Xcloud.id

Perusahaan: Dana

  • DPR Apresiasi Langkah Transformasi Digital BNI

    DPR Apresiasi Langkah Transformasi Digital BNI

    Jakarta, Beritasatu.com – Anggota Komisi XI DPR Harris Turino, mengapresiasi langkah transformasi digital yang dilakukan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI), yang sekaligus mencerminkan kesiapan sumber daya manusia (SDM) bank tersebut dalam menghadapi era digital.

    Sebagai bagian dari inovasi digitalnya, BNI telah meluncurkan aplikasi wondr by BNI, yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan generasi muda yang aktif dan dinamis. Pengembangan aplikasi ini juga dilakukan oleh talenta internal BNI, termasuk generasi Z dan milenial.

    “Hal ini membuktikan bahwa SDM BNI siap menghadapi tantangan transformasi digital,” ujar Harris dikutip dari Antara, Sabtu (1/2/2025).

    Menurutnya, inovasi yang dihadirkan dalam tranformasi digital BNI sangat relevan dengan kebutuhan masyarakat, terutama dalam memperkuat hubungan dengan generasi muda.

    Keberhasilan dalam mengadopsi teknologi digital turut mendorong peningkatan tabungan sebesar 11% secara tahunan mencapai Rp 258 triliun, yang berkontribusi terhadap total dana pihak ketiga (DPK) perseroan.

    Sebagai dampaknya, laba bersih BNI juga mengalami peningkatan, mencapai Rp 21,5 triliun pada 2024, naik dari Rp 20,9 triliun pada 2023.

    “Fundamental yang kuat menjadi pijakan bagi BNI untuk terus tumbuh secara bijaksana pada 2025,” tambah Harris.

    Sementara itu, Direktur Utama BNI Royke Tumilaar, optimistis perseroan dapat mencapai pertumbuhan berkelanjutan dengan terus berinovasi dan berfokus pada kebutuhan nasabah.

    Ia menjelaskan, potensi pertumbuhan bisnis yang signifikan dan berkelanjutan sejalan dengan upaya pemerintah dalam mewujudkan Asta Cita, termasuk pengembangan infrastruktur, ketahanan energi dan pangan, pemberdayaan UMKM, hilirisasi industri, serta program perumahan nasional.

    Royke juga menegaskan bahwa pencapaian kinerja BNI pada tahun sebelumnya didukung oleh kesuksesan transformasi digital, salah satunya melalui peluncuran aplikasi wondr by BNI untuk segmen ritel dan BNIdirect untuk segmen bisnis korporasi.

    “Kedua inovasi digital ini merupakan bagian dari strategi utama BNI dalam meningkatkan dana murah atau current account saving account atau casa dalam komposisi dana pihak ketiga,” pungkasnya dalam menanggapi transformasi digital BNI.

  • Mensesneg Sebut Retreat Kepala Daerah Tak Pakai Dana Prabowo, Tapi dari Pemerintah

    Mensesneg Sebut Retreat Kepala Daerah Tak Pakai Dana Prabowo, Tapi dari Pemerintah

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengungkapkan biaya untuk pelaksanaan pembekalan atau retreat Kepala Daerah tidak menggunakan dana pribadi Presiden RI Prabowo Subianto, melainkan akan menggunakan dana pemerintah.

    Kendati demikian, dia berujar hingga sejauh ini belum ada kepastian besaran pengalokasian anggaran. Namun, dia menyebut hal ini akan diurus oleh pihak Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan memastikan ada dananya.

    “Enggak [dana dari Presiden Prabowo] dong, dari Pemerintah. Belum [besaran anggaran], Pak Mendagri [yang urus],” katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Sabtu (1/2/2025).

    Pada pelaksanaan retreat Kabinet Merah Putih lalu, Prabowo diketahui memakai dana pribadinya untuk membiayai agenda itu. Prasetyo menjelaskan, hal ini dilakukan Prabowo karena saat itu adalah awal-awal masa pemerintahannya.

    “Iya karena itu kan di awal-awal ya, di awal-awal masa pemerintahannya,” ujarnya.

    Lebih lanjut, politikus Gerindra ini mengatakan pihaknya merasa retreat Kepala Daerah ini sangat penting untuk menyatukan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, sehingga agenda ini perlu dilakukan.

    “Efisiensi bukan berarti juga kegiatan yang memang itu penting, memang itu diperlukan, kemudian tidak dilaksanakan, enggak begitu juga. Kita merasa bahwa retreat menjadi sangat penting, ini Pilkada serentak,” pungkasnya.

    Diberitakan sebelumnya, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto memastikan pembekalan atau Retreat Kepala daerah bakal digelar sebelum Ramadan di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah. 

    Dia menekankan bahwa pemerintah perlu untuk menyamakan visi terhadap para pejabat pemenang hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024 itu. 

