direktur Utama PT Mandiri Sekuritas Oki Ramadhana menjelaskan, range harga saham dalam penawaran umum ini adalah Rp 160-Rp 202. 

    Dalam kesempatan yang sama, Oki juga menambahkan bahwa pelaksanaan IPO ini merupakan peristiwa bersejarah bagi salah satu brand lokal Indonesia, yakni FORE.

    Ia menekankan bahwa FORE telah berhasil membawa nama bangsa bersinar dalam persaingan merek dagang, khususnya di industri coffee roastery.

    Di tengah gejolak pasar modal, Oki tetap optimistis terhadap pergerakan bursa saham lokal, didukung oleh kinerja terbaik dari emiten-emiten berkualitas.

    Seluruh dana yang diperoleh dari hasil IPO, setelah dikurangi biaya emisi, sekitar 76% akan digunakan oleh Perseroan untuk membuka sekitar 140 outlet baru yang saat ini belum memperoleh izin.

    Komposisi penggunaan dana tersebut mencakup outlet Flagship, outlet Medium, dan outlet Satellite. Dana ini mencakup, tetapi tidak terbatas pada biaya renovasi, pengadaan peralatan dan perlengkapan outlet di wilayah Jabodetabek serta wilayah lain di Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Bali.

    Penggunaan dana tersebut direncanakan dilakukan secara bertahap dari tahun 2025 hingga 2026.

    Jadwal pelaksanaan IPO FORE dimulai dengan masa penawaran awal yang akan dilangsungkan pada 19-21 Maret 2025. Tanggal efektif ditetapkan pada 25 Maret 2025, disusul dengan masa penawaran umum pada 26 Maret hingga 9 April 2025.

    Tanggal penjatahan dijadwalkan pada 9 April 2025, diikuti dengan tanggal distribusi elektronik pada 10 April 2025. Terakhir, tanggal pencatatan atau IPO FORE di BEI akan dilakukan pada 11 April 2025.
     

  • Surge (WIFI) Ingin Tambah 4,8 Juta Pelanggan FTTH dalam Waktu 9 Bulan

    Surge (WIFI) Ingin Tambah 4,8 Juta Pelanggan FTTH dalam Waktu 9 Bulan

    Bisnis.com, JAKARTA — Emiten afiliasi Hashim Djojohadikusumo PT Solusi Sinergi Digital Tbk. (WIFI) atau Surge menargetkan 5 juta pelanggan internet rumah (fiber to the home/FTTH) pada 2025. Jumlah tersebut bertambah 4,8 juta pelanggan dibandingkan dengan pencapaian Maret 2025 yang sebesar 200.000 pelanggan. 

    Untuk mengejar target tersebut, WIFI akan menyiapkan produk internet dengan kecepatan 200 Mbps dengan harga Rp100.000.

    “Terkait investasi memang memerlukan dana cukup besar, maka dari itu kredit investasi senilai Rp978 miliar dari BNI akan digunakan untuk membangun 700.000 homepass. Homepass sendiri adalah jumlah rumah atau bangunan yang dapat dihubungkan oleh operator di suatu wilayah layanan,” ujar Direktur Utama WIFI Yune Marketatmo dalam keterangan resminya, Jumat (21/3/2025).

    Menurutnya, saat ini dengan pengguna internet sebanyak 220 juta dan penetrasi di industri ini baru 15%, maka masih ada ruang 85% persen yang masih sangat terbuka lebar. 

    Yune menegaskan ekspansi bisnis yang resilien, terukur, dan efisien membuat WIFI optimistis bisa memberikan hal terbaik dalam pengembangan bisnis di sektor ini. 

    Adapun WIFI melihat pemain-pemain di industri ini belum ada yang menjalankan bisnis dengan target di segmen menengah bawah.

    “Segmen menengah bawah ini terbuka lebar. Jadi engine of growth ini terbuka lebar. Asal kita sebetulnya tajam dan harus fokus ke masyarakat pengguna bawah teknologi. Nah ini yang jadi misinya kami,” ujar Yune.

    Menurut Yune, target WIFI untuk dapat menjangkau 40 juta user dalam 5 tahun ke depan di seluruh Indonesia akan secepatnya dieksekusi. 

    “Target perseroan untuk dapat menjangkau 40 juta user dalam 5 tahun ke depan di seluruh Indonesia akan secepatnya dieksekusi kalau formulanya sudah ketemu ya,” tuturnya.