Xcloud.id

Perusahaan: Dana

  • The Fed Pertahankan Suku Bunga, Apa Dampaknya untuk Investasi?

    The Fed Pertahankan Suku Bunga, Apa Dampaknya untuk Investasi?

    Jakarta: Bank Sentral Amerika Serikat (AS), Federal Reserve (The Fed), baru saja memutuskan untuk mempertahankan kisaran suku bunga dana federal di angka 4,25 persen hingga 4,5 persen pada Rabu waktu setempat.
     
    Keputusan ini diambil karena data terkini menunjukkan inflasi masih terus naik meskipun sudah mereda dalam dua tahun terakhir. 
     
    Melansir Xinhua, Kamis, 30 januari 2025, Ketua The Fed, Jerome Powell, inflasi memang sudah mulai menurun, tetapi masih lebih tinggi dari target jangka panjang mereka yang hanya 2 persen.

    Indeks Harga Pengeluaran Konsumsi Pribadi (PCE), yang menjadi acuan inflasi pilihan The Fed, naik 2,1 persen pada September lalu, 2,3 persen pada Oktober, dan 2,4 persen pada November. Hal ini menandakan tekanan inflasi masih ada.
     
    “Jika ekonomi tetap kuat dan inflasi tidak turun ke angka dua persen, kami mungkin akan terus mempertahankan kebijakan ini lebih lama,” kata Powell.
     
    Nah, dengan keputusan The Fed untuk menahan suku bunga, bagaimana pengaruhnya terhadap pasar keuangan? Apa yang harus dilakukan investor dalam situasi ini?
     

    Dampak keputusan The Fed menahan suku bunga
    Sebelum membahas strategi investasi, yuk kita pahami dulu apa saja dampak yang bisa terjadi saat The Fed menahan suku bunga:
     
    Suku bunga tetap stabil 
    Suku bunga acuan AS tidak berubah. Ini bisa mempengaruhi suku bunga di negara lain, termasuk Indonesia.
     
    Dolar AS cenderung melemah
    Biasanya, keputusan menahan suku bunga membuat dolar AS melemah terhadap mata uang lainnya.
     
    Pasar saham berpotensi menguat
    Ketika suku bunga stabil atau rendah, investor cenderung mencari aset berisiko seperti saham, yang bisa mendorong pasar saham naik.
     
    Harga obligasi bisa naik 
    Ketika suku bunga ditahan, harga obligasi cenderung naik karena investor akan mencari instrumen investasi yang memberikan imbal hasil yang lebih baik.
    Pengaruh suku bunga terhadap instrumen investasi
    Melansir laman Bibit, bagaimana suku bunga ini memengaruhi instrumen investasi? Berikut beberapa dampaknya:
     
    Obligasi dan reksa dana obligasi
    Kebijakan suku bunga langsung berdampak pada harga obligasi. Biasanya, ketika ada ekspektasi suku bunga akan turun, harga obligasi bisa naik. Hal ini bisa membuat investasi di obligasi menjadi lebih menarik.
     
    Saham dan reksa dana saham
    Suku bunga lebih berpengaruh tidak langsung pada saham. Jika suku bunga turun, biaya pinjaman atau kredit jadi lebih murah. Ini bisa mengurangi beban bunga bagi perusahaan dan meningkatkan laba bersih mereka. Dalam jangka panjang, ini biasanya memberi sentimen positif untuk harga saham.
     
    Selain itu, suku bunga juga mempengaruhi “risk appetite” atau selera risiko investor. Ketika suku bunga naik, investor cenderung menghindari saham dan beralih ke investasi yang lebih aman. 
     
    Sebaliknya, saat suku bunga turun, banyak investor yang berlomba-lomba mencari saham untuk mendapatkan imbal hasil yang lebih tinggi.
    Apa yang Bisa Dilakukan Investor?
    Keputusan The Fed untuk menahan suku bunga bisa membawa peluang dan tantangan bagi investor. 
     
    Dengan memahami dampaknya, Sobat Medcom bisa mengambil langkah yang tepat dalam investasi. Mulailah dengan mengevaluasi kembali portofolio investasi kamu dan pastikan kamu siap untuk memanfaatkan peluang yang ada ya.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (ANN)

  • IMF Proyeksi Ekonomi RI Naik 5,1% di 2025, di Atas Cina!

    IMF Proyeksi Ekonomi RI Naik 5,1% di 2025, di Atas Cina!

    Dana Moneter Internasional atau International Monetary Fund (IMF) memproyeksikan perekonomian Indonesia akan tumbuh sebesar 5,1 persen secara tahunan (year-on-year/YoY) pada 2025 dan 5,1 persen YoY pada 2026.

    Proyeksi ini tetap masih sama dengan proyeksi IMF pada periode Oktober 2024, sebagaimana tercantum dalam laporan pembaruan World Economic Outlook (WEO) Januari 2025.

    Secara rinci, Pertumbuhan Ekonomi Indonesia pada 2025 tercatat hanya lebih rendah dari India (6,5%), Kazakhstan (5,5%), dan Filipina (6,1%). Sementara itu, posisi pertumbuhan ekonomi Indonesia lebih tinggi dari Cina (4,6%), Malaysia (4,7%), hingga Thailand (2,9%).

    Revisi proyeksi pertumbuhan ekonomi

    Dilansir laporan IMF, pertumbuhan ekonomi di kawasan Asia akan mengalami peningkatan, meskipun masih lebih rendah dibandingkan dengan proyeksi yang dirilis pada Oktober 2024.