    “Ya, kita tentu berharap pembekalan ini bisa dilakukan sebelum Ramadan. Sebelum Ramadan kita berharap, ya,” katanya kepada wartawan di Gedung Krida Bhakti Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, Jumat (31/1/2025) malam.

    Kendati demikian, Bima menekankan bahwa terkait dengan jadwal resmi pembekalan di Akmil Magelang akan tetap menyesuaikan tanggal pelantikan kepala daerah nantinya.

  • Menteri ATR/BPN Setuju Efisiensi Anggaran: Banyak Pengeluaran Tak Perlu

    Menteri ATR/BPN Setuju Efisiensi Anggaran: Banyak Pengeluaran Tak Perlu

    Jakarta –

    Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid, menyetujui Instruksi Presiden (Inpres) terkait efisiensi anggaran. Nusron menilai banyak pengeluaran dari Kementerian yang tidak perlu.

    “Karena memang kami juga menyadari di hampir semua Kementerian termasuk di tempat kami sendiri pun, masih banyak pengeluaran-pengeluaran yang tidak perlu,” ungkap Nusron kepada wartawan di The Highland Park Resort, Bogor, Jawa Barat, Sabtu (1/2/2025).

    Nusron menyampaikan beberapa pengeluaran di Kementeriannya yang dapat dipangkas mulai dari honor, perjalanan dinas hingga acara bersifat seremonial. Dia mengungkapkan sejauh ini, Kementeriannya sudah berhasil memangkas anggaran hingga Rp 2,4 triliun.

    “Honor-honor yang tidak perlu, perjalanan dinas yang tidak perlu, acara-acara yang tidak perlu, kadang-kadang acaranya serah terima jabatan berlebihan. Ini kan kecil-kecil-kecil kalau berkali-kali kan kelihatan banyak. Kita sudah efisiensi sampai Rp 2,4 triliun dari rencana Rp 7 triliun,” kata Nusron.

    Dia juga menerangkan jika saat ini semua lembaga negara dalam situasi ekonomi yang rentan. Sehingga dia menilai langkah efisiensi anggaran yang diambil Presiden Prabowo sebagai penghematan sudah tepat.

    “Apalagi cita-cita besar Bapak (Presiden) kan bagus sekali. Pak Presiden untuk mencari dana alternatif untuk kepentingan investasi jangka panjang berupa makan bergizi gratis sama investasi. Ini kan harus kita dukung,” pungkasnya.

    Prabowo Terbitkan Inpres

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menerbitkan instruksi presiden (Inpres) tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD tahun anggaran 2025. Dalam inpres itu, Prabowo menginstruksikan kementerian/lembaga melakukan review sesuai tugas dan kewenangan dalam rangka efisiensi.

    Arahan Prabowo itu tertuang dalam Inpres Nomor 1 Tahun 2025 yang diteken pada 22 Januari 2025. Ada tujuh poin instruksi Prabowo dalam rangka efisiensi anggaran itu.

    Pada poin kedua, Prabowo menginstruksikan agar ada efisiensi anggaran belanja negara tahun anggaran negara yang sebesar Rp 306 triliun. Anggaran itu terdiri dari anggaran belanja kementerian/lembaga sebesar Rp 256,1 triliun dan transfer ke daerah sebesar Rp 50,5 triliun.

    Lalu pada poin ketiga, Prabowo meminta menteri dan pimpinan lembaga mengidentifikasi rencana efisiensi yang meliputi belanja operasional dan non-operasional yang terdiri belanja operasional kantor, belanja pemeliharaan, perjalanan dinas, bantuan pemerintah, pembangunan infrastruktur, hingga pengadaan alat dan mesin.

    Kemudian, arahan Prabowo kepada kepala daerah adalah membatasi belanja untuk kegiatan yang bersifat seremonial, studi banding, hingga seminar FGD. Pemda juga diminta mengurangi perjalanan dinas sebesar 50 persen. Termasuk membatasi belanja honorarium melalui pembatasan jumlah tim dan besaran gaji.

    Adapun di poin kelima, Prabowo secara khusus meminta Menkeu Sri Mulyani menetapkan besaran efisiensi anggaran belanja masing-masing kementerian/lembaga. Prabowo juga menginstruksikan Mendagri Tito Karnavian memantau efisiensi belanja kepala daerah.

    (dek/dek)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Outlook Ekonomi DPR Bahas Dampak APBN 2025 bagi Pengusaha RI

    Outlook Ekonomi DPR Bahas Dampak APBN 2025 bagi Pengusaha RI

    Jakarta –

    Konflik geopolitik dunia berpengaruh signifikan terhadap ekonomi dunia, termasuk Indonesia. Ekonomi global dan domestik pun diprediksi akan menghadapi tantangan besar di tahun 2025.

    Ketidakpastian harga komoditas, perlambatan ekonomi dunia, hingga gangguan terhadap perdagangan internasional menjadi beberapa tantangan yang timbul akibat konflik geopolitik dunia. Kondisi ini secara tak langsung turut berdampak terhadap stabilitas ekonomi Indonesia.

