Perusahaan: Dana

  • Angka Kelahiran di Vietnam Mencapai Rekor Terendah

    Angka Kelahiran di Vietnam Mencapai Rekor Terendah

    Jakarta

    Tingkat kelahiran Vietnam merosot ke rekor terendah pada 2024, dengan tingkat kesuburan yang turun menjadi 1,91 anak per perempuan. Ini menandai tahun ketiga berturut-turut angka tersebut berada di bawah tingkat penggantian 2,1 – dan ini terjadi dengan latar belakang ekonomi yang berkembang pesat.

    Populasi Vietnam saat ini berkisar sekitar 100 juta orang. Kantor Berita Vietnam mengutip Wakil Direktur Otoritas Kependudukan Kementerian Kesehatan Vietnam, Pham Vu Hoang, yang mengatakan bahwa jumlah penduduk mulai menurun pada pertengahan abad ini.

    Pusat-pusat perkotaan sudah merasakan dampaknya. Menurut kantor berita Vietnam, Kota Ho Chi Minh sebagai pusat ekonomi di bagian selatan negara tersebut, mengalami penurunan tingkat kesuburan dari 1,39 anak per perempuan pada 2022 menjadi hanya 1,32 pada 2023, dan kemungkinan akan turun lebih rendah.

    Sebagai tanggapan, Dewan Rakyat kota tersebut baru-baru ini menerapkan langkah-langkah untuk mendorong tingkat kelahiran yang lebih tinggi, termasuk bantuan untuk wanita di bawah 35 tahun dengan dua anak dan tunjangan kecil untuk pemeriksaan kehamilan untuk keluarga berpenghasilan rendah. Baru-baru ini mereka mengumumkan rencana untuk meningkatkan upaya tersebut, dengan harapan dapat menurunkan tingkat kesuburan menjadi 1,6 pada tahun 2030.

    Keuntungan dari ketegangan AS-Cina

    Media pemerintah sebelumnya telah memperingatkan adanya “bom waktu demografis”. Secara terpisah, laporan Generation Myths & Realities 2024 dari Ipsos, sebuah perusahaan riset pasar, menyoroti dampak ekonomi dari krisis populasi yang membayangi. Laporan tersebut mengatakan bahwa hal ini menghadirkan “tantangan dan peluang bagi industri dan bisnis.”

    Vietnam adalah primadona bagi para investor Barat yang ingin melakukan diversifikasi dari Cina, tapi sejauh ini bisnis Barat tampak tidak peduli dengan berita tersebut. Negara Asia Selatan ini terus berkembang pesat, dengan kenaikan PDB sebesar 7% tahun lalu. Sementara investasi asing turun 3% dari tahun ke tahun menjadi $38 miliar atau sekitar Rp620 triliun, Vietnam diposisikan untuk menerima banyak modal dari Barat jika Amerika Serikat (AS) dan Cina meningkatkan ketegangan perdagangan di bawah Presiden Donald Trump.

    Para pakar industri mengatakan bahwa pemerintah Vietnam perlu fokus pada isu-isu penting dalam reformasi ekonomi jika negara ini ingin terus menarik investor.

    Martin mengatakan kepada DW bahwa faktor-faktor lain yang memengaruhi investor termasuk “pertumbuhan ekonomi Vietnam yang kuat, integrasinya ke dalam perjanjian perdagangan, perannya dalam rantai pasokan regional – yang semuanya terus membuatnya menjadi tujuan yang menarik.”

    Berakhirnya ‘bonus demografis’?

    Pada 1986, ketika Vietnam meluncurkan reformasi pasar bebasnya setelah beberapa dekade ekonomi komando yang membawa bencana, hampir 40% dari populasi berusia di bawah 16 tahun. Bonus demografis Vietnam, pertumbuhan ekonomi yang didorong oleh tenaga kerja muda yang berlimpah, adalah landasan pembangunannya.

    Saat ini, Vietnam merupakan negara dengan ekonomi terbesar ke-32 di dunia. Namun, jumlah anak-anak hanya sekitar seperlima dari populasi saat ini, dan persentase anak usia 15-64 tahun diproyeksikan turun menjadi 63% pada tahun 2050, dari 69% pada tahun 2020.

    ‘Super-aged’ dalam waktu kurang dari 25 tahun

    Pada 2020, warga yang berusia 65 tahun ke atas menyumbang 8,4% dari populasi Vietnam. Namun, Vietnam diprediksi akan menjadi masyarakat “tua” – yang didefinisikan sebagai masyarakat yang memiliki 14% penduduk berusia 65 tahun ke atas – pada 2034 dan masyarakat “sangat tua” pada 2049, ketika proporsinya melebihi 20%.

    Para ahli memperingatkan bahwa jumlah tenaga kerja yang menyusut akan menurunkan produktivitas dan memperlambat pertumbuhan ekonomi. Populasi yang menua juga akan membebani sumber daya negara, sementara jumlah pekerja yang membayar pajak menyusut.

    Sebuah studi Bank Dunia pada 2022 memproyeksikan bahwa pengeluaran pensiun Vietnam dapat meningkat dari 2% PDB saat ini menjadi 3,6% pada tahun 2050 dan 5,6% pada 2080. Dengan skenario dasar ini, surplus pensiun negara ini bisa habis pada medio 2040-an.

