Xcloud.id

Perusahaan: Dana

  • Mendorong pertumbuhan investasi di era pajak minimum global

    Mendorong pertumbuhan investasi di era pajak minimum global

    Ilustrasi pajak.

    Mendorong pertumbuhan investasi di era pajak minimum global
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Senin, 20 Januari 2025 – 15:23 WIB

    Elshinta.com – Indonesia, sebagai salah satu negara berkembang dengan potensi ekonomi yang besar, menghadapi tantangan baru dalam dunia perekonomian global.

    Salah satu tantangan itu adalah penerapan kebijakan pajak minimum global atau global minimum tax (GMT) yang merupakan kesepakatan Pilar 2: Global Anti Base Erosion (GLoBE) oleh G20 dan dikoordinasikan oleh Organisasi Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD) dengan tujuan untuk mengatasi penghindaran pajak oleh perusahaan multinasional.

    Kebijakan ini berpotensi mempengaruhi iklim investasi, terutama bagi negara-negara dengan sistem pajak yang lebih rendah, dan saat ini terdapat lebih 40 negara yang telah menerapkan kebijakan tersebut secara resmi, termasuk Indonesia.

    Pada tahun 2021, negara-negara anggota OECD sepakat untuk menerapkan pajak minimum global sebesar 15% pada laba perusahaan multinasional. Kebijakan ini bertujuan untuk mengurangi praktik penghindaran pajak yang merugikan perekonomian global dan memastikan bahwa perusahaan membayar pajak yang adil di negara tempat mereka beroperasi.

    Indonesia perlu merespons kebijakan ini dengan strategi yang bijak agar dapat tetap mempertahankan daya tarik investasi sekaligus meningkatkan penerimaan pajak domestik.

    Konteks Ekonomi Indonesia

    Indonesia merupakan ekonomi terbesar di Asia Tenggara dengan Produk Domestik Bruto (PDB) yang terus berkembang. Indonesia pernah mencatatkan pertumbuhan ekonomi 5,72% pada 2022, walaupun selanjutnya mengalami tantangan pertumbuhan ekonomi yang sebagian dipengaruhi oleh ketidakpastian global, termasuk gejolak geopolitik, inflasi global, dan dampak dari pengetatan kebijakan moneter di negara maju.

    Pemerintah Indonesia terus mengupayakan reformasi struktural yang mendukung pertumbuhan jangka panjang, termasuk peningkatan investasi di sektor-sektor prioritas, untuk terus menjaga stabilitas makroekonomi dan peningkatan daya saing ekonomi secara keseluruhan.

    Berdasarkan data Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), realisasi investasi di Indonesia pada 2022  mencapai Rp1.208 triliun, dengan kontribusi terbesar berasal dari sektor industri manufaktur, pertambangan, dan infrastruktur. Meskipun Indonesia memiliki daya tarik bagi investor asing, kebijakan pajak yang adil dan stabilitas ekonomi menjadi faktor kunci dalam mempertahankan aliran investasi yang berkelanjutan.

    Penerapan pajak minimum global akan memberikan dampak signifikan pada iklim investasi di Indonesia. Negara-negara yang memiliki tarif pajak perusahaan yang lebih rendah, seperti Indonesia, mungkin perlu menyesuaikan tarif pajak mereka agar sesuai dengan ketentuan global yang baru.

    Beberapa dampak yang perlu diperhatikan di antaranya adalah pengaruh terhadap daya saing pajak.

    Indonesia selama ini dikenal dengan tarif pajak yang relatif rendah, yang menjadi salah satu faktor daya tarik bagi investor asing. Namun, dengan adanya kebijakan pajak minimum global, Indonesia mungkin perlu menaikkan tarif pajaknya untuk memastikan bahwa perusahaan multinasional membayar pajak yang lebih adil. Hal ini dapat mempengaruhi daya saing Indonesia dibandingkan dengan negara-negara lain yang menawarkan insentif pajak lebih rendah.

    Kemudian, revisi insentif pajak untuk sektor tertentu. Untuk mengatasi potensi penurunan daya tarik investasi, Indonesia mungkin perlu menyesuaikan kebijakan insentif pajaknya, seperti memberikan insentif khusus untuk sektor-sektor yang diinginkan, seperti teknologi, energi terbarukan, dan manufaktur. Dengan demikian, meskipun tarif pajak minimum global diterapkan, sektor-sektor strategis tetap dapat menarik investor.

    Dampak lain adalah pengalihan investasi ke negara-negara dengan tarif pajak lebih rendah. Beberapa investor mungkin akan mencari negara dengan tarif pajak yang lebih rendah untuk menghindari dampak negatif dari pajak minimum global. Hal ini bisa menyebabkan pergeseran aliran investasi ke negara-negara dengan sistem pajak yang lebih ramah bagi investor, yang berpotensi mengurangi pendapatan pajak Indonesia.

