Xcloud.id

Perusahaan: Dana

  • Buy Now Pay Later: Kemudahan atau Jerat Finansial? – Page 3

    Buy Now Pay Later: Kemudahan atau Jerat Finansial? – Page 3

    Pengelolaan keuangan yang bijak menjadi faktor kunci agar BNPL tidak menjadi beban finansial di kemudian hari. Meskipun BNPL menawarkan kemudahan akses dan kecepatan, penggunaannya harus didasarkan pada perencanaan keuangan yang matang.

    Sebelum memutuskan untuk menggunakan BNPL, penting untuk melakukan analisis terhadap kemampuan keuangan pribadi dan memastikan bahwa kewajiban pembayaran dapat dipenuhi tanpa mengganggu kebutuhan hidup lainnya.

    Eko menyarankan agar konsumen yang ingin menggunakan BNPL selalu melakukan self-assessment atau penilaian diri terhadap kondisi finansial mereka.

    Ini termasuk memperhitungkan pendapatan, pengeluaran, dan utang yang sudah ada sebelum mengambil keputusan untuk memanfaatkan BNPL. Jika penghasilan bulanan tidak mencukupi untuk membayar tagihan BNPL tepat waktu, lebih baik menunda pembelian atau mencari alternatif lain yang lebih sesuai dengan kemampuan finansial.

    “Jadi, walaupun cepat, walaupun mudah, murah, tetap saja harus ada aspek self-assessment mereka. Atau setidaknya kalau memang pendapatannya tidak terlalu tinggi, ya penggunaannya harus bijaksana,” kata Eko.

    Selain itu, sangat penting untuk selalu memperhatikan jadwal pembayaran dan memastikan bahwa pembayaran dilakukan tepat waktu untuk menghindari bunga atau denda yang dapat menambah beban utang. Banyak konsumen yang terjebak dalam siklus pembayaran BNPL yang terus berlanjut karena mereka gagal membayar tepat waktu.

    Dengan disiplin dalam mengelola keuangan, BNPL bisa menjadi alat yang efektif untuk memenuhi kebutuhan dana cepat tanpa menambah beban finansial. Pada akhirnya, meskipun BNPL menawarkan banyak kemudahan, penggunaannya harus dilakukan dengan penuh pertimbangan.

    Tidak ada salahnya menggunakan fasilitas ini untuk memenuhi kebutuhan mendesak, tetapi selalu pastikan bahwa penggunaannya sesuai dengan kemampuan bayar dan tidak berlebihan. Mengelola keuangan dengan bijak adalah kunci utama agar BNPL tetap menjadi solusi yang bermanfaat dan tidak berubah menjadi beban yang merugikan di masa depan.

     

  • Sosok Indri Dapsari, Bos Travel Umrah Tipu Jemaah Rp 14 M, Uang Dipakai Beli Mobil-Keperluan Pribadi – Halaman all

    Sosok Indri Dapsari, Bos Travel Umrah Tipu Jemaah Rp 14 M, Uang Dipakai Beli Mobil-Keperluan Pribadi – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Berikut Indri Dapsari, sosok bos travel umrah yang tipu jemaah hingga merugi Rp 14 miliar.

    Indri Dapsari merupakan pemilik PT Hasanah Magna Safari (HMS).

    Alamatnya di Jalan Deresan I No.5B, Karang Gayam, Caturtunggal, Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.

    PT HMS terdaftar secara resmi di sistem Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah Kementerian Agama sejak 13-07-2023.

    Dikutip dari TribunJogja.com, ia merupakan wanita kelahiran 1979 silam atau kini berusia 46 tahun.

    Indri Dapsari tinggal di Mergangsan, Kota Yogyakarta.

    Berdasarkan penelusuran Tribunnews.com, Indri Dapsari memiliki akun Instagram @indri_hms dengan pengikut lebih dari 2.543 follower.

    Akun tersebut kini terkunci alias diprivat.

    Dalam urusan akademis, Indri Dapsari menuliskan sebagai lulusan Sarjana Psikologi.

    Kasus bermula saat seorang korban bernama Yashinta Yustisia Yasmine melaporkan Indri Dapsari ke polisi pada 28 November 2024.

    Korban memesan 8 paket umrah kelas bisnis dengan harga Rp 438 juta.

    Yashinta sudah melunasi pembayaran pada Februari 2024.

    Berbulan-bulan lamanya korban menunggu untuk diberangkatkan.

    Hingga November 2024, Yashinta memutuskan untuk menemui Indri Dapsari guna meminta penjelasan.

    Tersangka kala itu berjanji akan segera memberangkatkan korban secepatnya.

    Bahkan, keduanya sempat membuat perjanjian.

    “Harusnya kan 24 November 2024 sudah ada, tetapi sampai tanggal 28 November 2024 tidak bisa memenuhi janjinya akhirnya melaporkan ke Polda DIY,”ungkap korban, dikutip dari TribunJogja.com, Sabtu (25/1/2025).

    Yashinta mengaku sejumlah temannya sudah memperingatkan soal PT HMS.

    Korban mendapatkan banyak cerita soal carut-marut pengelolaan jemaah.

    “Ada cerita dari temen saya yang pakai HMS, katanya hotelnya pindah-pindah, pulang sendiri, pokoknya jamaahnya banyak yang ditelantarkan,” tegasnya.

    Sementara itu, Polda DIY yang menerima laporan lantas melakukan pendalaman.

    Hasilnya ada 49 korban janji manis Indri Dapsari.

    Korban sudah membayar biaya perjalan umrah dan haji furoda dengan total kerugian mencapai Rp Rp14.217.500.000.

    Kasus penipuan dan penggelapan PT Hasanah Magna Safari (HMS) di Polda DIY, Kamis (23/01/2025).

    Direktur Reserse Kriminal Umum (Direskrikum) Polda DIY, Kombes Pol FX Endriadi membeberkan, ada total ratusan jemaah yang belum diberangkatkan.

    “Berdasarkan dokumen, jamaah yang belum diberangkatkan dari Desember (2024) sampai April 2025 sebanyak 291,” urainya, dikutip dari kanal YouTube Polda DIY.

    Endriadi melanjutkan, modus tersangka menawarkan paket umroh murah dengan harga Rp48 juta dan Rp33 juta kepada para korban, dengan janji keberangkatan pada Desember 2024. 

    Namun, keberangkatan tersebut tidak terealisasi, uang tidak dikembalikan.

    “Korban sudah membayar melalui transfer, tetapi fasilitas maupun keberangkatan tidak terpenuhi,” lanjutnya.

    Selain itu, Indri Dapsari juga melakukan penipuan melalui skema investasi dengan menawarkan kerja sama pembiayaan tiket pesawat jamaah umroh di Kulon Progo.

