Xcloud.id

Perusahaan: Dana

  • Payroll Topang Kenaikan Dana Murah Bank Pelat Merah Ini di 2024 – Halaman all

    Payroll Topang Kenaikan Dana Murah Bank Pelat Merah Ini di 2024 – Halaman all

     

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Payroll berkontribusi terhadap pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK) di PT Bank Negara Indonesia (BNI) dengan kenaikan sebesar 12,9 persen year on year (YoY) menjadi Rp78,1 triliun di akhir 2024.

    Direktur Retail Banking BNI Corina Leyla Karnalies mengatakan, pertumbuhan tabungan sebesar 11,3 persen menjadi Rp 257,54 triliun (YoY) pada 2024 tidak terlepas dari meningkatnya nasabah yang menyalurkan payrollnya melalui BNI.

    ”BNI akan terus meningkatkan layanan perbankan dengan kemampuan digital yang memudahkan nasabah baik ritel maupun institusi dalam bertransaksi keuangan, termasuk kemudahan dalam melakukan pembayaran gaji dengan tepat waktu,” kata Corina dikutip Sabtu (25/1/2025).

    Ia menjelaskan, transformasi digital yang cukup masif di 2024 seperti wondr by BNI hingga Single Sign-On pada BNIdirect, mampu menyumbang perolehan DPK BNI yang mencapai Rp805,5 triliun hingga akhir 2024.

    ”Peningkatan CASA transaksional dan tabungan payroll ini menunjukkan kepercayaan masyarakat yang terus meningkat terhadap berbagai solusi keuangan yang ditawarkan oleh BNI,” ujarnya.

    Untuk menopang pertumbuhan payroll di 2025, BNI memberikan layanan yang sesuai dengan kebutuhan segmen pegawai, seperti kredit tanpa agunan, kredit perumahan,  kartu kredit, literasi investasi dan lainnya.

    “Langkah ini sekaligus memberikan pengalaman yang lebih personal bagi karyawan,” ujar Corina.

    ”BNI terus berupaya memenuhi kebutuhan finansial yang lebih beragam bagi karyawan mitra korporasi,” sambung Corina.

  • Warga RI Harus Siap-Siap Tabah, 2025 Bisa Jadi Tahun Petaka

    Warga RI Harus Siap-Siap Tabah, 2025 Bisa Jadi Tahun Petaka

    Daftar Isi

    Jakarta, CNBC Indonesia – Tahun ini kemungkinan besar akan menjadi saat yang sulit bagi warga Indonesia. Sederet benda-benda diramalkan mengalami kenaikan harga dikarenakan sejumlah pungutan pajak baru.

    Tercatat ada beberapa hal yang akan mengalami perubahan harga karena kenaikan maupun perubahan kebijakan, seperti Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% khususnya untuk barang mewah, penambahan Objek Cukai Minuman Berpemanis Dalam Kemasan (MBDK), kenaikan iuran BPJS Kesehatan, potensi kenaikan harga gas Elpiji, hingga potensi kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).

    Belum selesai di situ, ada penambahan lainnya yakni penerapan Iuran Pengelolaan Lingkungan (IPL) yang akan dikenakan PPN, penerapan tarif Kereta Rel Listrik (KRL) berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) serta opsen pajak kendaraan bermotor.

    Berikut daftar kenaikan yang akan terjadi di 2025.

    1. PPN Naik Menjadi 12%

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah resmi menerbitkan peraturan yang menjadi acuan pengenaan pajak pertambahan nilai (PPN) dengan tarif 12% bagi barang atau jasa yang tergolong mewah.

    Peraturan itu ia tetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 131 Tahun 2024. PMK 131/2024 ini ia tetapkan pada 31 Desember 2024 dan mulai berlaku pada 1 Januari 2025.

    “Bahwa guna mewujudkan aspek keadilan di masyarakat perlu diterbitkan kebijakan dalam penerapan tarif Pajak Pertambahan Nilai,” dikutip dari bagian menimbang PMK 131/2024.

    Skema pengenaan tarif PPN 12% dalam peraturan ini terbagi dua. Pertama ialah menggunakan dasar pengenaan pajak atau DPP berupa harga jual atau nilai impor, sedangkan yang kedua DPP berupa nilai lain. Skema ini dijelaskan dalam pasal 2 dan pasal 3 PMK tersebut.

    Untuk skema pertama, dikhususkan atas impor barang kena pajak dan/atau penyerahan barang kena pajak (BKP) di dalam daerah pabean oleh pengusaha yang terutang PPN. PPN yang terutang itu dihitung dengan cara mengalikan tarif 12% dengan DPP berupa harga jual atau nilai impor.

    Adapun BKP dengan DPP berupa harga jual atau nilai impor itu merupakan BKP yang tergolong mewah berupa kendaraan bermotor dan selain kendaraan bermotor yang dikenai pajak penjualan atas barang mewah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

    Sementara itu, untuk BKP yang tidak tergolong barang mewah, skema pengenaan PPN terutangnya dihitung dengan cara mengalikan tarif 12% dengan DPP berupa nilai lain. Nilai lain ini dihitung sebesar 11/12 dari nilai impor, harga jual, atau penggantian.

    Penting dicatat, dalam Pasal 5 peraturan ini disebutkan bahwa pengusaha kena pajak yang melakukan penyerahan BKP kepada pembeli dengan karakteristik konsumen akhir, akan berlaku dua ketentuan.

    Ketentuan pertama, mulai 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Januari 2025, PPN yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif 12% dengan DPP berupa nilai lain sebesar 11/12 dari harga jual.

    Ketentuan kedua, mulai 1 Februari berlaku ketentuan PPN yang terutang dihitung dengan DPP berupa harga jual atau nilai impor.

    2. Penambahan Objek Cukai, Minuman Berpemanis Dalam Kemasan (MBDK)

    Tak hanya kenaikan PPN menjadi 12%, pengenaan cukai atas barang berpotensi bertambah di 2025. Adapun cukai baru yang bakal dikenakan yakni cukai minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK).

    Dalam Buku Nota II Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025, rencananya objek MBDK akan dikenakan cukai pada 2025. Kebijakan ekstensifikasi cukai secara terbatas pada (MBDK) dikenakan untuk menjaga kesehatan masyarakat.

    Pemerintah mengusulkan target penerimaan cukai sebesar tahun depan sebesar Rp 244,2 triliun atau tumbuh 5,9%. Pemerintah juga menargetkan barang kena cukai baru yakni minuman berpemanis dalam kemasan.

    Usulan tersebut tertuang dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025 serta dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) APBN 2025.

