Xcloud.id

Perusahaan: Dana

  • Kenapa Model AI Cina DeepSeek Rontokkan Saham Teknologi AS? – Halaman all

    Kenapa Model AI Cina DeepSeek Rontokkan Saham Teknologi AS? – Halaman all

    Nilai saham perusahaan teknologi Amerika Serikat anjlok pada Senin (27/11), didorong spekulasi seputar keunggulan produk kecerdasan buatan teranyar milik perusahaan Cina DeepSeek yang dirilis pekan lalu.

    Produsen chip Nvidia tercatat kehilangan USD600 miliar nilai saham dalam sehari. Guncangan serupa dialami perusahaan teknologi lain seperti Microsoft atau Meta yang mengelola Facebook, Instagram dan WhatsApp. Buntutnya, performa bursa Nasdaq yang banyak dihuni raksasa teknologi AS juga anjlok.

    Penurunan ini menggeser posisi Nvidia sebagai perusahaan paling berharga di dunia, dengan valuasi menyusut dari USD3,5 triliun menjadi USD2,9 triliun, lebih rendah dari Apple dan Microsoft.

    Panik bursa di AS dipicu oleh hasil tes model dasar AI oleh DeepSeek yang mengungguli pemain besar seperti OpenAI atau Gemini. Perkaranya, DeepSeek dikembangkan dengan biaya yang diklaim hanya berkisar USD5,6 juta, jauh lebih kecil dibandingkan dana miliaran Dollar AS yang dihabiskan raksasa teknologi AS untuk mengembangkan produknya.

    Terlebih lagi, dengan embargo teknologi yang diterapkan AS terhadap Cina, DeepSeek hanya mampu menggunakan peranti lawas buatan Nvidia, bukan pemroses teranyar seperti A100 yang diklaim berkinerja jauh lebih cepat.

    DeepSeek menjabarkan dalam sebuah makalah, bagaimana proses pengembangan dikerjakan dengan anggaran kecil.

    Tingginya performa dan rendahnya ongkos pengembangan oleh perusahaan Cina itu menularkan keraguan di kalangan investor terhadap valuasi saham perusahaan teknologi AS di Silicon Valley yang melonjak karena didorong demam AI.

    Sementara itu, asisten AI buatan DeepSeek sudah melampaui rival ChatGPT sebagai aplikasi gratisan yang paling banyak diunduh di Apple App Store.

    Keberhasilan DeepSeek mengungguli raksasa AI global menggarisbawahi cepatnya kemampuan Cina mengejar ketertinggalan dari AS dalam pengembangan teknologi masa depan.

    “Setidaknya ada empat perusahaan Cina yang mengklaim telah melatih model AI yang mampu menyaingi rival di Silicon Valley,” kata Angela Zhang, profesor hukum di University of Southern California mengatakan kepada DW. “Ini bukan fenomena yang hanya terjadi sekali. Ini sebenarnya hanya satu contoh dari seluruh industri AI di Cina.”

    Keraguan tetap membekas

    Richard Windsor, analis teknologi dan pendiri perusahaan riset Radio Free Mobile, harus mengakui bahwa model DeepSeek secanggih seperti yang diklaim.

    “Terobosannya memang nyata. Kalau saja mereka merahasiakan teknologinya, maka kita akan punya keraguan tentang keabsahan klaim tersebut. Tapi, mereka merilisnya sebagai sumber terbuka. Artinya, performa DeepSeek dapat diverifikasi secara independen.”

    Ketika OpenAI merilis model terbarunya Desember lalu, perusahaan tidak memberikan rincian teknis pengembangan. Namun, DeepSeek sebaliknya menjabarkan metode yang digunakan secara terperinci untuk publik umum.

    DeepSeek mengklaim bahwa hanya menggunakan sebanyak 2.000 pemroses lawas Nvidia H800 dan bukan GPU tercanggih H100, tetapi klaim tersebut diragukan oleh sejumlah pelaku industri AI di AS.

    Zhang mengatakan, betatapun juga pembatasan ekspor memaksa perusahaan-perusahaan Cina melalui “masa-masa sangat sulit,” tapi juga telah “memberikan insentif bagi inovasi.”

    Richard Windsor meragukan klaim DeepSeek soal biaya pengembangan yang kecil untuk melatih model dengan lebih dari 600 miliar parameter.

    “Inilah yang membuat semua orang ribut,” kata Windsor. “Klaim mereka 95% lebih murah daripada yang dianggarkan OpenAI.”

    Dia juga mencurigai momentum peluncuran yang bertepatan dengan pelantikan Donald Trump sebagai Presiden AS.

    Keberhasilan DeepSeek meluapkan popularitas pendirinya, Liang Wenfeng. Pekan lalu, dia menjadi satu-satunya perintis AI yang diundang untuk bergabung dalam pertemuan penting dengan Perdana Menteri Cina Li Qiang.

    Tidak didorong motivasi bisnis

    Wenfeng diklaim sebagai seorang jenius yang yang menurut Angela Zhang “tidak didorong ambisi komersil.” Karakter itu yang menurutnya memungkinkan keberhasilan DeepSeek mengalahkan rival lain.

    “DeepSeek memperlihatkan kemampuan perusahaan AI Cina, tetapi juga memperlihatkan bahwa dalam ekosistem inovasi di sana, ketika Anda memiliki tim bertalenta tinggi yang dipimpin oleh seseorang yang memiliki visi besar, Anda benar-benar dapat melihat kemampuan inovasi luar biasa di Cina,” katanya.

