Xcloud.id

Perusahaan: Dana

  • Jaringan PRIMA gandeng enam BPR dorong inklusi keuangan nasional

    Jaringan PRIMA gandeng enam BPR dorong inklusi keuangan nasional

    Jakarta (ANTARA) – PT Rintis Sejahtera sebagai pengelola Jaringan PRIMA resmi meluncurkan kemitraan strategis dengan enam Bank Perkreditan Rakyat (BPR), sebagai upaya meningkatkan inklusi keuangan nasional melalui layanan perbankan yang lebih mudah, cepat, dan aman.

    Kemitraan strategis dilakukan dengan enam BPR, diantaranya BPR Dana Nusantara, BPR Djoko Tingkir, BPR Hasamitra, BPR Karyajatnika Sadaya, BPR Sleman, dan BPR Supra Artapersada.

    Direktur Marketing PT Rintis Sejahtera Suryono Hidayat di Jakarta, Kamis mengatakan, kemitraan ini merupakan komitmen Jaringan PRIMA untuk mendukung kebijakan Bank Indonesia (BI), sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK).

    Ia menyebut, kebijakan itu membuka peluang besar bagi BPR untuk meningkatkan efisiensi operasional dan memberikan layanan yang lebih baik kepada nasabahnya melalui teknologi yang lebih terintegrasi.

    “Jaringan PRIMA selalu berkomitmen untuk tumbuh bersama mitra. Dalam kerja sama ini, kita tidak sekadar hadir sebagai penyedia layanan switching melainkan sebagai partner yang selalu siap mendengar kebutuhan mitra kami dan menyediakan solusi sesuai kebutuhan mereka. Kami harap kolaborasi ini dapat membuka peluang strategis bagi BPR yang hadir agar bisa bersaing secara profesional dengan bank-bank nasional lainnya.” ujar Suryono.

    Jaringan PRIMA dan keenam BPR berkomitmen untuk memperkuat ekosistem keuangan digital, yang diwujudkan dengan terhubungnya fitur-fitur BPR dengan layanan switching oleh Jaringan PRIMA yang akan memberikan kemudahan transaksi bagi nasabah.

    Dengan dibangunnya kemitraan strategis, pihaknya berharap agar nasabah seluruh BPR yang tersebar di Indonesia dapat menikmati akses layanan perbankan digital yang cepat, aman, dan efisien berkat teknologi yang lebih terintegrasi.

    “Kolaborasi ini juga menyasar untuk memberikan kemudahan kepada nasabah di daerah-daerah untuk mendapatkan layanan keuangan yang lebih terintegrasi,” ujar Suryono.

    Dalam kesempatan sama, Direktur Utama BPR Sleman Dandung Sriyadi berharap dukungan dan sinergitas dari PT Rintis Sejahtera dalam rangka pengembangan fitur dan layanan ATM ke depan terus berlanjut ke depan.

    “Terutama untuk menunjang perkembangan bisnis Bank Sleman dalam pengembangan digitalisasi, sehingga Bank Sleman maupun BPR-BPR lain mampu memberikan layanan yang berkualitas dan berdaya saing dengan bank umum,” ujar Dandung.

    Pewarta: Muhammad Heriyanto
    Editor: Faisal Yunianto
    Copyright © ANTARA 2025

  • Kisah Perceraian Song Hye-kyo dan Song Joong-ki Kembali Jadi Perbincangan Media Tiongkok

    Kisah Perceraian Song Hye-kyo dan Song Joong-ki Kembali Jadi Perbincangan Media Tiongkok

    Jakarta, Beritasatu.com – Song Hye-kyo dan Song Joong-ki kini kembali aktif di dunia perfilman. Song Joong-ki baru saja membintangi film Bogota: City of the Lost yang dirilis pada Desember 2024. Sementara Song Hye-kyo juga siap tampil dalam film Dark Nuns yang akan tayang pada 2025.

    Kedua bintang Korea Selatan tersebut yang tengah sibuk dengan kariernya kembali menjadi perhatian media Tiongkok, yang membahas soal penyebab perceraian mereka.

    Dikutip dari Luzhong Morning Post, Kamis (23/1/2025), Song Hye-kyo baru-baru ini muncul dalam sebuah siaran langsung. Pada kesempatan tersebut, Song He-kyo untuk pertama kalinya berbicara terbuka mengenai kisah cinta dan pernikahannya dengan Song Joong-ki.

    Ia mengungkapkan, pada awalnya pemeran Han Ji-eun dalam serial drama Full House tersebut memiliki pandangan yang sangat kuat mengenai pernikahan.

    Song Joong-ki, yang juga menjadi lawan mainnya dalam drama populer Descendants of The Sun, kala itu terus berusaha mendekatinya dengan tujuan ingin menikahinya. Usaha keras Joong-ki akhirnya berhasil membuatnya tertarik.

    Akhirnya, Song Hye-kyo memutuskan untuk menikah dengan Song Joong-ki. Namun tak lama setelah itu, masalah mulai muncul. Perselisihan di antara keduanya tentang rencana untuk memiliki anak disebut sebagai penyebab utama keretakan yang berujung pada perceraian.

    Song Joong-ki ingin segera memiliki anak setelah menikah, sementara Song Hye-kyo masih membutuhkan waktu dan mempertimbangkan jika ingin mempunyai anak.

    Alasan Hye-kyo mempertimbangkan memiliki anak karena ia khawatir belum siap menjadi orang tua. Hal itu juga terkait dengan stabilitas hubungan mereka.

    Perbedaan pandangan tersebut semakin memperburuk hubungan mereka, hingga akhirnya memunculkan konflik yang tak bisa diperbaiki, dan keduanya pun bercerai.

    Perceraian Song Jong-ki dana Song Hye-kyo terjadi hanya dua tahun setelah mereka menikah.

    Setelah berpisah, Song Hye-kyo diketahui masih lajang, sedangkan Song Joong-ki menikahi Katy Louise Saunders pada 2023 dan kini telah menjadi ayah dari dua anak.

    Selain film, baik Song Hye-kyo maupun Song Joong-ki juga sama-sama sedang sibuk dengan proyek drama yang masih dalam proses.