    Pada awalnya, skema ini berjalan lancar, tetapi pada periode selanjutnya hingga periode ke-10, cek yang diberikan tersangka tidak dapat dicairkan. 

    Dana dari korban diduga digunakan Indri Dapsari untuk membayar investor lain dan keperluan pribadi, seperti uang muka pembelian mobil.

    Endriadi menyebut sudah menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka.

    “Tersangka dijerat Pasal 378 KUHP dan Pasal 372 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal empat tahun penjara,” tandasnya.

    Informasi tambah, sejumlah barang bukti diamankan dalam kasus ini.

    Termasuk mobil jenis Alphard yang diduga hasil dari penggelapan yang dilakukan oleh Indri Dapsari.

    Sebagian artikel ini telah tayang di TribunJogja.com dengan judul KASUS Pemilik Biro Haji dan Umrah di Kota Jogja Ditangkap Polisi, Kerugian Miliaran

    (Tribunnews.com) (TribunJogja.com/Christi Mahatma Wardhani)

  • 17 Perusahaan Beraset Jumbo Siap IPO di Pasar Modal Indonesia pada 2025

    17 Perusahaan Beraset Jumbo Siap IPO di Pasar Modal Indonesia pada 2025

    Jakarta, Beritasatu.com – Bursa Efek Indonesia (BEI) mengungkapkan,ada 17 perusahaan dengan aset besar yang sedang dalam proses untuk melaksanakan initial public offering (IPO) di pasar modal Indonesia.

    Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 53/POJK.04/2017, perusahaan yang masuk kategori aset besar memiliki aset lebih dari Rp 250 miliar.

    Selain itu, BEI juga melaporkan bahwa secara total terdapat 18 perusahaan dalam antrean IPO, terdiri dari 17 perusahaan beraset besar dan satu perusahaan dengan aset menengah senilai Rp 50 miliar hingga Rp 250 miliar.

    Direktur Penilaian Perusahaan BEI I Gede Nyoman Yetna menjelaskan,dari sisi sektor, perusahaan-perusahaan yang bersiap IPO terdiri dari enam perusahaan di sektor barang konsumen primer, tiga di sektor industri, dan dua di sektor energi.

    “Perusahaan yang akan IPO di pasar modal Indonesia itu juga terdiri dari dua perusahaan dari sektor kesehatan, dua dari sektor barang baku, satu dari sektor barang konsumen nonprimer, satu dari sektor keuangan, serta satu dari sektor transportasi dan logistik,” ucapnya dikutip dari Antara, Sabtu (25/1/2025).

    Hingga 24 Januari 2025, sudah tercatat delapan perusahaan yang berhasil melakukan IPO, dengan total dana yang terkumpul mencapai Rp 3,70 triliun.

    Pada periode yang sama, terdapat delapan penerbitan efek bersifat utang dan sukuk (EBUS) dari tujuh penerbit, dengan dana yang dihimpun sebesar Rp 8,6 triliun. Kemudian, terdapat 18 emisi dari 14 penerbit EBUS yang saat ini dalam proses untuk menerbitkan emisi EBUS.

    Sementara itu, hingga 24 Januari 2025, belum ada perusahaan tercatat yang melaksanakan aksi rights issue. Meski demikian, terdapat tujuh perusahaan yang sedang bersiap untuk melangsungkan aksi tersebut.

    Perusahaan-perusahaan ini terdiri dari tiga perusahaan sektor barang baku, dua perusahaan sektor energi, dan dua perusahaan sektor kesehatan.

    Selain IPO perusahaan beraset besar di pasar modal Indonesia pada 2025, beberapa perusahaan juga tercatat akan bersiap untuk right issue.

  • Cegah Krisis Air, Sultan HB X Tanam Pohon di Lereng Merapi

    Cegah Krisis Air, Sultan HB X Tanam Pohon di Lereng Merapi

    Liputan6.com, Yogyakarta – Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X dan beberapa elemen masyarakat menanam pohon di lereng Merapi untuk mengurangi kelangkaan air bersih usai erupsi Merapi Tahun 2010 lalu yang membakar lahan seluas 200 ha hingga menigkatnya deforestasi, betonisasi, polusi hingga global warming. Sultan HB X menanam 3 jenis pohon langka, yaitu sawo kecik, kepel, dan pronojiwo.

    Kelangkaan air bersih menurut Sultan karena pertumbuhan penduduk dan pembangunan infrastruktur dengan kebutuhan pasokan air di DIY sebesar 800 liter per detik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang mencapai 27.000 liter per detik. Sementara ditambah lonjakan jumlah penduduk DIY yang diproyeksikan mencapai 4 juta jiwa pada tahun 2025-2030.

    “Lereng Merapi tidak akan mencukupi seperti dulu. Sebelah barat telah terbakar beberapa tahun lalu seluas 200 hektare. Itu memang kembali, tapi tidak mungkin punya kecukupan. Oleh karena itu, penting pelestarian lingkungan di kawasan lereng Merapi untuk menjaga keberlanjutan sumber daya air,” papar Sri Sultan di Nawang Jagad, Kaliurang, Sleman, Senin (20/1/2025). 

     

    Melalui gerakan menanam pohon dan menjaga lingkungan di kawasan Merapi ini Sri Sultan berharap menjadi gerakan masif di masyarakat dan meningkatkan kesadaran masyarakat. Khususnya untuk lebih mencintai lingkungan dan alam sekitarnya. “Dengan gerakan ini saya berharap, lingkungan itu tidak rusak tapi makin bagus, sehingga di lereng Merapi akan banyak tanaman. Dengan banyak tanaman tumbuh, mata air baru yang memungkinkan masyarakat itu juga di Sleman bisa menikmati dengan baik,” ungkap Sri Sultan.

    Sri Sultan mengapresiasi keterlibatan ormas lintas agama dalam kegiatan ini. Hal ini menjadi simbol dari persatuan dan tujuan yang sama, dalam upaya menjaga alam yang ditempati sekarang. “Itu simbol daripada kemauan yang sama, saya kira kesadaran itu juga harus tumbuh ke anak-anak muda,” tutup Gubernur DIY tersebut.

    Penghageng Kawedanan Hageng Punakawan (KHP) Datu Dana Suyasa, GKR Mangkubumi mengatakan, pasca erupsi Gunung Merapi 2010, banyak sungai-sungai yang tertutup lahar ditambah aktivitas manusia yang merusak salah satunya pertambangan pasir. Menurut GKR Mangkubumi, jika alam rusak, maka akan mempengaruhi elemen-elemen yang lain, misalnya saja gumuk pasir hingga air di sekitarnya.