    Dalam RUU pasal 4 ayat 6 disebutkan “Pendapatan cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dikenakan atas barang kena cukai meliputi:

    a. hasil tembakau;

    b. minuman yang mengandung etil alkohol;

    c. etil alkohol atau etanol;

    d. minuman berpemanis dalam kemasan

    Munculnya barang kena cukai baru yakni minuman berpemanis dalam kemasan ini di luar dugaan mengingat pemerintah sebelumnya lebih gencar mewacanakan akan mengenakan cukai pada plastik. Ketentuan cukai plastik bahkan sudah dimuat dalam APBN 2024.

    “Pemerintah juga berencana untuk mengenakan barang kena cukai baru berupa Minuman Berpemanis Dalam Kemasan (MBDK) di tahun 2025. Pengenaan cukai terhadap MBDK tersebut dimaksudkan untuk mengendalikan konsumsi gula dan/ atau pemanis yang berlebihan, serta untuk mendorong industri untuk mereformulasi produk MBDK yang rendah gula,” tulis RAPBN 2025.

    Cukai sebagai instrumen fiskal memiliki fungsi strategis, baik sebagai penghimpun penerimaan negara (revenue collector) maupun sebagai pengendali eksternalitas negatif.

    Oleh karena itu, dalam setiap perumusan kebijakan tarif cukai, pemerintah perlu memperhatikan aspek-aspek yang dikenal 4 Pilar Kebijakan yaitu pengendalian konsumsi (aspek kesehatan), optimalisasi penerimaan negara, keberlangsungan industri, dan peredaran rokok ilegal.

    Saat ini, pengenaan cukai baru atas terdiri tiga objek pengenaan yakni cukai hasil tembakau (rokok), etil alkohol (etanol), dan minuman yang mengandung etil alkohol.

    3. Iuran BPJS Kesehatan Berpotensi Naik

    Iuran BPJS Kesehatan dikabarkan akan naik pada 2025. Sebagaimana dikatakan Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti.

    Ali Ghufron Mukti memberikan sinyal kenaikan besaran iuran itu hanya untuk kelas I dan II.

    Kenaikan tarif iuran itu akan diterapkan menjelang pemberlakuan kelas rawat inap standar (KRIS) mulai 30 Juni 2025, yang diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 59 Tahun 2024.

    Sementara itu, dia memastikan iuran peserta kelas III tidak akan berubah karena peserta tersebut umumnya merupakan Peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI).

    Sayangnya, Ghufron belum mengungkapkan kapan tepatnya besaran iuran BPJS Kesehatan akan naik. Namun, dia memastikan kebijakan ini bakal diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres).

    Dalam kesempatan ini, Ghufron juga menegaskan tarif iuran BPJS Kesehatan tidak akan dibuat single tarif. Artinya, setiap kelas peserta bakal tetap membayar sesuai dengan porsinya.

    4. Harga BBM Berpotensi Naik

    Pemerintah berencana memangkas subsidi BBM pada tahun 2025 mendatang. Jika benar demikian, maka masyarakat harus bersiap untuk kenaikan tarif BBM di tahun depan.

    Rencana kebijakan ini terungkap dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2025. Dalam dokumen tersebut, pemerintah mendorong dilakukannya pengendalian kategori konsumen untuk BBM jenis Pertalite dan Solar.

    Peningkatan konsumsi BBM ditambah harga jual yang berada di bawah harga keekonomian mengerek beban subsidi dan kompensasi. Selain itu, penyaluran BBM Subsidi saat ini dinilai kurang tepat pasalnya lebih banyak dinikmati mayoritas rumah tangga kaya.

    Dengan pengendalian konsumen yang berkeadilan, diperkirakan dapat mengurangi volume konsumsi Solar dan Pertalite sebesar 17,8 juta KL per tahun.

    “Keseluruhan simulasi reformasi subsidi dan kompensasi energi ini diproyeksikan akan menghasilkan efisiensi anggaran sebesar Rp 67,1 triliun per tahun,” demikian dikutip dari Dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2025, Jumat (24/5/2024) lalu.

    5. Potensi Kenaikan Harga Gas LPG
    Dalam RAPBN 2025 disebutkan jika subsidi LPG Tabung 3 Kg hanya mencapai Rp 87,6 triliun atau naik tipis 2,3% dari outlook 2024 sebesar Rp 85,6 triliun. Kenaikan tipis ini mengindikasikan adanya langkah pembatasan penerima.

    Meski begitu, menurutnya perubahan skema subsidi gas melon ini diperkirakan baru akan diuji coba pada akhir 2025 mendatang. Sehingga jika benar nanti skema pemberian subsidi diganti, langkan ini baru bisa berjalan pada 2026 mendatang.

    Sebab nantinya pemberian subsidi LPG 3 kg ini akan mengacu pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) untuk memastikan betul siapa penerima yang berhak dan yang tidak. Tentunya, jika subsidi gas Elpiji 3 kg dialihkan, maka ada potensi kenaikan harga yang cukup tinggi.

    Diperkirakan nilai subsidi LPG 3 kg mengalami pembengkakan beberapa tahun ke depan. Sebab asumsi antara DPR dengan pemerintah menyetujui adanya peningkatan konsumsi LPG di Indonesia tahun ini.

    6. IPL Apartemen Akan Dikenakan PPN
    Ada kabar kalau Iuran Pemeliharaan Lingkungan (IPL) pada rumah susun dan apartemen akan dikenakan PPN. Hal ini bermula dari surat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan wilayah Jakarta Barat mengenai sosialisasi pengelola apartemen.

    Dari surat yang diterima CNBC Indonesia, terpantau ada 19 apartemen yang masuk ke dalam daftar undangan, mulai dari PSSRS Komersial Campuran Seasons City Jakarta, Apartemen Grand Tropic, Apartemen Menara Latumenten hingga Apartemen Maqna Residence.

    Dalam surat tersebut, akan dilakukan kegiatan sosialisasi PPN atas Jasa Pengelolaan/Service Charge kepada para pengelola apartemen oleh Kanwil DJP Jakarta Barat.

    “Sehubungan dengan adanya kegiatan sosialisasi PPN atas Jasa Pengelolaan/Service Charge kepada para pengelola apartemen oleh Kanwil DJP Jakarta Barat, dengan ini kami mengundang Saudara untuk menghadiri kegiatan tersebut yang akan dilaksanakan pada hari, tanggal Kamis, 26 September 2024 waktu 09.00 s.d. selesai,” tulis undangan yang ditandatangani secara elektronik oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Barat Farid Bachtiar dikutip Sabtu (25/1/2025).

    Mengenai surat tersebut, Kalangan penghuni rumah susun dan apartemen keberatan. Ketua Umum Persatuan Perhimpunan Penghuni Rumah Susun Indonesia (P3RSI) Adjit Lauhatta menilai kebijakan itu tidak tepat karena banyak penghuninya merupakan kalangan menengah yang saat ini daya belinya tengah terganggu.

