Perusahaan: Dana

  • KCI Butuh Rp9,1 Triliun Beli 35 Trainset KRL, Ada dari PMN & Pinjaman Bank

    KCI Butuh Rp9,1 Triliun Beli 35 Trainset KRL, Ada dari PMN & Pinjaman Bank

    Bisnis.com, JAKARTA — PT Kereta Commuter Indonesia (KAI Commuter/KCI) membutuhkan dana Rp9,1 triliun untuk pengadaan 35 rangkaian kereta (trainset) KRL, baik impor dari perusahaan China, CRRC Sifang maupun dari PT INKA. 

    Direktur Utama KAI Commuter Asdo Artriviyanto mengatakan, investasi tersebut akan berasal dari penyertaan modal negara (PMN) induknya, KAI serta dari sindikasi bank maupun induk. Komposisinya yaitu 60% PMN, sementara 40% adalah pinjaman. 

    “Jadi loan KCI ini sebesar Rp3,6 triliun. Untuk mendanai impor ini hanya cukup Rp2,8 triliun. Artinya, nanti full PMN Rp5,3 triliun yang dari pemerintah itu semua untuk membayar INKA. Plus bagian loan dari KCI ya untuk memenuhi pembayaran INKA,” kata Asdo dalam konferensi pers, Kamis (30/1/2025). 

    Asdo mengatakan, pinjaman tersebut dapat berasal dari induknya atau shareholder loan maupun dari bank. Namun, dia tidak memerincikan lebih detail terkait hal tersebut. 

    Adapun, 35 trainset tersebut akan datang bertahap hingga 2026. Pada 2025, rencananya KCI akan kedatangan 23 trainset baru yaitu 11 trainset baru dari China, 12 trainset dari INKA serta retrofit dua trainset dari INKA pula. 

    Asdo memaparkan jika uji dinamis pertama sesuai dengan aturan Dirjen Perkeretaapian, rangkaian KRL harus menempuh 4.000 kilometer melintasi Jabodetabek sebelum beroperasi melayani penumpang.

    Secara terperinci, Asdo memaparkan kontrak pengadaan 11 trainset dengan China dilakukan pada 31 Januari 2024. CRRC menyanggupi pengerjaan trainset dapat rampung dalam 13 bulan. Asdo mengatakan, kontrak dengan perusahaan China ini mengalami percepatan dibandingkan dengan jadwal awal. 

    “Sementara itu, untuk trainset buatan INKA akan datang sesuai kontrak yakni paling cepat di Juli 2025. Kalau tidak ada keterlambatan, mudah-mudahan on time,” jelas Asdo.

  • Meta Bayar 25 Juta Dolar Buntut Tangguhkan Akun Facebook dan Instagram Donald Trump – Halaman all

    Meta Bayar 25 Juta Dolar Buntut Tangguhkan Akun Facebook dan Instagram Donald Trump – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Meta membayar 25 juta dolar ke Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump buntut penangguhan akun media sosial Trump pada tahun 2021.

    Pada Rabu (29/1/2025), perusahaan induk Facebook dan Instagram tersebut setuju merogoh 25 juta dolar sebagai penyelesaian gugatan hukum Trump ini, NBC melaporkan.

    Gugatan ini bermula setelah Meta menangguhkan akun Facebook dan Instagram Trump pada Januari 2021.

    Kebijakan itu diambil menyusul kerusuhan yang terjadi di Gedung Capitol AS pada 6 Januari 2021.

    Trump mengklaim tindakan tersebut melanggar haknya atas kebebasan berbicara yang dijamin oleh Amandemen Pertama Konstitusi AS.

    Ia menggugat Meta dan CEO-nya, Mark Zuckerberg, dengan tuduhan melakukan sensor yang tidak sah dan melanggar kebebasan berekspresi.

    Sebagai bagian dari penyelesaian, Meta setuju untuk membayar Trump 25 juta dolar.

    Dari jumlah tersebut, sekitar 22 juta dolar akan disalurkan untuk dana perpustakaan kepresidenan Trump, NPR melaporkan.

    Sementara sisanya akan digunakan untuk biaya hukum dan penggugat lain yang terlibat dalam kasus ini.

    Meta juga menegaskan penyelesaian ini tidak mengharuskan perusahaan untuk mengakui kesalahan dalam penangguhan akun Trump.

    Reaksi dari Meta dan Trump

    Juru bicara Meta, Andy Stone, mengonfirmasi jumlah penyelesaian tersebut.

    Dia menyebutkan pembayaran ini akan membantu menyelesaikan gugatan hukum yang telah berlangsung selama empat tahun, 

    Meta tetap bersikukuh bahwa keputusan untuk menangguhkan akun Trump adalah tindakan yang sah, mengingat adanya pelanggaran kebijakan terkait hasutan kekerasan.

    Trump, di sisi lain, melihat ini sebagai kemenangan besar.

    Ia merasa bahwa pembayaran tersebut mengakui bahwa dirinya dirugikan oleh tindakan Meta.