    “Kami ingin lebih banyak lagi pohon-pohon yang ditanam. Karena sejujurnya, sejak erupsi Merapi tahun 2010 yang agak besar itu banyak sekali sungai-sungai, dan aliran sungai yang tertutup. Nah, dengan penanaman yang semakin banyak ini, yang kemudian akan menimbulkan kembalinya sampai mengalir ke selatan. Mudah-mudahan dari teman-teman dari lintas agama bisa mengajak teman-teman lainnya untuk bersama-sama menanam yang lebih luas lagi,” jelas GKR Mangkubumi.

     Sementara itu, Kepala Bebadan Pangreksa Loka, RM Gusthilantika Marrel Suryokusumo yang menginisiasi acara ini mengatakan, ada cara antisipasi permasalahan lingkungan seperti menangani kemungkinan krisis air. Kegiatan ini melibatkan pemuda agama lintas agama, dan bergerak di bawah Bebadan Pangersaloka untuk menanggulangi permasalahan lingkungan, di tengah tantangan dan perkembangan zaman.

    “Permasalahan yang paling krusial adalah bagaimana mengembalikan gunung sebagaimana fungsinya. Sesuai arahan Ngarso Dalem, gunung bali gunung, atau gunung kembali menjadi gunung. Artinya, melestarikan lingkungan supaya kembali seperti peruntukannya. Air dan lingkungan ini adalah sumber kehidupan bersama. Permasalahan lingkungan ini biasanya tidak terlihat, sampai sudah terjadi. Ketika sudah muncul dan sudah terjadi, itu artinya sudah terlambat,” ungkap Marrel.

    Pemilihan lokasi Nawang Jagad untuk penanaman pohon selain karena sebagai destinasi wisata di lereng Gunung Merapi juga daerah ini mendapatkan alokasi Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Gubernur DIY tahun 2020-2021. Bantuan tersebut diharapkan agar destinasi di lereng Merapi tersebut dikembangkan menjadi wisata berbasis alam melalui konsep eco tourism dan green tourism. “Sekarang bisa memberikan hasil tidak hanya untuk dirinya sendiri tapi juga untuk lingkungan dan masyarakat sekitar. Wisata tidak harus membangun bangunan permanen, wisata tidak harus merusak bentang alam. Wisata bisa bersahabat dengan alam,” tutup Marrel.

  • Payroll Topang Kenaikan Dana Murah Bank Pelat Merah Ini di 2024 – Halaman all

    Payroll Topang Kenaikan Dana Murah Bank Pelat Merah Ini di 2024 – Halaman all

     

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Payroll berkontribusi terhadap pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK) di PT Bank Negara Indonesia (BNI) dengan kenaikan sebesar 12,9 persen year on year (YoY) menjadi Rp78,1 triliun di akhir 2024.

    Direktur Retail Banking BNI Corina Leyla Karnalies mengatakan, pertumbuhan tabungan sebesar 11,3 persen menjadi Rp 257,54 triliun (YoY) pada 2024 tidak terlepas dari meningkatnya nasabah yang menyalurkan payrollnya melalui BNI.

    ”BNI akan terus meningkatkan layanan perbankan dengan kemampuan digital yang memudahkan nasabah baik ritel maupun institusi dalam bertransaksi keuangan, termasuk kemudahan dalam melakukan pembayaran gaji dengan tepat waktu,” kata Corina dikutip Sabtu (25/1/2025).

    Ia menjelaskan, transformasi digital yang cukup masif di 2024 seperti wondr by BNI hingga Single Sign-On pada BNIdirect, mampu menyumbang perolehan DPK BNI yang mencapai Rp805,5 triliun hingga akhir 2024.

    ”Peningkatan CASA transaksional dan tabungan payroll ini menunjukkan kepercayaan masyarakat yang terus meningkat terhadap berbagai solusi keuangan yang ditawarkan oleh BNI,” ujarnya.

    Untuk menopang pertumbuhan payroll di 2025, BNI memberikan layanan yang sesuai dengan kebutuhan segmen pegawai, seperti kredit tanpa agunan, kredit perumahan,  kartu kredit, literasi investasi dan lainnya.

    “Langkah ini sekaligus memberikan pengalaman yang lebih personal bagi karyawan,” ujar Corina.

    ”BNI terus berupaya memenuhi kebutuhan finansial yang lebih beragam bagi karyawan mitra korporasi,” sambung Corina.

  • Warga RI Harus Siap-Siap Tabah, 2025 Bisa Jadi Tahun Petaka

    Warga RI Harus Siap-Siap Tabah, 2025 Bisa Jadi Tahun Petaka

    Daftar Isi

    Jakarta, CNBC Indonesia – Tahun ini kemungkinan besar akan menjadi saat yang sulit bagi warga Indonesia. Sederet benda-benda diramalkan mengalami kenaikan harga dikarenakan sejumlah pungutan pajak baru.

    Tercatat ada beberapa hal yang akan mengalami perubahan harga karena kenaikan maupun perubahan kebijakan, seperti Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% khususnya untuk barang mewah, penambahan Objek Cukai Minuman Berpemanis Dalam Kemasan (MBDK), kenaikan iuran BPJS Kesehatan, potensi kenaikan harga gas Elpiji, hingga potensi kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).

    Belum selesai di situ, ada penambahan lainnya yakni penerapan Iuran Pengelolaan Lingkungan (IPL) yang akan dikenakan PPN, penerapan tarif Kereta Rel Listrik (KRL) berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) serta opsen pajak kendaraan bermotor.

    Berikut daftar kenaikan yang akan terjadi di 2025.

    1. PPN Naik Menjadi 12%

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah resmi menerbitkan peraturan yang menjadi acuan pengenaan pajak pertambahan nilai (PPN) dengan tarif 12% bagi barang atau jasa yang tergolong mewah.

    Peraturan itu ia tetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 131 Tahun 2024. PMK 131/2024 ini ia tetapkan pada 31 Desember 2024 dan mulai berlaku pada 1 Januari 2025.

    “Bahwa guna mewujudkan aspek keadilan di masyarakat perlu diterbitkan kebijakan dalam penerapan tarif Pajak Pertambahan Nilai,” dikutip dari bagian menimbang PMK 131/2024.

    Skema pengenaan tarif PPN 12% dalam peraturan ini terbagi dua. Pertama ialah menggunakan dasar pengenaan pajak atau DPP berupa harga jual atau nilai impor, sedangkan yang kedua DPP berupa nilai lain. Skema ini dijelaskan dalam pasal 2 dan pasal 3 PMK tersebut.

    Untuk skema pertama, dikhususkan atas impor barang kena pajak dan/atau penyerahan barang kena pajak (BKP) di dalam daerah pabean oleh pengusaha yang terutang PPN. PPN yang terutang itu dihitung dengan cara mengalikan tarif 12% dengan DPP berupa harga jual atau nilai impor.

