Perusahaan: Dana

  • Kortastipidkor Polri Tingkatkan Kasus Pabrik Gula PTPN XI ke Penyidikan

    Kortastipidkor Polri Tingkatkan Kasus Pabrik Gula PTPN XI ke Penyidikan

    Bisnis.com, JAKARTA – Kortastipidkor Polri meningkatkan kasus dugaan korupsi proyek Pengembangan dan Modernisasi Pabrik Gula Assembagoes Situbondo milik PTPN XI periode 2016- 2022 ke penyidikan.

    Kakortastipidkor Polri, Irjen Cahyono Wibowo mengatakan proyek dinilai gagal memenuhi beberapa jaminan kinerja yang dijanjikan seperti kapasitas giling, kualitas produk, dan produksi listrik untuk ekspor.

    “Kasus ini terkait dengan pengelolaan proyek besar yang melibatkan alokasi dana negara dan anggaran pinjaman,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Kamis (30/1/2025).

    Dia menambahkan, proyek ini dimulai dari program strategis BUMN dengan pendanaan Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp 650 miliar. Proyek ini juga mendapatkan tambahan pinjaman Rp462 miliar.

    Dalam pelaksanaannya, telah ditemukan bahwa kontraktor utama, KSO Wika-Barata-Multinas diduga tidak melibatkan ahli dalam teknologi gula. Selain itu, proyek ini gagal memenuhi sejumlah target teknis.

    Dinilai gagal, PTPN XI kemudian memutuskan kontrak dengan KSO Wika-Barata-Multinas pada 2022. Secara total, PTPN XI telah menggelontorkan pembayaran sebesar 99,3% dari nilai kontrak Rp716,6 miliar.

    “Kami melihat adanya sejumlah penyimpangan yang mengarah pada dugaan pelanggaran hukum yang merugikan keuangan negara,” tambah Cahyono.

    Selanjutnya, Cahyono menyatakan bahwa pihaknya akan terus melakukan pendalaman untuk membuat terang peristiwa dugaan korupsi ini. Total, 49 saksi dari berbagai pihak terkait, termasuk PTPN XI dan KSO Wika-Barata-Multinas telah diperiksa penyidik.

    “Kami akan melanjutkan proses penyidikan dengan fokus pada pencarian bukti-bukti lebih lanjut untuk menetapkan tersangka,” pungkasnya.

  • INFO Angsuran Pinjaman BRI NON KUR dan KUR BRI Kamis 30 Januari 2025

    INFO Angsuran Pinjaman BRI NON KUR dan KUR BRI Kamis 30 Januari 2025

    TRIBUNJATENG.COM – Tahun 2025 bunga KUR BRI sebesar 6 persen per tahun, atau 0,5 persen per bulan. Sementara bunga pinjaman Non KUR BRI adalah 1 persen per bulan.

    Berikut tabel angsuran BRI NON KUR 2025 :

    1. tabel angsuran BRI Non KUR 2025 1-50 Juta

    tabel angsuran BRI Non KUR 2025 1-50 Juta

     

    2. tabel angsuran BRI Non KUR 50-500 Juta

     

    2. tabel angsuran BRI Non KUR 50-500 Juta

    Syarat pinjaman NON KUR BRI:

    -Warga Negara Indonesia (WNI) dengan usia minimal 21 tahun atau sudah menikah.

    -Memiliki usaha yang telah berjalan minimal 6 bulan (untuk pelaku usaha).

    -Tidak memiliki riwayat kredit macet di bank mana pun.

    – Dokumen yang Diperlukan

    *KTP (Kartu Tanda Penduduk) pemohon dan pasangan (jika sudah menikah).

    *Kartu Keluarga (KK).

    *Surat Keterangan Usaha (SKU) atau dokumen sejenis yang membuktikan keberadaan usaha (untuk pinjaman usaha).

    *NPWP (untuk pinjaman tertentu sesuai nominal).

    *Rekening tabungan BRI aktif untuk pencairan dana.

    -Agunan/Jaminan seperti BPKB kendaraan, sertifikat tanah, atau barang berharga lainnya.

    Berikut tabel cicilan KUR BRI:

    1. tabel pinjaman KUR BRI 2025 Rp 1 Juta – Rp 50 Juta

    tabel pinjaman KUR BRI 2025 Rp 1 Juta – Rp 50 Juta (Tribun Jateng)

       .

    2. tabel pinjaman KUR BRI 2025 Rp 50 Juta – Rp 150 Juta

    tabel pinjaman KUR BRI 2025 Rp 50 Juta – Rp 150 Juta (Tribun Jateng)

       .