    Dalam beberapa bulan terakhir, Trump juga menerima penyelesaian dari perusahaan lain, seperti ABC News, yang setuju untuk membayar 15 juta dolar dalam gugatan pencemaran nama baik terkait liputan terhadap dirinya.

    Penyelesaian ini menandai perubahan sikap yang signifikan dari Zuckerberg dan Meta terhadap Trump.

    Meskipun sebelumnya Trump mengkritik Zuckerberg dengan keras, terutama terkait dengan sumbangan besar yang diberikan Zuckerberg untuk mendukung kantor-kantor pemilihan selama pandemi, baru-baru ini Zuckerberg mulai mendekati Trump.

    Zuckerberg berpartisipasi dalam dana pelantikan Trump dan mengubah beberapa kebijakan moderasi konten Meta agar lebih sejalan dengan agenda Trump.

    Sebelum penangguhan akun Trump, Meta, bersama dengan perusahaan teknologi besar lainnya, memutuskan untuk menangguhkan akun media sosial Trump setelah insiden kerusuhan Capitol.

    Akun Facebook dan Instagram Trump tetap terkunci hingga Februari 2023.

    Selama periode tersebut, Trump kehilangan salah satu saluran utamanya untuk berkomunikasi dengan pendukungnya.

    (Tribunnews.com, Andari Wulan Nugrahani)

  • Permudah Akses Pinjaman Bagi Koperasi, LPDB-KUMKM Gabung PTSP Kemenkop – Halaman all

    Permudah Akses Pinjaman Bagi Koperasi, LPDB-KUMKM Gabung PTSP Kemenkop – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (LPDB-KUMKM) turut serta dalam Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang diinisiasi oleh Kementerian Koperasi. 

    Langkah ini menjadi komitmen Kementerian Koperasi untuk meningkatkan efektivitas dalam memberikan layanan kepada masyarakat, khususnya koperasi di seluruh Indonesia.

    Adapun, PTSP ini diresmikan oleh Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi didampingi Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop) Ferry Juliantono serta Jajaran Pejabat Eselon 1 Kementerian Koperasi di Kantor Kementerian Koperasi, Jakarta, Kamis (30/01/2025).

    Direktur Utama LPDB-KUMKM Supomo menyatakan hadirnya LPDB-KUMKM dalam PTSP merupakan langkah penting untuk mempermudah akses pinjaman atau pembiayaan dana bergulir bagi koperasi. 

    “Dengan adanya PTSP, informasi mengenai pengajuan pinjaman atau pembiayaan akan menjadi lebih cepat dan mudah. Hal ini akan sangat membantu koperasi dalam mengembangkan usahanya,” ujar Supomo.

    Supomo juga menegaskan bahwa LPDB-KUMKM sebagai Badan Layanan Umum (BLU) dari Kementerian Koperasi akan selalu mengedepankan prinsip good corporate governance dalam menyalurkan dana bergulir. 

    “Dana yang kami salurkan berasal dari APBN, sehingga kami harus memastikan bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan dapat dipertanggungjawabkan dengan baik, transparan, dan akuntabel,” tegasnya.

    Bergabungnya LPDB-KUMKM dalam PTSP diharapkan dapat memperkuat pelayanan Kementerian Koperasi kepada masyarakat dan pegiat koperasi di seluruh Indonesia. PTSP akan menjadi pusat informasi dan layanan yang terintegrasi, sehingga masyarakat dapat dengan mudah mengakses berbagai layanan yang dibutuhkan.

    “Kami berharap PTSP ini dapat menjadi solusi bagi masyarakat dan pegiat koperasi yang selama ini kesulitan dalam mengakses layanan Kementerian Koperasi. Dengan adanya PTSP, semua proses akan menjadi lebih mudah, cepat, dan transparan, pegiat koperasi maupun masyarakat bisa berkonsultasi langsung dengan petugas, ataupun bisa juga disampaikan secara daring melalui online,” kata Supomo.

    Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) merupakan upaya Kementerian Koperasi untuk memperkuat pelayanan kepada masyarakat dan pegiat koperasi di Indonesia. 

    Dengan adanya PTSP, diharapkan semua proses perizinan, non-perizinan, dan layanan lainnya dapat diakses dalam satu tempat, sehingga lebih efisien dan efektif.

    “Kami berharap PTSP ini dapat menjadi solusi bagi para pelaku koperasi yang selama ini kesulitan mengakses pembiayaan. Dengan proses yang lebih cepat dan mudah, diharapkan semakin banyak koperasi yang berkembang dan berdaya saing,” kata Supomo.

    Hadirnya LPDB-KUMKM dalam PTSP ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi koperasi di Indonesia. Dengan akses pembiayaan yang lebih mudah, koperasi dapat mengembangkan usahanya, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan anggotanya.

    Selain untuk berkonsultasi, PTSP yang diresmikan hari ini juga menyediakan layanan pos pengaduan.

    Adanya pos pengaduan ini, diharapkan masyarakat dapat lebih mudah dalam menyampaikan pengaduan, mendapatkan informasi, memastikan bahwa suara masyarakat didengar dan mempermudah proses penyelesaian setiap permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat terkait layanan di Kementerian Koperasi.

