Xcloud.id

Perusahaan: Dana

  • Presiden pastikan anggaran MBG cukup dari APBN

    Presiden pastikan anggaran MBG cukup dari APBN

    Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Prof. Dadan Hindayana (tengah) melayani permintaan wawancara wartawan selepas sidang kabinet di Kompleks Istana Kepresidenan di Jakarta, Rabu (22/1/2025). ANTARA/Genta Tenri Mawangi

    Kepala BGN: Presiden pastikan anggaran MBG cukup dari APBN
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Kamis, 23 Januari 2025 – 08:59 WIB

    Elshinta.com – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyebut Presiden Prabowo Subianto memastikan anggaran untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) cukup dari APBN.

    Walaupun demikian, Dadan enggan menjelaskan detailnya, karena urusan anggaran di luar kewenangannya.

    “Itu tadi wartawan disuruh keluar kan? Bapak (Presiden, red.) menceritakan efisiensi yang dilakukan, tetapi saya gak boleh ceritakan,” kata Kepala BGN saat ditemui selepas sidang kabinet di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (22/1).

    Dalam sidang kabinet yang berlangsung tertutup, Presiden mengumumkan kemampuan negara membiayai Makan Bergizi Gratis.

    “Tadi, kami dikasih tahu, makanya tepuk tangan berkali-kali di dalam, karena ternyata uang itu ada. Sebetulnya itu rahasia, makanya wartawan disuruh keluar. Ada itu, ada sekali. Ini masalah efisiensi penggunaan anggaran. Ada hal yang bisa diefisiensikan, tetapi detailnya itu ada di Presiden dan Menteri Keuangan yang siapkan,” sambung Kepala BGN.

    Dalam kesempatan yang sama, Dadan juga memastikan anggaran untuk Makan Bergizi Gratis tidak menggunakan dana-dana CSR BUMN ataupun hibah-hibah asing.

    “CSR tidak digunakan untuk makan bergizi, tetapi (untuk) menyiapkan infrastruktur yang akan menjadi mitra Badan Gizi. SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi) tetap dari kami. Dipastikan semua itu (anggaran MBG, red.) dari APBN ya,” kata Dadan.

    Sementara itu, terkait bantuan asing untuk program MBG, Dadan menyebut negara-negara mitra Indonesia hanya akan memberikan bantuan pelatihan dan pendampingan teknis.

    “Nggak ada namanya Makan Bergizi Gratis dari negara asing. Gak ada! Murni ini Pemerintah Indonesia, negara kepada rakyatnya,” ujar Kepala BGN.

    Anggaran untuk MBG dialokasikan sebesar Rp71 triliun untuk periode Januari sampai dengan April 2025 dengan target penerima manfaat sebesar 3 juta anak-anak, ibu hamil, dan ibu menyusui. Namun, penerima makan bergizi ditargetkan terus bertambah menjadi 6 juta orang pada periode April-Agustus 2025, kemudian 15-17 juta orang pada Agustus-September 2025. Akhir 2025, Presiden menargetkan MBG dapat dinikmati oleh 82,9 juta orang.

    Oleh karena itu, anggaran untuk makan bergizi gratis perlu ditambah seiring dengan bertambahnya jumlah penerima.

    “Bapak (Presiden) ingin akhir 2025 itu 82,9 juta (orang) sudah terima (makan bergizi), dan anggaran sudah disiapkan Bapak (Presiden). Kalau mulai September, dikejar sejumlah itu (82,9 juta, butuh) Rp100 triliun. Tetapi, kalau misalnya dikejar bertahap mulai Oktober, November, itu bisa kurang dari itu. (Butuh) Rp100 T kalau dari September,” kata Dadan menjelaskan kebutuhan anggaran MBG sampai akhir 2025.

    Dia melanjutkan, ke depannya yaitu pada periode Januari-Desember 2026 anggaran MBG mencapai Rp400 triliun, karena jumlah penerimanya sebanyak 82,9 juta orang.

    Sumber : Antara

  • LPS ungkap alasan TBP tetap ditahan meskipun BI-Rate sudah dipangkas

    LPS ungkap alasan TBP tetap ditahan meskipun BI-Rate sudah dipangkas

    Jakarta (ANTARA) – Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mengungkap alasan masih dipertahankannya tingkat bunga penjaminan (TBP) simpanan di bank umum dan bank perekonomian rakyat (BPR) meskipun suku bunga acuan Bank Indonesia pada Januari ini dipangkas menjadi 5,75 persen.

