Perusahaan: Dana

Wamenaker Noel Bakal Minta Klarifikasi eFishery Terkait Potensi PHK Massal – Halaman all

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer akan meminta klarifkasi startup teknologi akuakultur eFishery terkait dengan potensi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal di perusahaan.

Noel, sapaan akrabnya, berencana meminta klarifikasi ke eFishery ketika sudah mendapatkan undangan resmi.

“Kita akan coba hadir ya ke eFishery untuk datang ke sana, minta klarifikasi biar kita tahu problemnya apa. Mungkin minggu depan, [tapi] tergantung undangan kawan-kawan lah. Kami juga enggak mau seperti jelangkung ya datang tidak diundang,” katanya usai menerima audiensi Serikat Pekerja PT Multidaya Teknologi Nusantara (SPMTN) atau yang dikenal sebagai eFishery, di kantor Kemnaker, Jakarta Selatan, Jumat (31/1/2025).

Ia mengatakan masih menunggu undangan dari pihak eFishery karena ini merupakan masalah internal perusahaan yang sulit jika pemerintah masuk tiba-tiba.

“Ini terkait internal mereka. Kalau kayak gini kan memang ada problem internal yang sangat sulit kita masukin, tapi paling yang memungkinkan adalah kita memberi imabuan untuk tidak ada PHK,” ucap Noel.

Dari hasil audiensi, ia mengatakan SPMTN berharap tidak ada PHK massal di eFishery.

Noel memandang seharusnya PHK tidak dilakukan oleh perusahaan, sebab jangan karena kesalahan yang dilakukan manajemen, pekerja yang menerima batunya.

“Jangan perilaku atau penyimpangan yang dilakukan manajemen lantas dikorbankan adalah buruh dan pekerjanya. Jadi kita mengimbau untuk tidak ada PHK,” ujarnya.

Dalam kesempatan sama, Sekretaris Jenderal SPMTN, Icad, mengatakan bahwa pada Januari ini sudah ada 100 pekerja eFishery yang diberhentikan, di mana mayoritasnya berstatus karyawan kontrak.

Dari informasi yang mereka dengar, pada Februari akan dilakukan PHK yang lebih besar. Menurut asumsinya, ini dilakukan untuk menghindari pemberian THR.

Adapun semenjak kasus fraud ini terjadi, perusahaan memberhentikan beberapa komponen biaya operasional seperti untuk kebutuhan logistik.

“Jadi enggak ada uang keluar untuk kirim logistik, untuk kirim karyawan pakai bensin gitu,” kata Icad.

Diketahui, Startup teknologi akuakultur eFishery belakangan menjadi sorotan publik setelah Chief Executive Officer (CEO) Gibran Huzaifah dan Chrisna Aditya yang merupakan Chief of Product Officer (CPO) tersandung skandal Fraud.

Masalah ini pertama kali mencuat usai investor kelas kakap mencurigai adanya masalah fraud atau penyalahgunaan finansial yang terjadi pada eFishery.

Mereka menuding Gibran Huzaifah dan Chrisna Aditya terlibat dalam penggelapan dana perusahaan serta penyelewengan laporan kinerja keuangan perusahaan.

Akibat kasus itu keduanya dibebastugaskan sementara dan harus menjalani penyelidikan yang sedang berlangsung. Sementara untuk mengisis kekosongan kepemimpinan eFishery mengumumkan reshuffle jabatan.

Menunjuk Adhy Wibisono sebagai Chief Executive Officer (CEO), menggantikan Gibran Huzaifah yang menjabat sebagai CEO sejak 2013 serta mengangkat Albertus Sasmitra sebagai Chief Financial Officer (CFO) sementara.

31/01/2025 17:41
Serikat Pekerja eFishery Curhat ke Wamenaker, Minta Dukungan Agar Tak Ada PHK – Halaman all

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Serikat Pekerja PT Multidaya Teknologi Nusantara (SPMTN) atau yang dikenal sebagai eFishery, menyambangi kantor Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) pada Jumat (31/1/2025).

Kunjungan mereka disambut oleh Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer Gerungan yang biasa dipanggil Noel.

Bendahara SPMTN Ari mengatakan bahwa tujuan kedatangan mereka adalah untuk menyampaikan keresahan terkait kondisi yang sedang dihadapi oleh eFishery.

“Tadi kita menyatakan keresahan kita kepada bapak wakil menteri bahwa kita berharap eFishery itu tidak ditutup. Kita berharap pemutusan hubungan kerja (PHK) massal itu tidak terjadi,” katanya ketika ditemui di kantor Kemnaker, Jakarta Selatan, pada Jumat ini.

Ari mengatakan eFishery merupakan perusahaan aquaculture yang melibatkan puluhan ribu pembudidaya.

Namun, dengan kondisi perusahaan saat ini, banyak pembudidaya yang mengalami kesulitan dalam menjalankan usaha mereka karena tidak mendapat akses pakan.