    Mendorong pertumbuhan investasi

    Menghadapi tantangan dari penerapan pajak minimum global, Indonesia perlu melakukan serangkaian upaya strategis untuk mendorong pertumbuhan investasi di tengah perubahan kebijakan ini. Beberapa langkah yang dapat diambil antara lain, pertama, peningkatan kepastian dan keadilan perpajakan.

    Penting bagi Indonesia untuk menciptakan sistem perpajakan yang lebih transparan dan adil. Kepastian dalam aturan perpajakan akan memberikan kepercayaan kepada investor untuk menanamkan modal di Indonesia. Oleh karena itu, penyederhanaan sistem perpajakan dan penegakan hukum yang konsisten menjadi sangat penting.

    Kedua, peningkatan infrastruktur dan konektivitas. Sektor infrastruktur di Indonesia masih memiliki banyak tantangan. Investasi dalam infrastruktur fisik, seperti jalan, pelabuhan, dan bandara, serta infrastruktur digital, seperti internet dan sistem pembayaran elektronik, akan meningkatkan daya tarik Indonesia sebagai tujuan investasi. Infrastruktur yang baik akan mengurangi biaya logistik dan meningkatkan efisiensi operasional perusahaan.

    Ketiga, fokus pada sektor prioritas dan inovasi. Indonesia perlu mendorong investasi di sektor-sektor yang memiliki potensi pertumbuhan tinggi, seperti teknologi, energi terbarukan, dan manufaktur berbasis inovasi. Pemerintah Indonesia bisa menyediakan insentif khusus untuk sektor-sektor ini, baik dalam bentuk keringanan pajak, pelatihan tenaga kerja, maupun dukungan untuk riset dan pengembangan.

    Keempat, peningkatan kualitas sumber daya manusia. Dengan adanya kemajuan teknologi dan globalisasi, tenaga kerja yang terampil dan berpendidikan tinggi menjadi salah satu daya tarik bagi investor. Oleh karena itu, peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan vokasional menjadi langkah strategis untuk memastikan bahwa Indonesia memiliki tenaga kerja yang siap menghadapi tantangan pasar global.

    Kelima, kerja sama internasional dan penguatan diplomasi ekonomi. Kerja sama internasional menjadi penting untuk mengurangi potensi dampak negatif dari kebijakan pajak minimum global. Indonesia harus aktif dalam forum internasional untuk memastikan bahwa kebijakan pajak yang diterapkan dapat memberikan ruang bagi negara berkembang untuk tetap mempertahankan daya tarik investasinya.

    Respons terhadap Pajak Minimum Global

    Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas, kita bisa melihat bagaimana Indonesia telah merespons kebijakan pajak internasional sebelumnya. Pada 2020, Indonesia melalui Kementerian Keuangan mengimplementasikan kebijakan pengampunan pajak (tax amnesty) untuk menarik kembali dana-dana yang ada di luar negeri.

    Kebijakan ini berhasil menarik lebih dari Rp4.000 triliun, menunjukkan bahwa kebijakan perpajakan yang tepat dapat meningkatkan partisipasi perusahaan dan individu dalam sistem perpajakan.

    Selain itu, Indonesia juga telah berusaha memperbaiki sistem perpajakannya salah satunya melalui implementasi Coretax, yaitu sebuah sistem perpajakan berbasis teknologi yang bertujuan untuk memperbaiki pengumpulan, pelaporan, dan pengawasan pajak secara lebih efisien. Coretax merupakan sistem informasi perpajakan yang terintegrasi dan menyeluruh, yang diharapkan dapat membawa transformasi signifikan dalam administrasi pajak di Indonesia.

    Namun, meskipun Indonesia memiliki potensi besar, tantangan tetap ada, terutama dalam menjaga keseimbangan antara pengumpulan pajak dan daya tarik investasi. Dalam menghadapi pajak minimum global, Indonesia perlu memastikan bahwa kebijakan pajaknya tidak memberatkan dunia usaha, namun tetap dapat meningkatkan penerimaan negara yang dapat digunakan untuk pembangunan.

    Para pakar ekonomi memberikan beragam pandangan terkait kebijakan pajak minimum global dan dampaknya terhadap Indonesia. Dr Ari Kuncoro, ekonom dan rektor Universitas Indonesia, berpendapat bahwa penerapan GMT berpotensi memberikan dampak positif terhadap stabilitas fiskal global dan mendorong arus investasi yang lebih berkualitas.

    Menurut dia, negara-negara berkembang yang sebelumnya menjadi tempat penghindaran pajak oleh perusahaan multinasional kini akan mendapatkan lebih banyak pendapatan pajak dari sektor perusahaan tersebut.

    Sementara itu, Prof Peter Egger, Profesor Ekonomi Internasional ETH Zurich, memberikan pandangan yang lebih optimistis terhadap penerapan GMT.

    Prof Egger percaya bahwa meskipun penerapan GMT akan membuat kebijakan pajak lebih seragam dan mengurangi potensi arbitrase pajak, ini akan menciptakan lingkungan yang lebih stabil dan menarik bagi investor jangka panjang, terutama di negara-negara berkembang.