    Untuk Arab Saudi, IMF merevisi proyeksi pertumbuhannya turun 1,3 poin menjadi 3,3% YoY pada 2025. Hal ini disebabkan oleh perpanjangan pemangkasan produksi yang dilakukan oleh OPEC+. Namun, pada 2026, pertumbuhan ekonomi Arab Saudi diperkirakan akan kembali meningkat menjadi 4,1% YoY.

    Sementara itu, IMF memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Cina akan mencapai 4,6% YoY pada 2025, yang merupakan revisi naik sebesar 0,1 poin dibandingkan proyeksi Oktober 2024 yang sebesar 4,5% YoY. Pada 2026, ekonomi Cina diperkirakan akan tumbuh sebesar 4,5% YoY.

    Di India, proyeksi IMF tetap sama dengan yang tercantum pada Oktober 2024, yaitu sebesar 6,5% YoY pada 2025 dan 6,5% YoY pada 2026.

    Proyeksi ekonomi di Eropa dan AS

    Di kawasan Eropa, IMF memperkirakan pertumbuhan ekonomi akan meningkat secara bertahap meskipun ketegangan geopolitik tetap menjadi faktor utama yang memengaruhi.

    Pada 2025, pertumbuhan ekonomi kawasan Eropa diperkirakan sebesar 1,0% YoY, turun 0,2 poin dibandingkan proyeksi Oktober 2024 yang sebesar 1,2% YoY. Namun, pada 2026, ekonomi Eropa diperkirakan akan tumbuh sebesar 1,4% YoY, tidak berubah dibandingkan dengan proyeksi sebelumnya.

    Pada 2026, pertumbuhan ekonomi Eropa akan didorong oleh permintaan domestik yang kuat, kondisi keuangan yang longgar, serta meredanya ketidakpastian.

    Di Amerika Serikat (AS), IMF memperkirakan ekonomi AS akan tumbuh 2,7% YoY pada 2025, lebih tinggi 0,5 poin dibandingkan dengan proyeksi Oktober 2024. Pertumbuhan tersebut akan didorong oleh permintaan yang kuat, kebijakan moneter yang longgar, pasar tenaga kerja yang sehat, percepatan investasi, dan kondisi keuangan yang mendukung. Namun, pada 2026, pertumbuhan ekonomi AS diperkirakan akan melambat menjadi 2,1% YoY.

    Secara global, IMF memproyeksikan pertumbuhan ekonomi dunia akan mencapai 3,3% YoY pada 2025 dan 2026, sedikit lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata historis periode 2000-2019 yang sebesar 3,7%. Inflasi global diperkirakan akan menurun menjadi 4,2% pada 2025 dan 3,5% pada 2026, kembali mendekati target yang lebih awal di negara-negara maju serta negara-negara berkembang.

  • IPW: AKBP Bintoro Diduga Terima Rp140 Juta untuk Penangguhan Penahanan Tersangka AN – Halaman all

    IPW: AKBP Bintoro Diduga Terima Rp140 Juta untuk Penangguhan Penahanan Tersangka AN – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Ketua Indonesia Police Watch (IPW) Sugeng Teguh Santoso mendapatkan informasi bahwa nominal uang yang diterima Eks Kasatreskrim Polres Jakarta Selatan AKBP Bintoro tidak sampai miliaran rupiah.

    Menurut keterangan yang diperoleh, AKBP Bintoro hanya mendapat Rp140 juta bukan Rp20 miliar seperti yang disampaikan di awal kasus ini mencuat.

    “Uang itu untuk penangguhan penahanan tersangka Arif Nugroho (AN),” kata Sugeng kepada wartawan, Kamis (30/1/2025).

    “Kenyataannya bukan Rp20 M, bukan Rp17 M, bukan Rp5 M, hanya 140 juta untuk penangguhan penahanan. Jadi dugaan saya nama polisi ini dicatut okeh advokat Evelin yang kemudian uangnya itu sebetulnya diambil oleh advokat Evelin,” lanjutnya.

    Sugeng menduga nama AKBP Bintoro dicatut oleh Evelin Dohar Hutagalung (EDH).

    Hal itu dikatakan Sugeng, agar Evelin bisa menarik dana dari kliennya dengan menjual nama polisi bahwa polisinya akan bertindak dengan sejumlah uang.

    “Nah itu adalah analisis saya membandingkan antara uang yang dikeluarkan oleh Arif Nugroho sampe Rp17 M sementara Bintoro cuman mendapat Rp140jt, ya enggak sebanding lah. Jadi seperti itu itu namanya dicatut,” ujarnya.

    Sebelumnya, Polda Metro Jaya mengungkap adanya keterlibatan pihak lain dalam kasus dugaan pemerasan eks Kasatreskrim Polres Jakarta Selatan AKBP Bintoro.

    Hal itu disampaikan Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ary Syam Indradi dalam konferensi pers di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Rabu (29/1/2025).

    “Dugaan keterlibatan pihak lain dalam peristiwa ini pada 27 Januari, Polda Metro telah terima laporan polisi LP/B/612 tentang dugaan tindak pidana penipuan dan atau tindak pidana penggelapan dan atau tindak pidana pencucian uang yang dilaporkan oleh saudara PM,” katanya.

    Menurutnya, PM melaporkan mantan kuasa hukum tersangka AN yakni EDH.