    Ketua Dewan Komisioner LPS Purbaya Yudhi Sadewa saat konferensi pers di Jakarta, Kamis, menjelaskan bahwa LPS memiliki metodologi untuk menentukan TBP salah satunya mempertimbangkan suku bunga pasar.

    “Walaupun BI-Rate turun, reaksi di pasar masih lambat sepertinya, jadi belum turun. Jadi kalau hitung-hitungan rumus kita, kita belum bisa turunkan bunga. Itu yang pertama,” kata Purbaya.

    Alasan selanjutnya, lanjut dia, LPS juga melihat kondisi pada sistem finansial secara umum. Saat ini ada tekanan ke nilai tukar rupiah. Pihaknya agak khawatir, apabila TBP juga diturunkan maka akan memberi sinyal yang negatif ketika semua pihak sedang mencoba menjaga sentimen ke nilai tukar rupiah.

    “Alasan yang ketiga, kita anggap kita tidak mengganggu kebijakan moneter karena suku bunga kita sudah di bawah suku bunga bank sentral. Jadi harusnya tidak ada masalah,” kata Purbaya.

    LPS pada Kamis memutuskan untuk tetap mempertahankan TBP simpanan rupiah di bank umum di level 4,25 persen. Adapun TBP simpanan valuta asing (valas) di bank umum juga tetap berada di posisi 2,25 persen serta TBP simpanan rupiah di BPR tetap di level 6,75 persen. TBP tersebut berlaku pada 1 Februari 2025 sampai dengan 31 Mei 2025.

    Ia menyampaikan bahwa LPS tidak hanya mencermati dinamika pasar keuangan melainkan juga dinamika kinerja perekonomian dan perbankan.

    Selain itu, keputusan penetapan TBP pada periode ini juga telah mempertimbangkan respon penurunan suku bunga simpanan yang masih terbatas serta kondisi likuiditas dan upaya memberikan ruang pengelolaan suku bunga.

    Tingkat cakupan penjaminan simpanan yang masih memadai (nominal dan rekening) serta memperkuat stabilitas sistem keuangan dan antisipasi risiko terhadap volatilitas di pasar keuangan juga menjadi pertimbangan LPS.

    Ia mengatakan, TBP ini akan dievaluasi secara berkala dan dapat diubah sewaktu-waktu dalam hal terdapat perubahan atas suku bunga pasar, kinerja perbankan, dan kondisi perekonomian yang signifikan.

    Sebagai bagian untuk meningkatkan pemahaman publik mengenai tingkat bunga penjaminan, LPS kembali menyampaikan bahwa TBP merupakan batas atas atau maksimal dari suku bunga simpanan agar produk simpanan yang dimiliki oleh nasabah perbankan dapat memenuhi salah satu kriteria program penjaminan.

    “Berkenaan dengan hal tersebut, kami mengimbau agar bank secara transparan dan terbuka menyampaikan kepada nasabah penyimpan mengenai besaran tingkat bunga penjaminan yang berlaku saat ini,” katanya.

    Hal tersebut, imbuh Purbaya, dapat dilakukan antara lain melalui penempatan informasi tingkat bunga penjaminan di kantor bank, area yang mudah diketahui oleh nasabah atau melalui media informasi serta seluruh channel komunikasi bank

    Menurut dia, dalam hal meningkatkan perlindungan dana nasabah serta upaya menjaga kepercayaan nasabah deposan secara luas, LPS meminta agar bank selalu memperhatikan ketentuan tingkat bunga penjaminan simpanan dimaksud dalam rangka penghimpunan dana.

    “Selanjutnya, dalam jaringan operasional bank, bank juga diminta tetap mematuhi ketentuan pengaturan dan pengawasan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta pengelolaan likuiditas oleh Bank Indonesia (BI),” kata Purbaya.

