Perusahaan: Dana

Bank Raya Dukung PKL Sidodadi Semarang lewat Fasilitas Usaha dan Literasi Keuangan Digital

Liputan6.com, Semarang – PT Bank Raya Indonesia Tbk (Bank Raya), anak usaha digital dari BRI Group, kembali menunjukkan komitmennya dalam memberdayakan pelaku usaha lokal. Melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL), Bank Raya menyerahkan dukungan fasilitas usaha dan literasi keuangan digital kepada para Pedagang Kaki Lima (PKL) di Cluster Unggulan Sidodadi, Semarang.

Langkah ini menjadi bagian dari inisiatif berkelanjutan Bank Raya untuk memperkuat sektor ekonomi kerakyatan, khususnya di segmen usaha mikro dan kecil.

“Cluster Unggulan merupakan salah satu flagship program TJSL kami untuk memberdayakan pelaku usaha lokal agar dapat naik kelas dengan memanfaatkan bank digital, sehingga mereka dapat melayani pelanggan dengan lebih baik dan mengatur operasional usahanya dengan lebih efektif,” ujar Ajeng Putri Hapsari, Corporate Secretary Bank Raya .

Tak hanya memberikan fasilitas pendukung usaha, Bank Raya juga secara aktif melakukan edukasi digital melalui Community Branch mereka. Edukasi ini menyasar kemampuan pengelolaan keuangan usaha dengan memanfaatkan fitur-fitur digital seperti Saku Bisnis, QRIS Bisnis, dan Fitur Kasir yang terintegrasi di aplikasi Raya.

“Melalui Community Branch, kami melakukan pendampingan usaha dan juga literasi keuangan secara rutin yang juga telah menjadi kewajiban kami sebagai bank digital untuk mendorong percepatan adopsi keuangan digital di masyarakat. Tidak hanya melalui cluster unggulan dan komunitas, tapi kami juga rutin melakukan literasi keuangan melalui sosial media untuk menjangkau masyarakat lebih luas,” tambah Ajeng .

Bank Raya menyebut, fitur Saku Bisnis dirancang khusus untuk menunjang kebutuhan pelaku usaha. Beberapa keunggulannya antara lain:

Mass transfer: memungkinkan transfer ke 10 rekening sekaligus secara real-time untuk kebutuhan payroll atau pembayaran ke supplier.

Multi-wallet: pelaku usaha dapat membuat hingga 5 saku bisnis berbeda untuk memisahkan dana sesuai kebutuhan.

Mutasi rekening real-time: mempermudah pemantauan arus kas operasional usaha .

Tak kalah penting, QRIS Bisnis juga semakin luas digunakan. Hingga September 2025, fitur ini telah digunakan oleh lebih dari 11.000 merchant di 23 kota seluruh Indonesia. Keunggulannya mencakup:

Notifikasi transaksi real-time

Mutasi otomatis
Pencairan dana dalam empat batch per hari .

“Ke depan, kami akan terus menghadirkan inovasi-inovasi yang relevan dan berkelanjutan bagi pelaku usaha serta komunitas lokal melalui berbagai program TJSL kami untuk masyarakat,” tutup Ajeng .

Sebagai informasi, Cluster Sidodadi Semarang menjadi wilayah kedelapan dari total lokasi pemberdayaan yang dilakukan Bank Raya, setelah sebelumnya menyasar lokasi seperti Alun-Alun Kota Batu Malang, Kuliner Keprabon Surakarta, Pujasera Hayamwuruk Semarang, Pasar Kranggan Yogyakarta, hingga Jatiraras Cibinong, Bogor. Total, program ini telah menyentuh lebih dari 200 pelaku usaha.

14/12/2025 09:46
Banjir Sentimen Positif Akhir 2025, Airlangga: Spillover hingga 2026

Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menilai sentimen positif perekonomian nasional pada akhir 2025 berpotensi berlanjut hingga tahun depan.

Optimisme tersebut didorong oleh solidnya pasar modal, stabilitas indikator ekonomi, serta berbagai agenda kebijakan dan kesepakatan dagang yang mulai memasuki tahap final.

