Perusahaan: Dana

  • Strategi Milenial Mengumpulkan Dana Pensiun di Tengah Gempuran Gaya Hidup Modern

    Strategi Milenial Mengumpulkan Dana Pensiun di Tengah Gempuran Gaya Hidup Modern

    Jakarta: Menghadapi tantangan finansial di era modern, generasi milenial sering kali dihadapkan pada dilema antara menikmati gaya hidup sekarang atau menyiapkan masa depan yang aman secara finansial. 
     
    Tidak sedikit yang merasa menabung untuk dana pensiun bukan menjadi satu prioritas, terutama di tengah tekanan sosial untuk mengikuti tren dan menghabiskan pendapatan untuk kebutuhan konsumtif. 
     
    Namun, perencanaan dana pensiun yang matang adalah kunci agar tidak terjebak dalam krisis keuangan saat memasuki usia senja.

    Strategi untuk menyiapkan dana pensiun sebenarnya tidak selalu rumit, tetapi membutuhkan kedisiplinan dan komitmen. 
     

    Strategi Mengumpulkan Dana Pensiun
    Mengutip laman Prudential dan Bank SMBC Indonesia, berikut strategi mengumpulkan dana pensiun yang bisa dilakukan oleh generasi milenial:

    1. Tentukan Target Usia Pensiun

    Menetapkan kapan Sobat Medcom ingin pensiun akan mendorong pengaturan perencanaan keuangan yang lebih jelas dan terukur. 
     
    Misalnya, jika berencana pensiun pada usia 60 tahun dan saat ini berusia 30 tahun, itu artinya Sobat Medcom memiliki 30 tahun untuk menabung.
     
    Dengan mengetahui berapa lama waktu yang dimiliki dapat menentukan berapa banyak dana yang perlu ditabung setiap bulan atau tahunnya. 

    2. Buat Anggaran dan Catat Pengeluaran

    Menyusun anggaran adalah langkah selanjutnya untuk mengetahui bagaimana uang Sobat Medcom dialokasikan. 
     
    Dengan membuat rincian pengeluaran, bisa melihat area mana yang boros dan menyesuaikan prioritas. 
     
    Memanfaatkan aplikasi keuangan atau spreadsheet dapat membantu Anda memantau pengeluaran harian dan bulanan dengan lebih mudah.

    3. Lunasi Cicilan dan Utang

    Kemudian Sobat Medcom harus berupaya penuh untuk melunasi utang yang belum lunas. Sebab, utang dapat menguras sebagian besar pendapatan. 
     
    Ini berisiko menghambat kemampuan dalam menabung. Oleh karena itu, penting untuk melunasi cicilan dan utang secepat mungkin.
     

    4. Terapkan Metode Budgeting yang Tepat

    Berbagai metode budgeting seperti 50/30/20, Zero-Based Budgeting, atau Envelope System bisa diterapkan sesuai kebutuhan. 
     
    Metode budgeting memungkinkan Sobat Medcom mengontrol arus kas dan memastikan ada dana yang dialokasikan untuk menabung dan berinvestasi. Pilih metode yang paling sesuai dengan gaya hidup dan situasi finansial.

    5. Investasikan Uang Anda Sejak Dini

    Investasi membantu uang tumbuh lebih cepat dibandingkan hanya disimpan di tabungan. Pilih instrumen investasi seperti reksa dana, saham, atau deposito sesuai dengan profil risiko dan tujuan. 
     
    Berinvestasi sejak muda memungkinkan Sobat Medcom memanfaatkan efek bunga majemuk dan mempersiapkan masa depan finansial dengan lebih baik.

    6. Sisihkan Dana Darurat

    Selain itu, pastikan memiliki dana darurat yang memadai untuk mengantisipasi kebutuhan mendesak tanpa mengganggu rencana pensiun.
     
    Dengan menerapkan strategi-strategi di atas secara konsisten, milenial dapat mempersiapkan dana pensiun yang memadai tanpa harus mengorbankan kualitas hidup saat ini.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (ANN)

  • Kades Ngariboyo Magetan Divonis 4,5 Tahun, Pemberhentian Tunggu Inkracht

    Kades Ngariboyo Magetan Divonis 4,5 Tahun, Pemberhentian Tunggu Inkracht

    Magetan (beritajatim.com) – Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya menjatuhkan vonis penjara 4 tahun 6 bulan kepada Kepala Desa (Kades) Ngariboyo, Kecamatan Ngariboyo, Kabupaten Magetan, Sumadi. Dalam vonis yang dibacakan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya pada Senin (20/1/2025), Sumadi dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana korupsi pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2018-2019.

    Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya dengan Nomor 102/Pid.Sus-TPK/2024/PN Surabaya, Majelis Hakim memutuskan menjatuhkan hukuman pidana selama 4 tahun 6 bulan penjara. Selain itu, Sumadi juga dikenai denda sebesar Rp200 juta, dengan ketentuan jika tidak dibayarkan, digantikan dengan hukuman tambahan selama 3 bulan.

    Selain itu, Sumadi juga diwajibkan membayar uang pengganti sebesar Rp195.162.700, dengan ketentuan jika tidak dibayar, akan digantikan dengan hukuman tambahan selama 2 tahun.

    Terdakwa Sumadi, dinyatakan bersalah melanggar Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

    Kasus ini menjadi perhatian karena mencerminkan pentingnya pengawasan dalam pengelolaan dana desa demi mencegah kerugian negara. Vonis yang dijatuhkan diharapkan memberikan efek jera dan menjadi pembelajaran bagi semua pihak.

    Namun, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Magetan belum bisa memproses pemberhentian Sumadi.

    “Karena kami menunggu dulu langkah hukum dari jaksa dan dari terdakwa ini. Apakah akan mengajukan banding atau tidak. Kami akan tunggu tujuh hari setelah putusan. Kalau memang tidak ada langkah hukum dan dinyatakan inkracht maka segera kami proses,” kata Kepala DPMD Magetan, Eko Muryanto, Rabu (22/01/2025).