Selain itu, kondisi tersebut juga berdampak pada mitra dan klien eFishery yang turut merasakan efek negatifnya dari kondisi perusahaan.

“Teman-teman [di eFishery] pasti berharap sekarang manajemen bisa melanjutkan operasionalnya,” ujar Ari.

Maka dari itu, serikat pekerja meminta dukungan Kemnaker agar eFishery dapat terus beroperasi dan menghindari PHK massal.

Wamenaker Noel dalam kesempatan yang sama menegaskan bahwa pemerintah mengimbau eFishery agar tidak melakukan PHK.

Berdasarkan arahan Presiden Prabowo Subianto, ia menyebut pemerintah berusaha mencegah adanya gelombang kedua PHK setelah terjadinya PHK besar-besaran di industri tekstil.

“Ini tadi mereka kan diskusi dengan saya. Ini ada problem internal terkait fraud ya. Kalau cerita mereka, ada laporan yang secara pembukuan itu ternyata ada double. Jadi kita sebagai pemerintah mengimbau untuk tidak adanya PHK di eFishery,” kata Noel.

Menurutnya, dalam situasi ini, pekerja tidak seharusnya menjadi korban karena masalah utamanya terletak pada manajemen perusahaan.

Noel pun akan menyambangi manajemen eFishery untuk meminta klarifikasi.

“Kita akan coba hadir ya ke eFishery untuk datang ke sana. Kita mau minta klarifikasi biar kita tahu problemnya apa,” ujar Noel.

Kasus Fraud di eFishery

Startup teknologi akuakultur eFishery belakangan menjadi sorotan publik setelah Chief Executive Officer (CEO) Gibran Huzaifah dan Chrisna Aditya yang merupakan Chief of Product Officer (CPO) tersandung skandal Fraud.

Masalah ini pertama kali mencuat usai investor kelas kakap mencurigai adanya masalah fraud atau penyalahgunaan finansial yang terjadi pada eFishery.

Mereka menuding Gibran Huzaifah dan Chrisna Aditya terlibat dalam penggelapan dana perusahaan serta penyelewengan laporan kinerja keuangan perusahaan.

Akibat kasus itu keduanya dibebastugaskan sementara dan harus menjalani penyelidikan yang sedang berlangsung. Sementara untuk mengisis kekosongan kepemimpinan eFishery mengumumkan reshuffle jabatan.

Menunjuk Adhy Wibisono sebagai Chief Executive Officer (CEO), menggantikan Gibran Huzaifah yang menjabat sebagai CEO sejak 2013 serta mengangkat Albertus Sasmitra sebagai Chief Financial Officer (CFO) sementara.

Kemungkinan PHK

Sekretaris Jenderal SPMTN Risyad Azhary sebelumnya pernah menyatakan kesiapan pihaknya menghadapi kemungkinan adanya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

Namun, hingga kini belum ada informasi yang diterima serikat pekerja dari perusahaan soal pengurangan jumlah karyawan.

“Per hari ini belum ada informasi terkait hal tersebut (PHK),” kata Sekretaris Jenderal SPMTN Risyad Azhary, Jumat (17/1/2025), dilansir Kompas.com.

Risyad mengatakan, manajemen eFishery sudah menghubungi serikat pekerja untuk membahas komitmen perusahaan di tengah situasi saat ini.

“Belum ada dialog, tapi sudah ada pihak dari manajemen yang menghubungi,” tambahnya.

SPMTN baru terbentuk pada 13 Januari 2025. Risyad menjelaskan, serikat ini didirikan karena kesadaran untuk berserikat, mengingat perusahaan teknologi sebelumnya tidak memiliki organisasi seperti ini.

“Menurut kami sudah waktunya pekerja di bidang atau sektor teknologi berhimpun dan berserikat sehingga dapat saling jaga dan menguatkan,” ujarnya.

Dalam keterangan resmi, SPMTN berkomitmen menjadi mitra positif bagi manajemen eFishery. Fokus utamanya adalah advokasi hak pekerja, baik kontrak maupun tetap, untuk menciptakan lingkungan kerja yang lebih baik.

SPMTN sedang mempersiapkan kongres pertama dan sosialisasi untuk memperkuat organisasi.

Mereka juga bekerja sama dengan manajemen menyusun Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang adil.

Serikat ini juga siap menghadapi tantangan seperti PHK dan restrukturisasi dengan pendekatan konstruktif sesuai hukum. Komitmen SPMTN adalah keadilan dan transparansi di perusahaan.

31/01/2025 17:25
Hashim Beberkan Kunci Pertumbuhan Ekonomi 8% Prabowo

Jakarta, CNBC Indonesia – Konektivitas internet ternyata mampu menggenjot pertumbuhan ekonomi Indonesia. Ini diungkapkan Utusan Khusus Presiden RI Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo saat ditanya apa saja yang bisa membuat ekonomi bertumbuh 8%.

Ucapannya itu berasal dari laporan McKinsey yang ia kutip. Menurutnya, sudah banyak bukti makin banyak masyarakat yang memiliki konektivitas internet bisa menambah ekonomi suatu negara.