Airlangga mencatat, sepanjang 2025 ada sebanyak 24 emiten yang melakukan IPO di bursa dengan dana yang terkumpul mencapai Rp 15,2 triliun. Selain itu, pada Desember sendiri terdapat 13 perusahaan yang masuk dalam pipeline IPO, termasuk tujuh perusahaan berskala besar.

“Sepertinya ada spillover ke Januari. Kalau Januari positif, Januari efek akan membawa kita untuk ekonomi yang lebih baik pada 2026. Dengan demikian yang di-manage adalah upside risk lebih tinggi daripada downside risk,” kata Airlangga di perayaan HUT AEI ke-37 di gedung BEI, Jakarta, Jumat (12/12/2025).

Menurut Airlangga, kondisi ekonomi Indonesia relatif stabil di tengah dinamika global maupun tekanan domestik yang terjadi sepanjang 2025. Hal itu tecermin dari sejumlah indikator ekonomi utama yang masih berada di zona positif.

“Indeks konsumen masih di atas 100, bahkan pada November naik di 124. Penjualan retail year on year (yoy) masih lebih tinggi 5,9%. PMI manufaktur juga naik di 53,3%, inflasi terjaga di 2,72%, kredit tumbuh 7,36% dan kredit investasi secara yoy naik 15,72%, kredit konsumsi 7%, kredit modal kerja yang relatif rendah di 2,39%. Nah, belanja masyarakat tadi sudah tinggi dan IHSG hijau. The number talks by itself,” jelasnya.

Data tersebut menunjukkan konsumsi rumah tangga yang masih positif, stabilitas harga yang tetap terjaga, hingga investasi yang terus meningkat.

Sejumlah Kesepakatan Dagang Mulai Efektif

Masih dalam pembahasan target pertumbuhan ekonomi, sejumlah kesepakatan juga sudah mengantre pada tahap finalisasi dan ratifikasi. Pemerintah menargetkan penyelesaian perjanjian tarif perdagangan dengan AS pada akhir 2025, sementara perjanjian Indonesia-Uni Eropa (EU-CEPA) diharapkan berlaku efektif pada 2027.

Selain itu, Indonesia juga tengah melanjutkan proses aksesi ke Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD). Menurutnya, proses perjanjian dengan OECD juga akan berlangsung dengan cepat.

“Kemarin juga datang tim OECD dipimpin oleh deputy secretary general dan evaluasinya Indonesia progress-nya visible, artinya kelihatan dan antusiasmenya tinggi. Berbagai negara berharap Indonesia bisa bergabung dengan OECD pada 2027,” kata Airlangga.

Kemudian, Kesepakatan Perdagangan Bebas Indonesia-Uni Ekonomi Eurasia (I-EAEU) bersama negara-negara former Soviet juga sudah pada tahap penandatanganan. Seluruhnya diharapkan dapat memperluas pasar dan mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional sesuai dengan target yang ditetapkan.

Pemerintah Siapkan Paket Stimulus Ekonomi Jelang Nataru

Pemerintah turut menyiapkan berbagai paket stimulus ekonomi untuk menjaga momentum konsumsi masyarakat menjelang hari-hari besar. Dimulai dari 22 Desember 2025-10 Januari 2026, telah disiapkan diskon transportasi, program Every Purchase Is Cheap (EPIC) berupa diskon di pasar modern dengan target Rp 56 triliun, Hari Belanja Online Nasional (Harbolnas) setiap tanggal 12 Desember dengan target Rp 34 triliun, serta program Belanja di Indonesia Aja (Bina) dengan target Rp 30 triliun.

“Jadi total perencanaan Rp 120 triliun, tetapi kalau kita bisa capai di atas Rp 100 triliun atau Rp 110 triliun, itu sudah luar biasa,” pungkas Airlangga.