    Polemik pengenaan PPN untuk IPL menemui titik terang setelah Dewan Pengurus Pusat (DPP) Persatuan Perhimpunan Penghuni Rumah Susun Indonesia (P3RSI) bertemu dengan pejabat Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak yakni Muh. Tunjung Nugroho, Kepala Subdirektorat Peraturan Pajak Pertambahan Nilai Perdagangan, Jasa, dan Pajak Tidak Langsung Lainnya di Kantor Ditjen Pajak, Jl. Gatot Subroto, Jakarta.

    Kedua pihak membahas status dan aliran dana IPL warga rumah susun/apartemen sampai akhirnya dibelanjakan.

    Ketua P3RSI Adjit Lauhatta menyampaikan besaran IPL (per meter per segi) ditentukan dalam Rapat Umum Anggota (RUA) PPPSRS. Berapa dana urunan (IPL) itu disesuaikan dengan rencana anggaran program kerja tahunan. Setelah itu baru berapa besaran IPL itu diputuskan. Jadi, sejak awal PPPSRS memang tidak cari untung dari IPL.

    Dana IPL itu lalu ditampung dalam rekening Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (PPPSRS), yang selanjutnya akan dipergunakan untuk pembiayaan pengelolaan dan perawatan gedung.

    Dengan demikian, dalam kegiatan penampungan dana IPL dari warga ke PPPSRS itu tidak ada pelayanan jasa di situ. Karena itu, IPL tidak tidak memenuhi unsur pertambahan nilai.

    Pembentukan PPPSRS merupakan amanah UU No 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun untuk mengurusi pengelolaan Benda Bersama, Tanah Bersama, dan bagian bersama. Dan untuk mengelolanya, PPPSRS dapat membentuk atau menunjuk Badan Pengelola profesional.

    “Untuk mengelola dan merawat gedung serta berbagai fasilitasnya, tentunya dibutuhkan biaya besar. Sesuai amanat undang-undang biaya pengelolaan tersebut akan ditanggung renteng oleh pemilik dan penghuni rumah susun secara proporsional, dalam bentuk IPL yang merupakan dana urunan warga dan ditampung di rekening PPPSRS, seperti layaknya RT/RW,” kata Adjit.

    Sementara itu, Ketua PPPSRS Kalibata City, menampung aspirasi warga rumah susun. Sebagai catatan, Kalibata City yang jumlah unitnya sekitar 13 ribu itu merupakan rumah susun subsidi.

    “Selain pemilik, banyak juga penyewa yang tinggal di apartemen Kalibata City dengan alasan agar lebih hemat, karena kantornya di tengah kota Jakarta. Daripada mereka cicil rumah di Bogor atau Tangerang, dimana biaya transportasinya lebih mahal. Hingga kasihan kalau mereka ada tambah pajak (PPN) dari IPL,” kata Musdalifah.

    7. Rencana Tarif KRL Berbasis NIK

    Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan (Kemenhub) akhirnya mengumumkan soal pemberian subsidi KRL Jabodetabek menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK). Apakah skema ini akan jadi diberlakukan pada 2025 mendatang?

    Dirjen Perkeretaapian Kemenhub Risal Wasal mengungkapkan bahwa skema ini masih sebatas rencana dan belum akan diberlakukan pada 2025.

    “Belum ada program untuk itu,” tegas Risal kepada CNBC Indonesia.

    Risal pun menegaskan pemberiian subsidi KRL Jabodetabek sama seperti yang dilakukan pada saat ini.

    “Iya (sama),” imbuhnya.

    Dalam Dokumen Buku Nota Keuangan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 disebutkan subsidi PSO dalam RAPBN tahun anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp7.960,1 miliar (Rp7,9 triliun). Lebih rinci lagi, anggaran belanja Subsidi PSO tahun anggaran 2025 yang dialokasikan kepada PT Kereta Api Indonesia (Persero) sebesar Rp4.797,1 miliar (Rp4,79 triliun) untuk mendukung perbaikan kualitas dan inovasi pelayanan kelas ekonomi bagi angkutan kereta api antara lain KA ekonomi jarak jauh, KA ekonomi jarak sedang, KA ekonomi jarak dekat, KA ekonomi Lebaran, KRD ekonomi, KRL Jabodetabek, KRL Yogyakarta, dan LRT Jabodebek.

    Menariknya ada poin dimana penerapan tiket elektronik berbasis NIK kepada pengguna transportasi KRL Jabodetabek. Dengan perubahan skema subsidi berbasis NIK, artinya tidak semua masyarakat bisa menerima layanan KRL dengan harga yang murah seperti sekarang.

    “Penerapan tiket elektronik berbasis NIK kepada pengguna transportasi KRL Jabodetabek,” sebut dokumen tersebut.

    Sebagai catatan tarif KRL Jabodetabek belum naik sejak 2016. Adapun skema tarifnya yaitu sebesar Rp 3.000 untuk 25 kilometer (km) pertama dan ditambah 1.000 untuk setiap 10 kilometer.

    8. Opsen Pajak Kendaraan
    Opsen Pajak mulai berlaku pada 5 Januari 2025. Sebagaimana diketahui, pungutan opsen merupakan amanat Undang-Undang (UU) No. 1/2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD). Aturan tersebut berlaku tiga tahun setelah disahkan pada 5 Januari 2022 lalu.

    Dalam ketentuan umum UU No 1 tahun 2022 dijelaskan, Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

    Sementara, Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen BBNKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

    Tarif Opsen PKB dan BBNKB pada Pasal 83 UU 1 tahun 2022 ditetapkan sebesar 66% dari pengenaan pajak kendaraan bermotor. Opsen pajak PKB dan BBNKB ditetapkan sebesar 66% yang dihitung dari besaran pajak terutang.

    Dengan demikian, akan ada tujuh komponen pajak yang harus dibayar oleh pengguna kendaraan bermotor baru, yakni BBN KB, opsen BBN KB, PKB, opsen PKB, SWDKLLJ, Biaya Administrasi STNK, dan biaya admin TNKB.

    (fsd/fsd)

  • WNI yang Rumahnya Terbakar Menerima Pertolongan Komunitas Australia

    WNI yang Rumahnya Terbakar Menerima Pertolongan Komunitas Australia

    Komunitas Australia menggalang dana bagi warga Indonesia yang rumahnya terbakar akhir Desember tahun lalu.

    Rumah tersebut adalah milik Yulitta Owen, akrab disapa Yuli, yang tinggal bersama suami dan keempat anaknya di sebelah utara pusat kota Melbourne.

    Yuli yang merupakan perawat di bangsal penanganan kanker Royal Melbourne Hospital sedang bekerja ketika ia mendapat telepon dari suaminya.