“Menurut McKinsey, mereka sudah ada bukti bahwa semakin banyak rakyat kita yang dapat konektivitas, itu bisa menambah ekonomi 0,7-1,3%,” jelasnya dalam ESG Sustainability Forum 2025, Jumat (31/1/2025).

Hashim mengatakan dengan jaringan internet, bisa mendorong bisnis dalam Usaha Kecil dan Menengah (UMKM). “Jadi kalau rakyat kita bisa mendapatkan internet connectivity, bisa mendorong UMKM, koperasi untuk bisa menjadi usahawan,” ucap Hashim menambahkan.

Selain itu, Hashim juga mengatakan konstruksi dan perumahan bisa mendorong pertumbuhan ekonomi. Dia mencontohkan pemerintah China bisa mendorong ekonominya di atas 10% juga berkat bidang perumahan dan konstruksi properti.

Berdasarkan data yang dia kutip, perumahan dan konstruksi China menyumbang 25% ekonomi selama 30 tahun. Sedangkan Indonesia masih 14%.

“Jadi kita mau tambah 25% atau lebih untuk memicu. Saya sangat optimis. Kita sudah hitung dari perumahan,” ujar dia.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) juga disebut bisa mendorong ekonomi. Sebab dana yang dialokasikan sampai ke produsen kecil.

“Target kita kan Rp 300-an triliun untuk 82,9 juta jiwa. Dengan itu stimulus ekonomi. Dan ini uangnya sampai ke produsen kecil,” jelas Hashim.

(npb/fab)

31/01/2025 17:22
Terbitkan 5 Aturan PPDP,OJK Bidik Transformasi Berkelanjutan

Jakarta, FORTUNE – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menerbitkan lima peraturan yang ditujukan bagi industri perasuransian, penjaminan, dan dana pensiun (PPDP).

Plt. Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan dan Komunikasi OJK, M. Ismail Riyadi, menyatakan langkah tersebut merupakan upaya transformasi PPDP menjadi sektor industri yang sehat, kuat, dan secara bisnis mampu tumbuh berkelanjutan. Dengan demikian, PPDP “dapat memberikan kontribusi yang lebih signifikan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional,” katanya dalam keterangan resmi, Jumat (31/1).

Lima POJK yang telah diterbitkan adalah:

POJK Nomor 34 tahun 2024 tentang Pengembangan Kualitas Sumber Daya Manusia bagi Perusahaan Perasuransian, Lembaga Penjamin, Dana Pensiun, serta Lembaga Khusus Bidang Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun. Beleid ini merupakan dukungan bagi pengembangan kualitas SDM, yang di antaranya mengatur penyediaan dana yang direalisasikan untuk peningkatan kompetensi kerja atau pengembangan kompetensi lain di bidang teknis dan nonteknis.

Kedua, POJK Nomor 35 tahun 2024 tentang Perizinan dan Kelembagaan Dana Pensiun.

Ketiga, POJK Nomor 36 tahun 2024 tentang Perubahan atas POJK Nomor 69/POJK.05/2016 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah.

Substansi yang diatur dalam aturan tersebut adalah penyesuaian terhadap ketentuan mengenai perluasan ruang lingkup usaha, kerja sama dengan pihak lain, penyelesaian penanganan klaim dan pengaturan pembagian risiko untuk produk asuransi kredit perdagangan.

Keempat, POJK Nomor 37 tahun 2024 tentang Perubahan atas POJK Nomor 17/POJK.05/2017 tentang Prosedur dan Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif di Bidang Perasuransian dan Pemblokiran Kekayaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah. Aturan ini bertujuan meningkatkan efektivitas penerapan mekanisme pengawasan berbasis risiko, termasuk mekanisme penetapan status dan tindak lanjut pengawasan.

Terakhir, POJK Nomor 38 tahun 2024 terkait Perubahan atas POJK Nomor 28/POJK.05/2015 tentang Pembubaran, Likuidasi, dan Kepailitan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah (POJK 38/2024).

Pada sektor industri dana pensiun, POJK 35/2024 memuat ketentuan pelaksanaan dari beberapa amanat pengaturan UU P2SK.

Substansi utama yang diatur dalam POJK 35/2024 adalah penambahan ketentuan isi minimum peraturan dana pensiun, organisasi dana pensiun termasuk fungsi yang wajib dimiliki, tata kelola dana pensiun mencakup jumlah dan komposisi pengurus, dewan pengawas, dan dewan pengawas syariah, serta aturan mengenai pembubaran dan likuidasi dana pensiun.

31/01/2025 17:10
Ada Bonus Rp304.000 untuk Pemain Baru di Aplikasi Penghasil Uang Terbaik 2025

JABAR EKSPRES – Siapa yang menyangka kalau rebahan saja bisa menghasilkan uang? Ya, ini bukan sekadar mimpi atau tipuan semata karena ada hadiah untuk pemula sebesar Rp304.000 dari aplikasi penghasil uang ini.