  • Lebih Untung Mana, Beli Mobil Cash atau Kredit?

    Lebih Untung Mana, Beli Mobil Cash atau Kredit?

    Jakarta

    Pada era saat ini, mobil sepertinya tidak lagi menjadi barang mewah, melainkan telah menjadi kebutuhan. Hal ini terbukti dari meningkatnya jumlah kredit kendaraan bermotor di Indonesia. Tapi kira-kira, lebih menguntungkan beli mobil secara cash atau kredit ya?

    Mengutip Lifepal, menurut data OJK, pada April 2024, total pembiayaan kendaraan bermotor mencapai Rp 398,64 triliun, dengan Rp 150,69 triliun dialokasikan untuk mobil baru dan Rp 83,72 triliun untuk mobil bekas. Angka ini bahkan meningkat pada September 2024 menjadi Rp 408,72 triliun.

    Namun, tren pembelian mobil tidak hanya bergantung pada kredit, dari survei terhadap 1.135 responden, 78,85% memilih membeli mobil secara tunai.

    Di sisi lain, skema pembelian baik itu tunai ataupun kredit memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Adapun sebelum memilih, sesuaikan dengan kemampuan finansial kamu.

    Jika kamu memiliki dana yang cukup dan tidak ingin terbebani cicilan, membeli mobil secara tunai adalah pilihan terbaik. Akan tetapi, jika kamu memiliki dana yang terbatas namun membutuhkan mobil segera, membeli dengan kredit bisa menjadi solusi. Pastikan kamu memilih skema cicilan yang sesuai dengan kemampuan finansial Anda.

    Berikut kelebihan dan kekurangan saat melakukan pembelian mobil secara cash/Tunai ataupun kredit:Salah satu diler mobil Toyota di Indonesia, Auto2000 meresmikan diler di kawasan bintang Jakarta, Jalan Sudirman. Diler ini boleh jadi merupakan yang termewah di Indonesia. Foto: Grandyos Zafna- Kelebihan Membeli Mobil Secara Tunai

    1. Bebas dari tanggungan cicilan setiap bulan

    Dengan membeli mobil secara tunai, kamu tidak memiliki beban cicilan, sehingga pengeluaran bulanan lebih ringan.

    2. Tidak perlu membayar lebih untuk bunga cicilan

    Pembelian tunai menghindarkan kamu dari bunga kredit yang bisa meningkatkan total biaya pembelian mobil.

    3. Terhindar dari risiko gagal bayar

    Situasi keuangan bisa berubah sewaktu-waktu. Dengan membeli secara tunai, kamu tidak perlu khawatir mobil disita karena gagal bayar.

    4. Dokumen kepemilikan langsung di tangan

    Dengan membeli mobil secara tunai, kamu langsung mendapatkan BPKB dan STNK tanpa harus menunggu cicilan lunas. Ini juga memungkinkan kamu menggunakan mobil sebagai jaminan jika diperlukan.

    5. Mobil bisa langsung dijual kembali saat mendesak

    Selain menjadi barang yang dipakai dalam kehidupan sehari-hari, mobil juga termasuk aset cair yang bisa kamu jual saat butuh uang dalam jumlah banyak. Bila membeli secara tunai, hal ini bisa kamu lakukan karena semua surat resminya ada di tangan kamu.

    6. Bebas modifikasi mobil

    Jika kamu suka mengutak-atik interior dan eksterior mobil, membeli secara tunai adalah pilihan yang tepat, karena kamu lebih bebas memodifikasi mobil sesuai selera setelah dibeli. Sedangkan, jika kamu membeli secara kredit, beberapa perusahaan pembiayaan melarang modifikasi sebelum cicilan lunas.

    – Kekurangan Membeli mobil secara tunai

    1. Uang tabungan terkuras

    Membeli mobil secara tunai berarti kamu harus menyiapkan uang dalam jumlah yang cukup besar. Saat mobil sudah dibeli, masih ada biaya perawatan mobil, serta biaya kebutuhan sehari-hari yang mungkin harus dihemat karena tabungan kamu terkuras untuk membeli mobil secara tunai.

    2. Jenis mobil yang bisa dibeli terbatas

    Saat membeli mobil secara tunai, tentunya ada budget yang harus disiapkan. Jika budget yang kamu miliki terbatas, kamu mungkin tidak bisa membeli mobil keluaran terbaru ataupun teknologi canggih yang diinginkan. Anda mungkin hanya bisa membeli mobil bekas atau model lama.

    3. Tidak Mendapatkan Asuransi Otomatis

    Jika membeli secara kredit, mobil biasanya sudah dilengkapi dengan asuransi. Namun, jika membeli tunai, kamu perlu membeli asuransi secara terpisah.

