Xcloud.id

Perusahaan: Dana

  • Pemerintah Finalisasi Regulasi DHE SDA, Eksportir Diimbau Simpan 100 Persen di Pasar Domestik

    Pemerintah Finalisasi Regulasi DHE SDA, Eksportir Diimbau Simpan 100 Persen di Pasar Domestik

    Jakarta, Beritasatu.com – Pemerintah sedang dalam tahap finalisasi penyusunan regulasi terkait devisa hasil ekspor (DHE) dari sumber daya alam (SDA). Dalam regulasi ini, eksportir diimbau untuk menyimpan DHE SDA hingga 100% di pasar keuangan domestik dalam jangka waktu satu tahun.

    Regulasi baru ini akan disertai berbagai insentif untuk mendorong eksportir menyimpan dana mereka lebih lama di dalam negeri.

    “Jadi 100%. Insentif untuk perbankan disiapkan, untuk cash collateral disiapkan, dan penggunaan untuk pembayaran pajak serta dividen semuanya akan diatur,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Selasa (21/1/2025).

    Airlangga menjelaskan, regulasi ini telah mendapat persetujuan Presiden Prabowo Subianto. Penyusunannya dilakukan dengan melibatkan masukan dari Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan pihak perbankan.

    “Presiden Prabowo sudah memberi lampu hijau. Peraturan pemerintah (PP) sedang disiapkan, tahap harmonisasi sedang berjalan, dan akan ada koordinasi dengan BI, OJK, serta perbankan,” jelasnya dalam menanggapi finalisasi regulasi DHE SDA

    Menurut data BI, cadangan devisa pada akhir Desember 2024 tercatat sebesar US$ 155,7 miliar, meningkat dibandingkan posisi November 2024 yang mencapai US$ 150,2 miliar.

    Airlangga menambahkan, regulasi ini dirancang melalui komunikasi intensif dengan pihak-pihak terkait. Dengan penambahan masa penyimpanan DHE, diharapkan cadangan devisa dapat meningkat hingga mencapai US$ 90 miliar.

    “Ada potensi kenaikan cadangan devisa hingga di atas US$ 90 miliar,” kata Airlangga.

    Sebelumnya, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2023 tentang Devisa Hasil Ekspor dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, dan/atau Pengolahan Sumber Daya Alam. Dalam PP tersebut, pemerintah menerapkan skema insentif perpajakan dengan pilihan tenor satu bulan, tiga bulan, dan enam bulan.

    Tenor satu bulan ada diskon pajak penghasilan (PPh) atas bunga deposito dari 20% menjadi 10%. Jika DHE dikonversi ke rupiah, bunganya diturunkan menjadi 7,5%.

    Kemudian untuk tenor tiga bulan, ada insentif PPh atas bunga deposito sebesar 7,5% untuk DHE dolar AS dan 5% untuk DHE rupiah dan tenor enam bulan ada PPh atas bunga deposito diturunkan menjadi 2,5%. Jika dikonversi ke dalam rupiah, bunga deposito tidak dikenakan PPh.

    Dengan kebijakan baru terkait finalisasi regulasi DHE SDA, pemerintah berharap dapat mendorong peningkatan cadangan devisa sekaligus memperkuat stabilitas ekonomi nasional.

  • Kasus Impor Gula, Kejagung Tetapkan 9 Tersangka Baru

    Kasus Impor Gula, Kejagung Tetapkan 9 Tersangka Baru

    JABAR EKSPRES – Dalam kasus korupsi importasi gula di Kementerian Perdagangan pada tahun 2015-2016, Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan sembilan tersangka baru.

    Direktur Penyedikan pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung Abdul Qohar dalam konferensi pers di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta, Senin (21/1) menyampaikan bahwa sembilan tersangka tersebut merupakan pihak perusahaan swasta.

    “Berdasarkan hasil pemeriksaan dan dikaitkan dengan alat bukti yang telah kami peroleh selama penyidikan, maka tim penyidik telah mendapatkan bukti permulaan yang cukup untuk menetapkan sembilan tersangka,” ucapnya.

    Sembilan tersengka itu di antaranya TWN selaku Direktur Utama PT Angels Products (AP), WN selaku Presiden Direktur PT Andalan Furnindo (AF), HS selaku Direktur Utama PT Sentra Usahatama Jaya (SUJ).