    Vietnam masih jauh tertinggal dari Thailand

    Pada awal 2017, Dana Moneter Internasional (IMF) memperingatkan bahwa Vietnam berisiko “menjadi tua sebelum menjadi kaya”. Masalah kependudukannya mungkin tidak seserius di beberapa negara tetangga, tetapi Vietnam juga kehabisan waktu untuk mengejar ketertinggalannya dalam hal ekonomi sebelum tahun 2034, saat masyarakatnya diproyeksikan menjadi “tua.”

    Thailand menjadi masyarakat “lanjut usia” pada tahun 2020 – ketika PDB per kapita berada di kisaran $7.000 (Rp114 juta). Di Singapura yang jauh lebih kaya, PDB per kapita mencapai $61.000 (Rp995 juta) saat menjadi masyarakat “lanjut usia” pada 2017.

    Sebagai perbandingan, PDB per kapita Vietnam hanya sebesar $4.300 (Rp70 juta) pada tahun 2023.

    Apa yang bisa dilakukan Vietnam?

    Selama beberapa dekade, Vietnam telah menerapkan kebijakan dua anak yang cukup rumit, di mana beberapa pegawai negeri atau perusahaan milik negara dapat menghadapi pemecatan karena memiliki anak ketiga. Anggota Partai Komunis yang berkuasa juga menghadapi pemecatan karena memiliki lebih dari dua anak.

    Pemerintah komunis telah memperdebatkan pembatalan larangan ini sejak pertengahan 2010-an.

    Pemerintah Vietnam sekarang sedang menyusun undang-undang kependudukan yang akan diajukan ke Majelis Nasional tahun ini. Undang-undang ini diharapkan akan mencakup langkah-langkah untuk mendorong kelahiran dan berpotensi menghapus hukuman bagi keluarga yang memiliki anak ketiga.

    Chris Humphrey, direktur eksekutif Dewan Bisnis Uni Eropa-ASEAN, mengatakan kepada DW bahwa ia belum mendengar adanya perusahaan-perusahaan Eropa yang khawatir untuk berinvestasi di Vietnam karena masalah-masalah demografi.

    Namun, ia mengharapkan Hanoi untuk “mengambil tindakan saat ini di bidang-bidang seperti perencanaan pensiun, memajukan produktivitas dan bergerak ke arah memajukan penggunaan otomatisasi di bidang manufaktur dan investasi dalam sistem perawatan kesehatan untuk mengatasi masyarakat yang menua di masa depan.”

    Diadaptasi dari artikel DW berbahasa Inggris

    Lihat juga video: Jepang dan Korsel Cetak Rekor Angka Kelahiran Terendah!

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Hemat Anggaran, Prabowo Minta Acara Seremonial Pemerintah Digelar Virtual

    Hemat Anggaran, Prabowo Minta Acara Seremonial Pemerintah Digelar Virtual

    Jakarta, Beritasatu.com – Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan arahan tegas untuk menyederhanakan acara seremonial pemerintah, termasuk perayaan ulang tahun atau hari-hari besar, guna memangkas anggaran negara. 

    Dalam arahannya di sidang kabinet paripurna, Presiden Prabowo meminta bila perlu acara-acara tersebut dilaksanakan secara virtual untuk mengurangi biaya operasional, Rabu (22/1/2025).

    “Saya minta perayaan ulang tahun, sejarah, atau hari-hari tertentu dilaksanakan dengan sederhana di kantor, kalau perlu hanya 15 orang hadir, sisanya melalui video conference,” ujar Prabowo.

    Presiden Prabowo menegaskan bahwa perjalanan dinas juga akan dipotong hingga setengahnya, yang diperkirakan dapat menghemat lebih dari Rp 20 triliun. 

    Dana yang dihemat tersebut, menurutnya, akan dialokasikan untuk keperluan mendesak seperti renovasi gedung-gedung sekolah di seluruh Indonesia.

    “Kalau kita bisa menghemat Rp 20 triliun, berapa puluh ribu gedung sekolah yang bisa kita perbaiki. Saya sangat serius dalam hal ini dan saya minta loyalitas dari seluruh menteri dan kepala badan untuk mematuhi arahan ini,” tegas Presiden Prabowo.

  • Sempat Ugal-Ugalan, Dedy Mulyadi Bakal Tahan Kucuran Dana Hibah

    Sempat Ugal-Ugalan, Dedy Mulyadi Bakal Tahan Kucuran Dana Hibah

    JABAR EKSPRES – Kucuran dana hibah ke sejumlah lembaga di Jabar nampaknya bakal seret, karena Gubernur Terpilih Dedi Mulyadi bakal tidak memprioritaskan suntikan dana hibah tersebut.

    Hal itu diungkapkan Dedi selepas Rapim bersama Penjabat (Pj) Gubernur Jabar Bey Triadi Machmudin, Rabu (22/1).

    “Kami tidak memprioritaskan hibah. Kami prioritaskan apa yang dibutuhkan masyarakat,” jelasnya.

