Xcloud.id

Perusahaan: Dana

  • Kejari Surabaya Buru Pengacara Yoni Hari Basuki, DPO Pemalsuan Pencatatan BPR Iswara Artha

    Kejari Surabaya Buru Pengacara Yoni Hari Basuki, DPO Pemalsuan Pencatatan BPR Iswara Artha

    Surabaya (beritajatim.com) – Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya tengah memburu sosok pengacara Yoni Hari Basuki SH yang kini tercatat sebagai Daftar Pencarian Orang (DPO) terkait kasus pemalsuan pencatatan di BPR Iswara Artha. Kasus yang telah mengguncang dunia perbankan ini juga melibatkan Isni Dania Andini, Direktur Utama BPR Iswara Artha, yang divonis oleh Mahkamah Agung.

    Yoni Hari Basuki SH dijatuhi hukuman lima tahun penjara dan denda sebesar Rp 10 miliar, dengan ketentuan bahwa denda yang tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama enam bulan. Sementara itu, Isni Dania Andini memperoleh vonis enam tahun penjara atas keterlibatannya dalam kasus tersebut.

    Peristiwa bermula pada tahun 2007, ketika BPR Iswara Artha mengalami banyak kredit macet. Untuk mempertahankan penilaian baik di mata Bank Indonesia sebagai pengawas dan Bank Mandiri sebagai kreditur, kedua terpidana tersebut melakukan rekayasa pencatatan. Mereka menciptakan kredit fiktif sebanyak 116 nasabah, di antaranya Junita Tjahjarini, Yosef Promo, Eny Yuliani, Zuli Asrini, Cristine Susanti, dan Kemas Lutfi S Mugiani, dengan total nilai kredit mencapai Rp5 miliar.

    Dalam keterangannya, Kasi Intel Kejari Surabaya, Putu Arya Wibisana, menyatakan bahwa pihaknya tengah melacak lokasi kedua terpidana.

    “Sudah ditetapkan DPO. Saat ini sedang kami lacak keberadaannya,” ujar Putu Arya Wibisana pada Sabtu (1/2/2025).

    Data nasabah yang digunakan dalam rekayasa pencatatan diperoleh dari kantor notaris Noer Chasanah. Isni Dania Andini kemudian memanfaatkan data tersebut untuk memanipulasi pembayaran angsuran bunga atas beberapa kredit bermasalah di BPR Iswara Artha. Hasil manipulasi ini sempat menutupi penggantian dana debitur fiktif hingga mencapai Rp2.567.143.000, yang kemudian tersisa 59 nasabah dengan total nilai Rp2.799.620.408.

    Selain itu, Isni Dania Andini juga diduga melakukan praktek flafadering kredit. Langkah ini melibatkan perpanjangan kredit macet senilai Rp3.275.809.297 atas 77 nasabah, dengan tujuan menjaga rasio NP BPR agar tetap memenuhi kriteria baik di mata Bank Indonesia dan Bank Mandiri.

    Tindakan pengacara Yoni Hari Basuki SH dan Direktur Utama Isni Dania Andini tersebut dinilai melanggar ketentuan hukum, sebagaimana diatur dalam pasal 49 ayat 1 huruf a UU RI No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, dan jo pasal 64 ayat 1 KUHP. [uci/beq]

  • Transisi Energi Butuh Dana Besar Bos!

    Transisi Energi Butuh Dana Besar Bos!

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menanggapi keras hasil survei yang dirilis oleh Center of Economic and Law Studies (Celios) yang mengkritik kinerja 100 hari pertama para menteri di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

    Dalam survei tersebut, Bahlil mendapat salah satu skor terendah, terutama dalam kebijakan energi dan lingkungan. Namun, ia menilai kritik tersebut tidak berdasar karena transisi energi dari batu bara membutuhkan anggaran yang besar.

    Celios baru-baru ini merilis hasil survei yang menilai kinerja para menteri dalam 100 hari pertama kabinet Merah Putih. Bahlil termasuk di antara menteri yang dipertahankan dari era Presiden Joko Widodo (Jokowi), tetapi dalam survei tersebut, ia menempati posisi ketiga terendah dalam kinerja keseluruhan.