    Pekerja merapikan interior mobil mewah bekas di tempat penjualan mobil bekas di Mal Blok M, Jakarta Selatan, Jumat (3/1/2025). Penjualan mobil bekas pada awal tahun 2025 relatif sepi. Kondisi tersebut diperburuk dengan melemahnya daya beli masyarat dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12 persen yang berlaku untuk barang mewah, termasuk mobil bekas. Foto: Grandyos Zafna- Kelebihan membeli mobil secara kredit atau cicilan

    1. Bisa memiliki mobil dengan dana terbatas

    Dengan membayar DP dan mencicil, kamu bisa langsung memiliki mobil meskipun belum memiliki dana penuh.

    2. Pembayaran terasa lebih ringan

    Karena dicicil, biaya yang dikeluarkan untuk membeli mobil terasa lebih ringan dan bisa disesuaikan dengan kemampuan keuangan kamu.

    3. Dana tersisa bisa digunakan untuk keperluan lain

    Membeli mobil secara kredit, artinya kamu tetap memiliki dana darurat atau bisa mengalokasikan uang untuk investasi atau usaha lain.

    4. Meningkatkan skor kredit

    Kelancaran pembayaran kredit bisa membuat riwayat skor kredit kamu bagus di mata bank, yang berguna untuk pengajuan pinjaman lain, seperti KPR.

    5. Mendapatkan fasilitas kredit tambahan

    Beberapa program kredit mobil menawarkan fasilitas seperti asuransi gratis atau insentif pajak.

    6. Mobil Langsung Diasuransikan

    Mobil yang dibeli secara kredit biasanya sudah dilengkapi dengan asuransi yang bertujuan meminimalisasi kerugian bagi konsumen, dealer, maupun perusahaan pembiayaan. Asuransi ini sangat penting untuk memastikan Anda tidak keluar biaya tambahan untuk pergantian atau perbaikan mobil karena kecelakaan atau hilang karena pencurian.

    – Kekurangan membeli mobil secara kredit

    1. Fluktuasi suku bunga yang tak menentu

    Membeli mobil secara kredit, artinya kamu harus siap dengan adanya suku bunga yang naik turun. Hal ini akan berpengaruh pada jumlah cicilan yang harus kamu bayar setiap bulannya.

    2. Mobil belum sepenuhnya menjadi milik Anda

    Pemilik mobil yang membeli secara kredit, masih memiliki kewajiban untuk membayar cicilan setiap bulannya, sehingga kepemilikan belum sepenuhnya di tangan kamu dan surat kendaraan akan dipegang oleh perusahaan pembiayaan hingga cicilan lunas.

    3. Risiko gagal bayar dan mobil disita

    Jika situasi finansial memburuk, kamu bisa mengalami kesulitan membayar cicilan dan berisiko kehilangan mobil.

    Itu tadi keuntungan dan kekurangan membeli mobil secara cash atau kredit. Lagi-lagi, sebelum membeli mobil pastikan sudah sesuai dengan kondisi finansial agar kamu tak merasa kesulitan nantinya. Jangan sampai mobil yang dibeli untuk memenuhi kebutuhan malah justru memberatkan.

    (lth/dry)

  • Menkeu Sri Mulyani Alokasikan Rp 20 Triliun untuk Renovasi Sekolah  – Halaman all

    Menkeu Sri Mulyani Alokasikan Rp 20 Triliun untuk Renovasi Sekolah  – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengalokasikan anggaran sebesar Rp 20 triliun untuk renovasi sekolah termasuk fasilitas MCK (Mandi, Cuci, Kakus) untuk tahun 2025.

    “Anggaran untuk renovasi perbaikan sekolah akan terus ditingkatkan. Tahun ini kita mulai dengan mendekati Rp 20 triliun,” kata Sri Mulyani dalam acara BRI Microfinance Outlook 2025, Kamis (30/1/2025).

    Menurut Sri Mulyani, perbaikan renovasi pendidikan ini untuk meningkatkan air bersih. Hal ini selaras untuk mewujudkan kebersihan dalam penerimaan makan bergizi gratis.

    “Presiden meminta untuk fasilitas MCK yaitu untuk air bersih, cuci tangan agar anak-anak dalam mereka menikmati makan siangnya tetap bisa terjaga kebersihan,” jelas dia.

    Dalam paparannya, anggaran Rp 20 triliun itu termasuk untuk merenovasi sebanyak 22 ribu sekolah di seluruh Indonesia. Serta 310 unit pembangunan Madrasah dan Sekolah Keagamaan.

    Kemudian, anggaran tersebut juga dimaksudkan untuk 53,2 juta siswa penerima dana BOS, beasiswa LPDP bagi 10.500 mahasiswa, bantuan operasional PTN sebanyak 197 lembaga.

    Sebelumnya pada November 2024 lalu, Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa pemerintah menganggarkan dana sebesar Rp 17,15 triliun untuk merehabilitasi dan merenovasi 10.440 sekolah negeri dan swasta. 

    Prabowo mengatakan, kebijakan ini untuk meningkatkan layanan pendidikan yang bermutu dan merata pada tahun 2025.