    Ade menjelaskan laporan terhadap EDH karena meminta AN menjual mobil mewah Lamborghini untuk penanganan perkara hukum yang dialami.

    Adapun kejadian itu terjadi sekitar April 2024 lalu.

    AN meminta hasil penjualan mobil itu ditransfer kepadanya dengan nilai sebesar Rp3,5 miliar.

    “Akan tetapi sampai saat ini uang penjualan mobil milik korban tidak diberikan oleh pelapor dan saat ini mobil milik korban tak dikembalikan oleh terlapor sehingga korban merasa dirugikan Rp6,5 miliar,” ucapnya.

    Polda Metro akan melakukan pendalaman dan sedang tahap penyelidikan oleh tim penyelidik.

    Kabid Propam Polda Metro Jaya Kombes Radjo Alriadi Harahap memastikan AKBP Bintoro bersama tiga anggota polisi lainnya segera menjalani sidang etik kasus dugaan pemerasan.

    “Tidak terlampau lama lagi (sidang etik, red),” jelasnya.

    Menurutnya, ada proses pelimpahan para terduga pelanggar ke Subbid Waprof Polda Metro Jaya terlebih dahulu sebelum disidangkan.

    Kombes Radjo memastikan bahwa AKBP Bintoro dan tiga anggota lainnya saat ini sudah berada di penempatan khusus (patsus).

    “Dalam sidang kode etik bisa diketahui secara pasti kami masih melaksanakan pendalaman lebih lanjut,” tukasnya.

  • Pemkab dan DPRD Bondowoso Sepaham Pilkades Serentak Digelar Akhir 2025

    Pemkab dan DPRD Bondowoso Sepaham Pilkades Serentak Digelar Akhir 2025

    Bondowoso (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bondowoso sepaham mengenai pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak tahun 2025. Keduanya menyetujui bahwa Pilkades serentak potensial digelar di akhir tahun, dengan pelantikan kepala desa terpilih disarankan pada Desember 2025.

    Kesepahaman ini disampaikan oleh Kabid Penataan dan Kerjasama Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bondowoso, Lukman Ari Zafata, Kamis (30/1/2025).

    “Kita masih belum menentukan tanggal. Pelaksanaan kapan? Kita masih tataran estimasi,” katanya kepada BeritaJatim.com.

    Selain itu, pihaknya juga sependapat dengan beberapa pertimbangan yang disampaikan oleh Ketua DPRD Bondowoso, H. Ahmad Dhafir.

    “Saya rasa kalau kami lihat itu hal positif jika digelar pelantikan akhir tahun. Alasan dan pertimbangannya rasional,” akunya.

    Salah satu faktor yang mendasari kesepahaman ini adalah rancangan peraturan daerah (Raperda) terkait pelaksanaan Pilkades yang belum dibahas. Peraturan daerah ini merupakan payung hukum mendasar sebelum penyelenggaraan Pilkades.

    “Untuk Raperda itu kita saat ini proses harmonisasi. Kita akan persiapkan perda lebih dulu, baru melangkah ke teknis pelaksanaannya,” ucap Lukman.

    Rencananya, Pemkab Bondowoso akan menggelar Pilkades serentak di 21 desa yang tersebar di 10 kecamatan. Setiap kecamatan terdapat 1-4 desa yang bakal menghelat Pilkades.

    Beberapa desa yang akan mengadakan Pilkades antara lain:

    Kecamatan Curahdami: Desa Sumber Suko, Desa Penambangan, Desa Poncogati, dan Desa Locare.
    Kecamatan Botolinggo: Desa Gayam, Desa Gayam Lor, dan Desa Penang.
    Kecamatan Tapen: Desa Cindogo, Desa Mrawan, dan Desa Wonokusumo.
    Kecamatan Pakem: Desa Patemon dan Desa Ardisaeng.
    Kecamatan Pujer: Desa Sukowono dan Desa Mangli.
    Kecamatan Wringin: Desa Jatisari dan Desa Banyuwuluh.
    Kecamatan Sukosari: Desa Pecalongan dan Desa Kerang.
    Kecamatan Jambesari Darusollah: Desa Tegal Pasir.
    Kecamatan Wonosari: Desa Sumber Kalong.
    Kecamatan Grujugan: Desa Tegal Mijin.

    Lukman juga menjelaskan bahwa dari 21 desa tersebut, 16 desa memiliki masa jabatan kepala desa yang telah berakhir pada 2023, sementara 5 desa lainnya berakhir pada 2025.

    Sebelumnya, Ketua DPRD Kabupaten Bondowoso, H. Ahmad Dhafir, menyarankan agar Pilkades serentak digelar pada akhir tahun 2025, dengan pelantikan kepala desa pada Desember. Ia mengemukakan sejumlah alasan di balik rekomendasi tersebut.

    “Bupati tidak menyerahkan pembahasan revisi perda tentang pemerintahan desa. Artinya, perda pemerintahan desa ini akan dibahas di tahun 2025. Tidak mungkin perdanya segera dibahas dan (Pilkades) dilaksanakan Juli 2025,” ujarnya.

    Selain itu, ia menyoroti potensi permasalahan jika Pilkades digelar di pertengahan tahun, khususnya bagi kepala desa petahana yang tidak terpilih kembali.

    “Karena tidak terpilih lagi, sisa program DD dan ADD yang sudah direncanakan kadang tidak dilaksanakan oleh kades yang lama. Ini bisa jadi masalah bagi kades yang baru,” jelasnya.