    Eko mengatakan, jika dalam proses hukum sudah memiliki kekuatan hukum tetap, maka pemberhentian bisa segera diproses. “Baru setelah SK pemberhentian keluar, akan ditunjuk Penjabat Kepala Desa dari unsur PNS Lingkungan Pemkab Magetan,” pungkasnya. [fiq/beq]

  • 2
                    
                        Dedi Mulyadi Tegaskan Pajak Kendaraan Bermotor 100 Persen untuk Jalan, Tak Bayar Pajak Dilarang Lewat
                        Bandung

    2 Dedi Mulyadi Tegaskan Pajak Kendaraan Bermotor 100 Persen untuk Jalan, Tak Bayar Pajak Dilarang Lewat Bandung

    Dedi Mulyadi Tegaskan Pajak Kendaraan Bermotor 100 Persen untuk Jalan, Tak Bayar Pajak Dilarang Lewat
    Editor
    KOMPAS.com
    – Gubernur
    Jawa Barat
    terpilih,
    Dedi Mulyadi
    , menyatakan komitmen bahwa
    Pajak Kendaraan Bermotor
    (PKB) di provinsi tersebut akan digunakan sepenuhnya untuk pembangunan dan perbaikan jalan.
    Dalam pernyataannya, Dedi menegaskan pentingnya transparansi dan konsistensi dalam pengelolaan pajak demi memberikan manfaat nyata kepada masyarakat.
    “Nah, yang pertama kita umumkan dulu, karena banyak para bupati yang tidak tahu dana bagi hasil kendaraan bermotornya. Hari ini harus diumumkan agar seluruh rakyat Jawa Barat tahu bahwa ada dana bagi hasil
    pajak kendaraan bermotor
    , yakni 40 persen untuk provinsi dan 60 persen untuk kabupaten,” ujar Dedi dalam pertemuan dengan sejumlah pejabat Pemprov Jabar di Lembur Pakuan,
    Subang
    , Jawa Barat, Selasa (21/1/2025) dan disiarkan melalui akun YouTube Kang Dedi Mulyadi Channel.
    Kompas.com
    mengonfirmasi dan mendapat izin untuk mengutip pernyataan Dedi Mulyadi, melalui sambungan telepon, Rabu (22/1/2025).
    Dedi menegaskan bahwa 100 persen pajak kendaraan bermotor di tingkat provinsi harus dialokasikan untuk pembangunan jalan.
    “Orang bayar pajak kendaraan bermotor ingin mendapat layanan jalan yang baik. Jangan sampai rakyat bayar pajak setiap tahun, tetapi jalannya tetap rusak,” tegasnya.
    Ia juga meminta komitmen dari pemerintah kabupaten dan kota untuk mengalokasikan dana bagi hasil pajak kendaraan bermotor sepenuhnya untuk jalan.
    “Nanti jalan provinsi, jalan kabupaten, dan jalan desa harus terkoneksi. Jika ini terlaksana, kebutuhan jalan di Jawa Barat bisa selesai dalam waktu satu tahun,” tambah Dedi.
    Untuk memastikan konsistensi, Dedi mengusulkan penerapan aturan bagi kendaraan bermotor yang menunggak pajak.
    “Kendaraan yang tidak bayar pajak tidak boleh lewat jalan. Kita konsisten bahwa dana pajak kendaraan bermotor adalah untuk pembangunan jalan, sehingga yang menikmati fasilitas tersebut harus membayar pajak,” katanya.
    Ia juga menekankan pentingnya penggunaan nomor kendaraan sesuai domisili di Jawa Barat, terutama bagi perusahaan yang beroperasi di provinsi tersebut.
    Dalam proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025, disebutkan bahwa pendapatan dari pajak kendaraan bermotor di Jawa Barat diperkirakan mencapai Rp 6,3 triliun, terdiri dari Rp 3,8 triliun pajak kendaraan bermotor tahunan dan Rp 2,4 triliun dari bea balik nama kendaraan bermotor.
    Dijekaskan juga rincian dana bagi hasil yang akan diterima kabupaten dan kota. Misalnya, Kota Bekasi menjadi penerima tertinggi dengan Rp 862 miliar, disusul Kota Bandung sebesar Rp 887 miliar, dan Kabupaten Bekasi dengan Rp 701 miliar.
    “Dana ini harus digunakan untuk memperbaiki jalan, sehingga tidak ada alasan bagi daerah untuk memiliki jalan yang rusak,” ujar Dedi.
    Dedi berharap dengan konsistensi pengelolaan PKB, infrastruktur jalan di Jawa Barat bisa tuntas dalam waktu singkat.
    “Jika seluruh pendapatan pajak kendaraan bermotor digunakan sesuai kebutuhan, maka jalan provinsi selesai dalam setahun. Infrastruktur jalan yang baik akan mendukung perekonomian masyarakat,” pungkasnya.
    Ia juga mengucapkan terima kasih kepada masyarakat yang telah membayar pajak kendaraan bermotor dan berharap mereka yang belum membayar segera melaksanakan kewajiban tersebut.
    “Pajak ini adalah bentuk kontribusi nyata untuk membangun Jawa Barat yang lebih baik,” tutupnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • KPK Ungkap Dana CSR BI yang Mengalir ke Komisi XI DPR Capai Triliunan Rupiah – Halaman all

    KPK Ungkap Dana CSR BI yang Mengalir ke Komisi XI DPR Capai Triliunan Rupiah – Halaman all

     

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap angka dana Corporate Social Responsibility (CSR) Bank Indonesia (BI) yang disalurkan ke komisi XI DPR mencapai triliunan rupiah.

    “Triliunan-lah. Kalau jumlah pasnya nantilah ya. Takutnya nanti salah,” ujar Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu dalam keterangannya dikutip, Rabu (22/1/2025).

    Asep menyebut salah satu anggota komisi XI DPR, Satori, telah mengakui bahwa seluruh rekan kerjanya di komisi XI menerima dana CSR BI yang ditampung dalam yayasan.

    “Itu yang kita sedang dalami di penerima yang lain. Karena berdasarkan keterangan saudara S (Satori), teman-teman sudah catat ya, seluruhnya juga dapat. Ya kan, seluruh anggota komisi XI terima CSR itu,” sebut Asep.