    “Mengalokasikan dana Rp 17,15 triliun untuk melakukan rehabilitasi, perbaikan, dan renovasi 10.440 sekolah negeri dan swasta,” kata Prabowo dalam acara Puncak Peringatan Hari Guru Nasional di Velodrome Rawamangun, Jakarta Timur, Kamis (28/11/2024). 

    Ia menyebutkan, dana tersebut bakal dikirim langsung ke sekolah dalam bentuk transfer tunai. Selanjutnya, sekolah-sekolah akan melakukan swakelola sehingga nilai bantuan tersebut lebih bermanfaat di daerah tersebut.

    “Dana ini akan dikirim langsung ke sekolah-sekolah. Cash transfer. Bisa beli bahan-bahan dari daerah tersebut, pekerja dari daerah tersebut, bisa gotong royong. Nilai itu bisa lebih bermanfaat dan berhasil untuk dirasakan oleh siswa, guru, dan rakyat setempat,” ujar dia. 

    Prabowo melanjutkan, sekolah adalah pusat pembangunan nasional, baik di desa, kecamatan, provinsi, hingga kota. Oleh karena itu, bangunan sekolah harus bagus, bersih, dan fasilitas pembelajarannya memadai.

    “Sekolah harus bagus, harus bersih, harus baik. Tidak boleh ada sekolah yang atapnya runtuh, tidak boleh sekolah yang tidak ada WC untuk anak-anaknya,” sebut Prabowo.

  • Bupati Lamongan Ajak PPDI Dukung Pembangunan Desa dan Swasembada Pangan

    Bupati Lamongan Ajak PPDI Dukung Pembangunan Desa dan Swasembada Pangan

    Lamongan (beritajatim.com) – Bupati Lamongan, Yuhronur Efendi, mengajak Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) untuk berperan aktif dalam mensukseskan pembangunan desa serta mewujudkan swasembada pangan.

    Ajakan tersebut disampaikan oleh Yuhronur saat menghadiri pelantikan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PPDI Kabupaten Lamongan periode 2025-2030 di GOR Lamongan, Kamis (30/1/2025). Acara tersebut turut dihadiri oleh Ketua DPW PPDI Jawa Timur, Adnan Kohar.

    Menurut Bupati yang akrab disapa Pak Yes, PPDI memiliki peran strategis dalam pembangunan desa. Ia menegaskan bahwa Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2024 yang kemudian diperbarui menjadi UU Desa Nomor 3 Tahun 2024 tidak hanya mengatur perpanjangan masa jabatan perangkat desa, tetapi juga menegaskan bahwa desa merupakan sentra pembangunan nasional.

    “Saya yakin PPDI mempunyai peran besar dalam mensukseskan pembangunan di negara kita. Karena pembangunan desa merupakan lokomotif yang bisa membawa kemajuan daerah menuju kemajuan bangsa,” ujar Pak Yes dalam sambutannya.

    Bupati Lamongan juga meminta agar PPDI selalu bersinergi dengan Pemerintah Daerah hingga Pemerintah Pusat dalam menjalankan programnya. Menurutnya, keselarasan antara pemerintah dan perangkat desa sangat penting dalam mengatasi berbagai tantangan seperti kerusakan infrastruktur, keterbatasan Pendapatan Asli Daerah (PAD), hingga efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

    Dalam kesempatan tersebut, Pak Yes juga menekankan pentingnya dukungan PPDI terhadap program swasembada pangan yang digagas oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. Ia mengungkapkan bahwa Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lamongan telah mencanangkan penggunaan dana desa untuk sektor pertanian dengan alokasi minimal 20 persen.

    “Kabupaten Lamongan adalah lumbung pangan nasional nomor lima. Capaian tersebut harus kita pertahankan, karena dalam satu tahun ini kita harus memenuhi target swasembada pangan. Tentu PPDI memiliki andil penting dalam mendukung potensi pertanian Lamongan menuju swasembada pangan,” tegasnya.

    Pada kesempatan yang sama, Pak Yes juga mengapresiasi PPDI atas capaian jumlah desa mandiri yang telah mencapai 239 desa serta desa maju sebanyak 223 desa di Lamongan.

    “Hingga saat ini Kabupaten Lamongan tidak ada desa yang berstatus berkembang dan tertinggal,” ungkapnya dengan bangga.

    Sementara itu, Ketua Umum DPD PPDI Kabupaten Lamongan, Ahmad Muhammad As’ad, menegaskan komitmennya untuk menyusun program kerja yang selaras dengan visi misi Pemerintah Kabupaten Lamongan.

    “Hal tersebut merupakan wujud sinergi yang akan mewujudkan kesejahteraan masyarakat Lamongan,” pungkas As’ad. [fak/beq]

  • Mantan Bos Sriwijaya Air Didakwa Terima Uang Rp1 Triliun di Kasus Timah

    Mantan Bos Sriwijaya Air Didakwa Terima Uang Rp1 Triliun di Kasus Timah

    Bisnis.com, JAKARTA – Jaksa penuntut umum (JPU) mendakwa mantan Bos Sriwijaya Air, Hendry Lie menerima untung Rp1,05 triliun dalam kasus korupsi timah di IUP PT Timah Tbk. ( TINS).