    Adapun BKP dengan DPP berupa harga jual atau nilai impor itu merupakan BKP yang tergolong mewah berupa kendaraan bermotor dan selain kendaraan bermotor yang dikenai pajak penjualan atas barang mewah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

    Sementara itu, untuk BKP yang tidak tergolong barang mewah, skema pengenaan PPN terutangnya dihitung dengan cara mengalikan tarif 12% dengan DPP berupa nilai lain. Nilai lain ini dihitung sebesar 11/12 dari nilai impor, harga jual, atau penggantian.

    Penting dicatat, dalam Pasal 5 peraturan ini disebutkan bahwa pengusaha kena pajak yang melakukan penyerahan BKP kepada pembeli dengan karakteristik konsumen akhir, akan berlaku dua ketentuan.

    Ketentuan pertama, mulai 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Januari 2025, PPN yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif 12% dengan DPP berupa nilai lain sebesar 11/12 dari harga jual.

    Ketentuan kedua, mulai 1 Februari berlaku ketentuan PPN yang terutang dihitung dengan DPP berupa harga jual atau nilai impor.

    2. Penambahan Objek Cukai, Minuman Berpemanis Dalam Kemasan (MBDK)

    Tak hanya kenaikan PPN menjadi 12%, pengenaan cukai atas barang berpotensi bertambah di 2025. Adapun cukai baru yang bakal dikenakan yakni cukai minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK).

    Dalam Buku Nota II Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025, rencananya objek MBDK akan dikenakan cukai pada 2025. Kebijakan ekstensifikasi cukai secara terbatas pada (MBDK) dikenakan untuk menjaga kesehatan masyarakat.

    Pemerintah mengusulkan target penerimaan cukai sebesar tahun depan sebesar Rp 244,2 triliun atau tumbuh 5,9%. Pemerintah juga menargetkan barang kena cukai baru yakni minuman berpemanis dalam kemasan.

    Usulan tersebut tertuang dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025 serta dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) APBN 2025.

    Dalam RUU pasal 4 ayat 6 disebutkan “Pendapatan cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dikenakan atas barang kena cukai meliputi:

    a. hasil tembakau;

    b. minuman yang mengandung etil alkohol;

    c. etil alkohol atau etanol;

    d. minuman berpemanis dalam kemasan

    Munculnya barang kena cukai baru yakni minuman berpemanis dalam kemasan ini di luar dugaan mengingat pemerintah sebelumnya lebih gencar mewacanakan akan mengenakan cukai pada plastik. Ketentuan cukai plastik bahkan sudah dimuat dalam APBN 2024.

    “Pemerintah juga berencana untuk mengenakan barang kena cukai baru berupa Minuman Berpemanis Dalam Kemasan (MBDK) di tahun 2025. Pengenaan cukai terhadap MBDK tersebut dimaksudkan untuk mengendalikan konsumsi gula dan/ atau pemanis yang berlebihan, serta untuk mendorong industri untuk mereformulasi produk MBDK yang rendah gula,” tulis RAPBN 2025.

    Cukai sebagai instrumen fiskal memiliki fungsi strategis, baik sebagai penghimpun penerimaan negara (revenue collector) maupun sebagai pengendali eksternalitas negatif.

    Oleh karena itu, dalam setiap perumusan kebijakan tarif cukai, pemerintah perlu memperhatikan aspek-aspek yang dikenal 4 Pilar Kebijakan yaitu pengendalian konsumsi (aspek kesehatan), optimalisasi penerimaan negara, keberlangsungan industri, dan peredaran rokok ilegal.

    Saat ini, pengenaan cukai baru atas terdiri tiga objek pengenaan yakni cukai hasil tembakau (rokok), etil alkohol (etanol), dan minuman yang mengandung etil alkohol.

    3. Iuran BPJS Kesehatan Berpotensi Naik

    Iuran BPJS Kesehatan dikabarkan akan naik pada 2025. Sebagaimana dikatakan Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti.

    Ali Ghufron Mukti memberikan sinyal kenaikan besaran iuran itu hanya untuk kelas I dan II.

    Kenaikan tarif iuran itu akan diterapkan menjelang pemberlakuan kelas rawat inap standar (KRIS) mulai 30 Juni 2025, yang diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 59 Tahun 2024.

    Sementara itu, dia memastikan iuran peserta kelas III tidak akan berubah karena peserta tersebut umumnya merupakan Peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI).

    Sayangnya, Ghufron belum mengungkapkan kapan tepatnya besaran iuran BPJS Kesehatan akan naik. Namun, dia memastikan kebijakan ini bakal diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres).

    Dalam kesempatan ini, Ghufron juga menegaskan tarif iuran BPJS Kesehatan tidak akan dibuat single tarif. Artinya, setiap kelas peserta bakal tetap membayar sesuai dengan porsinya.

    4. Harga BBM Berpotensi Naik

    Pemerintah berencana memangkas subsidi BBM pada tahun 2025 mendatang. Jika benar demikian, maka masyarakat harus bersiap untuk kenaikan tarif BBM di tahun depan.

    Rencana kebijakan ini terungkap dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2025. Dalam dokumen tersebut, pemerintah mendorong dilakukannya pengendalian kategori konsumen untuk BBM jenis Pertalite dan Solar.

    Peningkatan konsumsi BBM ditambah harga jual yang berada di bawah harga keekonomian mengerek beban subsidi dan kompensasi. Selain itu, penyaluran BBM Subsidi saat ini dinilai kurang tepat pasalnya lebih banyak dinikmati mayoritas rumah tangga kaya.

    Dengan pengendalian konsumen yang berkeadilan, diperkirakan dapat mengurangi volume konsumsi Solar dan Pertalite sebesar 17,8 juta KL per tahun.

    “Keseluruhan simulasi reformasi subsidi dan kompensasi energi ini diproyeksikan akan menghasilkan efisiensi anggaran sebesar Rp 67,1 triliun per tahun,” demikian dikutip dari Dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2025, Jumat (24/5/2024) lalu.

    5. Potensi Kenaikan Harga Gas LPG
    Dalam RAPBN 2025 disebutkan jika subsidi LPG Tabung 3 Kg hanya mencapai Rp 87,6 triliun atau naik tipis 2,3% dari outlook 2024 sebesar Rp 85,6 triliun. Kenaikan tipis ini mengindikasikan adanya langkah pembatasan penerima.

    Meski begitu, menurutnya perubahan skema subsidi gas melon ini diperkirakan baru akan diuji coba pada akhir 2025 mendatang. Sehingga jika benar nanti skema pemberian subsidi diganti, langkan ini baru bisa berjalan pada 2026 mendatang.

    Sebab nantinya pemberian subsidi LPG 3 kg ini akan mengacu pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) untuk memastikan betul siapa penerima yang berhak dan yang tidak. Tentunya, jika subsidi gas Elpiji 3 kg dialihkan, maka ada potensi kenaikan harga yang cukup tinggi.