    Dalam aspek kebijakan energi dan lingkungan, Bahlil bahkan berada di peringkat kedua terbawah, hanya sedikit lebih baik dari Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi dan Menteri HAM Natalius Pigai yang mendapat skor terendah.

    Laporan Celios menyebutkan salah satu alasan buruknya penilaian terhadap Bahlil adalah ketidakjelasan arah kebijakan pensiun dini pembangkit listrik batu bara, meskipun G-20 telah menyerukan transisi energi selama kepemimpinan Brasil pada 2024. Namun, Bahlil menolak keras penilaian tersebut.

    “Survei itu menulis bahwa kementerian saya belum menentukan arah kebijakan transisi ke energi terbarukan. Saya bertanya-tanya, ini (survei) pesanan asing kah? Ini era kolonial baru di bangsa ini?” ujar Bahlil dalam acara Beritasatu Economic Outlook 2025 di Jakarta, Kamis (30/1/2025).

    “Masa kita disuruh paksa untuk mempensiunkan PLTU-PLTU itu? Siapa yang membiayai? Dijanji ada lembaga donor yang membiayai. Mana ada? Sampai sekarang belum ada,” tambahnya.

    Bahlil menegaskan Indonesia tetap berkomitmen untuk mengurangi ketergantungan pada batu bara, tetapi hanya jika ada pendanaan yang memadai. Ia menolak anggapan bahwa negara harus mengalokasikan APBN untuk pensiun dini pembangkit batu bara, mengingat kebutuhan energi domestik yang masih tinggi.

    “Masa kita harus memaksa dana APBN atau PLN membuat bon baru lagi untuk membiayai? Kita mau, tetapi ada uangnya. Kalau enggak ada duitnya, sorry bos. Kita harus memproteksi kebutuhan energi dalam negeri dulu. Jadi harus fair,” tambahnya.

    Saat ini, 67% listrik Indonesia masih berasal dari batu bara, meskipun pemerintah tengah mengembangkan energi terbarukan seperti tenaga surya dan hidro. Untuk mengurangi emisi karbon tanpa mengorbankan pasokan listrik nasional, Bahlil mengungkapkan bahwa Indonesia sedang mempertimbangkan teknologi penangkapan karbon (carbon capture technology) sebagai solusi jangka menengah. Namun, ia mengakui biaya penerapan teknologi ini masih dalam tahap perhitungan.

    Pada 2022, saat menjadi ketua G-20, Indonesia berhasil mendapatkan skema pendanaan iklim senilai $20 miliar melalui Just Energy Transition Partnership (JETP). Dari jumlah tersebut, US$ 10 miliar berasal dari dana publik yang dikumpulkan oleh negara maju melalui International Partners Group (IPG), yang dipimpin oleh Amerika Serikat dan Jepang. Sisanya berasal dari lembaga keuangan internasional, dengan tambahan US$ 1,5 miliar dari IPG.

    Namun, hingga kini, menurut Bahlil, dana tersebut belum benar-benar dikucurkan untuk pensiun dini pembangkit batu bara di Indonesia.

    Sementara itu, Deputi Menteri ESDM Eniya Listiani Dewi menambahkan Indonesia masih dalam tahap evaluasi untuk menentukan apakah benar-benar perlu menghentikan pembangkit batu bara seperti yang diminta dalam skema JETP.

    Salah satu negara pendonor dalam JETP adalah Norwegia, yang menjanjikan US$ 250 juta melalui dana investasi iklimnya. Tahun lalu, Norwegian Climate Investment Fund mengalokasikan US$ 29,6 juta untuk proyek energi terbarukan di Indonesia, termasuk panel surya atap, kombinasi tenaga surya dan baterai, serta proyek tenaga air. Selain itu, Asian Development Bank (ADB) juga telah menyetujui pinjaman berbasis kebijakan sebesar US$ 500 juta untuk mendukung transisi energi Indonesia.

  • Antusiasme UMKM dalam Program Makan Bergizi Gratis Capai 30.000 Pendaftar

    Antusiasme UMKM dalam Program Makan Bergizi Gratis Capai 30.000 Pendaftar

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman mengungkapkan, partisipasi UMKM dalam program makan bergizi gratis (MBG) mengalami lonjakan signifikan, dengan jumlah pendaftar sebagai mitra telah mencapai sekitar 30.000.