    Ketika menerima panggilan tersebut, ia merasakan ada kejanggalan.

    “Saya bilang ini suami saya telepon terus, ini pasti ada emergency,” kata Yuli kepada Billy Adison dari ABC Indonesia.

    “Saya angkat dan dia bilang kalau rumah kami terbakar.”

    Yuli mengatakan ia dan keluarganya sudah menempati rumah tersebut sejak 21 tahun yang lalu.

    Meski masih menunggu hasil penyelidikan resmi, polisi menduga kebakaran tersebut disebabkan oleh ledakan baterai panel surya di atap mereka.

    Pada saat kejadian, suhu udara di Melbourne mencapai 42 derajat Celsius.

    Namun, masa berlaku asuransi rumah Yuli sudah habis saat kebakaran tersebut terjadi. Ia pun mengaku terlambat membayarnya.

    Kondisi atap area dapur rumah Yuli.

    Kondisi atap rumah Yuli yang terbakar dari dalam rumah.

    Kondisi atap rumah Yuli yang terbakar dari luar.

    Meski sudah mengajukan klaim, pihak asuransi tidak bisa menutupi biaya renovasi rumahnya yang dibeli pada tahun 1970 itu.

    “Mereka jawabannya, diplomasinya, karena sudah memberikan notifikasi waktu itu, makanya kita juga terima, mungkin kita yang salah juga,” ujar Yuli.

    “Kalau asuransi dibayarkan … kita hanya mungkin pindah tempat, semua diperbaiki asuransi, sewa rumah dibayarin asuransi, kita mungkin hanya sedih saja karena rumah terbakar.”

    “Tapi kalau sekarang, sudah rumah terbakar, kita harus bayar sendiri perbaikan.”

    Penggalangan dana komunitas Australia

    Dua hari setelah rumahnya terbakar, rekan kerja Yuli di Royal Melbourne Hospital berkumpul untuk menggalang dana.

    Grace O’Toole, salah satu inisiator penggalangan dana dan teman kerja Yuli, mengatakan banyak pihak yang prihatin dan berupaya ingin terus mendukungnya.

    “Yuli sudah seperti ibu bagi kami semua,” kata Grace.

    “Jadi ketika kami mendengar apa yang terjadi, tanpa berpikir dua kali, kami langsung menolongnya.”

    Hingga saat ini, situs GoFundMe mencatat lebih lebih dari $27,000 (Rp275 juta) dana sudah terkumpul.

    Grace mengatakan dana tersebut akan digunakan untuk merenovasi rumah Yuli dan membayar biaya sewa rumah kontraknya yang akan ditempati hingga enam bulan ke depan.

    Bagi Yuli, eratnya hubungan dan keinginan untuk membantu, baik dari para tetangga yang berlatar belakang beragam maupun dari komunitas Indonesia di Melbourne “menyelamatkan hidupnya.”

    “Tetangga, teman, relasi, semua membantu, jadi guyub, jadi mengingatkan saya di Indonesia,” kata Yuli.

    “Padahal mereka komunitas di Australia ini multicultural background [latar belakangnya beragam].”

    Yuli juga mengatakan teman-teman Indonesia nya tidak berhenti menanyakan kondisinya dan menawarkan bantuan.

    “Mereka selalu membombardir dengan ‘apa yang bisa dibantu, Mbak Yuli?’” katanya.

    Sebulan sejak kebakaran tersebut, Yuli merasa bersyukur karena insiden tersebut tidak menelan korban jiwa.

    Apalagi bila menimbang kerusakan yang lebih parah yang dialami warga di negara bagian Victoria lebih luas maupun di negara bagian yang lain sesaat Australia menghadapi peringatan bahaya kebakaran hutan.

  • Ganti Nomor HP Bisa Bikin Utang Pinjol Hangus?

    Ganti Nomor HP Bisa Bikin Utang Pinjol Hangus?

    Jakarta –

    Mengganti nomor handphone sering kali dianggap sebagai salah satu cara paling ampuh untuk menghindari pelacakan dari aplikasi pinjaman online (pinjol) atau yang kini sudah berganti nama menjadi pinjaman daring (pindar).

    Sebab dengan berganti nomor, petugas penagih utang alias debt collector akan kesulitan untuk menghubungi nasabah atau debitur yang berutang. Namun apakah dengan cara ini kemudian utang pinjol akan secara otomatis ikut terhapus?

    Dalam catatan detikcom, menurut sudut hukum perdata pinjol ilegal sendiri bukanlah hal yang sah. Karena tidak memenuhi syarat maupun syarat subjektif dan objektif seperti diatur dalam hukum perdata.

    Karena hal ini pinjaman yang diterima sedari awal tidak sah di mata hukum dan boleh saja untuk tidak dibayarkan. Sehingga yang bersangkutan tidak diwajibkan untuk membayar dan bisa dengan mudah menghindari penagihan dengan berganti nomor handphone.

    Meski begitu perlu diingat bila hal ini tidak berlaku untuk utang pinjol legal atau kini berganti nama jadi pindar (pinjaman daring) yang tercatat di OJK. Sebab setiap pinjaman ini telah memenuhi persyaratan hukum yang berlaku sehingga pinjaman yang diberikan sah di mata hukum.

    Selain itu setiap pinjaman yang disalurkan juga mengikuti seluruh peraturan yang sudah ditetapkan OJK ataupun AFPI (Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia), dari suku bunga hariannya sampai praktik penagihan utang kepada nasabah.

    Dalam situs resmi AFPI dijelaskan, syarat untuk mendapatkan pinjaman dana di fintech pendanaan bersama atau P2P lending harus melengkapi dan mengunggah berkas seperti KK, NPWP, KTP, slip gaji dan akun internet banking. Syarat ini bertujuan agar fintech bisa mengetahui data peminjam dana dan mengecek skor kredit.

    Ketika dalam rentang waktu pinjaman dana mengalami gagal bayar, Anda akan menerima konsekuensi yaitu data pribadi akan dilaporkan ke OJK dan selanjutnya data Anda akan masuk daftar hitam Sistem layanan Informasi Keuangan (SLIK) OJK.

    Sehingga mengganti nomor hp tidak serta merta membuat utang yang dimiliki hilang begitu saja. Sebab utang yang dimiliki tercatat berdasarkan nomor identitas diri KTP dan KK, buka nomor kontak seperti nomor telpon.

    Selain itu, jika tidak segera dibayarkan utang ini malah akan semakin besar. Sebab setiap pinjaman yang diberikan akan dikenakan bunga yang akan meningkatkan jumlah pinjaman pokok. Belum lagi, jika terlambat membayar terdapat tambahan denda.