Ada satu aplikasi terbaru yang memungkinkan kita mendapatkan saldo Dana hanya untuk pemula sebesar Rp304.000 dengan beberapa syarat.

Cara menggunakan aplikasi ini juga tanpa perlu undang teman, tanpa harus tap layar terus-menerus. Cukup diam, dan uang pun bertambah hanya dengan aplikasi penghasil uang tanpa undang teman di bawah ini.

Berikut ini kami rangkum penjalasan tentang aplikasinya melalui kanal YouTube BANG GAPTEK ID pada tayangan video tanggal 29 Januari 2025.

BACA JUGA: Cepet Banget 1 Hari Doang Terkumpul Rp232.725 Melalui Aplikasi Penghasil Uang 2025

Cara Kerja Aplikasi: Diam dan Biarkan Uang Mengalir

Aplikasi ini menggunakan konsep mining, seperti yang biasa kita lihat di dunia cryptocurrency. Tugas kita? Hanya membiarkan aplikasi berjalan dan menghitung waktu. Nama aplikasinya adalah Santa Drift.

Makin lama dibiarkan, makin besar saldo yang terkumpul. Bayangkan, cukup tidur semalaman, dan besok pagi saldo Dana kita bertambah hingga Rp304.000 .

Prosesnya sederhana. Begitu masuk ke aplikasi, kita hanya perlu login menggunakan akun Gmail atau Facebook.

Setelah itu, klik tombol ‘Play’ dan biarkan aplikasi bekerja. Setiap 1 menit = 4.824 poin atau setara $0.0048. Tanpa perlu klik apapun, tanpa harus menonton iklan yang mengganggu.

Jika ingin mengumpulkan tanpa bonus pemain baru, maka kita mulai dengan mencari berapa dolar yang setara dengan Rp304.000. Jika $1 = Rp16.000, maka:

Rp304.000 ÷ Rp16.000 = $19

Sekarang, kita hitung berapa poin yang dibutuhkan. Jika 4.824 poin = $0.0048, maka untuk mendapatkan $1:

$1 ÷ $0.0048 × 4.824 = 1.005.000 poin

Lalu, untuk mendapatkan $19:

1.005.000 × 19 = 19.095.000 poin

Jadi, kita butuh 19.095.000 poin untuk mengumpulkan Rp304.000. Cukup banyak, ya?

BACA JUGA: Tugasnya Cuman 1 Bisa KLAIM Hadiah Saldo DANA Rp200.000 Gratis

Withdraw Mudah, Saldo Masuk ke Dana!

Salah satu keunggulan aplikasi penghasil uang yang terbukti membayar ini adalah proses pencairan yang cepat dan langsung masuk ke e-wallet Dana, OVO, atau PayPal. Begitu saldo mencapai minimal 1 dolar (sekitar Rp16.000), kita bisa langsung menariknya.

31/01/2025 17:00
20 Tahun Reksa Dana Haji Syariah, Berangkatkan Hampir 1.000 Jemaah Haji dan Umrah

loading…

Sejak diluncurkan pada 2005, Reksa Dana Haji Syariah berhasil memberangkatkan 999 jemaah yang telah mencakup area di seluruh wilayah Indonesia, termasuk daerah 3T. FOTO/IST

JAKARTA – Reksa Dana Haji Syariah (I-Hajj Syariah Syariah Fund) menandai tonggak pencapaian pada tahun ini, yakni 20 tahun perjalanan dalam memberikan kontribusi sosial bagi masyarakat Indonesia. Sejak diluncurkan pada tahun 2005, Reksa Dana Haji Syariah telah berhasil memberangkatkan hampir 1.000 jemaah (total 999 jemaah) yang telah mencakup area di seluruh wilayah Indonesia, termasuk daerah 3T (tertinggal, terluar, dan terdepan).

Sebagai wujud nyata komitmen filantropi, Program Umrah Reksa Dana Haji Syariah PT Insight Investments Management (Insight) didanai dari penyisihan sebagian Nilai Aktiva Bersih I-Hajj Syariah Fund yang dialokasikan sebagai dana infaq dan dikelola secara transparan serta akuntabel. Melalui program ini, Insight memberikan apresiasi kepada jemaah yang tetap berkontribusi bagi sesama meskipun di tengah keterbatasan ekonomi.

Dengan menghadirkan pengalaman spiritual yang bermakna, program ini menjadi bentuk penghargaan atas ketulusan dan pengorbanan mereka.

“Selama dua dekade terakhir, terhitung per awal tahun 2025, kami menyampaikan bahwa program Reksa Dana Haji Syariah ini telah memberangkatkan 999 jemaah sebagai bukti komitmen kami dalam mendukung masyarakat kurang mampu yang memiliki kontribusi sosial yang nyata bagi masyarakat,” ujar Komisaris Independen Insight, M Jani dalam keterangannya Jumat (31/1/2025).

