Perusahaan: Dana

  • Pengelolaan Anggaran Masih Tunai, Pemerintahan Desa di Jember Rawan Korupsi

    Pengelolaan Anggaran Masih Tunai, Pemerintahan Desa di Jember Rawan Korupsi

    Jember (beritajatim.com) – Kepala desa di Kabupaten Jember, Jawa Timur, rawan terseret kasus korupsi. Inspektorat Kabupaten Jember melihat lubang dan kelemahan dalam tata kelola pemerintahan desa.

    “Banyak hal yang harus dibina dalam tata kelola pemerintahan desa, mulai dari penyusunan administrasi laporan pertanggungjawaban keuangan, penyeragaman standardisasi pelaksanaan proyek fisik di desa, sampai level monitoring dan evaluasi,” kata Inspektur Inspektorat Kabupaten Jmber Ratno Cahyadi Sembodo, ditulis Selasa (28/1/2025).

    Menurut Ratno, persoalan muncul bisa dikarenakan ketidaktahuan mengenai laporan pertanggungjawaban maupun ketidakpatuhan terhadap jadwal. “Misalnya pencairan dana desa (DD) tahap kedua harus menunggu pencairan tahap satu. Pencairan tahap satu harus menyelesaikan realisasi tahun sebelumnya. Hal-hal seperti itu harus kami tertibkab,” katanya.

    Pemkab Jember harus mencoba lebih kuat lagi agar potensi penyimpangan keuangan di desa bisa diminimalisasi. “Yang paling krusial menurut kami adalah masih adanya transaksi bersifat tunai di desa. Bagaimanapun orang kalau pegang duit tunai, pasti ada risiko godaan. Kami sedang berupaya agar transaksi sebisa mungkin bersifat cashless (non-tunai. Cashless ini setidaknya memiimalisasi risiko,” kata Ratno.

    Sebenarnya ada Tim Fasilitator Kecamatan (TFK) di Jember yang mendampingi 226 desa. Namun selama ini mereka merasa hanya mengawasi pelaksanaan dana desa.

    “Padahal seluruh tata kelola keuangan desa harus dimonitor TFK. Tahun ini kami akan samakan persepsi kembali dengan teman-teman Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), pendamping, dan TFK agar ada keselarasan pandang,” katanya.

    Pemerintah desa di Jember mengalami keterbatasan sumber daya, baik kepala maupun perangkat. “Sedangkan regulasi hitam-putih sama. Harus dipahami ada gap kesenjangan antara SDM dengan regulasi. Jadi kami tidak bisa hitam putih, pasti ada kesalahan di level desa. Kami akan coba memperbaiki tata kelola ke depannya,” kata Ratno.

    APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah) dan aparat penegak hukum sudah menjalin nota kesepahaman yang ditandatangani Kementerian Dalam Negeri, Markas Besar Kepolisian RI, dan Kejaksaan Agung.

    “Kalau memang wilayah (dugaan pelanggarannya) masih administratif, kami akan berkoordinasi supaya bisa ditangani Inspektorat. Tapi kalau sudah mens rea atau dugaan tindak pidana korupsinya lebih kental di sana, ya itu wilayah teman-teman aparat penegak hukum,” kata Ratno.

    Sebelum ditangani aparat hukum, Inspektorat intensif berdiskusi untuk menyamakan persepsi. “Itu jadi atensi kami agar tidak terulang di wilayah lain,” kata Ratno.

    Seluruh tahapan penganggaran, mulai dari perencanaan hingga pertanggungjawaban, sebenarnya termaktub dalam aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes). “Aplikasi sudah ada, tapi kalau tidak ada yang meng-input data secara tertib, masih akan ada lubang,” lata Ratno.

    Ratno mengakui adanya ketidakpatuhan hampir di setiap pemerintahan desa. Tema pemeriksaan Inspektorat setiap tahun berbeda-beda, sehingga di semua lini selalu ada temuan. “Cuma yang jadi atensi kami kalau temuannya fraud. Ini yang kami coba benahi tata kelolanya,” katanya.

    Beberapa temuan antara lain penyelesaian pekerjaan fisik yang tidak tepat waktu kendati anggaran sudah selesai direalisasikan. “Pencairannya mepet akhir tahun, sehingga pekerjaannya melampaui tahun anggaran,” kata Ratno.

    Temuan lain adalah kepatuhan pembayaran pajak. “Pajak masih dibayarkan manual. Pencatatannya memang ada aplikasinya, tapi harus diinput manual. Nah ini yang kami akan perbaiki. Tapi ini regulasinya dari pusat, kami hanya pelaksana,” kata Ratno.

