Perusahaan: Dana

  • Sosok Pria China Misterius di Balik Kecanggihan DeepSeek

    Sosok Pria China Misterius di Balik Kecanggihan DeepSeek

    Beijing

    DeepSeek, startup AI yang menghebohkan dunia dengan DeepSeek R1, didirikan oleh pria berusia 39 tahun bernama Liang Wenfeng. Siapakah sosok yang sekarang menjadi terkenal ini?

    Dikutip detikINET dari Reuters, Kamis (30/1/2025) Liang cenderung tidak menonjolkan diri dan misterius. Dia baru mulai disorot pada 20 Januari 2025 silam ketika diminta berpidato dalam sebuah simposium tertutup yang dipimpin Perdana Menteri China, Li Qiang.

    Tak banyak yang diketahui soal dia. Tercatat, Liang hanya pernah dua kali diwawancarai oleh media China tahun silam dan di 2023. Karena dia diundang langsung oleh pejabat tinggi China, terindikasi bahwa DeepSeek memang dianggap istimewa di negara itu.

    Liang yang mendirikan DeepSeek di 2023, lahir di Guangdong dan belajar di Zhejiang, area pusat teknologi tinggi China seperti Alibaba. Pada tahun 2015, dia mendirikan perusahaan pengelolaan dana investasi bernama High Flyer Quantitive Investment Management.

    Mereka disebut mengumpulkan aset sampai USD 8 miliar yang di antaranya dipakai untuk mendanai riset AI di DeepSeek. Nah pada tahun 2022, High Flyer dilaporkan sudah punya 10 ribu unit chip GPU A100 dari Nvidia yang performanya tinggi.

    Chip tersebut dipakai untuk membuat dan menjalankan sistem AI. Kemudian, AS membatasi penjualan chip tersebut ke China. Diduga, DeepSeek mengkombinasikan chip tersebut dengan chip Nvidia lain yang lebih rendah kekuatannya.

    “Kami yakin kami ingin melakukannya (AI), bisa melakukannya, menjadi salah satu kandidat terbaik untuk itu dalam momen saat ini. Sekarang, belum ada raksasa teknologi atau startup yang sangat unggul (di bidang AI),” cetusnya dalam salah satu wawancara.

    “Orang-orang mungkin berpikir ada logika bisnis tersembunyi di balik hal ini (DeepSeek), tapi terutama dipicu oleh rasa ingin tahu,” tambahnya yang dikutip detikINET dari Associated Press. Sejauh ini, DeepSeek tampaknya memang tak berpikir soal bisnis karena tersedia gratis.

    Ketika DeepSeek ditanya siapakah Liang Wenfeng, jawaban pertamanya adalah pengusaha China lain dengan nama yang sama. Saat ditanya lebih detail, DeepSeek tetap tidak menjawab dengan rinci. “Tidak ada informasi tersedia mengenai latar belakang Liang Wenfeng termasuk asalnya dan jejak pendidikannya,” jawab DeepSeek.

    Apapun itu, misi Liang tampaknya adalah terus mempercanggih AI agar China mampu memimpin. Setelah beberapa dekade bergantung pada inovasi dari negara barat, dia mengatakan bahwa China harus punya kontribusi sendiri.

    “AI China tidak bisa terus mengekor. Kita sering berkata ada gap satu atau dua tahun antara AI China dan Amerika Serikat, tapi perbedaan yang sesungguhnya adalah antara keaslian dan imitasi. Jika tidak berubah, China akan selalu hanya mengekor,” katanya.

    (fyk/fay)

  • Heboh Trump Setop Bantuan Kondom Senilai Rp813 M ke Gaza, Ini Faktanya

    Heboh Trump Setop Bantuan Kondom Senilai Rp813 M ke Gaza, Ini Faktanya

    Jakarta, CNBC Indonesia – Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengeklaim bahwa pemerintahannya telah menghentikan alokasi US$50 juta atau sekitar Rp813 miliar ke Gaza untuk membeli kondom.

    Klaim ini disampaikan Trump selama upacara penandatanganan Undang-Undang Laken Riley pada Rabu (29/1/2025).

    Sebelumnya, Sekretaris Pers Gedung Putih Karoline Leavitt telah membuat klaim serupa selama jumpa pers perdananya pada Selasa (28/1/2025). Ia menyatakan bahwa Departemen Efisiensi Pemerintah dan Kantor Manajemen dan Anggaran “menemukan bahwa ada sekitar US$50 juta pembayar pajak yang digunakan untuk mendanai kondom di Gaza.”

    Dia menyebut dugaan bantuan tersebut sebagai “pemborosan uang pembayar pajak yang tidak masuk akal.” Namun, tidak ada bukti kredibel yang mendukung klaim ini.

    Lalu bagaimana fakta sebenarnya?

    Mengutip Associated Press pada Kamis (30/1/2025), Trump dan juru bicaranya tampaknya merujuk pada dana hibah yang diberikan USAID kepada sebuah kelompok bernama International Medical Corps (IMC) senilai US$102,2 juta (Rp1,6 triliun) untuk menyediakan layanan medis dan trauma di Gaza.

    Departemen Luar Negeri sebelumnya pada Rabu menggambarkan hal ini sebagai contoh “pendanaan yang sangat besar” yang tidak sejalan dengan kepentingan Amerika atau kebijakan presiden.