    Ditambah beban utang dan defisit fiskal yang meningkat pascapandemi, dengan rasio utang terhadap PDB diperkirakan mencapai 40% pada 2024, menuntut pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang efisien dan responsif.

    Dalam hal ini, APBN 2025 menjadi instrumen penting dalam kebijakan fiskal Indonesia yang akan mempengaruhi arah perekonomian nasional. APBN 2025 tidak hanya berfungsi sebagai alokasi dana bagi pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan sektor sosial, tetapi juga memiliki bagi dunia usaha dan perekonomian secara keseluruhan.

    Peran APBN 2025 bagi dunia usaha hingga ekonomi nasional akan dibahas tuntas bersama Chairman CT Corp Chairul Tanjung dan Ketua Komisi XI Mukhamad Misbakhun dalam acara “OUTLOOK EKONOMI DPR : Bedah APBN 2025 Membangun Kepercayaan Pasar “.

    Dimoderatori Pemimpin Redaksi detikcom, Alfito Deannova, pada Panel Discussion bertema “Program Pemerintah Pro Pasar”, Chairul Tanjung atau akrab disapa CT akan membahas bagaimana kebijakan APBN 2025 dapat mendorong pertumbuhan sektor swasta dan meningkatkan investasi domestik.

    CT juga akan berbagi insight tentang seberapa penting insentif pajak dan penyederhanaan regulasi untuk meningkatkan daya tarik investasi hingga pentingnya kolaborasi pemerintah dan sektor swasta untuk memastikan kebijakan pro pasar berjalan efektif.

    Di tengah tren inflasi, CT akan membagikan tips bagaimana pengusaha menyikapi tren agar tidak mengurangi daya beli masyarakat. CT juga akan membahas seputar faktor dan kunci apa saja yang diperlukan dalam membangun kepercayaan investor terhadap ekonomi Indonesia di tengah tantangan global.

    Sementara itu Mukhamad Misbakhun akan berbicara seputar peran PPN dan Pajak Progresif, Evaluasi kebijakan PPN, dampaknya pada daya beli masyarakat, dan upaya meringankan beban kelas menengah ke bawah.

    Misbakhun juga akan membeberkan subsidi tepat sasaran sebagai strategi mengoptimalkan subsidi energi, pupuk, dan pangan agar lebih efektif membantu masyarakat rentan. Kemudian, langkah-langkah DPR dalam mendukung pemerintah menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok melalui inflasi.

    Tak hanya itu, Misbakhun juga akan membahas stabilitas nilai tukar dan dampaknya pada harga barang di mana DPR mendorong kebijakan moneter yang dapat meredam pelemahan Rupiah terhadap dolar AS. Selanjutnya, akan dibahas mengenai PPN dan Penerimaan Negara yang membahas sejauh mana kenaikan PPN bisa berkontribusi terhadap APBN tanpa menekan konsumsi masyarakat.

    Seluruh pembahasan menarik ini dapat disaksikan melalui “OUTLOOK EKONOMI DPR : Bedah APBN 2025 Membangun Kepercayaan Pasar”, yang akan digelar pada 5 Februari 2025 di Astor Ballroom St. Regis Jakarta pukul 12:00 – 15:00 WIB.

    Acara tersebut juga bakal diisi dengan sejumlah pakar yang berkompeten lainnya, yakni Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Mohamad Hekal Bawazier dan Peneliti INDEF Tauhid Ahmad.

    (akn/ega)

  • Masih Tergantung Israel, Yordania-Mesir Hadapi Bahaya Besar Berani Tolak AS untuk Tampung Warga Gaza – Halaman all

    Masih Tergantung Israel, Yordania-Mesir Hadapi Bahaya Besar Berani Tolak AS untuk Tampung Warga Gaza – Halaman all

    Masih Tergantung Israel, Yordania-Mesir Hadapi Bahaya Besar Berani Tolak AS untuk Tampung Warga Gaza

    TRIBUNNEWS.COM – Yordania dan Mesir dikhawatirkan akan menghadapi bahaya besar atas penolakan mereka terhadap seruan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump yang meminta mereka menampung warga Palestina di Jalur Gaza.

    Trump belakangan mengindikasikan akan melakukan upaya ‘paksa’ terhadap Yordania dan Mesir agar mau menerima dan menampung warga Gaza yang terusir agresi militer Israel tersebut.

    Pakar ekonomi Yordania, Amer Al-Shoubaki, dilansir Khaberni, Sabtu (1/2/2025) mengindikasikan bahaya besar bagi Yordania dan Mesir tersebut merujuk pada ketergantungan keduanya terhadap Israel atas kebutuhan dasar seperti air dan pasokan energi lain.

    Al-Shoubaki mengatakan dalam analisis ekonominya, mengatakan AS dan entitas Zionis akan menjatuhkan sanksi ekonomi terhadap Yordania dan Mesir karena penolakan mereka untuk menampung pengungsi Gaza.