Jemaah yang diberangkatkan melalui program ini berasal dari berbagai latar belakang, profesi dan menjangkau individu dengan keterbatasan fisik seperti disabilitas netra dan tuli. Mengedepankan prinsip inklusivitas dan transparansi, Insight Haji Syariah memastikan setiap peserta memiliki kesempatan yang adil untuk menjalani pengalaman spiritual mereka.

Kisah Inspiratif Penerima PenghargaanDi antara para jemaah yang telah diberangkatkan oleh Reksa Dana Haji Syariah, terdapat berbagai sosok yang memiliki komitmen sosial yang luar biasa. Salah satunya adalah Ratna Teja (38), seorang guru honorer dan relawan yayasan sosial Human Initiative asal Garut. Selain aktif mengajar, Ratna juga terlibat dalam berbagi penanganan bencana alam seperti banjir dan gempa bumi khususnya di area Jawa Barat.

Kisah inspiratif lainnya datang dari Adika Hario Nugroho (33), seorang teman tuli asal Salatiga yang menjadi bagian dari mendirikan The Little Hijabi Institute di Bekasi, sekolah berbasis bahasa isyarat pertama untuk anak-anak Muslim. Melalui Project Isyarat Cahaya, ia menyediakan materi Islam berbasis bahasa isyarat, memastikan akses pendidikan yang inklusif untuk anak-anak yang memiliki keterbatasan pendengaran.

Selain itu, ada juga Abdul Majid (52), seorang tukang gali kubur asal Tangerang yang telah mengabdikan dirinya selama 26 tahun. Majid tidak hanya menjalani profesi ini sebagai pekerjaan, tetapi juga sebagai bentuk ibadah membantu sesama.

Bersama istrinya, ia pernah menabung untuk biaya haji, namun pandemi Covid-19 membuat kondisi ekonomi mereka memburuk.
Pada bulan Ramadhan di tengah pandemi, hati Majid tergerak saat melihat jamaah tarawih kehujanan di area luar rumahnya.

Dengan penuh keikhlasan, ia memutuskan menyalurkan tabungan hajinya untuk membangun sebuah aula yang kini digunakan sebagai tempat shalat tarawih dan pengajian.

Ketiga sosok ini, bersama ratusan penerima penghargaan lainnya telah menunjukkan dedikasi luar biasa dalam pendidikan, sosial dan pemberdayaan komunitas.

31/01/2025 16:53
Trump Bilang Program Kondom Gaza Rp 811 M Dipakai Bikin Bom, Benarkah?

Washington DC –

Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump membanggakan pemerintahannya yang membekukan program pengiriman kondom senilai US$ 50 juta (Rp 811 miliar) ke Gaza. Trump bahkan mengklaim jika kiriman kondom, yang merupakan bagian dari bantuan luar negeri AS itu, digunakan untuk merakit bom di Gaza.

Trump tidak memberikan bukti atas klaimnya tersebut, baik soal kondom dikirimkan ke Jalur Gaza maupun soal Hamas menggunakan alat kontrasepsi itu untuk merakit bom. Pernyataan Trump itu justru membuat banyak pihak bingung dan bertanya-tanya soal apa yang sebenarnya dibahas oleh sang Presiden AS tersebut.

Klaim-klaim itu, seperti dilansir Al Jazeera, Jumat (31/1/2025), dilontarkan Trump ketika dirinya menyebutkan pencapaian pemerintahannya sejak mulai menjabat.

“Kami mengidentifikasi dan menghentikan pengiriman US$ 50 juta ke Gaza untuk membeli kondom bagi Hamas,” ucap Trump saat berbicara kepada wartawan pada Rabu (29/1) waktu AS.

“Mereka menggunakannya sebagai metode pembuatan bom. Bagaimana dengan itu?” klaim Trump, tanpa memberikan bukti yang jelas.

Pernyataan soal program kondom untuk Gaza pertama kalinya disampaikan oleh Sekretaris Pers Gedung Putih, Karoline Leavitt, saat menggelar konferensi pers pada Selasa (28/1) waktu setempat.

Dia mengatakan bahwa Departemen Efisiensi Pemerintahan (DOGE), yang dipimpin sekutu dan miliarder AS Elon Musk, bersama Kantor Manajemen dan Anggaran (OMB) “menemukan bahwa ada sekitar US$ 50 juta uang pembayar pajak yang disalurkan untuk mendanai kondom di Gaza”.

Klaim Program Kondom untuk Gaza Dibantah

Tidak ada bukti yang tersedia secara umum mengenai bantuan jutaan dolar Amerika yang dibelanjakan untuk mendanai kondom di Gaza, seperti klaim Trump dan Gedung Putih. Departemen Luar Negeri AS belum menanggapi permintaan kantor berita Reuters untuk memberikan bukti atas klaim itu.

Namun, ada banyak bukti yang tampaknya membantah klaim Trump dan Gedung Putih itu.