    BACA JUGA: Serahkan Nota Pembelaan, Arsan Latif minta Dibebaskan dari Kasus Korupsi Pasar Cigasong

    Kemudian, IS selaku Direktur PT Makassar Tene (MT), HAT selaku Direktur PT Duta Sugar International (DSI), ASB selaku Direktur Utama PT Kebun Tebu Mas (KTM), HFH selaku Direktur Utama PT Berkah Manis Makmur (BMM), dan ES selaku Direktur PT Permata Dunia Sukses Utama (PDSU).

    Ia juga menjelaskan, pada tahun 2025 telah dilakukan rapat koordinasi bidang perekonomian salah satu pembahasanya yaitu bahwa Indonesia pada Januari sampai April 2016 diperkirakan mengalami kekurangan gula kristal sebanyak 200 ribu ton.

    Tetapi, dalam rapat tersebut tidak pernah diputuskan bahwa Indonesia memerlukan impor GKP.

    Kemudian, selama bulan November-Desember 2015, tersangka Charles Sitorus (CS) selaku Direktur Pengembangan Bisnis PT PPI memerintahkan manajer senior bidang bahan pokok pada PT PPI untguk bertemu delapan perusahaan swasta.

    BACA JUGA: Kejari Kota Bandung Amankan Uang Kasus Korupsi Dana PIP UB, Pengembalian Kerugian Negara Capai Rp1,5 M

    “Jadi sebelum ada penandatangan kontrak, delapan perusahaan tersebut sudah diundang lebih dulu. Sudah diberi tahu bahwa mereka nanti yang akan melakukan pengadaan GKM yang kemudian untuk diolah menjadi GKP dalam rangka stabilisasi harga pasar dan stok gula nasional,” ujarnya.

    Lalu, pada Januari 2016, Tom Lembong menandatangani surat penugasan kepada PT PPi untuk mengelola GKM menjadi GKP melalui kerja sama produsen gula dalam negeri sebanyak 300 ribu ton dalam rangka pengelolaan stok gula nasional dan stabilitas harga gula.

  • Juru Sita PN Surabaya Akui Terima Uang Rp50 Juta dari Pengacara Ronald Tannur

    Juru Sita PN Surabaya Akui Terima Uang Rp50 Juta dari Pengacara Ronald Tannur

    Bisnis.com, JAKARTA – Juru Sita Pengganti PN Kelas 1A Surabaya, Rini Asmin Septerina mengakui telah menerima sekitar Rp50 juta dari pengacara Ronald Tannur, Lisa Rachmat.

    Hal tersebut diungkapkan Lisa saat menjadi saksi untuk tiga hakim PN Surabaya kasus dugaan suap kepengurusan vonis bebas Ronald Tannur. 

    Tiga hakim sekaligus terdakwa itu yakni Erintuah Damanik, Mangapul dan Heru Hanindyo.

    Awalnya, Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Teguh Santoso menanyakan soal hubungan antara Lisa dan Rini.

    Rini menjawab bahwa hubungan itu hanya sebatas menanyakan soal pendaftaran perkara Ronald Tannur ke PN Surabaya. Pertanyaan itu ditanyakan beberapa kali sebelum perkara Ronald Tannur terdaftar di PN Surabaya.

    “Terus untuk memantau masuknya atau belum perkara Gregorius ada sdr dikasih sesuatu?” tanya Teguh di persidangan, Selasa (21/1/2025).

    Menjawab pertanyaan hakim, Rini mengaku telah menerima uang sebesar Rp5 juta yang diberikan oleh pengacara Ronald Tannur. Dia menyebut uang tersebut diberikan untuknya dan dibagikan ke teman-temannya.

    Setelah percakapan itu, jaksa penuntut umum (JPU) kemudian mendalami pertanyaan hakim dan kembali menanyakan soal penerimaan Rini dari Lisa.

    Dari situ diketahui bahwa secara total Rini uang menerima sekitar Rp50 juta. Perinciannya, uang yang diterima Rp5 juta dan sisanya dalam bentuk pinjaman.

    “Untuk biaya, waktu itu anak saya sakit, saya meminjam ke bu Lisa,” jawab Rini.