    Beban ini akan terus menumpuk secara akumulatif dan membuat jumlah utang yang harus dibayarkan semakin besar. Kemudian karena data diri sudah tersimpan di SLIK OJK, yang bersangkutan tidak akan bisa mengajukan pinjaman ke lembaga keuangan formal baik perbankan ataupun pindar legal sampai semua utang-utangnya dilunasi.

    “Sebagai contoh, Anda meminjam dana sebesar 4 juta, maka ketika Anda menunggak dalam kurun waktu tertentu, Anda harus membayar maksimal 8 juta (sesuai aturan OJK maksmimal 100% tidak lebih) dari total pokok pinjaman,” tulis AFPI.

    Dalam kondisi terburuk, pihak pinjol legal atau pindar juga berhak menunjuk kuasa hukum untuk mengajukan upaya hukum kepada debitur yang masih berutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

    Dengan demikian dapat disimpulkan mengganti nomor handphone memang data membantu debitur atau nasabah terhindar dari panggilan petugas penagih utang. Namun bukan berarti utang tersebut secara otomatis hangus atau dianggap lunas, melainkan tetap wajib dibayar.

    (fdl/fdl)

  • Gaza Harus Bangun Ulang 60 Tahun Pembangunan yang Hilang

    Gaza Harus Bangun Ulang 60 Tahun Pembangunan yang Hilang

    Jakarta –

    Penduduk Palestina di Jalur Gaza menghadapi tantangan besar untuk memulihkan “lebih dari 60 tahun pembangunan yang telah hilang,” selama perang 15 bulan antara Israel dan Hamas, menurut Direktur UNDP Achim Steiner.

    Sejak dimulainya gencatan senjata pada hari Minggu (19/1) kemarin, perhatian kini beralih untuk membantu warga Palestina membangun kembali Gaza dari reruntuhan.

    Perserikatan Bangsa-bangsa memperkirakan, saat ini sekitar 42 juta ton puing berserakan di penjuru Gaza, dan lebih dari dua pertiga infrastruktur hancur dalam serangan udara dan serangan darat Israel.

    Perang tersebut juga menyebabkan kematian 46.000 orang di Gaza, menurut Kementerian Kesehatan yang dikelola Hamas. Jumlah tersebut diperkirakan akan meningkat karena masih banyak jenazah yang belum teridentifikasi.

    PBB juga mengatakan proses membangun kembali di Jalur Gaza kemungkinan akan memakan waktu puluhan tahun, dengan biaya mencapai USD80 miliar atau sekitar Rp1.200 triliun.

    ‘Lingkungan yang sangat beracun’

    Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa, UNDP, yang dikepalai Steiner merupakan salah satu badan PBB yang menyalurkan bantuan untuk Palestina, dengan fokus pada infrastruktur di wilayah tersebut.

    “Kami memperkirakan, pembangunan selama lebih dari 60 tahun telah musnah. Sebanyak 67% infrastruktur rusak atau hancur,” katanya kepada DW dalam sebuah wawancara di Forum Ekonomi Dunia di Davos, Swiss.

    ‘Tidak hanya infrastruktur fisik’

    Selain menyalurkan bahan makanan pokok dan suplai medis ke Gaza secepat mungkin, Steiner mendesak agar infrastruktur vital segera dibangun ulang, seperti instalasi pemurnian air bertenaga surya. Setelah itu, tugas membersihkan puing dan membangun kembali sekolah atau rumah sakit sudah harus dimulai.

    Selain bantuan fisik, UNDP melaporkan warga Gaza juga membutuhkan bantuan menemukan kerabat yang hilang, atau dukungan konsultasi psikologis.

    “Jika Anda melihat trauma yang dialami orang-orang, bukan hanya infrastruktur fisik yang mengalami kerusakan besar. Orang-orang telah kehilangan puluhan ribu kerabat,” katanya.

    “Seperti yang kita tahu dari masa lalu, ada tingkat trauma yang jelas akan memengaruhi kesehatan mental warga selama bertahun-tahun yang akan datang.

    “Banyak anak mungkin menjadi yatim piatu saat ini. Mereka dirawat oleh keluarga lain di tenda mereka.”

    ‘Perjuangan berat’ memulihkan Gaza

    Agar rekonstruksi dapat dimulai, gencatan senjata antara Israel dan Hamas harus dipertahankan. “Masih ada banyak kegugupan,” kata Steiner. “Apakah gencatan senjata akan dipertahankan, apakah fase ke2 dan ke3 benar-benar akan berjalan?”

    Tahap kedua gencatan senjata mencakup penghentian pertempuran secara permanen, pemulangan sandera yang tersisa, dan penarikan pasukan Israel dari Gaza. Tahap ketiga menyangkut pembangunan kembali Gaza.

    Jika gencatan senjata berhasil ditegakkan, Steiner mengatakan dunia internasional telah menyiapkan dana untuk membiayai bantuan kemanusiaan secara dini.

    Namun, upaya untuk membangun kembali Gaza akan membutuhkan komitmen jangka panjang dari negara-negara anggota PBB dan sektor swasta, imbuhnya.

    ” Untuk pekerjaan pemulihan di awal saja, diperlukan dana miliaran dolar. Dalam jangka panjang, biaya rekonstruksi akan mencapai puluhan miliar,” kata Steiner.

    “Masyarakat internasional akan diminta untuk melangkah maju. Sektor swasta juga dapat berinvestasi… dalam upaya pemulihan dan rekonstruksi. Akan menjadi perjuangan yang sangat berat untuk memobilisasi dana dan sumber daya bagi upaya pemulihan dan rekonstruksi awal selama beberapa tahun ke depan.”

    Israel harus tunjukkan ‘itikad baik’

    Steiner melihat peran penting Amerika Serikat dan Eropa dalam membiayai dan mendukung pembangunan kembali Gaza, dengan alasan bahwa kedua pihak memiliki kepentingan politik dalam perdamaian di Gaza.

    Dia juga mengharapkan dukungan signifikan dari negara-negara di Timur Tengah, meskipun Lebanon dan Suriah saat ini tengah menghadapi upaya rekonstruksinya sendiri.

    Steiner juga melihat pentingnya Israel untuk menjaga dialog. “Saya pikir Israel, seperti dalam konflik apa pun, harus menjadi mitra negosiasi dengan itikad baik,” katanya.

    Perang antara Israel dan Hamas dimulai setelah kelompok militan itu melancarkan serangan teror ke Israel pada 7 Oktober 2023.

    Serangan itu menyebabkan lebih dari 1.200 kematian dan penyanderaan hampir 250 orang. Sembilan puluh satu dari sandera hingga kini masih belum diketahui keberadaannya.

    Wawancara oleh Pemimpin Redaksi DW Manuela Kasper-Claridge.

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Panduan Bayar Tagihan Kredivo Pakai DANA – Halaman all

    Panduan Bayar Tagihan Kredivo Pakai DANA – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Apakah Anda sedang mencari cara termudah untuk membayar tagihan Kredivo tanpa harus keluar rumah?

    Jika iya, Anda bisa memanfaatkan aplikasi dompet digital DANA! Dengan saldo DANA yang cukup, Anda bisa membayar cicilan Kredivo kapan saja, tanpa repot ke minimarket atau antre di ATM. Tapi, bagaimana sebenarnya cara melakukannya? Yuk, simak penjelasan lengkap berikut ini!

    Kenapa Pilih Bayar Kredivo Lewat DANA?

    Membayar tagihan Kredivo menggunakan DANA punya banyak kelebihan. Selain prosesnya yang cepat dan fleksibel, DANA juga menggratiskan biaya admin. Anda bisa melunasi cicilan tanpa biaya tambahan. Tentu akan jadi keuntungan tersendiri jika menggunakan DANA. 

    Keunggulan lainnya adalah keamanan transaksi. DANA dilengkapi dengan sistem verifikasi OTP (One-Time Password) dan PIN yang menjaga datamu tetap aman. Jadi, Anda tidak perlu khawatir soal keamanan saat melakukan pembayaran.

    Oh ya, metode ini juga sangat cocok untuk Anda yang belum punya rekening bank. Dengan DANA, pembayaran tetap bisa dilakukan hanya dengan beberapa langkah sederhana.

    Sekilas Tentang Kredivo dan DANA

    Kredivo adalah salah satu layanan pay later terkemuka yang memberikan limit pinjaman hingga Rp50 juta untuk pengguna Premium. Dengan bunga rendah mulai dari 1,99 persen per bulan, Kredivo juga menawarkan cicilan 0% hingga 3 bulan. Layanan ini sudah bekerja sama dengan lebih dari 1.000 merchant, baik online maupun offline.

    DANA, di sisi lain, adalah aplikasi e-wallet yang multifungsi. Mulai dari transfer uang, pembayaran QRIS, hingga top-up saldo, semuanya bisa dilakukan lewat aplikasi ini. Bahkan, Anda bisa menghubungkan akun DANA dengan kartu debit atau kredit untuk mempermudah transaksi, termasuk membayar cicilan Kredivo.

    Langkah Cara Bayar Kredivo Lewat DANA

    Untuk Anda yang ingin mencoba metode ini, berikut panduan lengkap cara bayar Kredivo lewat DANA:

    1. Buka Aplikasi Kredivo

    Pastikan Anda sudah login ke aplikasi Kredivo.
    Pilih menu Transaksi di bagian bawah layar untuk melihat daftar tagihan.

    2. Pilih Tagihan yang Akan Dibayar

    Pilih tagihan yang ingin dilunasi. Anda bisa memilih tagihan tertua terlebih dahulu.

    3. Salin Nomor Virtual Account (VA)

    Setelah memilih tagihan, tekan Bayar dan pilih metode pembayaran via bank.
    Salin nomor Virtual Account yang muncul.

    4. Buka Aplikasi DANA

    Login ke aplikasi DANA dan pilih menu Kirim.
    Pilih opsi Kirim Antar Bank.

    5. Masukkan Data Transfer

    Pilih nama bank dan masukkan nomor Virtual Account Kredivo yang telah disalin.
    Pastikan data sudah sesuai untuk menghindari kesalahan.

    6. Masukkan Nominal Pembayaran

    Ketik jumlah tagihan sesuai yang tertera di aplikasi Kredivo.

    7. Konfirmasi dan Masukkan PIN DANA

    Periksa kembali data pembayaran. Jika sudah benar, tekan Konfirmasi dan masukkan PIN DANA Anda.

    8. Cek Status Pembayaran di Kredivo

    Setelah transaksi selesai, buka aplikasi Kredivo dan refresh halaman untuk memastikan status pembayaran berubah menjadi Berhasil.

    Bayar Cicilan Lewat DANA

    Membayar cicilan Kredivo lewat DANA bukan hanya soal kemudahan, tapi juga fleksibilitas. Anda bisa melakukannya kapan saja dan di mana saja. Tak perlu antre atau repot keluar rumah. Bahkan, dengan adanya fitur penghubungan ke kartu debit/kredit, Anda punya lebih banyak opsi untuk mengatur pembayaran sesuai kebutuhan.

    Selain itu, solusi ini sangat membantu bagi mereka yang belum memiliki rekening bank. Misalnya, Anda juga bisa membantu membayarkan tagihan keluarga atau teman hanya dengan menggunakan akun DANA.

    Membayar tagihan Kredivo lewat DANA adalah solusi pembayaran yang praktis, aman, dan fleksibel. Dengan hanya beberapa langkah sederhana, Anda bisa melunasi cicilan tanpa biaya tambahan dan tanpa keluar rumah. Pastikan saldo DANA mencukupi dan jangan lupa memanfaatkan promo yang tersedia agar pembayaran lebih hemat.

  • Bagaimana Bisa BI Raih Skor Integritas Tertinggi Padahal Terbelit Kasus Dana CSR? Ini Penjelasan KPK – Halaman all

    Bagaimana Bisa BI Raih Skor Integritas Tertinggi Padahal Terbelit Kasus Dana CSR? Ini Penjelasan KPK – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah merilis survei penilaian integritas (SPI) 2024 di mana Bank Indonesia (BI) mendapatkan skor tertinggi. BI mendapat skor 86,7, tertinggi dalam kategori non-kementerian tipe besar.

    Bagaimana bisa BI mendapatkan skor tertinggi padahal bank sentral Republik Indonesia itu sedang terbelit dalam kasus dugaan korupsi dalam pemberian dana Corporate Social Responsibility (CSR)?

    Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan, memberikan penjelasannya.

    Dijelaskan Pahala, mekanisme penilaian survei integritas adalah berdasarkan survei.

    Pihak yang disurvei harus menjawab “iya” jika merasakan adanya korupsi agar fenomenanya bisa tertuang dalam survei.

    “Tapi, kalau ditanya kita nangkap enggak itu fenomena dalam survei kita, kita tangkap dalam bentuk apakah ada perdagangan pengaruh atau intervensi,” kata Pahala dikutip Sabtu (25/1/2025).

    “Harusnya orang internal bilang ada (kasus), baru kita kelihatan untuk dimensi ini dia sebenarnya merah (kategori rentan),” sambungnya.

    Pahala mengatakan, hasil penilaian integritas yang berdasarkan survei itu memang bisa saja berbeda dengan data di KPK.

    Jika pihak yang disurvei menyebut tidak ada korupsi, maka KPK tidak bisa menuangkan fenomenanya dalam survei.