Korps Medis Internasional (IMC) memberikan penjelasan detail soal pekerjaan mereka di Jalur Gaza. IMC merupakan organisasi kemanusiaan yang menerima bantuan pendanaan sebesar US$ 68 juta dari Badan Pembangunan Internasional AS (USAID) sejak 7 Oktober 2023, saat perang berkecamuk di Jalur Gaza.

“Tidak ada dana pemerintah AS yang digunakan untuk pengadaan atau distribusi kondom, atau menyediakan layanan keluarga berencana,” tegas IMC membantah klaim Trump dan Gedung Putih.

Dijelaskan oleh IMC bahwa dana bantuan dari USAID telah digunakan untuk mengoperasikan dua rumah sakit lapangan di Jalur Gaza — tepatnya di Deir al Balah dan Al Zawaida, termasuk untuk perawatan bedah, perawatan malnutrisi, dan perawatan darurat ibu dan bayi yang baru lahir.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

31/01/2025 16:48
Catat, Ini 4 Modus yang Sering Dilakukan Customer Service Palsu

Jakarta –

Penipuan dengan modus customer service (CS) palsu semakin banyak ditemukan di media sosial. Biasanya, oknum penipu akan berpura-pura mengaku sebagai CS dari perusahaan atau lembaga.

Meski sudah marak di masyarakat, tak sedikit korban yang terjebak dengan modus penipuan ini. Dikutip dari berbagai sumber, berikut beberapa modus yang sering ditawarkan oleh CS palsu yang perlu diwaspadai:

1. Undian Berhadiah

Para oknum CS palsu kerap menghubungi korbannya dengan iming-iming undian berhadiah yang membuat mereka tergiur. Pelaku pun memberikan syarat agar korban mentransfer sejumlah uang untuk mendapatkan hadiahnya.

Setelah terpancing dengan ucapan manis pelaku, korban pun biasanya memenuhi permintaan pelaku. Kemudian, tanpa disadari uang di rekening korban terkuras habis.

2. Permintaan Verifikasi Akun

Pelaku penipuan sering kali menelepon korban mereka dengan menggunakan nomor yang menyerupai nomor resmi bank atau institusi keuangan. Mereka mengaku sebagai CS dan meminta informasi pribadi seperti nomor kartu kredit, PIN, atau informasi rekening bank dengan alasan ‘verifikasi akun’.

Jika ini terjadi, sebaiknya segera tutup teleponnya. Sebab, pihak bank tidak pernah menanyakan informasi-informasi rahasia tersebut lewat sambungan telepon.

3. Produk Palsu

Lewat email atau chat, pelaku penipuan kerap mengklaim produk dengan harga diskon yang menggiurkan jika memenuhi syarat. Biasanya, mereka meminta pembayaran di muka atau informasi rahasia lainnya.

Namun, ketika data tersebut diberikan, mereka tidak pernah mengirimkan barang atau layanan yang dijanjikan. Para pelaku justru menyalahgunakan uang atau informasi pribadi korban.

4. Solusi Masalah Akun

Ketika akun bermasalah, langkah pertama yang dilakukan yaitu menghubungi CS melalui sosial media seperti X atau Instagram. Namun, perlu hati-hati ya.

Pasalnya, banyak akun ‘kloning’ yang menyerupai CS asli di medsos. CS palsu tersebut biasanya mengarahkan para korban untuk mengunjungi situs mencurigakan untuk memasukkan informasi pribadi yang bisa disalahgunakan.

Modus-modus di atas sering kali dilakukan oleh para penipu, termasuk oknum CS palsu yang mengatasnamakan DANA. Agar terhindar dari modus ini, DANA pun mengimbau masyarakat untuk melakukan 3 langkah #AwasJebakanBadman berikut:

DANA Foto: dok. DANA

1. Monitor

Pertama, kamu harus memonitor dulu jika ada yang menghubungimu dan mengaku sebagai Customer Service DANA, apalagi jika menghubungimu lewat WhatsApp. Pasalnya, DANA sudah tidak melayani keluhan via WhatsApp. DANA hanya melayani keluhan dan aduan via DIANA di aplikasi DANA, email help@dana.id, call center DANA 1500 445, dan sosial media resmi DANA Indonesia.

Jadi, jika ada yang menghubungimu dan mengaku sebagai Customer Service DANA di WhatsApp, atau lainnya yang tidak disebut di atas, berarti itu modus penipuan ya.

2. Konfirmasi

Untuk lebih yakin lagi, kamu bisa mengkonfirmasi lewat fitur DANA Protection di aplikasi DANA. Melalui fitur ini, kamu bisa cari tahu kebenaran dari nomor, link atau akun sosial media DANA yang menghubungimu. Caranya gampang banget lho, kamu tinggal copy paste saja di bagian yang telah disediakan di DANA Protection. Nanti akan ketahuan asli atau tidaknya.

Kamu juga harus ingat kalau Customer Service DANA tidak pernah menghubungi pengguna DANA terlebih dahulu tanpa ada laporan ya.