    Dia juga mengaku bahwa dirinya tidak pernah melaporkan penerimaan dana itu ke pimpinannya karena untuk keperluan pribadi yang mendesak.

    Di samping itu, Rini mengatakan bahwa dirinya sudah berencana untuk mengembalikan uang puluhan juta itu ke Lisa Rachmat. Namun, hingga saat ini uangnya masih belum terkumpul.

    “Memang saya mau kembalikan pak, memang rencana mau saya kembalikan Pak cuma masih belum ini, belum terkumpul,” pungkas Rini.

    Sebagai informasi, tiga hakim PN Surabaya telah didakwa menerima uang suap Rp1 miliar dan SGD300.000 atau setara Rp3,6 miliar (Kurs Rp12.023) dari pengacara Ronald Tannur, Lisa Rachmat.

    Alhasil, uang total Rp4,6 miliar diduga diterima Erintuah Cs untuk membebaskan Ronald Tannur dari dakwaan jaksa dalam kasus penganiayaan hingga tewas Dini Sera Afrianti.

  • Berapa Gaji Mendiktisaintek dan Tunjangannya? Segini Sebulan

    Berapa Gaji Mendiktisaintek dan Tunjangannya? Segini Sebulan

    Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Satryo Soemantri Brodjonegoro sempat menjadi sorotan di media sosial. Satryo diduga melakukan mutasi tanpa prosedur dan alasan jelas terhadap salah seorang karyawannya, Neni Herlina.

    Pada Senin (20/1) pagi, ratusan orang yang berpakaian hitam melakukan demo di pelataran Gedung D Kemendiktisaintek. Mereka tergabung dalam anggota Paguyuban Pegawai Ditjen Dikti dan menggelar aksi damai Senin hitam atas pemecatan pegawai tersebut.

    Salah satu yang juga disorot adalah gaji yang didapat Mendiktisaintek setiap bulan. Berdasarkan perhitungan dari beberapa peraturan perundang-undangan, total gaji Mendiktisaintek berkisar Rp68,5 juta per bulan.

    Jumlah gaji itu terdiri dari beberapa komponen seperti gaji pokok, tunjangan jabatan, tunjangan kinerja, dan dana operasional khusus untuk kegiatan tertentu saja. Berikut rinciannya di bawah ini.

    Gaji pokok menteri

    ilustrasi gaji (unsplash/mufid majnun)

    Untuk diketahui, besaran gaji pokok menteri diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2000 tentang Perubahan atas PP Nomor 50 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Menteri Negara dan Bekas Menteri Negara serta Janda/Dudanya.

    Dalam Pasal 2 PP Nomor 60 Tahun 2000, seorang menteri mendapatkan gaji pokok sebesar Rp5.040.000 per bulan. Namun, tidak diketahui secara pasti apakah sudah ada pembaruan terhadap peraturan tersebut atau belum.

    Tunjangan jabatan menteri

    Selain itu, menteri juga berhak menerima tunjangan jabatan. Hal ini diatur dalam Keputusan Presiden (Keppres) Republik Indonesia (RI) Nomor 68 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Keppres Nomor 168 Tahun 2000 tentang Tunjangan Jabatan bagi Pejabat Negara Tertentu.

    Pada Pasal 1 ayat (2) huruf e berbunyi “Menteri Negara, Jaksa Agung, dan Panglima Tentara Nasional Indonesia dan Pejabat lain yang kedudukannya atau pengangkatannya setingkat atau disetarakan dengan Menteri Negara adalah sebesar Rp13.608.000.”

    Hal ini berarti tunjangan jabatan sekelas menteri seperti Mendiktisaintek sebesar Rp13.608.000 per bulan.

    Tunjangan kinerja menteri

    Selain itu, Satryo memperoleh tunjangan kinerja sebagai Mendiktisaintek. Hal ini diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 136 Tahun 2018 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

    Dalam Pasal 6 ayat (1) berbunyi “Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang mengepalai dan memimpin Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan diberikan tunjangan kinerja sebesar 150 persen dari tunjangan kinerja tertinggi di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.”

    Tunjangan kinerja tertinggi di Kemdikbud adalah Kelas Jabatan 17, yaitu sebesar Rp33.240.000. Lalu, 150% dari Rp33.240.000 adalah Rp49.860.000. Maka, tunjangan kinerja Mendiktisaintek berkisar Rp49,86 juta per bulan.