    Juru bicara Departemen Luar Negeri Tammy Bruce menulis hal serupa di X bahwa lembaga tersebut telah “mencegah pendanaan yang tidak dapat dibenarkan sebesar US$102 juta kepada seorang kontraktor di Gaza, termasuk uang untuk kontrasepsi” berkat penghentian sementara bantuan asing.

    Para pejabat mengatakan pemerintahan Trump menghentikan dua ember “bantuan” senilai US$50 juta untuk Gaza melalui International Medical Corps, yang meliputi: program keluarga berencana termasuk kontrasepsi darurat; perawatan kesehatan seksual termasuk pencegahan dan pengelolaan infeksi menular seksual (IMS); dan kesehatan seksual dan reproduksi remaja.

    Dana sebanyak US$100 juta untuk program-program ini termasuk kontrasepsi, menurut para pejabat yang menyebut bahwa kondom secara tradisional selalu digunakan untuk keluarga berencana di negara-negara berkembang oleh USAID.

    “Tidak ada dana pemerintah AS yang digunakan untuk pengadaan atau distribusi kondom, maupun penyediaan layanan keluarga berencana,” kata IMC.

    IMC mengatakan dalam siaran pers bahwa mereka telah menerima US$68.078.508 (Rp1,1 triliun) dari USAID untuk mendukung operasinya di Gaza sejak 7 Oktober 2023.

    Mereka mengatakan sumber daya tersebut digunakan untuk mengoperasikan dua rumah sakit lapangan besar yang saat ini berlokasi di Gaza tengah-satu di Deir Al Balah dan satu di Al Zawaida.

    Kedua rumah sakit menawarkan total kapasitas gabungan lebih dari 250 tempat tidur, termasuk 20 di ruang gawat darurat dan 170 di departemen bedah. Fasilitas-fasilitas ini telah menyediakan perawatan medis 24 jam kepada sekitar 33.000 warga sipil per bulan.

    IMC mengatakan bahwa sejak Januari 2024, mereka telah menyediakan layanan kesehatan kepada lebih dari 383.000 warga sipil yang tidak memiliki akses lain ke layanan atau perawatan, termasuk melakukan sekitar 11.000 operasi.

    Menurut statistik yang disediakan oleh IMC, mereka juga membantu persalinan sekitar 5.000 bayi, menyaring 111.000 orang yang mengalami kekurangan gizi, merawat 2.767 orang yang mengalami kekurangan gizi akut, dan mendistribusikan suplemen mikronutrien kepada 36.000 orang.

    Presiden Refugees International Jeremy Konyndyk, yang mengawasi portofolio bantuan Covid-19 USAID untuk pemerintahan Joe Biden, membantah klaim Trump dan Leavitt pada Rabu di X.

    “USAID membeli kondom dengan harga sekitar US$0,05 per buah,” tulisnya. “US$50 juta sama dengan SATU MILIAR kondom. Yang terjadi di sini BUKAN satu miliar kondom untuk Gaza. Yang terjadi adalah para pria di DOGE tampaknya tidak dapat membaca lembar kerja pemerintah.”

    Sementara itu, laporan tahun anggaran 2023 USAID tentang pengiriman alat kontrasepsi dan kondom, mencatat bahwa hanya satu negara Timur Tengah, yakni Yordania, yang menerima pengiriman kecil alat suntik dan alat kontrasepsi oral senilai US$45.680 untuk program pemerintah saja. Ini adalah pengiriman pertama USAID ke Timur Tengah sejak tahun anggaran 2019.

    Laporan USAID dari tiga kuartal pertama tahun 2024 menunjukkan bahwa satu-satunya program keluarga berencana yang didanai oleh lembaga tersebut di Timur Tengah adalah di Yordania dan Yaman.

    (luc/luc)

  • PT BPR Syariah Dharma Kuwera Gelar Raker Pro Growth Pro Leading

    PT BPR Syariah Dharma Kuwera Gelar Raker Pro Growth Pro Leading

    TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG — Awal tahun 2025 segenap karyawan & pengurus PT. Bank Perekonomian Rakyat Syariah Dharma Kuwera (BPRS Dhaku) Klaten mengikuti rangkaian kerja yang diawali dengan rapat rapat kerja internal.

    Puncak agenda diselenggarakan di Semarang berupa Kick Off Meeting RBB 2025. Selanjutnya, kunjungan kreatif ke Nissin Biskuit dan Dusun Semilir Ungaran Jawa Tengah.

    Kick off meeting bertema ”Pro Growth Pro Leading” yang diselenggarakan di Hotel ibis Semarang pada Ahad, 26 Januari 2025 tersebut diikuti segenap Karyawan, Pimpinan, Pengurus dan Pemegang Saham.

    Menurut Dede Haris Sumarno, Direktur Utama Dana Pensiun Syariah Muhammadiyah yang menjadi Pemegang Saham Pengendali (PSP) di BPRS Dharma Kuwera, kegiatan ini sangat penting untuk menumbuhkan semangat dalam membesarkan BPRS Dharma Kuwera.

    Menurut Dede, tidak hanya kerja keras, kerja cerdas untuk memajukan BPRS tapi juga di perlukan Disiplin yang tinggi dalam segala aspek dan dilengkapi dengan doa dan tawakkal kepada Allah SWT.

    Dirut BPRS Dharma Kuwera, Jatmiko, mengucapkan syukur, pada tahun 2024 ini, meski baru saja pulih dari pandemi Covid 19, semua Pos Keuangan mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan sehingga secara keseluruhan Bank tetap membukukan laba dan menjaga rasio rasio keuangan di tingkat yang sehat (peringkat 1).