    Pewarta: Rizka Khaerunnisa
    Editor: Evi Ratnawati
    Copyright © ANTARA 2025

  • Titiek Soeharto Desak Pemilik Pagar Laut di Tangerang Ganti Biaya Pembongkaran

    Titiek Soeharto Desak Pemilik Pagar Laut di Tangerang Ganti Biaya Pembongkaran

    Jakarta: Ketua Komisi IV DPR, Siti Hediati Soeharto, yang akrab disapa Titiek Soeharto, mendesak agar pemilik pagar laut yang ditemukan di pesisir Tangerang bertanggung jawab atas biaya pembongkaran pagar tersebut.
     
    Menurutnya, proses pembongkaran yang dilakukan aparat telah menggunakan anggaran negara, sehingga pihak yang memasang pagar semestinya mengganti biaya yang telah dikeluarkan.
     
    Pembongkaran pagar laut dilakukan dengan cara menarik bambu yang tertanam di dasar laut menggunakan tali yang diikatkan pada kapal. Setelah bambu berhasil dicabut, pagar yang telah terlepas diangkat ke atas kapal. Langkah ini diambil untuk mengembalikan akses kawasan laut bagi masyarakat pesisir yang terdampak akibat pemasangan pagar tersebut.

    “Saya berharap siapa yang menanam kan pakai uang, yang nyabut mestinya mereka juga. Kalau toh sekarang aparat kita nyabut kan pakai dana, mudah-mudahan kita tuntut, mereka harus ganti,” kata Titiek saat meninjau proses pembongkaran di Pos TNI AL Tanjung Pasir, Rabu, 22 Januari 2025.
     
    Baca juga: 3 Fakta Menteri Nusron Resmi Cabut Ratusan SHGB Pagar Laut Tangerang

    Selain menuntut pertanggungjawaban finansial, Titiek juga mendesak agar identitas pihak yang memasang pagar laut diumumkan kepada publik. Ia menilai masyarakat berhak mengetahui siapa yang telah bertindak semena-mena dengan memasang pagar yang merugikan aktivitas warga pesisir di kawasan tersebut.
     
    Hal ini diharapkan dapat mempercepat proses hukum sekaligus mencegah terulangnya tindakan serupa di masa depan.
     
    “Kami tentunya ingin tahu juga ya, masyarakat juga berhak tahu siapa ini yang buat semena-mena bikin pagar di laut kita supaya ini diproses, diumumkan,” ujar Titiek.

  • Gaji UMR Dijamin Tekor! Segini Ongkos Naik Taksi di Singapura

    Gaji UMR Dijamin Tekor! Segini Ongkos Naik Taksi di Singapura

    Singapura –

    Kalian pekerja Indonesia dengan upah UMR dan mau liburan ke Singapura? Saran kami: jangan naik taksi, ongkosnya nggak ‘ngotak’!

    Redaksi detikOto baru-baru ini mengunjungi Singapura selama empat hari. Kami memang lebih sering menggunakan transportasi umum seperti bus dan MRT. Namun, kami satu-dua kali menjajal taksi online untuk mengetahui harganya.

    Menurut The Global Wealth and Lifestyle Report 2024, Singapura merupakan negara dengan biaya hidup tertinggi di dunia. Itulah mengapa, hampir semuanya serba mahal di sana, termasuk ongkos taksi online.

    Naik taksi di Singapura. Foto: Doc. Septian Farhan Nurhuda

    Pada Senin (20/1), kami memesan taksi daring dari Fullerton di dekat Merlion Park menuju Marina Selatan dengan jarak kurang dari 3 km. Meski perjalanannya sangat singkat, ongkos yang harus dibayar mencapai 19 SDG atau sekira Rp 230 ribu! Padahal, untuk jarak yang sama di Indonesia, kita hanya perlu mengeluarkan dana tak sampai Rp 50 ribu.

    Meski demikian, biaya mahal sesuai fasilitas yang diberikan. Kami ketika itu hanya memesan taksi reguler, namun armada yang datang justru Toyota Noah Hybrid terbaru dengan kursi model captain seat. Sehingga, kami merasa seperti bos saat duduk di baris belakang.

    Taksi di Singapura memang menggunakan armada-armada yang tergolong mewah. Sebelum Noah Hybrid, kami juga sempat dijemput Honda Step WGN yang konon mau meluncur di Indonesia.

    Kalau kalian hendak berlibur ke Singapura dengan dana terbatas, maka jangan jadikan taksi daring sebagai pilihan utama. Sebab, ongkos naik kendaraan umum seperti bus atau MRT jauh lebih murah!