    “Opsi yang dimiliki Trump tidak hanya “menghentikan bantuan,” tetapi mungkin merupakan bagian dari rencana untuk memaksakan sanksi ekonomi (terhadap Mesir dan Yordania),” kata dia.

    Bentuk pemaksaan berupa sanksi ekonomi yang membayangi Yordania dan Mesir, kata dia bisa berwujud antara lain:

    Israel memutus pasokan gas ke Yordania dan Mesir, yang dapat menimbulkan risiko pemadaman listrik.  
    Israel telah berhenti memompa air ke Yordania. Ini menjadi bahay besar, terlebih karena musim hujan yang lemah diperkirakan akan menempatkan negara itu dalam kesulitan yang nyata pada musim panas mendatang.  
    AS akan menghentikan program-program Dana Moneter Internasional yang mengganggu alat-alat penyesuaian keuangan dan melemahkan kemampuan Yordania dan Mesir dalam menghadapi tantangan-tantangan ekonomi. 
    Menurunkan peringkat kredit Yordania-Mesir, yang berdampak pada meningkatnya biaya pinjaman ke tingkat yang sangat tinggi dan membebani anggaran kedua negara tersebut.  
    Menetapkan sanksi ekonomi bertahap yang membatasi sumber daya vital Yordania dan Mesir yang berdampak pada terganggunya sektor strategis, khususnya di perdagangan internasional.  
    Menekan mitra Yordania dan Mesir di Kawasan Teluk, Eropa, dan Jepang untuk menghentikan dukungan finansial atau investasi apa pun, yang akan mengisolasi kedua negara dari sumber pendanaan eksternal.  
    Menghambat akses Yordania dan Mesir ke pasar keuangan internasional, yang membuat kedua negara ini tidak dapat membiayai defisit dan memperdalam krisis.  

    Ancaman Stabilitas Politik dan Keamanan

    Al-Shoubaki melanjutkan, risiko yang lebih buruk dari sanksi ekonomi adalah “upaya AS dan Israel untuk mengacaukan stabilitas politik dan keamanan” Yordania dan Mesir demi memaksakan kehendak mereka agar kedua negara ini mau menerima relokasi paksa warga Gaza.  

    “Tujuan tekanan-tekanan ini jelas, yaitu memaksa kita untuk menerima pengusiran orang-orang Palestina dengan mencekik perekonomian kita dan membatasi pilihan-pilihan kita,” kata dia dilansir Khaberni.

    Al-Shoubaki menyerukan kepada pihak-pihak terkait untuk membentuk “sel krisis kedaulatan bersama” guna menghadapi tekanan Amerika dan Israel yang mengancam akan mengubah penolakan negara tersebut terhadap pemindahan warga Palestina menjadi mimpi buruk ekonomi dan politik.

    “Haruskah kita menunggu hingga ancaman itu menjadi kenyataan?” Atau haruskah kita bergerak sekarang dengan rencana proaktif yang menjaga stabilitas ekonomi dan politik kita serta melindungi kedaulatan dan tujuan kita?” kata Al-Shoubaki bertanya untuk mendorong pemerintah kerajaan Yordania agar lebih aktif bertindak atas situasi ancaman ini.

    KEMBALI PULANG – Antrean dan tumpukan kendaraan saat ratusan ribu warga Gaza yang kembali pulang setelah terusir dan mengungsi karena agresi militer Israel. Puluhan ribu warga Gaza ini kembali ke rumah-rumah mereka ke wilayah Gaza Utara, Senin (27/1/2025). (RNTV/TangkapLayar)

    Usulkan Referendum Nasional

    Seruan AS soal relokasi warga Gaza ini secara nyata menimbulkan gejolak di dalam negeri Yordania.

    Mantan anggota parlemen Yordania, Tariq Khoury mengusulkan kepada pemerintah Yordania untuk mengakhiri kontroversi seputar wacana pemindahan penduduk Gaza ke Yordania, dengan menggunakan keinginan rakyat melalui referendum nasional yang jelas dan eksplisit.

    Khoury melanjutkan dalam pernyataan Sabtu, bahwa tindakan ini akan menjadi pesan yang kuat kepada seluruh dunia dan kepada semua orang yang menargetkan Yordania.

    “Pesan jelasnya adalah, bahwa keputusan rakyat Yordania merupakan faktor penentu dalam masalah-masalah yang menentukan di tanah air,” kata dia dilansir Khaberni.

    Ia menambahkan bahwa referendum akan mengakhiri semua upaya keraguan dan interpretasi.

    “Refrendum juga akan menegaskan bahwa posisi rakyat sepenuhnya konsisten dengan konstanta nasional yang telah dideklarasikan oleh kepemimpinan Yordania sejak lama,” katanya.

    Khoury menekankan bahwa posisi Yordania bukanlah subjek perdebatan atau kompromi, melainkan komitmen nasional negara yang tegas yang disetujui oleh warga Yordania, para pemimpin dan rakyatnya.