14/12/2025 09:32
6 Fakta-fakta Penipuan WO Ayu Puspita: Gali Lubang Tutup Lubang demi Hidup Hedonis Megapolitan

Fakta-fakta Penipuan WO Ayu Puspita: Gali Lubang Tutup Lubang demi Hidup Hedonis
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Kasus dugaan penipuan dan penggelapan wedding organizer (WO) milik Ayu Puspita mengungkap praktik bisnis bermasalah yang telah berjalan bertahun-tahun.
Polisi menyebut usaha tersebut dijalankan dengan pola gali lubang tutup lubang.
Uang dari pelanggan baru digunakan untuk menutup kewajiban kepada pelanggan lama.
Dana tersebut juga dipakai untuk membiayai kebutuhan pribadi para pelaku, mulai dari cicilan rumah hingga perjalanan ke luar negeri.
Hingga kini, jumlah korban yang melapor mencapai 207 orang dengan total kerugian ditaksir Rp 11,5 miliar.
Korban tidak hanya calon pengantin, tetapi juga vendor pernikahan yang jasanya tidak dibayar.
Dalam perkara ini, polisi menetapkan dua tersangka, yakni
Ayu Puspita
selaku pemilik WO dan Dimas Haryo sebagai pegawai.
Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Pol Iman Imanuddin mengatakan, bisnis WO tersebut dijalankan dengan pola menyerupai skema ponzi.
Adapun maksud dari skema Ponzi, yakni menggunakan uang dari pelanggan baru untuk menutup kewajiban kepada pelanggan lama.
“Memang di dalam menjalankan bisnisnya ini, tersangka menggunakan sistem gali lubang tutup lubang. Untuk menutupi kegiatan yang daftar lebih dahulu, digunakan dana dari pendaftar berikutnya,” ujar Iman dalam konferensi pers di Polda Metro Jaya, Sabtu (13/12/2025).
Skema itu dilakukan dengan menawarkan paket pernikahan berharga murah untuk menarik banyak konsumen.
Namun, saat jumlah pelanggan baru menurun, kewajiban terhadap konsumen lama tak lagi tertutup.
“Karena nilainya murah, kemudian ditutupi dengan pendaftar berikutnya. Begitu seterusnya, sampai akhirnya muncul kerugian besar,” kata Iman.
Iman menjelaskan, para korban tertarik karena dijanjikan paket pernikahan murah disertai fasilitas tambahan yang dirasa menguntungkan.
“Pertama yang ditawarkan adalah paket murah. Kemudian dari paket murah itu ada fasilitas lain, misalnya tempat pelaksanaan pernikahan yang fantastis. Lalu ada paket liburan, ke Bali misalnya, termasuk paket honeymoon,” jelas Iman.
Bahkan, korban dijanjikan keuntungan tambahan jika melunasi pembayaran lebih awal.
Akibatnya, banyak korban membayar uang muka besar hingga melunasi biaya sebelum hari acara.
Alih-alih digunakan untuk keperluan pernikahan, uang korban justru digunakan untuk kebutuhan pribadi para tersangka.
“Motifnya ekonomi. Keuntungan yang diperoleh atas perbuatan para tersangka digunakan untuk kepentingan pribadi, baik itu untuk membayar cicilan rumah, kemudian untuk kegiatan jalan-jalan ke luar negeri, dan kepentingan pribadi lainnya,” ujar Iman.
Polisi masih mendalami motif tersebut, termasuk tujuan perjalanan ke luar negeri yang dilakukan para tersangka.
Dari delapan laporan polisi yang diterima, salah satunya berasal dari vendor pernikahan.
“Vendor tersebut sudah melaksanakan kewajibannya, memenuhi permintaan atau order dari tersangka, namun tidak dilakukan pembayaran,” jelas Iman.
Kerugian korban bervariasi, mulai dari Rp 40 juta hingga Rp 60 juta, tergantung paket dan besaran pembayaran awal.
Ayu Puspita dan Dimas Haryo kini ditahan dan dijerat Pasal 378 KUHP tentang penipuan serta Pasal 372 KUHP tentang penggelapan dengan ancaman maksimal empat tahun penjara.
“Kami tegaskan, dalam perkara ini penyidik sudah menetapkan dua orang tersangka, saudari APD dan saudara DHP. Penetapan ini berdasarkan fakta hukum dan alat bukti yang kami peroleh,” kata Iman.
Sementara itu, tiga orang lainnya masih berstatus saksi karena belum cukup alat bukti.
Polda Metro Jaya masih membuka posko pengaduan bagi masyarakat yang merasa menjadi korban.
“Kami mengimbau masyarakat yang merasa menjadi korban untuk melapor,” ujar Iman.
Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto mengingatkan masyarakat agar waspada terhadap penawaran WO dengan harga terlalu murah dan janji berlebihan.
“Masyarakat untuk lebih waspada terhadap penawaran jasa wedding organizer yang menjanjikan berbagai bonus, tiket, honeymoon, fotografer, hingga cashback, tetapi tidak pernah terealisasi,” kata Budi.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