    Penerapan pajak minimum global memberikan tantangan baru bagi Indonesia dalam mempertahankan daya tarik investasi. Namun, dengan kebijakan yang tepat, Indonesia dapat tetap mendorong pertumbuhan investasi.

    Upaya peningkatan transparansi perpajakan, peningkatan infrastruktur, dan fokus pada sektor-sektor strategis menjadi kunci untuk menghadapi era perpajakan global yang baru. Pada akhirnya, Indonesia perlu terus berinovasi dalam kebijakan ekonomi agar dapat tetap menjadi tujuan investasi utama di Asia Tenggara.

    Sumber : Antara

  • Penampakan Uang Rp 61 Miliar yang Disita Bareskrim dari 3 Situs Judol

    Penampakan Uang Rp 61 Miliar yang Disita Bareskrim dari 3 Situs Judol

    Jakarta –

    Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Bareskrim Polri menyita uang senilai Rp 61 miliar terkait kasus judi online (judol). Uang itu disita dari pengungkapan tiga kasus judol.

    Uang sitaan itu ditampilkan dalam jumpa pers di Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Senin (20/1/2025) Uang miliaran tersebut ditumpuk memanjang di lokasi jumpa pers.

    Seluruh uang terdiri dari pecahan Rp 100 ribu. Uang tunai itu ditempatkan dalam plastik bening.

    “Rp61 miliar yang kita lakukan penyitaan,” ujar Dirtipidsiber Bareskrim Polri Brigjen Himawan Bayu Aji.

    Himawan menyebut penyitaan dilakukan daritiga situs judol yakni H5GF777, RGOCasino, dan Agen 138. Ketiga situs perjudian dari itu beroperasi secara internasional.

    “Ketiga website tersebut merupakan website judi online yang beroperasi secara nasional dan internasional dengan jenis-jenis permainan judi online diantaranya slot, kasino, judi bola, dan lain-lain,” kata Himawan.

    Bahkan AL, diduga menggunakan perusahaan PT GMM Giat Pelangkah Maju untuk memfasilitasi pembayaran judi daring. Adapun pada kasus itu, polisi menyita aset senilai Rp 47 miliar dari beberapa penyedia jasa pembayaran, termasuk rekening-rekening terkait.

    “Total yang telah dibekukan dan disita dari website judi online H5 GF777 sejumlah Rp 47.450.492.998,” ucapnya.

    HJ alias Zeus diduga sebagai manajer operasional situs dan pengendali 17 website judi lainnya. Sedangkan empat lainnya merupakan admin customer service pada website RGOCasino.

    “Tersangka HJ bolak-balik antara Jakarta dan Kamboja untuk melatih dan merekrut pelaku lain yang akan dipekerjakan sebagai admin situs judi online,” kata Himawan.

    Pada kasus tersebut, uang tunai sebesar Rp1,6 miliar, kendaraan mewah, dan peralatan operasional berhasil disita.

    Kasus terakhir yang berhasil diungkap adalah situs Agen 138 dengan empat tersangka berinisial JO, JG, AHL, dan KW, serta satu buron berinisial KK yang diduga sebagai otak dari jaringan tersebut.

    Situs yang dikendalikan jaringan ini merupakan satu dari tiga situs judol yang mengalirkan dana untuk pembangunan Hotel Aruss Semarang yang kini telah disita sebagai tindak pidana pencucian uang (TPPU).

    “Kami akan terus mendalami aliran dana jaringan ini untuk mengungkap siapa saja yang terlibat, termasuk kaitannya dengan aset-aset seperti Hotel Aruss yang disita sebelumnya,” pungkasnya.

    (ond/maa)

  • Pemerintah Beri Sinyal Insentif untuk Dorong Perdagangan Bursa Karbon

    Pemerintah Beri Sinyal Insentif untuk Dorong Perdagangan Bursa Karbon

    JAKARTA – Pemerintah ungkap berikan sejumlah insentif untuk mendorong kesadaran perusahaan dan emiten untuk berpartisipasi dalam bursa karbon Indonesia (IDX Carbon).

    Menteri Lingkungan Hidup dan Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) Hanif Faisol Nurofiq menyampaikan pihaknya akan memberikan berbagai insentif bagi perusahaan yang aktif di bidang energi terbarukan dan mengurangi karbonnya.

    “Yang utama insentif fiskal, pengurangan pajak atau tax holiday, tax allowance, pemerintah memberikan keringanan pajak bagi perusahaan yang berinvestasi dengan teknologi yang ramah lingkungan dan berhubungan dengan energi terbarukan,” ungkap Hanif dalam inaugurasi perdagangan karbon internasional, Senin, 20 Januari.

    Selain insentif fiskal, pemerintah melalui bank dan pemerintah menyediakan skema pembiayaan hijau dengan suku bunga rendah untuk proyek lingkungan seperti energi terbarukan.

    Kemudian, pemerintah juga menyediakan dana dari Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) untuk proyek inovasi, rehabilitasi ekosistem, pengendalian pencemaran, dan aksi lingkungan lainnya. Pemerintah juga menyediakan kredit usaha hijau bagi pelaku usaha, termasuk UMKM.