    Sementara itu, Kepala DPMD Jember Adi Wijaya mengatakan, sudah ada standar penyusunan RAB (Rencana Anggaran Biaya). DPMD Jember sudah bekerja sama dengan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Jember untuk membuat aplikasi khusus penyusunan RAB yang bisa dimanfaatkan pemerintah desa.

    “Harapan kami dengan standar RAB, berbagai pelaksanaan kegiatan mempunyai acuan jelas, baik terkait masalah harga satuan, kebutuhan volume bahan, dan sebagainya,” kata Adi.

    Soal tata kelola keuangan, DPMD sudah mengupayakan digitalisasi. “Baik proses pengajuan penyaluran maupun pengelolaan. Selain Siskeudes yang berlaku nasional, ke depan berdasarkan hasil Kemendagri, Jember akan menerapkan Siskeudes Link. Jadi kami bisa meminimalisasi potensi masalah,” kata Adi.

    Siskeudes Link adalah aplikasi berbasis web yang dikembangkan oleh Bank Jatim, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Keuangan untuk membantu pemerintah desa mengelola keuangan secara lebih transparan dan akuntabel.

    DPMD akan menguji coba Siskeudes Link di beberapa desa hingga ada izin dari Kemendagri. “Dengan digitalisasi ini, tata kelola yang lebih efektif bisa tercapai,” kata Adi.

    Adi mengatakan kelemahan di setiap desa berbeda. “Semua punya potensi sama. Tinggal kami berupaya melibatkan banyak pihak untuk memperjelas tugas pemerintahan desa dalam mengelola keuangan desa,” jelasnya.

    “Selain beberapa instrumen yang memang kami inisiasi, seperti penyusunan aplikasi RAB untuk memperjelas mekanisme tata keuangan di desa. Harapan kami, kalau itu sudah jelas, potensi kesalahan dalam anggaran pengelolaan keuangan di desa bisa diperkecil,” tambah Adi.

    DPMD Jember juga menguatkan kapasitas kemampuan pemerintahan desa dalam memahami regulasi pengelolaan keuangan. “Nanti kami evaluasi sambil jalan. Kalau ada beberapa faktor lain, kami siap bersinergi,” kata Adi. [wir]

  • Global Shinsei Indonesia dapat Pinjaman 15 Juta Dolar AS dari Dua Bank Jepang – Halaman all

    Global Shinsei Indonesia dapat Pinjaman 15 Juta Dolar AS dari Dua Bank Jepang – Halaman all

    Pinjaman dari bank-bank Jepang itu akan diberikan induk perusahaannya kepada GSI segera guna pengembangan usaha di Indonesia

    Tayang: Selasa, 28 Januari 2025 15:07 WIB

    Istimewa .

    Pabrik PT Global Shinsei Indonesia di Sukaresmi Cikarang Selatan Bekasi 

    TRIBUNNEWS.COM, TOKYO – PT Global Shinsei Indonesia (GSI) dapat pinjaman dana 15 juta dolar AS atau Rp243 miliar lebih dari bank kerjasama internasonal Jepang (JBIC) , Senin (27/1/2025) kemarin.
     
    “Pinjaman melalui penantanganan pinjaman perjanjian JBIC (10,5 juta USD) bersama  The Bank of Shiga, Ltd. (4,5 juta USD) yang  mengumumkan bahwa Shinsei Chemical Industry Co., Ltd. (Kantor pusat: Prefektur Shiga, dengan Presiden Yoichi Miyata,  mendapat dana tersebut untuk  anak perusahaannya di  Republik Indonesia yaitu GSI mendapatkan pinjaman total 15 juta USD,” ungkap sumber Tribunnews.com Selasa (28/1/2025).

    Pinjaman dari bank-bank Jepang itu akan diberikan induk perusahaannya kepada GSI segera guna pengembangan usaha di Indonesia.

    Perjanjian pinjaman ini adalah jalur kredit investasi yang dibuat dengan Shiga Bank untuk penyebaran bisnis luar negeri dari perusahaan menengah dan UKM Jepang dan untuk mendukung M&A luar negeri dan kegiatan lain dari perusahaan Jepang.
     
    Pinjaman tersebut akan digunakan untuk membiayai pembuatan dan penjualan produk cetakan injeksi plastik GSI di Jawa Barat  dan akan mendukung pinjaman lintas batas Shiga Bank kepada GSI di Indonesia.