    Fenomena ini menjadi perhatian khusus, mengingat sebelumnya Kejaksaan Negeri (Kejari) Bondowoso telah mengundang puluhan kepala desa yang memiliki ‘kewajiban bayar’ terkait penggunaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) yang belum terselesaikan. [awi/beq]

  • Pesan Menkop Budi Arie: Jangan Tergiur Nabung di Koperasi dengan Iming-iming Bunga Tinggi – Halaman all

    Pesan Menkop Budi Arie: Jangan Tergiur Nabung di Koperasi dengan Iming-iming Bunga Tinggi – Halaman all

     

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi mengungkapkan banyak koperasi yang bermasalah yang pengelolaannya disalahgunakan oleh oknum tertentu.

    Menurutnya, masalah tersebut bukan berasal dari koperasi itu sendiri, melainkan dari individu-individu yang menggunakan nama koperasi untuk kepentingan pribadi.

    “Bukan koperasinya yang bermasalah sebenarnya, bukan koperasinya yang salah. Ini ada oknum-oknum dia pakai nama koperasi,” kata Budi dalam konferensi pers usai meluncurkan Pos Pengaduan Koperasi di kantornya, Kamis (30/1/2025).

    Budi meminta masyarakat agar tidak mudah tergiur dengan tawaran bunga simpanan tinggi yang ditawarkan koperasi.

    Hal itu bisa berujung pada kerugian besa, karena pada akhirnya uang anggota koperasi tersebut bisa hilang dan tidak kembali.

    Budi mengaku telah menemui korban koperasi bermasalah yang uangnya tidak bisa dikembalikan.

    Salah satu kasus yang ia temui ada korban yang dijanjikan bunga simpanan hingga 14 persen, padahal bunga bank umumnya hanya sekitar 5 persen.

    “Makanya jangan tergiur dengan iming-iming bunga yang tidak masuk akal. Itu pasti ponzi. Setahun doang lancar, abis itu enggak balik,” ujar Budi.

    Saat ini, dari delapan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) yang bermasalah, total kerugiannya mencapai Rp 26 triliun.

    Budi menyebut anggota koperasi yang dirugikan tidak bisa berharap mendapatkan kembali 100 persen dana mereka.

    “Jadi kita tidak bisa berharap 100 persen, tapi paling tidak ada recovery rate (tingkat pengembalian) yang bisa membantu saudara-saudara kita yang menjadi korban di koperasi-koperasi ini,” ucapnya.

    Budi kemudian merinci jumlah kerugian yang ditimbulkan oleh masing-masing koperasi yang bermasalah.

    Ada KSP Intidana sebesar Rp 930 miliar, KSP Lima Garuda Rp 570 miliar, KPS Timur Pratama Indonesia hampir Rp 400 miliar, dan KSP Sejahtera Bersama Rp 8,6 triliun.

    Berikutnya ada KSP Indosurya Cipta Rp 13,8 triliun, KSP Pracico Inti Utama Rp 623 miliar, KSP Pracico Inti Sejahtera Rp 763 miliar, dan KSP Jasa Berkah Wahana Sentosa Rp 226 miliar.

    “Jadi kalau di total itu hampir Rp 26 triliun yang merugikan dana masyarakat. Kasihan masyarakat, kasihan para anggota koperasi ini,” jelas Budi.

    “Itu banyak uang pensiunan hari tuanya yang dimasukkan ke koperasi malah tidak dipertanggungjawabkan oleh koperasi-koperasi ini,” lanjutnya.

    Meski tidak menjamin recovery rate-nya bisa mencapai 100 persen, ia memastikan Kemenkop akan berupaya semaksimal mungkin agar bisa mendekati itu.

    Budi menyebut alasan mengapa pengembalian tidak bisa mencapai 100 persen adalah karena aset yang dimiliki oleh koperasi-koperasi tersebut tidak sebanding dengan kewajiban yang harus dibayarkan.

    Sebagai contoh, KSP Sejahtera Bersama memiliki kewajiban sebesar Rp 8,6 triliun, tetapi hanya memiliki aset sekitar Rp 1,3 triliun.

    “Secara hukumnya bagaimana recovery rate-nya nanti dihitung berdasarkan aset dari koperasi-koperasi ini,” tutur Budi.

    “Kalau bisa 100 persen bagus, tapi kalau di bawah itu paling enggak kita sudah memberitahu bahwa ini ada risiko enggak 100 persen balik karena asetnya enggak sebanding. Syukur-syukur bisa 100 persen,” sambungnya.

    Maka dari itu, ia tak ingin menargetkan tingkat pengembalian dana bisa mencapai berapa persen karena masih ada proses yang harus dijalankan.

    “Nah itu berproses lah. Kami enggak bisa bilang sekarang target berapa, makanya kami bilang targetnya adalah semaksimal mungkin,” pungkas Budi.

    Menkop Bentuk Satgas Tangani Koperasi Bermasalah

    Sebagaimana diketahui, baru-baru ini Kemenkop telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) untuk menangani sejumlah koperasi bermasalah di Indonesia dengan nama Satgas Revitalisasi Koperasi Bermasalah.

    Satgas tersebut melibatkan berbagai unsur mulai Kejaksaan, Kepolisian, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), hingga Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

    Ruang lingkup Satgas sebagai Tim Ad Hoc antar Kementerian/Lembaga terkait untuk mengoordinasikan langkah-langkah penanganan koperasi bermasalah dengan tujuan mengutamakan pembayaran simpanan kecil para anggota koperasi.