    3. tabel pinjaman KUR BRI 2025 Rp 175 Juta – Rp 500 Juta

    tabel pinjaman KUR BRI 2025 Rp 175 Juta – Rp 500 Juta (Tribun Jateng)

     

    Syarat KUR BRI 2025

    -Warga Negara Indonesia (WNI), usia minimal 21 tahun atau sudah menikah.

    -Memiliki usaha yang telah berjalan minimal 6 bulan.

    -Tidak sedang menerima kredit dari perbankan lain, kecuali kredit konsumtif seperti KPR, KKB, atau kartu kredit.

    – Dokumen yang Diperlukan

    *KTP pemohon dan pasangan (jika sudah menikah).

    *Kartu Keluarga (KK).

    *Surat Keterangan Usaha (SKU) atau dokumen resmi lain seperti NIB (Nomor Induk Berusaha).

    *NPWP (untuk pengajuan lebih dari Rp 50 juta).

    *Paspor dan visa kerja (khusus KUR TKI).

     

    4. Proses Pengajuan

    1. Kunjungi kantor BRI terdekat atau ajukan melalui aplikasi BRI online.

    2. Isi formulir pengajuan dan serahkan dokumen pendukung.

    3. Petugas BRI akan melakukan survei ke tempat usaha.

    4. Setelah disetujui, dana akan dicairkan ke rekening BRI Anda.

     

    5. Keunggulan KUR BRI

    Suku bunga rendah (saat ini sekitar 6 persen efektif per tahun).

    Tidak ada biaya administrasi atau provisi.

    Tenor pinjaman fleksibel hingga 5 tahun (tergantung jenis KUR).

    (*)

  • Panasnya Sikap Trump ke Bos The Fed usai Suku Bunga Ditahan

    Panasnya Sikap Trump ke Bos The Fed usai Suku Bunga Ditahan

    Bisnis.com, JAKARTA – Bank sentral Amerika Serikat (AS), The Federal Reserve atau The Fed mempertahankan suku bunga acuannya pada Rabu (29/1/2025) waktu setempat. The Fed juga menegaskan tidak akan terburu-buru melanjutkan penurunan suku bunga. 

    Keputusan The Fed dalam pertemuan kebijakan itu direspons negatif oleh Presiden AS Donald Trump.

    Mengutip Reuters pada Kamis (30/1/2025), The Fed memutuskan untuk mempertahankan suku bunga acuan pada kisaran 4,25%-4,50%. Keputusan tersebut dan komentar Gubernur The Fed, Jerome Powell, menempatkan kebijakan Fed dalam pola bertahan pada saat kondisi ekonomi AS tampak stabil dan sangat tidak menentu. 

    Ketidakpastian tersebut seiring dengan serangkaian fundamental ekonomi makro yang sehat dan tidak banyak berubah dalam beberapa bulan terakhir.

    Namun, keputusan yang diambil dari pemerintahan Trump mengenai imigrasi, tarif, pajak, dan bidang-bidang lainnya dapat terbukti mengganggu.

    Seusai pertemuan kebijakan pertama mereka pada masa jabatan kedua Presiden Donald Trump di Gedung Putih, Powell mengatakan para pejabat Fed menunggu untuk melihat kebijakan yang akan diberlakukan Trump sebelum menilai dampaknya terhadap inflasi, lapangan kerja dan aktivitas ekonomi secara keseluruhan. 

    Dia menuturkan, tidak ada alasan untuk menyesuaikan suku bunga lebih lanjut hingga data menunjukkan penurunan inflasi yang kembali terjadi atau peningkatan risiko terhadap pasar tenaga kerja.

    “Saya pikir sikap kebijakan kami telah terkalibrasi dengan sangat baik. Tngkat pengangguran secara umum stabil selama enam bulan… Beberapa pembacaan inflasi terakhir… telah menunjukkan pembacaan yang lebih positif,” kata Powell dalam konferensi pers usai pertemuan kebijakan.

    Keputusan The Fed langsung mendapat respons dari Presiden AS, Donald Trump. Dia mempertanyakan keputusan pejabat bank sentral AS setelah mereka mempertahankan suku bunganya setelah pertemuan kebijakan pertama The Fed sejak Trump kembali menjabat.

    “Karena Jay Powell dan The Fed gagal menghentikan masalah yang mereka timbulkan akibat Inflasi, saya akan melakukannya dengan melepaskan produksi energi Amerika, memangkas regulasi, menyeimbangkan kembali Perdagangan Internasional, dan menghidupkan kembali Manufaktur Amerika,” tulisnya di platform Truth Social miliknya dikutip dari CNBC International, mengacu pada Powell.