     

     

    (oln/khbrn/*)

     
     

     
     

  • Retret Kepala Daerah Saat Anggaran Dipangkas, Ini Alasan Pemerintah

    Retret Kepala Daerah Saat Anggaran Dipangkas, Ini Alasan Pemerintah

    Jakarta –

    Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyebut biaya retret kepala daerah tidak akan menggunakan kocek pribadi Presiden Prabowo Subianto. Saat retret Menteri di Akmil Magelang Oktober 2024 lalu, pembiayaannya berasal dari uang pribadi Prabowo.

    Di tengah langkah efisiensi dan penghematan dana oleh pemerintah, Prasetyo menyebut bukan berarti kegiatan yang penting tidak akan dilaksanakan.

    Retret, menurut Prasetyo, dipertimbangkan menjadi salah satu agenda yang penting.

    “Kan begini, efisiensi bukan berarti juga kegiatan yang memang itu penting, memang itu diperlukan, kemudian tidak dilaksanakan, enggak begitu juga,” ujar Prasetyo di Kompleks DPR Senayan, Jakarta Pusat, Sabtu (1/2/2025).

    “Nah kita merasa bahwa retret menjadi sangat penting, ini Pilkada serentak, kita berharap pelantikannya serentak meskipun masih ada kemungkinan dua tahap ya, dua gelombang karena masih ada yang belum selesai di MK,” sambung Prasetyo.

    Ia menjelaskan, retret bertujuan menyatukan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

    Adapun terkait kebutuhan anggarannya ia menyebut pemerintah belum membahasnya. Namun Prasetyo memastikan dana untuk agenda itu akan tersedia.

    “(Anggarannya) ada, ada,” singkatnya.

    (ily/hns)

  • Pemerintah Ingin Dividen BUMN Dioptimalkan Melalui Danantara

    Pemerintah Ingin Dividen BUMN Dioptimalkan Melalui Danantara

    Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah mengharapkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) dapat diluncurkan pada kuartal I/2025. Melalui BPI Danantara, pemerintah ingin dividen BUMN dapat dioptimalisasi.

    Sebagai landasan hukum, RUU perubahan ketiga atas UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN sudah disetujui pada rapat tingkat I Komisi VI DPR RI hari ini, Sabtu (1/2/2024). RUU ini kemudian akan dibawa ke rapat tingkat II Paripurna DPR pada Selasa (4/2/2025) untuk dapat disahkan menjadi UU.

    Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menjabarkan beberapa pokok materi penting di dalam RUU BUMN. Pertama, yaitu pemberian kuasa atribusi kepada menteri sebagai wakil pemerintah.

    “Kedua, pendirian dan pembentukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau BPI Danantara dalam rangka melakukan optimalisasi pengelolaan dividen BUMN,” kata Supratman dalam rapat tingkat I Komisi VI DPR RI, Sabtu (1/2/2025).

    Ketiga, RUU tersebut juga mengatur penguatan tata kelola BUMN melalui pemisahan fungsi regulator, pemegang saham dan pengawas BUMN sertai pengaturan koordinasi tentang menteri dan badan.

    “Dan pemisahan kekayaan BUMN sebagai kekayaan negara yang dipisahkan agar lebih lincah untuk menjalankan aksi korporasi. Diharpakan dapat memperkuat daya saing BUMN dan mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia seperti yang sudah dicanangkan Bapak Presiden Prabowo,” pungkasnya.

    Sebelumnya, Wakil Kepala BPI Danantara Kaharuddin Djenod mengatakan terdapat tujuh BUMN dengan aset jumbo yang akan menjadi pilot project atau proyek percobaan Danantara. 

    Tujuh perusahaan pelat merah tersebut adalah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI), PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI), PT PLN (Persero), PT Pertamina (Persero), PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI), PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. (TLKM), dan holding BUMN pertambangan MIND ID. 

    “Iya saya pikir tujuh itu yang mewakili seluruh BUMN dan itu menjadi istilahnya pilot project,” ujar Kaharuddin saat ditemui awak media di Jakarta pada Selasa (19/11/2024).

    Pada tahap awal, dana kelolaan atau asset under management (AUM) Danantara akan mencapai US$10,8 miliar yang berasal dari Indonesia Investment Authority (INA). 

    Selanjutnya, sebanyak tujuh BUMN bakal dikonsolidasikan ke dalam Danantara. Apabila konsolidasi berjalan mulus, Danantara diproyeksikan mengelola AUM sebesar US$600 miliar atau sekitar Rp9.400 triliun. Jumlah tersebut ditargetkan bakal meningkat hingga mencapai angka US$982 miliar dalam beberapa tahun ke depan.

    Sementara itu, Kepala BPI Danantara Muliaman D. Hadad menuturkan bahwa jumlah BUMN yang dikelola kemungkinan akan bertambah seiring adanya peraturan baru yang kelak mengakomodasi gerak Danantara.  

    “Nanti akan ada perubahan peraturan yang kami ajukan sehingga kemudian pengalihan ini bisa berjalan sesuai dokumen undang-undang. Sementara tujuh [BUMN] ini, nanti akan ada tambahan,” ucapnya.

  • Cerita Penonton Rela Pakai Uang Tabungan untuk Nonton Maroon 5, Belasan Tahun Ngefans Megapolitan 1 Februari 2025

    Cerita Penonton Rela Pakai Uang Tabungan untuk Nonton Maroon 5, Belasan Tahun Ngefans Megapolitan 1 Februari 2025

    Cerita Penonton Rela Pakai Uang Tabungan untuk Nonton Maroon 5, Belasan Tahun Ngefans
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Salah seorang penonton mengaku rela merogoh uang tabungannya demi bisa menonton konser band idolanya
    Maroon 5
    di Jakarta Internasional Stadium (JIS) Jakarta Utara, Sabtu (1/2/2025).
    “Tapi, karena dari sebelumnya sudah sisihin uang buat nabung pribadi jadi mau enggak mau uang dipakai, uang tabungan,” kata penggemar Maroon 5 bernama Bagja (24) saat diwawancarai
    Kompas.com
    , Sabtu.
    Bagja mengaku, terpaksa menggunakan uang tabungannya karena kesulitan untuk mengumpulkan uang dalam waktu singkat untuk membeli tiket Maroon 5.
    Pasalnya, jarak dari jadwal pengumuman Maroon 5 akan manggung di Indonesia dengan waktu penjualan tiket sangat singkat.
    Oleh karenanya, Bagja mengaku, dia tidak memiliki banyak waktu untuk mengumpulkan uang lagi.
    “Berjuang dalam hal nabung tuh agak susah karena dari pengumuman sama pembelian tiket itu pendek waktunya jadi kesempatan buat nabung enggak terlalu panjang,” ujar Bagja.
    Sedangkan penonton lain bernama Tari (26) mengaku menggunakan dana darurat untuk membeli tiket
    konser Maroon 5
    .
    “Kebetulan aku udah kerja, jadi pakai dana darurat aja buat membeli tiket konser,” kata Tari.
    Tari mengaku, dalam sebulan menyisihkan sekitar 10 persen dari gajinya untuk dana darurat.
    Karena sudah ngefans lebih dari 10 tahun, Tari pun rela menggunakan dana darurat itu untuk menonton aksi Maroon 5 secara langsung.
    “Dari SMP aku udah suka, sekitar 8-11 tahunan,” ujarnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Sekolah Diduga Menggelapkan Dana PIP, Siswa Tak Tahu Jadi Penerima hingga Lulus

    Sekolah Diduga Menggelapkan Dana PIP, Siswa Tak Tahu Jadi Penerima hingga Lulus

    PIKIRAN RAKYAT – Viral di media sosial isu dugaan penggelapan dana PIP oleh pihak sekolah SMK Avicena Tenjo di Bogor. Akun @nenden_ayuuuu dalam media sosial TikTok merinci beberapa temuannya dalam dugaan kasus penggelapan dana itu.

    Dalam sebuah video, pemilik akun mendatangi sekolah tersebut untuk menanyakan dana PIP milik seorang siswa yang diketahui telah lulus pada tahun 2022 lalu. Rupanya, siswa tersebut baru tahu bahwa ia menjadi penerima PIP pada tahun 2025.

    Selama tiga tahun bersekolah, siswa tersebut diketahui tidak pernah mendapatkan dana PIP. Pihak sekolah menyebutkan bahwa datanya baru ditemukan tahun ini.

    “Datanya ketemu sekarang, uangnya di mana? Pertanyaan saya uangnya di mana?” tanya pemilik akun tersebut.

    Namun, pertanyaan itu belum sempat terjawab oleh pihak sekolah.

    “Alasan data baru ketemu sekarang, makanya baru dibagiin PIP-nya? Padahal uangnya semua sudah digasak habis,” tulis akun itu.

    Dugaan penggelapan dana PIP. Tangkap layar TikTok

    PIP Hanya Dibagikan Sebagian?

    Pemilik akun menjelaskan bahwa dalam pemberian PIP di sekolah tersebut, yang dibagikan hanya sebagiannya.

    Sementara itu, pihak sekolah menyebut bahwa dari 10 orang yang berhak mendapatkan PIP, hanya 1 orang yang tidak dibagikan.

    “Kok ibu lihat jeleknya aja, kan separo kita bagikan… iya tapi separo lagi kalian maling kocak,” tulis akun tersebut.

    Pemilik akun juga menuliskan bahwa di dalam datanya, ada 20 orang siswa yang tidak mendapatkan haknya dan tidak pernah diberitahu mengenai PIP.

    Penjelasan Pihak Sekolah

    Pihak sekolah menjelaskan kasus yang diduga penggelapan dana PIP tersebut. Menurut seorang guru, sekolah tersebut adalah swasta yang gajinya kecil.

    “PIP diberikan kepada orang tua murid. Tapi di lapangan, orang tua murid itu ada, banyak, yang tidak memberikan kewajibannya, SPP, sedangkan kita dibayar oleh swasta yang gajinya nggak seberapa,” jelas guru tersebut.

    Guru itu juga mengatakan bahwa sekolah mengalami kerugian hingga puluhan juta akibat hal tersebut.

    “Kita nggak mengambil gaji dari PIP, tapi kalau misalkan sekolah itu rugi, siapa yang menanggung banyak bayaran yang tertunda?” tanyanya.

    Dugaan penggelapan dana PIP Tangkap layar TikTok

    Ia mengatakan bahwa jika sekolah mengalami kerugian besar, hal tersebut akan berdampak pada guru-guru yang menjadi pengangguran.

    “Tugas sekolah hanya mendaftarkan dan membantu aktivasi, bukan mengelola dana PIP,” tulis pemilik akun.

    Hingga saat ini kami masih mengonfirmasi kepada pihak terkait soal dugaan penggelapan dana PIP.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Anaknya Tewas Tenggelam setelah Outing, Yosep Robek Surat Damai dari Sekolah, Kepsek Diperiksa

    Anaknya Tewas Tenggelam setelah Outing, Yosep Robek Surat Damai dari Sekolah, Kepsek Diperiksa

    TRIBUNJATIM.COM – Sikap SMPN 7 Mojokerto membuat orang tua murid yang tewas tenggelam di Pantai Drini, Gunungkidul, Yogyakarta, emosi.

    Ayah korban Malvin (13) yang bernama Yosep Tri Andreas sangat marah ketika pihak sekolah menyodorkan surat damai.

    Disebutkan, isi surat yakni agar keluarga korban tidak menuntut pihak sekolah ke ranah hukum.

    Dalam surat tersebut, pihak sekolah berjanji memberikan uang santunan. 

    Malvin sangat marah setelah melihat surat tersebut.

    Putranya tewas memilukan, Yosep kesal dengan sikap dari pihak sekolah sang anak.

    Yosep geram lantaran tidak diberitahukan soal fakta di lapangan oleh pihak SMPN 7 Mojokerto

    Bahkan diakui Yosep, ia baru tahu kabar putranya meninggal dari media sosial setelah viral.

    “Pihak sekolah tidak ada yang memberi kabar dari pagi sampai sore. Saya tahu kabar ini dari media sosial,” ucap Yosep dilansir dari tayangan di kanal YouTube tvOneNews pada Sabtu (1/2/2025).

    “Saya lihat di internet ada peristiwa tenggelamnya anak SMP 7 Mojokerto, saya browsing, saya cari korban yang meninggal tiga itu, apakah ada anak saya,” tutur Yosep.

    “Saya menemukan tertera nama anak saya. Baru saya bergerak ke SMP 7. Dan di SMP 7 gerbangnya sudah ditutup, di sekolah tidak ada guru satupun,” lanjut Yosep.

    Terkait dengan kegiatan putranya yang diajak outing oleh pihak sekolah, Yosep mengaku sempat tak mengizinkannya.

    Hal itu lantaran Yosep terkendala masalah dana.

    Namun belakangan, paman korban yang ingin membuat keponakannya bahagia pun memberikan uang kepada Malvin agar bisa ikut outing sekolah.

    Tangkapan layar orang tua dari siswa yang tewas tenggelam di Pantai Drini saat diwawancarai televisi, Sabtu (1/2/2025). (YouTube/tvOneNews)

    “Sebenarnya saya tidak mengizinkan (korban ikut outing) dikarenakan kendala dana,”  kata Yosep, melansir TribunnewsBogor.com.

    “Ada pakdenya Malvin itu yang membiayai dananya, karena dia pengin keponakannya ikut senang-senang sama teman-temannya. Enggak tahunya terjadi peristiwa kayak gini,”

    Atas kejadian malang yang menimpa putranya, Yosep begitu terpukul.

    Terlebih setelah insiden, Yosep semakin tersentak dengan sikap yang diambil pihak sekolah.

    “Waktu pihak sekolah ke rumah, kan saya bertanya, kronologinya gimana?”

    “Enggak ada yang bisa menjawab kenapa anak saya dari pagi enggak ada kabar. Saya hubungi ibu itu (guru) tidak aktif nomornya,” ungkap Yosep.

    Hingga akhirnya emosi Yosep memuncak beberapa hari lalu, saat pihak sekolah kembali mendatanginya di rumah.

    Masih dalam suasana berduka, Yosep kesal lantaran pihak sekolah memberikan sebuah kertas berisi perjanjian mengejutkan.

    Dalam surat tersebut, Yosep diminta untuk berdamai dan tidak menuntut pihak sekolah.

    “Tidak ada sama sekali (tanggung jawab pihak sekolah), itu hari kedua, pihak sekolah datang lagi dan menyodorkan satu lampir surat pernyataan bahwa untuk perdamaian, harus damai.”

    “Saya disuruh tanda tangan dan tidak ada kata untuk menuntut ke ranah hukum. Isi surat itu tadi,” papar Yosep.

    Membaca isi kertas yang dibawa pihak sekolah, amarah Yosep meledak-ledak.

    Sembari berteriak, Yosep langsung merobek-robek surat tersebut di depan pihak sekolah.

    “(Saya) tidak terima lah, ya marah, sempat saya sobek itu lampiran itu, saya sempat emosi.”

    “Bukannya ke rumah saya ini masih berduka, bukan silaturahmi memohon maaf, malah memberikan surat tadi,” jelas Yosep.

    Tim SAR saat proses pencarian pelajar SMPN 7 Kota Mojokerto yang tenggelam terseret arus di Pantai Drini, Gunungkidul, pada Selasa (28/1/2025). (Istimewa via Tribun Jogja)

    Terlebih di momen tersebut, pihak sekolah mengurai pernyataan yang kembali memancing emosi Yosep.

    Kata Yosep, pihak sekolah mengiming-imingi keluarganya dengan uang jika mau menandatangani surat perdamaian.

    “Yang paling saya marah itu, (pihak sekolah) menjanjikan kalau saya sudah tanda tangan, akan ada uang santunan, dari situ saya marah.”

    “Ini bukan masalah uang, ini masalah nyawa, ini anak kesayangan saya, kok bisa enggak ada tanggung jawabnya,” ucap Yosep.

    Langsung marah, Yosep mengaku, hingga kini pihak sekolah belum berani lagi datang ke rumahnya.

    “(Pihak sekolah) langsung kabur, saya sempat emosi, saya usir semua orang-orang itu, belum ada ke sini lagi,” kata Yosep.

    “Saya minta keadilan dan pertanggungjawaban sekolah SMP 7, gitu aja,” tegas Yosep.

    Sementara itu, pihak kepolisian diketahui telah memeriksa kepala sekolah SMPN 7 Mojokerto terkait kasus tenggelamnya belasan siswa di Pantai Drini, Gunungkidul.

    Kepala sekolah SMPN 7 Mojokerto, Evi Poespito Hany, diperiksa oleh Polres Gunungkidul pada Selasa (28/1/2025) lalu.

    Fakta tersebut diungkap oleh Kasat Reskrim Polres Gunungkidul, AKP Ahmad Mirza.

    “Akan kami informasikan lebih lanjut terkait hal ini,” ungkap AKP Ahmad Mirza, Jumat (31/1/2025), dilansir dari Kompas.com.

    Mirza membantah kabar Kepala SMPN 7 Mojokerto ditahan imbas tragedi tenggelamnya siswa di Pantai Drini.

    Mirza menegaskan, kabar soal penahanan Kepala Sekolah SMPN 7 Mojokerto ini tidaklah benar.

    Ia mengatakan, polisi tidak melakukan penahanan ke kepala sekolah, baik di Polda maupun di Polres.

    “Informasi yang beredar tidak benar. Posisi kepala sekolah tidak ditahan, baik Polda maupun Polres,” jelas Mirza.

    Belasan siswa terseret ombak di Pantai Drini, Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Selasa (28/1/2025). (Dok Tribun Jateng – Kompas.com/Markus Yuwono)

    Lebih lanjut Mirza menyebut, pada Jumat ia telah mengirimkan surat undangan ke pihak sekolah dan travel agen.

    Undangan ini diberikan untuk melakukan pemeriksaan lanjutan terkait tragedi tenggelamnya siswa SMPN 7 Mojokerto di Pantai Drini tersebut.

    “Hari ini kita mengirim surat undangan kepada pihak sekolah dan travel agent,” ungkap Mirza.

    Sebelumnya, pihak kepolisian juga telah melakukan klarifikasi kepada beberapa pihak terkait kasus ini.

    Di antaranya klarifikasi kepada kepala sekolah, travel agen, hingga Tim SAR yang ada saat kejadian untuk menyelidiki apakah ada kelalaian yang terjadi di balik tragedi Pantai Drini.

    “Masih didalami terkait unsur kelalaiannya,” imbuh Mirza.

    Sementara usai diperiksa penyidik, sang kepala sekolah, Evi, ogah diwawancarai awak media.

    Terkait dengan aksi orang tua emosi saat didatangi pihak sekolah, pihak SMPN 7 Mojokerto pun belum angkat bicara.

    Diwartakan sebelumnya, 13 siswa SMPN 7 Mojokerto terseret arus rip current di Pantai Drini pada Selasa (28/1/2025), saat sedang mengikuti kegiatan outing sekolah.

    Dari belasan siswa yang terseret arus, empat korban dinyatakan meninggal dunia akibat tenggelam.

    Informasi lengkap dan menarik lainnya di Googlenews TribunJatim.com