    Zhang juga meragukan spekulasi di AS bahwa DeepSeek digerakkan dan mendapat bantuan besar dari pemerintah Cina.

    “Kemampuan inovatif terbesar milik Cina datang dari sektor swasta yang dinamis, bukan dari negara,” katanya. “Setiap kali negara mendanai sebuah proyek, saya berani bertaruh bahwa hasilnya akan gagal. Tapi juga artinya, DeepSeek kini menjadi incaran pemerintah Cina, mengingat keberhasilannya yang luar biasa.”

    Diadaptasi dari artikel DW berbahasa Inggris

  • DeepSeek: Chatbot AI asal China yang kalahkan popularitas ChatGPT – Halaman all

    DeepSeek: Chatbot AI asal China yang kalahkan popularitas ChatGPT – Halaman all

    Aplikasi kecerdasan buatan (AI) DeepSeek asal China telah menyalip ChatGPT sebagai aplikasi chatbot AI gratis teratas di App Store Apple di Amerika Serikat, Inggris, dan China.

    Lonjakan popularitasnya telah memicu aksi jual saham perusahaan-perusahaan terkait AI di AS. Saham Nvidia, Microsoft, dan Meta turun pada Senin (27/01) pagi dan berimbas pada harga saham di Eropa.

    Popularitas aplikasi DeepSeek yang melonjak sejak diluncurkan menantang asumsi banyak pihak bahwa AS adalah pemimpin dalam urusan AI. Timbul pula pertanyaan tentang seberapa besar investasi yang direncanakan oleh perusahaan-perusahaan AS di bidang AI setelah kemunculan DeepSeek.

    Aplikasi tersebut didukung oleh model DeepSeek-V3 sumber terbuka, yang menurut para peneliti dikembangkan dengan biaya kurang dari US$6 juta—jauh lebih kecil daripada miliaran dólar yang dihabiskan oleh para pesaingnya.

    Namun klaim ini telah dibantah oleh orang lain di dunia AI.

    Produk lebih murah mengejutkan pasar

    Kemunculan DeepSeek terjadi saat AS membatasi penjualan teknologi chip canggih yang mendukung AI ke China.

    Untuk melanjutkan pekerjaan mereka tanpa pasokan impor chip canggih yang stabil, pengembang AI di China saling membuka dapur mereka serta bereksperimen dengan pendekatan baru.

    Hasilnya model AI yang membutuhkan daya komputasi yang jauh lebih sedikit. Konsekuensi selanjutnya adalah ongkos pembuatannya jauh lebih murah daripada diperkirakan sebelumnya—yang berpotensi menjungkirbalikkan industri AI.

    Setelah DeepSeek-R1 diluncurkan awal bulan ini, perusahaan tersebut membanggakan “kinerja yang setara dengan” salah satu model terbaru bikinan OpenAI (yang merupakan pembuat ChatGPT) ketika digunakan untuk memecahkan soal-soal matematika, pengodean, dan penalaran bahasa alami.

    Pemodal ventura dari Sillicon Valley sekaligus penasihat Donald Trump, Marc Andreessen, menggambarkan DeepSeek-R1 sebagai “momen Sputnik AI”.

    Sebutan tersebut merujuk pada satelit yang diluncurkan Uni Soviet pada 1957. Pada saat itu, AS dianggap terkejut oleh pencapaian teknologi rival mereka.

    Popularitas DeepSeek telah mengejutkan pasar. ASML, pembuat peralatan chip asal Belanda, mengalami penurunan harga saham lebih dari 10% sementara saham Siemens Energy, yang membuat perangkat keras terkait AI, anjlok hingga 21%.

    “[AI] versi China berbiaya rendah ini tidak pernah mengemuka, jadi hal ini sedikit mengejutkan pasar,” kata Fiona Cincotta, analis pasar senior di City Index.

    “Jadi, ketika tiba-tiba ada model AI berbiaya rendah, timbul kekhawatiran atas keuntungan para pesaing. Apalagi mengingat jumlah yang telah mereka investasikan dalam infrastruktur AI yang lebih mahal.”

    Penasihat ekuitas teknologi yang berbasis di Singapura, Vey-Sern Ling, mengatakan kepada BBC bahwa hal itu dapat “berpotensi menggagalkan investasi untuk seluruh rantai pasokan AI”.

    Namun, raksasa perbankan Wall Street, Citi, memperingatkan bahwa meskipun DeepSeek dapat menantang posisi dominan perusahaan-perusahaan Amerika seperti OpenAI, masalah yang dihadapi perusahaan-perusahaan China dapat menghambat pengembangan produk mereka.

    “Kami memperkirakan bahwa dalam lingkungan yang semakin ketat, akses AS ke chip yang lebih bagus merupakan keuntungan,” kata analisnya dalam sebuah laporan.

    Pekan lalu, sebuah konsorsium perusahaan teknologi AS dan investor asing mengumumkan The Stargate Project, sebuah perusahaan yang menginvestasikan US$500 miliar dalam infrastruktur AI di Texas.

    Siapa pendiri DeepSeek?

    Perusahaan ini didirikan pada 2023 oleh Liang Wenfeng di Hangzhou, sebuah kota di China tenggara.

    Pria 40 tahun lulusan teknik informasi dan elektronik ini juga mendirikan dana lindung nilai (hedge fund) guna menyokong DeepSeek.

    Hal lainnya, dia sengaja menimbun chip Nvidia A100, yang sekarang dilarang diekspor ke China

    Para ahli yakin pasokan chip ini—yang diperkirakan mencapai 50.000 unit—membuatnya Liang bisa meluncurkan DeepSeek. Dia disebut-sebut memasangkan chip Nvidia dengan chip yang lebih murah dan kelas bawah yang masih bisa diimpor.