    Bus di Singapura. Foto: Doc. Septian Farhan Nurhuda

    Kalian hanya perlu menyiapkan dana 1-2 SGD atau sekira Rp 12-24 ribuan untuk sekali jalan. Eits, jangan khawatir, di Negeri Singa, seluruh kendaraan umum dibuat integrated. Selain itu, titik pemberhentiannya tersebar di banyak tempat.

    Berbeda seperti di Indonesia yang harus nyambung angkot atau ojek online (ojol) setelah turun dari transportasi umum, di Singapura kalian hanya perlu jalan kaki sedikit dari stasiun/halte menuju lokasi yang mau dikunjungi. Jadi, dijamin no pegel pegel!

    (sfn/lth)

  • Warga Amerika Tiba-Tiba Ngamuk Serang Instagram-Facebook

    Warga Amerika Tiba-Tiba Ngamuk Serang Instagram-Facebook

    Jakarta, CNBC Indonesia – Pengguna Instagram di Amerika Serikat ramai-ramai menuding Meta, perusahaan pemilik Instagram, memaksa mereka untuk mengikuti (follow) akun media sosial Donald Trump. Pengelola Instagram dan Threads akhirnya angkat bicara.

    Lewat akun Threads, juru bicara Meta, menjelaskan bahwa Instagram, Threads, dan Facebook tidak memaksa penggunanya untuk mengikuti akun media sosial Donald Trump.

    Ia menjelaskan bahwa konten Donald Trump yang mereka lihat di timeline adalah unggahan dari akun @POTUS, @VP, dan @FLOTUS yang telah diserahkan oleh pemerintahan Joe Biden ke Trump.

    “Mereka tidak secara otomatis akun resmi Facebook atau Instagram milik Presiden [Donald Trump], Wakil Presiden [JD Vance], atau Ibu Negara [Melania Trump]. Akun ini dikelola oleh Gedung Putih, dengan pergantian pemerintahan, konten di akun tersebut berubah,” kata juru bicara Meta Andy Stone seperti dikutip oleh CNBC International, pada Kamis (23/1/2025).

    Pengguna yang sebelumnya telah mengikuti akun-akun di atas saat pemerintahan sebelumnya akan terus menjadi follower pemerintahan saat ini, termasuk akun @WhiteHouse.

    Mayoritas akun media sosial resmi Presiden AS dibuat oleh pemerintahan Barrack Obama. Kebijakan transisi penyerahan akun ke pemerintahan selanjutnya juga disusun oleh pemerintahan Obama.

    Dalam blog resmi Gedung Putih sebelum Pemilihan Presiden AS 2016, pemerintahan Obama menjelaskan kebijakan transisi tersebut.

    “Di Instagram dan Facebook, pemerintahan selanjutnya akan menguasai nama, URL, dan followers White House. Namun, semua konten dari pemerintahan sebelumnya dibersihkan. Arsip konten yang diunggah oleh Gedung Putih era Obama akan bisa diakses di Instagram.com/ObamaWhiteHouse dan Facebook.com/ObamaWhiteHouse.”

    Unggahan dari akun pemerintahan Joe Biden-Kamala Harris dipindahkan ke akun @potus46archive, @vp46archive, dan @fotus46archive.

    Kemarahan warga AS terkait akun resmi Presiden AS tampaknya muncul sebagai respons dari kedekatan CEO Meta Mark Zuckerberg dengan Trump. Zuckerberg diketahui menyumbang US$ 1 juta ke dana pelantikan Trump dan menghadiri sendiri acara tersebut.

    Zuckerberg juga mengubah kebijakan di Facebook, Instagram, dan Threads setelah mengangkat Joel Kaplan, eks petinggi partai pendukung Trum, sebagai kepala kebijakan publik.

    Di AS, Meta menutup program pengecekan fakta oleh pihak ketiga dan mengakhiri kebijakan kesetaraan di perusahaan.

    (dem/dem)

  • Wali Kota Jakarta Barat diperiksa terkait dugaan korupsi Disbud DKI

    Wali Kota Jakarta Barat diperiksa terkait dugaan korupsi Disbud DKI

    Ada 10 orang saksi diperiksa

    Jakarta (ANTARA) – Jaksa penyidik Kejaksaan Tinggi Daerah Khusus (Kejati DKI) Jakarta memeriksa Wali Kota Jakarta Barat (Jakbar) Uus Kuswanto sebagai saksi terkait perkara dugaan korupsi Dinas Kebudayaan (Disbud) DKI.