    JPU mengatakan Hendry Lie selaku pemegang saham mayoritas PT Tinindo Inter Nusa (TIN) diduga telah bersekongkol dengan sejumlah pihak, termasuk mantan Dirut PT Timah Mochtar Riza Pahlevi Tabrani dalam kasus ini.

    “Memperkaya Terdakwa Hendry Lie melalui PT Tinindo Inter Nusa setidak tidaknya Rp1.059.577.589.599,19,” ujar JPU dalam sidang dakwaan di PN Tipikor, Jakarta Pusat, Kamis (30/1/2025).

    Dalam dakwaan itu, JPU menyatakan bahwa Hendry Lie telah memerintahkan Rosalina dan tersangka Fandy Lingga surat kerja sama sewa alat timah dengan PT Timah Tbk pada (3/8/2018). 

    Kemudian, Hendry Lie melalui PT TIN juga didakwa telah mengumpulkan bijih timah dari penambangan ilegal di IUP PT Timah melalui perusahaan boneka.

    Selanjutnya, Hendry Lie disebut telah menyetujui permintaan terdakwa Harvey Moeis untuk melakukan pembayaran biaya pengamanan sebesar US$500-US$750 per ton.

    Biaya pengamanan itu dicatat sebagai dana tanggung jawab sosial atau Corporate Social Responsibility (CSR) dari smelter swasta yaitu CV Venus Inti Perkasa, PT Sariwiguna Binasentosa, PT Stanindo Inti Perkasa dan PT Tinindo Inter Nusa.

    Adapun, Hendry Lie telah menyepakati harga sewa processing pelogaman timah sebesar US$4.000 per ton untuk PT Refined Bangka Tin dan USD3700 per ton untuk 4 smelter swasta termasuk PT TIN. 

    Selain itu, JPU menyatakan bahwa Hendry Lie telah bekerja sama dengan sejumlah pihak untuk menerbitkan SPK di IUP dengan tujuan melegalkan pembelian bijih timah dari penambangan ilegal. Serangkaian perbuatan itu, kemudian didakwa telah merugikan keuangan negara Rp300 triliun.

    “Yang merugikan Keuangan Negara sebesar Rp300.003.263.938.131,14 berdasarkan laporan hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara perkara dugaan tindak pidana korupsi tata niaga komoditas timah di IUP PT Timah,” pungkas JPU.

  • Koperasi Simpan Pinjam Kerap Bermasalah, Ini Kata Menkop Budi Arie – Halaman all

    Koperasi Simpan Pinjam Kerap Bermasalah, Ini Kata Menkop Budi Arie – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi menilai Koperasi Simpan Pinjam (KSP) yang bermasalah akan selalu bermunculan selama di dunia masih ada kejahatan.

    Maka dari itu, tugas Kementerian Koperasi adalah memberi edukasi kepada masyarakat agar tidak tergiur oleh iming-iming bunga simpanan yang tinggi dari koperasi.

    “Ya selama di dunia, selalu ada kejahatan. Tugas kita melakukan edukasi kepada masyarakat. Kalau logika kamu kan, kok ada polisi di mana-mana masih ada kejahatan? Ya di dunia,” kata Budi usai meresmikan Pos Pengaduan Koperasi di kantor Kementerian Koperasi, Jakarta Selatan, Kamis (30/1/2025).

    Menurut dia, dengan tidak tergiur oleh bunga simpanan yang tinggi, masyarakat bisa terhindar dari koperasi bermasalah.

    “Tipsnya adalah jangan mudah tergiur iming-iming bunga simpanan yang tidak masuk akal karena pasti ada potensi penipuan,” ujar Budi.

    Ia pun mengungkapkan banyak koperasi yang bermasalah ternyata disalahgunakan oleh oknum tertentu.

    Dia bilang, masalah tersebut bukan berasal dari koperasi itu sendiri, melainkan dari individu-individu yang menggunakan nama koperasi untuk kepentingan pribadi.

    “Bukan koperasinya yang bermasalah sebenarnya, bukan koperasinya yang salah. Ini ada oknum-oknum dia pakai nama koperasi,” ucap Budi.

    Ia mengaku telah menemui korban koperasi bermasalah yang uangnya tidak bisa dikembalikan.

    Salah satu kasus yang ia temui ada korban yang dijanjikan bunga simpanan hingga 14 persen, padahal bunga bank umumnya hanya sekitar 5 persen.

    “Makanya jangan tergiur dengan iming-iming bunga yang tidak masuk akal. Itu pasti ponzi. Setahun doang lancar, abis itu enggak balik,” tutur Budi.

    Saat ini, ada delapan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) bermasalah yang total kerugiannya mencapai Rp 26 triliun.

    Budi menyebut anggota koperasi yang dirugikan tidak bisa berharap mendapatkan kembali 100 persen dana mereka.

    “Jadi kita tidak bisa berharap 100 persen, tapi paling tidak ada recovery rate (tingkat pengembalian) yang bisa membantu saudara-saudara kita yang menjadi korban di koperasi-koperasi ini,” jelasnya.