14/12/2025 07:13
Terbelit Korupsi, Eks Presiden Bolivia Luis Arce Ditahan 5 Bulan Sambil Tunggu Persidangan

JAKARTA – Pengadilan Bolivia memerintahkan mantan Presiden negara itu, Luis Arce, tetap ditahan selama lima bulan sambil menunggu persidangan atas tuduhan korupsi, perkembangan terbaru dalam kasus yang mengancam akan memperburuk ketegangan politik Bolivia.

Arce, 62 tahun, seorang pemimpin dari partai Gerakan Menuju Sosialisme Bolivia, terpilih pada tahun 2020 dan meninggalkan jabatannya sebulan yang lalu setelah terpilihnya pemimpin sayap kanan pertama Bolivia dalam hampir dua dekade.

Ia dengan tegas membantah tuduhan pelanggaran tugas dan penyelewengan keuangan. Arce menghadapi hukuman hingga enam tahun penjara jika terbukti bersalah.

Dua hari setelah penangkapan mendadak Arce di jalanan ibu kota Bolivia, La Paz, seorang hakim memerintahkan penahanannya dalam sidang virtual pada Jumat, 13 Desember.

Dilansir ABC News, Arce dipindahkan ke salah satu penjara terbesar Bolivia di La Paz pada malam hari. Belum ada tanggal persidangan yang diumumkan.

Tuduhan tersebut menyangkut dugaan pengalihan jutaan dolar dari dana negara ke rekening pribadi dan bermula ketika Arce menjabat sebagai menteri perekonomian di bawah mantan Presiden Evo Morales dari tahun 2006 hingga 2017.

Meskipun skandal ini pertama kali mencuat pada tahun 2017, penyelidikan atas dugaan korupsi tersebut terhenti selama masa kepresidenan Morales karena pengadilan Bolivia terbukti tunduk pada kekuasaan politik saat itu.

Kasus ini dibuka kembali ketika Presiden konservatif Rodrigo Paz menjabat bulan lalu, mengakhiri hampir dua dekade dominasi oleh Partai Gerakan Menuju Sosialisme, atau MAS.

Paz berkampanye dengan janji untuk membersihkan pemerintahan dan mencari keadilan atas korupsi saat ia berkuasa di tengah gelombang kemarahan atas krisis ekonomi terburuk Bolivia dalam empat dekade.

Arce mengkritik tuduhan tersebut sebagai penganiayaan politik.

“Saya adalah kambing hitam,” katanya kepada hakim, menegaskan ia tidak memiliki keterlibatan pribadi dalam dana pemerintah yang sedang diselidiki, yang mendukung masyarakat adat dan petani yang menjadi tulang punggung dukungan MAS.

“Tuduhan tersebut bermotivasi politik,” tegas dia.

13/12/2025 22:42
Gubernur Sumbar Perintahkan Bupati-Wali Kota Siapkan Lahan Huntara

Padang Pariaman, Beritasatu.com – Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Mahyeldi menginstruksikan seluruh bupati dan wali kota di daerah terdampak bencana segera menyiapkan lahan pembangunan hunian sementara (huntara) bagi masyarakat. Langkah ini dinilai mendesak agar penyintas bencana dapat segera menempati tempat tinggal yang aman dan layak.