    “Informasi terakhir yang saya terima, sekitar seminggu yang lalu, jumlah pendaftar yang ingin menjadi mitra MBG sudah mencapai lebih dari 30.000,” ujar Maman dikutip dari Antara, Jumat (31/1/2025).

    Maman menjelaskan, pemerintah telah menyediakan sistem pendaftaran berbasis daring. Proses seleksi melibatkan verifikasi dan kurasi yang dilakukan oleh Badan Gizi Nasional (BGN). UMKM yang ingin bergabung sebagai mitra MBG perlu memenuhi sejumlah kriteria, termasuk kapasitas produksi dan operasional bisnis yang memadai.

    Sebagai bagian dari kebijakan yang diinstruksikan oleh Presiden Prabowo Subianto, pemerintah menargetkan pembentukan 30.000 titik penyedia makan bergizi gratis yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia.

    “Setelah UMKM mendapat persetujuan dari BGN, kami akan melakukan evaluasi terkait kemampuan finansial mereka dalam menyediakan modal awal. Jika ada yang belum memiliki dana cukup, mereka bisa mendapatkan dukungan dari bank Himbara melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR). Semua mekanismenya sudah disiapkan, dengan anggaran tambahan yang juga berasal dari Kementerian Keuangan,” jelas Maman.

    Untuk mendukung kelancaran skema pembiayaan bagi UMKM mitra MBG, Kementerian UMKM telah menjalin kerja sama dengan 46 bank mitra, termasuk empat bank dari Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). Dengan syarat mengantongi surat penunjukan dari BGN, perbankan siap memberikan pembiayaan awal hingga Rp 500 juta guna membantu UMKM memperoleh bahan baku.

    “Bank-bank Himbara sudah menyatakan kesiapannya. Saya sudah berdiskusi dengan mereka, dan mereka mendukung penuh program ini,” tambah Maman.

    Terkait alokasi anggaran, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah memberikan sinyal positif untuk menyetujui tambahan dana sebesar Rp 100 triliun bagi program makan bergizi gratis, sehingga total anggaran meningkat menjadi Rp 171 triliun.
     

  • IHSG Berpeluang Lanjutkan Tren Penguatan Pekan Depan

    IHSG Berpeluang Lanjutkan Tren Penguatan Pekan Depan

    Jakarta, Beritasatu.com – Analis Stocknow.id Abdul Haq Al Faruqy Lubis memperkirakan indeks harga saham gabungan (IHSG) memiliki peluang untuk melanjutkan penguatan ke level 7.200-7.300, dengan area support di 7.000.

    “Data inflasi yang diprediksi naik dari 1,57% ke 1,7% serta PMI manufaktur yang tetap berada dalam zona ekspansif dapat menjadi katalis positif bagi pasar,” jelasnya dalam acara Market Closing IDTV, Jumat (31/1/2025).

    Musim laporan keuangan juga menjadi perhatian utama investor dan menjadi katalisator pergerakan IHSG. Setelah PT Bank Central Asia Tbk (BBCA) dan PT Bank Negara Indonesia Tbk (BBNI) melaporkan kinerja solid, pasar kini menantikan hasil dari PT Bank Mandiri Tbk (BMRI) dan PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI).

    “Hasil positif dari BCA dan BBNI bisa menjadi indikasi bahwa BMRI dan BBRI juga berpotensi mencatatkan pertumbuhan laba dua digit. Namun, investor masih menunggu kepastian terkait rasio kredit bermasalah (NPL) dan strategi perbankan dalam mengelola biaya dana di tengah kondisi suku bunga tinggi,” jelasnya.

    Pada perdagangan IHSG hari ini, enam saham mencapai batas Auto Rejection Atas (ARA) dengan kenaikan hingga 34%, termasuk PT Electronic City Indonesia Tbk (ECII) dan PT Hotel Sahid Jaya International Tbk (SHID).