    Mantan Bupati Purwakarta itu melanjutkan, beberapa prioritas yang ingin ditutntaskan di antaranya adalah persoalan infrastruktur jalan. Sehingga jalan jalan provinsi bisa mulus, termasuk kelengkapan jalannya.

    BACA JUGA: Mengukur Peluang Mulyadi sebagai Pendamping RK di Pilgub Jabar

    “Jalan provinsi harus tuntas, Ruang Kelas Baru harus terbangun, terutama RKB SMA,” ucapnya.

    Dedi melanjutkan, prioritas lain adalah soal puskesmas yang harus tertata, sehingga masyarakat bisa mudah dalam mengakses layanan kesehatan.

    Singgung Hibah Ugal-Ugalan

    Dalam kesempatan itu, Dedi juga menyinggung terkait alokasi hibah Pemprov yang sempat ugal-ugalan.

    BACA JUGA: Masyarakat Jawa Barat Manfaatkan Promo Tarif Listrik 50 Persen dari PLN

    “Ugal-ugalan itu kan bukan pernyataan saya aja, itu pernyataan inspektorat loh,” cetusnya.

    Dalam pertemuan antara Dedi Mulyadi dan sejumlah pejabat OPD Pemprov Jabar sebelumnya, pihaknya juga menyinggung soal kucuran hibah. Katanya, ada lembaga yang mendapat kucuran hibah di angka Rp50 miliar, termasuk total anggaran hibah yang sampai tembus di angka Rp3 triliun.

    Dalam pertemuan itu juga mencuat terkait admin yang bisa memverifikasi dan mencairkan dana hibah. Dedi mengungkapkan, kejadian itu bisa terjadi karena mis pengelolaan keuangan. Yakni ada admin yang menguasai sistem, sehingga dia bisa memasukkan anggaran bisa memproses dan bisa mencairkan.

    BACA JUGA: Sebuah ‘Cerita’ Lilin-lilin di Vihara Dharma Ramsi Menjelang Imlek

    Dedi menegaskan, hal itu akan ditertibkan. “Ke depan harus segera ditertibkan sehingga anggaran di Jabar itu terkontrol,” tegasnya.(son)

  • Prabowo Wajibkan Perusahaan Tempatkan Devisa Hasil Ekspor di Perbankan Dalam Negeri  – Halaman all

    Prabowo Wajibkan Perusahaan Tempatkan Devisa Hasil Ekspor di Perbankan Dalam Negeri  – Halaman all

    – Presiden Prabowo Subianto akan mewajibkan semua perusahaan menempatkan devisa hasil ekspor yang diperoleh ditempatkan di perbankan dalam negeri. 

    Tayang: Rabu, 22 Januari 2025 16:43 WIB

    Istimewa

    Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas di Istana Kepresidenan Bogor. 

     

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto akan mewajibkan semua perusahaan penerima kredit dari bank-bank pelat merah agar menempatkan devisa hasil ekspor yang diperoleh ditempatkan di perbankan dalam negeri. 

    Keputusan tersebut disampaikan Presiden Prabowo di sidang kabinet paripurna di kantor Presiden di Istana Negara, Jakarta, Rabu (22/1/2025) sore. Sidang dihadiri oleh semua menteri kabinet merah putih.

    “Saya kira kita dalam waktu dekat akan mewajibkan perusahaan-perusahaan yang menerima kredit dari bank pemerintah harus menempatkan hasil penjualan ekspornya di bank di Indonesia,” ujar Presiden Prabowo saat memimpin sidang kabinet paripurna.

    Prabowo menjelaskan, kebijakan itu merupakan hal yang wajar. Pasalnya, usaha mereka terdorong dari kredit yang berasal dari pajak rakyat Indonesia.

    “Saya kira ini hanya wajar, ini masuk akal, mereka berusaha dengan dana yang bersumber dari rakyat Indonesia setelah mereka berusaha, mereka lakukan penjualan, hsl penjualannya kalau ditaro di bank-bank di Indonesia,” jelasnya.

    Prabowo menjelaskan, menyampaikan kebijakan itu akan segera berlaku dalam waktu sebulan ke depan. Setiap perusahaan diminta bersiap menyesuaikan kebijakan tersebut.

    “Ini saya kira akan segera keluar dan akan berlaku kurang lebih sebulan yang akan datang. Jadi ini adalah sesuatu yang logis dan masuk akal,” pungkasnya.

    “);
    $(“#latestul”).append(“”);
    $(“.loading”).show();
    var newlast = getLast;
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:’4′,img:’thumb2′}, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast + 1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;
    if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
    else cat=””;

    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }
    else{
    $(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
    $(“#test3”).val(“Done”);
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    else if (getLast > 150) {
    if ($(“#ltldmr”).length == 0){
    $(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
    }
    }
    }
    });
    });

    function loadmore(){
    if ($(“#ltldmr”).length > 0) $(“#ltldmr”).remove();
    var getLast = parseInt($(“#latestul > li:last-child”).attr(“data-sort”));
    $(“#latestul”).append(“”);
    $(“.loading”).show();
    var newlast = getLast ;
    if($(“#test3”).val() == ‘Done’){
    newlast=0;
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest”, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast + 1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;
    if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
    else cat=””;
    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }else{
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    else{
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:sectionid,img:’thumb2′,total:’40’}, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast+1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;

    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }else{
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    }

    Berita Terkini

  • Bupati Situbondo Ditahan KPK, Pj Gubernur Jatim Siapkan Wabup Jadi Plt

    Bupati Situbondo Ditahan KPK, Pj Gubernur Jatim Siapkan Wabup Jadi Plt

    Surabaya (beritajatim.com) – Pj. Gubernur Jatim, Adhy Karyono, menyiapkan Wakil Bupati (Wabup) Situbondo, Nyai Khoirani, sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Situbondo. Ini menyusul kasus Bupati Situbondo, Karna Suwandi, yang ditahan KPK terkait dugaan korupsi pengelolaan dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Pemkab Situbondo periode 2021-2024.