    “Ada 10 orang saksi diperiksa terkait perkara tersebut, salah satunya Wali Kota Jakarta Barat Uus Kuswanto,” kata Kasipenkum Kejati DKI Jakarta, Syahron Hasibuan kepada wartawan di Jakarta, Kamis.

    Syahron mengatakan pemeriksaan berlangsung pada Kamis ini dengan meminta keterangan mereka.

    Kemudian, saksi lain yang diperiksa adalah Mantan Kabid Pemanfaatan Dinas Kebudayaan DKI Jakarta inisial CRS, Direktur PT. Karya Mitra Seraya inisial NI, Direktur PT. Acces Lintas Solusi inisial EPT, Direktur PT. Nurul Karya Mandiri inisial PSM dan manajemen sanggar inisial R, RNV, EP, F, dan YA.

    “Pemeriksaan saksi merupakan bagian dari prosedur hukum yang dilakukan untuk mendapatkan informasi, klarifikasi, memperkuat pembuktian dan melengkapi berkas terkait perkara tersebut,” ungkapnya.

    Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta telah menetapkan tiga tersangka kasus dugaan korupsi senilai Rp150 miliar di lingkup Disbud Pemprov DKI Jakarta itu.

    Tiga orang itu berinisial IHW berdasarkan Surat Penetapan Tersangka Nomor : TAP-01/M.1/Fd.1/01/2025 tanggal 02 Januari 2025, MFM berdasarkan Surat Penetapan Tersangka Nomor : TAP-02M.1/Fd.1/01/2025 tanggal 02 Januari 2025 dan GAR berdasarkan Surat Penetapan Tersangka Nomor : TAP-03M.1/Fd.1/01/2025 tanggal 02 Januari 2025.

    Tersangka IHW selaku Kepala Dinas Kebudayaan DKI, tersangka MFM selaku Pelaksana tugas (Plt.) Kabid Pemanfaatan dan tersangka GAR bersepakat untuk menggunakan tim EO (event organizer) miliknya dalam kegiatan-kegiatan pada bidang Pemanfaatan Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta.

    Tersangka MFM dan tersangka GAR bersepakat untuk menggunakan sanggar-sanggar fiktif dalam pembuatan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) guna pencairan dana kegiatan Pergelaran Seni dan Budaya.

    Perbuatan IHW, MFM, dan GAR bertentangan dengan antara lain UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Peraturan Presiden RI No.12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden RI No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

    Kemudian, melanggar Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Swakelola.

    Pasal yang disangkakan untuk para tersangka adalah Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, Jo. Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

    Pewarta: Luthfia Miranda Putri
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2025

  • Jaringan PRIMA gandeng enam BPR dorong inklusi keuangan nasional

    Jaringan PRIMA gandeng enam BPR dorong inklusi keuangan nasional

    Jakarta (ANTARA) – PT Rintis Sejahtera sebagai pengelola Jaringan PRIMA resmi meluncurkan kemitraan strategis dengan enam Bank Perkreditan Rakyat (BPR), sebagai upaya meningkatkan inklusi keuangan nasional melalui layanan perbankan yang lebih mudah, cepat, dan aman.

    Kemitraan strategis dilakukan dengan enam BPR, diantaranya BPR Dana Nusantara, BPR Djoko Tingkir, BPR Hasamitra, BPR Karyajatnika Sadaya, BPR Sleman, dan BPR Supra Artapersada.

    Direktur Marketing PT Rintis Sejahtera Suryono Hidayat di Jakarta, Kamis mengatakan, kemitraan ini merupakan komitmen Jaringan PRIMA untuk mendukung kebijakan Bank Indonesia (BI), sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK).

    Ia menyebut, kebijakan itu membuka peluang besar bagi BPR untuk meningkatkan efisiensi operasional dan memberikan layanan yang lebih baik kepada nasabahnya melalui teknologi yang lebih terintegrasi.