    Namun, belum diketahui pasti apakah aturan tersebut akan diubah seiring dipecahnya Kemendikbud menjadi tiga lembaga kementerian pada pemerintahan Prabowo-Gibran.

    Kemudian, menteri pun memperoleh dana operasional yang disediakan untuk menunjang kegiatan yang bersifat strategis dan khusus. Hal ini tercantum dalam Bab II Pasal 2 dan 3 Peraturan Menteri Keuangan (PMK) RI Nomor 268/PMK.05/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Dana Operasional Menteri/Pimpinan Negara.

    Dalam Pasal 3 ayat (1) PMK RI Nomor 288/PMK.05/2014 berbunyi “Penggunaan Dana Operasional dilaksanakan secara fleksibel dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran serta prinsip efektif dan efisien. Lalu, di dalam Pasal 3 ayat (2) dijelaskan bahwa penggunaan dana operasional ini didasarkan atas pertimbangan diskresi menteri atau pimpinan lembaga dengan ketentuannya antara lain sebesar 80 persen diberikan secara lumpsum kepada menteri atau pimpinan lembaga dan 20 persen sisanya untuk dukungan operasional lainnya.

  • Anggota DPR Satori Bungkam soal Dugaan Korupsi Dana CSR Bank Indonesia

    Anggota DPR Satori Bungkam soal Dugaan Korupsi Dana CSR Bank Indonesia

    Bisnis.com, CIREBON – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Komisi VIII Satori enggan berkomentar terkait dugaan penyalahgunaan dana corporate social responsibility (CSR) Bank Indonesia. 

    “Saya tidak mau berkomentar lebih jauh,” ujar Satori saat ditemui Bisnis di Pondok Pesantren Al Khairiyah, Kelurahan Watubelah, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon, Selasa (21/1/2025).

    Diketahui sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyelidiki dugaan kasus korupsi penyaluran dana CSR Bank Indonesia yang diduga melibatkan sejumlah pihak, termasuk anggota DPR RI. Salah satu nama yang mencuat dalam kasus ini adalah Satori, anggota Komisi XI DPR RI.

    Penyidikan kasus ini berfokus pada proses penyaluran dana CSR yang seharusnya dialokasikan untuk mendukung program sosial dan pemberdayaan masyarakat. KPK mencurigai adanya penyalahgunaan anggaran, termasuk kemungkinan aliran dana yang tidak sesuai dengan peruntukannya.

    Sebagai bagian dari upaya pengungkapan, KPK telah memeriksa beberapa saksi terkait, termasuk anggota DPR RI yang diduga mengetahui alur distribusi dana tersebut.

    Selain itu, tim penyidik juga melakukan penggeledahan di kantor pusat Bank Indonesia di Jakarta untuk mengumpulkan bukti tambahan.

    Dugaan penyimpangan ini menjadi perhatian publik mengingat dana CSR memiliki tujuan strategis untuk mendukung pembangunan masyarakat yang berkelanjutan. 

    KPK menegaskan komitmennya untuk menggali seluruh informasi yang relevan guna memastikan akuntabilitas dan transparansi dalam penggunaan dana tersebut.

    Kasus tersebut masih dalam tahap penyidikan hingga saat ini. KPK terus mengumpulkan bukti serta menelusuri pihak-pihak yang diduga terlibat dalam dugaan korupsi ini. Lembaga antirasuah tersebut menegaskan akan menindak tegas siapa pun yang terbukti melanggar hukum, demi menjaga integritas lembaga negara dan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan dana publik.

    Profil Satori 

    Diketahui, Satori menjadi salah satu figur yang cukup dikenal di Jawa Barat, khususnya di daerah pemilihan (Dapil) Jabar VIII yang mencakup Kabupaten Cirebon, Kota Cirebon, dan Kabupaten Indramayu. 

    Lahir di Palimanan, Cirebon, pada 25 Februari 1970, Satori berasal dari keluarga sederhana. Sejak usia muda, ia sudah merasakan kerasnya perjuangan hidup. Satori pernah bekerja sebagai buruh pabrik dan kuli bangunan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. 

    Karier politik Satori dimulai dari tingkat daerah. Ia menjabat sebagai anggota DPRD Kabupaten Cirebon untuk periode 2009–2014 dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Di masa itu, ia dikenal vokal memperjuangkan isu-isu kesejahteraan masyarakat, khususnya di bidang pendidikan dan layanan publik. 

    Keberhasilannya di tingkat kabupaten membawanya terpilih sebagai anggota DPRD Provinsi Jawa Barat periode 2014–2019.

    Pada Pemilu 2019, Satori bergabung dengan Partai NasDem dan mencalonkan diri sebagai anggota DPR RI. Ia berhasil mendapatkan kepercayaan dari masyarakat di Dapil Jabar VIII, yang kemudian mengantarkannya ke Senayan.

    Sebagai anggota DPR RI, Satori ditempatkan di Komisi XI yang membidangi keuangan, perbankan, dan perencanaan pembangunan. Komisi ini memiliki peran strategis dalam mengawasi dan membahas kebijakan fiskal negara, termasuk pengelolaan anggaran, perpajakan, serta program pembangunan ekonomi.

    Selama bertugas, Satori dikenal aktif dalam berbagai pembahasan dan diskusi, terutama yang berkaitan dengan penguatan ekonomi rakyat dan pengelolaan anggaran yang berpihak pada masyarakat kecil.

    Di daerah pemilihannya, ia juga fokus pada pengembangan pendidikan, kesejahteraan sosial, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

    Selain tugasnya di DPR RI, Satori juga menjabat sebagai Ketua Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) Kabupaten Cirebon periode 2020–2025. Dalam perannya ini, ia terlibat dalam berbagai kegiatan pembinaan umat dan pengembangan program keagamaan di tingkat lokal.

  • MDI Ventures Suntik Dana ke Startup Singapura untuk Perkuat Keamanan Siber Indonesia – Page 3

    MDI Ventures Suntik Dana ke Startup Singapura untuk Perkuat Keamanan Siber Indonesia – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – MDI Ventures, perusahaan modal ventura di bawah naungan Telkom Group, mengumumkan investasi strategisnya ke Cyfirma.

    Startup keamanan siber asal Singapura ini fokus pada threat intelligence (intelijen ancaman) dan external threat management (manajemen ancaman eksternal).

    Cyfirma, yang dikenal dengan pendekatan inovatifnya dalam keamanan siber, telah memiliki rekam jejak yang solid di Jepang dan pasar global.

    Pendanaan yang tak disebutkan jumlahnya ini akan digunakan untuk memperluas jangkauan pasar, memperkuat riset dan pengembangan (R&D), serta meningkatkan kemampuan menghadapi serangan siber yang kian kompleks.

    “Investasi kami di Cyfirma mencerminkan komitmen perusahaan untuk mendukung startup dengan fundamental bisnis yang kuat dan solusi berdampak,” ujar CEO MDI Ventures, Donald Wihardja, melalui keterangan resminya, Selasa (21/1/2025)..

    Ia menambahkan pendekatan inovatif Cyfirma sejalan dengan tujuan perusahaan dalam memperkuat bisnis berkelanjutan dan memenuhi kebutuhan perlindungan digital yang semakin relevan.

    Dana investasi ini akan mendukung ekspansi Cyfirma di Asia Tenggara, terutama Indonesia, memperluas operasi di wilayah barat, dan memperkuat posisinya di Jepang.

    Dukungan MDI Ventures juga akan mendorong pengembangan R&D untuk meningkatkan kemampuan Cyfirma dalam menyediakan solusi proaktif yang disesuaikan dengan kebutuhan bisnis di kawasan ini.

    “Asia Tenggara, termasuk Indonesia, menghadapi serangan siber yang semakin kompleks, sehingga membutuhkan solusi keamanan siber andal. Investasi MDI Ventures memberikan dukungan signifikan bagi Cyfirma untuk memperluas kehadiran kami dan memperkuat kemampuan memberikan solusi keamanan siber proaktif dan inovatif,” kata Founder & CEO Cyfirma, Kumar Ritesh.

     

  • Sumbangan Dana Pelantikan Trump Capai Rp 2,7 T, Ini Daftar Donaturnya

    Sumbangan Dana Pelantikan Trump Capai Rp 2,7 T, Ini Daftar Donaturnya

    Jakarta –

    Pelantikan Donald Trump sebagai presiden ke-47 Amerika Serikat (AS) pada Senin (20/1) siang waktu setempat tercatat banyak didanai dari sumbangan sejumlah perusahaan raksasa yang beroperasi di Negeri Paman Sam itu.

    Melansir dari Fox Business, Selasa (21/1/2025), berbagai perusahaan yang memberikan donasi tersebut bergerak di berbagai bidang, mulai dari kedirgantaraan dan teknologi hingga otomotif dan keuangan, masih banyak lagi.

    Sebagai contoh dari bidang teknologi ada Google, Meta dan Microsoft yang masing-masing memberikan sumbangan US$ 1 juta atau Rp 16,34 miliar (kurs Rp 16.343/dolar AS). Ada juga Ford, General Motors, hingga Hyundai dan Toyota cabang AS memberi sumbangan sebesar US$ 1 juta.

    Masih belum cukup, ada juga Bank of America yang sudah mengonfirmasi Fox Business bahwa mereka turut memberikan sumbangan untuk pelantikan Trump. Namun salah satu bank terbesar di Negeri Paman Sam itu enggan untuk menyebutkan jumlahnya.

    Kemudian dana pelantikan Trump ini juga dikabarkan menerima sumbangan dari Goldman Sachs, menurut sumber yang mengetahui masalah tersebut. Namun hal ini belum bisa dikonfirmasi karena jumlah sumbangannya yang tidak jelas.

    Selain perusahaan, Fox News Digital melaporkan pada pertengahan Desember bahwa CEO OpenAI, Sam Altman, turut berencana untuk memberi sumbangan pelantikan Trump sebesar US$ 1 juta atau Rp 16,34 miliar.

    Kemudian ada juga Tim Cook yang sedang menjabat sebagai CEO Apple memberikan sumbangan sebesar itu US$ 1 juta atau Rp 16,34 miliar juga. Secara total, diperkirakan sekitar US$ 170 juta atau Rp 2,77 triliun mengalir untuk pelantikan Trump.

    Daftar perusahaan raksasa yang beri sumbangan untuk pelantikan Trump

    1. Boeing US$ 1 juta atau Rp 16,34 miliar

    2. Google US$ 1 juta atau Rp 16,34 miliar

    3. Hyundai US$1 juta atau Rp 16,34 miliar

    4. FCA US$ 1 juta atau Rp 16,34 miliar

    5. Microsoft US$ 1 juta atau Rp 16,34 miliar

    6. Amazon US$ 1 juta atau Rp 16,34 miliar

    7. Uber US$ 1 juta atau Rp 16,34 miliar

    8. Ford US$ 1 juta atau Rp 16,34 miliar

    9. Toyota Motors Amerika Utara US$ 1 juta atau Rp 16,34 miliar

    10. Robinhood US$ 2 juta atau Rp 32,68 miliar

    11. General Motors US$ 1 juta atau Rp 16,34 miliar

    12. Intuit US$ 1 juta atau Rp 16,34 miliar

    13. Delta Airlines US$ 1 juta atau Rp 16,34 miliar.

    (fdl/fdl)

  • FKMS Laporkan Pembangunan Gedung Layanan Jantung RSUD Pamekasan ke Kejati Jatim

    FKMS Laporkan Pembangunan Gedung Layanan Jantung RSUD Pamekasan ke Kejati Jatim

    Surabaya (beritajatim.com) – Forum Komunikasi Masyarakat Sipil (FKMS) melaporkan pembangunan gedung Layanan Penyakit Jantung (kardiovaskular) tahun 2023 di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. H. Slamet Martodirdjo, Kabupaten Pamekasan, ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur. Proyek tersebut dianggap merugikan negara karena hingga kini gedung tersebut masih mangkrak.

    FKMS menduga bahwa pihak RSUD telah melakukan pembayaran alat kesehatan jantung berupa Modular Operating Theater dan Heating Ventilation Air Condition (MOT-HVAC) yang pengadaannya dilakukan melalui sistem e-purchasing.

    “Kasus ini kami laporkan karena kami menduga ada kerugian keuangan negara. Proyek selesai tahun lalu, uang miliaran rupiah sudah dialokasikan, tapi sampai saat ini Catheterization Laboratory (Cath Lab) RSUD Slamet Martodirdjo belum bisa dibuka untuk melayani publik. Itu adalah fakta,” kata Ketua FKMS, Sutikno, kepada wartawan di Kejati Jatim, Selasa (21/1/2025).

    Menurut Sutikno, pengadaan barang dan jasa pemerintah masih rentan terhadap tindak pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) meskipun aturan tata kelolanya telah diperbaiki. Ia mengungkapkan bahwa dalam pengadaan barang melalui sistem e-purchasing sering terjadi praktik cashback.

    “Ya ada cashback, umumnya 10 sampai 20 persen. Untuk kasus di Pamekasan ini kami duga cashback-nya juga mengalir ke Kementerian Kesehatan selaku pihak yang menunjuk RSUD Slamet Martodirdjo sebagai rumah sakit rujukan pelayanan jantung se-Madura,” ujarnya.

    FKMS juga menyoroti tingginya harga pengadaan MOT-HVAC untuk Layanan Penyakit Jantung di RSUD tersebut.

    “Kami lihat harganya cuma turun sekitar Rp25 juta dari pagu, dan kami kira harga MOT-HVAC harusnya sekitar Rp12 miliar, bukan Rp16 miliar. Sesuai hitungan kasar, Rp12 miliar lebih itu sudah termasuk pajak PPN, pajak impor, fee marketing, pelatihan pengoperasian, sosialisasi, keuntungan perusahaan, importir, dan asuransi,” sebut Sutikno.

    Sekretaris FKMS, M. Yusuf, menambahkan bahwa alat kesehatan MOT-HVAC yang digunakan bermerk Philips dan dibeli dari PT Aneka Medika Indonesia.

    “Memang PT Aneka Medika reseller Philips. Kasus pengadaan Alkes untuk di RSUD Slamet Martodirdjo ini harus diusut. Belum beroperasinya Program Layanan Penyakit Jantung itu sudah menimbulkan kerugian negara. Setahu kami, pengadaan MOT-HVAC tahun 2023 itu berasal dari dana APBN yang dialokasikan ke APBD Kabupaten Pamekasan yang kemudian dimasukkan ke dalam anggaran BLUD (Badan Layanan Umum Daerah) RSUD Slamet Martodirdjo,” jelas Yusuf.

    Seperti diketahui, Program Layanan Penyakit Jantung di RSUD dr. H. Slamet Martodirdjo hingga kini belum beroperasi, meskipun seharusnya sudah dimulai pada awal tahun 2024. [uci/beq]

  • Trump Perintahkan AS Keluar dari Keanggotaan WHO, Bisa Seperti Ini Dampaknya

    Trump Perintahkan AS Keluar dari Keanggotaan WHO, Bisa Seperti Ini Dampaknya

    Jakarta –

    Amerika Serikat menarik diri dari keanggotaan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Presiden AS Donald Trump menyebut kecewa pada WHO, dan telah menyampaikan kritik beberapa kali, terlebih di masa pandemi COVID-19. Trump menuding WHO lambat menangani pandemi atau wabah SARS-CoV-2 yang pertama kali merebak di China. Hingga kini belum diketahui asal muasalnya.

    “Selain itu, WHO terus menuntut pembayaran yang sangat memberatkan Amerika Serikat, jauh dari proporsi pembayaran yang ditetapkan oleh negara-negara lain. China, dengan populasi 1,4 miliar, memiliki 300 persen populasi Amerika Serikat, tetapi memberikan kontribusi hampir 90 persen lebih sedikit kepada WHO,” beber Trump dalam pernyataan resmi Gedung Putih, dikutip Selasa (21/1/2025).

    Mantan Direktur WHO Asia Tenggara Prof Tjandra Yoga Aditama menilai banyak dampak yang bisa terjadi di balik keputusan AS keluar dari keanggotaan WHO. Terlebih, tidak sedikit pakar AS terlibat dalam kerja sama langsung dengan WHO, termasuk pada sejumlah kajian internasional.

    Prof Tjandra khawatir hal ini otomatis berpengaruh pada sistem kesehatan internasional. “Amerika Serikat mempunyai berbagai pusat kajian kesehatan yang juga punya cakupan global, katakanlah misalnya Center of Diseases Control and Prevention (CDC), National Institute of Health (NIH) dan lain-lain,” bebernya dalam keterangan tertulis kepada detikcom, Selasa (21/1).

    “Perlu dikaji tentang bagaimana peran berbagai organisasi ini sesudah Amerika Serikat menarik diri dari WHO,” lanjutnya.

    Ia juga menyoroti aspek pendanaan yang otomatis terhenti dari AS. Mengingat, banyak bantuan ke wilayah atau negara berkembang dengan sejumlah wabah, dibantu melalui dana fund WHO dari banyak negara lain, termasuk AS.

    Dalam hal ini, Prof Tjandra menilai, WHO perlu melalukan upaya rekayasa finansial. Semata-mata demi menjaga kesehatan global tetap terlaksana dengan baik. “Anggaran WHO akan terkena dampak cukup bermakna kalau kontribusi dari Amerika Serikat dihentikan,” sorotnya.

    Meski begitu, menurutnya publik masih harus menunggu keputusan resmi dan eksekusi keputusan terkait. Mengacu beberapa informasi, Prof Tjandra menekankan prosesnya akan memakan waktu hingga satu tahun atau mungkin lebih cepat berdasarkan situasi.

    Situasi kesehatan dunia ke depan juga disebutnya akan menjadi perhatian penting, mengingat besarnya jumlah penduduk AS. Hal ini berdampak dalam pengawasan perjalanan kesehatan internasonal.

    “Selain organisasi resmi pemerintah maka juga cukup banyak pakar warga Amerika Serikat yang aktif dalam kesehatan global, termasuk bekerja di World Health Organization (WHO).”

    “Selain itu juga ada berbagai Universitas ternama di Amerika Serikat yang bergerak dalam kesehatan global pula. Tentu patut di telusuri bagaimana peran para pakar ini di kesehatan global kelak, sehubungan Executive Order Presiden Trump di hari pertama kerjanya ini,” pungkasnya.

    (naf/kna)

  • Pemkab Ponorogo Alokasikan Rp17,5 Miliar untuk Pemberdayaan RT

    Pemkab Ponorogo Alokasikan Rp17,5 Miliar untuk Pemberdayaan RT

    Ponorogo (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ponorogo mengalokasikan dana sebesar Rp17,5 miliar untuk ribuan rukun tetangga (RT) di wilayahnya. Anggaran tersebut berasal dari APBD tahun 2025, yang difokuskan pada program pemberdayaan masyarakat melalui RT.

    Menurut data Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Ponorogo, dana tersebut akan dibagikan kepada 6.382 RT di Bumi Reog. Setiap RT akan menerima jatah sebesar Rp2,75 juta per tahun. Dana ini ditujukan untuk mendukung kebutuhan dasar masyarakat dan meningkatkan pelayanan RT, bukan untuk kepentingan pribadi pengurus.

    “Dana RT ini untuk kebutuhan dasar masyarakat dan meningkatkan pelayanan RT di Ponorogo,” ujar Sekretaris DPMD Ponorogo, Anik Purwani, Selasa (21/1/2025).

    Anik menjelaskan, alokasi anggaran mencakup beberapa kebutuhan penting, seperti pembayaran wifi RT, insentif pengurus, hingga jaminan BPJS. Program ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pelayanan RT kepada masyarakat Ponorogo.

    “Wifi RT ini sangat penting, karena untuk akses informasi dan aktivitas belajar. Sehingga sudah menjadi kebutuhan masyarakat, sehingga kami lanjutkan program ini,” tambahnya.

    Namun, Anik menegaskan bahwa pencairan dana RT sangat bergantung pada kesiapan masing-masing desa dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Ia mengimbau seluruh desa untuk segera menyelesaikan APBDes sebelum akhir Januari agar proses transfer dana dapat segera dilakukan.

    “Jika APBDes sudah diundangkan, transfer anggaran dapat dilakukan lebih cepat. Sehingga penggunaan dana RT ini bisa segera direalisasikan,” pungkasnya.

    Dengan anggaran yang signifikan ini, diharapkan setiap RT dapat memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat, baik dalam mendukung aktivitas sehari-hari maupun meningkatkan kualitas hidup warga di lingkungannya. [end/beq]