    Berdasarkan data bursa, terdapat 330 saham yang mengalami kenaikan, 277 saham melemah, dan 196 saham stagnan. Nilai transaksi mencapai Rp10,42 triliun dengan volume perdagangan sebesar 15,61 miliar saham dalam 1,108 juta transaksi.

    Mayoritas sektor mengalami penguatan, dengan sektor barang konsumsi primer (+1,3%), keuangan (+1,1%), dan teknologi (+1,1%) menjadi pemimpin kenaikan. Sementara itu, sektor barang konsumsi nonprimer, kesehatan, infrastruktur, dan properti mengalami koreksi masing-masing sebesar 0,2%.

    Di pasar regional, indeks Nikkei (Jepang) menguat 0,1%, sementara Straits Times (Singapura) melonjak 1,4%. Sementara itu, Hang Seng (Hong Kong) dan Shanghai Composite masih libur dalam rangka perayaan Tahun Baru Imlek.

    Menurut laporan Pilarmas Investindo Sekuritas, faktor eksternal turut berperan dalam kenaikan IHSG, terutama setelah Bank Sentral Eropa menurunkan suku bunga dan data ekonomi AS menunjukkan ketahanan yang kuat.

    “Sentimen ini memberikan dorongan positif bagi IHSG, menciptakan harapan baru bagi pasar,” tulis Pilarmas dalam risetnya terkait IHSG.
     

  • Minta Ahok Tak Marah-Marah, Pramono Janji Perbaiki Kalijodo Tak Pakai APBD

    Minta Ahok Tak Marah-Marah, Pramono Janji Perbaiki Kalijodo Tak Pakai APBD

    GELORA.CO  – Gubernur Jakarta terpilih periode 2025-2030, Pramono Anung berjanji akan memperbaiki RPTRA Kalijodo. Seperti diketahui, Kalijodo merupakan peninggalan Gubernur Jakarta periode 2014-2017, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

    Untuk itu, ia meminta Ahok tak perlu marah-marah lagi, seperti yang menjadi ciri khasnya saat memimpin Jakarta.

    “(Saat kepemimpinan) Pak Ahok, ada yang namanya Kalijodo. Dulu haram jaddah, menjadi tempat yang kemudian sangat menarik. Maka Pak Ari (Harry Basuki Tjahaja Purnama) sampaikan ke Pak Ahok, nggak usah marah-marah, yang tenang main golf-nya sungguh-sungguh saja. 

    Kan belum sekarang hobinya main golf,” ucap Pramono di kawasan Ancol, Jakarta Utara, Jumat (31/1/2025).

    Pramono mengatakan bahwa revitalisasi RPTRA Kalijodo tidak akan menggunakan APBD Jakarta, melainkan bekerja sama dengan swasta untuk menggunakan dana CSR.

    “Nanti Kalijodo akan kami perbaiki. Kalijodo akan kita perbaiki dan saya cara memperbaikinya juga tidak menggunakan dana APBD. Tetapi, CSR bekerja sama dengan banyak perusahaan yang mereka mau,” ucapnya

  • Fakta Baru Kasus AKBP Bintoro, Pimpinan Polres Jaksel Disebut-sebut juga Terima Suap Rp 400 Juta – Halaman all

    Fakta Baru Kasus AKBP Bintoro, Pimpinan Polres Jaksel Disebut-sebut juga Terima Suap Rp 400 Juta – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Fakta baru terungkap dalam kasus dugaan pemerasan yang dilakukan mantan Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan, AKBP Bintoro.

    Pimpinan Polres Metro Jakarta Selatan disebut-sebut juga menerima uang dugaan suap dalam perkara ini.

    “Kalau dari hasil investigasi kami kepada Kanit Z, jelas keluar statement dari Kanit Z tersebut, bahwa semua itu tersalurkan kepada pimpinan,” kata kuasa hukum tersangka AN, Romi Sihombing dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (31/1/2025).

    “Ya, tersalurkan kepada pimpinan. Perlu menjadi catatan ini. Pimpinan Polres ini mulai dari tingkat Kasat sampai dengan kepada Kapolres,” sambungnya.

    Hal ini diketahui setelah kliennya bertemu langsung dengan pimpinan Polres Metro Jakarta Selatan dengan tujuan menanyakan nominal kerugian yang sudah dikeluarkan oleh tersangka AN.