    Budi kemudian merinci jumlah kerugian yang ditimbulkan oleh masing-masing koperasi yang bermasalah.

    Ada KSP Intidana sebesar Rp 930 miliar, KSP Lima Garuda Rp 570 miliar, KPS Timur Pratama Indonesia hampir Rp 400 miliar, dan KSP Sejahtera Bersama Rp 8,6 triliun.

    Berikutnya ada KSP Indosurya Cipta Rp 13,8 triliun, KSP Pracico Inti Utama Rp 623 miliar, KSP Pracico Inti Sejahtera Rp 763 miliar, dan KSP Jasa Berkah Wahana Sentosa Rp 226 miliar.

    Meski tidak menjamin recovery rate-nya bisa mencapai 100 persen, ia memastikan Kemenkop akan berupaya semaksimal mungkin agar bisa mendekati itu.

    Budi menyebut alasan mengapa pengembalian tidak bisa mencapai 100 persen adalah karena aset yang dimiliki oleh koperasi-koperasi tersebut tidak sebanding dengan kewajiban yang harus dibayarkan.

    Sebagai contoh, KSP Sejahtera Bersama memiliki kewajiban sebesar Rp 8,6 triliun, tetapi hanya memiliki aset sekitar Rp 1,3 triliun.

    “Secara hukumnya bagaimana recovery rate-nya nanti dihitung berdasarkan aset dari koperasi-koperasi ini,” kata Budi.

    “Kalau bisa 100 persen bagus, tapi kalau di bawah itu paling enggak kita sudah memberitahu bahwa ini ada risiko enggak 100 persen balik karena asetnya enggak sebanding. Syukur-syukur bisa 100 persen,” pungkasnya.

    Budi Arie Bentuk Satgas Tangani Koperasi Bermasalah

    Sebagaimana diketahui, baru-baru ini Kemenkop telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) untuk menangani sejumlah koperasi bermasalah di Indonesia dengan nama Satgas Revitalisasi Koperasi Bermasalah.

    Satgas tersebut melibatkan berbagai unsur mulai Kejaksaan, Kepolisian, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), hingga Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

    Ruang lingkup Satgas sebagai Tim Ad Hoc antar Kementerian/Lembaga terkait untuk mengoordinasikan langkah-langkah penanganan koperasi bermasalah dengan tujuan mengutamakan pembayaran simpanan kecil para anggota koperasi.

    Lalu, upaya untuk menyehatkan kembali lembaga koperasinya dengan salah satu indikator utamanya adalah adanya pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan (RAT) untuk membahas keberlangsungan usaha koperasi.

    Anggota Satgas akan melaksanakan tugas sesuai dengan kewenangan masing-masing kementerian/lembaga terkait.

    “Satgas berupaya mengawal putusan homologasi pasca Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang atau PKPU,” kata Budi Arie, Jumat (24/1/2025).

  • 4 Cara Hasilkan Saldo Dompet Elektronik Hingga Rp342.657 di Game Penghasil Uang Termudah 2025

    4 Cara Hasilkan Saldo Dompet Elektronik Hingga Rp342.657 di Game Penghasil Uang Termudah 2025

    JABAR EKSPRES – Saat ini, mendapatkan saldo dompet elektronik dapat dilakukan dengan mudah bagi kamu para pengguna smartphone yang memainkan game penghasil uang.

    Keuntungan yang diperoleh dari cara ini bisa langsung dicairkan ke akun rekening masing-masing. Jika kamu ingin tahu cara mendapatkan saldo dompet elektronik, simak penjelasan lengkap yang akan kami bahas dalam artikel ini.

    Aplikasi yang digunakan untuk menghasilkan saldo dompet elektronik ini adalah aplikasi resmi yang dapat kamu temukan di platform resmi seperti Google Play Store untuk pengguna Android atau App Store untuk pengguna iOS.

    Aplikasi game penghasil uang yang dimaksud adalah Snack Video, sebuah aplikasi berbasis video pendek yang mirip dengan TikTok. Namun, perbedaan utamanya adalah kamu bisa menghasilkan uang hanya dengan menonton video, mengunggah video, dan melakukan aktivitas lain di aplikasi tersebut.

    BACA JUGA: Cara Pinjam Saldo Rp500.000 Langsung Cair Ke E-Wallet, Ini Tips Cepatnya

    BACA JUGA: Dapetin Saldo DANA Gratis Langsung Cair Hingga Rp180.000, Terima Lewat Cara Ini

    Cara Menghasilkan Uang dari Snack Video, di antaranya:

    Menonton Video
    Pengguna dapat memperoleh koin atau mata uang virtual hanya dengan menonton video di aplikasi Snack Video. Setiap video yang kamu tonton akan memberikan sejumlah koin, yang nantinya bisa ditukarkan dengan uang tunai atau voucher.Mengundang Teman
    Snack Video memberikan tambahan koin jika kamu mengundang teman untuk bergabung menggunakan kode undanganmu. Semakin banyak teman yang bergabung dan menonton video, semakin banyak koin yang bisa kamu dapatkan.Membuat Video Sendiri
    Selain menonton video, kamu juga bisa menghasilkan uang dengan membuat video sendiri. Jika video yang kamu unggah mendapatkan banyak tontonan atau interaksi, seperti like, komentar, dan share, dengan begitu kamu berkesempatan memperoleh lebih banyak koin.Ikut Tantangan atau Event
    Terkadang, Snack Video mengadakan tantangan atau event khusus yang memberikan reward berupa uang. Pastikan untuk mengikuti event-event tersebut untuk menambah penghasilanmu.

    BACA JUGA: 2 LINK DANA KAGET Angpao Imlek 2025, Klaim Saldo Gratis Hingga Rp290.000

  • SMKN 3 Depok Pakai Dana Sumbangan Wali Murid untuk Bangun Fasilitas di Gedung Baru
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        30 Januari 2025

    SMKN 3 Depok Pakai Dana Sumbangan Wali Murid untuk Bangun Fasilitas di Gedung Baru Megapolitan 30 Januari 2025

    SMKN 3 Depok Pakai Dana Sumbangan Wali Murid untuk Bangun Fasilitas di Gedung Baru
    Tim Redaksi
    DEPOK, KOMPAS.com
    – Humas
    SMKN 3 Depok
    , Nurhayati menyampaikan, iuran sumbangan wali murid yang disepakati dengan komite sekolah digunakan untuk pembangunan fasilitas gedung sekolah baru di Jalan H. Tabroni, Kalimulya, Kota Depok.
    Iuran Rp 400.000 yang dibebankan kepada wali murid kelas 10 akan digunakan untuk membangun ruang Bimbingan Konseling (BK), ruang Unit Kesehatan Sekolah (UKS), dan atap tangga di gedung baru.
    “Yang tahun ini progresnya sudah kami bicarakan ke komite itu satu, awning. Jadi ada tangga dan kalau hujan itu licin (tanpa awning),” kata Nurhayati kepada Kompas.com, Kamis (30/1/2025).
    Ia mengaku pernah terjatuh karena lantai tangga yang licin. Hal itu membahayakan untuk murid jika atapnya tidak segera dibangun.
    Kemudian, dana itu juga digunakan untuk pembangunan ruang Bimbingan Konseling (BK). Sebab, selama ini guru BK tak punya ruangan untuk mendengarkan konsultasi para siswa.
    “Terus kadang-kadang di musala, dimana pun tempat-tempat yang kira-kira bisa curhat, itu dimanfaatkan, jadi ruangnya luas (karena enggak ada ruangan),” ungkap Nurhayati.
    Belum lagi ruang UKS yang sering digunakan para siswa usai upacara tiap hari Senin.
    “Terus sama UKS yang
    urgent
    . Jadi kalau hari Senin banyak anak yang pingsan itu dibawa ke ruang tamu, jadi (biasa) ditaruh di situ (yang pingsan),” ujar Nurhayati.
    “Yang penting anak dijaga aman, tidak banyak yang tahu kalau anak sedang sakit, itu sih masalahnya dan (ini) termasuk contoh bantuan dari komite,” tambah dia.
    Di tahun sebelumnya, komite sekolah juga membantu memperbaiki pagar utama.
    “Kalau lihat ke gedung A, di depan ada pagar bagus ya. Nah awalnya itu tidak ada pagar, itu seng. Kami pernah dikritik sama warga, khawatir ada angin kemudian sengnya jatuh,” jelas Nurhayati.
    Namun, pada perencanaan iuran komite kali ini, beberapa orangtua menunjukkan rasa keberatan. Oleh sebab itu, pungutan liar atau tunggakan tidak pernah ada.
    “Dan dalam hal ini sekolah tidak memaksa, yuk kalau yang setuju, kalau tidak juga tidak apa-apa, tidak ada paksaan,” lanjut Nurhayati.
    Sebelumnya diberitakan, Kejaksaan Negeri (Kejari) Depok menyelidiki dugaan pungli di SMKN 3 Depok yang disinyalir terkait iuran sekolah.
    “Kami dari Seksi Intelijen telah menelaah terkait dengan informasi tersebut (dugaan pungli),” ucap Kasubsi Ekonomi, Keuangan, dan Pengamanan Pembangunan Strategis Kejari Depok, Alfa Dera dalam keterangannya, Selasa (28/1/2025).
    Hasil kajian awal itu nantinya akan dilimpahkan ke Seksi Tindak Pidana Khusus (Pidsus) sesegera mungkin.
    Pihak Kejari belum dapat merinci hasil temuan awal dugaan pungli ini.
    Meski demikian, Kepala Seksi Intelijen Kejari Depok Arif Ubaidillah mengimbau, pihak SMA dan SMK memastikan pengelolaan keuangan yang berasal dari negara benar-benar digunakan atas kepentingan pendidikan.
    “Penunjukkan komite sekolah juga harus sesuai aturan, sehingga komite benar-benar menjadi perwakilan orangtua murid,” tutur Ubaidillah.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.