    “Jika The Fed menghabiskan lebih sedikit waktu untuk membahas DEI, ideologi gender, energi ‘hijau’, dan perubahan iklim palsu, Inflasi tidak akan pernah menjadi masalah,” katanya.

    Trump meningkatkan tekanan pada para pejabat The Fed untuk menurunkan suku bunga pada minggu lalu, memperluas kebiasaannya mempublikasikan pandangannya mengenai kebijakan moneter – sesuatu yang telah lama dihindari oleh presiden untuk mempertahankan otonomi The Fed dari politik.

    Merespon hal tersebut, Powell mengaku dia belum berbicara dengan Trump sejak presiden baru AS itu memberi tahu para pemimpin bisnis bahwa dia akan menuntut bank sentral menurunkan suku bunga. Powell mengatakan bahwa dia tidak melakukan kontak dengan presiden sejak pernyataan Trump minggu lalu.

    “Saya tidak akan menanggapi atau mengomentari apa pun tentang apa yang dikatakan presiden. Tidak pantas bagi saya untuk melakukannya,” kata Powell. 

    Powell menuturkan, publik harus yakin bahwa The Fed akan terus melakukan pekerjaannya sebagaimana yang selalu dilakukan. 

    “Hal ini dilakukan berfokus pada penggunaan perangkat kebijakan untuk mencapai tujuan dan benar-benar bekerja keras dan menyelesaikan pekerjaan kami,” kata Powell. 

    Sejak didirikan pada 1913, Federal Reserve dirancang untuk membuat keputusan suku bunga yang independen dari tekanan pejabat terpilih. 

    Namun, dalam masa jabatan pertamanya sebagai presiden, Trump sangat vokal dengan pendapatnya tentang apa yang harus dilakukan bank sentral. Pernyataannya selama kampanye 2024 dan sejak kemenangan pemilihannya telah menunjukkan bahwa hal itu akan berlanjut dalam masa jabatan keduanya di Gedung Putih.

    “Saya akan menuntut agar suku bunga segera turun. Dan demikian pula, suku bunga harus turun di seluruh dunia. Suku bunga harus mengikuti kita di mana-mana,” kata Trump saat tampil secara virtual di Forum Ekonomi Dunia di Davos, Swiss, minggu lalu.

    Powell awalnya dinominasikan untuk menjadi ketua Fed oleh Trump, mengambil alih posisi tersebut pada 2018. Dia sekarang menjalani masa jabatan keduanya di posisi tersebut, yang berlangsung hingga 15 Mei 2026.

    Powell mengatakan dirinya tidak akan mengundurkan diri dari jabatannya jika diminta oleh Trump. Dia yakin tindakan presiden mencopot atau menurunkan jabatan ketua Fed tidak diizinkan menurut hukum.

    Inflasi Masih Tinggi

    Sementara itu, Federal Open Market Committee (FOMC) dalam sebuah pernyataan sesuai memutuskan untuk mempertahankan suku bunga acuan mengatakan, setelah The Fed menurunkan suku bunga tiga kali pada akhir tahun lalu, inflasi sebagian besar bergerak sideways dalam beberapa bulan terakhir, namun tetap tinggi.

    Angka inflasi penting baru-baru ini masih sekitar setengah poin persentase atau lebih di atas target The Fed, jauh lebih rendah dibandingkan angka tertinggi dalam 40 tahun setelah pandemi.

    Para pejabat The Fed mengatakan mereka yakin kemajuan dalam penurunan inflasi akan berlanjut tahun ini, namun kini mereka menahan suku bunga sambil menunggu data yang mengonfirmasi hal tersebut.

    “Aktivitas ekonomi terus berkembang dengan kecepatan yang solid. Tingkat pengangguran telah stabil pada tingkat rendah dalam beberapa bulan terakhir, dan kondisi pasar tenaga kerja tetap solid,” demikian pernyataan The Fed.

    The Fed melanjutkan, dalam mempertimbangkan tingkat dan waktu penyesuaian tambahan terhadap kisaran target suku bunga dana federal, FOMC akan secara hati-hati menilai data yang masuk, prospek yang berkembang, dan keseimbangan risiko.

    Powell menambahkan, The Fed tidak perlu terburu-buru untuk menyesuaikan sikap kebijakannya. Menurutnya, kebijakan moneter saat ini berada pada posisi yang baik untuk menghadapi tantangan yang ada. 

    Adapun, dia mencatat adanya risiko penurunan suku bunga yang terlalu agresif. Powell menuturkan, mengurangi pembatasan kebijakan terlalu cepat atau terlalu banyak dapat menghambat kemajuan inflasi.