    Dia mengklaim pihaknya mempunyai bukti-bukti dan keterangan saksi yang kuat atas tudingan tersebut saat kliennya bertemu dengan pimpinan Polres Metro Jakarta Selatan.

    “(Dalam pertemuan, pimpinan Polres Jaksel) mengakui, menurut keterangan dari klien kami dan pernyataan dari klien kami bersama saksi-saksi yang mendengarkan bahwa ada pengakuan menerima sejumlah uang. Kalau hasil pengakuan dari klien kami sekitar Rp 400 juta,” ucapnya.

    Meski begitu, Romi tak menjelaskan secara detil terkait siapa sosok pimpinan Polres Metro Jakarta Selatan yang diduga juga menerima uang dari tersangka AN.

    Dia hanya memastikan uang Rp 400 juta tersebut bukan yang mengalir ke AKBP Bintoro melainkan atasannya.

    “Ya, nanti kita buktikan di pengadilan,” tuturnya.

    Menurutnya, kasus yang diduga awalnya ingin ‘disimpan’ akhirnya muncul ke publik karena pembagian atas kerugian yang dialami tersangka AN senilai Rp 17 miliar lebih tidak rata.

    “Untuk sementara ini, dalam rangkaian, kita melihat bahwa tidak ada ke unit-unit lain. Orang-orang atau oknum-oknum itu saja. Ya, di Kanit Z, Kanit M, di Kasat G, Kasat B, dan ya, terakhir kita dapatkan bukti bahwa ya, pimpinan juga menerima,” ungkapnya.

    “Cuma setelah mendengar bahwa klien kami ini sudah mengeluarkan dana sebesar 17 miliar, sementara pimpinan ini cuma dapat 400 juta, menimbulkan suatu kecemburuan yang akhirnya peristiwa ini didorong untuk maju P21,” sambungnya.

    Sampai berita ini ditayangkan, Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Ade Rahmat Idnal belum memberikan keterangan soal dugaan adanya aliran dana ke pimpinan AKBP Bintoro tersebut.

    AKBP Bintor dan 3 Anggota Lainnya Dipatsus

    Untuk informasi, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ary Syam Indradi mengatakan AKBP Bintoro dan tiga anggota lainnya dijebloskan ke penempatan khusus (patsus).

    Hal itu buntut dari kasus dugaan pemerasan miliaran rupiah atas penanganan kasus pembunuhan ABG di Hotel Senopati pada April 2024.

    “Total 4 orang telah dilakukan penempatan khusus (patsus) terkait peristiwa tersebut dalam tahap penyelidikan Bid Propam Polda Metro Jaya,” kata Ade.

    Pendalaman dugaan pemerasan itu masih berlangsung. 

    Polda Metro Jaya akan menindak tegas segala bentuk pelanggaran secara prosedural.

    “Terkait pendalaman peristiwa tersebut, masih terus berjalan dan akan kami usut tuntas,” ucap Ade.

    Adapun selain AKBP Bintoro, ada tiga anggota lainnya yakni G (mantan Kasat Reskrim Polres Metro Jaksel), Z (Kanit Resmob Satreskrim Polres Metro Jaksel), dan ND (Kasubnit Resmob Satreskrim Polres Metro Jaksel) yang diduga terlibat.

    Aliran Dana Melalui Kuasa Hukum

    Sebelumnya, Indonesia Police Watch (IPW) menduga aliran dana pemerasan yang dilakukan eks Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Bintoro melalui oknum kuasa hukum.

    Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso IPW mendesak terhadap oknum advokat tersebut juga dilakukan proses hukum pidana suap.

    “Tersangka yang sudah menyerahkan sejumlah uang yang terkonfirmasi oleh IPW sebesar Rp 5 Miliar,” kata Sugeng kepada wartawan, Senin (27/1/2025).

    Menurutnya, kasus dugaan pemerasan yang dilakukan oleh AKBP Bintoro tersebut harus dituntaskan sebagai cermin bagi 450 ribuan anggota Polri. 

    IPW juga menilai proses pidana pemerasan dalam jabatan yang termasuk dalam korupsi. 

    “Sebab dalam aliran dana tersebut dilewatkan melalui advokat yang diduga kuasa hukum tersangka,” tambahnya.

    Sugeng berujar Kapolres Jakarta Selatan Kombes Ade Rahmat Idnal telah melakukan proses hukum secara tegas kasus pembunuhan atas korban FA yang dilakukan oleh anak pemilik Klinik Kesehatan Prodia setelah adanya pergantian Kasatreskrim dari AKBP Bintoro ke AKBP Gogo Galesung pada bulan Agustus 2024 lalu. 

    IPW mendapatkan informasi bahwa uang yang mengalir ke AKBP Bintoro dari korban pemerasan pemilik klinik kesehatan Prodia itu hanya sebesar Rp 5 Miliar. 

  • Tilep Uang Negara Miliaran, Kejari Tuban Ungkap Kasus Dugaan Korupsi BUMD PT RSM

    Tilep Uang Negara Miliaran, Kejari Tuban Ungkap Kasus Dugaan Korupsi BUMD PT RSM

    Tuban (beritajatim.com) – Kasus dugaan korupsi oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Ronggolawe Sukses Mandiri (RSM), Kejaksaan Negeri Tuban tetapkan AAJ selaku Mantan Direktur Operasional dan Keuangan periode 2017-2018 dan HK selaku Plt Direktur Utama RSM 2018-2022 sebagai tersangka dengan total kerugian negara mencapai Rp2,6 miliar.

    AAJ dan HK telah ditetapkan sebagai terdakwa oleh Tim Penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Tuban. Yang mana keduanya menjadi tersangka kasus dugaan penyalahgunaan pengelolaan keuangan kegiatan usaha PT RSM, yang merupakan Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Tuban tahun 2017-2022.

    Kasi Intel Kejari Tuban, Stepen Dian Palma mengatakan, penetapan status AAJ dan HK yang semula saksi menjadi tersangka telah dilengkapi dengan bukti yang cukup keduanya ditetapkan sebagai tersangka per tanggal 20 Januari 2025.

    “Keduanya ditetapkan atas pertanggung jawabannya yang telah merugikan uang negara sebesar Rp2,6 miliar,” ungkap Stephen Dian Palma. Jumat (31/01/2025).

    Sementara itu, Kasi Pidsus Kejari Tuban, Yogi Natanael Christanto menjelaskan bahwa setelah dilakukan penyelidikan, telah ditemukan adanya bukti penyimpangan di pengelolaan keuangan kegiatan usaha PT Ronggolawe Sukses Mandiri (RSM).

    Penyimpangan tersebut berupa laporan keuangan fiktif, serta investasi yang tidak dapat dipertanggung jawabkan dan ada pemindahan dana dari kas perusahaan yang tidak sesuai.

    “Total kerugian negara ditaksir mencapai Rp2.623.507.159,” ungkap Yogi sapanya.

    Meski begitu, Kejari Tuban masih melakukan pengembangan kasus, apakah hanya dua tersangka ini saja, atau ada yang lain. Sebab, menurutnya bisa jadi ada pelaku yang lain. Sehingga, kasus ini masih dalam penyelidikan lebih lanjut.

    Atas perbuatan keduanya, mereka dijerat pasal Primer Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP Jo.

    Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana serta Subsidair Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. [ayu/ian]

  • Bappenas Beberkan Sederet Tantangan Penerapan ESG di Indonesia

    Bappenas Beberkan Sederet Tantangan Penerapan ESG di Indonesia

    Jakarta, CNBC Indonesia – Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) membeberkan tantangan penerapan Environmental, Sustainability, Governance (ESG) di Indonesia.

    Deputi Pangan, SDA, dan Lingkungan Hidup, Kementerian PPN / Kepala Bappenas, Leonardo A.A. Teguh Sambodo mengatakan untuk mewujudkan cita-cita Indonesia menjadi menjadi negara maju pada 2024, harus ada komitmen terhadap penggunaan sumber energi dan keberlanjutan di bidang lingkungan hingga iklim.

    “Tapi untuk menuju ke sana banyak tantangannya, mulai dari penurunan keanekaragaman hayati, climate change, polusi, triple climate change. Ini terjadi di Indonesia,” kata Leonardo, dalam acara ESG Sustainability Forum 2025, di Menara Bank Mega, Jakarta, Jumat (31/1/2025).

    Selain itu, dia menambahkan, Indonesia juga masih memiliki ketergantungan terhadap sumber energi yang menggunakan batubara, meski sudah ada komitmen untuk menciptakan pembangunan yang berkelanjutan untuk mencapai net zero emission di 2060.

    Menurutnya, pemerintah juga sudah memiliki rencana untuk menurunkan ketergantungan terhadap PLTU yang beroperasi dengan batubara dengan cara meningkatkan sumber energi bersih secara bertahap, meskipun sampai saat ini banyak sumber daya energi lain yang belum termanfaatkan, seperti gas alam, tenaga air, dan lainnya.

    Selain itu, Menurut Leonardo, ada beberapa masalah supaya Indonesia transisi ke energi bersih. Pertama, menurutnya, pembangkit listrik untuk energi bersih membutuhkan dana investasi yang besar, karena teknologi yang mahal.

    “Kedua kita ingin menerapkan lebih banyak energi alternatif, apakah berdasarkan arus laut, wind turbine, tapi lagi-lagi standar, setidaknya ada 3 kendala atau tantangan yang pertama adalah perlu standar lebih baik untuk mengawal transisi ini” katanya.

    Kemudian, lanjut, Leonardo, teknologi pembangkit listrik energi bersih dikuasai oleh negara barat. Hal itu, juga dapat menjadi tantangan karena butuh kerja sama dengan negara lain baik di sisi teknologi maupun pembiayaan.

    “Jadi kita butuh percepatan dan sudah ada apakah itu startup kerjasama PLN dengan startup bisa dimanfaatkan,” kata Leonardo.

    Selain itu permasalahan ketiga adalah, upaya pemotongan anggaran pemerintah demi penghematan. .

    “Ketiga, pendanaan dalam beberapa hari terakhir. Berita pemotongan anggaran apakah ini akan menghambat apa yang bisa dilakukan?” kata Leonardo.

    Sehingga ia mengusulkan untuk terus memanfaatkan sumber-sumber pendanaan lain yang bisa dimanfaatkan. Seperti kolaborasi dengan swasta, lembaga lain.

    (hsy/hsy)

  • Mewah! Ruang Utama Masjid Agung Kendal Kembali Difungsikan Usai Renovasi 

    Mewah! Ruang Utama Masjid Agung Kendal Kembali Difungsikan Usai Renovasi 

    TRIBUNJATENG.COM, KENDAL – Renovasi masjid Agung Kabupaten Kendal, saat ini memasuki tahap sekitar 60 persen sejak renovasi besar-besaran pada 2022.

    Namun, masjid yang ditargetkan menjadi ikon Kendal itu kini telah difungsikan pada bagian ruang utama. 

    Fungsional perdana langsung dilakukan oleh Bupati Kendal, Dico M Ganinduto bersama warga menjelang salat jumat.

    Dico mengatakan, proses renovasi dilakukan tanpa mengurangi nilai sejarah masjid.

    “Masjid ini kan ikonnya Kabupaten Kendal, kita lakukan renovasi tanpa mengubah nilai sejarahnya,” kata Dico seusai acara, Jumat (31/1/2025).

    BERI SAMBUTAN – Bupati Kendal, Dico M Ganinduto memberikan sambutan peresmian penggunaan ruang utama masjid Agung Kendal, Jumat (31/1/2025).

    Ia mengatakan, masjid Agung Kendal yang baru memiliki kesan elegan dan ramah dengan bangunan desain lengkungan yang khas.

    “Bisa juga digunakan untuk kegiatan sosial, Mudah-mudahan bermanfaat bagi masyarakat,” tuturnya.

    Desainer renovasi masjid, Revano Satria menerangkan konsep tata ruang masjid Agung Kendal dibangun menggunakan dekorasi sederhana nan elegan.

    Kesan elegan itu mulai terasa ketika memasuki ruang utama untuk salat. Terdapat 4 tiang dari tokoh penyebar islam di Jawa. 

    “Kita ingin membuat satu desain yang elegan tapi mudah diingat,” paparnya.

    Ketua panitia renovasi masjid Agung, Sugiono menerangkan pihaknya masih membutuhkan suntikan dana Rp 25 miliar untuk proses penyelesaian renovasi.

    “Insyaallah kita masih membutuhkan anggaran lagi sekitar Rp 25 miliar untuk menyelesaikan pembangunannya. Adapun total anggaran mencapai sekitar Rp 35,2 miliar dan Rp 20 miliar yang bersumber dari dana hibah Pemkab Kendal,” ungkapnya.

    Mantan Sekda Kendal yang pensiun pada 2024 itu pun menargetkan tahap penyelesaian renovasi tahun 2025.

    “Yang belum finishing itu di serambi atas, bawah dan penataan lingkungan. Target selesai dan bisa digunakan sepenuhnya tahun 2025,” tandasnya. (ags)
     

  • Baznas Bazis DKI Siapkan Dana Rp 300 Juta untuk Masjid yang Kelola Zakat Pemberdayaan Umat – Halaman all

    Baznas Bazis DKI Siapkan Dana Rp 300 Juta untuk Masjid yang Kelola Zakat Pemberdayaan Umat – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Lembaga  Pemerintah non struktural Baznas (Bazis) Provinsi Jakarta bakal memberikan penghargaan kepada masjid-masjid yang berkontribusi positifnya terhadap masyarakat luas. 

    Penghargaan Masjid Award 2025 ini diberikan kepada pengelola masjid yang melakukan pemberdayaan umat melalui pengelolaan dana Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) yang transparan dan bermanfaat bagi masyarakat.

    Baznas menyiapkan dana total Rp300 juta untuk pengurus DKM Masjid dan Musola. 

    “Pemprov juga telah memberi perhatian kepada DKM masjid dengan memberikan bantuan hibah Boti (bantuan operasional tempat ibadah),” ujar Plt Kepala Bagian Mental Spritual Biro Pendidikan Dan Mental Spritual (Dikmental) Pemerintah Provinsi Jakarta Aceng Zaini melalui keterangan tertulis, Jumat (31/1/2025).

    Sementara itu, Wakil Ketua IV Baznas (Bazis) DKI Jakarta, Mohd Nasir Tajang, SAg, MSi, mengatakan pihaknya berupaya mengoptimalkan pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS). 

    “Penghargaan ini diharapkan dapat mendorong masjid-masjid di Jakarta untuk lebih optimal dalam pengelolaan zakat, infak, dan sedekah (ZIS) serta memberikan dampak positif bagi kesejahteraan umat. Kami percaya, dengan pengelolaan yang baik, masjid dapat menjadi penggerak perubahan sosial yang signifikan.” ujarnya.

    Penilaian peserta Masjid Award 2025 kata Nasir, melibatkan DKM Masjid Jogokaryan Yogyakarta, DKI Masjid Pemuda Sejuta Umat, dan masjid milenial Bogor.

    Hadiah bagi juara tiap kategori sebesar Rp 25 juta, runner up Rp15 juta, dan peringkat ketiga sebesar Rp10 juta, sehingga total hadiah mencapai Rp 300 juta untuk enam kategori.

    Ketua DMI Provinsi DKI Jakarta, KH Ma’mun Al Ayyubi, mengatakan pengelola masjid di DKI Jakarta harus mampu berinovasi, sehingga perannya semakin baik dari waktu ke waktu.

    “Peran masjid sebagai tempat ibadah maghdoh, rumah Alloh itu juga harus berperan sebagai kegiatan sosial  yang bermanfaat bagi masyarakat luas,” kata Kiai Ma’mun.

    Program Masjid Award memiliki enam kategori yaitu Masjid Ramah Anak, Masjid Ramah Pemuda, Masjid Ramah Lansia, Masjid Ramah Dhuafa, Masjid Ramah Disabilitas, dan Masjid Tanggap Bencana.

    Pendaftaran untuk kegiatan Masjid Award ini telah dibuka sejak 1 Januari 2025 dan telah terdaftar sebanyak 110 masjid dari seluruh Kota dan Kabupaten di DKI Jakarta. (*)