    Diskusi perbankan tersebut juga dilakukan kelompok Pencinta Jepang bisa gabung gratis lewat email: tkyjepang@gmail.com. (Koresponden Tribunnews.com, Richard Susilo dari Jepang)

    “);
    $(“#latestul”).append(“”);
    $(“.loading”).show();
    var newlast = getLast;
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:’4′,img:’thumb2′}, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast + 1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;
    if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
    else cat=””;

    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }
    else{
    $(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
    $(“#test3”).val(“Done”);
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    else if (getLast > 150) {
    if ($(“#ltldmr”).length == 0){
    $(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
    }
    }
    }
    });
    });

    function loadmore(){
    if ($(“#ltldmr”).length > 0) $(“#ltldmr”).remove();
    var getLast = parseInt($(“#latestul > li:last-child”).attr(“data-sort”));
    $(“#latestul”).append(“”);
    $(“.loading”).show();
    var newlast = getLast ;
    if($(“#test3”).val() == ‘Done’){
    newlast=0;
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest”, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast + 1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;
    if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
    else cat=””;
    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }else{
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    else{
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:sectionid,img:’thumb2′,total:’40’}, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast+1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;

    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }else{
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    }

    Berita Terkini

  • DeepSeek AI Kena Serangan Siber, Pesaing ChatGPT Batasi Pendaftaran Pengguna Baru! – Page 3

    DeepSeek AI Kena Serangan Siber, Pesaing ChatGPT Batasi Pendaftaran Pengguna Baru! – Page 3

    Sekadar informasi, menurut laporan media setempat, laboratorium DeepSeek AI didirikan oleh Liang WenFeng. DeepSeek lahir dari pendanaan bernama High Flyer Quant yang mengelola aset sebanyak USD 8 miliar.

    Meski begitu, DeepSeek bukanlah satu-satunya perusahaan Tiongkok yang berupaya mengembangkan teknologi kecerdasan buatan.

    Peneliti AI terkemuka di Tiongkok, Kai-Fu Lee belum lama ini mengungkapkan, startup mereka, 01.ai melatih model AI hanya dengan dana sebesar USD 3 juta.

    Selain itu, perusahaan induk TikTok, ByteDance juga merilis sebuah update model AI barunya yang mengklaim bisa mengungguli performa o1 milik OpenAI dalam sebuah tes benchmark.

    Menanggapi kebangkitan laboratorium dan startup AI Tiongkok, CEO Perplexity Aravind Srinivas mengatakan, “kebutuhan menjadi induk dari segala penemuan.”

    “Karena mereka harus menjari jalan keluar, pada akhirnya mereka berhasil membangun sesuatu yang jauh lebih efisien,” ungkapnya.

      

  • Jadi Tersangka Kasus Tindak Pidana di Jepang, WNI Diminta Segera Melapor ke KBRI Tokyo – Halaman all

    Jadi Tersangka Kasus Tindak Pidana di Jepang, WNI Diminta Segera Melapor ke KBRI Tokyo – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, TOKYO – Beberapa WNI terkena tindak pidana di Jepang, misalnya ngutil barang di toko.

    Usai ditangkap pihak keamanan toko, biasanya pelaku langsung diserahkan ke polisi diproses hukum. 

    Bagaimana menindaklanjuti apabila WNI menjadi tersangka kasus tindak pidana di Jepang?

    “Paling penting melaporkan, menelpon KBRI Tokyo 03-3441-4201 atau nomor 080 3506 8612 dan 080 4940 7419 (untuk keadaan darurat),” ungkap sumber Tribunnews.com di KBRI Tokyo, Selasa (28/1/2025).

    Nantinya, pihak yang dijadikan tersangka akan dicarikan pengacara untuk mendampingi tersangka WNI yang diduga melakukan tindak pidana.

    Di luar bantuan dari KBRI Tokyo, maka pihak kepolisian Jepang biasanya menyediakan pengacara gratis untuk mendampingi tersangka WNI tersebut.

    Pengacara tersebut dibayar oleh negara Jepang, dana pemerintah Jepang.

    Setelah diinvestigasi pihak kepolisian, tersangka akan diinterogasi pihak kejaksaan Jepang pula, barulah dimasukkan ke tahanan kepolisian sekitar 10 hari sambil menantikan jadwal sidang pengadilan.

    Dalam kasus ngutil (tindakan mencuri barang dagangan tanpa sepengetahuan penjual) maka tersangka ada dua kemungkinan menjawab atas nasibnya tersebut.

    Pertama mengakui tindakannya, maka segera diproses dan dikenakan denda dan atau ditahan sekian lama. Proses ini tidak lama, namun sedikitnya 10 hari akan berada di tahanan kepolisian.

    Bayar denda sedikitnya 100.000 yen dan menyediakan tiket pesawat pulang ke Indonesia. Lalu dibebaskan.

    Masalahnya kalau visanya habis, maka akan berhadapan dengan imigrasi ditahan di tahanan imigrasi dan dikawal pulang ke pesawat.

    Olehkarena itu saat ditahan di kepolisian, jangan lupa tanggal akhir visa Jepang kita. Kalau hampir habis baiknya segera katakan ke pengacara minta tolong agar segera memperpanjang visa Jepang tersebut.