    “Tapi, kenyataannya internal bilang enggak ada, jadi kita sulit juga bilang, kayak apa, hubungan BI yang kasusnya lagi diproses diduga ada perdagangan pengaruh. Tapi, kalau selama responden tidak sebut itu, kita tidak bisa,” katanya.

    Pahala menggarisbawahi, skor integritas tidak pasti menunjukkan lembaga tersebut bebas dari korupsi.

    Kendati nilai integritasnya bagus, ujar Pahala, masih juga bisa terdapat korupsi.

    “Akibatnya nilainya setinggi-tinggi apa pun, lantas ditanya, ‘lah, itu masih ada kasusnya’, nah itu kira-kira gitu, ya,” ujar dia.

    KPK Umumkan Skor Integritas Lembaga Non Kementerian, Tertinggi Bank Indonesia, KPI Terendah

    Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merilis capaian hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) Tahun 2024, Rabu (22/1/2025).

    Pelaksanaan survei pada 94 kementerian/lembaga, 37 pemerintah provinsi, 508 pemerintah kabupaten/kota, dan dua badan usaha milik negara (BUMN) tersebut menghasilkan skor 71,53.

    Angka ini termasuk kategori kuning atau waspada.

    Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan mengatakan responden dalam survei ini yaitu pihak internal kementerian, lembaga, ataupun pemda mengaku pernah melihat suap atau gratifikasi di lingkungannya.

    “Orang internal, begitu ditanya, lebih banyak yang menyatakan saya pernah lihat lho suap atau gratifikasi,” jelasnya.

    Pahala mengatakan aspek pengadaan barang dan jasa masih menjadi lahan basah untuk tindakan suap dan gratifikasi.

    “Pengadaan barang dan jasa seperti biasa masih mendominasi seluruh suap dan gratifikasi, bahkan sekarang sudah ada di 97 persen kementerian atau lembaga dan 99 persen pemda,” jelasnya.

    Kendati demikian, Pahala menuturkan adanya peningkatan terkait skor integritas dibanding tahun sebelumnya.

    “Ada peningkatan skor SPI. Jadi, kalau sebelumnya kita ada di bawah 70 nasional, sekarang lewat,” katanya.

    Dalam pemaparannya, Pahala memperlihatkan kementerian hingga pemda terkait integritas dengan membaginya menjadi tiga tipe menurut anggaran dan jumlah pegawai, yaitu tipe besar, sedang, dan kecil.

    Sementara, untuk tiap kategori integritas, dibagi menjadi tiga berdasarkan warna yaitu merah (rentan), kuning (waspada), dan hijau (terjaga).

    Berikut untuk kategori non kementerian:

    Lembaga tipe besar (anggaran lebih dari Rp 6,3 triliun dengan pegawai lebih dari 6.972 ribu) skor SPI: 78,4.

    Tertinggi: Bank Indonesia (86,7)
    Terendah: Polri (70,9).

    Lembaga tipe sedang (anggaran Rp 1,6-6 triliun dengan pegawai 1.749-6.972 orang) skor SPI: 80,9.

    Tertinggi: BPS (84,3)
    Terendah: Basarnas (74,2)

    Lembaga tipe kecil (anggaran kurang dari Rp 1,6 triliun dengan pegawai kurang dari 1.749 orang) skor SPI: 79,6.

    Tertinggi: Dewan Pertahanan Nasional (Wantannas) (85,8)
    Terendah: Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) (68,2)

    Hasil SPI dirumuskan dalam bentuk Indeks Integritas Nasional, yang memberikan gambaran umum tingkat integritas di seluruh Indonesia.

    Indeks Integritas Nasional tahun ini naik 0,56 poin dari tahun sebelumnya.

    Meski demikian, capaian angka itu masih belum mampu mendongkrak integritas nasional dari kategori rentan.

    Ketua KPK, Setyo Budiyanto, dalam sambutannya menyampaikan, peningkatan indeks integritas membutuhkan komitmen pimpinan organisasi untuk memimpin perbaikan nyata, menjadi teladan perubahan, dan mendukung konsistensi pencapaian tujuan organisasi.

    Menurutnya, integritas harus dibiasakan hadir secara sistematis dalam keseharian, sehingga berkembang menjadi sebuah kesadaran.

    “Kesadaran berintegritas atau kehidupan berintegritas adalah wujud algoritma integritas seperti halnya algoritma yang membaca pola aktivitas atau kebiasaan kita saat menggunakan gadget. Jika kita selalu membahas tentang integritas setiap saat, maka saya yakin apa yang kita lakukan sehari-hari akan diisi oleh hal-hal baik dan lingkungan yang berintegritas,” kata Setyo.

    Setyo berharap setelah dirilisnya SPI 2024, kementerian/lembaga dan pemerintah daerah (K/L/PD) melakukan upaya perbaikan berdasarkan hasil SPI, dengan analisis mandiri lewat Panduan Interpretasi Hasil SPI. Ia juga mendorong pemimpin K/L/PD terus melakukan pengendalian di jajarannya, untuk mencapai hasil yang lebih baik di Tahun 2025.

    “Silakan dievaluasi hasil SPI bagian masing-masing, karena saya yakin proses SPI ini sudah dilakukan secara profesional. Kami membuka seluas-luasnya untuk melakukan koordinasi. Kami akan memberikan arah jalan sebaik mungkin, dengan harapan bahwa kondisi yang rentan bisa menjadi waspada, dan yang waspada dapat menjadi terjaga,” kata Setyo.

  • Ketua MPR Optimistis Target Presiden Prabowo Berkantor 2028 Tercapai

    Ketua MPR Optimistis Target Presiden Prabowo Berkantor 2028 Tercapai

    Jakarta, Beritasatu.com – Ketua MPR Ahmad Muzani menyatakan keyakinannya target Presiden Prabowo Subianto untuk mulai berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, pada 2028 akan tercapai. Optimisme ini disampaikan Muzani setelah mengunjungi langsung lokasi pembangunan IKN pada Jumat (24/1/2025).

    “Kami sungguh terkesan dengan progres pembangunan IKN yang saat ini sudah terlihat sebagai ibu kota yang akan menjadi simbol negara. Target presiden berkantor pada 2028 di IKN, Insyaallah, tercapai,” ujar Muzani di Kalimantan Timur.

    Menurut Muzani, Presiden Prabowo telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 48,8 triliun untuk mendukung pembangunan IKN. Dana ini diharapkan cukup untuk memastikan IKN siap menjadi pusat pemerintahan pada 2028.

    “Progres pembangunan yang dilakukan oleh Otorita IKN sangat luar biasa. Pak Basuki (Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono) bekerja tanpa kenal lelah pagi, siang, sore, dan malam untuk memastikan target ini tercapai,” tambahnya.