    “Jaringan PRIMA selalu berkomitmen untuk tumbuh bersama mitra. Dalam kerja sama ini, kita tidak sekadar hadir sebagai penyedia layanan switching melainkan sebagai partner yang selalu siap mendengar kebutuhan mitra kami dan menyediakan solusi sesuai kebutuhan mereka. Kami harap kolaborasi ini dapat membuka peluang strategis bagi BPR yang hadir agar bisa bersaing secara profesional dengan bank-bank nasional lainnya.” ujar Suryono.

    Jaringan PRIMA dan keenam BPR berkomitmen untuk memperkuat ekosistem keuangan digital, yang diwujudkan dengan terhubungnya fitur-fitur BPR dengan layanan switching oleh Jaringan PRIMA yang akan memberikan kemudahan transaksi bagi nasabah.

    Dengan dibangunnya kemitraan strategis, pihaknya berharap agar nasabah seluruh BPR yang tersebar di Indonesia dapat menikmati akses layanan perbankan digital yang cepat, aman, dan efisien berkat teknologi yang lebih terintegrasi.

    “Kolaborasi ini juga menyasar untuk memberikan kemudahan kepada nasabah di daerah-daerah untuk mendapatkan layanan keuangan yang lebih terintegrasi,” ujar Suryono.

    Dalam kesempatan sama, Direktur Utama BPR Sleman Dandung Sriyadi berharap dukungan dan sinergitas dari PT Rintis Sejahtera dalam rangka pengembangan fitur dan layanan ATM ke depan terus berlanjut ke depan.

    “Terutama untuk menunjang perkembangan bisnis Bank Sleman dalam pengembangan digitalisasi, sehingga Bank Sleman maupun BPR-BPR lain mampu memberikan layanan yang berkualitas dan berdaya saing dengan bank umum,” ujar Dandung.

    Pewarta: Muhammad Heriyanto
    Editor: Faisal Yunianto
    Copyright © ANTARA 2025

  • Kisah Perceraian Song Hye-kyo dan Song Joong-ki Kembali Jadi Perbincangan Media Tiongkok

    Kisah Perceraian Song Hye-kyo dan Song Joong-ki Kembali Jadi Perbincangan Media Tiongkok

    Jakarta, Beritasatu.com – Song Hye-kyo dan Song Joong-ki kini kembali aktif di dunia perfilman. Song Joong-ki baru saja membintangi film Bogota: City of the Lost yang dirilis pada Desember 2024. Sementara Song Hye-kyo juga siap tampil dalam film Dark Nuns yang akan tayang pada 2025.

    Kedua bintang Korea Selatan tersebut yang tengah sibuk dengan kariernya kembali menjadi perhatian media Tiongkok, yang membahas soal penyebab perceraian mereka.

    Dikutip dari Luzhong Morning Post, Kamis (23/1/2025), Song Hye-kyo baru-baru ini muncul dalam sebuah siaran langsung. Pada kesempatan tersebut, Song He-kyo untuk pertama kalinya berbicara terbuka mengenai kisah cinta dan pernikahannya dengan Song Joong-ki.

    Ia mengungkapkan, pada awalnya pemeran Han Ji-eun dalam serial drama Full House tersebut memiliki pandangan yang sangat kuat mengenai pernikahan.

    Song Joong-ki, yang juga menjadi lawan mainnya dalam drama populer Descendants of The Sun, kala itu terus berusaha mendekatinya dengan tujuan ingin menikahinya. Usaha keras Joong-ki akhirnya berhasil membuatnya tertarik.

    Akhirnya, Song Hye-kyo memutuskan untuk menikah dengan Song Joong-ki. Namun tak lama setelah itu, masalah mulai muncul. Perselisihan di antara keduanya tentang rencana untuk memiliki anak disebut sebagai penyebab utama keretakan yang berujung pada perceraian.

    Song Joong-ki ingin segera memiliki anak setelah menikah, sementara Song Hye-kyo masih membutuhkan waktu dan mempertimbangkan jika ingin mempunyai anak.

    Alasan Hye-kyo mempertimbangkan memiliki anak karena ia khawatir belum siap menjadi orang tua. Hal itu juga terkait dengan stabilitas hubungan mereka.

    Perbedaan pandangan tersebut semakin memperburuk hubungan mereka, hingga akhirnya memunculkan konflik yang tak bisa diperbaiki, dan keduanya pun bercerai.

    Perceraian Song Jong-ki dana Song Hye-kyo terjadi hanya dua tahun setelah mereka menikah.

