Xcloud.id

Perusahaan: Dana

  • Mendagri apresiasi Desa Wantilan kelola sampah berbasis BUMDes 

    Mendagri apresiasi Desa Wantilan kelola sampah berbasis BUMDes 

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengapresiasi terobosan pengelolaan sampah di Desa Wantilan, Kecamatan Cipeundeuy, Kabupaten Subang, Jawa Barat, yang mengelola sampah dengan berbasis Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan melibatkan masyarakat.

    Desa tersebut melakukan upaya pengolahan sampah dengan memprosesnya menjadi berbagai produk. Misalnya, dalam pengolahan sampah organik, pihak desa memanfaatkannya untuk budidaya maggot.

    “Dan itu (maggot) bisa dijual, bisa dipakai juga sendiri, karena BUMDes ini juga mengelola tanaman, ya, jagung, kemudian juga mengelola peternakan ayam, peternakan kambing,” kata Tito dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

    Maggot ini kemudian diolah menjadi pakan ternak dan pupuk, sedangkan sampah non-organik diolah menjadi berbagai produk seperti kerajinan tangan.

    Selain itu, perekonomian masyarakat juga turut meningkat karena dilibatkan dalam proses pengolahan sampah. Strategi ini tentu bakal membentuk karakter budaya menjaga kebersihan, sehingga tak ada penumpukan sampah.

    “Karena [sampah] sudah ditangani dari awal, dari hulu. Bukan ditaruh semua di hilir,” jelasnya.

    Tito mengapresiasi Kepala Desa Wantilan Komarudin yang berupaya menghidupkan BUMDes dengan memanfaatkan potensi pengelolaan sampah.

    Ia mengaku baru pertama kali melihat penanganan sampah dikelola oleh BUMDes. Langkah tersebut diyakini dapat meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes), sehingga memiliki kapasitas fiskal yang kuat.

    Dirinya menekankan pentingnya membangun desa mandiri secara keuangan. Menurutnya, Dana Desa yang selama ini diberikan pemerintah pusat hanyalah stimulus untuk menggerakkan desa dalam meningkatkan ekonomi melalui berbagai terobosan.

    “Buatlah ide, [Dana Desa] bukan untuk dihabisin saja. Kalau gitu nanti menengadahkan tangan terus kepada pusat,” ujar Tito.

    Kapasitas fiskal yang memadai bakal mendukung pelaksanaan berbagai program kerja yang dicanangkan pemerintah desa. Hal itu mencakup program di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu).

    Oleh karena itu, Tito menekankan perlunya desa berupaya meningkatkan pendapatan agar lebih tinggi dibanding belanja.

    Lebih lanjut, dia mengatakan pentingnya menjadikan desa sebagai sentra ekonomi bagi masyarakat setempat. Langkah ini diyakini akan membuat masyarakat tetap memilih desa sebagai tempat tinggal.

    Dengan demikian, masyarakat desa tidak lagi menjadikan kota sebagai tujuan untuk mencari nafkah.

    Ia tak menampik saat ini urbanisasi menjadi tantangan yang dihadapi oleh banyak negara, termasuk negara maju.

    Terbukti penduduk desa berbondong-bondong pindah ke kota untuk mencari peluang ekonomi yang lebih baik. Akibatnya, berbagai potensi yang sebenarnya dimiliki desa tidak dapat dimanfaatkan secara optimal dan justru terabaikan.

    “Jadi kalau bahasa kita, bahasa saya, di desa itu harus dibuat masyarakatnya punya rezeki kota, tapi tinggal di desa. Rezekinya rezeki kota, gajinya gaji kota, supaya enggak berbondong-bondong lari ke kota,” pungkasnya.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

  • KPK Sempat Geledah Rumah Anggota DPR Satori di Cirebon untuk Dalami Kasus CSR BI

    KPK Sempat Geledah Rumah Anggota DPR Satori di Cirebon untuk Dalami Kasus CSR BI

    Bisnis.com, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap telah menggeledah rumah anggoota DPR Satori di Cirebon terkait dengan kasus dugaan korupsi corporate social responsibility (CSR) Bank Indonesia (BI). 

    Pada konferensi pers, Selasa (21/1/2025), Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu menjelaskan bahwa tim penyidik telah menggeledah beberapa lokasi untuk mencari bukti kasus tersebut. Beberapa lokasi dimaksud adalah kantor BI, kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta rumah Satori yang berada di Cirebon. 

    “Jadi beberapa waktu lalu selain penggeledahan di BI, OJK, juga kita menggeledah beberapa tempat. Salah satunya di Cirebon. Itu di tempatnya saudara S [Satori, red],” ujar Asep, dikutip Rabu (22/1/2025). 

    Pada kesempatan terpisah, Asep turut mengungkap bahwa penyidik turut menggeledah rumah dan tempat tertutup lainnya di Cirebon. Namun, dia tak memerinci lebih lanjut soal tempat-tempat yang digeledah itu. Perwira Polri bintang satu itu menyebut lokasi-lokasi yang digeledah di Cirebon memiliki keterkaitan dengan kasus dugaan korupsi CSR yang disalurkan BI.

    Asep menyebut penyidiknya saat ini telah meneliti bukti-bukti yang didapatkan dari rumah Sator maupun tempat-tempat lainnya yang digeledah. 

    Menurut Asep, lembaga antirasuah menduga bahwa dana CSR yang disalurkan bank sentral itu diterima oleh penyelenggara negara melalui yayasan. KPK menduga terjadi penyimpangan, di mana CSR diberikan ke penyelenggara negara melalui yayasan yang direkomendasikan namun tak sesuai peruntukannya. 

    Uang dana CSR, atau Program Sosial Bank Indonesia (PSBI) itu pun, kata Asep, diduga sempat berpindah-pindah rekening sebelum terkumpul lagi ke satu rekening yang diduga merupakan representasi penyelenggara negara. Bahkan, dana itu sudah ada yang berubah bentuk ke aset seperti bangunan hingga kendaraan. 

    Sebagaimana dana CSR, bantuan sosial itu harusnya disalurkan ke dalam bentuk seperti perbaikan rumah tidak layak huni hingga beasiswa. 

    “Ada yang dalam bentuk bangunan, ada yang dalam bentuk kendaraan dan lain-lain. Jadi di situ penyimpangannya tidak sesuai peruntukkannya. Harusnya, dana CSR yang diberikan kepada mereka, dititipkan lah karena mereka merekomendasikan yayasan. Harusnya disalurkan.

    Untuk diketahui, KPK telah memeriksa sejumlah saksi terkait dengan kasus dugaan korupsi CSR BI. Beberapa di antaranya adalah politisi DPR yang pada periode sebelumnya menjabat di Komisi XI atau Komisi Keuangana DPR, yakni Satori dan Heri Gunawan.

    Berdasarkan pemberitaan Bisnis sebelumnya, KPK juga di antaranya telah menggeledah kantor BI dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada Desember 2024 lalu. Salah satu ruangan yang digeledah di kompleks kantor BI adalah ruangan kerja Gubernur BI Perry Warjiyo. 

    Lembaga antirasuah mendalami bagaimana pemilihan yayasan penerima dana PSBI itu. Ada dugaan yayasan dimaksud mendapatkan dana CSR bank sentral melalui rekomendasi, atau karena terafiliasi dengan anggota Komisi XI DPR. 

    Kepala Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso memastikan bahwa penyaluran CSR BI dilakukan dengan tata kelola/ketentuan yang benar. 

    “Proses pemberian PSBI senantiasa dilakukan sesuai tata kelola/ketentuan yang benar, mencakup tahap perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi dengan menjunjung tinggi prinsip keterbukaan, akuntabilitas, dan kemanfaatan,” tuturnya, Minggu (29/12/2024). 

  • Trump Kembali Berkuasa Bikin Cemas Komunitas Sains Global

    Trump Kembali Berkuasa Bikin Cemas Komunitas Sains Global

    Jakarta –

    Donald Trump resmi menjalankan tugasnya sebagai Presiden Amerika Serikat ke-47. Kembalinya Trump berkuasa menjadi Presiden AS untuk yang kedua kali memunculkan kekhawatiran di kalangan komunitas sains global.

    Para ilmuwan di seluruh dunia telah memberikan peringatan tentang dampak kebijakannya terhadap sains, kesehatan masyarakat, iklim, dan pendanaan penelitian.

    Para ilmuwan khawatir tentang konsekuensi penarikan diri AS dari Perjanjian Iklim Paris, seperti yang terjadi di bawah pemerintahan Trump sebelumnya, saat ia menjadi Presiden ke-45 pada 2017-2021, dan Organisasi Kesehatan Dunia WHO.

    Sejumlah kandidat yang disiapkan Trump untuk jabatan lembaga federal utama dalam sains juga menimbulkan kekhawatiran. Ada kecemasan atas dampaknya terhadap dunia sains. Antara lain, Robert F Kennedy Jr yang dikenal skeptis akan vaksin, kemungkinan akan memimpin Department of Health and Human Services, yang mengambil alih keterlibatan pemerintah federal di berbagai bidang mulai dari penelitian medis hingga keamanan pangan.

    Sosok lainnya termasuk para kritikus pandemi COVID-19, Jay Bhattacharya, yang diusulkan sebagai direktur National Institutes of Health (NIH), dan Lee Zeldin, yang dinominasikan sebagai direktur Environmental Protection Agency.

    “AS memiliki peran penting untuk dimainkan dalam memajukan sains dan kesehatan global. Keamanan kesehatan untuk semua negara juga bergantung pada kolaborasi global,” kata Kepala Eksekutif Wellcome John-Arne Røttingen, dikutip dari Research Professional News.

    “Pemerintahan Trump, dan departemen kesehatan yang dipimpin oleh Robert F Kennedy Jr, akan menimbulkan tantangan baru bagi sains, kesehatan, dan kesetaraan,” jelasnya.

    Berjuang untuk Sains

    Sebuah organisasi nirlaba AS, Union for Concerned Scientists, menerbitkan dua surat terbuka yang menggalang dukungan untuk sains menjelang pelantikan Trump.

    Surat pertama, yang ditandatangani oleh lebih dari 50 ribu pendukung sains, ilmuwan, dan pakar, meminta Kongres untuk menentang upaya politisasi atau menghilangkan peran, lembaga, dan penelitian federal ilmiah yang melindungi kesehatan, lingkungan, dan masyarakat.

    Surat kedua ditujukan kepada 99 senator, beberapa di antaranya memiliki peran dalam konfirmasi calon lembaga federal Trump, atas nama 28 organisasi yang mendukung integritas ilmiah. Surat itu meminta mereka untuk mempertimbangkan rasa hormat terhadap sains.

    “Secara khusus, kami mendesak Anda untuk memberikan suara menentang calon yang tidak memiliki kualifikasi yang diperlukan, memiliki konflik kepentingan yang serius, atau gagal mengakui konsensus ilmiah yang relevan dengan lembaga mereka,” tambahnya.

    Menentang Pengukuhan

    Awal sidang pengukuhan untuk Zeldin sebagai administrator Environmental Protection Agency menuai kritik dari para pencinta lingkungan. Mantan anggota kongres tersebut memiliki rekam jejak yang buruk dalam undang-undang lingkungan, sebagaimana dicatat oleh US League of Conservation Voters.

    “Dalam peran terakhirnya di pemerintahan, anggota Kongres Zeldin saat itu secara teratur memberikan suara untuk lebih banyak polusi dan lebih sedikit perlindungan kesehatan masyarakat. Ia menentang upaya untuk mendanai program asuransi banjir nasional, bahkan ketika naiknya permukaan air laut terus mengancam kampung halamannya sendiri (di Long Island) dan ia memberikan suara untuk memangkas dana secara drastis untuk badan yang sekarang ia klaim ingin ia pimpin,” kata Melinda Pierce, direktur legislatif organisasi lingkungan Sierra Club.

    “Lee Zeldin telah menyerukan pencabutan standar yang melindungi udara bersih dan air bersih. Kami menyerukan kepada anggota Senat AS untuk menentang pengukuhannya dan melindungi kehidupan dan mata pencaharian generasi ini dan semua generasi mendatang,” tegasnya.

    Kekhawatiran Ilmiah

    Para peneliti juga menyampaikan kekhawatiran atas pilihan Bhattacharya untuk memimpin NIH, yang menggambarkan dirinya sebagai penyandang dana publik terbesar di dunia untuk penelitian biomedis.

    Bhattacharya dikenal sebagai sosok kontroversial terkait perdebatan tentang karantina wilayah COVID-19. Ia menulis surat terbuka yang menyerukan strategi alternatif untuk melindungi mereka yang berisiko paling tinggi sambil membiarkan mereka yang berisiko minimal untuk ‘menjalani hidup secara normal untuk membangun kekebalan’. Seruannya ini telah membuatnya dicap sebagai ‘dokter pro-infeksi’ yang secara keliru mengklaim bahwa satu infeksi menyebabkan kekebalan yang kuat dan permanen.

    “Mengingat betapa anehnya nominasi Trump untuk jabatan tinggi, kurangnya kualifikasi Dr. Bhattacharya untuk menjadi direktur NIH seharusnya tidak mengejutkan,” kata Martin McKee, profesor bidang kesehatan masyarakat Eropa dan direktur medis di London School of Tropical Hygiene and Medicine.

    “Nominasi ini juga mengkhawatirkan mengingat kurangnya pengalamannya dalam memimpin sesuatu yang rumit. Namun, tidak mungkin untuk mengetahui apa konsekuensi dari nominasi ini dan nominasi lainnya,” tambahnya.

    “Secara ilmiah, sangat mengkhawatirkan bahwa seseorang yang sangat salah memahami pandemi harus berada di posisi ini,” kata Stephen Griffin, profesor virologi kanker di Leeds University menambahkan.

    AS Hilang dari Panggung Dunia

    Para ilmuwan juga khawatir tentang hilangnya keahlian AS dan pendanaan dari kolaborasi ilmiah global. Secara khusus, dengan AS meninggalkan WHO, akan berdampak besar. AS adalah negara donor utama WHO, yang telah menyumbang USD 1.284 miliar selama periode dua tahun dari 2022-2023.

    “Para pemimpin kesehatan di AS membawa keahlian teknis, kepemimpinan, dan pengaruh yang luar biasa dan potensi kerugian mereka dari panggung dunia akan memiliki implikasi yang sangat buruk, yang akan membuat AS dan kesehatan global menjadi lebih lemah sebagai akibatnya,” kata Røttingen.

    “Skala tantangan kesehatan yang kita semua hadapi berarti adalah kepentingan semua orang, bahwa WHO dapat beroperasi dengan kekuatan penuh dan dengan semua negara sebagai anggota yang terlibat yang memengaruhi prioritas mereka,” tutupnya.

    (rns/fay)

  • Muhammadiyah Kritik Pemberian Izin Tambang ke Perguruan Tinggi

    Muhammadiyah Kritik Pemberian Izin Tambang ke Perguruan Tinggi

    Bisnis.com, JAKARTA – Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah mengkritisi pemberian wilayah izin usaha pertambangan (WIUP) untuk perguruan tinggi dan badan usaha swasta skala kecil menengah (UKM).

    Pemberian WIUP untuk perguruan tinggi dan UKM itu tengah dibahas oleh Badan Legislasi DPR RI lewat revisi Undang-Undang tentang Perubahan Keempat Atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara (UU Minerba).

    Perwakilan PP Muhammadiyah Syahrial Suwandi menyoroti dalam draf revisi beleid tersebut, perguruan tinggi dengan status paling rendah akreditasi B dapat menerima WIUP.

    Menurut Syahrial, tidak semua perguruan tinggi memiliki kapasitas untuk mengelola tambang. Apalagi, tidak sembarang perguruan tinggi memiliki program studi pertambangan dan geologi.

    “Kalau pun mereka punya prodi pertambangan dan geologi, nggak semua punya akreditasi terbaik. Padahal, pengelolaan tambang adalah kegiatan dari hulu ke hilir, terintegrasi dalam segala aspek yang ada. jadi ini perlu diperjelas,” kata Syahrial dalam rapat pleno bersama Baleg DPR RI, Rabu (22/1/2025).

    Senada, dia juga menilai pemberian WIUP mineral logam untuk usaha swasta atau UMKM dengan cara prioritas, merupakan langkah yang kurang tepat.

    Syahrial berpendapat sebaiknya pemberian WIUP mineral logam secara prioritas diberikan kepada badan usaha milik negara (BUMN) saja. Sebab, perusahaan swasta berskala UKM dirasa tak memiliki dana yang besar untuk mengelola tambang.

    “Kami memandang apakah tidak sebaiknya ini dikelola BUMN saja? Karena kalau diserahkan pada swasta apalagi PMA [penanaman modal asing] jatuhnya utang juga ke bank,” kata Syahrial.

    Baleg DPR RI saat ini tengah membahas revisi UU Minerba. Dalam draf revisi UU Minerba yang ditampilkan, pemberian WIUP untuk perguruan tinggi tertuang dalam Pasal 51 A.

    “WIUP mineral logam dapat diberikan kepada perguruan tinggi dengan cara prioritas,” demikian bunyi pasal tersebut. 

    Adapun, pemberian WIUP dengan cara prioritas itu dilaksanakan dengan pertimbangan luas WIUP mineral logam, akreditasi perguruan tinggi dengan status paling rendah akreditasi B, dan peningkatan akses dan layanan pendidikan bagi masyarakat. 

    Selanjutnya, ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian WIUP untuk perguruan tinggi diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah. 

    Sementara itu, aturan mengenai pemberian WIUP mineral logam untuk usaha swasta atau UMKM dengan cara prioritas tertuang dalam Pasal 51 B.

    “WIUP mineral logam dalam rangka hilirisasi dapat dapat diberikan  kepada badan usaha swasta dengan cara prioritas,” demikian bunyi pasal tersebut.

    Pemberian WIUP ini dilaksanakan dengan mempertimbangkan WIUP mineral logam, peningkatan tenaga kerja di dalam negeri, jumlah investasi, dan/atau peningkatan nilai tambah serta pemenuhan rantai pasok dalam negeri dan/atau global. 

    Adapun ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian WIUP kepada badan usaha swasta dengan cara prioritas dalam rangka hilirisasi diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

  • Manuver Prabowo ‘Utak-atik’ IKN Nusantara Jadi Ibu Kota Politik

    Manuver Prabowo ‘Utak-atik’ IKN Nusantara Jadi Ibu Kota Politik

    Bisnis.com, JAKARTA – Nasib Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara kian terang setelah Presiden Prabowo Subianto mengumumkan bakal melanjutkan pembangunan infrastruktur yang difokuskan pada konsep ‘Ibu Kota Politik’. 

    Hal itu disampaikan Presiden Prabowo saat memimpin rapat terbatas membahas percepatan pembangunan IKN Nusantara di Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa (21/1/2025).

    Turut hadir dalam rapat tersebut antara lain Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, dan Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono.

    Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyampaikan bahwa pembangunan IKN tetap menjadi prioritas pemerintahan Prabowo dengan mengacu pada timeline dan tahapan yang telah ditetapkan.

    “Sesuai arahan dari Bapak Presiden Prabowo Subianto pembangunan IKN ini akan kita lanjutkan tentu mengikuti timeline dan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan sebelumnya sebagai penjelasan kepada masyarakat luas,” ujarnya di Ruang Sidang Kabinet Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (21/1/2025).

    AHY juga menjelaskan bahwa pembangunan IKN akan difokuskan pada konsep “Ibu Kota politik” dengan menuntaskan pembangunan fasilitas pemerintahan, termasuk lembaga legislatif (DPR RI, DPD RI, dan MPR RI) serta lembaga yudikatif. Presiden Prabowo menginginkan untuk menjadikan IKN Nusantara sebagai Ibu Kota Politik di akhir masa pemerintahannya atau pada 2029. 

    Menurutnya, IKN sebagai Ibu Kota Politik sesuai dengan visi Presiden Prabowo untuk menciptakan tata pemerintahan yang lengkap dan mencerminkan demokrasi.

    “Harapan Bapak Presiden adalah fokus dulu di sana sehingga dengan demikian kalau semua sudah berdiri ketiga fungsi tadi maka sebetulnya kita sudah bisa menjalankan tugas-tugas kegiatan-kegiatan politik, baik yang sifatnya harian maupun strategis,” imbuhnya.

    Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menjelaskan dengan menjadi ibu kota politik, maka pembangunan di IKN akan lebih difokuskan untuk gedung-gedung eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

    Sedangkan untuk lembaga yudikatif, Ketua Umum Partai Demokrat itu mengatakan pembangunan bakal dikejar sehingga setiap bagian dari trias politika tak hanya menjadi berupa simbol, tetapi menjadi bangunan yang nyata.

    Menurutnya, dengan fokus dalam menyiapkan bangunan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Maka Indonesia bakal memiliki kelengkapan utuh dalam mewujudkan pemerintahan di sebuah negara yang demokratis. 

    “Harapan Bapak Presiden adalah ya fokus dulu di sana, sehingga dengan demikian kalau semua sudah berdiri ketiga fungsi tadi, maka sebetulnya kita sudah bisa menjalankan tugas-tugas, kegiatan-kegiatan politik, baik yang sifatnya harian maupun strategis. Saya persilakan kepada investor,” pungkas AHY.

     Perbesar

    Anggaran Pembangunan IKN 

    Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono menegaskan bahwa untuk menyelesaikan pembangunan program IKN Nusantara dari 2025—2029 membutuhkan anggaran dari APBN hingga Rp48,8 triliun.

    Apalagi, Basuki menyebut bahwa Presiden Prabowo Subianto menargetkan pembangunan untuk sarana dan prasarana untuk lembaga yudikatif dan legislatif rampung pada 2028.

    “Beliau [Prabowo] mempunyai target bahwa pada 2028 sudah ditargetkan menjadi Ibu Kota politik. Sehingga kami ditugasi untuk menyelesaikan ekosistem yudikatif, jadi kantor-kantor dan huniannya, juga ekosistem legislatif,” tuturnya di Kantor Presiden, Selasa (21/1/2025).

    Dia mengatatakan bahwa untuk bangunan yudikatif dan legislatif, sempat ada desain dasar yang dibuat oleh Kementerian PUPR. Meski begitu, kata Basuki, Prabowo kembali meminta peninjauan ulang kembali terkait desain tersebut. 

    Oleh sebab itu, Basuki melanjutkan bahwa pihaknya dengan Kementerian PU akan membentuk tim desain yang hasilnya nanti bisa diarahkan kepada Prabowo.

    Nantinya, Mantan Menteri PUPR ini mengatakan bahwa giat pertama yang akan dilakukan oleh instansinya adalah menyelesaikan kompleks legislatif yudikatif dan ekosistem pendukungnya, serta membuka akses menuju IKN kawasan Wilayah Perencanaan (WP) 2.

    “Karena kami tadi kan WP1, ini ke WP2. Termasuk juga dalam Rp48,8 triliun ini adalah untuk memelihara, untuk mengelola prasarana dan sarana yang sudah diselesaikan pada tahap awal tadi,” imbuhnya.

    Tak hanya itu, Basuki melanjutkan pembangunan yang dibiayai melalui Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) sebesar Rp60,93 triliun yang sudah diproses sampai dengan feasibility study akan menyasar pembangunan untuk 97 tower apartemen dan 129 rumah tapak.

    Dana dari KPBU, kata Basuki, juga dilakukan untuk pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dengan kapasitas 50 MW yang baru saja diresmikan oleh Prabowo, Senin (20/1/2025) kemarin.

    “Kemudian juga untuk 6 proyek KPBU lagi, untuk pembangunan jalan dan multi-utility tunnel sepanjang 138,6 kilometer di kawasan KIPP itu. Selama ini yang dikerjakan kan baru sebagian, ini akan kami lanjutkan yang baru dengan KPBU,” pungkas Basuki.

    Dalam rapat tersebut, kata AHY, Prabowo dan jajarannya juga membahas tentang sumber pendanaan yang melibatkan kombinasi antara APBN dan sumber non-APBN melalui kerja sama dengan pihak swasta.

    Pemerintah berharap sektor swasta dapat berkontribusi secara positif dan terintegrasi dengan baik dalam proyek pembangunan IKN.

    “Inilah hadirnya kebersamaan kerja sama yang baik antara pemerintah dengan badan usaha. Kita juga mengharapkan dunia swasta, pihak swasta bisa berkontribusi secara positif dan tentunya terintegrasi dengan baik,” tandas AHY.

  • Mendag Budi Pastikan Kinerja Ekspor RI Aman meski DHE Disimpan 1 Tahun

    Mendag Budi Pastikan Kinerja Ekspor RI Aman meski DHE Disimpan 1 Tahun

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perdagangan (Kemendag) buka suara terkait kebijakan baru atas retensi devisa hasil ekspor (DHE) sebesar 100% di dalam negeri untuk periode satu tahun. Adapun, kebijakan DHE ini mulai berlaku 1 Maret 2025.

    Perlu diketahui, sebelumnya pemerintah mengatur bahwa retensi atau penahanan DHE sebesar 30% dengan jangka waktu minimal tiga bulan.

    Adapun DHE merupakan uang asing yang diperoleh suatu negara dari hasil menjual barang atau jasa ke negara lain. Devisa yang masuk membantu menyeimbangkan neraca perdagangan, yaitu selisih antara nilai ekspor dan impor. 

    Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso menegaskan bahwa kebijakan DHE yang digulirkan pemerintah dipastikan tidak akan mempengaruhi kinerja ekspor ke depan.

    “Itu memang kebijakan kita [ditahan selama satu tahun]. Nggak, nggak ngaruh [ke kinerja ekspor],” kata Budi saat ditemui di Kantor Kemendag, Jakarta, Rabu (22/1/2025).

    Pada prinsipnya, Budi menyatakan bahwa pemerintah akan menerapkan dengan lebih baik terkait DHE. “Ini untuk kepentingan kebutuhan ekspor,” ungkapnya.

    Sayangnya, Budi enggan berkomentar lebih jauh terkait kebijakan DHE sebesar 100% yang disimpan di dalam negeri untuk periode satu tahun ke depan.

    “Saya pikir kemarin sudah banyak dijelaskan oleh Pak Menko Perekonomian [Airlangga Hartarto]. Saya pikir nggak ada masalah karena itu kebijakan dari pemerintah,” jelasnya.

    Sebelumnya, pemerintah akan segera merevisi Peraturan Pemerintah (PP) No. 36/2023 tentang Devisa Hasil Ekspor (DHE) dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan dan/atau Pengolahan Sumber Daya Alam (SDA). Rencananya, aturan baru ini diberlakukan per 1 Maret 2025. 

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkap bahwa ada sejumlah instrumen insentif yang akan diberikan pemerintah hingga Bank Indonesia (BI) atas kebijakan anyar itu.

    “Jadi terkait dengan devisa hasil ekspor itu diberlakukan sebesar 100% untuk periode 1 tahun. Dan untuk itu, pemerintah dan BI mempersiapkan fasilitas yang berupa tarif PPh 0% atas pendapatan bunga pada instrumen penempatan DHE. Kalau reguler biasanya kena pajak 20%, tapi untuk DHE 0%,” kata Airlangga kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (21/1/2025)

    Selain pembebasan tarif PPh, para eksportir dapat memanfaatkan instrumen penempatan DHE sebagai agunan back-to-back kredit rupiah dari bank maupun Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) untuk kebutuhan rupiah di dalam negeri. 

    Selanjutnya, terkait dengan underlying transaksi swap antar nasabah dan perbankan, eksportir dapat memanfaatkan instrumen swap dengan perbankan dalam hal memiliki kebutuhan rupiah untuk kegiatan usahanya.

    Kemudian, untuk foreign exchange swap antara perbankan dan BI, eksportir dapat meminta bank untuk mengalihkan valas DHE yang dimiliki eksportir menjadi swap jual BI dalam hal eksportir membutuhkan rupiah untuk kegiatan usaha di dalam negeri.

    “Nah, bagian dari penyediaan dana yang dijamin oleh agunan, termasuk agunan berbentuk cash collateral, giro, deposit, tabungan, ini memenuhi persyaratan tertentu dikecualikan dari BMPK [batas maksimal pemberian kredit],” tuturnya.

  • Trump Minta Softbank Investasi US0 Miliar, Masayoshi Beri US0 Miliar

    Trump Minta Softbank Investasi US$200 Miliar, Masayoshi Beri US$500 Miliar

    Bisnis.com, JAKARTA —  Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump meraih investasi dari sektor swasta sebesar US$500 miliar atau sekitar Rp8.165,5 triliun (kurs jisdor Rp16.331 per dolar AS). Lebih tinggi dari harapan Trump kepada CEO SoftBank Masayoshi Son, yang awalnya hanya sebesar US$200 miliar. 

    Diketahui, Masayoshi Son dikenal sebagai sosok yang memiliki ambisi besar dan kemampuannya dalam melihat peluang pada masa depan. SoftBank, perusahaan yang ia dirikan, telah menjadi salah satu konglomerat teknologi terbesar di dunia.

    Son memulai bisnis pertamanya saat masih kuliah di Amerika Serikat dengan menjual perangkat lunak komputer. Kemudian pada 1981, Son mendirikan SoftBank yang awalnya fokus pada distribusi perangkat lunak.

    SoftBank kemudian beralih fokus ke bisnis internet dan melakukan investasi besar-besaran di berbagai perusahaan teknologi, termasuk Alibaba.
    Pada 2017, Son meluncurkan SoftBank Vision Fund, salah satu dana investasi terbesar di dunia, yang berfokus pada teknologi inovatif seperti AI, robotika, dan internet of things.

    Ada tiga perusahaan swasta penyumbang investasi jumbo tersebut, yakni SoftBank, Oracle, dan pendiri ChatGPT, OpenAI. Ketiganya akan membentuk perusahaan patungan bernama Stargate yang berpusat di Texas.

    Trump mengatakan, rencananya Stargate akan membangun pusat data dan menciptakan lebih dari 100.000 lapangan pekerjaan di Amerika Serikat. 

    Menurutnya, AI membutuhkan daya komputasi yang sangat besar, mendorong permintaan akan pusat data khusus yang memungkinkan perusahaan teknologi untuk menghubungkan ribuan chip dalam kluster.

    “Mereka harus memproduksi banyak listrik, dan kami akan memungkinkan mereka untuk melakukan produksi tersebut dengan sangat mudah di pabrik mereka sendiri jika mereka mau,” ujar Trump mengutip The Business Times pada Rabu (22/1/2025).

    CEO SoftBank Masayoshi Son, CEO OpenAI Sam Altman, dan Ketua Oracle Larry Ellison bergabung dengan Trump di Gedung Putih untuk peluncuran tersebut.

    Pendiri SoftBank Masayoshi SonPerbesar

    Sederet perusahaan tersebut, bersama dengan pendukung ekuitas Stargate lainnya telah berkomitmen investasi sebesar US$100 miliar pada tahap awal, dan akan direalisasikan secara bertahap selama 4 tahun ke depan hingga US$500 miliar.

    “Tuan Presiden, bulan lalu saya datang untuk merayakan kemenangan Anda dan menjanjikan US$100 miliar, tetapi Anda meminta US$200 miliar. Saat ini, saya kembali dengan US$500 miliar. Ini adalah awal dari zaman keemasan AS. Kami tidak akan memutuskan ini kecuali Anda menang,” kata Masayoshi Son.

    Pengumuman pada hari kedua Trump menjabat menyusul pencabutan perintah eksekutif Mantan Presiden Joe Biden tentang AI, yang dimaksudkan untuk mengurangi risiko yang ditimbulkan AI terhadap konsumen, pekerja, dan keamanan nasional.

    Kendati demikian, menurut laporan North American Electric Reliability Corporation pada Desember 2024, ketika konsumsi daya AS meningkat dari pusat data AI dan elektrifikasi gedung dan transportasi, sekitar setengah dari negara tersebut menghadapi peningkatan risiko kekurangan pasokan listrik dalam dekade berikutnya.

    Perlu diketahui, sebagai kandidat pada 2016 lalu, Trump pernah berjanji untuk meloloskan RUU infrastruktur AI senilai US$1 triliun melalui Kongres, tetapi tidak melakukannya. 

    Trump juga kerap membicarakan topik tersebut selama masa jabatan pertamanya sebagai presiden dari 2017 hingga 2021, tetapi tidak pernah mewujudkan investasi besar tersebut. Kini, dia baru akan merealisasikan investasi jumbo di sektor AI saat periode kedua menjabat sebagai presiden AS.

  • KPK Temukan Dugaan Penyelewengan Dana CSR BI Anggota DPR Satori di Cirebon – Halaman all

    KPK Temukan Dugaan Penyelewengan Dana CSR BI Anggota DPR Satori di Cirebon – Halaman all

     

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap telah menemukan dugaan penyelewengan dana tanggung jawab sosial atau corporate social responsibility (CSR) Bank Indonesia (BI) oleh anggota Komisi XI DPR Satori di Cirebon, Jawa Barat.

    Cirebon diketahui merupakan daerah pemilihan Satori saat maju sebagai caleg DPR Pemilu 2024.

    Politikus Partai Nasdem itu diduga turut menerima dana CSR dari BI.

    “Sementara yang kita peroleh saat ini sudah ada penyimpangannya, itu yang di Cirebon. Jadi, setelah semuanya terima tapi ada yang amanah ada juga yang tidak sesuai peruntukannya,” ujar Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu dalam keterangannya dikutip, Rabu (22/1/2025).

    Asep mengatakan tim penyidik beberapa waktu lalu juga sudah melakukan penggeledahan di Cirebon, Jawa Barat.

    Penggeledahan menyasar rumah Satori serta beberapa tempat lainnya yang berkaitan dengan perkara.

    “Jadi beberapa waktu lalu selain penggeledahan di BI, OJK, juga kita menggeledah beberapa tempat. Salah satunya di Cirebon. Itu di tempatnya saudara S (Satori),” kata dia.

    Asep mengatakan dari lokasi di Cirebon itu penyidik berhasil mengamankan beberapa dokumen.

    “Saat ini hasil penggeledahan berupa dokumen dan lain-lain sedang kita teliti, penyidik teliti. Karena ada dugaan di perkara CSR ini, para penerima sebagai penyelenggara negara untuk dananya disalurkan melalui yayasan,” sebut Asep.

    Asep mengatakan pihaknya juga bakal mendalami pengakuan Satori yang mengungkapkan seluruh rekan kerjanya di Komisi tersebut menerima dana CSR BI yang ditampung dalam yayasan.

    “Itu yang kita sedang dalami di penerima yang lain, karena berdasarkan keterangan saudara S, teman-teman sudah catat ya, seluruhnya juga dapat. Ya, kan, seluruh anggota komisi XI terima CSR itu,” tutur Asep.

    Asep memastikan tim penyidik akan terus mendalami penyelewengan dana CSR BI tersebut. Menurutnya, ada beberapa temuan dana tersebut tak dipakai sesuai peruntukannya.

    “Nah, yang sedang penyidik dalami adalah penyimpangan, karena kita dapat informasi, juga kita dapat dari data-data yang ada, CSR yang diberikan kepada para penyelenggara negara ini melalui yayasan yang disampaikan, direkomendasikan kepada mereka tidak sesuai peruntukannya,” kata dia.

    Dalam kasus dugaan korupsi dana CSR BI dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), penyidik KPK telah memanggil dua anggota DPR pada Jumat, 27 Desember 2024.

    Keduanya adalah Heri Gunawan dari Fraksi Partai Gerindra dan Satori dari Fraksi Partai Nasional Demokrat (NasDem). 

    Satori dan Heri merupakan anggota Komisi XI DPR periode 2019–2024 dan terpilih lagi untuk periode 2024–2029. 

    Namun, keduanya kini bertugas di komisi yang berbeda dari periode sebelumnya.

    Menurut Satori, seluruh anggota Komisi XI mendapatkan dana CSR Bank Indonesia. Komisi XI merupakan mitra kerja Bank Indonesia di parlemen. 

    “Semuanya sih, semua anggota Komisi XI programnya itu dapat,” ucap Satori saat meninggalkan Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan seusai pemeriksaan.

    Satori menyampaikan dana program sosial bank indonesia (PSBI) digunakan untuk kegiatan sosial di daerah pemilihan (dapil). 

    “Programnya kegiatan untuk sosialisasi di dapil,” kata dia.

    KPK menerbitkan surat perintah penyidikan (sprindik) untuk perkara ini pada 16 Desember 2024. Kasus ini diduga melibatkan anggota DPR RI Komisi Xl periode 2019–2024.

    Dalam proses penyidikan, KPK telah menggeledah kantor pusat Bank Indonesia pada Senin, 16 Desember 2024. Termasuk ruang kerja Gubernur BI Perry Warjiyo juga turut diperiksa.

    Kemudian pada Kamis, 19 Desember 2024, penyidik KPK menggeledah kantor OJK.

    Dari hasil penggeledahan tersebut, KPK melakukan penyitaan berupa dokumen dokumen, surat-surat, barang bukti elektronik (BBE) dan catatan-catatan yang diduga punya keterkaitan dengan perkara.

  • Usai Dilantik, Trump Umumkan Setop Seluruh Bantuan Luar Negeri Selama 90 Hari  – Halaman all

    Usai Dilantik, Trump Umumkan Setop Seluruh Bantuan Luar Negeri Selama 90 Hari  – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Pada hari pertama menjabat, Presiden Donald Trump menandatangani perintah eksekutif yang menangguhkan sementara semua program bantuan luar negeri Amerika Serikat selama 90 hari.

    Penangguhan ini dilakukan untuk memberikan waktu bagi peninjauan menyeluruh terhadap program-program tersebut.

    Ini guna memastikan bahwa mereka sesuai dengan tujuan kebijakan luar negeri Trump.

    Meskipun tidak diketahui secara langsung berapa banyak bantuan luar negeri yang akan mempengaruhi, karena pendanaan untuk banyak program telah disetujui oleh Kongres dan harus dibelanjakan jika belum dilakukan, perintah ini mengirimkan pesan tegas tentang kebijakan luar negeri Amerika. 

    Salah satu bagian dari perintah tersebut menyatakan bahwa bantuan industri asing dan birokrasi tidak sejalan dengan kepentingan Amerika dan seringkali bertentangan dengan nilai-nilai Amerika. 

    Lebih lanjut, perintah itu juga menyebutkan bahwa bantuan luar negeri tersebut dapat mengganggu perdamaian dunia dengan mempromosikan ide-ide yang bertentangan dengan hubungan yang harmonis dan stabil antarnegara.

    Trump dengan tegas mengatakan bahwa bantuan tidak akan diberikan apabila tidak sejalan dengan kebijakan AS.

    “Tidak ada lagi bantuan luar negeri Amerika Serikat yang boleh disalurkan dengan cara yang tidak sepenuhnya sejalan dengan kebijakan luar negeri Presiden Amerika Serikat,” tegas Trump, dikutip dari AP News.

    Pernyataan ini mencerminkan sikap keras Trump terhadap pengelolaan dana bantuan luar negeri dan komitmennya untuk memprioritaskan kepentingan nasional.

    Sementara itu, Menteri Luar Negeri yang baru saja dilantik, Marco Rubio mengatakan dalam sidang konfirmasinya di depan senat bahwa ia juga memiliki pandangan yang sejalan dengan prinsip Trump.

    “Setiap dolar yang kita belanjakan, setiap program yang kita danai, dan setiap kebijakan yang kita jalankan harus dibenarkan dengan jawaban atas tiga pertanyaan sederhana: Apakah ini membuat Amerika lebih aman? Apakah ini membuat Amerika lebih kuat? Apakah ini membuat Amerika lebih sejahtera?,” katanya.

    Perintah eksekutif ini juga memberikan mandat kepada Rubio atau orang yang ditunjuknya untuk membuat keputusan terkait bantuan luar negeri, dengan berkonsultasi dengan Kantor Manajemen dan Anggaran. 

    Departemen Luar Negeri dan Badan Pembangunan Internasional AS (USAID) adalah dua lembaga utama yang selama ini mengawasi penyaluran bantuan asing.

    Trump, yang selama masa jabatannya dikenal kritis terhadap pengeluaran untuk bantuan luar negeri, menyatakan bahwa meskipun dana untuk bantuan luar negeri hanya berjumlah sekitar 1 persen dari anggaran federal, kebijakan tersebut perlu diperhatikan dengan lebih seksama.

    Hal ini terutama terkait dengan bantuan yang lebih besar seperti miliaran dolar yang diberikan untuk mendukung Ukraina dalam menghadapi invasi Rusia. 

    Trump sebelumnya juga mengancam untuk memotong dana yang dikirim ke Ukraina jika tidak sejalan dengan tujuan kebijakan luar negeri Amerika.

    Sebagai informasi, Trump telah dilantik sebagai presiden AS pada Senin (20/1/2025).

    Setelah sumpahnya, Trump memberikan pidato pertamanya sebagai presiden, yang dikenal sebagai Pidato Pelantikannya.

    (Tribunnews.com/Farrah)

    Artikel Lain Terkait Donald Trump Pimpin Amerika Serikat

  • 3 GOR Kridosono Dikembalikan ke Keraton Yogyakarta, Bakal Dijadikan Area Hijau Yogyakarta

    3 GOR Kridosono Dikembalikan ke Keraton Yogyakarta, Bakal Dijadikan Area Hijau Yogyakarta

    GOR Kridosono Dikembalikan ke Keraton Yogyakarta, Bakal Dijadikan Area Hijau
    Tim Redaksi
    YOGYAKARTA, KOMPAS.com
    – Perumda Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM)Tirtamarta menyerahkan kembali aset berupa GOR Kridosono kepada Keraton Yogyakarta.
    Penghageng Datu Dana Suyasa, GKR Mangkubumi, mengatakan, setelah GOR Amongrogo dikembalikan ke Keraton Yogyakarta, pihaknya akan melakukan penataan kawasan itu.
    Putri pertama Sri Sultan Hamengku Buwono X ini menuturkan, kawasan Kridosono akan diubah menjadi
    green area
    atau kawasan hijau.
    “Kami akan menjadikan kawasan Kridosono sebagai kawasan hijau yang diharapkan akan mengurai kepadatan wisatawan di kawasan Malioboro,” jelasnya dalam keterangan tertulis, Rabu (22/1/2025).


    GKR Mangkubumi menjelaskan, perencanaan ini juga untuk mendukung pedestrian di kawasan Malioboro dan Kotabaru.
    “Jadi di tengah kota tidak terlalu banyak bangunan. Namun, saya belum tahu bentuknya seperti apa, tapi yang jelas akan menjadi kawasan hijau,” ungkap dia.
    Sementara itu, Penjabat Wali Kota Yogyakarta Sugeng Purwanto mengucapkan terima kasih atas kepercayaan Keraton Yogyakarta karena selama ini telah memercayakan pengelolaan GOR Kridosono kepada PDAM Tirtamarta.
    “Dengan pengembalian aset ini, pengelolaan GOR Kridosono sepenuhnya akan dilakukan oleh Keraton Yogya,” katanya.
    Pihaknya berharap, dengan pengembalian aset milik Keraton Yogya ini, pengelolaan GOR Kridosono akan lebih berdaya guna ke depannya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.