“Pembangunan huntara ini harus kita percepat. Masyarakat terdampak perlu tempat tinggal yang aman dan manusiawi,” kata Mahyeldi saat meninjau kondisi pascabencana di Kabupaten Padang Pariaman, Sabtu (13/12/2025).

Menurut Mahyeldi, pembangunan huntara menjadi kebutuhan utama setelah bencana meluluhlantakkan permukiman warga di sejumlah kabupaten dan kota di Sumbar. Huntara diharapkan menjadi solusi sementara bagi penyintas sambil menunggu proses rehabilitasi dan rekonstruksi.

“Saya minta bupati dan wali kota segera menyiapkan lahannya, dengan memastikan lokasinya tidak berada di kawasan rawan bencana,” tegasnya.

Mantan wali kota Padang itu menjelaskan, seluruh pembiayaan pembangunan huntara akan ditanggung oleh pemerintah pusat melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Sementara itu, pemerintah daerah bertanggung jawab menyiapkan data rumah terdampak, pembebasan lahan, hingga memastikan kesiapan lokasi pembangunan.

Hingga saat ini, Mahyeldi menyebut baru empat daerah yang melaporkan kesiapan lahan untuk pembangunan huntara, yakni Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Agam, Kabupaten Limapuluh Kota, dan Kabupaten Padang Pariaman.

“Baru empat daerah yang menyampaikan kesiapan lahannya. Kita berharap daerah lain segera menyusul agar penanganan pascabencana bisa berjalan serentak,” ujarnya.

Selain penyediaan lahan, gubernur juga menekankan pentingnya percepatan pendataan di lapangan. Data yang akurat dinilai menjadi kunci agar proses rehabilitasi dan rekonstruksi dapat segera dimulai setelah masa tanggap darurat berakhir.

“Masa tanggap darurat Sumbar sampai 22 Desember. Kalau data sudah rampung, setelah itu kita ingin langsung masuk ke tahap rehabilitasi dan rekonstruksi,” katanya.

Mahyeldi menambahkan, terdapat dua skema bantuan bagi masyarakat yang rumahnya rusak berat atau hancur akibat bencana. Pertama, skema dana tunggu hunian (DTH) bagi warga yang melakukan relokasi secara mandiri. Kedua, skema huntara dan hunian tetap (huntap) untuk relokasi yang difasilitasi pemerintah.

“Kedua skema tersebut ditanggung oleh BNPB. Pemerintah daerah berperan menyiapkan lahan dan memastikan data masyarakat terdampak benar-benar valid,” pungkasnya.

13/12/2025 22:30
Ide Riset Tak Jalan Tanpa Modal

Jakarta –

Keputusan Presiden Prabowo Subianto untuk membentuk Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) mendatangkan ekspektasi besar bagi sejumlah pihak dalam memberikan dukungan modal. Salah satunya dalam bidang riset dan inovasi di perguruan tinggi.

Rektor Universitas Brawijaya (UB) Widodo mengatakan, dukungan modal sangat diperlukan dalam merealisasikan ide-ide riset akademik dan memberikan dampak nyata bagi industri.

“Dengan Danantara, kita sangat antusias. Waktu pak presiden mengumumkan bahwa kita punya Danantara, kita memiliki ekspektasi yang luar biasa. Kita punya banyak ide. Ide (riset) itu tidak akan pernah terealisasi kalau kita enggak punya modal, tapi dengan Danantara, insyaallah modalnya akan ada,” kata Widodo dalam acara Public & Business Leader Forum di Hotel Sari Pacific Jakarta, Autograph Collection, Jakarta Pusat, Sabtu (13/12/2025).

Widodo mengatakan, tantangan global saat ini ditandai dengan perubahan teknologi yang sangat cepat, tekanan geopolitik, serta dampak perubahan iklim hingga memicu berbagai bencana. Menurutnya, kondisi tersebut menuntut transformasi, termasuk dalam kebijakan dan model bisnis berbasis riset.

Selaras dengan hal tersebut, ia menilai kolaborasi antara perguruan tinggi, industri, dan pemerintah yang disebut juga dengan konsep triple helix perlu diperkuat, salah satu kunci terpenting untuk mewujudkan sinergi tersebut adalah mobilitas talenta.