    Song Joong-ki akan membintangi drama My Youth bersama Chun Woo-hee, sementara Song Hye-kyo akan tampil dalam drama Slowly and Intensely bersama Gong Yoo. Kedua drama tersebut dijadwalkan tayang pada 2025.

  • Prospek Pertumbuhan Ekonomi Global 2025 Dibayangi Kebijakan Baru Donald Trump

    Prospek Pertumbuhan Ekonomi Global 2025 Dibayangi Kebijakan Baru Donald Trump

    Jakarta, Beritasatu.com – Dana Moneter Internasional atau International Monetary Fund (IMF) memperkirakan ekonomi global akan tumbuh stabil pada 2025 dengan inflasi yang terus menurun. Namun, prospek ini dibayangi oleh kebijakan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump yang direncanakan meliputi pemangkasan pajak, penerapan tarif tinggi pada barang asing, pelonggaran regulasi bisnis, dan deportasi massal imigran ilegal di Amerika Serikat.

    Dilansir dari AP, Kamis (23/1/2025), IMF memproyeksikan pertumbuhan ekonomi global mencapai 3,3% pada 2025 dan 2026, naik dari 3,2% di tahun sebelumnya. Meski demikian, pertumbuhan ini masih lebih lambat dibandingkan rata-rata pertumbuhan tahunan sebesar 3,7% dalam periode 2000–2019. Lambannya pertumbuhan ini merupakan dampak dari guncangan global, seperti pandemi Covid-19 dan invasi Rusia ke Ukraina.

    IMF memproyeksikan inflasi global akan turun dari 5,7% pada 2024 menjadi 4,2% pada 2025 dan 3,5% pada 2026. Namun, Kepala Ekonom IMF Pierre-Olivier Gourinchas mengingatkan, rencana kebijakan Trump dapat meningkatkan inflasi dalam jangka pendek.

    “Pemotongan pajak besar-besaran dan tarif tinggi pada barang asing dapat memanaskan ekonomi dan inflasi AS, serta merugikan negara-negara pengekspor. Deportasi massal juga berpotensi menimbulkan kekurangan tenaga kerja, sehingga meningkatkan biaya operasional bisnis,” jelas Gourinchas.

    Gourinchas juga mencatat, pelonggaran regulasi bisnis yang direncanakan Trump dapat mendukung pertumbuhan jangka menengah apabila dilakukan secara tepat. Namun, deregulasinya yang berlebihan dapat melemahkan perlindungan keuangan dan meningkatkan risiko ketidakstabilan ekonomi.

    IMF memperkirakan ekonomi AS akan tumbuh sebesar 2,7% pada 2025, naik dari 2,2% dari perkiraan sebelumnya. Pertumbuhan ini didukung oleh pasar tenaga kerja yang kuat, peningkatan produktivitas, dan masuknya imigran yang membantu mengatasi kekurangan tenaga kerja.

    Sebaliknya, kawasan zona euro diproyeksikan hanya tumbuh sebesar 1% pada 2025, naik dari 0,8% pada 2024 tetapi turun dari proyeksi sebelumnya sebesar 1,2%. Gourinchas menyoroti lemahnya momentum manufaktur, rendahnya kepercayaan konsumen, dan dampak berkelanjutan dari guncangan harga energi akibat invasi Rusia ke Ukraina sebagai hambatan utama.

    Di sisi lain, ekonomi China, sebagai ekonomi terbesar kedua di dunia, diperkirakan melambat dari 4,8% pada 2024 menjadi 4,6% pada 2025 dan 4,5% pada 2026. Pasar perumahan yang lesu dan kurangnya stimulus ekonomi berpotensi memicu stagnasi ekonomi yang diperburuk oleh deflasi.

    Prakiraan IMF ini dirilis sehari setelah Bank Dunia memproyeksikan pertumbuhan global sebesar 2,7% pada 2025 dan 2026. Perbedaan proyeksi ini disebabkan oleh pendekatan IMF yang memberikan bobot lebih besar pada negara berkembang dengan pertumbuhan lebih cepat.

    Meskipun proyeksi IMF menunjukkan sedikit optimisme, baik IMF maupun Bank Dunia mengingatkan bahwa pertumbuhan ini masih belum cukup untuk secara signifikan mengurangi kemiskinan di negara-negara berpenghasilan rendah.

  • Cara Mudah Hasilkan Uang dari Survei Online YouGov

    Cara Mudah Hasilkan Uang dari Survei Online YouGov

    Jakarta: Di era digital seperti sekarang, peluang untuk menghasilkan uang semakin beragam. Salah satu cara yang sedang populer adalah mengikuti survei online berbayar. 
     
    YouGov salah satunya. YouGov merupakan salah satu platform survei terkenal berbasis di Inggris, yang menawarkan kesempatan untuk mendapatkan penghasilan tambahan.
    Apa Itu YouGov?
    Mengutip laman resmi YouGov, YouGov adalah grup teknologi data dan analisis riset online internasional.
     
    YouGov merupakan platform survei online yang mengumpulkan opini publik dari seluruh dunia tentang berbagai topik, mulai dari tren gaya hidup, politik, hingga produk dan layanan. 

    YouGov berdiri sejak tahun 2000. Saat ini YouGov kini memiliki jutaan anggota aktif yang disebut sebagai “panelis” dari berbagai negara.
     
    Platform ini bekerja sama dengan perusahaan, organisasi, dan pemerintah untuk mengumpulkan data yang berguna dalam pengambilan keputusan. 
     
    Sebagai imbalan, panelis yang menyelesaikan survei akan mendapatkan poin yang bisa ditukarkan menjadi uang tunai atau hadiah lainnya.
     

    Cara Kerja YouGov
    Bagi Sobat Medcom yang berminat menjadi panelis begini cara kerja YouGov: 

    Pendaftaran Gratis

    Mendaftar di YouGov sangat mudah dan gratis. Pengguna hanya perlu membuat akun di situs web resmi YouGov atau melalui aplikasi mobile yang tersedia di iOS dan Android. 
     
    Setelah mendaftar, pengguna akan diminta untuk mengisi profil awal guna mendapatkan survei yang sesuai.