    Lalu, upaya untuk menyehatkan kembali lembaga koperasinya dengan salah satu indikator utamanya adalah adanya pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan (RAT) untuk membahas keberlangsungan usaha koperasi.

    Anggota Satgas akan melaksanakan tugas sesuai dengan kewenangan masing-masing kementerian/lembaga terkait.

    “Satgas berupaya mengawal putusan homologasi pasca Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang atau PKPU,” kata Budi Arie, Jumat (24/1/2025).

    Delapan Koperasi Dalam Pengawasan

    Saat ini ada delapan koperasi sedang dalam pengawasan.

    Ada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Indosurya, Koperasi Jasa Berkah Wahana Sentosa, KSP Sejahtera Bersama, KSP Pracico Inti Utama, KSP Pracico Inti Sejahtera, KSP Intidana, KSP Timur Pratama Indonesia, dan KSP Lima Garuda.

    Selain merevitalisasi 8 koperasi tersebut, tugas dari Satgas juga menangani koperasi-koperasi bermasalah lainnya di daerah.

    “Sehingga, tentu perlu berkoordinasi dengan Dinas koperasi provinsi/kab/kota,” ujar Budi.

    Keberadaan satgas ini juga untuk memastikan koperasi dapat kembali beroperasi dengan normal dan transparan, sehingga dapat memberikan manfaat optimal bagi anggotanya.

    “Sebagai contoh, saat ini masih ada aset koperasi yang masih menjadi obyek sita pihak yang berwajib,” ungkap Budi.

    Seiring berjalannya waktu, dua koperasi dapat keluar dari masa kritis, yaitu KSP Intidana dan KSP Sejahtera Bersama.

    Kedua koperasi tersebut telah melaksanakan kewajiban melaksanakan RAT sebagai forum tertinggi untuk mengakomodir kepentingan anggota dan diharapkan berangsur-angsur dapat menjalankan usaha.

    Untuk enam koperasi lainnya, Satgas akan senantiasa memantau dan mendampingi proses PKPU/homologasi yang masih berlangsung hingga akhir tahun 2025, maupun di tahun 2026.

    “Tentunya, dengan memprioritaskan asset based resolution (resolusi aset) dan mendorong aparat penegak hukum mendahulukan proses homologasi (perdata) dengan mengedepankan asas ultimum remedium,” jelas Budi.

    “Negara hadir untuk melindungi  rakyat. Kemenkop berusaha untuk melindungi anggota koperasi dari praktek-praktek yg tidak bertanggung jawab. Kami berharap marwah dan kepercayaan masyarakat meningkat,” pungkasnya.

     

    Caption
    Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi dalam konferensi pers usai meluncurkan Pos Pengaduan Koperasi di kantornya, Kamis (30/1/2025).
    Dok: Endrapta Pramudhiaz

  • Sosok Pria China Misterius di Balik Kecanggihan DeepSeek

    Sosok Pria China Misterius di Balik Kecanggihan DeepSeek

    Beijing –

    DeepSeek, startup AI yang menghebohkan dunia dengan DeepSeek R1, didirikan oleh pria berusia 39 tahun bernama Liang Wenfeng. Siapakah sosok yang sekarang menjadi terkenal ini?

    Dikutip detikINET dari Reuters, Kamis (30/1/2025) Liang cenderung tidak menonjolkan diri dan misterius. Dia baru mulai disorot pada 20 Januari 2025 silam ketika diminta berpidato dalam sebuah simposium tertutup yang dipimpin Perdana Menteri China, Li Qiang.

    Tak banyak yang diketahui soal dia. Tercatat, Liang hanya pernah dua kali diwawancarai oleh media China tahun silam dan di 2023. Karena dia diundang langsung oleh pejabat tinggi China, terindikasi bahwa DeepSeek memang dianggap istimewa di negara itu.

    Liang yang mendirikan DeepSeek di 2023, lahir di Guangdong dan belajar di Zhejiang, area pusat teknologi tinggi China seperti Alibaba. Pada tahun 2015, dia mendirikan perusahaan pengelolaan dana investasi bernama High Flyer Quantitive Investment Management.

    Mereka disebut mengumpulkan aset sampai USD 8 miliar yang di antaranya dipakai untuk mendanai riset AI di DeepSeek. Nah pada tahun 2022, High Flyer dilaporkan sudah punya 10 ribu unit chip GPU A100 dari Nvidia yang performanya tinggi.

    Chip tersebut dipakai untuk membuat dan menjalankan sistem AI. Kemudian, AS membatasi penjualan chip tersebut ke China. Diduga, DeepSeek mengkombinasikan chip tersebut dengan chip Nvidia lain yang lebih rendah kekuatannya.

    “Kami yakin kami ingin melakukannya (AI), bisa melakukannya, menjadi salah satu kandidat terbaik untuk itu dalam momen saat ini. Sekarang, belum ada raksasa teknologi atau startup yang sangat unggul (di bidang AI),” cetusnya dalam salah satu wawancara.

    “Orang-orang mungkin berpikir ada logika bisnis tersembunyi di balik hal ini (DeepSeek), tapi terutama dipicu oleh rasa ingin tahu,” tambahnya yang dikutip detikINET dari Associated Press. Sejauh ini, DeepSeek tampaknya memang tak berpikir soal bisnis karena tersedia gratis.