    Tantangan 2025 ini cukup luar biasa di tengah kondisi persaingan Cina & USA negara raksasa kekuatan ekonomi dunia, Perang Rusia & Ukraina yang belum juga berakhir serta banyaknya negara maju yang mengalami kontraksi ke arah resesi.

    Jatmiko menyampaikan untuk bisa mencapai bahkan melompati target RBB 2025 di tengah kondisi sekarang di perlukan ”Energi” the power of Change dan ini dibutuhkan komitmen dari setiap insan.

    Wira Sumbaga, salah satu pemegang saham BPRS Dharma Kuwera juga pemilik beberapa perusahaan diantaranya ”Batik Paradise” ikut memberikan motivasi dalam kegiatan tersebut. Menurut Wira, untuk meningkatkan profit diperlukan service excelent.

    Sementara itu, Muslich Wahid Mahdi, selaku Dewan Pengawas Syariah mengingatkan bahwa BPRS bisa terus maju mecapai kesejahteraan yang barokah tidak boleh lepas dari nilai nilai keislaman dan keimanan (ekonomi yang maslahah)

    Di penghujung Kick Off, Suin Lestari, Direktur yang membawahi kepatuhan, menyampaikan berbagai program pelatihan untuk meningkatkan kualitas SDM di BPRS Dharma Kuwera. (*)

  • DPRD Malang Panggil Pejabat Terlibat Dugaan Pungli dan Monopoli Proyek

    DPRD Malang Panggil Pejabat Terlibat Dugaan Pungli dan Monopoli Proyek

    Malang (beritajatim.com) — Komisi IV DPRD Kabupaten Malang mengambil langkah tegas terhadap dugaan pungutan liar (Pungli) dan monopoli proyek Dana Alokasi Khusus (DAK) yang menyeret seorang pejabat Dinas Pendidikan. Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Malang, Zia Ulhaq, memastikan bahwa pihaknya akan segera memanggil oknum Kepala Bidang Sekolah Dasar (Kabid SD) berinisial L guna klarifikasi.

    “Secepatnya (pemanggilan L- red). Kemungkinan awal bulan depan akan kami panggil untuk klarifikasi. Karena saat ini, Kepala Dinas Pendidikan juga masih cuti ibadah Umroh sampai akhir bulan,” tegas Zia, Kamis (30/1/2025).

    Selain L, pemanggilan juga akan ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan serta para kepala bidang lainnya di lingkup dinas tersebut. DPRD Kabupaten Malang berkomitmen untuk mengungkap kebenaran atas dugaan Pungli yang telah mencoreng dunia pendidikan di daerah tersebut.

    Zia menegaskan bahwa hasil klarifikasi nantinya akan disampaikan kepada Bupati Malang. Komisi IV DPRD juga akan merekomendasikan sanksi yang tepat sesuai dengan hasil temuan.

    “Kami juga menunggu bukti-bukti dugaan Pungli itu dari masyarakat. Karena sebelumnya sudah ada beberapa masyarakat yang mau menyampaikan buktinya kepada kami. Kalau yang bersangkutan mengelak, maka bukti yang kami terima itulah untuk mengkonfrontir dugaan pungli itu,” tambahnya.

    Kasus ini berawal dari aduan beberapa kepala sekolah yang meminta identitasnya dirahasiakan kepada Pusat Studi Demokrasi dan Kebijakan Publik (Pusdek). Mereka mengungkapkan kekecewaan terhadap praktik yang dilakukan oleh pejabat di Dinas Pendidikan Kabupaten Malang.

    L tidak hanya diduga melakukan Pungli, tetapi juga dituding menekan kepala sekolah penerima proyek DAK dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Ia diduga mengarahkan proyek yang seharusnya dikerjakan secara swakelola agar dimonopoli oleh menantunya, berinisial MC, pemilik CV KUE yang berlokasi di Kebonagung, Kecamatan Pakisaji.

    Ironisnya, dugaan Pungli ini tidak hanya terjadi di satu atau dua sekolah, tetapi hampir merata di seluruh SD di Kabupaten Malang. Hal ini membuat banyak pihak mendesak agar tindakan tegas segera diambil.

    Komisi IV DPRD Kabupaten Malang sebelumnya juga telah meminta Inspektorat untuk mempublikasikan hasil pemeriksaan terhadap kasus ini. Hasil temuan Inspektorat dinilai penting demi menjaga kredibilitas serta integritas dunia pendidikan di Kabupaten Malang.

    Dengan adanya langkah tegas dari DPRD, publik berharap kasus ini dapat segera diselesaikan dengan transparan dan adil, serta memberikan efek jera bagi oknum yang terlibat dalam praktik Pungli dan monopoli proyek DAK. [yog/beq]

  • Trump Hentikan Dana Program HIV, TBC & Malaria ke Negara-negara Miskin, Ini Dampaknya pada Indonesia – Halaman all

    Trump Hentikan Dana Program HIV, TBC & Malaria ke Negara-negara Miskin, Ini Dampaknya pada Indonesia – Halaman all

    Laporan wartawan Tribunnews.com, Rina Ayu

    TRIBUNNEWS.COM,JAKARTA – Menteri kesehatan (Menkes RI) Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan, Indonesia turut terdampak atas kebijakan Presiden Amerika Serikat Donald Trump hentikan dana untuk program HIV, TBC maupun malaria ke negara-negara berpenghasilan menengah dan rendah.