    Mengerjakan Survei

    Setelah itu, panelis mulai dapat mengisi survey yang ditawarkan. Survei yang ditawarkan oleh YouGov biasanya berdurasi 5-20 menit. 
     
    Adapun topik survei bervariasi, seperti kebiasaan belanja, opini tentang produk baru, atau pandangan terhadap isu-isu global.

    Mengumpulkan Poin

    Setiap survei yang selesai dikerjakan akan memberikan poin. Jumlah poin tergantung pada panjang dan kompleksitas survei.
     
    Menukar Poin dengan Imbalan
    Setelah mengumpulkan jumlah poin tertentu, pengguna bisa menukarkannya dengan uang tunai atau kartu hadiah.
     
    Poin bisa ditukarkan melalui banyak cara, seperti melalui saluran dibawah ini:
     
    – DANA
    – GoPay
    – Grab Food
    – Grab express
    – Grab Mart
    – OVO
    – Tokopedia
    – Transfer Bank
     

    Keuntungan Mengikuti Survei di YouGov
    Fleksibilitas Waktu
    Survei di YouGov bisa dikerjakan kapan saja dan di mana saja. Cocok bagi mahasiswa, pekerja kantoran, hingga ibu rumah tangga yang ingin memanfaatkan waktu luang mereka secara produktif.
     
    Tanpa Modal Awal
    Berbeda dengan beberapa peluang penghasilan lainnya, YouGov tidak memerlukan investasi awal. Pendaftaran gratis.
     
    Berpartisipasi dalam Riset Global
    Selain mendapatkan uang, pengguna YouGov turut berkontribusi dalam riset global yang memengaruhi keputusan besar di berbagai sektor.
     
    Peluang menarik kan Sobat Medcom? Meski penghasilannya mungkin tidak besar, platform ini sangat cocok untuk mereka yang ingin memanfaatkan waktu luang secara produktif. 
     
    Dengan konsistensi dan strategi yang tepat, Sobat Medcom bisa menikmati manfaat finansial.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (ANN)

  • OJK segera terbitkan aturan produk asuransi kesehatan

    OJK segera terbitkan aturan produk asuransi kesehatan

    OJK akan meminta tanggapan atas rancangan peraturannya baik kepada masyarakat dan pelaku industri

    Jakarta (ANTARA) – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyampaikan pihaknya berencana akan menerbitkan aturan terkait produk asuransi kesehatan pada triwulan I atau triwulan II pada tahun ini.

    “OJK akan meminta tanggapan atas rancangan peraturannya baik kepada masyarakat dan pelaku industri,” kata Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun (KE PPDP) OJK Ogi Prastomiyono di Jakarta, Kamis.

    Ogi menjelaskan, beberapa poin utama yang akan diatur di antaranya termasuk kriteria perusahaan yang dapat memasarkan produk asuransi kesehatan serta jenis-jenis dan ketentuan produk asuransi kesehatan.

    Kemudian, poin lainnya yaitu penerapan manajemen risiko pada perusahaan yang memasarkan produk asuransi kesehatan, fitur koordinasi manfaat (coordination of benefit) dengan BPJS, medical advisory board, dan perjanjian kerja sama dengan pihak lain.

    OJK menyampaikan, rasio klaim asuransi kesehatan pada asuransi jiwa maupun asuransi umum mengalami penurunan berdasarkan data per November 2024. Hal ini, catat OJK, menandakan telah terdapat perbaikan pada lini usaha asuransi ini.

    Namun demikian, OJK terus mendorong agar perbaikan yang dilakukan pada lini usaha asuransi kesehatan tetap dilaksanakan dengan tidak melupakan pelayanan yang baik kepada konsumen.

    “OJK mengharapkan tren positif ini akan berlanjut di 2025 sehingga masyarakat akan tetap dapat menikmati manfaat dari asuransi kesehatan di mana OJK sedang merumuskan SE OJK di bidang asuransi kesehatan yang bertujuan agar tata kelola asuransi kesehatan dapat lebih baik lagi,” kata Ogi.

    Adapun asuransi kesehatan dan asuransi penyakit kritis, catat OJK, menjadi jenis produk asuransi flagship yang dimiliki oleh asuransi jiwa saat ini. Keberadaan asuransi jiwa akan membantu masyarakat terlindungi dari berbagai risiko, khususnya risiko finansial yang terkait dengan kematian dan penyakit kritis.

    Untuk memastikan asuransi jiwa tetap robust menghadapi tantangan, Ogi menyampaikan bahwa OJK terus melakukan pemantauan untuk memastikan perusahaan asuransi menjalankan bisnisnya dengan tata kelola yang baik, misalnya dengan adanya pengelolaan underwriting yang baik termasuk untuk menghindari risiko fraud maupun non-disclosure.

    “OJK mendorong untuk terus dilakukannya proses seleksi risiko yang memprioritaskan prinsip utmost good faith sehingga ada keadilan pada nasabah yang mempunyai asuransi jiwa. Penguatan underwriting menjadi salah satu poin penting pada draft SE OJK mengenai asuransi kesehatan,” kata Ogi.

    Pewarta: Rizka Khaerunnisa
    Editor: Faisal Yunianto
    Copyright © ANTARA 2025

  • Siasat Busuk Kades Ngariboyo Magetan Tilap Duit Pembangunan Gedung

    Siasat Busuk Kades Ngariboyo Magetan Tilap Duit Pembangunan Gedung

    Magetan (beritajatim.com) – Kepala Desa (Kades) Ngariboyo non-aktif, Sumadi, divonis 4,5 tahun penjara dengan denda Rp200 juta subsidair 3 bulan kurungan. Tak hanya itu, ada pidana tambahan yakni diwajibkan membayar uang pengganti sebesar Rp195.162.700. Jika tidak dibayar, akan diganti dengan hukuman tambahan berupa kurungan selama 2 tahun.

    Pria dengan kumis tipis itu belum menyatakan langkah hukum selanjutnya, usai Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya menjatuhkan putusan pada Senin (20/1/2025). Sehingga, pemberhentian Sumadi dari jabatannya sebagai Kepala Desa Ngariboyo, Kecamatan Ngariboyo, belum bisa diproses.