    Asep memastikan penyidik KPK terus mendalami penyelewengan dana CSR BI tersebut. 

    Menurut dia ada beberapa temuan bahwa dana tersebut tak dipakai sesuai peruntukannya.

    “Nah, yang sedang penyidik dalami adalah penyimpangan, karena kita dapat informasi, juga kita dapat dari data-data yang ada, CSR yang diberikan kepada para penyelenggara negara ini melalui yayasan yang disampaikan, direkomendasikan kepada mereka tidak sesuai peruntukannya,” katanya.

    Asep mengungkap penyidik telah menemukan dugaan penyimpangan yang dilakukan Satori dalam penggunaan dana CSR BI di Cirebon. 

    Wilayah Cirebon merupakan daerah pemilihan Satori saat maju sebagai caleg DPR Pemilu 2024.

    “Sementara yang kita peroleh saat ini sudah ada penyimpangannya, itu yang di Cirebon. Jadi setelah semuanya terima tapi ada yang amanah ada juga yang tidak sesuai peruntukkannya,” tutur Asep.

    Penggeledahan KPK

    Asep Guntur Rahayu menyebut penyidik beberapa waktu lalu KPK  telah melakukan penggeledahan di Cirebon, Jawa Barat.

    Lokasi penggeledahan berkaitan dengan Anggota DPR fraksi Partai Nasdem, Satori.

    “Jadi beberapa waktu lalu selain penggeledahan di BI, OJK, juga kita menggeledah beberapa tempat. Salah satunya di Cirebon. Itu di tempatnya saudara S (Satori),” kata Asep.

    Dua Anggota DPR Diperiksa

    Dalam kasus dugaan korupsi dana CSR BI dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), penyidik KPK telah memanggil dua anggota DPR pada Jumat, 27 Desember 2024.

    Keduanya adalah Heri Gunawan dari fraksi Partai Gerindra dan Satori dari fraksi Partai Nasional Demokrat (NasDem). 

    Satori dan Heri merupakan anggota komisi XI DPR periode 2019–2024 dan terpilih lagi untuk periode 2024–2029. 

    Namun, keduanya kini bertugas di komisi yang berbeda dari periode sebelumnya.

    Menurut Satori, seluruh anggota komisi XI mendapatkan dana CSR Bank Indonesia.

    Komisi XI merupakan mitra kerja Bank Indonesia di parlemen. 

    “Semuanya sih, semua anggota Komisi XI programnya itu dapat,” ucap Satori saat meninggalkan Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan seusai pemeriksaan.

    Satori menyampaikan dana Program Sosial Bank Indonesia (PSBI) digunakan untuk kegiatan sosial di daerah pemilihan (dapil). 

    “Programnya kegiatan untuk sosialisasi di dapil,” kata dia.

    KPK menerbitkan surat perintah penyidikan (sprindik) untuk perkara ini pada 16 Desember 2024.

    Kasus ini diduga melibatkan anggota DPR RI komisi Xl periode 2019–2024.

    Dalam proses penyidikan, KPK telah menggeledah kantor pusat Bank Indonesia pada Senin, 16 Desember 2024.

    Termasuk ruang kerja Gubernur BI Perry Warjiyo juga turut diperiksa.

    Kemudian pada Kamis, 19 Desember 2024, penyidik KPK menggeledah kantor OJK.

    Dari hasil penggeledahan tersebut, KPK melakukan penyitaan berupa dokumen dokumen, surat-surat, barang bukti elektronik (BBE) dan catatan-catatan yang diduga punya keterkaitan dengan perkara.

     

     

  • Amerika Serikat Keluar dari WHO, Donald Trump Hentikan Transfer Dana, Apa Efek pada Kesehatan Dunia? – Halaman all

    Amerika Serikat Keluar dari WHO, Donald Trump Hentikan Transfer Dana, Apa Efek pada Kesehatan Dunia? – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JENEWA – Pernyataan mengejutkan keluar dari Donald Trump usai resmi dilantik sebagai Presiden Amerika Serikat (AS), Senin (20/1/2025).

    Donald Trump mengumumkan AS keluar dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). 

    Pernyataan resmi ini dilontarkan dari Gedung Putih pada Senin (20/1/2025) waktu setempat. 

    Mengutip dari BCC, kebijakan itu diumumkan pada Senin (20/1/2025) melalui penandatangan perintah eksekutif.

    Apa dampaknya pada kelangsungan sistem kesehatan dunia? Berikut ulasannya

    Banyak yang menduga jika efek pertama keluarnya Amerika Serikat (AS) sebagai anggota WHO ialah pada pendanaan dan anggaran WHO.

    Kritik Trump Pada WHO, Merasa Ditipu Soal Covid-19 dan Memilih Keluar 

    Induk kesehatan dunia milik PBB itu berulang kali dikritik Trump atas penanganannya terhadap pandemi Covid-19.

    Beberapa jam setelah pelantikan, Trump berujar bahwa AS membayar jauh lebih banyak ke WHO daripada China.

    Presiden Donald Trump mengumumkan keputusan untuk menarik Amerika Serikat (AS) keluar dari WHO. (Tangkap layar ABC News)

    “(Badan) Kesehatan Dunia menipu kita,” lanjutnya, dikutip Kompas.com.

    Trump sering mengkritik cara badan internasional tersebut menangani Covid-19 dan memulai proses penarikan diri dari lembaga yang berbasis di Jenewa tersebut selama pandemi.

    Sayangnya saat masa Presiden Joe Biden, Biden membatalkan keputusan itu.

    “WHO sangat menginginkan USA kembali, jadi  dilihat saja apa yang terjadi,” kata Trump.

    Trump beralasan jika AS menarik diri karena kesalahan organisasi tersebut dalam menangani pandemi Covid-19 yang muncul di Wuhan, Tiongkok, dan krisis kesehatan global lainnya, kegagalan organisasi tersebut untuk mengadopsi reformasi yang sangat diperlukan, dan ketidakmampuannya untuk menunjukkan kemandirian.