    Muzani juga menyampaikan apresiasi khusus kepada kepala Otorita IKN atas dedikasi dan kerja kerasnya. Ia menyebut pembangunan IKN adalah pengalaman pertama bagi Indonesia dalam membangun sebuah ibu kota dari nol.

    “Hampir tidak ada kota yang dibangun dari nol. Ini pengalaman berharga bagi republik kita,” ungkap Muzani.

    Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono menyampaikan progres pembangunan berjalan sesuai rencana. Ia optimistis target presiden untuk berkantor di IKN pada 2028 akan terpenuhi.

    “Kami langsung memaksimalkan progres pembangunan setelah mendapat arahan dari presiden. Saat ini, kantor-kantor kementerian dan hunian ASN sudah mulai siap,” jelas Basuki.

    Basuki mengungkapkan infrastruktur untuk kantor Kementerian Koordinator (Kemenko) sudah hampir selesai. Dari 16 menara yang direncanakan, 14 di antaranya telah dipersiapkan untuk kantor menko, sedangkan hunian ASN sudah tersedia lengkap dengan furnitur.

    “Fisik kantor menko sudah siap, begitu juga dengan hunian ASN. Tinggal menunggu pengisian,” pungkasnya terkait progres pembangunan IKN.

  • 30 Ribu Warga RI Tertipu dalam 2 Bulan, Duit Rp 476 M Lenyap!

    30 Ribu Warga RI Tertipu dalam 2 Bulan, Duit Rp 476 M Lenyap!

    Jakarta –

    Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerima 30.124 laporan yang masuk ke Pusat Penanganan Penipuan Transaksi Keuangan atau Indonesia Anti- Scam Centre (IASC). Laporan itu terhitung selama dua bulan, dari awal beroperasi 22 November 2024 sampai 22 Januari 2025.

    Berdasarkan keterangan resmi Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI), total kerugian yang dilaporkan masyarakat akibat penipuan itu mencapai Rp 476,6 miliar. Penipuan melibatkan jumlah rekening sebanyak 49.095.

    “Sejak awal beroperasi s.d. 22 Januari 2025, IASC telah menerima 30.124 laporan di mana jumlah rekening terkait penipuan yang dilaporkan sebanyak 49.095. Adapun jumlah total kerugian dana yang dilaporkan korban sebesar Rp 476,6 miliar,” tulis laporan tersebut, Jumat (24/1/2025).

    Dari jumlah rekening yang dilaporkan, sejumlah 14.099 di antaranya telah dilakukan pemblokiran (28,72%). Sementara itu, jumlah dana korban yang telah diblokir sebesar Rp 96 miliar (20,14%).

    IASC merupakan inisiatif OJK bersama otoritas/kementerian/lembaga yang tergabung dalam Satgas PASTI dan didukung oleh asosiasi industri terkait seperti perbankan dan pelaku sistem pembayaran untuk membangun forum koordinasi penanganan penipuan (scam) di sektor keuangan agar dapat ditangani secara cepat dan berefek-jera.

    Pembentukan IASC bertujuan untuk mempercepat koordinasi antar-pelaku jasa keuangan dalam penanganan laporan penipuan dengan melakukan penundaan transaksi segera dan pemblokiran rekening terkait penipuan, melakukan identifikasi para pihak yang terkait penipuan, mengupayakan pengembalian dana korban yang masih diselamatkan dan melakukan upaya penindakan hukum.

    Satgas PASTI mengimbau kepada masyarakat yang menjadi korban penipuan untuk dapat segera menyampaikan laporan melalui website IASC dengan alamat http://iasc.ojk.go.id dengan melampirkan data dan dokumen bukti terkait.

    Masyarakat yang menemukan informasi atau tawaran investasi dan pinjaman online yang mencurigakan atau diduga ilegal atau memberikan iming-iming imbal hasil/bunga yang tinggi (tidak logis) untuk melaporkannya kepada Kontak OJK dengan nomor telepon 157, WA (081 157 157 157), email: konsumen@ojk.go.id atau email: satgaspasti@ojk.go.id.

    (aid/hns)

  • Curanmor Jadi Atensi Khusus Polres Probolinggo

    Curanmor Jadi Atensi Khusus Polres Probolinggo

    Probolinggo (beritajatim.com) – Polres Probolinggo ungkap empat kasus berbeda yang melibatkan sembilan tersangka, pada Jumat (24/1/2025). Kasus-kasus tersebut meliputi pencurian kendaraan bermotor (curanmor), pemerasan, penyelewengan pupuk bersubsidi, dan korupsi dana desa.

    Kasat Reskrim Polres Probolinggo, AKP Fajar, menjelaskan bahwa pengungkapan kasus curanmor menjadi atensi khusus oleh pihaknya. Hal ini terbukti dengan diamankannya empat pelaku pencurian selama bulan Januari 2025.

    “Pada bulan Januari ini kami berhasil ungkap empat tersangka dan lima kendaraan roda dua. Keempat tersangka ini kami amankan dalam rentang waktu 14 Januari hingga 21 Januari 2025,” ungkap Fajar.

    Fajar juga membeberkan bahwa keempat pelaku tersebut, dua orang di antaranya diamankan oleh Polsek Kraksaan. Keduanya diamankan setelah ketahuan mencuri sepeda motor Honda Supra pada 14 Januari kemarin.

    Lalu pada tanggal 19 Januari, Polsek Paiton berhasil mengamankan seorang pelaku pencurian. Pelaku tersebut merampok satu unit kendaraan sepeda motor Honda GL dan mengambil barang korban berupa kalung.

    Sementara pada 21 Januari kemarin, kembali Polsek Paiton berhasil mengamankan seorang pelaku yang menggondol motor Honda Vario. Dalam aksinya pelaku menjebol rumah kunci sepeda motor dengan kunci T.

    “Kami menghimbau kepada masyarakat agar selalu waspada kepada kendaraannya. Jika merasa kehilangan langsung saja melapor ke Polsek maupun Polres terdekat,” tambahnya.

    Selain kasus curanmor, Polres Probolinggo juga mengungkap kasus pemerasan yang dilakukan oleh dua tersangka berinisial ZA dan HA yang mengaku sebagai oknum LSM di Probolinggo. Keduanya ditangkap saat tertangkap tangan menerima uang sebesar Rp5 juta dari seorang kepala desa di daerah Bantaran.

    Modus operandi yang digunakan pelaku adalah mengancam akan melaporkan kepala desa tersebut ke polisi terkait dugaan korupsi dana desa. Kedua tersangka dijerat dengan Pasal 368 dan atau 369 KUHP terkait pemerasan.

    Polres Probolinggo juga berhasil mengamankan pelaku dalam kasus penyelewengan pupuk bersubsidi dan korupsi dana desa. (ada/ian)