    Proses hukum butuh waktu lebih dari setahun hingga Sumadi akhirnya dijatuhi vonis karena terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana korupsi pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2018-2019. Kasus korupsi yang dilakukan Sumadi mencuat sejak 13 Oktober 2023 lalu.

    Mencuat saat Kejari Magetan Geledah Kantor Desa Ngariboyo
    Jajaran Kejaksaan Negeri Magetan didampingi pihak terkait melakukan penggeledahan di Kantor Desa Ngariboyo, tempat Sumadi ngantor. Saat itu, sudah ada urugan di dekat kantor desa. Ternyata, dari urugan itulah, akal bulus Sumadi terkuak.

    Saat menggeledah, tak selembar berkas luput dari pemeriksaan. Hingga akhirnya, korps adhyaksa kala itu membawa sejumlah bendel berkas, sampai satu unit komputer diangkut untuk diperiksa lebih lanjut. Kala itu, Sumadi pun tak menghalangi atau mempersulit aparat penegak hukum.

    Kades Ngariboyo Sumadi saat memakai rompi tahanan usai terbukti melakukan korupsi, dia ditaha di Rutan Kelas II B Magetan, Rabu (8/5/2024)

    Pemeriksaan demi pemeriksaan dilakukan, akhirnya Kejari Magetan menetapkan Sumadi sebagai tersangka kasus korupsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tahun 2018-2019 bersumber Dana Desa (DD), pada 8 Mei 2024.

    Kepala Kejaksaan Negeri Magetan Yuana Nurshiyam mengatakan, pihaknya mengatakan bahwa pihaknya telah melakukan penahanan terhadap Sumadi. Pun, Sumadi langsung ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Magetan Kelas IIB.

    ‘’Terdakwa ini terbukti melakukan tindak pidana dengan kerugian negara senilai Rp209.642.700. Kami sudah memeriksa sebanyak 22 orang saksi. Termasuk saksi ahli untuk mengusut kasus ini,’’ terang Yuana, pada 8 Mei 2024 lalu.

    Yuana menjelaskan, modus si kades dalam menilep duit ini adalah dengan membuat surat pertanggungjawaban (SPJ) fiktif. Dalam SPJ tersebut dilaporkan bahwa membeli tanah urug, padahal tidak ada pembelian tanah urug.

    ‘’Dilaporkan dalam SPJ kalau membeli tanah urug dan membeli batu gebal. Dua item ini digunakan untuk membangun gedung serbaguna. Namun, setelah kami lakukan uji tes dan pemeriksaan ahli dari Universitas Negeri Sebelas Maret (UNS), ternyata tanah urug yang ada ini bukan dari tanah urug yang diadakan dari luar. Melainkan dari tanah hasil galian pondasi yang sudah ada, kemudian ditimbun ke sebelahnya. Nah, SPJ fiktif ini digunakan untuk mencairkan anggaran,’’ terangnya.

    Sumadi Diberhentikan Sementara
    Sumadi, saat itu ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas II B Magetan. Hingga kemudian di-nonaktifkan sebagai kades pada 6 Juli 2024. Surat Keputusan (SK) pemberhentian sementara Sumadi turun.

    “Dan nanti akan diganti dengan pelaksana harian oleh Sekretaris Desa (Sekdes),” ujar Eko Muryanto, Kepala DPMD Magetan, Jumat (6/7/2024) lalu.

    Penahanan anggaran Dana Desa dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 145 Tahun 2023 yang mengatur pemberhentian sementara dana desa jika kepala desa terlibat kasus hukum.

    “Kami juga sudah mengusulkan pemberhentian bantuan dana desa, hal itu sesuai dengan PMK No.145 Tahun 2023,” tambah Eko.

    Namun, beberapa pos anggaran vital tetap harus disalurkan agar pemerintahan desa dapat terus berjalan.

    “Tetap kami pilah, yang jadi amanah dari dana desa itu tidak boleh dihentikan. Contohnya operasional 3 persen dan ketahanan pangan maksimal 20 persen, itu tetap kami salurkan,” jelasnya.

    Proses Hukum Berlanjut di Pengadilan Negeri Surabaya
    Berkas kasus tindak pidana korupsi dengan terdakwa Sumadi masuk register Pengadilan Negeri Surabaya pada 11 September 2024 lalu dengan nomor perkara 102/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby. Sidang perdana dengan agenda pmebacaan dakwaan digelar pada 23 September 2024 secara daring.

    Dalam persidangan dengan agenda pemeriksaan saksi, istri terdakwa, PA mengakui bahwa sempat memberkan nota kosong.

    PA menyatakan bahwa dirinya memiliki usaha dagang bernama UD Jasuma. Dalam proyek pembangunan gedung serbaguna, ia menerima pesanan pasir urug dan batu bata. “Yang memesan adalah almarhum Pak Ngadimun,” ungkapnya pada Senin (4/11/2024).

    Dalam transaksi pembelian pasir dan batu bata, Ngadimun hanya diberikan nota berupa kwitansi kosong. “Saat membuat SPJ, baru saya serahkan kwitansi. Itu atas permintaan pelaksana, berupa kwitansi kosong,” jelas PA.

    Ia juga mengungkapkan bahwa stempel usaha UD Jasuma sering dipinjam oleh pihak Desa Ngariboyo. “Stempel Jasuma sering dipinjam desa,” ujarnya, sambil menambahkan bahwa ia tidak pernah menandatangani dokumen pembelian urugan dan batu bata.

    PA mengakui bahwa pada tahun 2018-2019, ia pernah membeli tanah urug, namun lupa harga pastinya karena tanah tersebut dibeli dari pihak lain. “Sebagian tanah urug diambil dari Pak Gono, kira-kira harganya Rp20-30 juta. Saya dan Pak Gono sudah lama bekerja sama, jadi saya langsung bayar tanpa kwitansi, hanya secara lisan,” terangnya.

    Meskipun mengaku pernah membeli tanah urug dengan dump truk sebanyak satu atau dua kali PA menyebut bahwa pembangunan gedung serbaguna tersebut tidak pernah terwujud. “Sampai sekarang tidak ada urugan, tidak ada bangunan, hanya pondasi saja yang ada,” tutupnya.