    Saat ini, Indonesia sedang berencana mencari dana hibah dari negara lain seperti Australia.

    “Itu memang Amerika freeze semua bantuan. Indonesia juga terasa. Indonesia beruntung bahwa sumber Hibah dari Indonesia sudah diversifikasi. 

    Bukan hanya dari Amerika Serikat. Tapi juga ada negara-negara lain juga,” ujar dia saat ditemui di RS Jantung Harapan Kita, Jakarta, Kamis (30/1/2025).

    Menkes menuturkan, seperti penanganan TBC di Indonesia, bukan hanya menggunakan APBN saja tetapi juga menggunakan dana hibah dari CDC,  USAID, WHO dari Global Fund maupun GAVI.

    Karena itu pembekuan yang tiba-tiba tentu akan berdampak ke Indonesia.

    “Untuk menangani misalnya TBC di Indonesia. Pasti akan ada dampaknya, karena dana yang masuk akan kurang. Langsung lewat CDC atau USAID. Atau tidak langsung lewat WHO, lewat Global Fund. GAVI yang sebagian besar juga masih bergantung terhadap donor Amerika Serikat,” jelas mantan dirut Bank Mandiri ini.

    Gejala batuk terus-menerus bisa saja infeksi TBC. (Freepik)

    Kemenkes ujar dia, tengah menghitung keseluruhan dampak dari pembekuan dana oleh Presiden Trump ini dan berencana mencari sumber dana hibah dari negara lain.

    “Sekarang kami sedang hitung dampaknya berapa. Kami coba cari dari sumber pendanaan yang lain. Saya insyaallah minggu depan akan ke Australia. Untuk bisa melihat kesempatan apakah bisa ditambah,” harap Menkes.

    Sebelumnya, dalam laman resminya, WHO mengungkapkan kehawatiran mendalam atas penghentian sementara pendanaan program itu.

    Kondisi ini dapat menyebabkan peningkatan infeksi dan kematian baru serta melemahkan upaya untuk mencegah penularan di masyarakat dan negara.

    Jika pembekuan dana berlangsung lama maka berpotensi membawa dunia kembali ke tahun 1980-an dan 1990-an dimana jutaan orang meninggal karena HIV setiap tahun di seluruh dunia, termasuk banyak di Amerika Serikat.

    Bagi masyarakat global, hal ini dapat mengakibatkan kemunduran yang signifikan terhadap kemajuan program kesehatan masyarakat termasuk obat-obatan yang terjangkau dan pemberian layanan HIV di masyarakat.

    “Kami meminta Pemerintah Amerika Serikat untuk memberikan pengecualian tambahan guna memastikan penyediaan pengobatan dan perawatan HIV yang menyelamatkan nyawa,” tulis WHO.

  • Kekayaan Bos DJP Diam-Diam Meroket 300 Persen di Tengah Gaduh Aplikasi Coretax Rp1,3 Triliun Bermasalah

    Kekayaan Bos DJP Diam-Diam Meroket 300 Persen di Tengah Gaduh Aplikasi Coretax Rp1,3 Triliun Bermasalah

    PIKIRAN RAKYAT – Kekayaan Direktur Jenderal Pajak (Dirjen Pajak) Kementerian Keuangan, Suryo Utomo, mengalami lonjakan signifikan dalam enam tahun terakhir. Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang dipublikasikan, harta kekayaannya meningkat hampir 300 persen, dari Rp6,2 miliar pada 2016 menjadi Rp18,3 miliar pada 2022.

    Akan tetapi, yang menjadi sorotan adalah belum adanya pembaruan LHKPN tahun 2023, padahal batas akhir pelaporan ditetapkan pada 31 Maret 2024.

    Kenaikan Kekayaan yang SignifikanPada 2016, harta kekayaan Suryo Utomo tercatat sebesar Rp6,2 miliar. Seiring waktu, jumlah tersebut terus meningkat:

    2017: Rp6,1 miliar 2018: Rp7,7 miliar 2019: Rp9,6 miliar 2020: Rp12 miliar 2021: Rp14,4 miliar 2022: Rp18,3 miliar

    Dalam rentang waktu 2021-2022 saja, kekayaannya bertambah hampir Rp4 miliar, melonjak dari Rp14,4 miliar menjadi Rp18,3 miliar.

    Kenaikan ini menuai perhatian publik karena tidak sejalan dengan pendapatan resmi seorang Dirjen Pajak. Berdasarkan Perpres Nomor 37 Tahun 2015, tunjangan kinerja Dirjen Pajak mencapai Rp117,3 juta per bulan atau sekitar Rp1,4 miliar per tahun.

    Dengan menggunakan teori pengelolaan keuangan 50/30/20 yang diperkenalkan Elizabeth Warren, kenaikan harta kekayaan yang wajar dari pendapatan tersebut seharusnya berkisar Rp280 juta per tahun. Namun, kenaikan harta Suryo Utomo jauh di atas angka tersebut, memunculkan berbagai pertanyaan mengenai sumber pendapatannya.

    Keterlambatan LHKPN dan Regulasi KPK

    Belum diperbaruinya LHKPN 2023 oleh Suryo Utomo menimbulkan kecurigaan terhadap kepatuhan pejabat negara dalam melaporkan harta kekayaannya. Peraturan KPK Nomor 3 Tahun 2024 mewajibkan penyelenggara negara melaporkan kekayaan mereka paling lambat 31 Maret tahun berikutnya. Ketidakpatuhan terhadap aturan ini dapat berimplikasi pada integritas dan transparansi pejabat yang bersangkutan.