  • X Siap Luncurkan X Money, Layanan Pembayaran Digital Hasil Kolaborasi dengan Visa – Page 3

    X Siap Luncurkan X Money, Layanan Pembayaran Digital Hasil Kolaborasi dengan Visa – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Platform media sosial X disebut-sebut akan segera menghadirkan layanan pembayaran. Hal itu diungkapkan langsung oleh CEO X Linda Yaccarino.

    Dikutip dari Engadget, Kamis (30/1/2025), menurut Linda, perusahaan akan memperkenalkan layanan X Money tahun ini. Layanan ini akan menggandeng Visa sebagai mitra utama.

    Menurut Linda, X Money akan mendukung pembayaran antar pengguna menggunakan kartu debet mereka, termasuk melakukan transfer dana ke rekening bank. Selain itu, pengguna juga dapat menyimpan dana mereka dalam X Wallet.

    Untuk diketahui, X sudah sejak lama diketahui memiliki rencana untuk menghadirkan layanan keuangan. Rencana itu pernah diungkap oleh Linda maupun pemilik X Elon Musk.

    Kehadiran layanan keuangan dalam platform ini disebut sebagai upaya menghadirkan X sebagai super app. Sejak tahun lalu, Linda juga sudah memberikan memo internal yang menyatakan perusahaan berencana mendukung fitur perbankan dan pembayaran bagi penggunanya.

    Menurut Elon Musk, ia ingin orang-orang dapat menjalankan seluruh aktivitas keuangan mereka lewat X. Namun untuk tahap awal kali ini, X Money dilaporkan masih belum memenuhi visi tersebut.

    Kendati demikian, menurut Linda, kemitraan dengan Visa saat ini hanya satu dari banyak pengumuman besar tentang X Money tahun ini. Meski sudah diumumkan, belum ada detail spesifik mengenai layanan ini akan beroperasi nantinya.

    Pengumuman soal layanan ini sebenarnya muncul di tengah laporan yang menyebut pertumbuhan pengguna X disebut stagnan, pendapatan yang tidak mengesankan, bahkan kondisi keuangan hampir tidak dapat mencapai titik impas.

  • Trump Setop Pasokan Obat HIV, TBC, dan Malaria di Negara Miskin, RI Ikut Terdampak

    Trump Setop Pasokan Obat HIV, TBC, dan Malaria di Negara Miskin, RI Ikut Terdampak

    Jakarta

    Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyebut Indonesia kemungkinan besar ikut terdampak keputusan Presiden AS Donald Trump yang menyetop pasokan medis dan obat-obatan tuberkulosis (TBC), HIV, dan Malaria di negara miskin. Beruntungnya, selama ini Indonesia sudah mulai mendapatkan banyak dana hibah dari negara lain. Tidak hanya bergantung pada AS.

    Menkes Budi juga menyebut kini membuka kerja sama bersama banyak pihak termasuk Arab Saudi dan India. Salah satunya dalam upaya pemenuhan tenaga kesehatan dan obat-obatan untuk menangani sejumlah penyakit, utamanya jantung.

    “Itu memang Amerika tuh freeze semua bantuan, Indonesia juga terasa, kita beruntung bahwa sumber hibah Indonesia sudah diversifikasi, bukan hanya dari AS, tetapi juga ada negara-negara lain, itu sebabnya pak Prabowo kan sudah keluarkan dari APBN sendiri untuk cover misalnya tuberkulosis,” terang Menkes Budi saat ditemui di RS Harapan Kita, Jumat (30/1/2025).

    “Pasti akan ada dampaknya dari yang langsung masuk dari CDC atau US, atau secara tidak langsung lewat WHO, Gavi, yang sebagian besar juga masih tergantung pada AS,” lanjut dia.

    Menkes mengaku tengah menghitung seberapa besar dampak dari pembekuan dana hibah AS, untuk kemudian mencari sumber pendanaan lain. Dalam waktu dekat, Menkes menyebut akan mengunjungi Australia untuk pendanaan tambahan kebutuhan pengobatan pasien di Indonesia.

    “Saya Insya Allah minggu depan ke Australia untuk melihat apakah bisa ditambah bantuan dari sana, untuk bisa bantu kita,” pungkas dia.

    Sebelumnya diberitakan, Badan Pembangunan Internasional Amerika Serikat (USAID) mulai menerima memo untuk segera menghentikan bantuan dan pasokan medis terkait TBC, malaria, dan HIV, kepada negara miskin. Perintah Donald Trump tersebut otomatis memperluas pembekuan bantuan pendanaan AS untuk banyak negara berkembang.