    Vonis Lebih Ringan dari Tuntutan Jaksa Penuntut Umum
    Jaksa Penuntut Umum (JPU) Fajar Nurhesdi membacakan naskah tuntutan terhadap Sumadi pada 20 Desember 2024. JPU menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar:

    Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

    Berikut tuntutan JPU
    1. Pidana Penjara dan Denda:

    Menjatuhkan pidana penjara selama 5 tahun, dikurangi masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah agar tetap ditahan.

    Membebankan denda sebesar Rp200 juta. Apabila tidak dibayar, maka digantikan dengan pidana kurungan selama 3 bulan.

    2. Pembayaran Uang Pengganti:

    Menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp195.162.700.
    Apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan memiliki kekuatan hukum tetap, maka harta benda terdakwa akan disita dan dilelang oleh jaksa untuk menutupi kewajiban tersebut.

    Jika harta benda terdakwa tidak mencukupi, maka terdakwa akan dikenakan pidana penjara tambahan selama 2 tahun 6 bulan.

    Jika terdakwa hanya membayar sebagian, maka jumlah yang dibayarkan akan diperhitungkan dengan lamanya pidana tambahan.

    Pemberhentian Belum Bisa Diproses
    Meski sudah diberhentikan sementara, Sumadi belum bisa diproses oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) untuk mendapatkan SK Pemberhentian sebagai Kepala Desa Ngariboyo. Sumadi belum bisa dipecat sebelum ada kekuatan hukum tetap atau inkracht pasca putusan.

    ‘’Kami masih menunggu upaya hukum, baik dari JPU maupun terdakwa sendiri. Bisa jadi akan ada upaya banding. Sehingga, kami belum bisa proses untuk pemberhentian. Kami akan tunggu setelah tujuh hari pasca putusan, jika tidak ada upaya hukum lebih lanjut, kami akan minta salinan putusan untuk kemudian memproses pemberhentian. Setelah itu, akan kami tunjuk Penjabat Kades, ini nanti dari unsur PNS Pemkab Magetan,’’ kata Kepala DPMD, Eko Muryanto, Rabu (22/1/2025)

    Jika nanti Sumadi resmi dipecat, maka Desa Ngariboyo bakal menyusul enam desa lain yang dijadwalkan untuk menggelar Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) 2025. [fiq/beq]

  • Pemerintah Siapkan Rp 100 Triliun untuk Program Makan Bergizi Gratis 2025

    Pemerintah Siapkan Rp 100 Triliun untuk Program Makan Bergizi Gratis 2025

    Jakarta, Beritasatu.com – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengonfirmasi pemerintah telah menyiapkan anggaran sebesar Rp 100 triliun untuk program makan bergizi gratis (MBG) pada 2025. Program ini bertujuan untuk memberikan akses makanan bergizi kepada 82,9 juta penerima manfaat hingga akhir 2025.

    Dadan Hindayana menjelaskan anggaran untuk MBG telah dialokasikan secara bertahap. Untuk tahap awal, dana sebesar Rp 71 triliun akan digunakan dari Januari hingga April 2025 dengan menjangkau 3 juta penerima manfaat.

    Pada periode April hingga Agustus, jumlah penerima manfaat akan meningkat menjadi 6 juta, dan pada Agustus hingga September, jumlah penerima manfaat diperkirakan akan mencapai 15 hingga 17 juta orang.

    “Target besar ini akan terus diperjuangkan hingga akhir tahun, dengan anggaran mencapai Rp 100 triliun,” ujar Dadan Hindayana di Istana Negara, Rabu (22/1/2025).

    Dadan menekankan pentingnya efisiensi anggaran dalam memastikan kelancaran pelaksanaan program MBG. Namun, ia enggan mengungkapkan perincian mengenai langkah-langkah efisiensi tersebut. Alasannya, hal tersebut merupakan kebijakan yang berada di bawah wewenang Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

    “Presiden dan menteri keuangan sudah memastikan dana tersebut tersedia dan kami semua merasa lega. Ini adalah informasi yang sangat penting bagi kelangsungan program MBG,” jelas Dadan.

    Dadan Hindayana juga menegaskan seluruh anggaran untuk program MBG berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dan tidak melibatkan dana cadangan anggaran, corporate social responsibility (CSR) BUMN, atau bantuan negara asing.

    “CSR BUMN tidak digunakan untuk program makanan bergizi, melainkan untuk pembangunan infrastruktur yang mendukung program ini. Semua dana untuk MBG berasal murni dari pemerintah Indonesia untuk kesejahteraan rakyat,” tegas Dadan.

    Selain itu, Dadan membantah adanya keterlibatan pendanaan asing dalam program MBG. Menurutnya, bantuan dari negara lain hanya berupa technical assistance atau peralatan, yang saat ini belum ada. Program MBG sepenuhnya dibiayai oleh pemerintah Indonesia.

    “Program makan bergizi gratis adalah wujud komitmen pemerintah Indonesia dalam menyediakan makanan bergizi untuk rakyatnya tanpa bergantung pada dana asing,” pungkas Dadan.

  • Krong Bade, Rumah Adat Aceh Sarat Makna dan Kearifan Lokal

    Krong Bade, Rumah Adat Aceh Sarat Makna dan Kearifan Lokal

    Salah satu aspek yang menarik dari rumah Krong Bade adalah cara pembangunannya yang menggunakan teknik tradisional tanpa paku. Sambungan-sambungan kayu dibuat dengan sistem pasak, yang menunjukkan keahlian luar biasa para pengrajin kayu Aceh.

    Teknik ini tidak hanya membuat rumah lebih fleksibel menghadapi gempa, tetapi juga mencerminkan keharmonisan hubungan antara manusia dengan alam.

    Proses pembangunan rumah ini melibatkan banyak orang dan biasanya dilakukan secara gotong royong oleh masyarakat sekitar. Ini mencerminkan semangat kebersamaan dan solidaritas yang menjadi ciri khas masyarakat Aceh.