    Pengamat kebijakan publik, Prayogi Saputra menilai lonjakan harta kekayaan Suryo Utomo menjadi indikasi adanya ketidakwajaran dalam pengelolaan keuangan pribadi seorang pejabat publik.

    Menurutnya, dengan pendekatan keuangan yang wajar, sulit membayangkan peningkatan harta kekayaan sebesar itu tanpa adanya sumber pendapatan lain yang tidak tercatat.

    Kisruh Coretax: Proyek Bermasalah Rp1,3 Triliun

    Di tengah lonjakan kekayaan Suryo Utomo, masalah lain mencuat dalam pengelolaan sistem perpajakan di Indonesia. Coretax, sistem baru yang dirancang untuk memodernisasi administrasi pajak dengan anggaran Rp1,3 triliun, mengalami berbagai kendala teknis sejak diluncurkan pada Desember 2024.

    Sejumlah wajib pajak melaporkan kesulitan mengakses sistem akibat bug dan error yang menghambat pelayanan pajak. Masalah ini menimbulkan pertanyaan terkait efektivitas pengelolaan dana besar yang dialokasikan untuk sistem ini. Jika tidak segera diperbaiki, Coretax berisiko menjadi proyek mahal yang tidak memberikan manfaat maksimal bagi wajib pajak.

    Harta Kekayaan Suryo Utomo: Rincian Aset

    Berdasarkan LHKPN 2022, berikut adalah rincian harta kekayaan Suryo Utomo:

    Tanah dan Bangunan (Rp14,9 miliar)

    Memiliki sejumlah aset properti yang tersebar di Bekasi, Jakarta Selatan, dan Bogor, dengan nilai tertinggi berupa tanah dan bangunan di Jakarta Selatan senilai Rp6,9 miliar.

    Alat Transportasi dan Mesin (Rp947 juta)

    Memiliki berbagai kendaraan, termasuk Toyota Ist, Hyundai Tucson, Suzuki Futura, serta motor Harley Davidson dan Kawasaki ER6.

    Harta Bergerak Lainnya (Rp1,09 miliar)

    Menurut penjelasan KPK mengenai laporan LHKPN, harta begerak lainnya di klasifikasikan kedalam 6 jenis, yaitu sebagai berikut:

    Perabotan rumah tangga, contoh: meubelair, kompor gas, karpet, peralatan dapur, dll; Barang elektronik, contoh: mesin pompa air, kulkas, AC, TV, sound system, komputer,
    gadget, mesin pemanas air, dll; Perhiasan dan logam/batu mulia, contoh: emas batangan, gelang/kalung/cincin emas, berlian, batu mulia, batu akik, dll Barang seni/antik/koleksi, contoh: lukisan, keris antik, filateli, uang kuno, jam tangan, tas, mobil/motor antik, dll; Persediaan, contoh: persediaan barang dagangan/barang jadi/barang setengah jadi, hewan ternak, ikan, dll; dan Harta bergerak lainnya, contoh: peralatan olah raga, penunjang hobi, dll.

    Kas dan Setara Kas (Rp4,78 miliar)

    Sementara itu, dalam LHKPN yang sama, Suryo Utomo juga tercatat memiliki utang sebesar Rp3,4 miliar.

    Pentingnya Transparansi dan Akuntabilitas

    Kasus ini menjadi ujian bagi integritas pejabat publik dalam mengelola keuangan negara dan pribadi. Dengan meningkatnya perhatian publik terhadap transparansi pejabat, KPK diharapkan dapat menindaklanjuti temuan ini guna menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara, khususnya Direktorat Jenderal Pajak.

    Langkah konkret yang perlu dilakukan mencakup audit independen terhadap lonjakan kekayaan pejabat negara, peningkatan sistem pelaporan LHKPN yang lebih transparan, serta pengawasan ketat terhadap proyek besar seperti Coretax agar tidak menjadi beban bagi keuangan negara.

    Dengan transparansi yang lebih baik, kepercayaan masyarakat terhadap sistem perpajakan dapat ditingkatkan, sehingga upaya reformasi pajak dapat berjalan dengan lebih efektif dan adil bagi semua pihak.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Cara Pinjam Uang di m-Banking BCA, Cepat Gak Pake Ribet

    Cara Pinjam Uang di m-Banking BCA, Cepat Gak Pake Ribet

    PIKIRAN RAKYAT – Pinjaman uang kini semakin mudah dengan hadirnya layanan digital dari Bank Central Asia (BCA). Salah satu cara yang praktis adalah melalui m-Banking BCA.

    Dengan fitur ini, proses pengajuan pinjaman bisa dilakukan kapan saja dan di mana saja tanpa perlu datang ke kantor cabang. Berikut adalah panduan lengkap mengenai cara pinjam uang di m Banking BCA, termasuk persyaratan, langkah-langkah, serta simulasi pinjaman.