    “Memo ini mencakup pekerjaan firma pada HIV, malaria, dan tuberkulosis serta kontrasepsi dan perlengkapan kesehatan ibu juga anak,” kata seorang sumber USAID dan seorang mantan pejabat USAID kepada Reuters.

    “Ini bencana besar,” respons Atul Gawande, mantan kepala kesehatan global di USAID yang meninggalkan badan tersebut bulan ini.

    “Sumbangan obat-obatan menyelamatkan 20 juta orang yang hidup dengan HIV. Itu berakhir hari ini.”

    (naf/kna)

  • TikTok Investasi Data Center Rp60 Triliun di Thailand, Jualannya di Indonesia

    TikTok Investasi Data Center Rp60 Triliun di Thailand, Jualannya di Indonesia

    Bisnis.com, JAKARTA — TikTok milik ByteDance mengumumkan rencananya untuk berinvestasi sebesar 126,8 miliar baht atau sekitar US$3,76 miliar di Thailand dalam pengembangan layanan penyimpanan atau hosting data. Investasi itu setara Rp60,91 triliun (kurs jisdor Rp16.200 per dolar AS).

    TikTok merupakan salah satu platform media sosial raksasa di dunia, dengan Indonesia sebagai pasar terbesar mereka di Asia Tenggara. 

    Keputusan ini disampaikan oleh Dewan Investasi Thailand (Board of Investment/BoI) pada Rabu (29/1/2025). Investasi ini akan dikelola oleh unit TikTok yang berbasis di Singapura dan bertujuan untuk mendukung operasional perusahaan afiliasi.

    “Rencana TikTok menandai langkah signifikan dalam meningkatkan infrastruktur digital dan AI Thailand,” kata Sekretaris Jenderal BoI, Narit Therdsteerasukdi mengutip Reuters pada Kamis (30/1/2025). 

    Lebih lanjut, Narit mengatakan bahwa langkah ini mendekatkan negara tersebut pada tujuannya untuk menjadi pusat digital regional di Asia Tenggara.

    Pengoperasian proyek ini direncanakan dimulai pada 2026. Hal ini merupakan bagian dari serangkaian investasi besar yang disetujui oleh Dewan Investasi pada hari yang sama, dengan total proyek baru mencapai US$5 miliar.

    Meskipun TikTok belum memberikan konfirmasi resmi terkait rencana ini, langkah tersebut menunjukkan komitmen perusahaan untuk memperkuat infrastrukturnya di Asia Tenggara, khususnya di Thailand.

    Logo TikTokPerbesar

    Rencana investasi TikTok ini juga terjadi di tengah tren besar dari perusahaan teknologi global yang berencana untuk membangun pusat data di Thailand. 

    Sebelumnya, pada tahun lalu Alphabet Inc. (Google) telah mengumumkan investasi sebesar US$1 miliar, sementara itu Amazon Web Services juga berencana mengucurkan dana US$5 miliar dalam 15 tahun ke depan. 

    Selain itu, Microsoft turut merencanakan pembukaan pusat data regional pertamanya di negara tersebut.

  • Benarkah AS Habiskan Rp812 Miliar untuk Sediakan Kond*m di Gaza?

    Benarkah AS Habiskan Rp812 Miliar untuk Sediakan Kond*m di Gaza?

    GELORA.CO  – Pemerintah Amerika Serikat (AS) tengah disorot karena Sekretaris Pers Gedung Putih, Karoline Leavitt, mengklaim AS mengirimkan dana $50 juta atau Rp812 miliar demi penyediaan kondom di Jalur Gaza.

    Klaim itu disampaikan Leavitt saat konferensi, Selasa (28/1/2025). Awalnya, dia menyebut AS memangkas hampir semua bantuan untuk negara lain, kecuali Israel dan Mesir.

    Menurut Leavitt, Kementerian Efisiensi Pemerintahan (DOGE) yang dikepalai oleh Elon Musk menemukan data tentang alat kontrasepsi.

    “Bahwa ada sekitar $50 juta uang pajak yang dikeluarkan untuk mendanai kondom di Gaza,” katanya.

    “Tidak masuk akal, ini membuang-buang uang para pembayar pajak,” kata dia.

    Pernyataan Leavitt itu dibantah oleh Matthew Miller, mantan juru bicara Kementerian Luar negeri, melalui media sosial X.

    “Gedung Putih tak bisa membaca tabel sederhana tentang pengeluaran atau Gedung Putih sedang berbohong,” ujar Miller.

    Media AS meragukannya

    Media-media AS meragukan kebenaran klaim Leavitt tentang dana penyediaan kondom di Gaza.