    Rumah Krong Bade juga sarat akan simbolisme budaya. Misalnya, jumlah anak tangga rumah yang biasanya ganjil melambangkan keberkahan. Tangga ini bukan hanya akses masuk, tetapi juga dianggap sebagai elemen sakral yang harus dijaga kebersihannya.

    Selain itu, ornamen ukiran yang menghiasi rumah memiliki makna filosofis tertentu, seperti motif flora dan geometris yang melambangkan keindahan dan keagungan ciptaan Tuhan.

    Warna-warna pada rumah ini, seperti hitam, putih, dan merah, memiliki makna simbolis yang terkait dengan kehidupan, kematian, dan spiritualitas.

    Namun, keberadaan rumah adat Aceh Krong Bade kini semakin terancam oleh modernisasi. Banyak masyarakat Aceh yang beralih membangun rumah dengan desain modern karena dianggap lebih praktis dan ekonomis. Padahal, rumah Krong Bade memiliki nilai budaya yang sangat tinggi dan dapat menjadi sumber inspirasi untuk pengembangan arsitektur berkelanjutan.

    Oleh karena itu, upaya pelestarian rumah adat ini sangat penting, baik melalui pendidikan, dokumentasi, maupun penggalangan dana untuk restorasi rumah-rumah tradisional yang tersisa.

    Pemerintah dan masyarakat perlu bekerja sama untuk menjaga keberadaan rumah adat Krong Bade sebagai warisan budaya yang tidak ternilai.Rumah adat Aceh Krong Bade ini, tidak hanya berfungsi sebagai tempat tinggal, tetapi juga sebagai simbol identitas dan kebanggaan masyarakat Aceh.

    Keindahan arsitekturnya, kedalaman makna filosofisnya, dan kekayaan nilai-nilai tradisional yang terkandung di dalamnya menjadikan rumah ini sebagai salah satu warisan budaya yang harus terus dilestarikan.

    Rumah Krong Bade adalah bukti nyata bahwa budaya tradisional dapat menjadi sumber inspirasi dan kebijaksanaan dalam menghadapi tantangan zaman.

    Penulis: Belvana Fasya Saad

     

  • Nominasi OCCRP dan Beban Berat Presiden Prabowo

    Nominasi OCCRP dan Beban Berat Presiden Prabowo

    loading…

    Ketua Umum DPP GMNI Arjuna Putra Aldino. Foto/Dok Pribadi

    Arjuna Putra Aldino
    Ketua Umum DPP GMNI

    ORGANIZED Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) adalah lembaga independen jaringan jurnalis investigasi global khusus kejahatan terorganisir dan korupsi.

    Setiap tahunnya organisasi yang didanai oleh United Nations Democracy Fund (UNDEF) Dana Demokrasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengeluarkan nominasi “Person of the Year” kepada mereka tokoh yang dianggap melakukan kejahatan terorganisir dan korupsi.

    Belakangan nominasi lembaga ini menjadi perbincangan akibat memasukkan nama Presiden Republik Indonesia ke-7, Joko Widodo (Jokowi) sebagai salah satu tokoh terkorup tahun 2024.

    Masuknya nama Jokowi karena dinilai banyak melakukan pelanggaran hak asasi manusia (HAM), memanipulasi pemilihan umum, menjarah sumber daya alam, hingga pada akhirnya menciptakan konflik akibat ketidakstabilan. Penilaian ini bersumber dari penominasian masyarakat sipil dan jurnalis.

    Dalam rekam jejaknya, OCCRP banyak mengungkap kasus korupsi besar dan mengesankan. Misalnya, investigasi mereka terhadap kasus Russian Laundromat, yang mengungkap skema pencucian uang senilai lebih dari 20 miliar dolar AS melalui bank-bank di Eropa. Investigasi lainnya, Azerbaijani Laundromat, menunjukkan bagaimana elit Azerbaijan menggunakan skema pencucian uang untuk menyuap pejabat asing.

    Tentu, nominasi OCCRP ini punya pengaruh yang sangat luas mengingat OCCRP sendiri memiliki 70 anggota media investigasi dan 50 mitra, termasuk The New York Times, The Guardian, Der Spiegel, dan Le Monde.

    Apalagi OCCRP didukung oleh sejumlah nama-nama besar dalam konteks ekonomi global seperti The European Union, Ford Foundation, Rockefeller Brothers Fund, Open Society Foundations, Swedish International Development Cooperation Agency, United Kingdom Foreign, Commonwealth & Development Office, Ministry for Europe and Foreign Affairs of France, U.S. Department of State hingga National Endowment for Democracy.

    Artinya nominasi ini sangat berpengaruh pada citra Indonesia di mata internasional, terutama menggerus kepercayaan investor global terhadap ekonomi Indonesia.

    State Capture Corruption dan Investasi
    Definisi korupsi yang menjadi fokus OCCRP bukanlah semata-mata korupsi yang dikenal luas yang dalam pengertiannya sebuah tindakan korupsi yang melibatkan pejabat administrasi publik layaknya suap yang dilakukan kepada petugas penegak hukum, petugas bea cukai, penyedia layanan kesehatan, dan pejabat pemerintah lainnya.

    Namun, sebuah “State Capture Corruption” yakni sebuah upaya individu dan perusahaan untuk membentuk aturan hukum, kebijakan, dan peraturan negara demi keuntungan mereka sendiri dengan memberikan keuntungan pribadi yang tidak sah kepada pejabat publik.

  • Donald Trump Ingin AS Keluar dari Keanggotaan, WHO Ingatkan ‘Kenangan Manis’ saat Atasi Cacar – Halaman all

    Donald Trump Ingin AS Keluar dari Keanggotaan, WHO Ingatkan ‘Kenangan Manis’ saat Atasi Cacar – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM,JENEWA — Keputusan mengejutkan diungkapkan Donald Trump, Presiden Amerika Serikat (AS), Senin (20/1/2025). Ia memerintahkan negara yang sekarang dipimpinnya keluar dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). 

    WHO pun buka suara terkait pernyataan yang diungkapkan Trump usai resmi dilantik sebagai Presiden AS.

    Melalui keterangan tertulis, WHO merespon pernyataan Trump. 