    Diperkirakan nilai subsidi LPG 3 kg mengalami pembengkakan beberapa tahun ke depan. Sebab asumsi antara DPR dengan pemerintah menyetujui adanya peningkatan konsumsi LPG di Indonesia tahun ini.

    6. IPL Apartemen Akan Dikenakan PPN
    Ada kabar kalau Iuran Pemeliharaan Lingkungan (IPL) pada rumah susun dan apartemen akan dikenakan PPN. Hal ini bermula dari surat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan wilayah Jakarta Barat mengenai sosialisasi pengelola apartemen.

    Dari surat yang diterima CNBC Indonesia, terpantau ada 19 apartemen yang masuk ke dalam daftar undangan, mulai dari PSSRS Komersial Campuran Seasons City Jakarta, Apartemen Grand Tropic, Apartemen Menara Latumenten hingga Apartemen Maqna Residence.

    Dalam surat tersebut, akan dilakukan kegiatan sosialisasi PPN atas Jasa Pengelolaan/Service Charge kepada para pengelola apartemen oleh Kanwil DJP Jakarta Barat.

    “Sehubungan dengan adanya kegiatan sosialisasi PPN atas Jasa Pengelolaan/Service Charge kepada para pengelola apartemen oleh Kanwil DJP Jakarta Barat, dengan ini kami mengundang Saudara untuk menghadiri kegiatan tersebut yang akan dilaksanakan pada hari, tanggal Kamis, 26 September 2024 waktu 09.00 s.d. selesai,” tulis undangan yang ditandatangani secara elektronik oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Barat Farid Bachtiar dikutip Sabtu (25/1/2025).

    Mengenai surat tersebut, Kalangan penghuni rumah susun dan apartemen keberatan. Ketua Umum Persatuan Perhimpunan Penghuni Rumah Susun Indonesia (P3RSI) Adjit Lauhatta menilai kebijakan itu tidak tepat karena banyak penghuninya merupakan kalangan menengah yang saat ini daya belinya tengah terganggu.

    Polemik pengenaan PPN untuk IPL menemui titik terang setelah Dewan Pengurus Pusat (DPP) Persatuan Perhimpunan Penghuni Rumah Susun Indonesia (P3RSI) bertemu dengan pejabat Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak yakni Muh. Tunjung Nugroho, Kepala Subdirektorat Peraturan Pajak Pertambahan Nilai Perdagangan, Jasa, dan Pajak Tidak Langsung Lainnya di Kantor Ditjen Pajak, Jl. Gatot Subroto, Jakarta.

    Kedua pihak membahas status dan aliran dana IPL warga rumah susun/apartemen sampai akhirnya dibelanjakan.

    Ketua P3RSI Adjit Lauhatta menyampaikan besaran IPL (per meter per segi) ditentukan dalam Rapat Umum Anggota (RUA) PPPSRS. Berapa dana urunan (IPL) itu disesuaikan dengan rencana anggaran program kerja tahunan. Setelah itu baru berapa besaran IPL itu diputuskan. Jadi, sejak awal PPPSRS memang tidak cari untung dari IPL.

    Dana IPL itu lalu ditampung dalam rekening Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (PPPSRS), yang selanjutnya akan dipergunakan untuk pembiayaan pengelolaan dan perawatan gedung.

    Dengan demikian, dalam kegiatan penampungan dana IPL dari warga ke PPPSRS itu tidak ada pelayanan jasa di situ. Karena itu, IPL tidak tidak memenuhi unsur pertambahan nilai.

    Pembentukan PPPSRS merupakan amanah UU No 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun untuk mengurusi pengelolaan Benda Bersama, Tanah Bersama, dan bagian bersama. Dan untuk mengelolanya, PPPSRS dapat membentuk atau menunjuk Badan Pengelola profesional.

    “Untuk mengelola dan merawat gedung serta berbagai fasilitasnya, tentunya dibutuhkan biaya besar. Sesuai amanat undang-undang biaya pengelolaan tersebut akan ditanggung renteng oleh pemilik dan penghuni rumah susun secara proporsional, dalam bentuk IPL yang merupakan dana urunan warga dan ditampung di rekening PPPSRS, seperti layaknya RT/RW,” kata Adjit.

    Sementara itu, Ketua PPPSRS Kalibata City, menampung aspirasi warga rumah susun. Sebagai catatan, Kalibata City yang jumlah unitnya sekitar 13 ribu itu merupakan rumah susun subsidi.

    “Selain pemilik, banyak juga penyewa yang tinggal di apartemen Kalibata City dengan alasan agar lebih hemat, karena kantornya di tengah kota Jakarta. Daripada mereka cicil rumah di Bogor atau Tangerang, dimana biaya transportasinya lebih mahal. Hingga kasihan kalau mereka ada tambah pajak (PPN) dari IPL,” kata Musdalifah.

    7. Rencana Tarif KRL Berbasis NIK

    Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan (Kemenhub) akhirnya mengumumkan soal pemberian subsidi KRL Jabodetabek menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK). Apakah skema ini akan jadi diberlakukan pada 2025 mendatang?

    Dirjen Perkeretaapian Kemenhub Risal Wasal mengungkapkan bahwa skema ini masih sebatas rencana dan belum akan diberlakukan pada 2025.

    “Belum ada program untuk itu,” tegas Risal kepada CNBC Indonesia.

    Risal pun menegaskan pemberiian subsidi KRL Jabodetabek sama seperti yang dilakukan pada saat ini.

    “Iya (sama),” imbuhnya.

    Dalam Dokumen Buku Nota Keuangan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 disebutkan subsidi PSO dalam RAPBN tahun anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp7.960,1 miliar (Rp7,9 triliun). Lebih rinci lagi, anggaran belanja Subsidi PSO tahun anggaran 2025 yang dialokasikan kepada PT Kereta Api Indonesia (Persero) sebesar Rp4.797,1 miliar (Rp4,79 triliun) untuk mendukung perbaikan kualitas dan inovasi pelayanan kelas ekonomi bagi angkutan kereta api antara lain KA ekonomi jarak jauh, KA ekonomi jarak sedang, KA ekonomi jarak dekat, KA ekonomi Lebaran, KRD ekonomi, KRL Jabodetabek, KRL Yogyakarta, dan LRT Jabodebek.

    Menariknya ada poin dimana penerapan tiket elektronik berbasis NIK kepada pengguna transportasi KRL Jabodetabek. Dengan perubahan skema subsidi berbasis NIK, artinya tidak semua masyarakat bisa menerima layanan KRL dengan harga yang murah seperti sekarang.

    “Penerapan tiket elektronik berbasis NIK kepada pengguna transportasi KRL Jabodetabek,” sebut dokumen tersebut.