    Sementara di sisi insentif non-fiskal, pemerintah memberikan pengadaan green label bagi perusahaan yang menggunakannya untuk meningkatkan harga dan mengembangkan pasar. Selain itu, pemerintah berkomitmen untuk mempermudah perizinan bagi perusahaan-perusahaan tersebut.

    Selanjutnya, pemerintah juga menyediakan program kerja sama dengan korporasi melalui proyek Corporate Social Responsibility (CSR) lingkungan.

    “Kemudian yang berikutnya adalah perdagangan karbon yang hari ini kita launching bersama, dan semoga ini sekali lagi menjadi simpul kita untuk bersama-sama interaksi agar dunia usaha yang akan memacu kepedulian lingkungan,” ujarnya.

    Sementara itu, Direktur Utama BEI Iman Rachman mengatakan, pihaknya juga menawarkan berbagai insentif bagi perusahaan yang berpartisipasi sebagai pembeli unit karbon di IDX Carbon.

    “Sebagai pembeli karbon, itu kita berikan pembebasan pembiayaan administrasi bagi pengguna jasa, ada pembebasan biaya pencatatan unit karbon, dan tidak ada membership fee dan annual fee bagi peserta. Kepada penjual juga kita juga mengadakan IDX net zero incubator, untuk membantu perusahaan menghitung gas rate nya,” ungkapnya.

    Untuk diketahui, Pemerintah dan Bursa Efek Indonesia (BEI) resmi meluncurkan Perdagangan Karbon Internasional pertama di Indonesia melalui Bursa Karbon Indonesia (IDXCarbon). Dimana pada awal perdagangan perdananya, volume transaksi perdagangan tercatat sebanyak 41,822 setara CO2 atau tCO2e.

    Adapun, dari total transaksi yang tercatat terdapat lima proyek, sembilan pengguna jasa, dan sembilan pembeli dalam Perdagangan Karbon Internasional. Harga Authorized Indonesian Tech Based Solution atau IDTBSA sebesar Rp96.000, serta Authorized Indonesian Tech Based Solution Renewable Energy atau IDTBSA-RE sebesar Rp144.000.

    Diketahui lima proyek awal yang diperdagangkan dalam bursa karbon tersebut yaitu pertama, pembangkit listrik tenaga air minihidro Gunung Wugul yang dapat mengurangi 5.000 ton CO2 ekuivalen. Kedua, pengoperasian pembangkit listrik baru berbahan bakar gas bumi Priok Blok IV sebesar 763.653 ton CO2 ekuivalen.

    Ketiga, pembangkit single cycle menjadi combined cycle di pembangkit listrik baru berbahan bakar gas bumi Grati Blok II dengan potensi penurunan emisi 495.000 ton CO2 ekuivalen. Keempat, Blok II unit pembangkit di Muara Tawar yang berpotensi mengurangi emisi 30.000 ribu ton CO2 ekuivalen.

    Kelima, pembangkit listrik baru berbahan bakar gas bumi Blok III PJB Muara Karang yang mampu mengurangi emisi 750.000 ton CO2 ekuivalen.

  • Usai Dilantik Jadi Presiden AS, Trump Langsung Kritik Pemerintahan Biden

    Usai Dilantik Jadi Presiden AS, Trump Langsung Kritik Pemerintahan Biden

    Jakarta –

    Donald Trump resmi dilantik sebagai Presiden ke-47 Amerika Serikat (AS). Dalam pidato perdananya, Trump langsung menyoroti pemerintahan era Joe Biden.

    Dilansir CNN, Selasa (21/1/2025), Trump menyampaikan pidato pertamanya sebagai Presiden Amerika Serikat di Gedung Capitol AS usai dilantik. Trump menyebut Joe Biden tidak mampu mengelola krisis sederhana di dalam negeri.

    “Kita sekarang memiliki pemerintahan yang tidak dapat mengelola krisis sederhana di dalam negeri, sementara pada saat yang sama tersandung pada katalog berkelanjutan dari berbagai peristiwa bencana di luar negeri,” kata Trump.

    Trump juga menyinggung imigrasi, fokus utama pemerintahan barunya. “Pemerintah gagal melindungi warga negara kita yang taat hukum tetapi membuktikan tempat perlindungan dan perlindungan bagi para penjahat berbahaya,” ucap Trump

    Lebih lanjut, Trump juga menyinggung Biden yang memberikan dana tak terbatas untuk pertahana tapi menolak mempertahankan perbatasan Amerika Serikat.

    “Kita memiliki pemerintahan yang telah memberikan dana tak terbatas untuk pertahanan perbatasan asing tetapi menolak untuk mempertahankan perbatasan Amerika atau, yang lebih penting, rakyatnya sendiri,” ujar dia.

    Kemudian, tiba giliran Trump mengucapkan sumpah. Ketua Mahkamah Agung John Roberts akan mengambil sumpah Trump.