    WHO menyesalkan pengumuman penarikan diri Amerika Serikat dari organisasi tersebut. Lembaga ini bahkan ungkap ‘kenangan manis’ bersama negara besar ini dalam upaya pemeberantasan penyakit dan membangun sistem kesehatan global.

    Berikut ulasan Tribunnews.com.

    Amerika dan Perannya Pada Sejarah Berdirinya WHO

    Masih dikutip dari keterangan tertulisnya, WHO mengenang sejarah berdirinya lembaga ini dan peran Amerika Serikat.

    Amerika termasuk jajaran negara anggota WHO yang berperan dalam terbentuknya organisasi ini pada tahun 1948.

    Terhitung sejak tahun itu, Amerika Serikat dan telah berpartisipasi dalam membentuk dan mengatur kerja WHO.

    Amerika bersama dengan 193 Negara Anggota lainnya memiliki peran penting. 

    Termasuk melalui partisipasi aktifnya dalam Majelis Kesehatan Dunia dan Dewan Eksekutif.

    Kenangan Manis WHO dan Amerika Serikat

    WHOt. (CBS News)

    WHO menjelaskan bagaimana kolaborasi Amerika di Lembaga ini begitu banyak meninggalkan ‘kenangan manis’.

    WHO bersama negara-negara anggota termasuk Amerika memainkan peran penting dalam melindungi kesehatan dan keamanan masyarakat dunia.

    Perlindungan ini juga dirasakan manfaatnya untuk warga Amerika.

    WHO menandai kolaborasi ini salah satunya ialah upaya merespons keadaan darurat kesehatan seperti wabah penyakit.

    Selama lebih dari tujuh dekade, WHO dan Amerika Serikat telah menyelamatkan banyak nyawa dan melindungi warga Amerika dan semua orang dari ancaman kesehatan.

    Diantara kenangan manis iyu adalah pemberantasan wabah cacar dan polio.

    Monkeypox atau cacar monyet (freepik)

    “Bersama-sama, WHO dan AS mengakhiri penyakit cacar, dan bersama-sama kita membawa polio ke ambang pemberantasan. Institusi-institusi Amerika telah berkontribusi dan memperoleh manfaat dari keanggotaan WHO,” tulis WHO dilaman resminya, Selasa (22/1/2025).

    Data berbagai sumber, pada 2022 lalu, Amerika tercatat sebagai satu dari kawasan yang paling terdampak wabah cacar monyet.

    Direktur Jenderal Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus kepada wartawan di Jenewa pada Rabu (27/7/2022) menyatakan hal ini.

    Pada tahun sama, di bulan Agustus mengutip Our World in Data, kasus positif cacar monyet di skala global Amerika Serikat menjadi negara dengan kasus terkonfirmasi tertinggi dalam skala global.

    Dengan partisipasi Amerika Serikat dan Negara Anggota lainnya, WHO selama 7 tahun terakhir telah menerapkan rangkaian reformasi terbesar dalam sejarahnya, untuk mengubah akuntabilitas, efektivitas biaya, dan dampaknya di berbagai negara.

    Oleh sebab itu, WHO berharap Amerika Serikat tetap ada di organisasi ini. 

    “Kami berharap Amerika Serikat akan mempertimbangkan kembali dan kami berharap dapat terlibat dalam dialog konstruktif untuk mempertahankan kemitraan antara Amerika Serikat dan WHO, demi kepentingan kesehatan dan kesejahteraan jutaan orang di seluruh dunia,” lanjut keterangan tersebut.

    AS Keluar dari Keanggotaan WHO Adakah Dampaknya untuk Indonesia?

    Menteri Kesehatan RI (Menkes) Budi Gunadi Sadikin saat wawancara eksklusif dengan Direktur Pemberitaan Tribun Network, Febby Mahendra Putra di Kantor Kementerian Kesehatan, Jakarta, Senin(18/11/2024). (Tribunnews/Jeprima)

    Menteri Kesehatan RI (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengatakan, penarikan diri Amerika Serikat dari keanggotaan WHO tidak memiliki dampak langsung terhadap Indonesia.

    Sekalipun soal pendanaan, Budi menyebut hal ini tidak signifikan berdampak kepada Indonesia.

    Indonesia hanya mendapat porsi sedikit pembiayaan tersebut.

    Diketahui, Amerika Serikat banyak menyumbang WHO untuk melakukan pencegahan penyakit menular dinegara-negara berkembang di Asia Tenggara .

    “Itu berdampak pada pendanaan WHO. Di RI nggak terlalu banyak dapat dari WHO,” kata dia saat ditemui di kantornya, Jakarta, Rabu (22/1/2025).

    Trump Kritik WHO, Merasa Ditipu Soal Covid-19 dan Memilih Keluar 

    Ramai sebelumnya, pernyataan mengejutkan dari Donald Trump. Ia Trump mengumumkan AS keluar dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). 

    Pernyataan resmi ini dilontarkan dari Gedung Putih pada Senin (20/1/2025) waktu setempat. 

    Mengutip dari BCC, kebijakan itu diumumkan pada Senin (20/1/2025) melalui penandatangan perintah eksekutif.

    Apa dampaknya pada kelangsungan sistem kesehatan dunia? Berikut ulasannya

    Banyak yang menduga jika efek pertama keluarnya Amerika Serikat (AS) sebagai anggota WHO ialah pada pendanaan dan anggaran WHO.

    Induk kesehatan dunia milik PBB itu berulang kali dikritik Trump atas penanganannya terhadap pandemi Covid-19.

    Beberapa jam setelah pelantikan, Trump berujar bahwa AS membayar jauh lebih banyak ke WHO daripada China.

    “(Badan) Kesehatan Dunia menipu kita,” lanjutnya, dikutip Kompas.com.

    Trump sering mengkritik cara badan internasional tersebut menangani Covid-19 dan memulai proses penarikan diri dari lembaga yang berbasis di Jenewa tersebut selama pandemi.

    Sayangnya saat masa Presiden Joe Biden, Biden membatalkan keputusan itu.

    “WHO sangat menginginkan USA kembali, jadi  dilihat saja apa yang terjadi,” kata Trump.