    Keuntungan Pinjam Uang di m-Banking BCA

    Pinjaman melalui m Banking BCA menawarkan berbagai keuntungan dibandingkan metode konvensional:

    Proses lebih cepat dan praktis karena dilakukan secara online. Tanpa perlu datang ke kantor cabang, menghemat waktu dan tenaga. Keamanan terjamin, karena dikelola langsung oleh BCA. Pilihan pinjaman beragam, mulai dari pinjaman personal hingga kredit kendaraan dan rumah. Jenis Pinjaman yang Tersedia di m-Banking BCA

    BCA menyediakan beberapa jenis pinjaman yang dapat diajukan melalui m-Banking, antara lain:

    Pinjaman Personal
    Digunakan untuk berbagai kebutuhan tanpa agunan. Kredit Kendaraan Bermotor (KKB)
    Pinjaman untuk pembelian mobil atau motor baru dan bekas. Kredit Pemilikan Rumah (KPR)
    Untuk pembelian atau renovasi rumah. Syarat Mengajukan Pinjaman di m-Banking BCA

    Sebelum mengajukan pinjaman, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi:

    Warga Negara Indonesia (WNI) dan berdomisili di area layanan BCA. Memiliki rekening BCA aktif selama minimal 6 bulan. Menyediakan informasi pribadi lengkap, termasuk KTP dan nomor telepon aktif. Memahami produk pinjaman yang akan diajukan. Cara Pinjam Uang di m-Banking BCA

    Untuk mengajukan pinjaman melalui m-Banking BCA, ikuti langkah-langkah berikut:

    Buka aplikasi m-Banking BCA yang sudah terinstal di ponsel. Pilih menu “Info BCA” yang tersedia di dalam aplikasi. Masuk ke situs resmi BCA dan pilih menu “Produk”. Pilih “Pinjaman Individual” sesuai dengan kebutuhan. Klik “Ajukan Sekarang” untuk mulai proses pengajuan. Isi formulir pengajuan dengan data yang diminta, seperti nama, nomor KTP, dan tanggal lahir. Verifikasi Captcha dan kirim formulir untuk diproses oleh BCA. Tunggu konfirmasi dari BCA terkait status pengajuan pinjaman. Jika pengajuan disetujui, dana pinjaman akan langsung ditransfer ke rekening BCA. Simulasi Pinjaman di m-Banking BCA

    Simulasi pinjaman memberikan gambaran tentang jumlah cicilan per bulan berdasarkan nominal pinjaman dan tenor yang dipilih.

    Contoh Simulasi Pinjaman Personal BCA

    Pinjaman Rp10.000.000 dengan tenor 12 bulan → cicilan sekitar Rp900.000 per bulan. Pinjaman Rp20.000.000 dengan tenor 24 bulan → cicilan sekitar Rp1.000.000 per bulan. Pinjaman Rp50.000.000 dengan tenor 36 bulan → cicilan sekitar Rp1.700.000 per bulan.

    Catatan: Angka di atas merupakan perkiraan dan dapat berubah sesuai dengan suku bunga yang berlaku.

    Tips Agar Pinjaman Cepat Disetujui

    Agar pengajuan pinjaman lebih cepat diproses, perhatikan beberapa hal berikut:

    Pastikan data yang diisi sesuai dengan dokumen resmi. Pilih tenor pinjaman yang sesuai dengan kemampuan finansial. Cek kembali persyaratan sebelum mengajukan agar tidak ada dokumen yang kurang. Gunakan rekening BCA secara aktif untuk meningkatkan peluang persetujuan.

    Layanan Bantuan dan Call Center BCA

    Jika mengalami kendala dalam proses pengajuan pinjaman, hubungi layanan Call Center BCA melalui:

    E-mail: halobca@bca.co.id WhatsApp: 08111500998 Media Sosial: Twitter & Facebook @BankBCA Halo BCA: 1500888

    Dengan layanan digital ini, proses pengajuan pinjaman menjadi lebih mudah, cepat, dan aman. Pastikan memahami seluruh ketentuan sebelum mengajukan pinjaman agar tidak mengalami kendala di kemudian hari.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Sri Mulyani pastikan bansos tak terdampak kebijakan efisiensi anggaran

    Sri Mulyani pastikan bansos tak terdampak kebijakan efisiensi anggaran

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam BRI Microfinance Outlook 2025 di Tangerang, Banten, Kamis (30/1/2025). ANTARA/Imamatul Silfia

    Sri Mulyani pastikan bansos tak terdampak kebijakan efisiensi anggaran
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Kamis, 30 Januari 2025 – 13:10 WIB

    Elshinta.com – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan dana bantuan sosial (bansos) tidak terdampak oleh arahan efisiensi anggaran yang diminta oleh Presiden Prabowo Subianto.

    “Yang tidak dipotong adalah anggaran-anggaran belanja bantuan sosial. Tidak ada pengurangan anggaran sedikit pun di situ,” kata Sri Mulyani dalam BRI Microfinance Outlook 2025 di Tangerang, Banten, Kamis.

    Menkeu mengungkapkan target belanja negara pada tahun anggaran 2025 mencapai Rp3.621,3 triliun.

    Untuk mengoptimalkan pagu belanja negara, pemerintah melakukan penyesuaian anggaran agar lebih tajam dan efisien, sesuai dengan instruksi Presiden Prabowo kepada kementerian dan lembaga.

    Efisiensi itu bertujuan untuk memastikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) benar-benar dapat langsung dinikmati oleh masyarakat.

    Sebaliknya, berbagai pos anggaran lainnya mengalami penyesuaian, seperti perjalanan dinas, ATK, serta berbagai kegiatan seremonial yang tidak berdampak langsung pada masyarakat.

    “Kementerian dan lembaga diminta oleh Presiden tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang bisa lebih diefisienkan. Namun, program dan proyek atau anggarannya harus langsung terkena pada masyarakat,” ujar dia.