    Sebagai catatan tarif KRL Jabodetabek belum naik sejak 2016. Adapun skema tarifnya yaitu sebesar Rp 3.000 untuk 25 kilometer (km) pertama dan ditambah 1.000 untuk setiap 10 kilometer.

    8. Opsen Pajak Kendaraan
    Opsen Pajak mulai berlaku pada 5 Januari 2025. Sebagaimana diketahui, pungutan opsen merupakan amanat Undang-Undang (UU) No. 1/2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD). Aturan tersebut berlaku tiga tahun setelah disahkan pada 5 Januari 2022 lalu.

    Dalam ketentuan umum UU No 1 tahun 2022 dijelaskan, Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

    Sementara, Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen BBNKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

    Tarif Opsen PKB dan BBNKB pada Pasal 83 UU 1 tahun 2022 ditetapkan sebesar 66% dari pengenaan pajak kendaraan bermotor. Opsen pajak PKB dan BBNKB ditetapkan sebesar 66% yang dihitung dari besaran pajak terutang.

    Dengan demikian, akan ada tujuh komponen pajak yang harus dibayar oleh pengguna kendaraan bermotor baru, yakni BBN KB, opsen BBN KB, PKB, opsen PKB, SWDKLLJ, Biaya Administrasi STNK, dan biaya admin TNKB.

    (fsd/fsd)

  • WNI yang Rumahnya Terbakar Menerima Pertolongan Komunitas Australia

    WNI yang Rumahnya Terbakar Menerima Pertolongan Komunitas Australia

    Komunitas Australia menggalang dana bagi warga Indonesia yang rumahnya terbakar akhir Desember tahun lalu.

    Rumah tersebut adalah milik Yulitta Owen, akrab disapa Yuli, yang tinggal bersama suami dan keempat anaknya di sebelah utara pusat kota Melbourne.

    Yuli yang merupakan perawat di bangsal penanganan kanker Royal Melbourne Hospital sedang bekerja ketika ia mendapat telepon dari suaminya.

    Ketika menerima panggilan tersebut, ia merasakan ada kejanggalan.

    “Saya bilang ini suami saya telepon terus, ini pasti ada emergency,” kata Yuli kepada Billy Adison dari ABC Indonesia.

    “Saya angkat dan dia bilang kalau rumah kami terbakar.”

    Yuli mengatakan ia dan keluarganya sudah menempati rumah tersebut sejak 21 tahun yang lalu.

    Meski masih menunggu hasil penyelidikan resmi, polisi menduga kebakaran tersebut disebabkan oleh ledakan baterai panel surya di atap mereka.

    Pada saat kejadian, suhu udara di Melbourne mencapai 42 derajat Celsius.

    Namun, masa berlaku asuransi rumah Yuli sudah habis saat kebakaran tersebut terjadi. Ia pun mengaku terlambat membayarnya.

    Kondisi atap area dapur rumah Yuli.

    Kondisi atap rumah Yuli yang terbakar dari dalam rumah.

    Kondisi atap rumah Yuli yang terbakar dari luar.

    Meski sudah mengajukan klaim, pihak asuransi tidak bisa menutupi biaya renovasi rumahnya yang dibeli pada tahun 1970 itu.

    “Mereka jawabannya, diplomasinya, karena sudah memberikan notifikasi waktu itu, makanya kita juga terima, mungkin kita yang salah juga,” ujar Yuli.

    “Kalau asuransi dibayarkan … kita hanya mungkin pindah tempat, semua diperbaiki asuransi, sewa rumah dibayarin asuransi, kita mungkin hanya sedih saja karena rumah terbakar.”

    “Tapi kalau sekarang, sudah rumah terbakar, kita harus bayar sendiri perbaikan.”

    Penggalangan dana komunitas Australia

    Dua hari setelah rumahnya terbakar, rekan kerja Yuli di Royal Melbourne Hospital berkumpul untuk menggalang dana.

    Grace O’Toole, salah satu inisiator penggalangan dana dan teman kerja Yuli, mengatakan banyak pihak yang prihatin dan berupaya ingin terus mendukungnya.

    “Yuli sudah seperti ibu bagi kami semua,” kata Grace.

    “Jadi ketika kami mendengar apa yang terjadi, tanpa berpikir dua kali, kami langsung menolongnya.”

    Hingga saat ini, situs GoFundMe mencatat lebih lebih dari $27,000 (Rp275 juta) dana sudah terkumpul.

    Grace mengatakan dana tersebut akan digunakan untuk merenovasi rumah Yuli dan membayar biaya sewa rumah kontraknya yang akan ditempati hingga enam bulan ke depan.

    Bagi Yuli, eratnya hubungan dan keinginan untuk membantu, baik dari para tetangga yang berlatar belakang beragam maupun dari komunitas Indonesia di Melbourne “menyelamatkan hidupnya.”

    “Tetangga, teman, relasi, semua membantu, jadi guyub, jadi mengingatkan saya di Indonesia,” kata Yuli.

    “Padahal mereka komunitas di Australia ini multicultural background [latar belakangnya beragam].”

    Yuli juga mengatakan teman-teman Indonesia nya tidak berhenti menanyakan kondisinya dan menawarkan bantuan.

    “Mereka selalu membombardir dengan ‘apa yang bisa dibantu, Mbak Yuli?’” katanya.

    Sebulan sejak kebakaran tersebut, Yuli merasa bersyukur karena insiden tersebut tidak menelan korban jiwa.

    Apalagi bila menimbang kerusakan yang lebih parah yang dialami warga di negara bagian Victoria lebih luas maupun di negara bagian yang lain sesaat Australia menghadapi peringatan bahaya kebakaran hutan.

  • Ganti Nomor HP Bisa Bikin Utang Pinjol Hangus?

    Ganti Nomor HP Bisa Bikin Utang Pinjol Hangus?

    Jakarta –

    Mengganti nomor handphone sering kali dianggap sebagai salah satu cara paling ampuh untuk menghindari pelacakan dari aplikasi pinjaman online (pinjol) atau yang kini sudah berganti nama menjadi pinjaman daring (pindar).

    Sebab dengan berganti nomor, petugas penagih utang alias debt collector akan kesulitan untuk menghubungi nasabah atau debitur yang berutang. Namun apakah dengan cara ini kemudian utang pinjol akan secara otomatis ikut terhapus?

    Dalam catatan detikcom, menurut sudut hukum perdata pinjol ilegal sendiri bukanlah hal yang sah. Karena tidak memenuhi syarat maupun syarat subjektif dan objektif seperti diatur dalam hukum perdata.

    Karena hal ini pinjaman yang diterima sedari awal tidak sah di mata hukum dan boleh saja untuk tidak dibayarkan. Sehingga yang bersangkutan tidak diwajibkan untuk membayar dan bisa dengan mudah menghindari penagihan dengan berganti nomor handphone.

    Meski begitu perlu diingat bila hal ini tidak berlaku untuk utang pinjol legal atau kini berganti nama jadi pindar (pinjaman daring) yang tercatat di OJK. Sebab setiap pinjaman ini telah memenuhi persyaratan hukum yang berlaku sehingga pinjaman yang diberikan sah di mata hukum.

    Selain itu setiap pinjaman yang disalurkan juga mengikuti seluruh peraturan yang sudah ditetapkan OJK ataupun AFPI (Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia), dari suku bunga hariannya sampai praktik penagihan utang kepada nasabah.

    Dalam situs resmi AFPI dijelaskan, syarat untuk mendapatkan pinjaman dana di fintech pendanaan bersama atau P2P lending harus melengkapi dan mengunggah berkas seperti KK, NPWP, KTP, slip gaji dan akun internet banking. Syarat ini bertujuan agar fintech bisa mengetahui data peminjam dana dan mengecek skor kredit.

    Ketika dalam rentang waktu pinjaman dana mengalami gagal bayar, Anda akan menerima konsekuensi yaitu data pribadi akan dilaporkan ke OJK dan selanjutnya data Anda akan masuk daftar hitam Sistem layanan Informasi Keuangan (SLIK) OJK.

    Sehingga mengganti nomor hp tidak serta merta membuat utang yang dimiliki hilang begitu saja. Sebab utang yang dimiliki tercatat berdasarkan nomor identitas diri KTP dan KK, buka nomor kontak seperti nomor telpon.

    Selain itu, jika tidak segera dibayarkan utang ini malah akan semakin besar. Sebab setiap pinjaman yang diberikan akan dikenakan bunga yang akan meningkatkan jumlah pinjaman pokok. Belum lagi, jika terlambat membayar terdapat tambahan denda.

    Beban ini akan terus menumpuk secara akumulatif dan membuat jumlah utang yang harus dibayarkan semakin besar. Kemudian karena data diri sudah tersimpan di SLIK OJK, yang bersangkutan tidak akan bisa mengajukan pinjaman ke lembaga keuangan formal baik perbankan ataupun pindar legal sampai semua utang-utangnya dilunasi.

    “Sebagai contoh, Anda meminjam dana sebesar 4 juta, maka ketika Anda menunggak dalam kurun waktu tertentu, Anda harus membayar maksimal 8 juta (sesuai aturan OJK maksmimal 100% tidak lebih) dari total pokok pinjaman,” tulis AFPI.

    Dalam kondisi terburuk, pihak pinjol legal atau pindar juga berhak menunjuk kuasa hukum untuk mengajukan upaya hukum kepada debitur yang masih berutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

    Dengan demikian dapat disimpulkan mengganti nomor handphone memang data membantu debitur atau nasabah terhindar dari panggilan petugas penagih utang. Namun bukan berarti utang tersebut secara otomatis hangus atau dianggap lunas, melainkan tetap wajib dibayar.

    (fdl/fdl)

  • Gaza Harus Bangun Ulang 60 Tahun Pembangunan yang Hilang

    Gaza Harus Bangun Ulang 60 Tahun Pembangunan yang Hilang

    Jakarta –

    Penduduk Palestina di Jalur Gaza menghadapi tantangan besar untuk memulihkan “lebih dari 60 tahun pembangunan yang telah hilang,” selama perang 15 bulan antara Israel dan Hamas, menurut Direktur UNDP Achim Steiner.

    Sejak dimulainya gencatan senjata pada hari Minggu (19/1) kemarin, perhatian kini beralih untuk membantu warga Palestina membangun kembali Gaza dari reruntuhan.

    Perserikatan Bangsa-bangsa memperkirakan, saat ini sekitar 42 juta ton puing berserakan di penjuru Gaza, dan lebih dari dua pertiga infrastruktur hancur dalam serangan udara dan serangan darat Israel.

    Perang tersebut juga menyebabkan kematian 46.000 orang di Gaza, menurut Kementerian Kesehatan yang dikelola Hamas. Jumlah tersebut diperkirakan akan meningkat karena masih banyak jenazah yang belum teridentifikasi.

    PBB juga mengatakan proses membangun kembali di Jalur Gaza kemungkinan akan memakan waktu puluhan tahun, dengan biaya mencapai USD80 miliar atau sekitar Rp1.200 triliun.

    ‘Lingkungan yang sangat beracun’

    Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa, UNDP, yang dikepalai Steiner merupakan salah satu badan PBB yang menyalurkan bantuan untuk Palestina, dengan fokus pada infrastruktur di wilayah tersebut.

    “Kami memperkirakan, pembangunan selama lebih dari 60 tahun telah musnah. Sebanyak 67% infrastruktur rusak atau hancur,” katanya kepada DW dalam sebuah wawancara di Forum Ekonomi Dunia di Davos, Swiss.

    ‘Tidak hanya infrastruktur fisik’

    Selain menyalurkan bahan makanan pokok dan suplai medis ke Gaza secepat mungkin, Steiner mendesak agar infrastruktur vital segera dibangun ulang, seperti instalasi pemurnian air bertenaga surya. Setelah itu, tugas membersihkan puing dan membangun kembali sekolah atau rumah sakit sudah harus dimulai.

    Selain bantuan fisik, UNDP melaporkan warga Gaza juga membutuhkan bantuan menemukan kerabat yang hilang, atau dukungan konsultasi psikologis.

    “Jika Anda melihat trauma yang dialami orang-orang, bukan hanya infrastruktur fisik yang mengalami kerusakan besar. Orang-orang telah kehilangan puluhan ribu kerabat,” katanya.

    “Seperti yang kita tahu dari masa lalu, ada tingkat trauma yang jelas akan memengaruhi kesehatan mental warga selama bertahun-tahun yang akan datang.

    “Banyak anak mungkin menjadi yatim piatu saat ini. Mereka dirawat oleh keluarga lain di tenda mereka.”

    ‘Perjuangan berat’ memulihkan Gaza

    Agar rekonstruksi dapat dimulai, gencatan senjata antara Israel dan Hamas harus dipertahankan. “Masih ada banyak kegugupan,” kata Steiner. “Apakah gencatan senjata akan dipertahankan, apakah fase ke2 dan ke3 benar-benar akan berjalan?”

    Tahap kedua gencatan senjata mencakup penghentian pertempuran secara permanen, pemulangan sandera yang tersisa, dan penarikan pasukan Israel dari Gaza. Tahap ketiga menyangkut pembangunan kembali Gaza.

    Jika gencatan senjata berhasil ditegakkan, Steiner mengatakan dunia internasional telah menyiapkan dana untuk membiayai bantuan kemanusiaan secara dini.

    Namun, upaya untuk membangun kembali Gaza akan membutuhkan komitmen jangka panjang dari negara-negara anggota PBB dan sektor swasta, imbuhnya.

    ” Untuk pekerjaan pemulihan di awal saja, diperlukan dana miliaran dolar. Dalam jangka panjang, biaya rekonstruksi akan mencapai puluhan miliar,” kata Steiner.

    “Masyarakat internasional akan diminta untuk melangkah maju. Sektor swasta juga dapat berinvestasi… dalam upaya pemulihan dan rekonstruksi. Akan menjadi perjuangan yang sangat berat untuk memobilisasi dana dan sumber daya bagi upaya pemulihan dan rekonstruksi awal selama beberapa tahun ke depan.”

    Israel harus tunjukkan ‘itikad baik’

    Steiner melihat peran penting Amerika Serikat dan Eropa dalam membiayai dan mendukung pembangunan kembali Gaza, dengan alasan bahwa kedua pihak memiliki kepentingan politik dalam perdamaian di Gaza.

    Dia juga mengharapkan dukungan signifikan dari negara-negara di Timur Tengah, meskipun Lebanon dan Suriah saat ini tengah menghadapi upaya rekonstruksinya sendiri.

    Steiner juga melihat pentingnya Israel untuk menjaga dialog. “Saya pikir Israel, seperti dalam konflik apa pun, harus menjadi mitra negosiasi dengan itikad baik,” katanya.

    Perang antara Israel dan Hamas dimulai setelah kelompok militan itu melancarkan serangan teror ke Israel pada 7 Oktober 2023.

    Serangan itu menyebabkan lebih dari 1.200 kematian dan penyanderaan hampir 250 orang. Sembilan puluh satu dari sandera hingga kini masih belum diketahui keberadaannya.

    Wawancara oleh Pemimpin Redaksi DW Manuela Kasper-Claridge.

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Panduan Bayar Tagihan Kredivo Pakai DANA – Halaman all

    Panduan Bayar Tagihan Kredivo Pakai DANA – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Apakah Anda sedang mencari cara termudah untuk membayar tagihan Kredivo tanpa harus keluar rumah?

    Jika iya, Anda bisa memanfaatkan aplikasi dompet digital DANA! Dengan saldo DANA yang cukup, Anda bisa membayar cicilan Kredivo kapan saja, tanpa repot ke minimarket atau antre di ATM. Tapi, bagaimana sebenarnya cara melakukannya? Yuk, simak penjelasan lengkap berikut ini!

    Kenapa Pilih Bayar Kredivo Lewat DANA?

    Membayar tagihan Kredivo menggunakan DANA punya banyak kelebihan. Selain prosesnya yang cepat dan fleksibel, DANA juga menggratiskan biaya admin. Anda bisa melunasi cicilan tanpa biaya tambahan. Tentu akan jadi keuntungan tersendiri jika menggunakan DANA. 

    Keunggulan lainnya adalah keamanan transaksi. DANA dilengkapi dengan sistem verifikasi OTP (One-Time Password) dan PIN yang menjaga datamu tetap aman. Jadi, Anda tidak perlu khawatir soal keamanan saat melakukan pembayaran.

    Oh ya, metode ini juga sangat cocok untuk Anda yang belum punya rekening bank. Dengan DANA, pembayaran tetap bisa dilakukan hanya dengan beberapa langkah sederhana.

    Sekilas Tentang Kredivo dan DANA

    Kredivo adalah salah satu layanan pay later terkemuka yang memberikan limit pinjaman hingga Rp50 juta untuk pengguna Premium. Dengan bunga rendah mulai dari 1,99 persen per bulan, Kredivo juga menawarkan cicilan 0% hingga 3 bulan. Layanan ini sudah bekerja sama dengan lebih dari 1.000 merchant, baik online maupun offline.

    DANA, di sisi lain, adalah aplikasi e-wallet yang multifungsi. Mulai dari transfer uang, pembayaran QRIS, hingga top-up saldo, semuanya bisa dilakukan lewat aplikasi ini. Bahkan, Anda bisa menghubungkan akun DANA dengan kartu debit atau kredit untuk mempermudah transaksi, termasuk membayar cicilan Kredivo.

    Langkah Cara Bayar Kredivo Lewat DANA

    Untuk Anda yang ingin mencoba metode ini, berikut panduan lengkap cara bayar Kredivo lewat DANA:

    1. Buka Aplikasi Kredivo

    Pastikan Anda sudah login ke aplikasi Kredivo.
    Pilih menu Transaksi di bagian bawah layar untuk melihat daftar tagihan.

    2. Pilih Tagihan yang Akan Dibayar

    Pilih tagihan yang ingin dilunasi. Anda bisa memilih tagihan tertua terlebih dahulu.

    3. Salin Nomor Virtual Account (VA)

    Setelah memilih tagihan, tekan Bayar dan pilih metode pembayaran via bank.
    Salin nomor Virtual Account yang muncul.

    4. Buka Aplikasi DANA

    Login ke aplikasi DANA dan pilih menu Kirim.
    Pilih opsi Kirim Antar Bank.

    5. Masukkan Data Transfer

    Pilih nama bank dan masukkan nomor Virtual Account Kredivo yang telah disalin.
    Pastikan data sudah sesuai untuk menghindari kesalahan.

    6. Masukkan Nominal Pembayaran

    Ketik jumlah tagihan sesuai yang tertera di aplikasi Kredivo.

    7. Konfirmasi dan Masukkan PIN DANA

    Periksa kembali data pembayaran. Jika sudah benar, tekan Konfirmasi dan masukkan PIN DANA Anda.

    8. Cek Status Pembayaran di Kredivo

    Setelah transaksi selesai, buka aplikasi Kredivo dan refresh halaman untuk memastikan status pembayaran berubah menjadi Berhasil.

    Bayar Cicilan Lewat DANA

    Membayar cicilan Kredivo lewat DANA bukan hanya soal kemudahan, tapi juga fleksibilitas. Anda bisa melakukannya kapan saja dan di mana saja. Tak perlu antre atau repot keluar rumah. Bahkan, dengan adanya fitur penghubungan ke kartu debit/kredit, Anda punya lebih banyak opsi untuk mengatur pembayaran sesuai kebutuhan.

    Selain itu, solusi ini sangat membantu bagi mereka yang belum memiliki rekening bank. Misalnya, Anda juga bisa membantu membayarkan tagihan keluarga atau teman hanya dengan menggunakan akun DANA.

    Membayar tagihan Kredivo lewat DANA adalah solusi pembayaran yang praktis, aman, dan fleksibel. Dengan hanya beberapa langkah sederhana, Anda bisa melunasi cicilan tanpa biaya tambahan dan tanpa keluar rumah. Pastikan saldo DANA mencukupi dan jangan lupa memanfaatkan promo yang tersedia agar pembayaran lebih hemat.