    Trump beralasan jika AS menarik diri karena kesalahan organisasi tersebut dalam menangani pandemi Covid-19 yang muncul di Wuhan, Tiongkok, dan krisis kesehatan global lainnya, kegagalan organisasi tersebut untuk mengadopsi reformasi yang sangat diperlukan, dan ketidakmampuannya untuk menunjukkan kemandirian.

    Trump menuduh WHO bias terhadap Tiongkok dalam cara mereka mengeluarkan pedoman selama wabah ini terjadi.

    Jadi Penyandang Dana Terbesar, Trump Pernah Berupaya Bawa AS Keluar dari WHO

    Tindakan ini merupakan kali kedua Trump memerintahkan AS keluar dari WHO.

    Awalnya, ia berupaya membawa AS keluar dari WHO saat masa jabatan pertamanya.

    Trump sebagai presiden ke-45 AS menuduh WHO dipengaruhi China selama awal pandemi.

    Sehari setelah dilantik, Presiden AS Donald Trump mempertimbangkan rencana untuk memberlakukan tarif sebesar 10 persen pada impor barang-barang buatan Tiongkok, berlaku  mulai 1 Februari 2025. (CNBC International)

    Namun, upaya Trump dibatalkan oleh Joe Biden setelah politisi Demokrat itu menang pemilihan presiden atau pilpres AS 2020.

    AS Jadi Donatur Terbesar, Trump Perintahkan Stop Transfer Dana ke WHO

    Pada keputusannya kali ini, Trump meneken perintah eksekutif yang memerintahkan badan-badan terkait menghentikan sementara transfer dana, dukungan, atau sumber daya Pemerintah AS ke WHO.

    Amerika Serikat adalah donatur terbesar bagi organisasi yang berkantor pusat di Jenewa, Swiss, tersebut. 

    Dukungan finansial AS sangat penting bagi operasional WHO.

    Di bawah pemerintahan Biden, AS terus menjadi penyandang dana terbesar bagi WHO dan pada tahun 2023 menyumbang hampir seperlima anggaran badan tersebut. 

    Anggaran tahunan organisasi ini adalah $6,8 miliar (£5,5 miliar).

    Efek untuk Amerika Jika Keluar dari WHO

    Pakar kesehatan masyarakat mengkritik keputusan Trump untuk keluar dari WHO, dan memperingatkan bahwa mungkin ada konsekuensi bagi kesehatan masyarakat Amerika.

    Beberapa orang berpendapat bahwa langkah ini memutus kemajuan AS dalam memerangi penyakit menular seperti malaria, tuberkulosis, dan Hiv & Aids.

    “Ini adalah keputusan presiden yang sangat dahsyat. Penarikan diri dari program ini merupakan luka yang sangat menyedihkan bagi kesehatan dunia, namun luka yang lebih dalam bagi Amerika Serikat,” kata pakar kesehatan masyarakat global dan profesor di Universitas Georgetown, Lawrence Gostin.

    Jika Amerika keluar dari WHO, akan memicu restrukturisasi besar-besaran lembaga itu dan dapat mengganggu rencana-rencana kesehatan global.

    Pengamat kesehatan Prof Tjandra Yoga Aditama. (istimewa)

    Kabinet Trump juga mengumumkan rencana meninjau dan membatalkan Strategi Keamanan Kesehatan Global AS 2024, yang dirancang Biden untuk mencegah, mendeteksi, serta menanggapi ancaman penyakit menular.

    AS keluar dari WHO saat kekhawatiran dunia meningkat mengenai pandemi flu burung (H5N1). Puluhan orang terinfeksi dan satu pasien meninggal di Amerika Serikat.

    Negara-negara anggota WHO sejak akhir 2021 merundingkan perjanjian pertama di dunia tentang pencegahan, kesiapsiagaan, dan tanggapan pandemi.

    Dengan keluarnya AS, negosiasi akan dilanjutkan tanpa partisipasi Washington.

    Amerika Keluar dari WHO Bakal Berdampak pada Situasi Kesehatan Dunia?

    Keputusan Presiden Trump yang mengeluarkan Amerika Serikat dari keanggotaaan WHO menimbulkan kekhawatiran pada situasi kesehatan global.

    Hal ini disampaikan Mantan Direktur Penyakit Menular WHO Asia Tenggara Prof Tjandra Yoga Aditama di Jakarta, Selasa (21/1/2025).

    Ia menuturkan, Amerika Serikat mempunyai berbagai pusat kajian kesehatan yang diakui dunia seperti Center of Diseases Control and Prevention (CDC), National Institute of Health (NIH) dan lainnya.

    “Bagaimana peran berbagai organisasi ini sesudah Amerika Serikat menarik diri dari WHO,” ujar Prof Tjandra.

    Banyak pakar Amerika Serikat yang aktif dalam kesehatan global, termasuk bekerja di World Health Organization (WHO).

    Ada berbagai Universitas ternama di Amerika Serikat yang bergerak dalam kesehatan global pula.

    “Tentu patut ditelusuri bagaimana peran para pakar ini di kesehatan global kelak, sehubungan dengan kebijakan Trump di hari pertama kerjanya ini,” kata dia.

    Lebih jauh, aspek pendanaan dan anggaran WHO terkena dampak cukup bermakna jika kontribusi dari Amerika Serikat dihentikan.

    Amerika Serikat sudah lama dikenal sebagai donatur WHO.

    Imbasnya, apakah kondisi setelah ini tetap bisa terjaga kesehatan dunia.

    Situasi kesehatan dunia akan jadi perhatian penting karena besarnya jumlah penduduk Amerika Serikat, yang juga banyak melakukan perjalanan ke berbagai negara di dunia.

    Kondisi ini membawa dampak dalam pengawasan perjalanan kesehatan internasonal.

    “Harus ditunggu bagaimana implementasi atau eksekusi keputusan itu, apakah akan ada waktu tertentu sampai ini benar-benar terlaksana. Pernah ada informasi bahwa prosesnya akan memakan waktu 1 tahun, tetapi mungkin saja situasinya berbeda kini,” kata direktur pascasarjana RS YARSI ini.

     

    (Tribunnews.com/Anita K Wardhani/Rina Ayu/Rizki Sandi Saputra/BBC/Kompas.com)