    Berikut ini sumpah Trump yang dibacakan John Roberts dan diikuti oleh Trump.

    (maa/eva)

  • Pertama dalam 80 Tahun, Sultan Hamengku Buwono Kembali Bertemu Pemuda Lintas Agama di Lereng Merapi

    Pertama dalam 80 Tahun, Sultan Hamengku Buwono Kembali Bertemu Pemuda Lintas Agama di Lereng Merapi

    Sleman, Beritasatu.com – Sri Sultan Hamengku Buwono X bersama para ketua umum organisasi pemuda lintas agama ke lereng Gunung Merapi tepatnya di Nawang Jagad, Kaliurang, Pakembinangun, Sleman, DI Yogyakarta, Senin (20/1/2025).

    Para pimpinan pusat organisasi pemuda ini hadir di Merapi atas undangan keraton. Ini merupakan pertemuan bersejarah setelah 80 tahun. Pada 19 Agustus 1945, Sri Sultan Hamengku Buwono IX juga memanggil dan bertemu para pemuda di Gedung Wilis, Kepatihan Yogyakarta untuk membahas kemerdekaan yang baru saja diproklamirkan.

    Saat di Nawang Jagad, Sultan Hamengku Buwono X didampingi GKR Mangkubumi, RM Gusthilantika Marrel Suryokusumo, dan RM Drasthya Wironegoro.

    Sementara itu, dari organisasi pemuda hadir, Ketum GP Ansor Addin Jauharudin, Ketum Pemuda Katolik Stefanus Asat Gusma, Ketum Gamki (Pemuda Kristen) Sahat MP Sinurat, Waketum Gemabudhi (Pemuda Buddha) Wiryawan, dan Wakil Ketua Wilayah Pemuda Muhammadiyah Yogyakarta Eko Priyo Agus.  

    Hadir juga Taprof Bidang Ideologi Lemhannas RI AM Putut Prabantoro beserta Herman Handoko, Ichwan Peryana, dan Muhammad Fauzi Purnama yang merupakan mitra GP Ansor.

    Pertemuan Sri Sultan HB X dan organisasi pemuda itu bertajuk “Air untuk Masa Depan Peradaban” yang diwujudkan penanaman pohon langka seperti sawo kecik, pronojiwo dan kepel.  

    Ada 100 bibit pohon langka yang ditanam. Kegiatan ini diselenggarakan KHP Datu Dana Suyasa bersama Bebadan Pangreksa Loka lembaga internal kraton.

    Setelah menanam bersama, Sultan Hamengku Buwono X mengajak para pemuda untuk mengobrol secara kekeluargaaan di tempat yang sangat romantis. Tempat ini langsung berhadapan dengan Gunung Merapi. Cuaca cerah di sekitar Gunung Merapi memengaruhi obrolan intim itu.

    Sebelum menanam, acara dibuka dengan doa agama Buddha yang dipimpin oleh Wiryawan. Sri Sultan sangat memuji bagaimana panitia telah memersiapkan dengan baik.

    Biasanya, menurut Sultan Hamengku Buwono X, yang digunakan adalah doa kelompok mayoritas. Namun, pada saat acara itu, Sultan HB X menyatakan surprise dengan cara yang baru tersebut.

    “Memayu hayuning bawana memiliki filosofi. Pertama, keselamatan alam semesta itu hanya dimungkinkan oleh karena kebijakan manusia itu sendiri. Kalau kebijakannya rusak ya hancur pula alam semesta ciptaan-Nya. Alam harus kita selamatkan. Dalam arti kalau kita mengambil manfaatnya jangan sampai kita merusaknya. Harus menjaga. Kedua, darma sifat-sifat keutamaan itu yang memungkinkan bangsa dan negara tetap lestari. Dan, yang ketiga, keselamatan manusia hanya dimungkinkan karena rasa kemanusiaan,” tutur Sri Sultan HB X dalam sambutannya.

    Memayu hayuning bawana, masih menurut Sultan HB X, oleh UNESCO digunakan istilah sustainable development – pertumbuhanan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, air, pohon dan lingkungan harus dijaga bersama demi peradaban manusia.

    Ketua Pelaksana, RM Gusthilantika Marrel Suryokusumo dalam sambutannya mengungkapkan ide kegiatan penanaman pohon ini.

    Mas Marrel, demikian ia akrab disapa, mengatakan bahwa inisiatif kegiatan tercetus pada pertemuan dirinya dengan tujuh pimpinan organisasi pemuda lintas iman pada Desember 2024 lalu di Minomartani, Sleman, Yogyakarta.

    Pertemuan itu terjadi saat organisasi pemuda lintas agama mengadakan kunjungan silaturahmi menjelang Natal ke Gereja Kristen Jawa, Minomartani.

  • 80 orang ikuti skrining untuk operasi katarak gratis di RSUD Tamansari

    80 orang ikuti skrining untuk operasi katarak gratis di RSUD Tamansari

    Jakarta (ANTARA) – Sebanyak 80 orang mengikuti skrining atau pemeriksaan kesehatan mata dalam rangka operasi katarak gratis di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tamansari, Jakarta Barat, pada Senin.