    Sebelumnya, Sri Mulyani mengeluarkan surat yang memerintahkan kementerian/lembaga untuk melakukan efisiensi anggaran terhadap 16 pos belanja.

    Dalam surat bernomor S-37/MK.02/2025 yang dikutip di Jakarta, Selasa, Sri Mulyani menyatakan surat tersebut merupakan tindak lanjut Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025.

    Guna mengakomodasi arahan tersebut, Sri Mulyani menetapkan 16 pos belanja yang perlu dipangkas anggarannya dengan persentase yang bervariasi, mulai dari 10 persen hingga 90 persen.

    Rinciannya, pos belanja alat tulis kantor (ATK) diminta untuk diefisiensikan sebesar 90 persen; kegiatan seremonial 56,9 persen; rapat, seminar, dan sejenisnya 45 persen; kajian dan analisis 51,5 persen; diklat dan bimtek 29 persen; serta honor output kegiatan dan jasa profesi 40 persen.

    Kemudian, percetakan dan suvenir 75,9 persen; sewa gedung, kendaraan, peralatan 73,3 persen; lisensi aplikasi 21,6 persen; jasa konsultan 45,7 persen; bantuan pemerintah 16,7 persen; pemeliharaan dan perawatan 10,2 persen; perjalanan dinas 53,9 persen; peralatan dan mesin 28 persen; infrastruktur 34,3 persen; serta belanja lainnya 59,1 persen.

    Menteri/pemimpin lembaga diminta untuk menyampaikan rencana efisiensi kepada DPR dan melaporkan persetujuannya kepada menteri keuangan atau direktur jenderal anggaran paling lambat 14 Februari 2025.

    Bila sampai batas waktu yang ditentukan menteri/pimpinan lembaga belum menyampaikan laporan revisi, maka Kementerian Keuangan dan Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) akan mencantumkan dalam catatan halaman IV A DIPA secara mandiri.

    Sumber : Antara

  • Proyeksi Kinerja Remala 2024 Tercapai, Manajemen Optimistis 2025 Makin Ekspansif – Halaman all

    Proyeksi Kinerja Remala 2024 Tercapai, Manajemen Optimistis 2025 Makin Ekspansif – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Proses audit laporan keuangan emiten PT Remala Abadi Tbk (DATA) tahun buku 2024 masih berlangsung.

    Direktur Utama PT Remala Abadi Tbk Agus Setiono optimistis kinerja keuangan dan target perseroan di tahun 2024 akan tercapai.

    Dari hasil kinerja keuangan perseroan tahun 2024 menunjukkan hasil yang positif. DATA juga berhasil melakukan efisiensi yang memberikan dampak positif bagi laba bersih maupun laba sebelum pajak perseroan. 

    “Saat ini proses audit laporan keuangan tahun 2024 tengah dilakukan. Dalam waktu dekat kami akan menyampaikan hasil laporan keuangan audit perseroan,” ujarnya.

    Yang dapat kami sampaikan saat ini adalah manajemen optimistis kinerja keuangan perseroan sesuai dengan target yang telah dibuat management di awal tahun 2024, Tentunya kinerja ini akan lebih baik dari akhir tahun 2023 yang lalu,” kata Agus dalam keterangan tertulis dikutip Kamis, 30 Januari 2025.

    Jika merujuk pada laporan keuangan DATA per 30 September 2024 yang telah dilakukan Limited Review oleh KAP Jamaludin, Ardi, Sukimto & Rekan, kinerja DATA terus menunjukkan peningkatan yang signifikan.

    Pada periode sembilan bulan yang berakhir pada 30 September 2023 pendapatannya hanya Rp 220 miliar, mengalami kenaikan sebesar Rp 29 miliar sehingga pencapaian selama periode 9(sembilan) bulan yang  berakhir pada 30 September 2024 berhasil menyentuh Rp 249 miliar.

    Laba bersih perseroan Pada periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada 30 September 2024 juga melesat menjadi Rp 51,9 miliar. Jumlah ini lebih baik dari periode yang sama tahun lalu yang hanya Rp 25,4 miliar atau meningkat sebesar 26,5 miliar atau naik 104,14 persen.

    Pencapaian laba bersih tersebut meningkat didorong oleh peningkatan pendapatan sebesar 13,10 persen baik dari penjualan retail, Corporate dan Government dan efisiensi beban pokok pendapatan sebesar 30,48 persen.

    Sedangkan untuk total ekuitas DATA per 30 September 2024 sudah mencapai Rp 213 miliar. Jumlah ini meningkat dari periode yang sama di tahun 2023 yang hanya Rp 111 miliar.

    Aset perseroan per 30 September 2024 juga meningkat menjadi Rp 311,5 miliar dari periode sebelumnya yang hanya Rp 152,9 miliar.

    Kinerja perseroan yang sangat baik ini juga dibuktikan dengan meningkatnya rasio laba bersih perseroan. Jika periode September 2023 hanya 11,56 persen, namun di periode September 2024 sudah mencapai 20,87 persen.

    Performa Keuangan dan EBITDA

    Performa keuangan yang kuat ini juga didukung peningkatan EBITDA perseroan. Jika di periode September 2023 EBITDA hanya Rp 57,3 miliar, namun di September 2024 EBITDA nya menyentuh Rp 108,3 miliar.

    Rasio EBITDA perseroan juga mengalami lonjakan signifikan dari 26,04% per 30 September 2023, kini sudah mencapai angka 43,51% per 30 September 2024.