    Kantor berita Associated Press menyebut tidak ada bukti nyata yang mendukung pernyataan itu.

    “Klaim: Pemerintah Trump menghentikan penyaluran dana $50 juta ke Gaza guna membeli kondom untuk Hamas,” kata media itu.

    “Faktanya: Sepertinya Trump dan juru bicaranya merujuk kepada dana hibah sebesar $102,2 yang diberikan USAID kepada kelompok yang disebut Korps Kesehatan Internasional untuk menyediakan layanan kesehatan dan penanganan trauma di Gaza.”

    Sementara itu, Kemenlu AS pada Rabu, menyebut penyaluran dana hibah itu merupakan contoh “pendanaan yang mengerikan” dan tidak sesuai kepentingan AS.

    Adapun sehari sebelumnya juru bicara Kemenlu AS, Tammy Bruce, mengatakan pihaknya telah mencegah keluarnya “dana $102 juta untuk pendanaan yang tidak dibenarkan kepada seorang kontraktor di Gaza, termasuk uang untuk kontrasepsi.”

    Menurut media itu, sebagian besar dana tersebut digunakan untuk mendanai rumah sakit darurat, pusat penanganan trauma, dan tenaga kesehatan untuk mengatasi krisis kemanusiaan di Gaza.

    “Ini termasuk air, sanitasi, layanan kebersihan, layanan sebelum bersalin dan setelah bersalin.”

    “Jika kondom termasuk bagian dari komponen kesehatan, kondom itu akan mencapai hampir setengah dari dana hibah itu.”

    Bantahan juga disampaikan oleh Presiden Pengungsi Internasional, Jeremy Konyndyk, yang mengawasi bantuan USAID untuk penanganan Covid-19 pada masa pemerintahan Presiden AS Joe Biden.  

    “USAID mendapatkan kondom dengan harga sekitar $0,05 per buah,” kata Konydyk.

    “$50 juta akan menjadi satu miliar kondom. Apa yang tengah terjadi di sini BUKANLAH satu miliar kondom untuk Gaza. Tampaknya yang terjadi di sini adalah orang-orang di DOGE tidak bisa membaca dokumen pemerintah.”

    Menurut laporan keuangan USAID tahun 2023 tentang pengiriman kondom dan alat kontrasepsi lainnya, Yordania menjadi satu-satunya negara Timur Tengah yang mendapatkan kiriman kontrasepsi oral dan suntik bernilai $45.680 untuk program pemerintah saja.

    Pengiriman itu juga merupakan yang pertama kali dilakukan USAID ke Timur Tengah sejak 2019.

    Dengan menyatakan lima alasannya, CNN turut meragukan klaim Gedung Putih tentang kondom.

    Pertama, Gedung Putih tidak memberikan bukti pendukung.

    Kedua, selama tiga tahun sebelumnya di bawah Biden, USAID tidak mengeluarkan dana untuk penyediaan kondom di seluruh Timur Tengah.

    Ketiga, total kondom yang disalurkan USAID ke seluruh dunia jauh di bawah angka $50 juta.

    Keempat, Kemenlu AS tidak mengulang-ulang klaim Leavitt.

    Kelima, para pakar sudah meragukan atau membantah klaim Leavitt

  • Elon Musk Ubah X Mirip WeChat, Fitur Pembayaran Bakal Diluncurkan Tahun Ini

    Elon Musk Ubah X Mirip WeChat, Fitur Pembayaran Bakal Diluncurkan Tahun Ini

    Bisnis.com, JAKARTA — Ambisi Elon Musk untuk menyulap platform X menjadi super aplikasi dengan berbagai fitur segera terwujud. Rencananya tahun ini platform X akan memiliki fitur pembayaran seperti platform WeChat di China.

    Melansir GSM Arena, Kamis (30/1/2025) pada akhir tahun ini, X, platform sosial milik Elon Musk, akan meluncurkan X Money.

    X Money diharapkan akan menjadi solusi pembayaran utama yang memungkinkan pengguna untuk melakukan transaksi secara mudah dan aman.

    Menurut akun resmi X Money, aplikasi ini dirancang untuk mengelola segala pergerakan uang, serta menawarkan kemudahan dalam transfer dan pembayaran. 

    CEO X, Linda Yaccarino, mengungkapkan bahwa Visa akan menjadi mitra utama dalam pengembangan layanan ini. 

    Kemitraan ini diharapkan dapat mempermudah pengguna dalam menambahkan uang secara instan ke dalam akun X mereka melalui Visa Direct. Selain itu, pengguna juga akan bisa mentransfer dana langsung ke rekening bank mereka.

    Peluncuran X Money kemungkinan besar akan dimulai di Amerika Serikat, meskipun peraturan layanan keuangan yang berbeda di berbagai negara dapat mempengaruhi sejauh mana layanan ini akan tersedia di wilayah lain. 

    Yaccarino menambahkan bahwa kemitraan dengan Visa baru langkah awal dari serangkaian fitur baru yang akan diluncurkan X Money sepanjang tahun ini.

    Langkah ini makin mengukuhkan ambisi Musk untuk mengembangkan X sebagai platform multi-fungsi yang tidak hanya fokus pada jejaring sosial.

    Tetapi juga di sektor pembayaran dan finansial, menjadikannya makin mirip dengan aplikasi-aplikasi super yang dominan di China.

    Aplikasi WeChatPerbesar

    Pada Maret 2024, Taipan asal Amerika Serikat Elon Musk mengatakan media sosial X sebentar lagi akan mendapatkan persetujuan untuk lisensi pengiriman uang di New York. Hal ini akan menjadikan platform yang dahulu bernama Twitter itu makin dekat untuk menawarkan fitur pembayaran.

    Semenjak membeli Twitter dengan harga US$44 miliar pada 2022, Musk telah berusaha mengubah X menjadi platform multiguna.

    Media sosial X nantinya bisa seperti WeChat yang merupakan salah satu platform di China dengan kemampuan fitur-fitur di luar media sosial, termasuk mengirimkan uang dan toko online atau pun aplikasi Gopay di Indonesia.

    Untuk mengimplementasikan fitur ini, X harus memiliki lisensi di setiap negara bagian di Amerika Serikat. Sebelumnya Elon Musk mengatakan bahwa New York dan Californa kemungkinan yang paling susah untuk mendapatkan izinnya. Dua negara bagian yang penuh penduduk itu memang sudah terkenal dengan perizinannya yang cukup rumit.

    Musk mengatakan bahwa X akan mendapatkan lisensi dari negara bagian tersebut dalam beberapa bulan mendatang. Pennsylvania dan Utah merupakan negara bagian yang sudah memberikan lisensi pengirim uang kepada X.

  • Formappi: Sudah Takdir DPR Tingkat Kepercayaannya Rendah – Halaman all

    Formappi: Sudah Takdir DPR Tingkat Kepercayaannya Rendah – Halaman all

     

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Lucius Karus, mengatakan bahwa rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap DPR RI tak mengejutkan baginya.

    “Seperti sudah menjadi takdir DPR, peringkat kepercayaan publiknya selalu rendah dibandingkan dengan lembaga-lembaga negara yang lain,” kata Lucius kepada Tribunnews.com, Rabu (29/1/2025).

    Namun, Lucius menegaskan bahwa penilaian kinerja DPR tidak bisa diukur tentang DPR pada satu periode saja. 

    Lagipula, kata dia, dalam survei yang baru saja dirilis tidak spesifik merujuk pada DPR periode 2024-2029.

    “Nilai ini tentang DPR sebagai lembaga dari satu periode ke periode lainnya secara khusus sejak era reformasi,” ujar Lucius.

    Dia menjelaskan, sejak era reformasi, posisi DPR menjadi sangat powerfull.

    Kewenangan besar pada DPR seharusnya menjadikannya sebagai epicentrum perubahan.

    Faktanya, menurut Lucius, kekuasaan atau kewenangan besar dari DPR berbanding terbalik dengan kinerja dan citra lembaga yang nampak buruk.

    Dia menyebut, potret buruknya kinerja dan citra lembaga yang ditunjukkan DPR dari periode ke periode membuat kepercayaan publik terhadap DPR cenderung stagnan atau konsisten di posisi yang rendah.

    Dengan kata lain, pergantian periode DPR setiap lima tahun sekali sama sekali tidak berdampak pada perubahan citra dan kinerja DPR secara kelembagaan.

    “Yang paling konsisten memberikan rating buruk kepercayaan publik terhadap DPR tentu saja adalah kinerja mereka dalam menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan,” ucap Lucius.

    Faktor Integritas

    Selain itu, Lucius mengatakan faktor integritas anggota beserta aneka kebijakan internal DPR yang kerap memantik kritikan publik juga menambah antipati publik terhadap DPR.

    Menurut Lucius, DPR sebagai wakil rakyat terlihat tinggal sebagai jargon karena dalam banyak isu publik, DPR justru mengabaikan rakyat dan bersekutu dengan elite.

    “Sudah berapa periode DPR pasca-reformasi, upaya DPR untuk merubah diri nampak hanya jadi mimpi saja. Jargon DPR modern dengan tata kelola yang transparan, akuntabel, hanya tinggal jargon saja karena yang ditunjukkan DPR justru semangat yang cenderung tidak transparan, tidak akuntabel, tidak partisipatif,” tegasnya.

    Dia mengungkapkan, pada DPR periode baru ini, kecenderungan DPR di periode-periode terdahulu sangat jelas masih dipertahankan. 

    Sejak awal DPR periode 2024-2029, kata Lucius, sudah menghadirkan polemik anggaran tunjangan perumahan pengganti rumah dinas.

    Kemudian, sibuk bagi-bagi jatah pada pembentukan AKD awal periode hingga kasus dugaan korupsi Dana CSR BI yang konon melibatkan semua anggota Komisi XI periode sebelumnya.

    Belum lagi, lanjut dia, bicara fungsi legislasi berupa rencana prolegnas yang masih fokus pada jumlah yang bombastis ketimbang sesuai dengan kebutuhan.

    “Ya semua itu akhirnya membuat persepsi tingkat kepercayaan publik terhadap DPR tetap saja di level rendah,” ungkap Lucius.

    Lucius menegaskan, publik menunggu perbaikan tata kelola yang berujung pada peningkatan kinerja dengan hasil yang memadai. 

    Menurutnya, masyarakat menunggu komitmen nyata DPR untuk menunjukan fungsi perwakilan mereka dengan melibatkan rakyat secara bermakna dalam setiap pembahasan regulasi. 

    “Komitmen DPR untuk menjadi lembaga penonton kinerja pemerintah jangan sampai dipakai justru untuk bersekongkol dengan pemerintah. Perubahan-perubahan itu harus terlihat hasilnya jika DPR ingin angka kepercayaan publiknya merangkak ke level yang lebih tinggi,” ucap Lucius.

    Diketahui, rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap DPR terpotret melalui hasil survei Indikator Politik Indonesia.

    Hasil survei yang digelar pada 16-21 Januari 2025 kepada 1.200 responden itu menunjukkan DPR sebagai salah satu lembaga yang mendapat tingkat kepercayaan 69 persen.

     

  • Fakta DeepSeek AI Guncang Dunia: Biaya Pengembangan Lebih Murah 10x dari ChatGPT – Page 3

    Fakta DeepSeek AI Guncang Dunia: Biaya Pengembangan Lebih Murah 10x dari ChatGPT – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta DeepSeek, chatbot kecerdasan buatan (AI) asal China, kini muncul sebagai pesaing serius bagi ChatGPT buatan OpenAI. Salah satu faktor yang membuat DeepSeek menonjol adalah biaya pengembangannya yang jauh lebih hemat dibandingkan model AI lainnya, termasuk GPT-4 milik OpenAI.

    Dengan hanya menghabiskan dana sekitar 6 juta dolar AS (sekitar Rp 97 miliar) dalam waktu dua bulan, DeepSeek berhasil menciptakan dua model AI, yaitu DeepSeek-V3 dan DeepSeek-R1, yang disebut lebih efisien dan ekonomis.

    Angka ini terpaut jauh dari biaya pengembangan ChatGPT-4 yang mencapai 63 juta dolar AS (sekitar Rp 1 triliun), menurut laporan TeamGPT.

    Perbedaan signifikan ini menunjukkan bahwa DeepSeek tidak hanya mampu bersaing dalam hal performa, tetapi juga dalam efisiensi biaya.

    Efisiensi Berkat Pembatasan Chip AS

    Kemampuan China dalam mengembangkan AI dengan biaya rendah tidak lepas dari pembatasan ekspor chip canggih oleh Amerika Serikat, seperti Nvidia H100.

    Alih-alih menggunakan chip tersebut, DeepSeek memanfaatkan chip Nvidia H800 yang memiliki performa lebih rendah.

    Hal ini memaksa perusahaan-perusahaan China, termasuk DeepSeek, untuk berinovasi dan menemukan metode pengembangan yang lebih efisien.

    Salah satu teknik yang digunakan adalah “distillation,” yaitu proses melatih model AI agar lebih fokus pada tugas-tugas spesifik.

    Menurut Chetan Puttagunta, peneliti dari Benchmark General Partner, metode ini memungkinkan model AI untuk mengerjakan hal-hal kecil dengan lebih pintar dan efisien.

    Aravind Srinivas, CEO Perplexity, sebuah perusahaan AI asal AS, mengakui bahwa pembatasan chip justru menjadi “berkah” bagi China.

    “Banyak perusahaan China terpaksa memikirkan strategi baru untuk mengatasi pembatasan chip, dan hasilnya, mereka berhasil menciptakan model AI yang jauh lebih efisien,” ujarnya.