    “Hari ini tahapan skrining kesehatan untuk memastikan kondisi pasien siap atau tidak ikut operasi, seperti gula darah, ukuran lensa dan lainnya,” ungkap Direktur Utama RSUD Tamansari, dr.Agus Ariyanto di Jakarta.

    Skrining kesehatan ini diikuti 80 orang dari 140 orang yang mendaftar. “Kami harap yang dioperasi 50 pasien,” katanya.

    Agenda operasi katarak gratis yang dilaksanakan Sabtu (25/1) mendatang tersebut merupakan kerja sama antara RSUD Tamansari, Baznas-Bazis RI dan Perdami Jaya.

    Tema Forum Konsultasi Publik (FKP) tahun ini kesehatan mata, dalam hal ini penyakit katarak. “Sekaligus bakti sosial operasi katarak gratis untuk masyarakat kurang mampu,” ujar Agus.

    Pihaknya berkomitmen membantu pemerintah menyembuhkan masyarakat yang buta karena katarak.

    “Karena penyakit katarak menjadi penyebab kebutaan bagi kelompok lansia. Kami berkomitmen membantu pemerintah dan Perdami bersama memberantas buta katarak,” kata dia.

    Adapun pelaksanaan operasi katarak itu operasi katarak gratis menggunakan metode Phaciemulsifikasi yang akan memperbaiki penglihatan pasien yang terganggu karena katarak dengan cepat.

    “Operasi katarak dengan metode ini relatif singkat, yakni 15-30 menit, tanpa jahitan, dan operasi kecil. Sehingga proses penyembuhan sangat cepat sekitar 7-14 hari,” katanya.

    Sebelumnya, Kepala Seksi Pelayanan Medik dan Keperawatan RSUD Tamansari, dr. Ngabila Salama di Jakarta pada Selasa (7/1) menyebutkan bahwa dana yang dibutuhkan diprakirakan berkisar antara Rp150-Rp200 juta.

    “Dana yg dibutuhkan, Baznas yang tau, tapi estimasinya Rp150-Rp200 juta,” ungkap Ngabila.

    Pewarta: Redemptus Elyonai Risky Syukur
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

  • Adakah Relevansi antara Temuan OCCRP dengan Sertifikat HGU? Saatnya Jokowi Diperiksa atas Kekayaannya

    Adakah Relevansi antara Temuan OCCRP dengan Sertifikat HGU? Saatnya Jokowi Diperiksa atas Kekayaannya

    Penulis: Ali SyariefTemuan Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) tentang aliran dana besar-besaran yang melibatkan para pemimpin dunia menjadi sorotan publik internasional. Laporan ini mengungkap praktik-praktik mencurigakan terkait pengelolaan aset yang disinyalir digunakan untuk memperkaya segelintir orang, termasuk para elit politik. Di Indonesia, temuan ini memunculkan kembali pertanyaan publik terkait sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) lahan yang selama ini menjadi isu sensitif dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Pertanyaan yang mengemuka adalah: adakah hubungan antara temuan OCCRP dan kekayaan Jokowi yang selama ini dianggap “bersih”?

    Mengapa Sertifikat HGU Menjadi Isu Penting?

    Sertifikat HGU adalah dokumen yang memberikan hak pengelolaan lahan kepada individu atau korporasi selama jangka waktu tertentu. Dalam konteks Indonesia, sertifikat HGU sering kali menjadi subjek kritik karena dianggap sebagai celah bagi para elit untuk menguasai lahan negara secara masif. Publik sering mendengar bahwa pemerintah, khususnya di era Jokowi, gencar memberikan konsesi lahan kepada sejumlah korporasi besar. Namun, minimnya transparansi mengenai kepemilikan HGU ini membuat masyarakat curiga bahwa ada praktik-praktik yang melibatkan konflik kepentingan, termasuk potensi pengelolaan kekayaan keluarga presiden.

    Temuan OCCRP dan Potensi Relevansi dengan HGU

    OCCRP mengungkap pola aliran dana dan penyalahgunaan kekuasaan oleh elit politik di berbagai negara. Dalam konteks ini, relevansi dengan isu HGU di Indonesia menjadi menarik. Sebagai presiden yang gencar melakukan reformasi agraria, Jokowi sering digadang-gadang sebagai pemimpin pro-rakyat. Namun, laporan OCCRP yang menyebutkan kemungkinan keterlibatan pemimpin-pemimpin dunia dalam aktivitas keuangan mencurigakan dapat menjadi pintu masuk untuk mempertanyakan kebijakan pemerintahannya terkait pengelolaan aset negara, termasuk HGU.

    Apalagi, dalam beberapa kesempatan, publik mencatat adanya tuduhan bahwa beberapa aset milik keluarga Jokowi terkait dengan lahan yang dikelola melalui skema HGU. Temuan OCCRP dapat digunakan sebagai dasar untuk mendalami keterkaitan ini, terutama jika ditemukan bukti bahwa ada aliran dana mencurigakan yang melibatkan pihak-pihak di sekitar lingkar kekuasaan Jokowi.