    Ketika DeepSeek ditanya siapakah Liang Wenfeng, jawaban pertamanya adalah pengusaha China lain dengan nama yang sama. Saat ditanya lebih detail, DeepSeek tetap tidak menjawab dengan rinci. “Tidak ada informasi tersedia mengenai latar belakang Liang Wenfeng termasuk asalnya dan jejak pendidikannya,” jawab DeepSeek.

    Apapun itu, misi Liang tampaknya adalah terus mempercanggih AI agar China mampu memimpin. Setelah beberapa dekade bergantung pada inovasi dari negara barat, dia mengatakan bahwa China harus punya kontribusi sendiri.

    “AI China tidak bisa terus mengekor. Kita sering berkata ada gap satu atau dua tahun antara AI China dan Amerika Serikat, tapi perbedaan yang sesungguhnya adalah antara keaslian dan imitasi. Jika tidak berubah, China akan selalu hanya mengekor,” katanya.

    (fyk/fay)

  • Heboh Trump Setop Bantuan Kondom Senilai Rp813 M ke Gaza, Ini Faktanya

    Heboh Trump Setop Bantuan Kondom Senilai Rp813 M ke Gaza, Ini Faktanya

    Jakarta, CNBC Indonesia – Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengeklaim bahwa pemerintahannya telah menghentikan alokasi US$50 juta atau sekitar Rp813 miliar ke Gaza untuk membeli kondom.

    Klaim ini disampaikan Trump selama upacara penandatanganan Undang-Undang Laken Riley pada Rabu (29/1/2025).

    Sebelumnya, Sekretaris Pers Gedung Putih Karoline Leavitt telah membuat klaim serupa selama jumpa pers perdananya pada Selasa (28/1/2025). Ia menyatakan bahwa Departemen Efisiensi Pemerintah dan Kantor Manajemen dan Anggaran “menemukan bahwa ada sekitar US$50 juta pembayar pajak yang digunakan untuk mendanai kondom di Gaza.”

    Dia menyebut dugaan bantuan tersebut sebagai “pemborosan uang pembayar pajak yang tidak masuk akal.” Namun, tidak ada bukti kredibel yang mendukung klaim ini.

    Lalu bagaimana fakta sebenarnya?

    Mengutip Associated Press pada Kamis (30/1/2025), Trump dan juru bicaranya tampaknya merujuk pada dana hibah yang diberikan USAID kepada sebuah kelompok bernama International Medical Corps (IMC) senilai US$102,2 juta (Rp1,6 triliun) untuk menyediakan layanan medis dan trauma di Gaza.

    Departemen Luar Negeri sebelumnya pada Rabu menggambarkan hal ini sebagai contoh “pendanaan yang sangat besar” yang tidak sejalan dengan kepentingan Amerika atau kebijakan presiden.

    Juru bicara Departemen Luar Negeri Tammy Bruce menulis hal serupa di X bahwa lembaga tersebut telah “mencegah pendanaan yang tidak dapat dibenarkan sebesar US$102 juta kepada seorang kontraktor di Gaza, termasuk uang untuk kontrasepsi” berkat penghentian sementara bantuan asing.

    Para pejabat mengatakan pemerintahan Trump menghentikan dua ember “bantuan” senilai US$50 juta untuk Gaza melalui International Medical Corps, yang meliputi: program keluarga berencana termasuk kontrasepsi darurat; perawatan kesehatan seksual termasuk pencegahan dan pengelolaan infeksi menular seksual (IMS); dan kesehatan seksual dan reproduksi remaja.

    Dana sebanyak US$100 juta untuk program-program ini termasuk kontrasepsi, menurut para pejabat yang menyebut bahwa kondom secara tradisional selalu digunakan untuk keluarga berencana di negara-negara berkembang oleh USAID.

    “Tidak ada dana pemerintah AS yang digunakan untuk pengadaan atau distribusi kondom, maupun penyediaan layanan keluarga berencana,” kata IMC.

    IMC mengatakan dalam siaran pers bahwa mereka telah menerima US$68.078.508 (Rp1,1 triliun) dari USAID untuk mendukung operasinya di Gaza sejak 7 Oktober 2023.

    Mereka mengatakan sumber daya tersebut digunakan untuk mengoperasikan dua rumah sakit lapangan besar yang saat ini berlokasi di Gaza tengah-satu di Deir Al Balah dan satu di Al Zawaida.

    Kedua rumah sakit menawarkan total kapasitas gabungan lebih dari 250 tempat tidur, termasuk 20 di ruang gawat darurat dan 170 di departemen bedah. Fasilitas-fasilitas ini telah menyediakan perawatan medis 24 jam kepada sekitar 33.000 warga sipil per bulan.

    IMC mengatakan bahwa sejak Januari 2024, mereka telah menyediakan layanan kesehatan kepada lebih dari 383.000 warga sipil yang tidak memiliki akses lain ke layanan atau perawatan, termasuk melakukan sekitar 11.000 operasi.

    Menurut statistik yang disediakan oleh IMC, mereka juga membantu persalinan sekitar 5.000 bayi, menyaring 111.000 orang yang mengalami kekurangan gizi, merawat 2.767 orang yang mengalami kekurangan gizi akut, dan mendistribusikan suplemen mikronutrien kepada 36.000 orang.

    Presiden Refugees International Jeremy Konyndyk, yang mengawasi portofolio bantuan Covid-19 USAID untuk pemerintahan Joe Biden, membantah klaim Trump dan Leavitt pada Rabu di X.