    Setelah berpisah, Song Hye-kyo diketahui masih lajang, sedangkan Song Joong-ki menikahi Katy Louise Saunders pada 2023 dan kini telah menjadi ayah dari dua anak.

    Selain film, baik Song Hye-kyo maupun Song Joong-ki juga sama-sama sedang sibuk dengan proyek drama yang masih dalam proses.

    Song Joong-ki akan membintangi drama My Youth bersama Chun Woo-hee, sementara Song Hye-kyo akan tampil dalam drama Slowly and Intensely bersama Gong Yoo. Kedua drama tersebut dijadwalkan tayang pada 2025.

  • Prospek Pertumbuhan Ekonomi Global 2025 Dibayangi Kebijakan Baru Donald Trump

    Prospek Pertumbuhan Ekonomi Global 2025 Dibayangi Kebijakan Baru Donald Trump

    Jakarta, Beritasatu.com – Dana Moneter Internasional atau International Monetary Fund (IMF) memperkirakan ekonomi global akan tumbuh stabil pada 2025 dengan inflasi yang terus menurun. Namun, prospek ini dibayangi oleh kebijakan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump yang direncanakan meliputi pemangkasan pajak, penerapan tarif tinggi pada barang asing, pelonggaran regulasi bisnis, dan deportasi massal imigran ilegal di Amerika Serikat.

    Dilansir dari AP, Kamis (23/1/2025), IMF memproyeksikan pertumbuhan ekonomi global mencapai 3,3% pada 2025 dan 2026, naik dari 3,2% di tahun sebelumnya. Meski demikian, pertumbuhan ini masih lebih lambat dibandingkan rata-rata pertumbuhan tahunan sebesar 3,7% dalam periode 2000–2019. Lambannya pertumbuhan ini merupakan dampak dari guncangan global, seperti pandemi Covid-19 dan invasi Rusia ke Ukraina.

    IMF memproyeksikan inflasi global akan turun dari 5,7% pada 2024 menjadi 4,2% pada 2025 dan 3,5% pada 2026. Namun, Kepala Ekonom IMF Pierre-Olivier Gourinchas mengingatkan, rencana kebijakan Trump dapat meningkatkan inflasi dalam jangka pendek.

    “Pemotongan pajak besar-besaran dan tarif tinggi pada barang asing dapat memanaskan ekonomi dan inflasi AS, serta merugikan negara-negara pengekspor. Deportasi massal juga berpotensi menimbulkan kekurangan tenaga kerja, sehingga meningkatkan biaya operasional bisnis,” jelas Gourinchas.

    Gourinchas juga mencatat, pelonggaran regulasi bisnis yang direncanakan Trump dapat mendukung pertumbuhan jangka menengah apabila dilakukan secara tepat. Namun, deregulasinya yang berlebihan dapat melemahkan perlindungan keuangan dan meningkatkan risiko ketidakstabilan ekonomi.

    IMF memperkirakan ekonomi AS akan tumbuh sebesar 2,7% pada 2025, naik dari 2,2% dari perkiraan sebelumnya. Pertumbuhan ini didukung oleh pasar tenaga kerja yang kuat, peningkatan produktivitas, dan masuknya imigran yang membantu mengatasi kekurangan tenaga kerja.

    Sebaliknya, kawasan zona euro diproyeksikan hanya tumbuh sebesar 1% pada 2025, naik dari 0,8% pada 2024 tetapi turun dari proyeksi sebelumnya sebesar 1,2%. Gourinchas menyoroti lemahnya momentum manufaktur, rendahnya kepercayaan konsumen, dan dampak berkelanjutan dari guncangan harga energi akibat invasi Rusia ke Ukraina sebagai hambatan utama.

    Di sisi lain, ekonomi China, sebagai ekonomi terbesar kedua di dunia, diperkirakan melambat dari 4,8% pada 2024 menjadi 4,6% pada 2025 dan 4,5% pada 2026. Pasar perumahan yang lesu dan kurangnya stimulus ekonomi berpotensi memicu stagnasi ekonomi yang diperburuk oleh deflasi.

    Prakiraan IMF ini dirilis sehari setelah Bank Dunia memproyeksikan pertumbuhan global sebesar 2,7% pada 2025 dan 2026. Perbedaan proyeksi ini disebabkan oleh pendekatan IMF yang memberikan bobot lebih besar pada negara berkembang dengan pertumbuhan lebih cepat.

    Meskipun proyeksi IMF menunjukkan sedikit optimisme, baik IMF maupun Bank Dunia mengingatkan bahwa pertumbuhan ini masih belum cukup untuk secara signifikan mengurangi kemiskinan di negara-negara berpenghasilan rendah.

  • Cara Mudah Hasilkan Uang dari Survei Online YouGov

    Cara Mudah Hasilkan Uang dari Survei Online YouGov

    Jakarta: Di era digital seperti sekarang, peluang untuk menghasilkan uang semakin beragam. Salah satu cara yang sedang populer adalah mengikuti survei online berbayar. 
     
    YouGov salah satunya. YouGov merupakan salah satu platform survei terkenal berbasis di Inggris, yang menawarkan kesempatan untuk mendapatkan penghasilan tambahan.
    Apa Itu YouGov?
    Mengutip laman resmi YouGov, YouGov adalah grup teknologi data dan analisis riset online internasional.
     
    YouGov merupakan platform survei online yang mengumpulkan opini publik dari seluruh dunia tentang berbagai topik, mulai dari tren gaya hidup, politik, hingga produk dan layanan. 

    YouGov berdiri sejak tahun 2000. Saat ini YouGov kini memiliki jutaan anggota aktif yang disebut sebagai “panelis” dari berbagai negara.
     
    Platform ini bekerja sama dengan perusahaan, organisasi, dan pemerintah untuk mengumpulkan data yang berguna dalam pengambilan keputusan. 
     
    Sebagai imbalan, panelis yang menyelesaikan survei akan mendapatkan poin yang bisa ditukarkan menjadi uang tunai atau hadiah lainnya.
     

    Cara Kerja YouGov
    Bagi Sobat Medcom yang berminat menjadi panelis begini cara kerja YouGov: 

    Pendaftaran Gratis

    Mendaftar di YouGov sangat mudah dan gratis. Pengguna hanya perlu membuat akun di situs web resmi YouGov atau melalui aplikasi mobile yang tersedia di iOS dan Android. 
     
    Setelah mendaftar, pengguna akan diminta untuk mengisi profil awal guna mendapatkan survei yang sesuai.

    Mengerjakan Survei

    Setelah itu, panelis mulai dapat mengisi survey yang ditawarkan. Survei yang ditawarkan oleh YouGov biasanya berdurasi 5-20 menit. 
     
    Adapun topik survei bervariasi, seperti kebiasaan belanja, opini tentang produk baru, atau pandangan terhadap isu-isu global.

    Mengumpulkan Poin

    Setiap survei yang selesai dikerjakan akan memberikan poin. Jumlah poin tergantung pada panjang dan kompleksitas survei.
     
    Menukar Poin dengan Imbalan
    Setelah mengumpulkan jumlah poin tertentu, pengguna bisa menukarkannya dengan uang tunai atau kartu hadiah.
     
    Poin bisa ditukarkan melalui banyak cara, seperti melalui saluran dibawah ini:
     
    – DANA
    – GoPay
    – Grab Food
    – Grab express
    – Grab Mart
    – OVO
    – Tokopedia
    – Transfer Bank
     

    Keuntungan Mengikuti Survei di YouGov
    Fleksibilitas Waktu
    Survei di YouGov bisa dikerjakan kapan saja dan di mana saja. Cocok bagi mahasiswa, pekerja kantoran, hingga ibu rumah tangga yang ingin memanfaatkan waktu luang mereka secara produktif.
     
    Tanpa Modal Awal
    Berbeda dengan beberapa peluang penghasilan lainnya, YouGov tidak memerlukan investasi awal. Pendaftaran gratis.
     
    Berpartisipasi dalam Riset Global
    Selain mendapatkan uang, pengguna YouGov turut berkontribusi dalam riset global yang memengaruhi keputusan besar di berbagai sektor.
     
    Peluang menarik kan Sobat Medcom? Meski penghasilannya mungkin tidak besar, platform ini sangat cocok untuk mereka yang ingin memanfaatkan waktu luang secara produktif. 
     
    Dengan konsistensi dan strategi yang tepat, Sobat Medcom bisa menikmati manfaat finansial.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (ANN)