3. Lapor

Terakhir, kamu bisa laporkan oknum modus penipuan tersebut. Kamu bisa melaporkannya lewat fitur yang ada di DANA Protection di aplikasi DANA. Dengan menekan tombol report yang ada di fitur ini, nantinya kamu akan langsung diarahkan ke layanan dari Komdigi.

Gak cuma itu aja, kamu juga bisa mengirim laporan ke email help@dana.id atau call center DANA 1500 445 ya. Pokoknya, langsung saja block dan laporkan oknum modus penipuan tersebut sesegera mungkin.

Itu dia cara sederhana menghindari Jebakan Badman berkedok CS palsu yang bisa merugikanmu. Jangan lupa akses informasi melalui platform resmi DANA Indonesia di website di https://dana.id, serta media sosial resmi DANA di Facebook, Twitter, dan Instagram @dana.id dan manfaatkan layanan DIANA di aplikasi DANA atau e-mail help@dana.id biar terhindar dari modus pihak tak bertanggung jawab ya.

(prf/ega)

31/01/2025 16:38
Grammy Awards 2025 Hadirkan Segmen Khusus untuk Menghormati Warisan Musik Quincy Jones

JAKARTA – Sempat diragukan untuk digelar karena kebakaran besar di Los Angeles pada awal tahun, Grammy Awards 2025 dipastikan digelar sesuai rencana. Namun, upacara tahun ini dipastikan berbeda dari sebelumnya.

Grammy akan menghadirkan segmen In Memorian, dimana akan diberi penghormatan untuk warisan musik dari mendiang Quincy Jones yang meninggal dunia pada 3 November 2024, dan juga penghormatan untuk Los Angeles.

Selusin nama baru juga telah diumumkan untuk memeriahkan acara, diantaranya Stevie Wonder, Cynthia Erivo, Chris Martin dari Coldplay, Lainey Wilson, Herbie Hancock, Brittany Howard, Brad Paisley, Janelle Monáe, John Legend, Sheryl Crow, St. Vincent, dan Jacob Collier.

Mereka akan tampil bersama nama lain yang telah diumumkan sebelumnya, seperti Benson Boone, Billie Eilish, Chappell Roan, Charli XCX, Doechii, Raye, Sabrina Carpenter, Shakira, dan Teddy Swims.

Adapun, Grammy Awards 2025 akan disiarkan langsung pada Minggu, 2 Februari pukul 20.00 waktu setempat, melalui Jaringan Televisi CBS dan streaming di Paramount+.

Sebelum Siaran Langsung, Acara Perdana Grammy Awards akan disiarkan langsung dari Peacock Theater pukul 12.30 waktu setempat, di kanal YouTube Recording Academy dan live.grammy.com.

Mereka yang akan tampil dalam Acara Perdana Grammy Awards adalah Yolanda Adams, Wayne Brady, Deborah Cox, Scott Hoying, Angelique Kidjo, Taj Mahal, Joe Bonamassa, Joyce DiDonato, Béla Fleck, Renée Fleming, Muni Long, Kelli O’Hara, dan Kevin Puts.

Seperti yang diumumkan Recording Academy pekan lalu, siaran tahun ini akan membawa tujuan baru. Grammy akan mengumpulkan dana tambahan untuk mendukung upaya penanggulangan kebakaran hutan Los Angeles dan menghormati keberanian serta dedikasi para penanggap pertama.

31/01/2025 16:04
Bansos PKH Tahap 1 Kenapa Belum Cair ke Rekening? Ini Penyebab dan Bocorannya

PIKIRAN RAKYAT – Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan salah satu program bantuan sosial dari pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga kurang mampu di Indonesia.

Akan tetapi, meski sudah ditunggu-tunggu, tidak sedikit Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang belum menerima pencairan dana PKH tahap pertama untuk periode Januari-Maret 2025. Lantas, apa penyebabnya? Berikut penjelasan mendalam mengenai alasan mengapa saldo bansos PKH belum cair ke rekening penerima.

Penyebab Bansos Belum Cair ke Rekening

PKH diberikan kepada keluarga yang memiliki komponen tertentu, seperti anak usia sekolah, balita, ibu hamil, lansia, atau penyandang disabilitas. Jika dalam proses verifikasi terbaru ditemukan bahwa keluarga penerima tidak lagi memiliki komponen tersebut, bantuan tidak akan dicairkan. Misalnya, jika anak penerima sudah lulus sekolah atau ibu hamil sudah melahirkan tanpa ada komponen lain yang memenuhi syarat, maka hak penerima bisa gugur. Oleh karena itu, penting bagi KPM untuk memastikan data keluarga selalu diperbarui sesuai kondisi terkini.