    Liang baru-baru ini terlihat dalam sebuah pertemuan antara para ahli industri dan perdana menteri Tiongkok, Li Qiang.

    Dalam sebuah wawancara pada bulan Juli 2024 dengan The China Academy, Liang mengatakan bahwa ia terkejut dengan reaksi khalayak terhadap model AI buatannya versi sebelumnya.

    “Kami tidak menyangka harga akan menjadi masalah yang sensitif,” katanya.

    “Kami hanya mengikuti laju kami sendiri, menghitung biaya, dan menetapkan harga sesuai dengan itu.”

  • Angpao Saldo DANA Kaget hingga Rp150.000 Spesial Imlek 2025 Klaim DISINI Gratis

    Angpao Saldo DANA Kaget hingga Rp150.000 Spesial Imlek 2025 Klaim DISINI Gratis

    JABAR EKSPRES – Ada kabar baik bagi Anda pengguna setia DANA, kali ini ada angpao berisi saldo DANA hingga Rp150.000 spesial Imlek 2025 yang bisa kamu klaim secara gratis.

    Dengan fitur inovatif dari aplikasi DANA ini, memungkinkan kamu berbagi atau mendapatkan saldo gratis hanya dengan sekali klik melalui link khusus.

    Baca juga : Main 3x Game Penghasil Uang Untung hingga Rp825.000 Saldo Ewallet Gratis

    Dengan fitur ini, siapa saja yang menerima link dapat mengklaim saldo gratis secara langsung, tergantung pada kuota yang tersedia.

    Namun, penting untuk memastikan bahwa tautan tersebut berasal dari sumber terpercaya untuk menghindari risiko penipuan.

    Cara Klaim Saldo DANA Gratis dari Angpao DANA Kaget

    Mau tahu bagaimana langkah-langkah mengklaim saldo DANA tersebut? Berikut panduan lengkapnya:

    1. Pastikan Akun DANA Anda Terverifikasi

    Sebelum mengklaim saldo, pastikan akun DANA Anda sudah dalam status terverifikasi premium. Jika belum, lakukan langkah-langkah berikut:

    – Unduh aplikasi DANA dari Google Play Store atau App Store.

    – Daftarkan akun dengan data lengkap.

    – Lakukan verifikasi menggunakan KTP dan fitur pemindaian wajah.

    2. Terima Link DANA Kaget

    Link DANA Kaget biasanya di bagikan melalui grup WhatsApp, media sosial, atau langsung oleh teman Anda.

    Pastikan link yang di terima diawali dengan https://link.dana.id agar terjamin keasliannya.

    3. Klik Link DANA Kaget

    Setelah menerima tautan resmi, klik link tersebut, Anda akan otomatis di arahkan ke aplikasi DANA.

    Baca juga : Klaim Saldo DANA Gratis hingga Rp244.730 DISINI Langsung Cair

    Jika kuota penerima saldo masih tersedia, saldo gratis akan langsung masuk ke akun Anda.

    4. Cek Notifikasi

    Setelah berhasil mengklaim, buka notifikasi di aplikasi DANA.

    Biasanya, Anda akan menerima konfirmasi bahwa saldo sudah ditambahkan ke akun.

    Untuk menghindari risiko penipuan atau hal-hal yang tidak diinginkan, perhatikan tips berikut:

    Periksa Keaslian Link

    Pastikan link yang Anda terima berasal dari sumber terpercaya dan menggunakan domain resmi DANA (https://link.dana.id).

    Hindari Memberikan Data Pribadi

    Jangan pernah memberikan informasi sensitif seperti nomor KTP atau PIN kepada pihak yang tidak di kenal.

  • Arab Beri Izin Orang Asing Investasi Properti di Mekah-Madinah

    Arab Beri Izin Orang Asing Investasi Properti di Mekah-Madinah

    Jakarta, CNBC Indonesia – Regulator pasar saham Arab Saudi kini mengizinkan investasi asing di perusahaan yang terdaftar memiliki real estate di dua situs suci Mekah dan Madinah, seperti yang diungkapkan Senin lalu. Hal ini dilakukan untuk menarik investasi yang lebih banyak ke negeri itu.

    Melansir Reuters, Rabu (28/1/2025), Langkah ini akan membuat orang asing untuk berinvestasi di perusahaan yang pendapatannya bergantung pada ibadah haji. Dari sektor itu juga merupakan sumber pendapatan utama bagi kerajaan.

    Pengawas Pasar Arab Saudi, Otoritas Pasar Modal (CMA), mengungkapkan dalam pernyataan langkah tersebut bertujuan untuk menarik modal asing dan menyediakan likuiditas untuk proyek saat ini, dan masa depan.

    Selain itu pemerintah Arab Saudi juga memiliki tujuan untuk menyambut 30 juta jamaah haji dan umrah sepanjang tahun pada 2030 mendatang.

    Pada tahun 2019 lalu, Arab Saudi mendapatkan sekitar US$ 12 miliar dari haji dan umrah. Dua ibadah ini memainkan peran penting dalam perekonomian negara dan meningkatkan jumlah jamaah haji merupakan bagian dari reformasi ekonomi 2030 mendatang. Supaya bisa menghentikan perekonomian yang ditopang dari pendapatan minyak.

    Diketahui Indeks acuan arab (TASI) naik 0,2% di pimpin oleh kenaikan 10% di Jabal Omar Development Company dan Makkah Construction and Development Company, yang memiliki real estate di Mekah.

    Bursa yang terbesar di kawasan Teluk Arab dengan kapitalisasi pasar mencapai 10,2 riyal atau US$ 2,72 triliun, itu sudah membuka diri bagi investor asing sejak 2015. Supaya bisa menarik dana lebih banyak dan perusahaan yang melakukan listing.

    Namun berdasarkan keputusan pada Senin lalu itu, CMA membatasi investor asing pada saham, instrumen hutang yang dapat dikonversi, atau keduanya. Selain itu juga akan mengecualikan investor asing strategis.

    Badan pengawas tersebut menambahkan bahwa orang tanpa kewarganegaraan Saudi tidak akan diizinkan memiliki lebih dari 49% saham perusahaan yang terlibat. Pada tahun 2021, mereka mengizinkan warga non-Saudi untuk berlangganan dana real estat yang berinvestasi di dalam batas Mekah dan Madinah.

    (hoi/hoi)

  • Pengembang Diminta Aktif Siapkan Skema Bantuan Penyediaan Hunian untuk Program 3 Juta Rumah – Halaman all

    Pengembang Diminta Aktif Siapkan Skema Bantuan Penyediaan Hunian untuk Program 3 Juta Rumah – Halaman all

    Fahri Hamzah meminta pengembang aktif menyiapkan berbagai skema bantuan penyediaan hunian layak bagi MBR

    Tayang: Selasa, 28 Januari 2025 19:06 WIB

    Dok: Kementerian PKP

    Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah saat diskusi bersama Asosiasi Pengembang Perumahan di Yogyakarta dan pemangku kepentingan lainnya tentang Program 3 Juta Rumah di Bale Raos Kota Yogyakarta, Senin (27/1/2025) malam. 

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah meminta pengembang aktif menyiapkan berbagai skema bantuan penyediaan hunian layak bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) demi menyukseskan Program 3 Juta Rumah.

    Kepada Asosiasi Pengembang Perumahan di Yogyakarta, Fahri meminta mereka tidak beralasan tak ada dana untuk menyiapkan skema tersebut.

    “Jangan bicara tidak ada uang. Uang ada dan banyak untuk rakyat,” kata Fahri ketika diskusi bersama para asosiasi di Yogyakarta, dikutip dari siaran pers pada Selasa (28/1/2025).

    “Dengan hal tersebut bagaimana kita pelan-pelan berpikir untuk menyalurkan bantuan-bantuan tersebut dengan skema yang luar biasa hebat karena dua program yang Presiden utarakan dengan lantang, yakni makan bergizi dan Program 3 Juta Rumah,” lanjutnya.

    Fahri menyebut Kementerian PKP sedang menyiapkan dokumen-dokumen legal yang mengatur, mempermudah, dan percepatan dalam proses program perumahan dan kawasan permukiman.

    Selain kepada pengembang, ia juga berharap Pemerintah Daerah (Pemda) aktif terlibat dalam Program 3 Juta Rumah.

    Pemda diharapkan aktif mengajukan proposal bantuan program perumahan.

    Sebab, menurut Fahri, Pemda yang lebih mengetahui permasalahan dan kondisi di daerah masing-masing.

    Adapun Kementerian PKP juga tengah diminta membuat skema dan desain untuk melibatkan usaha kecil di desa agar mereka dapat terlibat lebih masif dalam gerakan penyelenggaraan perumahan dan permukiman.

    “);
    $(“#latestul”).append(“”);
    $(“.loading”).show();
    var newlast = getLast;
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:’4′,img:’thumb2′}, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast + 1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;
    if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
    else cat=””;

    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }
    else{
    $(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
    $(“#test3”).val(“Done”);
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    else if (getLast > 150) {
    if ($(“#ltldmr”).length == 0){
    $(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
    }
    }
    }
    });
    });

    function loadmore(){
    if ($(“#ltldmr”).length > 0) $(“#ltldmr”).remove();
    var getLast = parseInt($(“#latestul > li:last-child”).attr(“data-sort”));
    $(“#latestul”).append(“”);
    $(“.loading”).show();
    var newlast = getLast ;
    if($(“#test3”).val() == ‘Done’){
    newlast=0;
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest”, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast + 1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;
    if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
    else cat=””;
    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }else{
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    else{
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:sectionid,img:’thumb2′,total:’40’}, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast+1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;

    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }else{
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    }

    Berita Terkini

  • Kampus Terbiasa Rasional, Wakil Ketua MPR: Belum Tentu Mau Kelola Tambang Nasional 28 Januari 2025

    Kampus Terbiasa Rasional, Wakil Ketua MPR: Belum Tentu Mau Kelola Tambang Nasional 28 Januari 2025

    Kampus Terbiasa Rasional, Wakil Ketua MPR: Belum Tentu Mau Kelola Tambang
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Wakil Ketua MPR
    Eddy Soeparno
    yakin perguruan tinggi (PT) tidak akan serta-merta mencari kesempatan untuk mendapatkan izin mengelola tambang.
    Sebab, dalam pengelolaan tambang, dibutuhkan keahlian, portofolio, pengalaman, dan modal yang besar.
    “PT berdiri dengan berbagai syarat untuk mengelola pendidikan. Karena itu, untuk memenuhi persyaratan mengelola tambang, maka konsekuensinya PT harus bekerja sama dengan pihak ketiga yang memiliki kemampuan dan pengalaman mengelola tambang batu bara,” ujar Eddy dalam keterangannya, Selasa (28/1/2025).
    “Pada titik itu, mencari
    partner
    yang sesuai dan mampu bersinergi dengan PT juga membutuhkan proses dan belum tentu bisa terjalin dengan cepat. Ibaratnya, mencari jodoh itu tidak bisa diburu-buru, apalagi dipaksakan,” sambungnya.
    Eddy menilai,
    civitas academica
    di perguruan tinggi yang terbiasa mengambil keputusan secara ilmiah pasti akan mempertimbangkan secara hati-hati berdasarkan kajian mendalam.
    “Kita paham bahwa PT berisikan para akademisi yang terbiasa melakukan analisis secara
    scientific
    , berbasis data dan rasionalitas yang tinggi. Sehingga menurut saya, belum tentu mereka langsung memutuskan untuk mengambil keputusan mengelola pertambangan,” jelas Eddy.
    Eddy mengingatkan, banyak kampus di Indonesia yang telah berdiri selama 100 tahun, di mana mereka memiliki kredibilitas serta kewibawaan akademik yang tinggi.
    Maka dari itu, kata Eddy, jika pengelolaan tambang ini berpotensi meruntuhkan reputasi yang telah dibangun sekian lama, tentu kampus akan berpikir ulang untuk masuk ke sektor usaha tambang ini.
    Reputasi kampus bisa saja jatuh akibat pengelolaan tambang yang tidak ramah lingkungan, hingga permasalahan sosial atau pemilihan mitra tambang yang tidak bertanggung jawab.
    “Memang kita akui bahwa PT memerlukan sumber dana yang tidak kecil untuk bisa senantiasa meningkatkan kualitas dan fasilitas pendidikannya. Apalagi jika kita mengejar target Indonesia Maju tahun 2045, kita membutuhkan banyak
    world class universities
    , sehingga peluang pengelolaan tambang ini dapat menjadi salah satu solusi untuk mendanai berbagai kegiatan dan pengembangan kampus ke depan,” kata Eddy.
    Untuk itu, Eddy meyakini kampus akan berpikir secara hati-hati perihal peluang pengelolaan tambang.
    “Namun saya juga meyakini bahwa PT akan berpikir dan menimbang dengan sangat cermat dan penuh kehati-hatian sebelum masuk ke sektor baru yang sangat berbeda dengan dunia pendidikan ini,” imbuhnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Beda Strategi di 100 Hari: Prabowo Pilih Efisiensi, Jokowi Pangkas Subsidi

    Beda Strategi di 100 Hari: Prabowo Pilih Efisiensi, Jokowi Pangkas Subsidi

    Bisnis.com, JAKARTA — Setiap presiden memiliki strategi untuk membiayai program dan target-target yang telah dijanjikan selama kampanye. Presiden Prabowo Subianto misalnya, telah mengeluarkan instruksi berisi anjuran efisiensi anggaran besar-besaran. Tidak tanggung-tanggung nilainya lebih dari Rp306 triliun.

    Langkah penghematan ala Prabowo itu dilakukan di tengah ruang fiskal yang masih terbatas. Rasio utang tembus di angka 39%. Sementara itu rasio pajak stagnan di kisaran angka 10%.

    Adapun sasaran efisensi anggaran Prabowo adalah sejumlah pengeluaran belanja di kementerian atau lembaga hingga dana transfer bagi pemerintah daerah (pemda).

    Dikutip melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD 2025 terdapat dua sumber utama pemangkasan tersebut.

    Dalam beleid yang diteken Prabowo pada 22 Januari 2025 ini, Kepala Negara bakal memangkas anggaran belanja kementerian/lembaga (K/L) senilai Rp256,1 triliun. 

    Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming RakaPerbesar

    Prabowo juga memotong alokasi dana transfer ke daerah (TKD) sebesar Rp50,59 triliun. Dia juga menginstruksikan para menteri dan kepala lembaga di Kabinet Merah Putih agar segera mengidentifikasi pos-pos yang bisa ditekan. Meski begitu, efisiensi anggaran tidak termasuk untuk belanja pegawai dan bantuan sosial (bansos).

    “Identifikasi rencana efisiensi sebagaimana dimaksud pada angka 1, meliputi belanja operasional dan non-operasional. Sekurang-kurangnya terdiri atas belanja operasional perkantoran, belanja pemeliharaan, perjalanan dinas, bantuan pemerintah, pembangunan infrastruktur, serta pengadaan peralatan dan mesin,” demikian bunyi beleid ketiga poin kedua, dikutip Kamis (23/1/2025).

    Nantinya, setiap pejabat pemerintahan harus segera menyampaikan hasil identifikasi rencana efisiensi anggaran kepada mitra komisi Dewan Perwakilan rakyat (DPR) untuk mendapat persetujuan.

    Prabowo menginginkan apabila sudah mendapat persetujuan DPR RI, maka pembantunya di kabinet merah putih itu segera melapor kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani, paling lambat 14 Februari 2025. 

    Tujuannya, Bendahara Negara itu akan bakal memblokir pos anggaran yang dihemat K/L. Sedangkan, kepala daerah diminta untuk menyesuaikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025. Ini sebagai imbas dari dana TKD sebesar Rp50,59 triliun yang dipangkas Prabowo.

    “Memfokuskan alokasi anggaran belanja pada target kinerja pelayanan publik serta tidak berdasarkan pemerataan antar-perangkat daerah atau berdasarkan alokasi anggaran belanja pada tahun anggaran sebelumnya,” demikian bunyi beleid ketujuh butir kelima.

    Jokowi Pangkas Subsidi 

    Langkah konsolidasi fiskal Prabowo  sejatinya juga dilakukan oleh Presiden ke Joko Widodo alias Jokowi. Pada awal pemerintahannya pada tahun 2015 lalu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) berani mengambil kebijakan tidak populis. Belanja subsidi energi dipangkas kemudian dialihkan ke sektor-sektor yang lebih produktif untuk pembangunan infrastruktur dan program lainnya.

    Dalam catatan Bisnis, pada tahun 2015, sejak memegang tampuk kekuasaan, Jokowi awalnya tidak ingin mengulangi kebijakan subsidi pendahulunya. Subsidi diupayakan tepat sasaran. Jatah subsidi energi juga dipangkas. Tahun 2015 subsidi energi hanya dialokasikan sebesar Rp119,1 triliun.

    Angka ini jauh lebih rendah dibandingkan dengan APBN terakhir Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada 2014 yang tercatat menggelontorkan Rp341,8 triliun untuk subsidi energi. Alokasi anggaran itu terdiri dari Rp240 triliun untuk subsidi BBM dan LPG serta subsidi listrik senilai Rp101,8 triliun.

    Jika dikalkulasikan, anggaran subsidi energi tahun 2014 setara dengan 3,2 persen dari produk domestik bruto (PDB) Indonesia yang pada tahun itu mencapai Rp10.542,7 triliun. Angka ini berbanding terbalik dengan anggaran infrastuktur tahun 2014 yang hanya sebesar Rp178 triliun. 

    Presiden ke 7 Joko Widodo (Jokowi) Perbesar

    Pemangkasan anggaran subsidi pada awal pemerintahan Jokowi semula dilakukan untuk memberikan ruang fiskal yang lebih lebar untuk kepentingan pembangunan infrastruktur. Tujuannya, uang yang semula habis dibakar untuk subsidi BBM dan tetek bengeknya itu, dialirkan untuk kepentingan infrastruktur. Pada tahun 2015, anggaran infrastuktur bahkan berhasil tembus di angka Rp290 triliun.

    Tren pemangkasan anggaran subsidi negeri terus berlanjut pada tahun 2016. Saat itu pemerintah hanya mengalokasikan anggaran subsidi energi sebesar Rp106,8 triliun. Namun demikian, untuk anggaran infrastruktur angkanya naik menjadi Rp313,5 triliun. Kebijakan pemangkasan anggaran subsidi energi terus berlangsung pada tahun 2017.

    Pada tahun 2017, pemerintah menggelontorkan anggaran subsidi energi sebesar Rp97,6 triliun. Rata-rata subsidi energi tahun 2015-2017 menunjukkan adanya penurunan rata-rata sebesar 9,5 persen. Sementara anggaran infrasturktur terus meroket, pada waktu itu pemerintah mengalokasikan anggaran senilai Rp400,9 triliun.

    Kebijakan pemangkasan subsidi energi berhenti pada tahun 2018. Pasalnya pada waktu itu, APBN mengalami turbulensi karena melonjaknya Indonesia crude price atau ICP yang diluar ekspektasi APBN. Akibatnya anggaran subsidi energi bengkak dari Rp97,6 triliun pada tahun 2017, menjadi Rp153,5 triliun pada tahun 2018.

    Meski anggaran subsidi energi naik, hal itu tidak mempengaruhi alokasi belanja infrastruktur yang justru naik menjadi Rp410,4 triliun.

    Anggaran subsidi berangsur turun pada tahun 2019 menjadi Rp136,9 triliun pada 2019 dan pada tahun 2020 menjadi Rp125,3 triliun. Pada dua tahun tersebut alokasi anggaran infrastruktur tercatat sebesar Rp415 triliun dan Rp423,3 triliun.

    Pada tahun 2021 seiring dengan berlakunya APBN pandemi Covid-19, pemerintah mengalokasikan anggaran subsidi energi sebesar Rp110,5 triliun. Namun angka subsidi energi kembali naik pada tahun 2022 dengan alokasi sebesar Rp134 triliun. Realisasi subsidi energi pada tahun 2022 bahkan membengkak di atas Rp200 triliun menyusul kenaikan tren harga minyak mentah global.

    Setali tiga uang, untuk mengantisipasi fenomena tahun 2022 terulang, pemerintah mengalokasikan belanja subsidi energi pada tahun 2023 sebesar Rp211,9 triliun atau hampir mendekati jumlah subsidi energi yang digelontorkan oleh SBY pada akhir pemerintahannya sebesar Rp240 triliun.

    Tahun 2024, di tengah ketidakpastian global dan harga minyak yang cenderung fluktuatif pemerintah mengalokasikan anggaran subsidi energi sebanyak Rp185,8 triliun atau turun dibandingkan alokasi tahun 2023. Ada sejumlah pertimbangan yang membuat penurunan alokasi anggaran tersebut. 

    Pertama, tingginya harga komoditas yang menyebabkan meningkatnya kebutuhan subsidi energi. Kedua, LPG tabung 3 kg dan solar masih didistribusikan secara terbuka. Ketiga, validitas data masyarakat yang berhak menerima subsidi belum akurat. Keempat,  kebutuhan anggaran yang meningkat seiring dengan komitmen pemerintah dalam memberikan dukungan kepada EBT.

    Pengamat Mengkritisi 

    Lembaga think-tank Center of Economic and Law Studies alias Celios mengkritisi instruksi Presiden Prabowo Subianto untuk menghemat belanja pemerintah hingga Rp306,69 triliun karena hanya menunjukkan inkonsistensi dan tebang pilih.

    Direktur Kebijakan Publik Celios Media Wahyudi Askar menilai penghematan belanja pemerintah merupakan langkah yang tidak perlu diambil apabila dari awal Prabowo membentuk kabinet yang ramping sehingga lebih efisien anggaran.

    Masalahnya, Prabowo malah membentuk Kabinet Merah Putih yang super jumbo. Setidaknya Ada 136 pejabat negara yang menempati posisi menteri, wakil menteri, kepala lembaga/badan, serta utusan khusus presiden di Kabinet Merah Putih.

    Riset Celios mendapati bahwa belanja pemerintah berpotensi bengkak hingga Rp1,95 triliun untuk lima tahun ke depan akibat kabinet gemuk tersebut.

    Pembengkakan tersebut hanya berasal dari kenaikan anggaran untuk biaya gaji dan operasional para menteri dan wakil menteri senilai Rp389,4 miliar per tahun. Estimasi perhitungan Celios belum termasuk beban belanja barang yang timbul akibat pembangunan fasilitas kantor/gedung lembaga baru.

    Singkatnya, Media menyebut penghematan belanja pemerintah sebesar Rp306,69 triliun yang diinstruksikan itu menunjukkan langkah yang tidak konsisten.

    “Pemerintah terlihat hemat di bawah tapi boros di atas,” ujar Media kepada Bisnis, Senin (27/1/2025).

    Dia juga menilai Prabowo terkesan kompromistis. Media mencontohkan, anggaran untuk birokrasi kementerian justru besar akibat banyaknya pos baru dalam kabinet.

    Selain itu, sambungnya, proyek atau program ambisius seperti Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara maupun insentif untuk proyek strategis nasional (PSN) yang tidak ada urgensinya seperti PIK2 tidak masuk dalam sasaran pemangkasan.

    Media khawatir apabila efisiensi tidak dirancang secara hati-hati maka program perlindungan sosial seperti bantuan tunai, subsidi energi, dan program pengentasan kemiskinan bisa ikut terpangkas.

    “Ini berbahaya, terutama di tengah meningkatnya kesenjangan dan dampak ekonomi global seperti kenaikan harga pangan atau energi,” jelasnya.

  • LINK Live Streaming Bali United vs Borneo FC Hari Ini, Pekan Ke-20 di BRI Liga 1 2024/2025

    LINK Live Streaming Bali United vs Borneo FC Hari Ini, Pekan Ke-20 di BRI Liga 1 2024/2025

    JABAR EKSPRES –Pertandingan pekan ke-19 BRI Liga 1 2024/2025 telah selesai digelar pada hari Senin, 20 Januari 2025. namun pada hari, Jumat, 24 Januari 2025 mulai digelar pertandingan pekan ke-20, per hari ini, Selasa, 28 Januari 2025 terdapat satu pertandingan yaitu antara Bali United dengan Borneo FC.

    Dalam pertandingan di pekan ke-20 antara Bali United dengan Borneo FC ini akan disiarkan langsung di Indosiar, Vidio dan Sportstars 3 mulai pukul 19:00. Diketahui bahwa pertandingan antara Bali United dengan Borneo FC berlangsung di Stadion Dipta.

    BACA JUGA: TAP TAP Terus Cairkan Saldo EWallet Hingga Rp320.000 di Aplikasi Penghasil Uang

    BACA JUGA: Cara Cepat Dapat Saldo DANA Gratis Hingga RP290.000-an Langsung Cair Lewat Fitur Canggih!

    Dalam urutan klasemen sendiri Bali United berada pada posisi ke-5 dengan mencetak poin 31 dengan 9 kali menang, 4 kali seri dan 6 kali kalah. Sementara untuk Borneo FC dalam urutan klasemen berada pada posisi ke-9 dengan poin 29, dengan 8 kali menang, 5 kali seri, dan 6 kali kalah.

    Berikut ini tersedia link live streaming bagi kamu yang ingin menonton pertandingan antara Bali United dengan Borneo FC yang berlangsung hari ini.

    BACA JUGA: Cara Mudah Pinjam Saldo Hingga Rp 1 Jutaan Tanpa Syarat Ajukan KTP

    Jadwal Lengkap BRI Liga 1 2024/2025 Pekan ke-20 : Jadwal Lengkap Pekan Ke-20 BRI Liga 1 2024/2025, Catat Tanggalnya!

    LINK STREAMING Bali United vs Borneo FC: 

    https://www.vidio.com/watch/8304650-gaskeun-bri-liga-1-2024-2025-segera-dimulai-dukung-saksikan-klub-kesayanganmu-hanya-di-indosiar?utm_source=google&utm_medium=pre-game&utm_campaign=liga1-ENJelang Kick Off: https://www.vidio.com/live/17850-bri-liga-1?schedule_id=4031939Link Nonton: https://www.vidio.com/live/17623-bri-liga-1?schedule_id=4031940

     

     

     

     

  • Golkar Dukung Revisi UU Minerba, Perguruan Tinggi Bisa Terjun ke Bisnis Tambang – Page 3

    Golkar Dukung Revisi UU Minerba, Perguruan Tinggi Bisa Terjun ke Bisnis Tambang – Page 3

    Pengamat Kebijakan Publik Trubus Rahardiansah menyampaikan, Perguruan Tinggi tidak memiliki pengalaman dan tidak semua mengkaji soal pertambangan secara mendalam.

    “Selama ini kan Perguruan Tinggi nggak punya pengalaman, pengalaman terkait dengan tambang kan. Jadi untuk pengelolaan tentu ini diperlukan satu kebijakan regulasi yang baik, yang komprehensif tentang tata kelolaannya,” tutur Trubus kepada Liputan6.com, Selasa (28/1/2025).

    Trubus menilai, jika aturan tersebut diberlakukan maka sangat perlu pengaturan prosedur yang jelas dan tepat sasaran. Terlebih, Perguruan Tinggi terbagi menjadi negeri dan swasta.

    “Yang negeri saja itu ada tiga jenis, pertama satuan kerja atau satker, itu Perguruan Tinggi negeri yang paling bawah (levelnya), kayak UPN itu. Nah yang kedua ada Perguruan Tinggi tipenya BLU, Badan Layanan Umum, kayak UNJ itu. Nah, kemudian yang tertinggi itu yang nomor satu itu PTNBH, Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum, seperti UI, UGM, ITB,” jelas dia.

    Untuk Perguruan Tinggi Negeri, maka yang cukup layak mendapatkan izin tambang adalah yang berjenis PTNBH, alias tidak semua Perguruan Tinggi bisa mengelola pertambangan. Sementara untuk swasta, ada lebih banyak ragam jenis Perguruan Tinggi, yang sebenarnya tidak bisa begitu saja menggunakan tingkat akreditasi sebagai tolak ukur perizinan tambang.

    “Di penjelasannya itu memang berdasarkan akreditasi. Nah akreditasi swasta selama ini ada kategori yang dikelola yayasan, badan wakaf seperti Universitas Islam Indonesia, ada juga yang dikelola oleh perkumpulan. Akreditasinya itu ada yang paling baik itu Unggul, yang kedua ada Sangat Baik, dan Baik,” ujar dia.

    “Nah, tentu ini jadi masalah karena selama ini kan penentuan unggul tidak itu kan ya tidak lepas dari perilaku koruptif. Jadi itu banyak Perguruan Tinggi yang memperoleh Unggul yang sebenarnya itu tidak sesuai fakta. Kalau ini mengelola tambang bagaimana,” tukas Trubus.

    Menurut Trubus, sisi positif Perguruan Tinggi mengelola tambang mungkin saja membuat lembaga akademik tersebut menjadi lebih mandiri dari sisi finansial. Namun, dia melihat niat pemerintah yang ingin lepas tanggung jawab atas 20 persen dana pendidikan dari APBN.

    “Ya jadi disuruh nyari sendiri (pendanaan). Karena Indonesia itu aneh. Kita itu jumlah Perguruan Tinggi Negeri itu jumlahnya sekitar 184 kalau nggak salah. Nah, itu menyedot anggaran 20 persen, itu saja nggak membawa kemajuan. Istilahnya kompetitif dengan Perguruan Tinggi lain (termasuk dengan swasta),” ungkapnya.

     

  • KPK Dukung Inpres Prabowo, Bakal Pangkas Perdin dan Operasional Kantor

    KPK Dukung Inpres Prabowo, Bakal Pangkas Perdin dan Operasional Kantor

    Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendukung langkah pemerintah untuk menghemat anggaran dengan memangkas perjalanan dinas dan operasional kantor. 

    Hal tersebut dilakukan usai terbitnya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD 2025 yang baru saja terbit pada 22 Januari 2025.

    Juru Bicara (Jubir) KPK, Tessa Mahardhika mengatakan pihaknya akan menyelenggarakan pertemuan seperti pelatihan dan sosialisasi secara daring atau mengoptimalkan ruangan serta lingkungan di sekitar gedung KPK. 

    “Sedangkan untuk kegiatan di luar kota, akan dilakukan skala prioritas dan pembatasan jumlah personil,” katanya kepada wartawan, di Jakarta, Selasa (28/1/2025).

    Tessa menambahkan bahwa untuk penghematan anggaran operasional kantor, KPK dikabarkan akan mengurangi barang cetakan dengan mengoptimalkan arsip digital secara bertahap, termasuk mengefisiensikan pengelolaan fasilitas kerja dalam ruangan atau gedung.

    “Melalui efisiensi ini, KPK berharap kinerja pemberantasan korupsi tetap dapat dilakukan secara efektif, tentu dengan berbagai kolaborasi bersama pemangku kepentingan dan seluruh lapisan masyarakat,” jelasnya.

    Sementara itu, Tessa turut menyebut berkenaan dengan honorarium, KPK sejak awal tidak mengalokasikan dana tersebut, karena sudah menerapkan single salary system.

    “Atas penghematan anggaran pemerintah ini, KPK juga berharap selanjutnya dapat dikelola dengan baik sesuai prinsip-prinsip good governance, sehingga tidak menimbulkan celah-celah rawan terjadinya korupsi,” pungkasnya. 

    Sebelumnya diberitakan, total belanja negara yang disiapkan dalam APBN 2025 adalah Rp3.621,3 triliun. Melalui Inpres itu, Prabowo menginstruksikan seluruh jajarannya untuk menghemat hingga 8,4% dari total belanja tahun ini. 

    Prabowo juga memberi tujuh instruksi kepada para gubernur dan bupati/wali kota untuk menghemat APBD. Prabowo bahkan memerintahkan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian untuk memantau upaya penghematan anggaran di tingkat pemerintah daerah (pemda).  

    Instruksi pemangkasan anggaran Pemda atau APBD itu seperti melalui pemotongan anggaran perjalanan dinas (perdin) 50%, mengurangi belanja honorarium, hingga membatasi acara-acara seremonial.