Selain itu, ia juga menyinggung tentang dukungan pemerintah melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 81 Tahun 2024 tentang Ketentuan Perpajakan dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan. Dalam beleid tersebut ditegaskan bahwa wajib pajak yang melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan tertentu di Indonesia dapat diberikan pengurangan penghasilan bruto paling tinggi 300% dari biaya riset yang dikeluarkan, sebagai insentif fiskal untuk mendorong kolaborasi riset-industri.

Widodo berharap, dengan dukungan dana yang memadai serta kerja sama dengan para pelaku usaha akan mampu membukakan jalan bagi perguruan tinggi di Indonesia untuk melakukan berbagai riset hingga mengembangkan inovasi dalam berbagai sektor.

“Harapannya, kita sangat optimistik di perguruan tinggi, selama Danantara dan juga perusahaan-perusahaan membantu untuk kegiatan inovasi ya kita insyaallah akan bisa tumbuh bersama-sama,” ujar Widodo.

(shc/ara)

13/12/2025 21:15
Pemkot Surabaya Bakal Gelar Acara Galang Dana untuk Korban Banjir Sumatera Surabaya 13 Desember 2025

Pemkot Surabaya Bakal Gelar Acara Galang Dana untuk Korban Banjir Sumatera
Tim Redaksi
SURABAYA, KOMPAS.com – Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, berencana menggelar acara penggalangan dana yang nantinya diberikan kepada korban banjir Sumatera, Senin (15/12/2025).
Eri mengatakan, acara bertajuk ‘Surabaya Charity Night for Sumatera’ itu digelar di Graha Sawunggaling. Nantinya, uang yang terkumpul akan digabung dengan donasi di Posko Peduli Bencana.
“Hasil dari acara tersebut akan ditambahkan dengan dana yang sudah terkumpul dari masyarakat Kota Surabaya,” kata Eri di Balai Kota Surabaya, Sabtu (13/12/2025).
Ia menambahkan, donasi masyarakat yang terkumpul di Posko Peduli Bencana mencapai Rp 1,3 miliar.
Dia berharap, acara amal yang akan digelar bisa menambah bantuan itu.
“Kami tidak memberikan barang karena kita tidak pernah tahu apa yang dibutuhkan di sana (Sumatera). Tapi para pimpinan daerah di sana yang lebih tau apa keperluan warganya,” jelasnya.
“Sehingga, donasi yang terkumpul nantinya akan langsung dikirimkan melalui rekening resmi wali kota atau bupati di daerah tersebut,” tambahnya.
Eri menyebut, Pemkot Surabaya akan memberikan penampilan musik dari para musisi dan hiburan yang dilakukan oleh anak sekolah, dalam Surabaya Charity Night for Sumatera.
“Kami akan mengundang semua kalangan, baik pengusaha atau lainnya. Kegiatan tersebut adalah wujud empati sesama daerah di Indonesia yang saling membantu,” ucapnya.
Sementara itu, Kepala Bandan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Surabaya, Irvan Widyanto mengungkapkan, pihaknya masih membuka Posko Peduli Bencana.
“Bagi yang ingin menyalurkan bantuan berupa uang tunai dapat melalui rekening resmi BSP Tanggap Bencana di Bank Jatim 0013444463, Baznas Kota Surabaya di Bank BCA 560450000, serta Bank BTN 1110001116,” ujar Irvan.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

13/12/2025 21:02
Ringgit Jadi Juara Mata Uang Asia, Menguat 9% Lawan Dolar AS!

Jakarta –

Nilai tukar Ringgit Malaysia mencapai level terkuat terhadap dolar Amerika Serikat (AS) dalam rentang empat tahun terakhir. Ringgit naik 0,5% terhadap dolar AS menjadi 4,0860 pada 12 Desember, tertinggi sejak Mei 2021.

Tahun ini ringgit telah melonjak lebih dari 9% terhadap dolar AS. Kenaikan itu membawa ringgit menjadi mata uang dengan kinerja terbaik di Asia selama 2025.