Tidak Terdaftar dalam SK DTKS

Surat Keputusan Daftar Terpadu Kesejahteraan Sosial (SK DTKS) menjadi acuan utama dalam penyaluran bantuan sosial. Jika nama penerima tidak lagi terdaftar dalam DTKS, otomatis bantuan PKH tidak akan dicairkan. Penyebab tidak terdaftar bisa beragam, mulai dari peningkatan kesejahteraan keluarga hingga ketidaklengkapan data. KPM disarankan untuk rutin mengecek status di DTKS melalui Dinas Sosial setempat atau melalui aplikasi resmi yang disediakan.

Diberhentikan oleh Pemerintah Daerah

Pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengevaluasi dan menghentikan bantuan PKH kepada KPM yang dinilai sudah tidak memenuhi kriteria. Evaluasi ini biasanya dilakukan melalui musyawarah desa atau kelurahan berdasarkan hasil verifikasi lapangan. Jika ditemukan indikasi bahwa penerima sudah tidak layak mendapatkan bantuan, seperti peningkatan status ekonomi, maka bansos dapat diberhentikan.

Meninggalnya Penerima

Apabila penerima PKH meninggal dunia dan tidak ada anggota keluarga lain yang memenuhi syarat sebagai penerus bantuan, saldo bansos PKH tidak akan dicairkan. Namun, dalam beberapa kasus, ahli waris dapat mengajukan penggantian nama penerima dengan melengkapi dokumen yang diperlukan ke Dinas Sosial. Proses ini membutuhkan waktu dan verifikasi lebih lanjut.

Proses Verifikasi dan Administrasi yang Masih Berlangsung

Selain empat penyebab di atas, keterlambatan pencairan bansos PKH tahap pertama 2025 juga disebabkan oleh proses verifikasi dan administrasi yang masih berlangsung. Pemerintah saat ini sedang mempersiapkan data para KPM yang berhak dan dinyatakan layak untuk menerima bantuan.

Salah satu syarat utama adalah memastikan bahwa Nomor Induk Kependudukan (NIK) e-KTP penerima sudah valid dan terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Syarat Penerima Bansos PKH 2025

Agar dapat menerima bansos PKH, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, antara lain:

Warga Negara Indonesia (WNI) dengan KTP yang valid. Termasuk dalam kategori keluarga berpenghasilan rendah. Tidak berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN), Tentara Nasional Indonesia (TNI), atau Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Terdaftar dalam DTKS yang dikelola oleh Kementerian Sosial. Bocoran Jadwal Pencairan PKH 2025

Meski belum ada kepastian tanggal pasti, pencairan bansos PKH tahap pertama 2025 diprediksi akan dimulai pada pertengahan Februari atau menjelang bulan Ramadan. Pencairan dilakukan secara bertahap berdasarkan wilayah penerima. Bantuan ini akan disalurkan melalui PT Pos Indonesia atau beberapa bank milik negara seperti BNI, Mandiri, BRI, dan BTN.

Cara Mengecek Status Penerima Bansos PKH 2025

Untuk memastikan status penerimaan bansos PKH, KPM dapat melakukan pengecekan melalui dua cara:

Melalui Aplikasi SIKS-NG

Aplikasi ini digunakan oleh petugas pendamping sosial untuk memantau proses pencairan bansos. KPM dapat meminta bantuan petugas setempat untuk mengecek status penerimaan.

Melalui Website Kemensos

Buka laman resmi cekbansos.kemensos.go.id. Isi data sesuai KTP, mulai dari Provinsi, Kabupaten, Kecamatan, hingga Desa/Kelurahan. Masukkan nama lengkap sesuai KTP. Ketikkan kode verifikasi yang tertera di layar. Klik tombol “Cari Data”. Jika terdaftar, nama akan muncul sebagai penerima bansos PKH. Jika tidak, akan muncul pesan “Tidak Terdapat Peserta.” Besaran Bantuan PKH 2025

Besaran bantuan PKH 2025 disesuaikan dengan komponen penerima manfaat, antara lain:

Ibu hamil
Rp750.000 per 3 bulan (Rp3.000.000 per tahun). Anak usia dini (0-6 tahun)
Rp750.000 per 3 bulan (Rp3.000.000 per tahun). Anak SD
Rp225.000 per 3 bulan (Rp900.000 per tahun). Anak SMP
Rp375.000 per 3 bulan (Rp1.500.000 per tahun). Anak SMA
Rp500.000 per 3 bulan (Rp2.000.000 per tahun). Lanjut usia (70 tahun ke atas)
Rp600.000 per 3 bulan (Rp2.400.000 per tahun). Penyandang disabilitas berat
Rp600.000 per 3 bulan (Rp2.400.000 per tahun).

Dengan memahami penyebab keterlambatan pencairan bansos PKH, diharapkan KPM dapat lebih proaktif dalam memastikan kelengkapan dan keakuratan data. Pemerintah juga terus berupaya mempercepat proses verifikasi dan penyaluran agar bantuan dapat segera diterima oleh yang membutuhkan. Bansos PKH diharapkan dapat menjadi solusi nyata dalam meningkatkan kualitas hidup keluarga miskin dan rentan di Indonesia.***

Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

31/01/2025 15:46