    Agus mengatakan, perseroan akan terus agresif dalam melakukan penggelaran jaringan baik itu untuk segment korporasi melalui brand Tachyon dan segment residensial (FTTH) dengan Nethome untuk 2025 ini.

    Target DATA di tahun 2025, lanjut Agus akan memiliki tambahan 500 ribu jaringan internet home connect.

    “Hingga September 2024, jumlah home-connect Remala mencapai 162.390. Di tahun 2025 ini dan setelah Djarum melalui iForte masuk sebagai investor strategis di Remala, management semakin optimis untuk terus agresif dalam mengembangkan jaringan baik di segment korporasi maupun residensial,” ungkapnya.

    “Remala dapat memanfaatkan dan mengoptimalkan jaringan backbone yang selama ini sudah dimiliki oleh anak usaha PT Sarana Menara Nusantara Tbk. (TOWR),”terang Agus. 

    Agar ekspansi perseroan semakin cepat, kata Agus, management akan mengeksekusi sejumlah strategi bisnis di tahun 2025.

    Salah satu yang menjadi fokus adalah pengoptimalan infrastruktur telekomunikasi yang selama ini sudah dimiliki perseroan. 

    Salah satu opsi yang dinilai perseroan akan diminati masyarakat adalah skema kerjasama operasi (KSO). Dengan skema KSO ini nantinya akan yang melibatkan peran aktif masyarakat dalam menyediakan layanan broadband di Indonesia.

    Management optimis skema KSO ini selain mempercepat penetrasi jaringan broadband DATA, juga dapat mendorong semangat kewirausahaan masyarakat Indonesia.

    “Dalam era digital yang penuh dengan perubahan cepat dan kemajuan teknologi, kewirausahaan semakin menjadi pilihan menarik bagi masyarakat,” kata Agus.

    “Dalam konteks membangkitkan semangat kewirausahaan bagi generasi muda, pentingnya inovasi menjadi semakin penting. Konsep KSO ini merupakan salahsatu inovasi yang dilakukan perseroan untuk mempercepat penyediaan layanan broadband dan menumbuhkan semangat kewirausahaan,” beber Agus.

    Dengan dukungan iForte sebagai investor strategis di DATA dan konsep KSO dalam penggelaran jaringan, Agus optimis kinerja keuangan perseroan di tahun 2025 akan semakin meningkat. Tahun 2025 ini perseroan membuat anggaran untuk CAPEX antara Rp 250 miliar hingga Rp 500 miliar.

    Dana tersebut akan digunakan untuk pengembangan jaringan di Jabodetabek, Jawa, Bali, pemeliharaan jaringan yang sudah ada dan pengembangan bisnis lainnya yang direncanakan perseroan untuk tahun 2025.

    “Sumber dana untuk CAPEX masih kita bahas di internal perseroan. Kami akan menginformasikan dalam keterbukaan informasi jika nanti kami sudah memutuskannya,” ungkapnya.

    “Dengan CAPEX yang direncanakan tersebut management optimis kinerja perseroan akan lebih baik dari tahun 2024,”pungkas Agus.

  • Efisiensi Anggaran 2025, Sri Mulyani Pastikan Bansos Tak Terpangkas

    Efisiensi Anggaran 2025, Sri Mulyani Pastikan Bansos Tak Terpangkas

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Keuangan (Menkeu)  Sri Mulyani Indrawati memastikan dana bantuan sosial (bansos) tidak terdampak oleh kebijakan efisiensi anggaran yang diinstruksikan oleh Presiden Prabowo Subianto.

    “Anggaran belanja bantuan sosial tidak mengalami pemotongan. Tidak ada pengurangan sedikit pun di pos tersebut,” ujar Sri Mulyani dalam acara BRI Microfinance Outlook 2025 di Tangerang, Banten, Kamis (30/1/2025).

    Menkeu menjelaskan bahwa target belanja negara pada tahun anggaran 2025 mencapai Rp3.621,3 triliun. Untuk mengoptimalkan penggunaan anggaran, pemerintah melakukan penyesuaian pada beberapa pos belanja agar lebih efisien dan tepat sasaran, sesuai arahan Presiden kepada kementerian dan lembaga.

    Kebijakan efisiensi ini bertujuan untuk memastikan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) benar-benar memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

    Sebaliknya, sejumlah pos anggaran yang tidak berdampak langsung pada masyarakat mengalami pemangkasan, seperti perjalanan dinas, alat tulis kantor (ATK), serta berbagai kegiatan seremonial.

    “Kementerian dan lembaga diminta untuk tidak menggelar kegiatan yang bisa lebih diefisienkan. Namun, program dan proyek yang menyasar langsung masyarakat tetap harus berjalan,” tegas Sri Mulyani.

    Sri Mulyani sebelumnya mengeluarkan surat bernomor S-37/MK.02/2025, yang menginstruksikan efisiensi terhadap 16 pos belanja sebagai tindak lanjut Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025.

    Persentase pemangkasan anggaran bervariasi antara 10% hingga 90%. Para menteri dan pimpinan lembaga diwajibkan menyampaikan rencana efisiensi kepada DPR dan melaporkan persetujuannya kepada Menteri Keuangan atau Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) paling lambat 14 Februari 2025.

    Apabila hingga batas waktu tersebut laporan revisi belum disampaikan, Kementerian Keuangan dan DJA akan mencantumkan perubahan anggaran tersebut dalam halaman IV A DIPA secara mandiri.