“Fundamental ringgit yang kuat menempatkannya pada posisi terdepan untuk mengungguli mata uang regional lainnya,” tulis para ahli strategi Maybank, termasuk Saktiandi Supaat dalam sebuah catatan dikutip dari Straits Times, Sabtu (13/12/2025).

Nilai tukar ringgit juga menguat 0,4% terhadap dolar Singapura. Sejak awal tahun, ringgit telah menguat 3,2% terhadap mata uang Singapura.

Faktor pendorong penguatan ringgit meliputi, kelanjutan siklus investasi yang meningkat, reformasi fiskal di Malaysia, dan Malaysia yang menjadi pusat data center utama.

Selain itu, popularitas mata uang Malaysia didorong oleh ekonomi yang berorientasi ekspor. Hal itu didorong dari pemulihan permintaan global, sehingga membantu pertumbuhan ekspor kuartal ketiga melampaui ekspektasi.

Para pembuat kebijakan juga optimistis bahwa data center dapat membantu memanfaatkan peluang pertumbuhan baru bagi negara tersebut. Optimisme ini telah mendorong investor asing untuk memperluas eksposur mereka terhadap aset Malaysia.

Diketahui, dana global menginvestasikan US$ 1,5 miliar ke obligasi negara tersebut pada November. Investasi itu menjadi arus masuk terbesar dalam enam bulan bagi Malaysia.

(ada/ara)

13/12/2025 19:45
Purbaya Pastikan Dana Rehabilitasi Aceh-Sumatera Tersedia

Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memastikan ketersediaan anggaran jumbo di kisaran Rp 50 triliun hingga Rp 60 triliun untuk mempercepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana, termasuk pembangunan hunian sementara (huntara).

Purbaya menegaskan, masalah pendanaan tidak akan menjadi kendala dalam pemulihan infrastruktur maupun penanganan sosial bagi masyarakat terdampak di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

“Kan yang diperkirakan dananya Rp 50 triliun–Rp 60 triliun ya? Untuk rehabilitasi segala macam gitu,” ujar Purbaya seusai peresmian alat pemindai peti kemas di Terminal 3 dan Terminal Mustika Alam Lestari, Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, dikutip Sabtu (13/12/2025).

Meski demikian, Purbaya menegaskan kewenangan untuk menjelaskan secara terperinci penggunaan anggaran, termasuk detail program huntara dan rehabilitasi, berada di tangan Presiden Prabowo Subianto dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Kementerian Keuangan, kata dia, berperan memastikan pendanaan tersedia sesuai kebutuhan pemerintah pusat. Purbaya menjamin dukungan penuh dari sisi fiskal selama hitungan kebutuhan sudah valid.

“Pokoknya kalau mereka minta, kita kasih,” pungkasnya.

Sebelumnya, Kepala BNPB Suharyanto telah memaparkan hitungan kebutuhan anggaran pemulihan bencana dalam rapat terbatas bersama Presiden Prabowo di Aceh Besar, Minggu (7/12/2025). Total kebutuhan untuk tiga provinsi terdampak diperkirakan mencapai Rp 51,82 triliun.

Perinciannya, Aceh membutuhkan dana terbesar mencapai Rp 25,41 triliun akibat luasnya kerusakan infrastruktur dan permukiman. Sumatera Barat membutuhkan sekitar Rp 13,52 triliun, sementara Sumatera Utara membutuhkan sekitar Rp 12,88 triliun.

13/12/2025 19:24
KemenPPPA dan KKP Kirim 51,9 Ton Bantuan untuk Korban Bencana Sumatera Megapolitan 13 Desember 2025