    Adhy Karyono menegaskan, bahwa roda pemerintahan di Situbondo harus tetap berjalan normal. Pelayanan publik juga tidak boleh terhenti akibat kasus ini.

    “Maka hari ini sudah kami tandatangani surat Plt-nya. Jadi, wakil bupati Pltnya nanti sampai selesai masa jabatannya atau terpilihnya bupati baru jika sudah tidak ada gugatan,” tegas Adhy kepada wartawan di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Rabu (22/1/2025).

    Diberitakan sebelumnya di gedung KPK, Jakarta, Selasa (21/1/2025), Karna Suwandi turun dari ruang pemeriksaan KPK pada pukul 17.49 WIB. Dia digiring oleh sejumlah petugas KPK.

    Karna Suwandi tampak telah mengenakan rompi oranye dengan tangan terborgol. Selain Karna, KPK turut menahan Eko Prionggo (EPJ) selaku PPK atau Kepala Bidang Binamarga PUPP Situbondo.

    “Kepada Saudara KS maupun Saudara EPJ, mulai tanggal 21 Januari hari ini sampai tanggal 9 Februari 2025 penyidik melakukan penahanan untuk jangka waktu 20 hari di rumah tahanan negara kelas 1 Jakarta Timur cabang Rutan KPK,” ujar Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu, dalam konferensi pers di gedung KPK, Jakarta, Selasa (21/1/2025).

    Kasus Dugaan Korupsi Bupati Situbondo KPK sejak 2024 memulai penyidikan kasus dugaan korupsi di Kabupaten Situbondo. Korupsi itu berkaitan dengan pengelolaan dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) di Pemkab Situbondo periode 2021-2024. [tok/beq]

  • Apakah Ini Saat yang Tepat untuk Menjual?

    Apakah Ini Saat yang Tepat untuk Menjual?

    Jakarta: Harga emas Antam mencatat kenaikan signifikan pada hari ini, Rabu, 22 Januari 2024.
     
    Berdasarkan data dari laman resmi Logam Mulia, harga emas batangan Antam 1 gram melonjak Rp15 ribu dari Rp1,591 juta menjadi Rp1,606 juta per gram.
     
    Lonjakan ini melanjutkan tren penguatan harga emas yang telah terjadi sejak beberapa hari terakhir.

    Tidak hanya harga jual, harga buyback atau jual kembali emas Antam juga mengalami kenaikan sebesar Rp17 ribu menjadi Rp1,454 juta per gram.
     
    Kenaikan harga ini menjadi perhatian para investor dan pemilik emas Antam yang tengah mempertimbangkan langkah terbaik, menjual atau tetap menyimpan emas mereka.
     

    Daftar Lengkap Harga Emas Antam Hari Ini
    Berikut adalah daftar lengkap harga emas Antam hari ini:
     
    Emas batangan 0,5 gram: Rp853 ribu
    Emas batangan 1 gram: Rp1,606 juta
    Emas batangan 2 gram: Rp3,152 juta
    Emas batangan 3 gram: Rp4,703 juta
    Emas batangan 5 gram: Rp7,803 juta
    Emas batangan 10 gram: Rp15,555 juta
    Emas batangan 25 gram: Rp38,762 juta
    Emas batangan 50 gram: Rp77,445 juta
    Emas batangan 100 gram: Rp154,812 juta
    Emas batangan 250 gram: Rp386,765 juta
    Emas batangan 500 gram: Rp773,320 juta
    Emas batangan 1.000 gram: Rp1,546 miliar
     

    Faktor Penting Sebelum Menjual Emas Antam
    Meskipun harga emas Antam sedang naik, keputusan untuk menjual emas sebaiknya tidak hanya bergantung pada kenaikan harga semata.
     
    Merangkum beberapa sumber, ada beberapa faktor penting yang perlu diperhatikan:
     
    Tujuan Investasi
    Jika emas dibeli untuk investasi jangka panjang, lonjakan harga ini mungkin belum cukup signifikan dibandingkan potensi kenaikan di masa depan. Namun, jika Sobat Medcom membutuhkan dana segar, momen kenaikan harga emas ini dapat dimanfaatkan.
     
    Kondisi Pasar Global
    Kenaikan harga emas sering kali dipengaruhi oleh ketidakpastian ekonomi global, inflasi, atau pergerakan nilai tukar mata uang. Jika faktor-faktor ini masih berlanjut, ada kemungkinan harga emas akan terus naik.
     
    Spread Harga Jual dan Buyback
    Perhatikan selisih antara harga jual (buyback) dengan harga beli. Jika selisihnya masih terlalu lebar, keuntungannya mungkin tidak maksimal.
     
    Kenaikan harga emas seperti saat ini tentu menggiurkan, namun keputusan untuk menjual atau menahan emas tetap harus disesuaikan dengan tujuan dan strategi investasi masing-masing.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (ANN)

  • Komdigi Segera Bertemu Kemenhub Bahas Biaya Aplikasi Grab-Gojek Cs

    Komdigi Segera Bertemu Kemenhub Bahas Biaya Aplikasi Grab-Gojek Cs

    Bisnis.com, TANGERANG – Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) bakal berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan dan Kementerian Ketenagakerjaan terkait dengan aturan biaya aplikasi bagi ojek online.

    Diketahui, perusahaan aplikasi transportasi daring diduga saat ini masih memotong biaya aplikasi melebihi batas yang telah ditetapkan oleh pemerintah yaitu sebesar 20%.

    Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi) Nezar Patria mengatakan bahwa koordinasi ini dilakukan karena aturan ini tidak hanya berada dalam ruang lingkup Komdigi.

    “Karena sebetulnya persoalan itu (biaya aplikasi) bukan cuma hanya di Komdigi tapi itu melibatkan banyak sektor lain,” kata Nezar saat ditemui di kawasan BSD, Rabu (22/1/2025).

    Terkait ditanya apakah koordinasi dengan dua Kementerian tersebut akan memunculkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri atau tidak, Nezar enggan untuk menjawab tersebut.

    Namun dirinya menuturkan pertemuan dengan dua Kementerian tersebut perlu dilakukan untuk menyelesaikan masalah biaya aplikasi yang seharusnya berada diangka 20%.

    “Ya dibutuhkan satu pertemuan dulu ya antar Kementerian terkait nanti kalau sudah ada hasilnya saya kasih tau,” ucapnya.

    Asosiasi Minta Biaya Aplikasi di Bawah 20%

    Adapun, Asosiasi Pengemudi Transportasi dan Jasa Daring Indonesia meminta agar pemerintah dan aplikator Grab-Gojek menurunkan potongan biaya aplikasi menjadi 10% dari sebelumnya 20%.

    Berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan KP No.1001 Tahun 2022, potongan biaya aplikasi untuk pengemudi maksimal sebesar 20%. 

    Namun, kenyataannya di lapangan, sejumlah aplikator bahkan memotong hingga 30%, dengan alasan dana tersebut akan dikembalikan untuk kesejahteraan mitra. 

    Ketua Umum Asosiasi Pengemudi Transportasi dan Jasa Daring Indonesia, Raden Igun Wicaksono menyampaikan rasa kekecewaan karena pihak regulator tidak dapat berbuat banyak dalam pemotongan biaya aplikasi. 

    Biaya aplikasi yang besar membuat mitra driver sengsara sehingga dia berharap biaya tersebut dapat diturunkan menjadi 10%. Pemerintah juga diminta menindak tegas aplikator yang menaikan biaya aplikasi melebih batas. 

    “Kami menyayangkan pihak pemerintah atau regulator tidak bisa berbuat apapun ataupun berikan sanksi kepada aplikator yang melanggar regulasi resmi dari pemerintah,” kata Igun.

  • Naik Tank Amfibi, Titiek Soeharto Turun Gunung Tinjau Pembongkaran Pagar Laut Tangerang

    Naik Tank Amfibi, Titiek Soeharto Turun Gunung Tinjau Pembongkaran Pagar Laut Tangerang

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Ketua Komisi IV DPR Siti Hediati Soeharto atau Titiek Soeharto turun langsung memantau pembongkaran pagar laut di Kabupaten Tangerang, Banten, Rabu, (22/1/2025).

    Titiek bersama Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Muhammad Ali menaiki tank amfibi jenis LVT-7. Ada dua kendaraan tempur LVT yang diturunkan.

    Hadir juga Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid, Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Wahyu Trenggono dan Wamen KKP Didit Herdiawan.

    Petugas targetkan pencabutan pagar laut sampai 5 Km hari ini. Dan akan dilakukan secara bertahap. Sebelumnya telah dicabut sepanjang 2,2 kilometer saat pencabutan pada 18 Januari lalu.

    Titek meminta agar pelaku pemagaran laut diusut tuntas dan menuntut biaya ganti rugi dalam proses pembongkaran yang menggunakan biaya.

    “Saya berharap siapa yang menanam, kan pakai uang yang nyabut mestinya mereka juga. Kalau toh sekarang aparat kita nyabut kan pakai dana, mudah-mudahan kita (bisa) tuntut mereka harus ganti,” kata Titiek.

    Sebelumnya, Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid menyatakan, pagar laut itu telah bersertifikat.

    Terdapat 263 bidang yang memiliki sertifikat hak guna bangunan (HGB). Rinciannya, milik PT Intan Agung Makmur sebanyak 234 bidang, milik PT Cahaya Inti Sentosa sebanyak 20 bidang. Lalu 9 bidang atas nama perorangan dan 17 bidang yang memiliki surat hak milik (SHM).

    “263 bidang dalam bentuk SHGB. Atas nama PT Intan Agung Makmur sebanyak 234 bidang dan atas nama PT Cahaya Inti Sementara Sentosa sebanyak 20 bidang,” ungkap Nusron Wahid, belum lama ini. (*)

  • Mandiri Remittance Perkuat Layanan Transfer untuk PMI di Malaysia

    Mandiri Remittance Perkuat Layanan Transfer untuk PMI di Malaysia

    Jakarta

    Bank Mandiri melalui anak usahanya, Mandiri International Remittance Sdn Bhd (MIR), memperkokoh komitmen dalam menghadirkan layanan keuangan inklusif bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Malaysia. Sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan nasabah, MIR telah meluncurkan aplikasi inovatif bertajuk MANDIRI REMIT pada Semester II 2024 lalu.

    Aplikasi ini, dirancang khusus untuk memudahkan proses transfer dana lintas negara dengan efisiensi tinggi, keamanan, serta biaya yang sangat kompetitif. MANDIRI REMIT memberikan kemudahan bagi PMI untuk mengirimkan dana dari Malaysia ke Indonesia, maupun ke sembilan negara lainnya seperti Bangladesh, Nepal, Pakistan, Singapura, Thailand, Filipina, India, Hong Kong, dan Vietnam.

    Presiden Direktur MIR Fitri Wahyu Adihartati menjelaskan, sebagai perusahaan pengiriman uang dengan lisensi dari Bank Negara Malaysia sejak 2009, MIR telah mengelola lebih dari 100 ribu rekening nasabah, yang mayoritas merupakan PMI di Malaysia.

    “Dengan adanya MANDIRI REMIT, nasabah dapat menikmati biaya administrasi yang murah dan kurs transfer yang sangat kompetitif, menjadikan layanan ini sebagai solusi ideal bagi PMI,” ujar Fitri dalam keterangan tertulis, Selasa (21/1).

    Lewat rangkaian inovasi tersebut, frekuensi transaksi remitansi MIR terus meningkat, mencapai 80 ribu lebih pada tahun 2024, meningkat 8,9% secara year on year (YoY). Di samping itu, pada periode yang sama volume transaksi remitansi turut meningkat sebesar 17,2% secara YoY.

    “Kami memahami pentingnya pengiriman dana yang cepat, aman, dan terjangkau bagi PMI di Malaysia. Dengan MANDIRI REMIT, kami ingin memberikan pengalaman transaksi yang lebih baik, sekaligus mendukung pengelolaan keuangan mereka secara keseluruhan,” ujar Fitri.

    Tidak hanya fokus pada transaksi, MIR juga aktif dalam mendukung pemberdayaan PMI melalui program Mandiri Sahabatku. Program yang telah berjalan sejak 2007 ini bertujuan untuk meningkatkan literasi keuangan PMI, membantu mereka memahami pengelolaan keuangan, serta memberikan bekal kewirausahaan untuk mendukung kesiapan finansial mereka saat kembali ke Tanah Air serta meningkatkan lapangan kerja.

    Program Mandiri Sahabatku lanjut Fitri, merupakan inisiatif strategis Bank Mandiri untuk meningkatkan kemandirian ekonomi PMI yang selaras dengan Asta Cita Presiden Prabowo. Dengan fokus pada edukasi perencanaan keuangan dan pengembangan keterampilan usaha, program ini diharapkan dapat mendukung PMI dalam membangun stabilitas finansial secara berkelanjutan.

    MIR juga terus mempererat kolaborasinya dengan Bank Mandiri, dalam menghadirkan inovasi layanan perbankan yang semakin inklusif. Kini, melalui superapp Livin’ by Mandiri, PMI di Malaysia dapat dengan mudah membuka rekening secara digital dan menikmati beragam solusi finansial, selaras dengan visi Kementerian BUMN Membina usaha mikro dan usaha kecil agar lebih tangguh dan mandiri.

    “Seluruh inisiatif ini, mencerminkan komitmen Bank Mandiri dalam memimpin transformasi digital perbankan melalui akselerasi layanan yang inklusif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat,” pungkas Fitri.

    (anl/ega)

  • Australia Selidiki Kapal Asing Termasuk dari RI yang Jumlahnya Tak Pernah Sebanyak Ini

    Australia Selidiki Kapal Asing Termasuk dari RI yang Jumlahnya Tak Pernah Sebanyak Ini

    Jakarta

    Suatu hari, di tengah badai musim hujan, sebuah helikopter bergerak dengan cepat menukik di sepanjang pantai utara Australia, menjelajahi hutan bakau dan sungai untuk mencari target yang bersembunyi.

    Ini adalah taktik terbaru untuk membereskan masalah kapal asing yang beroperasi secara ilegal di perairan Australia.

    Menurut pihak berwenang, jumlahnya “tidak pernah sebanyak ini.”

    Pertanyaan tentang siapa yang sebenarnya membiayai armada tersebut juga muncul, dengan pihak keamanan mengonfirmasi mereka sedang menyelidiki kemungkinan adanya hubungan dengan kejahatan terorganisasi di luar Australia.

    Bila dilihat dari atas, kapal-kapal tersebut sulit dikenali.

    Foto dan video terbaru memperlihatkan kapal-kapal kecil dan datar yang sengaja disembunyikan di sungai-sungai pesisir, dicat dengan warna gelap dan ditutupi dengan cabang-cabang pohon.

    Seorang awak kapal penangkap ikan Indonesia ditemukan di hutan bakau di Arnhem Land, pada bulan Desember 2024. (Foto: Northern Land Council)

    Perahu Indonesia lainnya ditemukan oleh sebuah perusahaan produksi film di pesisir Kimberley. (Foto: Wild Pacific Media)

    Kapal-kapal tersebut sulit dikenali dari udara. (Foto: Wild Pacific Media)

    “Medannya sangat terjal, dengan pasang surut yang besar, buaya, hiu, lumpur yang dalam, suhu dan kelembaban yang tinggi,” ujar pengawas Australian Border Force Justin Donaldson.

    “Jadi, ini adalah area yang sangat sulit untuk beroperasi.”

    Dalam beberapa bulan terakhir, pemerintah federal Australia telah menambah sumber daya manusia untuk mencoba mencegat kapal-kapal tersebut.

    Mereka seolah bermain kucing-kucingan di sepanjang puluhan ribu kilometer garis pantai.

    Beberapa kapal ini telah mengantarkan sekelompok pencari suaka dan migran ke tepi pantai, tetapi sebagian besar darinya adalah kapal nelayan dari Indonesia.

    Penjaga hutan Aborigin dan operator pariwisata lokal menemukan pria China berkeliaran di jalur semak-semak, dan nelayan Indonesia melambaikan tangan dari pantai yang indah.

    Muncul kekhawatiran terhadap kesejahteraan nelayan muda miskin, yang beberapa meninggal di perairan Australia karena putus asa ketika mencari tangkapan bernilai tinggi.

    “Sah-sah saja untuk menganggap ini sebagai masalah pelik, tidak ada satu solusi mudah,” ujar peneliti Natasha Stacey.

    Menurutnya banyak yang setuju Australia perlu mencari cara baru, selain menghentikan kapal, untuk mengatasi masalah penawaran dan permintaan yang berujung perdagangan.

    “Hampir mustahil untuk menghentikan penangkapan ikan ilegal Indonesia di perairan Australia, karena kualitas ikan kita yang terbaik di dunia — yang akan sangat menggoda nelayan di seberang laut,” katanya.

    “Saya kira sudah saatnya kita mencoba sesuatu yang baru.”

    Sejarah panjang nelayan Indonesia

    Penduduk Asia Tenggara telah tinggal di kawasan pantai utara, yang kini disebut Australia, selama ratusan tahun.

    Awak kapal Makassar mendirikan kemah jauh sebelum perantau dari Inggris menginjakkan kaki.

    Batas-batas maritim saat ini baru ditetapkan pada tahun 1970-an dan 80-an, sementara jumlah kapal naik dan turun selama beberapa dekade sejak saat itu, tetapi tidak pernah berhenti.

    Otoritas Pengelolaan Perikanan Australia (AFMA) menggambarkan masuknya kapal saat ini sebagai hal yang belum pernah terjadi sebelumnya.

    “Bisa dibilang ini belum pernah terjadi sebelumnya, sejak 2023 jumlahnya sangat tinggi,” kata manajer umum perikanan AFMA, Justin Bathurst.

    “Faktor yang mendorong kenaikan ini adalah keuangan.

    “Ada risiko ekonomi dan keselamatan terkait penangkapan ikan ilegal, tetapi sayangnya yang kami lihat adalah keuntungan finansial yang lebih besar daripada risikonya — itulah umpan balik yang kami terima dari para nelayan Indonesia.”

    Menurut Pemerintah Indonesia, sekitar setengah dari awak kapal berlayar dari Sulawesi Tenggara.

    Para pria dari pesisir terus menangkap ikan di perairan setempat, tetapi dengan semakin sedikitnya jumlah ikan dan hilangnya teripang di terumbu karang, semakin banyak yang berlayar lebih jauh ke selatan ke perairan Australia.

    Apakah ini kejahatan terorganisasi?

    Pertanyaannya kini beralih ke siapa yang membiayai armada kapal.

    Penduduk pesisir seperti Peter Tucker percaya perdagangan ilegal kini lebih terorganisasi daripada oportunistik.

    Dia mengelola tempat penyewaan perahu penangkap ikan dari sebuah kamp di pesisir Kimberley yang terpencil, dan dalam beberapa bulan terakhir telah membantu memandu perahu patroli ke tempat para nelayan bersembunyi.

    “Selama setahun terakhir jumlah perahu telah meningkat pesat, dan yang menonjol adalah betapa santai dan beraninya para nelayan,” katanya.

    “Jika ini terjadi di pantai timur Australia, akan ada unjuk rasa di seluruh negeri.

    “Dan dengan jumlah kapal saat ini, saya rasa mereka tidak akan datang untuk membawa pulang makanan, saya yakin mereka memasok rantai komersial besar yang memasok ke Asia Raya.”

    AFMA telah mengonfirmasi mereka bekerja sama dengan Kepolisian Federal Australia di lapangan untuk melakukan penyelidikan.

    “Sejumlah [kapal] penangkap ikan ilegal yang kami lihat didanai, baik melalui kejahatan terorganisasi atau melalui cara lain,” ujar Justin dari AFMA.

    “Ini belum tentu hanya usaha penangkapan ikan kecil yang dijalankan pemilik dan operator.

    “Kami ingin mengetahui dari mana datangnya dana itu sehingga kami dapat menangani masalah ini dari akarnya, dan itu juga bagian dari pembicaraan kami dengan pihak berwenang di Indonesia.”

    Lebih dari 100 nelayan ditangkap dan dituntut tahun lalu, dan sidang pengadilan telah mengungkap latar belakang kemiskinan dari para pemuda yang terlibat.

    Sebagian besar berpendidikan rendah, menghidupi keluarga, dan beberapa akan kembali ke rumah setelah menjalani hukuman penjara di Australia dengan utang ribuan dolar, harus membayar kembali kapal-kapal yang dibakar di laut oleh otoritas Australia.

    Dalam sebuah sidang baru-baru ini, seorang pengacara yang mewakili beberapa nelayan merangkum situasi mereka.

    “Kami berpikir orang-orang ini bisa sampai ke sini karena faktor kemiskinan, dan pada akhirnya datang mencari uang untuk kehidupan yang lebih baik. Mereka hampir tidak menemukan cara untuk membayar denda,” kata pengacara tersebut di hadapan pengadilan.

    “Ini adalah operasi yang agak tidak canggih, tanpa lemari es di atas kapal, tidak ada sistem GPS berteknologi tinggi, para pria itu mengandalkan kompas dan telepon untuk berlayar.”

    Hakim mengaku kesulitan dalam menerapkan hukuman, dan mengatakan bahwa: “Meskipun pengadilan tidak ingin menjebloskan nelayan Indonesia ke penjara … Anda harus tahu bahwa jika Anda kembali, hukumannya akan lebih tinggi dan lebih berat.”

    Kekhawatiran lainnya adalah para nelayan mempertaruhkan nyawa mereka untuk melakukan perjalanan ilegal, dengan laporan tentang orang yang tenggelam dalam badai siklon dan nelayan yang dibunuh buaya.

    Jadi, apa yang diperlukan untuk mengubah pengambilan keputusan agar tidak mendekati benua Australia secara ilegal?

    Mencari solusi jangka panjang

    Natasha Stacey adalah ilmuwan sosial yang telah meneliti komunitas nelayan Indonesia selama dua dekade.

    Ia mengatakan undang-undang dan batas wilayah saat ini perlu dikaji ulang.

    “Salah satu masalah dengan [nota kesepahaman] tahun 1974 dan amandemennya adalah bahwa nota tersebut pada dasarnya sudah ketinggalan zaman,” jelasnya.

    “Jadi selama 30 tahun terakhir, akademisi dan komentator telah meminta pemerintah Australia dan Indonesia untuk berdiskusi dan mempertimbangkan kembali pengaturan tersebut.”

    Undang-undang saat ini mengizinkan awak kapal Indonesia untuk menangkap ikan dengan cara “tradisional” di wilayah seluas 50.000 kilometer persegi di sepanjang perbatasan laut.

    Namun, sebagian besar nelayan menggunakan perahu bermotor yang dilarang, sehingga apa yang disebut kotak MOU sebagian besar tidak diperlukan lagi.

    Profesor Stacey mengatakan Australia gagal memenuhi komitmennya untuk memberikan dukungan kepada masyarakat yang kehilangan akses ke perairan tempat mereka mencari ikan selama ratusan, bahkan ribuan tahun.

    “Kami benar-benar melihat sangat sedikit pembangunan masyarakat, jadi ada peluang di sana,” katanya.

    “Apa yang akan terjadi jika Australia dan Indonesia dapat bekerja sama dengan masyarakat nelayan terpilih selama periode lima hingga 10 tahun, dan menerapkan beberapa kegiatan pembangunan yang dapat … mengurangi keterlibatan mereka dalam kegiatan ilegal dari waktu ke waktu?

    “Kami juga dapat melihat beberapa peluang untuk memberi lisensi kepada beberapa nelayan dengan kepentingan historis yang mapan, untuk memberi mereka semacam kuota.”

    Muncul kebingungan mengenai rencana jangka panjang apa yang menjadi prioritas pemerintah Australia dan Indonesia.

    Dalam pernyataan terbarunya, Kementerian Kelautan dan Perikanan Indonesia mengatakan pihaknya bekerja sama dengan pemerintah Australia untuk mengembangkan “program mata pencaharian alternatif bagi nelayan Indonesia yang akan disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi geografis masing-masing wilayah”.

    Namun, Pasukan Perbatasan Australia, yang telah menandatangani serangkaian perjanjian baru-baru ini dengan Indonesia terkait penangkapan ikan ilegal, tidak mengonfirmasi pernyataan ini.

    Artikel ini diproduksi oleh Natasya Salim dari laporan dalam bahasa Inggris

    Lihat juga Video ‘Kapal Ikan Vietnam Kabur Dikejar Petugas di Laut Natuna’:

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu