Xcloud.id

Perusahaan: Dana

  • Serahkan SK Plt Bupati Situbondo ke Wabup, Ini Pesan Pj Gubernur Jatim

    Serahkan SK Plt Bupati Situbondo ke Wabup, Ini Pesan Pj Gubernur Jatim

    Surabaya (beritajatim.com) – Penjabat (Pj) Gubernur Jatim, Adhy Karyono menyerahkan SK Plt Bupati Situbondo kepada Wabup Khoirani. Ini dengan harapan agar pelayanan publik di Situbondo tetap berjalan dengan baik.

    SK ini diberikan usai Bupati Situbondo Karna Suwandi ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan oleh KPK.

    “Yang pertama kita melakukan langkah-langkah yang secara prosedur memang harus tidak ada kekosongan ya dari proses hukum tersebut. Tentu karena ada ibu wabup, maka ibu wabup yang ditugaskan jadi Plt Bupati,” kata Adhy kepada wartawan di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Kamis (23/1/2025).

    Adhy memberi pesan kepada Plt Bupati Situbondo Khoirani untuk memastikan roda pemerintahan tetap berjalan pasca Karna ditetapkan sebagai tersangka.

    “Kemudian, tentu kami berharap ini tidak menganggu semua proses-proses pembangunan, administrasi, pemerintahan, layanan publik tetap berjalan dengan baik sambil juga bagaimana kita mendukung proses hukum sesuai aturan,” jelasnya.

    “Jadi, pemerintahan tetap berjalan, kami memberi arahan untuk proses-proses secara hukum bilamana diperlukan dukungan data, informasi, saksi dari Pemkab itu tetap diberi dukungan. Tapi dengan Plt Bupati ini semua harus tetap berjalan proses pemerintahan. Bahwa, penegakan hukum berjalan, tapi layanan pemerintah ke masyarakat tetap jalan, tidak terganggu,” lanjutnya.

    Sementara itu, Plt Bupati Situbondo Khoirani meminta dukungan semua pihak untuk menjalankan roda pemerintahan di Situbondo.

    “Saya mohon bantuannya mampu melaksanakn tugas sesuai regulasi. Mudah-mudahan Pak Pj Gubernur membantu kami memberi motivasi agar pemerintahan Situbondo berjalan lancar,” tandasnya.

    Bupati Situbondo Karna Suwandi resmi ditahan KPK. Ini setelah ia menjalani pemeriksaan sebagai tersangka kasus korupsi pengelolaan dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) di Pemkab Situbondo periode 2021-2024. [tok/beq]

  • Pungli Jutaan Rupiah, Bupati Jember Hendy Copot Jabatan Camat Silo

    Pungli Jutaan Rupiah, Bupati Jember Hendy Copot Jabatan Camat Silo

    Jember (beritajatim.com) – Bupati Hendy Siswanto mencopot Camat Silo Joni Pelita yang terbukti melakukan pungutan liar jutaan rupiah terhadap salah satu kepala desa di Kabupaten Jember, Jawa Timur.

    Berdasarkan hasil pemeriksaan Tim Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) yang terdiri atas polisi, jaksa, dan Inspektorat Pemkab Jember, Joni terbukti melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 :tentang Disiplin PNS. Dia dijatuhi Dijatuhi hukuman disiplin berat berupa pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 bulan terhitung pada 22 Januari 2025.

    Pungli dilakukan Joni saat menjabat Camat Sukowono. “Hukuman ini konsekuensi dari problem yang dia lakukan sendiri dengan sadar. Terbukti Pak Joni mendapatkan Rp 4,5 juta,” kata Hendy kepada Beritajatim.com, Kamis (23/1/2025).

    Menurut Hendy, sang kepala desa memberikan Rp 4,5 juta agar memperoleh rekomendasi pencairan Dana Desa sebanyak dua kali. “Cuma pemberian yang Rp 4,5 juta satunya tidak divideo oleh Pak Kades,” katanya.

    Hendy mengatakan sanksi tersebut sesuai regulasi. “Kami berharap semua ini dilaksanakan seadil-adilnya. Di Jember tidak boleh ada pungli, karena akan merugikan semuanya. Jember sudah punya pelayanan yang bagus. Adanya hal seperti ini benar-benar mencoreng nama Jember dan nama birokrasi yang sudah kita bangun rasa kepercayaannya bersama-sama di mata masyarakat,” katanya.

    Laporan pungli ini berawal dari video yang viral di media sosial. Dalam video itu, seorang kades memberikan sejumlah uang kepada Joni. Belakangan diketahui, bahwa kepala desa yang kena pungli dan membuat video itu adalah Ahmad Romadlon, Kepala Desa Sukosari.

    Tim Saber Pungli pun bergerak dengan memeriksa sebelas kepala desa lainnya di Kecamatan Sukowono. Ternyata Joni hanya memungut uang dari Romadlon sebesar Rp 4,5 juta.

    Tim Saber Pungli menilai Joni Pelita terbukti bersalah melanggar psl 184 ayat (1) KUHP. Kejaksaan Negeri Jember dan Kepolisian Resor Jember kemudian menyerahkan penjatuhan sanksi kepada Pemkab Jember.

    Ini didasarkan pada pasal 5 ayat 1 Nota kesepahaman antara Kemendagri, Polri dan Kejaksaan RI no. 100.4.7/437/SJ, Nomor 2 Tahun 2023 dan no. NK/1/1/2023, yang memberikan kesempatan kepada APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah) untuk menyelesaikan persoalan secara administratif paling lambat 60 hari untuk perkara dengan kerugian negara yang nilainya lebih kecil dibandingkan dengan biaya penanganannya.

    Hendy berharap agar semua orang berani langsung menegur dan menolak permintaan pungli dari birokrat atau hal lain di luar aturan. “Laporkan ke atasannya. Pak Kades sebaiknya juga tidak memberikan kalau dimintai sesuatu,” katanya.

    Beritajatim.com belum memperoleh konfirmasi dari Joni Pelita. Permintaan wawancara sudah dilayangkan via WhatsApp sejak Senin (20/1./2025). Namun belum ada respons dari Joni. [wir]

  • Oknum Pejabat Diknas Malang Diduga Lakukan Pungli di Sejumlah SD

    Oknum Pejabat Diknas Malang Diduga Lakukan Pungli di Sejumlah SD

    Malang (beritajatim.com) – Dugaan pungutan liar (pungli) yang melibatkan pejabat Dinas Pendidikan Kabupaten Malang kembali menjadi sorotan. Kali ini, Kepala Bidang Sekolah Dasar (Kabid SD) diduga melakukan pungli terhadap sejumlah kepala sekolah di wilayah tersebut. Ironisnya, praktik ini diduga terjadi di hampir seluruh Sekolah Dasar Negeri (SDN) di Kabupaten Malang.

    “Dugaan pungli tersebut terjadi hampir merata di 33 kecamatan, hampir semua kepala sekolah SD se-Kabupaten Malang, yang disinyalir dilakukan oleh oknum Kabid SD,” ujar Direktur Eksekutif Pusat Studi Demokrasi dan Kebijakan Publik (Pusdek), Asep Suriaman, S. Psi, Kamis (23/1/2025).

    Asep mengungkapkan, dugaan pungli tersebut mencuat setelah sejumlah kepala sekolah melapor kepada Pusdek. Mereka merasa keberatan dengan kewajiban menyetor dana kepada Kabid SD.

    “Menurut pengakuan para kepala sekolah ini diharuskan menyetor sejumlah dana, jumlahnya bervariasi, antara Rp1 juta sampai Rp1,6 juta per kepala sekolah kepada Kabid SD, saat Kabid SD berkunjung ke sekolah mereka,” tambah Asep.

    Selain dugaan pungli, Kabid SD berinisial L juga dituduh mengarahkan proyek Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Malang kepada pihak tertentu. Proyek-proyek yang seharusnya dikelola secara mandiri diduga dimonopoli oleh menantu Kabid SD, pemilik CV KUE.

    “Kabid SD ini diduga sengaja mengarahkan atau menggiring proyek DAK dan APBD yang seharusnya dikerjakan swakelola malah di monopoli oleh menantunya Kabid SD berinisial MC pemilik CV KUE. Ini jelas merupakan perilaku KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, red), kalau itu memang benar terjadi, kami minta segera bersihkan Dinas Pendidikan dari praktik KKN seperti ini,” ungkap Asep.

    Pusdek telah melayangkan surat laporan resmi kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Malang pada Jumat (17/1/2025) dan meminta tindakan tegas jika dugaan ini terbukti.

    Menanggapi persoalan ini, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Malang, Suwadji, menyatakan telah meminta Inspektorat untuk melakukan pemeriksaan terkait dugaan pungli.

    “Iya, sudah saya minta Inspektorat melakukan pemeriksaan dan pendalaman tentang hal tersebut mas,” kata Suwadji melalui pesan WhatsApp, Kamis (23/1/2025).

    Pusdek juga mencatat adanya indikasi bahwa sejumlah kepala sekolah diminta menandatangani surat pernyataan bermeterai yang menyatakan mereka tidak pernah menjadi korban pungli. Hal ini semakin memperkuat kecurigaan adanya intervensi yang tidak transparan.

    “Oleh karena itu, kami dari Pusdek berharap aparat penegak hukum tidak tinggal diam dan tutup mata akan ulah Kabid SD di jajaran Dinas Pendidikan ini,” pungkas Asep. [yog/beq]

  • Kronologi Dugaan Penggelapan Dana eFishery Capai Rp9,7 Triliun

    Kronologi Dugaan Penggelapan Dana eFishery Capai Rp9,7 Triliun

    Liputan6.com, Bandung – Dunia Startup Indonesia saat ini tengah digemparkan dengan kabar dugaan penggelapan dana yang dilakukan oleh manajemen eFishery. Perusahaan yang bergerak di bidang akuakultur tersebut diduga telah memanipulasi laporan keuangannya.

    Melansir dari The Straits Times dugaan tersebut muncul setelah investigasi internal yang dilakukan oleh eFishery usai adanya laporan whistleblower. Melalui investigasinya ditemukan sejumlah temuan penting salah satunya dugaan manipulasi laporan keuangan.

    Perusahaan diduga telah melebih-lebihkan pendapatannya sebesar hampir US$600 Juta atau sekitar Rp 9,7 Triliun (kurs Rp 16.270) mulai dari Januari hingga September 2024. Adapun penggelembungan dana tersebut diduga sudah berlangsung sejak tahun 2018 silam.

    Kemudian terdapat temuan jumlah perangkat smart feeder yang tidak sesuai karena yang sebenarnya jauh lebih sedikit dibandingkan dengan angka yang dilaporkan. eFishery mengatakan mempunyai lebih dari 400.000 tempat pakan ikan yang beroperasi.

    Namun, melalui penyelidikan awal memperkirakan hanya ada sekitar 24.000 yang beroperasi. Selain itu, ditemukan juga dugaan kerugian yang disamarkan oleh manajemen eFishery kepada investor.

    Pasalnya pihak manajemen melaporkan kepada investor bahwa perusahaan mencetak laba sebesar US$16 Juta. Kemudian meraup pendapatan US$752 juta selama Januari hingga September 2024.

    Sementara dalam hasil penyelidikan internal ditemukan eFishery rugi sekitar US$35,4 juta di periode tersebut. Melalui penyelidikan bahkan ditemukan pendapatan perusahaan diperkirakan hanya sekitar US$157 juta.

    “Manajemen juga menggelembungkan angka pendapatan dan laba untuk beberapa tahun sebelumnya,” tulis laporan tersebut.

  • PT Timah kucurkan Rp10 miliar tingkatkan daya saing UMKM

    PT Timah kucurkan Rp10 miliar tingkatkan daya saing UMKM

    Pangkalpinang (ANTARA) – PT Timah Tbk selama 2024 telah mengucurkan Rp10 miliar untuk meningkatkan daya saing produk UMKM di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Kepulauan Babel, sebagai komitmen perusahaan mendukung perekonomian nasional.

    “PT Timah pada tahun lalu telah menyalurkan dana bergulir Rp10 miliar pada 194 UMKM di lingkungan operasional perusahaan,” kata Departement Head Corporate Communication PT Timah Anggi Siahaan di Pangkalpinang, Kamis.

    Ia mengatakan program dana bergulir bagi UMKM di Kepulauan Babel dan Kepri ini sebagai upaya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif dan juga UMKM berperan penting dalam menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta mendorong pemerataan ekonomi di berbagai daerah.

    “PT Timah berkomitmen mendukung UMKM di berbagai sektor, mulai dari pelatihan peningkatan kapasitas hingga akses permodalan. Dengan mengedepankan pendekatan yang berkelanjutan, perusahaan tidak hanya membantu UMKM untuk bertahan, tetapi juga berkembang,” katanya.

    Ia menambahkan program PT Timah ini menyasar para pelaku UMKM dari berbagai sektor seperti pertanian, perdagangan, industri kreatif, kuliner, fashion, kriya, peternakan, jasa dan lainnya.

    Selain mendukung permodalan PT Timah juga berperan dalam meningkatkan kapasitas para pelaku UMK melalui pelatihan dan pendampingan. Pada 2024, menggelar dua pelatihan bagi UMKM yakni strategi peningkatan UMKM dan talkshow UMKM meningkatkan daya saing UMKM.

    Selain itu, anggota holding industri pertambangan MIND ID ini juga mempromosikan dan memasarkan produk UMKM mitra binaan dalam berbagai pameran lokal dan nasional. Setidaknya ada 23 Bazar UMKM yang diikuti selama tahun 2024.

    “Hingga saat ini, ribuan UMKM telah merasakan manfaat dari program PUMK. Beberapa di antaranya berhasil meningkatkan skala usaha mereka, menciptakan lapangan kerja baru, dan memberikan kontribusi positif terhadap ekonomi lokal. Hal ini terbukti pada 2024, sebanyak 20 UMKM mitra binaan PT Timah Tbk naik kelas,” katanya.

    Salah satu mitra binaan PT Timah Bela Kartika Aprilia (35) dengan produk Sepiak Belitung menceritakan berkembangnya usaha yang dijalaninya tak lepas dari dukungan PT Timah Tbk.

    “Kami sangat terbantu dengan program kemitraan PT Timah Tbk. Mulai dari pendanaan berupa pinjaman tanpa bunga, pelatihan pembuatan produk, hingga promosi ke luar daerah. Dukungan ini benar-benar membantu kami untuk meningkatkan kualitas produk dan memperluas jangkauan pemasaran,” ujar Bela.

    Pewarta: Aprionis
    Editor: Adi Lazuardi
    Copyright © ANTARA 2025

  • Polisi ungkap Modus Penipuan Pakai AI, Catut Video Prabowo hingga Sri Mulyani

    Polisi ungkap Modus Penipuan Pakai AI, Catut Video Prabowo hingga Sri Mulyani

    Bisnis.com, JAKARTA — Bareskrim Polri mengungkap modus pelaku deepfake menipu 11 korbannya. Salah satunya dengan modus menggunakan video pejabat negara yang telah dimodifikasi mengunakan artificial intelligence atau AI.

    Deepfake merupakan teknologi berbasis kecerdasan buatan (AI) yang digunakan untuk membuat video, gambar, atau audio palsu agar terlihat atau terdengar sangat nyata.

    Dirtipidsiber Bareskrim Polri, Brigjen Himawan Bayu Aji mengatakan pejabat negara yang telah dicatut dalam kasus ini yaitu Presiden Prabowo Subianto, Wapres Gibran Rakabuming Raka hingga Menkeu Sri Mulyani.

    “Modus operandi tersangka yaitu mengunggah dan menyebarluaskan video di berbagai platform media sosial menggunakan teknologi deepfake, memanfaatkan foto dan suara seperti Bapak Presiden Prabowo Subianto,” ujarnya di Bareskrim Polri, Kamis (23/1/2025).

    Dia menambahkan, video deepfake pejabat negara itu memuat soal pernyataan pemerintah yang menawarkan bantuan kepada masyarakat dan nomor WhatsApp pelaku.

    Kemudian, masyarakat diminta menghubungi nomor tersebut untuk mengisi keperluan administrasi. Selain itu, korban juga akan diminta untuk mentransfer sejumlah uang.

    “Korban atau masyarakat yang telah membayar biaya administrasi dijanjikan pencairan dana oleh tersangka sehingga korban percaya untuk kembali mentransfer sejumlah uang yang sebenarnya dana bantuan tersebut tidak pernah ada,” imbuhnya.

    Dalam hal ini, kata Himawan, pelaku yang telah ditetapkan sebagai tersangka berinisial AMA (29) disebut telah meraup untung Rp30 juta sekitar Oktober 2024.

    “Dengan total keuntungan yang diterima kurang lebih sebesar 30 juta selama 4 bulan terakhir,” pungkas Himawan.

    Sebagai informasi, AMA diduga telah melakukan penipuan ini sejak 2020. Dalam melancarkan aksinya, AMA dibantu oleh rekannya FA yang kini sudah ditetapkan sebagai buronan.

  • Prabowo instruksikan efisiensi Rp306 triliun untuk stabilitas fiskal

    Prabowo instruksikan efisiensi Rp306 triliun untuk stabilitas fiskal

    Jakarta (ANTARA) – Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan efisiensi anggaran pemerintah sebesar Rp306,69 triliun pada APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025 demi menjaga stabilitas fiskal dan mendukung pelayanan publik yang lebih optimal.

    Target tersebut tertuang dalam dokumen salinan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 yang dilansir di Jakarta, Kamis.

    Melalui Inpres ini, Presiden mengarahkan sejumlah pejabat negara, mulai dari para Menteri Kabinet Merah Putih, Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, hingga Gubernur, Bupati, dan Wali Kota untuk melaksanakan langkah-langkah efisiensi anggaran di berbagai sektor.

    Presiden Prabowo juga menginstruksikan pembatasan belanja non-prioritas. Gubernur, bupati, dan wali kota diminta untuk membatasi belanja seremonial, studi banding, dan perjalanan dinas, dengan pengurangan perjalanan dinas hingga 50%.

    Selain itu, efisiensi juga menyasar belanja honorarium serta kegiatan pendukung yang tidak memiliki output terukur juga dibatasi.

    Dalam instruksinya, Presiden mengarahkan seluruh kementerian/lembaga untuk fokus pada kinerja pelayanan publik.

    Anggaran harus difokuskan pada peningkatan pelayanan publik, tidak sekadar pemerataan antarperangkat daerah atau berdasarkan pola anggaran tahun sebelumnya.

    Menteri Keuangan Sri Mulyani diberi mandat untuk menetapkan besaran efisiensi setiap kementerian/lembaga serta menyesuaikan alokasi Transfer ke daerah, termasuk mengatur dana-dana khusus seperti Dana Otonomi Khusus dan Dana Desa.

    Pelaksanaan Inpres ini akan diawasi oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) guna memastikan tata kelola yang baik dan bertanggung jawab.

    Pewarta: Andi Firdaus
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

  • Prabowo Instruksikan Sri Mulyani Pangkas Alokasi Dana Transfer ke Daerah Rp50,59 Triliun

    Prabowo Instruksikan Sri Mulyani Pangkas Alokasi Dana Transfer ke Daerah Rp50,59 Triliun

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto memberikan instruksi khusus kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk melakukan penghematan keuangan negara.

    Orang nomor satu di Indonesia itu meminta bendahara negara tersebut agar memangkas sejumlah pengeluaran belanja di kementerian/lembaga (K/L) hingga dana transfer bagi pemerintah daerah (pemda).

    Dikutip melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD 2025, Sri Mulyani diminta untuk segera menetapkan besaran efisiensi anggaran belanja masing-masing kementerian/lembaga tahun anggaran 2025.

    Dalam beleid yang diteken Prabowo pada 22 Januari 2025 ini, Menteri Keuangan juga diminta menetapkan penyesuaian alokasi Transfer ke Daerah Tahun Anggaran 2025 dengan memangkas hingga Rp50,59 triliun.

    Secara rinci, penyesuaian itu mulai dari kurang bayar Dana Bagi Hasil sebesar Rp13,9 triliun atau Rp13.903.976.216.000.

    Lalu, Dana Alokasi Umum yang sudah ditentukan penggunaannya bidang pekerjaan umum sebesar Rp15,67 triliun atau Rp15.675.550.111.000.

    Kemudian, Dana Alokasi Khusus Fisik sebesar Rp18,3 triliun atau Rp18.306.195.715.000.

    Lalu, Dana Otonomi Khusus sebesar Rp509,4 miliar atau Rp509.455.378.000 dan Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta sebesar Rp200 miliar serta Dana Desa sebesar Rp2 triliun

    Sri Mulyani juga mendapatkan tugas agar melakukan revisi anggaran Kementerian/Lembaga dengan memblokir anggaran dan dicantumkan pada catatan halaman IVA Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA).

    “[Menteri Keuangan secara khusus harus] mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk pelaksanaan Instruksi Presiden ini,” demikian isi beleid tersebut, dikutip Kamis (23/1/2025).

  • Penipuan Dana Umrah Rp 14,2 Miliar di Yogyakarta, 291 Jemaah Jadi Korban

    Penipuan Dana Umrah Rp 14,2 Miliar di Yogyakarta, 291 Jemaah Jadi Korban

    Yogyakarta, Beritasatu.com – Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda DI Yogyakarta berhasil mengungkap kasus penipuan dan penggelapan dana umrah yang melibatkan seorang perempuan berinisial ID (46), warga Mergangsan, Yogyakarta. Total kerugian yang ditimbulkan mencapai Rp14,2 miliar.

    Direktur Reserse Kriminal Umum Polda DIY, Kombes Pol FX Endriadi, mengungkapkan kasus ini terjadi dalam dua periode berbeda.

    “Kerugian pada periode Desember hingga April 2025 mencapai Rp 12 miliar, ditambah dengan data paket perjalanan Haji Furoda pada Mei hingga Juli 2025 sebesar Rp 2,149 miliar. Total kerugian konsumen mencapai sekitar Rp 14,2 miliar,” ujar Endriadi, Kamis (23/1/2025).

    Tersangka ID, yang merupakan pemilik biro travel perjalanan umrah HMS, menggunakan modus menawarkan paket umrah VIP dengan harga murah, berkisar antara Rp 33 juta hingga Rp 48 juta. Ia menjanjikan keberangkatan jamaah pada Desember 2024. Para korban diminta melakukan pembayaran melalui transfer, namun hingga saat ini mereka belum diberangkatkan.

    “Sebanyak 291 jamaah yang dijanjikan berangkat antara Desember 2024 hingga April 2025 tidak pernah diberangkatkan, sehingga mereka melapor ke Polda DIY,” jelas Endriadi.

    Dalam penyelidikan, polisi menyita berbagai barang bukti dari tiga lokasi berbeda. Barang bukti tersebut meliputi dokumen perjanjian umrah, kwitansi pembayaran, buku risalah doa, rekening koran, serta barang operasional seperti laptop, kain ihram, koper, dan tas punggung. Selain itu, ditemukan pula brosur dan barcode QRIS yang digunakan tersangka untuk memikat korban.

    Atas perbuatannya, ID dijerat dengan Pasal 378 KUHP tentang Penipuan dan Pasal 372 KUHP tentang Penggelapan. ID terancam hukuman maksimal empat tahun penjara.

  • Reli Saham Global Terhenti, Dolar Masih Melemah

    Reli Saham Global Terhenti, Dolar Masih Melemah

    Jakarta, FORTUNE – Sejumlah Saham Global mengalami pelemahan pada Kamis (23/1) mengakhiri reli pasar yang dipicu oleh pengumuman rencana besar Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump, terkait belanja infrastruktur berbasis Artificial Intelligence (AI).

    Meskipun antusiasme awal terhadap pengumuman tersebut sempat menggerakkan pasar, namun euforia tersebut tak berlangsung lama. Namun, saham-saham di Tiongkok masih menunjukkan performa yang lebih baik berkat dukungan pemerintah setempat.

    Indikasi pembukaan pasar di Eropa dan AS juga cenderung negatif. Kontrak berjangka saham Eropa, seperti EUROSTOXX 50, turun sebesar 0,23 persen. Di Inggris, kontrak berjangka FTSE melemah 0,3 persen, sedangkan kontrak berjangka Nasdaq dan S&P 500 tercatat masing-masing turun 0,17 persen dan 0,09 persen.

    Pada Selasa (21/1), Trump mengumumkan rencana investasi senilai US$500 miliar untuk membangun infrastruktur AI sektor swasta, yang sebelumnya memicu reli pasar saham global. Pengumuman ini mendapat dukungan lebih lanjut dari laporan laba perusahaan-perusahaan yang lebih optimis. Investasi besar tersebut melibatkan kerjasama dengan perusahaan-perusahaan besar seperti Oracle, OpenAI, dan SoftBank.

    Kabar baik mengenai investasi ini sempat memunculkan kekhawatiran seiring rencana Trump menaikan tarif perdagangan, yang menyebabkan indeks STOXX 600 untuk wilayah Eropa mencatatkan rekor tertinggi pada sesi sebelumnya. Indeks S&P 500 juga mencatatkan rekor di Wall Street. 

    “Jalur dengan hambatan paling kecil terus mengarah ke sisi atas dalam ruang ekuitas, dengan para peserta dengan cekatan mengabaikan ketidakpastian terkait tarif untuk saat ini,” kata Ahli Strategi Riset Senior di Pepperstone, Michael Brown, dikutip dari Reuters.

    Namun, Brown memperingatkan bahwa minggu depan akan membawa serangkaian risiko yang lebih besar, termasuk keputusan Federal Open Market Committee (FOMC) yang pertama di tahun ini, serta laporan laba dari perusahaan-perusahaan besar yang bisa mempengaruhi pergerakan pasar. 

    “Tidak akan terlalu mengejutkan untuk melihat beberapa ekuitas long dipangkas ke dalam keuntungan besar itu,” tambahnya.

    Indeks MSCI untuk saham Asia Pasifik di luar Jepang mengikuti jejak tren negatif ini, dengan penurunan 0,15 persen setelah tujuh hari berturut-turut mengalami kenaikan. Pergerakan ini terjadi meskipun pada awal sesi pasar, saham-saham di kawasan tersebut sempat menguat berkat kebijakan baru yang diambil oleh pemerintah Tiongkok untuk mendukung pasar saham domestiknya yang sedang tertekan.

    Untuk memperkuat pasar saham, pemerintah Tiongkok mengumumkan rencana penyaluran ratusan miliar yuan investasi dari perusahaan asuransi milik negara ke saham-saham domestik. Hal ini diumumkan tepat setelah Trump mengusulkan penerapan tarif sebesar 10 persen terhadap impor dari Tiongkok, yang jelas meningkatkan ketegangan antara kedua negara. Meski terjadi lonjakan lebih dari 1 persen pada saham-saham Tiongkok, sebagian keuntungan tersebut mulai hilang seiring berjalannya sesi perdagangan.

    Indeks saham unggulan CSI300 Tiongkok naik tipis 0,19 persen, sementara Indeks Komposit Shanghai naik 0,53 persen. Namun, Indeks Hang Seng di Hong Kong turun 0,6 persen. 

    Alvin Tan, Kepala Strategi Valas Asia di RBC Capital Markets, mengungkapkan bahwa kinerja buruk saham Tiongkok mencerminkan tantangan ekonomi fundamental yang dihadapi oleh negara tersebut, ditambah dengan penurunan imbal hasil obligasi. 

    “Mereka menunjuk pada kesulitan domestik. Dan tarif AS akan memperburuk masalah terutama dengan Tiongkok yang semakin bergantung pada ekspor neto untuk mendorong pertumbuhan,” ujarnya.

    Sementara itu, Indeks Nikkei Jepang mencatatkan kenaikan 0,8 persen, didorong oleh lonjakan saham SoftBank yang naik 5 persen. SoftBank menjadi sorotan dalam beberapa hari terakhir setelah kabar bahwa perusahaan tersebut berkolaborasi dengan OpenAI untuk membangun infrastruktur AI.

    Laporan dari The Information menyebutkan bahwa SoftBank dan OpenAI berkomitmen untuk menginvestasikan dana sebesar US$19 miliar dalam proyek ini.