    Trump menuduh WHO bias terhadap Tiongkok dalam cara mereka mengeluarkan pedoman selama wabah ini terjadi.

    Bukan Kali Pertama, Trump Pernah Berupaya Bawa AS Keluar dari WHO

    Kali kedua Trump memerintahkan AS keluar dari WHO.

    Tindakan ini merupakan kali kedua Trump memerintahkan AS keluar dari WHO.

    Awalnya, ia berupaya membawa AS keluar dari WHO saat masa jabatan pertamanya.

    Trump sebagai presiden ke-45 AS menuduh WHO dipengaruhi China selama awal pandemi.

    Namun, upaya Trump dibatalkan oleh Joe Biden setelah politisi Demokrat itu menang pemilihan presiden atau pilpres AS 2020.

    AS Jadi Donatur Terbesar, Trump Perintahkan Stop Transfer Dana ke WHO

    Kantor pusat Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) di Geneva, Swiss. WHO menyerukan tindakan segera dan terpadu untuk menindaklanjuti temuan kasus kematian anak-anak di sejumlah negara usai mengonsumsi obat batuk sirup. (Global Times/VCG)

    Pada keputusannya kali ini, Trump meneken perintah eksekutif yang memerintahkan badan-badan terkait menghentikan sementara transfer dana, dukungan, atau sumber daya Pemerintah AS ke WHO.

    Amerika Serikat adalah donatur terbesar bagi organisasi yang berkantor pusat di Jenewa, Swiss, tersebut. 

    Dukungan finansial AS sangat penting bagi operasional WHO.

    Di bawah pemerintahan Biden, AS terus menjadi penyandang dana terbesar bagi WHO dan pada tahun 2023 menyumbang hampir seperlima anggaran badan tersebut. 

    Anggaran tahunan organisasi ini adalah $6,8 miliar (£5,5 miliar).

    Efek untuk Amerika Jika Keluar dari WHO

    Pakar kesehatan masyarakat mengkritik keputusan Trump untuk keluar dari WHO, dan memperingatkan bahwa mungkin ada konsekuensi bagi kesehatan masyarakat Amerika.

    Beberapa orang berpendapat bahwa langkah ini memutus kemajuan AS dalam memerangi penyakit menular seperti malaria, tuberkulosis, dan Hiv & Aids.

    “Ini adalah keputusan presiden yang sangat dahsyat. Penarikan diri dari program ini merupakan luka yang sangat menyedihkan bagi kesehatan dunia, namun luka yang lebih dalam bagi Amerika Serikat,” kata pakar kesehatan masyarakat global dan profesor di Universitas Georgetown, Lawrence Gostin.

    Jika Amerika keluar dari WHO, akan memicu restrukturisasi besar-besaran lembaga itu dan dapat mengganggu rencana-rencana kesehatan global.

    Kabinet Trump juga mengumumkan rencana meninjau dan membatalkan Strategi Keamanan Kesehatan Global AS 2024, yang dirancang Biden untuk mencegah, mendeteksi, serta menanggapi ancaman penyakit menular.

    AS keluar dari WHO saat kekhawatiran dunia meningkat mengenai pandemi flu burung (H5N1). Puluhan orang terinfeksi dan satu pasien meninggal di Amerika Serikat.

    Negara-negara anggota WHO sejak akhir 2021 merundingkan perjanjian pertama di dunia tentang pencegahan, kesiapsiagaan, dan tanggapan pandemi.

    Dengan keluarnya AS, negosiasi akan dilanjutkan tanpa partisipasi Washington.

    Situasi Kesehatan Dunia Jika AS Keluar dari WHO

    Keputusan Presiden Trump yang mengeluarkan Amerika Serikat dari keanggotaaan WHO menimbulkan kekhawatiran pada situasi kesehatan global.

    Hal ini disampaikan Mantan Direktur Penyakit Menular WHO Asia Tenggara Prof Tjandra Yoga Aditama di Jakarta, Selasa (21/1/2025).

    Prof Tjandra Yoga Aditama (HO/TRIBUNNEWS)

    Ia menuturkan, Amerika Serikat mempunyai berbagai pusat kajian kesehatan yang diakui dunia seperti Center of Diseases Control and Prevention (CDC), National Institute of Health (NIH) dan lainnya.

    “Bagaimana peran berbagai organisasi ini sesudah Amerika Serikat menarik diri dari WHO,” ujar Prof Tjandra.

    Banyak pakar Amerika Serikat yang aktif dalam kesehatan global, termasuk bekerja di World Health Organization (WHO).

    Ada berbagai Universitas ternama di Amerika Serikat yang bergerak dalam kesehatan global pula.

    “Tentu patut ditelusuri bagaimana peran para pakar ini di kesehatan global kelak, sehubungan dengan kebijakan Trump di hari pertama kerjanya ini,” kata dia.

    Lebih jauh, aspek pendanaan dan anggaran WHO terkena dampak cukup bermakna jika kontribusi dari Amerika Serikat dihentikan.

    Amerika Serikat sudah lama dikenal sebagai donatur WHO.

    Imbasnya, apakah kondisi setelah ini tetap bisa terjaga kesehatan dunia.

    Situasi kesehatan dunia akan jadi perhatian penting karena besarnya jumlah penduduk Amerika Serikat, yang juga banyak melakukan perjalanan ke berbagai negara di dunia.

    Kondisi ini membawa dampak dalam pengawasan perjalanan kesehatan internasonal.

    “Harus ditunggu bagaimana implementasi atau eksekusi keputusan itu, apakah akan ada waktu tertentu sampai ini benar-benar terlaksana. Pernah ada informasi bahwa prosesnya akan memakan waktu 1 tahun, tetapi mungkin saja situasinya berbeda kini,” kata direktur pascasarjana RS YARSI ini.

    Respon WHO, Masih Berharap AS  Tak Keluar dari Keanggotaan

     (Times of Israel)

    Organisasi kesehatan dunia atau WHO buka suara terkait keluarnya Amerika Serikat dari keanggotaan WHO.

    Melalui keterangan tertulis, WHO menyesalkan pengumuman penarikan diri Amerika Serikat dari organisasi tersebut.

    WHO memainkan peran penting dalam melindungi kesehatan dan keamanan masyarakat dunia, termasuk warga Amerika dalam merespons keadaan darurat kesehatan seperti wabah penyakit.

    Amerika Serikat merupakan anggota pendiri WHO pada tahun 1948 dan telah berpartisipasi dalam membentuk dan mengatur kerja WHO sejak saat itu, bersama dengan 193 Negara Anggota lainnya, termasuk melalui partisipasi aktifnya dalam Majelis Kesehatan Dunia dan Dewan Eksekutif. 

    Selama lebih dari tujuh dekade, WHO dan Amerika Serikat telah menyelamatkan banyak nyawa dan melindungi warga Amerika dan semua orang dari ancaman kesehatan. 

    “Bersama-sama, WHO dan AS mengakhiri penyakit cacar, dan bersama-sama kita membawa polio ke ambang pemberantasan. Institusi-institusi Amerika telah berkontribusi dan memperoleh manfaat dari keanggotaan WHO,” tulis WHO dilaman resminya, Selasa (22/1/2025).

    Dengan partisipasi Amerika Serikat dan Negara Anggota lainnya, WHO selama 7 tahun terakhir telah menerapkan rangkaian reformasi terbesar dalam sejarahnya, untuk mengubah akuntabilitas, efektivitas biaya, dan dampaknya di berbagai negara. 

    “Kami berharap Amerika Serikat akan mempertimbangkan kembali dan kami berharap dapat terlibat dalam dialog konstruktif untuk mempertahankan kemitraan antara Amerika Serikat dan WHO, demi kepentingan kesehatan dan kesejahteraan jutaan orang di seluruh dunia,” lanjut keterangan tersebut.

    Pengamat: Potensi Amerika Serikat jadi ‘Preman Dunia’ di Bawah Kendali Donald Trump 2.0

    Terpisah, Direktur Eksekutif Center for Strategic and International Studies (CSIS) Yose Rizal Damuri membeberkan soal kemungkinan-kemungkinan yang terjadi di dunia global usai Donald Trump kembali memimpin Amerika Serikat.

    Menurut Yose, pemerintahan administrasi Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Donald Trump jilid dua dimungkinkan akan lebih kontroversial dibandingkan periode pertama Trump memimpin.

    “Dan kemarin-kemarin juga dengan statement-statement yang diberikan itu kelihatan sekali bahwa presiden Trump dan administrasi nya itu akan menjadi kontroversial dibandingkan tahun tahun sebelumnya,” kata Yose saat media briefing dengan tema Pelantikan Trump Dinamika Baru persaingan AS-China dan Tantangan bagi Indonesia, di Auditorium CSIS, Jakarta, Selasa (21/1/2025).

    Bahkan, pada hari ini atau belum tepat 24 jam Donald Trump dilantik, presiden yang berasal dari Republican Party tersebut sudah meneken beberapa kesepakatan.

    Satu di antaranya keputusan Amerika Serikat yang keluar dari Paris Agreement dan keluar sebagai anggota World Health Organization (WHO).

    “Sudah ada beberapa eksekutif order yang sudah ditandatangani yang kemudian memperlihatkan bahwa berbagai tindak kontroversial itu akan dijalankan oleh presiden Trump sendiri,” kata dia.

    “Jadi kelihatan nya ada keinginan dari administrasi baru ini untuk work the talk, apa yang mereka sudah kabarkan sudah beritakan sebelumnya,” sambung Yose.

    Atas hal itu, Yose menilai kondisi tersebut harus diantisipasi ke depan dan jangan sampai setiap bangsa khususnya Indonesia, merasa terkejut dengan berbagai tindakan yang dilakukan oleh pemerintahan Trump yang baru ini.

    “Dan untuk itu kita di Indonesia juga perlu untuk mengantisipasi serta merespons dengan tepat berbagai kemungkinan-kemungkinan tadi,” beber dia.

    Tak cukup di situ, Yose juga melihat kalau kebijakan Trump yang dinilai bakal menuai kontroversial itu akan turut didukung oleh banyak pihak.

    “Catatan saya adalah bahwa ini kelihatan nya kebijakan-kebijakan yang akan diambil oleh adminstrasi baru ini mendapatkan dukungan yang cukup luas dari berbagai pihak di Amerika Serikat sendiri,” kata dia.

    “Baik itu dari, sisi pemerintahannya karena memang kita bisa lihat sendiri Republikan itu sendiri mendapatkan porsi dukungan yang cukup kuat di kongres serta juga di berbagai tempat-tempat yang lainnya,” sambung Yose.

    Bahkan lebih jauh, beberapa pegiat bisnis yang berbasis di Amerika Serikat juga sudah mulai mengarah untuk memberikan dukungan terhadap kebijakan Trump.

    Padahal menurut Yose, pada masa kepemimpinan Trump yang pertama, banyak pebisnis yang tidak sejalan dengan kebijakan Presiden berusia 78 tahun itu.

    “Dan itu mungkin catatan yang pertama, jadi ada kecenderungan dukungan yang cukup kuat juga dari dunia usaha terutama yang datangnya dari Amerika Serikat sendiri tentunya ini diberikan dengan berbagai konsesi-konsesi yang ada,” ucap Yose.

    Lebih lanjut, dia juga berpandangan kalau ke depan di sektor ekonomi, pemerintahan Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Donald Trump akan lebih mementingkan negaranya itu sendiri.

    Terkait dengan itu tentunya menurut Yose, posisi geopolitik Amerika Serikat akan menjadi lebih penting.

    Bahkan bukan tidak mungkin, Amerika Serikat ke depan akan banyak menarik diri dari beragam kesepakatan-kesepakatan internasional.

    “Itu dalam rangka agar Amerika Serikat sendiri bisa menerapkan kebijakan-kebijakan yang sifatnya lebih unilateral dan menekan mitra-mitra atau negara-negara yang lainnya,” ujar dia.

    Dalam momen ini, Yose berkelakar kalau bukan tidak mungkin, Amerika Serikat di bawah Donald Trump akan membuat kebijakan-kebijakan baru yang sifatnya lebih menekan kepada mitra negara.

    Lebih jauh, dirinya menyebut, jika sebelumnya Amerika Serikat kerap disebut Polisi Dunia, maka bukan tidak mungkin ke depan Amerika Serikat akan bersikap sebagai Preman Dunia.

    “Mungkin bisa dibilang secara bercanda ya, kalau dulu kita selalu komplain karena Amerika Serikat menempatkan diri sebagai polisi dunia, mengatur-atur dunia dan mencoba memberikan menetapkan rambu-rambu dunia, tapi ke depannya mungkin kita harus mengantisipasi ketika Amerika Serikat menjadi preman dunia,” kata dia.

    Preman di sini artinya menurut Yose, Amerika Serikat akan membuat kebijakan yang sifatnya unilateral dengan menekan berbagai negara mitra untuk mengikuti keinginan mereka.

    “Preman ini artinya memang maunya hanya menekan kepada berbagai negara-negara lain mitra-mitra lainnya untuk mengikuti keinginan atau interest mereka bahkan tidak mengindahkan rambu-rambu yang tadinya atau berbagai agreement-agreement yang tadinya dibuat oleh Amerika Serikat sendiri, ataupun juga bersama dengan negara-negara lainnya,” tukas dia.

    (Tribunnews.com/Anita K Wardhani/Rina Ayu/Rizki Sandi Saputra/BBC/Kompas.com)

  • Cocok Buat Pekerja Baru dan Keluarga Muda, Tips Atur Keuangan di 2025

    Cocok Buat Pekerja Baru dan Keluarga Muda, Tips Atur Keuangan di 2025

    JAKARTA – Tahun baru adalah momen yang tepat bagi kita untuk melakukan refleksi diri dan membuat resolusi, termasuk dalam pengelolaan keuangan di 2025. Resolusi dalam pengelolaan keuangan bukan hanya tentang cara menabung yang lebih banyak, namun juga bagaimana menentukan target keuangan setahun ke depan, mengatur keuangan yang lebih realistis, hingga menerapkan disiplin dalam pengelolaan keuangan.

    Lindawati Octaviani, Direktur Keuangan SeaBank Indonesia, membagikan tips praktis yang bisa dipakai siapapun termasuk pekerja yang baru memiliki penghasilan maupun keluarga muda untuk menata keuangan di tahun 2025 lebih sehat dan terencana.

    1. Tetapkan Target Keuangan

    Langkah pertama untuk meraih finansial yang sehat adalah dengan menetapkan target keuangan yang jelas. Coba definisikan apa yang ingin Anda capai di tahun ini. Tidak perlu muluk-muluk, penyusunan target bisa dimulai dari jangka pendek hingga tujuan jangka panjang, yang terpenting target tersebut harus realistis dan terukur.

    ● Dimulai dari hal sederhana seperti menabung untuk liburan, hingga rencana besar yaitu membeli rumah maupun menyiapkan dana pensiun.

    ● Gunakan Prinsip SMART (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound) dalam penyusunan target keuangan agar lebih mudah dan realistis. Sesuaikan prinsip SMART dengan tujuan keuangan Anda.

    2. Atur Keuangan dengan Realistis

    Menyusun target keuangan yang idealis tentu saja boleh, namun Anda tetap harus realistis. Terlalu mementingkan idealisme dapat membuat rencana keuangan kita menjadi “angan-angan”, Anda bisa menghindarinya dengan melakukan beberapa cara seperti;

    ● Susun anggaran dengan menghitung pemasukan dan pengeluaran bulanan, termasuk hal-hal kecil seperti biaya transportasi atau jajan kopi harian.

    ● Terapkan aturan 50/30/20, di mana 50% penghasilan digunakan untuk kebutuhan, 30% untuk keinginan, dan 20% untuk tabungan atau investasi.

    ● Pastikan Anda memiliki dana darurat minimal sejumlah tiga hingga enam bulan pengeluaran sebagai perlindungan untuk menghadapi kondisi tak terduga, seperti kehilangan pekerjaan atau masalah kesehatan.

    3. Periksa Kembali Utang Selama 2024

    Setelah menetapkan target keuangan 2025 yang realistis, langkah berikutnya adalah membuat dan mengevaluasi daftar sisa utang selama 2024. Pengelolaan utang yang baik dapat mencegah beban keuangan yang berlebihan, juga membantu Anda mengoptimalkan penggunaan dana berdasarkan jenis utang dan tingkat bunganya.

    Beberapa langkah yang bisa dilakukan adalah:

    ● Lakukan Pendataan seluruh utang yang masih tersisa, lengkap dengan besaran bunga dan tanggal jatuh tempo.

    ● Prioritaskan pembayaran utang dengan bunga tertinggi. Hal tersebut dapat mengurangi beban bunga secara keseluruhan dan mempercepat proses pelunasan.

    ● Bayar lebih dari jumlah minimum, dengan membayar lebih kita dapat mengurangi pokok utang lebih cepat sehingga mengurangi beban bunga yang mesti dibayar.

    4. Disiplin dalam Mengelola Keuangan

    Setelah menyusun target keuangan dan daftar pelunasan utang, hal penting lainnya adalah menerapkan sikap disiplin dalam pengelolaan keuangan. Jika tidak disiplin, rencana keuangan yang telah dibuat tidak akan terealisasi, untuk itu Anda perlu melakukan:

    ● Rutin mencatat setiap pengeluaran, baik besar maupun kecil untuk membantu mengevaluasi anggaran. Cek kembali secara bulanan pengeluaran, mana yang bisa dikurangi atau bahkan dihilangkan.

    ● Kurangi pengeluaran yang bukan prioritas dengan membuat daftar belanja kebutuhan sehari-hari hingga kebutuhan musiman serta tentukan anggarannya. Dahulukan kebutuhan primer, jika ada sisa budget baru dialokasikan untuk kebutuhan sekunder maupun tersier.

    ● Evaluasi keuangan secara berkala untuk memastikan rencana keuangan setahun agar tetap on track

    ● Memanfaatkan teknologi seperti aplikasi keuangan untuk memantau pengeluaran Anda dan melihat sejauh mana pencapaian target yang telah dibuat.

  • Trump Umumkan Investasi Infrastruktur AI, Gandeng SoftBank hingga Induk ChatGPT

    Trump Umumkan Investasi Infrastruktur AI, Gandeng SoftBank hingga Induk ChatGPT

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump meluncurkan inisiatif investasi infrastuktur kecerdasan buatan (AI) strategis bersama SoftBank Group Corp., OpenAI LLC, dan Oracle Corp.

    Proyek ini bertujuan mempercepat pengembangan teknologi AI sekaligus memperkuat posisi AS sebagai pemimpin global di bidang ini. Ketiga perusahaan tersebut akan mendanai infrastruktur kecerdasan buatan (AI) senilai miliaran dolar.

    “Kami memulai dengan investasi besar yang belum pernah terjadi sebelumnya di negara ini,” kata Trump dalam konferensi pers di Gedung Putih, dikutip Bloomberg, Rabu (22/1/2025).

    Proyek kolaborasi ini dipimpin oleh tokoh industri seperti Masayoshi Son dari SoftBank, Sam Altman dari OpenAI, dan Larry Ellison dari Oracle. Mereka mengumumkan rencana awal untuk mengalokasikan US$100 miliar secara langsung dengan target peningkatan menjadi US$500 miliar.

    Pendanaan tersebut akan digunakan untuk membangun pusat data dan kampus teknologi. Perusahaan teknologi besar lain, termasuk Microsoft dan Nvidia, juga diharapkan berpartisipasi.

    Trump menegaskan akan menggunakan langkah-langkah darurat dan perintah eksekutif untuk mempercepat proyek infrastruktur, termasuk mempermudah akses energi.

    Para eksekutif juga menyoroti potensi AI dalam bidang kesehatan dan sektor lain yang berpotensi mendorong pertumbuhan ekonomi AS.

    “AI memiliki potensi luar biasa bagi setiap warga Amerika,” ujar Larry Ellison.

    Namun, rincian komitmen baru dari pengumuman ini masih belum sepenuhnya jelas. Sebelumnya, Son telah mengumumkan rencana investasi US$100 miliar selama masa jabatan presiden, sementara beberapa proyek yang disebutkan, seperti pusat data, sudah dalam tahap pembangunan.

    Inisiatif yang disebut “Stargate” ini memicu reaksi pasar positif, dengan indeks S&P 500 naik hampir 1% pada perdagangan Selasa. Saham Oracle melonjak 7%, sementara ETF yang melacak perusahaan dengan eksposur AI mencapai level tertinggi tiga tahun.

    Langkah ini menunjukkan pendekatan ambisius Trump untuk memastikan dominasi AS dalam teknologi AI.

    Setelah menjabat, ia langsung membatalkan pembatasan terkait AI yang diberlakukan oleh Joe Biden dan menandatangani sejumlah kebijakan untuk mendukung pengembangan energi guna memenuhi kebutuhan pusat data.

    Namun, skeptisisme tetap ada terkait apakah inisiatif ini benar-benar memberikan lonjakan besar dari rencana sebelumnya. Beberapa pihak mempertanyakan sumber pendanaan SoftBank, yang memiliki cadangan kas sebesar 3,8 triliun yen (US$25 miliar) pada akhir September.

    Sam Altman telah menghabiskan berbulan-bulan membentuk koalisi global untuk mendukung pengembangan kapasitas chip, energi, dan pusat data.

    SoftBank sebelumnya berinvestasi dalam penggalangan dana OpenAI, dengan CFO Sarah Friar menyebut SoftBank sebagai mitra strategis yang memiliki akses ke modal besar.

    Sementara itu, perusahaan penyedia infrastruktur cloud seperti Microsoft, Amazon, dan Oracle berlomba membangun pusat data baru, dengan Oracle telah mengalokasikan belanja modal lebih dari US$14 miliar tahun ini, sebagian besar untuk proyek tersebut.

     

  • Karna Suswandi Ditahan KPK, Bupati Terpilih Situbondo: Pelajaran Buat Kita
                
                    
                        
                            Surabaya
                        
                        22 Januari 2025

    Karna Suswandi Ditahan KPK, Bupati Terpilih Situbondo: Pelajaran Buat Kita Surabaya 22 Januari 2025

    Karna Suswandi Ditahan KPK, Bupati Terpilih Situbondo: Pelajaran buat Kita
    Tim Redaksi
    SITUBONDO, KOMPAS.com

    Bupati Situbondo
    Karna Suswandi resmi ditahan KPK dalam kasus korupsi dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) pasca-pandemi Covid-19 pada Selasa (21/1/2024).
    Bupati terpilih pada Pilkada 2024, Yusuf Rio Wahyu Prayogo menyampaikan keprihatinannya atas kasus korupsi ini. Dia mengimbau semua aparatur sipil negara (ASN) untuk merefleksi diri.
    “Saya turut prihatin dengan kabar ini, pelajaran buat kita semua terutama bagi saya,” katanya, Rabu (22/1/2024).
    Dia juga menyatakan, demi terciptanya kepemimpinan yang bersih dari korupsi, anggaran harus dikelola dengan transparan.
    “Kami berkomitmen untuk melayani masyarakat sesuai regulasi, para OPD harus transparan dan akuntabel, jauhi korupsi,” katanya.
    Rio, sapaanya juga menyatakan sangat mendukung upaya KPK dalam mengusut kasus korupsi itu sampai ke akarnya dan tidak pandang bulu.
    “Siapa pun itu, saya mendukung KPK untuk memproses dan menindak pelaku korupsi hingga tuntas,” katanya.
    Dia juga berharap masyarakat bisa berkontribusi dalam kepemimpinannya nanti.
    “Sampaikan dan laporkan jika melihat potensi korupsi di desa, kecamatan dan dinas,” ucapnya.
    Informasi sebelumnya, Bupati Situbondo
    Karna Suswandi ditahan KPK
    dalam kasus korupsi dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) di Pemerintah Kabupaten Situbondo dalam periode 2021 sampai 2024.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Dapat Uang Rp750.000 per Orang, Ini Syaratnya

    Dapat Uang Rp750.000 per Orang, Ini Syaratnya

    JABAR EKSPRES – Program Keluarga Harapan (PKH) akan kembali hadir di tahun 2025 sebagai salah satu bentuk perlindungan sosial dari pemerintah melalui Kementerian Sosial (Kemensos). Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat kurang mampu dengan memberikan bantuan sosial (bansos). Pada tahap pertama tahun 2025, pemerintah telah menyiapkan anggaran sebesar Rp28,7 triliun yang akan disalurkan kepada 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

    Bagi Anda yang memenuhi syarat, setiap orang berkesempatan menerima dana bansos hingga Rp750.000 per tahap. Berikut informasi lengkap mengenai jadwal pencairan dan syarat penerimaan PKH 2025.

    Syarat Penerima PKH 2025

    Untuk menjadi penerima bantuan PKH, Anda harus memenuhi beberapa kriteria berikut:

    Baca juga : Kapan Pencairan PKH dan BPNT Tahap 1 Tahun 2025, Benarkah Dijadwal di Minggu Ketiga Januari?

    Terdaftar di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)

    Pastikan Anda sudah terdaftar di DTKS. Data ini dapat dicek langsung melalui laman https://cekbansos.kemensos.go.id  dengan memasukkan data sesuai KTP.

    Termasuk dalam Tujuh Kategori Penerima Manfaat

    Penerima PKH harus termasuk dalam salah satu dari tujuh kategori berikut:

    Ibu Hamil

    Bantuan sebesar Rp3 juta per tahun atau Rp750.000 per tahap, maksimal untuk dua kehamilan.

    Anak Usia Dini (0–6 Tahun)

    Bantuan sebesar Rp3 juta per tahun atau Rp750.000 per tahap untuk anak yang belum sekolah, maksimal dua anak per keluarga.

    Baca juga : Alasan KPM Pemilik Kartu KKS Tidak Dapat Saldo Dana Bantuan Bansos PKH-BPNT

    Siswa SD, SMP, SMA/sederajat

    Siswa usia 6–21 tahun yang belum menyelesaikan wajib belajar 12 tahun:

    SD: Rp900.000 per tahun atau Rp225.000 per tahap.SMP: Rp1,5 juta per tahun atau Rp375.000 per tahap.SMA: Rp2 juta per tahun atau Rp500.000 per tahap.

    Maksimal bantuan ini untuk tiga anak per keluarga.

    Lansia (Usia di Atas 60 Tahun)

    Lansia dalam keluarga akan mendapatkan bantuan Rp2,4 juta per tahun atau Rp600.000 per tahap, maksimal untuk empat orang dalam satu keluarga.

    5.Penyandang Disabilitas

    Penyandang disabilitas berhak mendapatkan Rp2,4 juta per tahun atau Rp600.000 per tahap, maksimal untuk empat orang dalam satu keluarga.

  • Cek Penerima Saldo Dana Rp2Juta Cair Hari Ini pakai NIK E-KTP

    Cek Penerima Saldo Dana Rp2Juta Cair Hari Ini pakai NIK E-KTP

    JABAR EKSPRES – Pemerintah Indonesia kembali menunjukkan komitmennya dalam membantu masyarakat kurang mampu dengan menyalurkan saldo dana Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) pada tahun 2025.

    Bantuan saldo dana ini untuk pemilik NIK E-KTP tertentu dengan total nilai Rp2.400.000 per tahun. Berikut adalah informasi lengkap mengenai bansos ini, termasuk cara cek penerima BPNT tahap 1 tahun 2025.

    BPNT bukanlah program bantuan sosial baru. Namun, ada perubahan signifikan dalam mekanisme pencairannya. Jika sebelumnya bantuan ini cair setiap dua bulan sekali, mulai 2025 BPNT akan cair setiap bulan dengan nominal Rp200.000 per bulan. Namun begitu total bantuan tetap Rp2.400.000 per tahun.

    Baca juga : Saldo Gratis Rp600 Ribu Langsung Cair dari YouTube 

    Penyaluran dana bansos ini melalui Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), bukan melalui Kantor Pos. Dengan sistem ini, penerima manfaat bisa langsung menggunakan bantuan untuk membeli kebutuhan pokok di e-warong terdekat.

    Kriteria Pemilik NIK E-KTP yang Berhak Menerima BPNT 2025

    Bantuan ini hanya untuk masyarakat yang memenuhi kriteria tertentu. Berikut adalah syarat untuk menjadi penerima BPNT tahun 2025:

    Warga Negara Indonesia (WNI).Terdaftar di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) milik Kementerian Sosial.Tidak menerima bantuan sosial lain, seperti Program Keluarga Harapan (PKH) atau BLT.Bukan PNS, anggota TNI, Polri, atau karyawan BUMN/BUMD.Masuk kategori keluarga miskin, kurang mampu, atau rentan miskin.Tidak memiliki penghasilan tetap atau memiliki penghasilan rendah.

    Baca juga : Cair Lagi Saldo Gratis Rp400 Ribu Lewat Aplikasi Penghasil Saldo Dana 2025

    Jika Anda memenuhi kriteria di atas, Anda berpeluang menjadi penerima bantuan BPNT.

    Jadwal dan Cara Cek Penerima BPNT Tahap 1 Tahun 2025

    Tahap pertama pencairan BPNT dijadwalkan pada bulan Januari 2025. Namun, hingga 20 Januari 2025, belum ada kepastian kapan bantuan akan mulai disalurkan. Sembari menunggu informasi resmi, Anda bisa mengecek status penerimaan BPNT dengan langkah berikut:

    Buka situs resmi cekbansos.kemensos.go.id melalui browser HP atau komputer Anda.Isi data wilayah penerima, seperti provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan desa sesuai KTP Anda.Masukkan nama lengkap penerima manfaat sesuai yang tertera di KTP.Ketik kode verifikasi yang muncul di layar. Jika kode sulit dibaca, klik tombol refresh.Klik tombol Cari Data.Sistem akan menampilkan status Anda, apakah terdaftar sebagai penerima BPNT atau tidak.