    “USAID membeli kondom dengan harga sekitar US$0,05 per buah,” tulisnya. “US$50 juta sama dengan SATU MILIAR kondom. Yang terjadi di sini BUKAN satu miliar kondom untuk Gaza. Yang terjadi adalah para pria di DOGE tampaknya tidak dapat membaca lembar kerja pemerintah.”

    Sementara itu, laporan tahun anggaran 2023 USAID tentang pengiriman alat kontrasepsi dan kondom, mencatat bahwa hanya satu negara Timur Tengah, yakni Yordania, yang menerima pengiriman kecil alat suntik dan alat kontrasepsi oral senilai US$45.680 untuk program pemerintah saja. Ini adalah pengiriman pertama USAID ke Timur Tengah sejak tahun anggaran 2019.

    Laporan USAID dari tiga kuartal pertama tahun 2024 menunjukkan bahwa satu-satunya program keluarga berencana yang didanai oleh lembaga tersebut di Timur Tengah adalah di Yordania dan Yaman.

    (luc/luc)

  • PT BPR Syariah Dharma Kuwera Gelar Raker Pro Growth Pro Leading

    PT BPR Syariah Dharma Kuwera Gelar Raker Pro Growth Pro Leading

    TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG — Awal tahun 2025 segenap karyawan & pengurus PT. Bank Perekonomian Rakyat Syariah Dharma Kuwera (BPRS Dhaku) Klaten mengikuti rangkaian kerja yang diawali dengan rapat rapat kerja internal.

    Puncak agenda diselenggarakan di Semarang berupa Kick Off Meeting RBB 2025. Selanjutnya, kunjungan kreatif ke Nissin Biskuit dan Dusun Semilir Ungaran Jawa Tengah.

    Kick off meeting bertema ”Pro Growth Pro Leading” yang diselenggarakan di Hotel ibis Semarang pada Ahad, 26 Januari 2025 tersebut diikuti segenap Karyawan, Pimpinan, Pengurus dan Pemegang Saham.

    Menurut Dede Haris Sumarno, Direktur Utama Dana Pensiun Syariah Muhammadiyah yang menjadi Pemegang Saham Pengendali (PSP) di BPRS Dharma Kuwera, kegiatan ini sangat penting untuk menumbuhkan semangat dalam membesarkan BPRS Dharma Kuwera.

    Menurut Dede, tidak hanya kerja keras, kerja cerdas untuk memajukan BPRS tapi juga di perlukan Disiplin yang tinggi dalam segala aspek dan dilengkapi dengan doa dan tawakkal kepada Allah SWT.

    Dirut BPRS Dharma Kuwera, Jatmiko, mengucapkan syukur, pada tahun 2024 ini, meski baru saja pulih dari pandemi Covid 19, semua Pos Keuangan mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan sehingga secara keseluruhan Bank tetap membukukan laba dan menjaga rasio rasio keuangan di tingkat yang sehat (peringkat 1).

    Tantangan 2025 ini cukup luar biasa di tengah kondisi persaingan Cina & USA negara raksasa kekuatan ekonomi dunia, Perang Rusia & Ukraina yang belum juga berakhir serta banyaknya negara maju yang mengalami kontraksi ke arah resesi.

    Jatmiko menyampaikan untuk bisa mencapai bahkan melompati target RBB 2025 di tengah kondisi sekarang di perlukan ”Energi” the power of Change dan ini dibutuhkan komitmen dari setiap insan.

    Wira Sumbaga, salah satu pemegang saham BPRS Dharma Kuwera juga pemilik beberapa perusahaan diantaranya ”Batik Paradise” ikut memberikan motivasi dalam kegiatan tersebut. Menurut Wira, untuk meningkatkan profit diperlukan service excelent.

    Sementara itu, Muslich Wahid Mahdi, selaku Dewan Pengawas Syariah mengingatkan bahwa BPRS bisa terus maju mecapai kesejahteraan yang barokah tidak boleh lepas dari nilai nilai keislaman dan keimanan (ekonomi yang maslahah)

    Di penghujung Kick Off, Suin Lestari, Direktur yang membawahi kepatuhan, menyampaikan berbagai program pelatihan untuk meningkatkan kualitas SDM di BPRS Dharma Kuwera. (*)

  • DPRD Malang Panggil Pejabat Terlibat Dugaan Pungli dan Monopoli Proyek

    DPRD Malang Panggil Pejabat Terlibat Dugaan Pungli dan Monopoli Proyek

    Malang (beritajatim.com) — Komisi IV DPRD Kabupaten Malang mengambil langkah tegas terhadap dugaan pungutan liar (Pungli) dan monopoli proyek Dana Alokasi Khusus (DAK) yang menyeret seorang pejabat Dinas Pendidikan. Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Malang, Zia Ulhaq, memastikan bahwa pihaknya akan segera memanggil oknum Kepala Bidang Sekolah Dasar (Kabid SD) berinisial L guna klarifikasi.

    “Secepatnya (pemanggilan L- red). Kemungkinan awal bulan depan akan kami panggil untuk klarifikasi. Karena saat ini, Kepala Dinas Pendidikan juga masih cuti ibadah Umroh sampai akhir bulan,” tegas Zia, Kamis (30/1/2025).

    Selain L, pemanggilan juga akan ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan serta para kepala bidang lainnya di lingkup dinas tersebut. DPRD Kabupaten Malang berkomitmen untuk mengungkap kebenaran atas dugaan Pungli yang telah mencoreng dunia pendidikan di daerah tersebut.