    Saatnya Jokowi Diperiksa atas Kekayaannya?

    Transparansi kekayaan pejabat publik adalah salah satu pilar penting dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Di tengah isu HGU dan laporan OCCRP, wacana untuk meminta Presiden Jokowi diperiksa atas kekayaannya menjadi semakin masuk akal. Publik berhak mengetahui sejauh mana keterlibatan presiden atau keluarganya dalam pengelolaan aset-aset yang selama ini dianggap sebagai milik negara.

    Tuntutan ini juga relevan mengingat janji Jokowi di awal pemerintahannya untuk memberantas korupsi dan menjaga integritas dalam tata kelola pemerintahan. Pemeriksaan kekayaan ini bukan hanya soal mempertanyakan integritas Jokowi sebagai individu, tetapi juga mengukur komitmennya terhadap prinsip-prinsip akuntabilitas yang selama ini ia dengungkan.

    Menjawab Pertanyaan Publik

    Ketika publik mulai mempertanyakan hubungan antara kekayaan elit politik dengan sertifikat HGU, pemerintah wajib menjawab secara terbuka dan transparan. Jika tidak, maka isu ini akan terus menjadi sumber ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Dalam kasus ini, langkah paling bijak adalah membuka data kepemilikan HGU dan melakukan audit menyeluruh terhadap aset-aset keluarga presiden.

    Sebagai tokoh sentral di pemerintahan, Jokowi harus menunjukkan bahwa ia tidak memiliki kepentingan pribadi dalam pengelolaan aset negara. Pemeriksaan terhadap kekayaannya, termasuk potensi keterlibatan dalam temuan OCCRP, dapat menjadi momen penting untuk memperkuat kredibilitas pemerintah dan menjawab berbagai tudingan yang selama ini mencuat.

    Penutup

    Relevansi antara temuan OCCRP dan sertifikat HGU tidak dapat diabaikan. Di tengah derasnya kritik terhadap pengelolaan lahan negara, tuntutan agar Presiden Jokowi diperiksa atas kekayaannya adalah langkah logis untuk memastikan tidak ada konflik kepentingan dalam pemerintahan. Ini bukan sekadar soal individu, melainkan soal membangun fondasi kepercayaan publik terhadap transparansi dan integritas tata kelola negara. Saatnya pemerintah menjawab pertanyaan publik dengan tindakan nyata, bukan sekadar retorika.

  • Para Pejabat Diperintah Korupsi untuk Menangkan Jokowi di Pilpres, Usut Tuntas!

    Para Pejabat Diperintah Korupsi untuk Menangkan Jokowi di Pilpres, Usut Tuntas!

    GELORA.CO – Pengamat Kebijakan Publik, Gigin Praginanto, memberikan tanggapan serius terkait terungkapnya permintaan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi untuk mengumpulkan dana sebesar Rp5,5 miliar guna mendukung kampanye Jokowi dalam Pilpres 2019.

    “Para pejabat diperintahkan korupsi untuk mengumpulkan dana politik demi kemenangan Jokowi dalam Pilpres,” ujar Gigin dalam pernyataannya di akun X @giginpraginanto pada 19 Januari 2025.

    Gigin menganggap tindakan tersebut sebagai bagian dari praktik korupsi yang terstruktur dan masif, melibatkan sejumlah pejabat negara.

    “Usut tuntas dan kirim biangnya ke penjara. Bongkar! Ini namanya korupsi terstruktur dan massif,” tegasnya.

    Ia juga menilai bahwa perintah tersebut menunjukkan sistematisnya praktik korupsi yang terjadi di lingkungan pemerintahan dan BUMN.

    “Kemungkinan jaringannya meluas di semua BUMN dan kementerian,” tandas Gigin.

    Para pejabat diperintahkan korupsi untuk mengumpulkan dana politik demi kemenangan Jokowi dalam Pilpres 2019. Usut tuntas dan kirim biangnya ke penjara.

    — gigin praginanto (@giginpraginanto) January 18, 2025

    Kasus ini terungkap dalam sidang dugaan korupsi di Pengadilan Tipikor Semarang pada Senin, 13 Januari 2025. Dalam persidangan, eks Direktur Sarana Transportasi Jalan Kemenhub, Danto Restyawan, mengungkap bahwa Budi Karya Sumadi memerintahkan Direktur Prasarana Kemenhub, Zamrides, untuk mengumpulkan dana tersebut dari kontraktor proyek perkeretaapian.

    Setelah Zamrides dilaporkan hendak melarikan diri ke luar negeri, Danto diminta menggantikannya dalam proses pengumpulan dana. Sebanyak sembilan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) DJKA diminta menyetor masing-masing Rp600 juta.

    Selain itu, sebagian dana juga digunakan untuk membeli 25 ekor hewan kurban. Dalam kesaksiannya, Danto menyatakan telah menerima uang Rp595 juta dari terdakwa Yofi Akatriza, yang kemudian dikembalikan kepada KPK.