KemenPPPA dan KKP Kirim 51,9 Ton Bantuan untuk Korban Bencana Sumatera
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com —
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengirimkan 51,9 ton bantuan logistik untuk korban bencana Sumatera.
Bantuan yang diberangkatkan melalui Pelabuhan Muara Baru, Jakarta Utara, Sabtu (13/12/2025) ini difokuskan untuk memenuhi kebutuhan
perempuan dan anak
-anak di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh.
Menteri PPPA Arifah Fauzi menyebut, penyaluran bantuan ini merupakan bentuk aksi penanggulangan bencana yang peduli pada perempuan dan anak sebagai kelompok rentan.
“Sebagaimana mandat yang diberikan kepada kami dalam penanggulangan bencana, fokus kami memastikan bahwa penanganan bencana ini sensitif gender. Memastikan ada data terpilah antara laki-laki, perempuan, dan anak-anak, agar bantuan spesifik ini bisa lebih tepat sasaran,” ujar Arifah kepada wartawan di Dermaga Muara Baru, Jakarta, Sabtu.
Bantuan tersebut diberangkatkan menggunakan kapal pengawas Orca 06 yang biasanya digunakan KKP untuk mengawasi perairan Indonesia.
Selain kebutuhan pokok, KemenPPPA juga menyediakan tim dan sarana untuk pemulihan psikologis
korban bencana
melalui “Mobil SAPA” atau Sahabat Perempuan dan Anak di lokasi bencana.
“Kami poskonya ada di Mobil SAPA. Mobil ini adalah mobil keliling yang dimiliki oleh Dinas P3A di beberapa provinsi. Ini digunakan untuk mereka yang butuh
trauma healing
atau mencari informasi terkait keluarga,” kata Arifah.
Ia menekankan pentingnya trauma healing yang konsisten bagi korban bencana, terutama reunifikasi bagi anak-anak yang terpisah dari orangtua, dan keluarga yang kehilangan tempat tinggal.
“Tentunya trauma healing ini enggak bisa selesai dalam sehari dua hari. Pendampingan kami akan dilakukan terus-menerus sehingga masyarakat yang membutuhkan merasa cukup,” tambahnya.
Arifah juga menyoroti pentingnya ruang aman bagi pengungsi perempuan dan anak dari ancaman pelecehan ataupun kekerasan seksual.
Ia mendorong Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk menyediakan fasilitas yang ramah perempuan, termasuk tempat tidur dan toilet.
“Kami mendorong sarana prasarana pengungsi mendapat perhatian khusus. Misalkan toilet dipisah antara laki-laki dan perempuan, dan jumlahnya kalau bisa lebih banyak untuk perempuan. Karena perempuan menggunakan toilet waktunya lebih panjang,” jelas Arifah.
Selain itu, skema pengungsian berbasis keluarga juga disarankan oleh Arifah untuk meminimalisasi risiko adanya kejahatan berbasis seksual kepada korban bencana.
“Kami mendorong pengungsian ini berbasis keluarga. Jadi tidak bercampur baur, per keluarga supaya mencegah dan menghindarkan adanya kekerasan seksual dan juga perdagangan orang,” tegasnya.
Sementara itu, Dirjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP), Pung Nugroho Saksono, menyebut pihaknya akan menjadi tim untuk menyalurkan dan mendistribusikan bantuan.
“Hari ini 50 ton lebih, ada bahan makanan, beras, dan tadi Bu Menteri menyampaikan baju layak pakai serta kebutuhan spesifik perempuan dan anak,” ujar Nugroho.
Rencananya, kapal bantuan ini akan bergerak pada Minggu pagi dengan rute dari Muara Baru menuju Belawan Medan, dilanjutkan ke Aceh Tamiang, Lhokseumawe, hingga terakhir di Sibolga.
Meski begitu, Ipunk memastikan bahwa proses pengamanan wilayah laut Indonesia tidak akan terganggu, meski sebagian kapal pengawas kini digunakan untuk menyalurkan bantuan.
“Namun, kami juga koordinasi dengan Basarnas dan petugas lain. Terkait pengawasan di laut, kami tetap melakukan pengawasan. Jumlah kapal kami semuanya ada 34, ini baru tujuh kami geser. Artinya tidak mempengaruhi pengawasan di laut,” tambahnya.
Kompas.com
bersama Kitabisa membuka penggalangan dana untuk membantu masyarakat Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, yang terdampak bencana.
Dukungan Anda dapat disalurkan melalui tautan berikut:
https://kitabisa.com/campaign/bantuwargataptengsibolga
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

13/12/2025 18:43