    Zia menegaskan bahwa hasil klarifikasi nantinya akan disampaikan kepada Bupati Malang. Komisi IV DPRD juga akan merekomendasikan sanksi yang tepat sesuai dengan hasil temuan.

    “Kami juga menunggu bukti-bukti dugaan Pungli itu dari masyarakat. Karena sebelumnya sudah ada beberapa masyarakat yang mau menyampaikan buktinya kepada kami. Kalau yang bersangkutan mengelak, maka bukti yang kami terima itulah untuk mengkonfrontir dugaan pungli itu,” tambahnya.

    Kasus ini berawal dari aduan beberapa kepala sekolah yang meminta identitasnya dirahasiakan kepada Pusat Studi Demokrasi dan Kebijakan Publik (Pusdek). Mereka mengungkapkan kekecewaan terhadap praktik yang dilakukan oleh pejabat di Dinas Pendidikan Kabupaten Malang.

    L tidak hanya diduga melakukan Pungli, tetapi juga dituding menekan kepala sekolah penerima proyek DAK dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Ia diduga mengarahkan proyek yang seharusnya dikerjakan secara swakelola agar dimonopoli oleh menantunya, berinisial MC, pemilik CV KUE yang berlokasi di Kebonagung, Kecamatan Pakisaji.

    Ironisnya, dugaan Pungli ini tidak hanya terjadi di satu atau dua sekolah, tetapi hampir merata di seluruh SD di Kabupaten Malang. Hal ini membuat banyak pihak mendesak agar tindakan tegas segera diambil.

    Komisi IV DPRD Kabupaten Malang sebelumnya juga telah meminta Inspektorat untuk mempublikasikan hasil pemeriksaan terhadap kasus ini. Hasil temuan Inspektorat dinilai penting demi menjaga kredibilitas serta integritas dunia pendidikan di Kabupaten Malang.

    Dengan adanya langkah tegas dari DPRD, publik berharap kasus ini dapat segera diselesaikan dengan transparan dan adil, serta memberikan efek jera bagi oknum yang terlibat dalam praktik Pungli dan monopoli proyek DAK. [yog/beq]

  • Trump Hentikan Dana Program HIV, TBC & Malaria ke Negara-negara Miskin, Ini Dampaknya pada Indonesia – Halaman all

    Trump Hentikan Dana Program HIV, TBC & Malaria ke Negara-negara Miskin, Ini Dampaknya pada Indonesia – Halaman all

    Laporan wartawan Tribunnews.com, Rina Ayu

    TRIBUNNEWS.COM,JAKARTA – Menteri kesehatan (Menkes RI) Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan, Indonesia turut terdampak atas kebijakan Presiden Amerika Serikat Donald Trump hentikan dana untuk program HIV, TBC maupun malaria ke negara-negara berpenghasilan menengah dan rendah.

    Saat ini, Indonesia sedang berencana mencari dana hibah dari negara lain seperti Australia.

    “Itu memang Amerika freeze semua bantuan. Indonesia juga terasa. Indonesia beruntung bahwa sumber Hibah dari Indonesia sudah diversifikasi. 

    Bukan hanya dari Amerika Serikat. Tapi juga ada negara-negara lain juga,” ujar dia saat ditemui di RS Jantung Harapan Kita, Jakarta, Kamis (30/1/2025).

    Menkes menuturkan, seperti penanganan TBC di Indonesia, bukan hanya menggunakan APBN saja tetapi juga menggunakan dana hibah dari CDC,  USAID, WHO dari Global Fund maupun GAVI.

    Karena itu pembekuan yang tiba-tiba tentu akan berdampak ke Indonesia.

    “Untuk menangani misalnya TBC di Indonesia. Pasti akan ada dampaknya, karena dana yang masuk akan kurang. Langsung lewat CDC atau USAID. Atau tidak langsung lewat WHO, lewat Global Fund. GAVI yang sebagian besar juga masih bergantung terhadap donor Amerika Serikat,” jelas mantan dirut Bank Mandiri ini.

    Gejala batuk terus-menerus bisa saja infeksi TBC. (Freepik)

    Kemenkes ujar dia, tengah menghitung keseluruhan dampak dari pembekuan dana oleh Presiden Trump ini dan berencana mencari sumber dana hibah dari negara lain.

    “Sekarang kami sedang hitung dampaknya berapa. Kami coba cari dari sumber pendanaan yang lain. Saya insyaallah minggu depan akan ke Australia. Untuk bisa melihat kesempatan apakah bisa ditambah,” harap Menkes.

    Sebelumnya, dalam laman resminya, WHO mengungkapkan kehawatiran mendalam atas penghentian sementara pendanaan program itu.

    Kondisi ini dapat menyebabkan peningkatan infeksi dan kematian baru serta melemahkan upaya untuk mencegah penularan di masyarakat dan negara.

    Jika pembekuan dana berlangsung lama maka berpotensi membawa dunia kembali ke tahun 1980-an dan 1990-an dimana jutaan orang meninggal karena HIV setiap tahun di seluruh dunia, termasuk banyak di Amerika Serikat.

    Bagi masyarakat global, hal ini dapat mengakibatkan kemunduran yang signifikan terhadap kemajuan program kesehatan masyarakat termasuk obat-obatan yang terjangkau dan pemberian layanan HIV di masyarakat.

    “Kami meminta Pemerintah Amerika Serikat untuk memberikan pengecualian tambahan guna memastikan penyediaan pengobatan dan perawatan HIV yang menyelamatkan nyawa,” tulis WHO.