    Yofi sendiri diketahui menerima suap senilai Rp55,6 miliar dari kontraktor proyek di wilayah Purwokerto antara 2017 hingga 2020.

    Sidang ini mengungkap fakta bahwa korupsi yang terjadi bersifat terstruktur dan melibatkan banyak pihak, termasuk pejabat di Kemenhub dan BUMN, dengan jaringan yang luas. KPK diperkirakan akan terus mendalami kasus ini. []

  • Kerusakan Gedung DPRD Kabupaten Pasuruan Makin Parah, Rehab Terganjal SE Kemenkeu

    Kerusakan Gedung DPRD Kabupaten Pasuruan Makin Parah, Rehab Terganjal SE Kemenkeu

    Pasuruan (beritajatim.com) – Kerusakan pada beberapa ruangan di DPRD Kabupaten Pasuruan menjadi sorotan, terutama karena perbaikannya masih tertunda akibat surat edaran dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang menunda proses pengadaan barang dan jasa.

    Beberapa ruangan di lantai dua gedung DPRD mengalami kerusakan cukup parah, dengan dinding yang mengelupas akibat rembesan air hujan yang masuk melalui celah atap.

    Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan, Samsul Hidayat, mengungkapkan keprihatinannya terhadap kondisi gedung dewan yang dinilai sudah tidak layak. “Ya tadi setelah dilihat memang masih banyak yang rusak. Bahkan beberapa dinding di lantai dua itu mengelupas semua. Karena air hujan yang masuk lewat sela-sela atap,” ujarnya, Senin (20/1/2025).

    Selain masalah ruangan yang rusak, fasilitas di dalam ruang rapat DPRD juga mengalami kendala. Mikrofon yang seharusnya digunakan untuk mendukung jalannya diskusi sering tidak berfungsi dengan baik. Beberapa kali dalam rapat, pembicara mengalami kesulitan karena mikrofon tidak menyala.

    Samsul menambahkan bahwa pembangunan kembali gedung lantai dua masih tertunda karena surat edaran dari Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri yang meminta agar proses pengadaan barang dan jasa ditunda.

    “Masih belum tahu kapan akan direalisasikan rehab gedung yang ada di atas. Karena menurut surat edaran dari Kementerian Keuangan dan Kemendagri, agar menunda dulu proses pengadaan barang dan jasa,” jelasnya.

    Rencana perbaikan gedung DPRD ini diperkirakan akan menelan biaya sebesar Rp800 juta yang akan diambil dari dana transfer daerah. Namun, dengan adanya penundaan anggaran, realisasi proyek ini masih belum dapat dipastikan. [ada/suf]

  • Soal Demo Pegawai Kemendikti Saintek, Satryo Soemantri Bantah Lakukan Kekerasan dan Pemecatan Sepihak

    Soal Demo Pegawai Kemendikti Saintek, Satryo Soemantri Bantah Lakukan Kekerasan dan Pemecatan Sepihak

    Bandung, Beritasatu.com – Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendikti Saintek) Satryo Soemantri Brodjonegoro menanggapi aksi demonstrasi yang dilakukan pegawai Kementerian Dikti Saintek di lobi gedung kementerian di Jakarta. Demo tersebut dipicu oleh kebijakan mutasi besar-besaran yang dilakukan kementerian.

    Menurut Satryo, tuduhan terkait kekerasan dan pemecatan sepihak terhadap aparatur sipil negara (ASN) tidak berdasar. 

    “Demo itu terkait dengan upaya mutasi besar-besaran di kementerian. Hal ini dilakukan karena kementerian kita kini terbagi menjadi tiga bagian, sehingga membutuhkan penyesuaian,” ujar Satryo seusai menghadiri acara di kampus ITB, Bandung, Senin (20/1/2025).

    Satryo menjelaskan kebijakan mutasi dilakukan untuk efisiensi anggaran, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto. “Kita ingin membenahi seperti yang presiden sampaikan, harus hemat anggaran. Terkait hal itu, kami melakukan rotasi besar-besaran. Namun, ada pihak yang tidak berkenan dimutasi sehingga memicu aksi,” ungkapnya.

    Satryo juga membantah keras tuduhan bahwa dirinya melakukan kekerasan, seperti penamparan terhadap pegawai. “Tidak ada penamparan sama sekali. Informasi itu sama sekali tidak benar,” tegasnya.

    Satryo menambahkan kebijakan ini adalah bagian dari upaya untuk membereskan pemborosan di kementerian. “Kami sedang bersih-bersih, meluruskan dana kegiatan yang kami anggap pemborosan. Kementerian tidak boleh boros, meskipun ini mungkin membuat sebagian orang merasa tidak nyaman,” tuturnya.

    Satryo menegaskan kebijakan mutasi adalah langkah strategis untuk meningkatkan efisiensi di Kementerian Dikti Saintek. Ia berharap semua pihak dapat memahami kebijakan ini sebagai upaya pembenahan yang sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto.