Perusahaan: Dana

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Lucius Karus, mengatakan bahwa rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap DPR RI tak mengejutkan baginya.

“Seperti sudah menjadi takdir DPR, peringkat kepercayaan publiknya selalu rendah dibandingkan dengan lembaga-lembaga negara yang lain,” kata Lucius kepada Tribunnews.com, Rabu (29/1/2025).

Namun, Lucius menegaskan bahwa penilaian kinerja DPR tidak bisa diukur tentang DPR pada satu periode saja. 

Lagipula, kata dia, dalam survei yang baru saja dirilis tidak spesifik merujuk pada DPR periode 2024-2029.

“Nilai ini tentang DPR sebagai lembaga dari satu periode ke periode lainnya secara khusus sejak era reformasi,” ujar Lucius.

Dia menjelaskan, sejak era reformasi, posisi DPR menjadi sangat powerfull.

Kewenangan besar pada DPR seharusnya menjadikannya sebagai epicentrum perubahan.

Faktanya, menurut Lucius, kekuasaan atau kewenangan besar dari DPR berbanding terbalik dengan kinerja dan citra lembaga yang nampak buruk.

Dia menyebut, potret buruknya kinerja dan citra lembaga yang ditunjukkan DPR dari periode ke periode membuat kepercayaan publik terhadap DPR cenderung stagnan atau konsisten di posisi yang rendah.

Dengan kata lain, pergantian periode DPR setiap lima tahun sekali sama sekali tidak berdampak pada perubahan citra dan kinerja DPR secara kelembagaan.

“Yang paling konsisten memberikan rating buruk kepercayaan publik terhadap DPR tentu saja adalah kinerja mereka dalam menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan,” ucap Lucius.

Faktor Integritas

Selain itu, Lucius mengatakan faktor integritas anggota beserta aneka kebijakan internal DPR yang kerap memantik kritikan publik juga menambah antipati publik terhadap DPR.

Menurut Lucius, DPR sebagai wakil rakyat terlihat tinggal sebagai jargon karena dalam banyak isu publik, DPR justru mengabaikan rakyat dan bersekutu dengan elite.

“Sudah berapa periode DPR pasca-reformasi, upaya DPR untuk merubah diri nampak hanya jadi mimpi saja. Jargon DPR modern dengan tata kelola yang transparan, akuntabel, hanya tinggal jargon saja karena yang ditunjukkan DPR justru semangat yang cenderung tidak transparan, tidak akuntabel, tidak partisipatif,” tegasnya.

Dia mengungkapkan, pada DPR periode baru ini, kecenderungan DPR di periode-periode terdahulu sangat jelas masih dipertahankan. 

Sejak awal DPR periode 2024-2029, kata Lucius, sudah menghadirkan polemik anggaran tunjangan perumahan pengganti rumah dinas.

Kemudian, sibuk bagi-bagi jatah pada pembentukan AKD awal periode hingga kasus dugaan korupsi Dana CSR BI yang konon melibatkan semua anggota Komisi XI periode sebelumnya.

Belum lagi, lanjut dia, bicara fungsi legislasi berupa rencana prolegnas yang masih fokus pada jumlah yang bombastis ketimbang sesuai dengan kebutuhan.

“Ya semua itu akhirnya membuat persepsi tingkat kepercayaan publik terhadap DPR tetap saja di level rendah,” ungkap Lucius.

Lucius menegaskan, publik menunggu perbaikan tata kelola yang berujung pada peningkatan kinerja dengan hasil yang memadai. 

Menurutnya, masyarakat menunggu komitmen nyata DPR untuk menunjukan fungsi perwakilan mereka dengan melibatkan rakyat secara bermakna dalam setiap pembahasan regulasi. 

“Komitmen DPR untuk menjadi lembaga penonton kinerja pemerintah jangan sampai dipakai justru untuk bersekongkol dengan pemerintah. Perubahan-perubahan itu harus terlihat hasilnya jika DPR ingin angka kepercayaan publiknya merangkak ke level yang lebih tinggi,” ucap Lucius.

Diketahui, rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap DPR terpotret melalui hasil survei Indikator Politik Indonesia.

Hasil survei yang digelar pada 16-21 Januari 2025 kepada 1.200 responden itu menunjukkan DPR sebagai salah satu lembaga yang mendapat tingkat kepercayaan 69 persen.