    Maksudnya, kalau selesai kasus pengadilan selesai urusan dengan pihak kejaksaan, bisa langsung pulang ke Indonesia karena visa masih efektif hidup.

    Ingat visa waiver ke Jepang hanya berlaku selama 15 hari, dalam arti hari ke-15 harus ke luar dari Jepang.

    Lalu bagaimana saat kita ditahan di kepolisian Jepang?

    Jepang ada 4 musim paling harus hati-hai saat musim dingin. Melalui pengacara segera titipkan baju hangat tebal dan sebagainya bagi keperluan WNI yang ditahan di kepolisian Jepang dan atau di tahanan imigrasi Jepang.

    Hanya baju tahanan biasa saja tersedia di sana. Jadi bagi orang Indonesia pasti akan kedinginan sekali berada di dalam ruangan tahanan. Artinya akan cepat mengalami sakit karena kedinginan dan dampak lainnya.

    Titipkan pula uang kecil ribuan dan juga koin 10 yen agak banyak untuk bisa menelpon ke luar apabila ditahan di tahanan imigrasi.

    Untuk tahanan kepolisian/kejaksaan biasanya hanya boleh menelpon ke pengacara kita saja.

    Keluarga mau menjenguk? Tidak semudah yang dibayangkan. Harus booking dulu, telpon kapan bisa membuat bookingan untuk menjenguk.

    Setelah diberitahukan tanggal dan jamnya, datanglah ke sana tepat waktu yang ditentukan.

    Lalu mengisi formulir jenguk termasuk mengisi apa saja yang akan diberikan kepada tahanan harus tertulis dengan lengkap dan detil.

    Semua barang kita seperti HP dan elektronik lain harus ditaruh di loker lokasi tahanan, kita akan melalui alat sensor, barulah bisa menjenguk tahanan untuk waktu maksimal hanya 30 menit saja.

    Di tempat tahanan kita dibatasi kaca transparan sama sekali tak bisa bersentuhan. Suara tersengar melalui mikriopon dan atau lobang kecil saja di tengah kaca tersebut yang memisahkan tahanan dan penjenguk.

    Tentu saja petugas otoritas setempat mendengar dan duduk dekat tahanan sambil mencatat percakapan.

    Di atas semua itu yang paling penting adalah harus ada orang yang bisa berbahasa Jepang mulai booking jenguk dan saat mendampingi kita yang menjenguk tahanan.

    Kalau tidak demikian akan sulit sekali menjenguk tahanan di Jepang. 

    Bagaimana kalau kita tidak mengakui mengutil, tidak mengakui tindak pidana yang dituduhkan?

    Kasus ini akan berkepanjangan bisa berbuan-bulan. Mengapa? Karena harus membuktikan memang benar tidak melakukan tindak pidana tersebut. Pihak lawan pasti ada bukti misalnya terekam di CCTV saat kita mengutil sehingga sulit membantahnya.

    Bukan hanya kasus berbulan-bulan, uang akan banyak terkuras karena harus membayari Pengacara yang tidak murah bisa ratusan ribu yen atau puluhan juta rupiah nantinya.

    Paling berdampak adalah si tahanan itu sendiri akan bisa stres berat sekali karena terus berbulan-bulan berada di tahanan yang sangat sempit di Jepang.

    Namun di tahanan imigrasi biasanya ada televisi sehingga tahanan bisa melihat TV dan melupakan sejenak masalahnya.

    “Sebelum sampai terkena tindak pidana, baiknya sangat berhati-hati sekali bila kita berada di Jepang karena semua ada CCTV mudah dibuktikan kalau kita memang bersalah atau tidak.

    Namun masa tahanan memang sangat panjang kalau sampai berproses ke pengadilan dan tersangka tidak mengakui yang dituduhkan tersebut,” papar seorang Jaksa Jepang kepada Tribunnews.com beberapa waktu lalu.

    Kasus tindak pidana oleh WNI di Jepang memang sangat bervariasi. Mulai dari mengutil, membunuh, narkoba, pencurian, pemerkosaan dan sebagainya.

    Beberapa orang WNI telah masuk penjara di Jepang walaupun jumlahnya tidak sebanyak kalangan China dan Korea, akibat kasus tindak pidana di Jepang.

    Apabila keputusan pengadilan masuk penjara, maka orang asing itu secara hukum lima tahun tidak bisa memasuki Jepang lagi.

    Khusus bagi kasus pembunuhan di Jepang, lalu bebas pulang ke negara yang bersangkutan, kemungkinan kalau sudah ke luar Jepang tidak akan bisa memasuki Jepang lagi sepanjang masa.

    Memang ketat sekali hukum Jepang dan bukan tidak mungkin semakin diperketat lagi aturan dan hukum bagi orang asing yang akan memasuki  Jepang dalam waktu dekat  mendatang.

    Diskusi hukum Jepang ini ramai dilakukan di kelompok Pencinta Jepamg bisa gabung gratis email ke: tkyjepang@gmail.com

     

  • Rekomendasi Aplikasi Investasi Penghasil Uang Saham Terbaik Versi OJK Tahun 2025

    Rekomendasi Aplikasi Investasi Penghasil Uang Saham Terbaik Versi OJK Tahun 2025

    JABAR EKSPRES – Inilah rekomendasi aplikasi investasi penghasil uang saham terbaik versi OJK terbaru tahun 2025.

    Investasi saham menjadi salah satu cara terbaik untuk menghasilkan keuntungan finansial secara jangka panjang.

    Namun, memilih aplikasi investasi penghasil uang yang aman dan terpercaya adalah langkah penting yang tidak boleh diabaikan.

    Berikut ini adalah rekomendasi aplikasi investasi penghasil uang saham terbaik versi OJK tahun 2025 yang dapat Anda gunakan untuk memulai atau mengembangkan portofolio investasi Anda.

    Rekomendasi Aplikasi Investasi Penghasil Uang

    1. Bibit

    Aplikasi Bibit tetap menjadi salah satu pilihan utama bagi pemula hingga profesional. Bibit telah terdaftar dan diawasi oleh OJK, menjadikannya platform yang aman dan terpercaya. Fitur unggulan Bibit meliputi:

    – Investasi Mulai dari Rp10.000: Cocok untuk pemula dengan modal kecil.

    – Robo Advisor: Sistem otomatis yang membantu memilih portofolio terbaik sesuai profil risiko.

    – Pilihan Produk Beragam: Termasuk reksa dana saham, obligasi, dan pasar uang.

    BACA JUGA: Ambil Reward Saldo DANA Gratis Rp350.000 Hanya dengan Menuntaskan Misi Ini

    BACA JUGA: Punya Minyak Goreng Bekas? Begini Cara Tukar Minyak Jelantah ke Saldo e-Wallet

    2. Ajaib

    Ajaib adalah aplikasi investasi penghasil uang saham dan reksa dana yang juga diawasi oleh OJK. Aplikasi ini dirancang untuk memberikan pengalaman investasi yang mudah dan menyenangkan. Beberapa fitur unggulan Ajaib adalah:

    – Tanpa Minimum Deposit: Anda bisa mulai investasi tanpa batasan modal awal.

    – Notifikasi Real-Time: Peringatan saat ada perubahan harga saham yang signifikan.

    – Komunitas Investor: Belajar dari investor lain melalui forum diskusi.

    3. Stockbit

    Stockbit awalnya dikenal sebagai platform diskusi saham, tetapi kini berkembang menjadi aplikasi investasi lengkap. Dengan pengawasan OJK, aplikasi ini menawarkan berbagai keunggulan:

    – Virtual Trading: Simulasi perdagangan saham untuk pemula.

    – Analisis Saham Mendalam: Data lengkap tentang performa saham.

    – Fitur Komunitas: Berbagi ide investasi dengan sesama investor.

    BACA JUGA: 38 Ucapan Selamat Tahun Baru Imlek 2025 Gong Xi Fa Cai yang Penuh Makna

    4. IPOT (Indo Premier Online Technology)

    IPOT adalah aplikasi investasi penghasil uang dari Indo Premier Sekuritas yang menawarkan fitur lengkap untuk perdagangan saham, reksa dana, dan ETF. Kelebihan utama IPOT meliputi:

  • SIG Pabrik Tuban Serahkan Zakat Karyawan 2025 Rp2,2 M kepada Baznas

    SIG Pabrik Tuban Serahkan Zakat Karyawan 2025 Rp2,2 M kepada Baznas

    Tuban (beritajatim.com)– Unit Pengumpul Zakat (UPZ) PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. (SIG) Pabrik Tuban menyerahkan dana zakat karyawan tahun 2025 sebesar Rp 2,2 miliar kepada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Tuban, Selasa (28/01/2025).

    Penyerahan dana zakat dilakukan oleh General Manager of Maintenance SIG Pabrik Tuban, Agus Widadi, dan diterima langsung oleh Ketua Baznas Kabupaten Tuban, Ir. Agus Suryanto, di kantor Baznas Kabupaten Tuban.

    “Alhamdulillah zakat karyawan SIG Pabrik Tuban pada tahun 2025 ini terkumpul Rp 2,2 miliar,” ujar Agus Widadi.

    Agus menjelaskan, jumlah dana zakat yang terkumpul tahun ini sama dengan tahun sebelumnya. Ia berharap program ini dapat terus memberikan manfaat bagi masyarakat yang membutuhkan.

    “Dalam pengelolaan dana zakat karyawan yang dilakukan oleh UPZ SIG Pabrik Tuban dari tahun ke tahun semakin bagus dan program ini dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” terangnya.

    Ia menambahkan, program ini diharapkan mampu mendorong masyarakat untuk mendoakan perkembangan dan kemajuan SIG Pabrik Tuban, sehingga perusahaan dapat memberikan manfaat yang lebih besar di masa depan.

    Ketua Baznas Kabupaten Tuban, Ir. Agus Suryanto, mengapresiasi SIG Pabrik Tuban yang rutin menyetorkan dana zakat karyawan melalui UPZ.

    “Dana zakat dari SIG ini paling besar untuk industri pada tahun ini sebesar Rp 2,2 miliar dan secara umum yang paling besar dari ASN dan SIG kedua,” ungkap Agus Suryanto.

    Berdasarkan Peraturan Baznas (PERBAZNAS) No. 2 Tahun 2016 Bab IV Pasal 35 tentang mekanisme kerja UPZ, Agus Suryanto menjelaskan bahwa 30% dana zakat dikelola oleh Baznas Kabupaten Tuban, sementara 70% dikelola oleh UPZ SIG Tuban.

    “Program-program yang dijalankan oleh UPZ SIG Pabrik Tuban pun sudah selaras dengan program Baznas Kabupaten Tuban. Sehingga, dana zakat yang terkumpul juga sudah ditasarufkan kepada orang yang berhak, karena dana zakat ini ada penerima khusus sesuai dengan syari,” pungkasnya. [ayu/beq]

  • DPRD Malang Desak Inspektorat Beberkan Bukti Pungli Oknum Pejabat Diknas

    DPRD Malang Desak Inspektorat Beberkan Bukti Pungli Oknum Pejabat Diknas

    Malang (beritajatim.com) – Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Malang, Zia Ulhaq, mendesak Inspektorat Kabupaten Malang segera mempublikasikan hasil temuan terkait dugaan pungutan liar (pungli) dan penyelewengan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang diduga melibatkan pejabat Dinas Pendidikan Kabupaten Malang.

    Zia menegaskan, transparansi dari Inspektorat sangat penting untuk menjaga integritas dan marwah dunia pendidikan di Kabupaten Malang.

    “Dinas Pendidikan adalah mitra kerja Komisi IV DPRD. Kami meminta agar Inspektorat tidak menutupi dan membeberkan hasil temuan mereka setelah memeriksa pejabat Diknas Kabupaten Malang,” tegas Zia, Selasa (28/1/2025).

    Zia, yang memiliki latar belakang sebagai pegiat antikorupsi dalam Malang Corruption Watch (MCW), menambahkan bahwa Inspektorat harus mampu membuktikan hasil pemeriksaan mereka terhadap pejabat Dinas Pendidikan.

    “Setelah cek dan ricek, Inspektorat harus bisa membuktikan. Kalau memang ada temuan yang mengarah pada ranah pidana, inspektorat harus segera berkoordinasi dengan aparat penegak hukum,” ujarnya.

    Menurut Zia, Inspektorat memiliki kewenangan untuk memanggil seluruh pegawai Dinas Pendidikan, mulai dari pejabat hingga staf, yang diduga menyalahgunakan wewenang dalam jabatannya.

    “Kalau memang terbukti ada unsur pidananya, dan itu terpenuhi, meresahkan, pejabat yang diduga melakukan pungli bisa saja dilaporkan ke aparat penegak hukum. Bisa juga dimutasi hingga penurunan pangkat dan golongannya sebagai aparatur sipil negara,” tambah Zia.

    Sebagai bagian dari langkah pengawasan, DPRD Kabupaten Malang akan meminta evaluasi menyeluruh terhadap Dinas Pendidikan.

    “Pastinya kita akan minta dilakukan evakuasi menyeluruh Dinas Pendidikan. Karena kami mitra kerjasama Dinas Pendidikan. Sehingga, apabila ada terbukti melakukan pungli dan penyelewengan jabatan kami juga meminta agar Bupati Malang melakukan evaluasi pada anak buahnya di Dinas Pendidikan secara menyeluruh,” pungkas Zia. [yog/beq]

  • Hemat Anggaran ala KPK pada 2025, Sasar Perjalanan Dinas dan Operasional Kantor

    Hemat Anggaran ala KPK pada 2025, Sasar Perjalanan Dinas dan Operasional Kantor

    Jakarta, Beritasatu.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mulai melakukan penghematan anggaran di tahun 2025 ini. Sejumlah pos anggaran bakal dilakukan efisiensi demi meminimalkan pengeluaran.

    “Dalam rangka mendukung program pemerintah tahun 2025, KPK juga melakukan berbagai langkah penghematan anggaran, di antaranya terkait dengan perjalanan dinas dan operasional kantor,” kata Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika, Selasa (28/1/2025).

    Adapun terkait honorarium, Tessa menerangkan sejak awal KPK tidak mengalokasikan dana tersebut. Hal itu mengingat pihaknya sudah menerapkan single salary system.

    Dalam hal hemat anggaran KPK untuk perjalanan dinas, Tessa mengungkapkan penghematan dilakukan dengan melakukan pertemuan, pelatihan, dan sosialisasi secara daring atau memanfaatkan ruang di sekitar lingkungan gedung KPK. Lalu untuk kegiatan luar kota, dia menyebut akan diterapkan skala prioritas serta pembatasan jumlah personel.

    Sedangkan hemat anggaran KPK untuk operasional kantor, Tessa menyebut penghematan dilakukan dengan mengurangi barang cetakan dan memaksimalkan arsip digital secara bertahap. Selain itu, efisiensi juga akan dilakukan dalam pengelolaan fasilitas kerja dalam ruangan atau gedung.

    “Melalui efisiensi ini, KPK berharap kinerja pemberantasan korupsi tetap dapat dilakukan secara efektif, tentu dengan berbagai kolaborasi bersama pemangku kepentingan dan seluruh lapisan masyarakat,” tutur Tessa.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan efisiensi anggaran pemerintah sebesar Rp 306,69 triliun pada APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025. Hal ini demi menjaga stabilitas fiskal dan mendukung pelayanan publik yang lebih optimal.

    Efisiensi anggaran dilakukan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Dalam inpres ini pemerintah melakukan review untuk anggaran K/L dalam APBN 2025, APBD 2025, dan transfer ke daerah.

    Dengan hemat anggaran KPK ini, lembaga tersebut berharap anggaran pemerintah ke depannya dapat dikelola dengan baik. Hal itu supaya tidak menimbulkan celah potensi korupsi.

  • Dari Rumah ke Dunia Kerja: Perempuan Berdaya dengan Pelatihan Maternity Spa Dompet Dhuafa
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        28 Januari 2025

    Dari Rumah ke Dunia Kerja: Perempuan Berdaya dengan Pelatihan Maternity Spa Dompet Dhuafa Nasional 28 Januari 2025

    Dari Rumah ke Dunia Kerja: Perempuan Berdaya dengan Pelatihan Maternity Spa Dompet Dhuafa
    Tim Redaksi
    KOMPAS.com
    – Dalam sebuah ruangan, tampak sekelompok perempuan dengan wajah berbinar tengah belajar sebuah keahlian baru yang bisa mengubah hidup mereka.
    Mereka adalah para peserta pelatihan Maternity Spa yang diselenggarakan oleh Institut
    Kemandirian
    (IK)
    Dompet Dhuafa
    melalui program Paradaya Movement, bekerja sama dengan PT
    Paragon Corp
    . dan
    Forum Zakat
    (FOZ).
    Pelatihan tersebut bukan sekadar tentang teknik pijat dan perawatan tubuh. Di balik pijatan yang lembut dan perawatan yang memanjakan, ada mimpi-mimpi besar yang sedang dirajut.
    Para perempuan ini tidak hanya belajar keterampilan teknis, tetapi juga dibimbing untuk menemukan potensi diri, meningkatkan kepercayaan diri, dan membuka jalan menuju kehidupan yang lebih mandiri secara finansial.
    Salah satu dari 20 peserta pelatihan, Ratna Jumila, berbagi cerita tentang bagaimana pengalaman tersebut mengubah pandangannya terhadap hidup.  
    “Selama ini, saya hanya berdiam diri di rumah. Pelatihan ini memberikan harapan baru bagi saya. Saya ingin bisa mandiri dan membantu keluarga,” ujar ibu rumah tangga asal Tangerang ini dengan mata penuh harap.
    Pelatihan tersebut merupakan salah satu wujud nyata dari komitmen Dompet Dhuafa dalam upaya
    pemberdayaan perempuan
    .
    Melalui program-program yang dirancang dengan cermat, lembaga tersebut memberikan kesempatan kepada perempuan untuk berpartisipasi aktif dalam dunia kerja dan mendapatkan penghasilan tambahan.
    Supervisor Program Development Institut Kemandirian Tirta Rahayu menegaskan bahwa pihaknya tidak hanya memberikan keterampilan teknis, tetapi juga membekali mereka dengan
    soft skills
    , seperti komunikasi, kerja sama tim, dan
    problem solving
    yang sangat diperlukan di dunia kerja.
    Pelatihan Maternity Spa bukan hanya soal keterampilan pijat, melainkan sebuah upaya untuk memberdayakan perempuan, meningkatkan kesejahteraan keluarga, dan membangun komunitas yang lebih kuat.
    Para peserta tidak hanya memperoleh penghasilan tambahan melalui profesi sebagai terapis pijat, tetapi juga merasakan kepuasan batin karena mampu memberikan bantuan dan kenyamanan kepada orang lain.
    Dengan sentuhan lembut mereka, para peserta pelatihan tidak hanya meredakan ketegangan fisik, tetapi juga menebarkan kehangatan dan kasih sayang.
    Mereka adalah bukti nyata bahwa setiap individu memiliki potensi untuk melakukan perubahan positif, baik dalam kehidupan mereka sendiri maupun orang-orang di sekitar mereka.
    Para peserta pelatihan Maternity Spa mengajarkan kepada kita semua bahwa kemauan yang kuat, dukungan yang tepat, dan kerja keras adalah kunci untuk mengatasi tantangan apa pun dan mencapai mimpi.
    Pelatihan Maternity Spa adalah salah satu contoh bagaimana upaya pemberdayaan perempuan dapat membawa perubahan signifikan.
    Dengan memberdayakan perempuan, kita secara tidak langsung telah menciptakan masa depan yang lebih baik untuk generasi mendatang.
    Kolaborasi antara berbagai pihak, seperti yang terlihat dalam pelaksanaan pelatihan tersebut, menjadi bukti bahwa sinergi yang kuat dapat menghasilkan dampak yang luas dan berkelanjutan. Ini adalah wujud nyata dari usaha bersama untuk membangun masyarakat yang lebih mandiri dan berdaya.
    Institut Kemandirian, sebagai lembaga vokasi dan inkubasi bisnis, berdedikasi untuk memberikan pendidikan dan
    pelatihan keterampilan
    hardskill,
    soft skill
    , dan
    life skill 
    kepada masyarakat, terutama mereka yang berada di usia produktif.
    Dengan pengelolaan dana zakat dan wakaf, Institut Kemandirian berkomitmen untuk terus berinovasi dalam menyediakan program-program pelatihan yang berkelanjutan dan berdampak positif, membantu meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Indonesia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Tak Seperti Indonesia, Malaysia Kasih Diskon Tarif Tol 50 Persen di Libur Imlek

    Tak Seperti Indonesia, Malaysia Kasih Diskon Tarif Tol 50 Persen di Libur Imlek

    Jakarta

    Pemerintah Malaysia mengumumkan diskon khusus tarif tol sebesar 50 persen selama libur Tahun Baru China 2025.

    Dilansir dari The Straits Times, diskon ini merupakan hasil keputusan rapat kabinet Malaysia pada Jumat (24/1/2025). Diskon tersebut akan berlaku selama 48 jam, mulai 27 Januari 2025 pukul 00:01 hingga 28 Januari 2025 pukul 23:59.

    Sebagai informasi, Malaysia secara rutin memberikan diskon, bahkan pernah membebaskan tarif tol kepada masyarakat selama libur hari besar keagamaan.

    “Diskon ini merupakan kelanjutan dari bantuan tol musim perayaan yang telah diberikan pemerintah untuk keempat musim perayaan besar di semenanjung sejak tahun 2023,” ujar Menteri Pekerjaan Umum Datuk Seri Alexander Nanta Linggi.

    Diskon tarif tol ini berlaku untuk kendaraan pribadi kelas satu di seluruh gerbang tol. Namun, ada pengecualian di dua gerbang tol perbatasan nasional, yaitu Sultan Iskandar Building Toll Plaza di North-South Expressway (PLUS) dan Tanjung Kupang Toll Plaza yang menghubungkan Malaysia dengan Singapura.

    Menurut laporan The Straits Times, pemerintah Malaysia telah menganggarkan dana sebesar 356,18 juta Ringgit atau sekitar Rp 1,21 triliun untuk menutupi kompensasi tarif tol selama periode libur hari besar.

    Kebijakan ini tidak hanya meringankan beban masyarakat, tetapi juga bertujuan untuk mendorong mobilitas serta mendukung aktivitas ekonomi dan sosial selama masa perayaan.

    Di sisi lain, pemerintah Indonesia tidak memberikan diskon tarif tol untuk libur Tahun Baru Imlek 2025. Kebijakan terkait diskon tol di Indonesia tergolong lebih jarang dibandingkan Malaysia.

    Terakhir kali diskon tarif tol diberikan adalah pada momen Tahun Baru 2025, di mana Jasa Marga memberikan potongan tarif sebesar 10 persen. Namun, diskon tersebut terbatas hanya pada beberapa ruas tol tertentu dan dalam periode yang lebih singkat.

    (mhg/lua)