Perusahaan: Bloomberg

  • Elon Musk Kehilangan Rp 852 Triliun Gegara Tesla Melempem

    Elon Musk Kehilangan Rp 852 Triliun Gegara Tesla Melempem

    Jakarta

    Elon Musk telah kehilangan kekayaan bersih sebesar USD 52 miliar sejak awal tahun 2025 ini, menurut data dari Bloomberg Billionaires Index. Meski begitu,nakhoda Tesla dan SpaceX itu masih menjadi orang terkaya di dunia.

    Saat ini, Elon Musk masih manusia terkaya di dunia dengan kekayaan bersih sebesar USD 380 miliar, dengan selisih USD 144 miliar daripada orang terkaya kedua di dunia, yakni CEO Meta Mark Zuckerberg.

    Salah satu penyebab anjloknya harta Musk adalah performa saham Tesla. Saham Tesla turun lebih dari 20% selama sebulan terakhir. Nilai pasar Tesla pun sudah berada di bawah USD 1 triliun untuk pertama kalinya sejak November 2024.

    Menurut Asosiasi Produsen Mobil Eropa, penjualan Tesla mengalami kelesuan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dikutip detikINET dari CNN, penjualan perusahaan itu merosot sampai 45% bulan lalu di seluruh Eropa meskipun kendaraan listrik populer di sana.

    Walau Musk sosok yang sangat kontroversial, tidak jelas apakah politik atau tindakannya belakangan ini memainkan peran utama dalam kemerosotan penjualan Tesla. Meningkatnya persaingan, terutama di China, dan menurunnya pertumbuhan permintaan di Amerika Serikat mungkin berperan lebih penting dalam kemerosotan Tesla tahun ini.

    Namun memang, penurunan saham Tesla menunjukkan perubahan tajam dalam sikap investor sejak November 2024, tepat setelah Donald Trump memenangkan pemilihan presiden AS. Musk tidak pernah sekaya saat itu, dengan kekayaan bersihnya mencapai rekor USD 347,8 miliar.

    Investor percaya bahwa pengaruh Musk dalam pemerintahan Trump akan mengantarkan era deregulasi yang akan menguntungkan perusahaan. Musk, pemegang saham individu terbesar Tesla, menjadi sekitar USD 83 miliar lebih kaya sejak Pilpres itu.

    Namun kini tampaknya sikap investor mulai berubah dan optimisme pada Musk dan terutama Tesla agak menurun.

    (fyk/fyk)

  • Nilai Tukar Rupiah Menguat Dipengaruhi Data Ekonomi AS

    Nilai Tukar Rupiah Menguat Dipengaruhi Data Ekonomi AS

    Jakarta, Beritasatu.com – Nilai tukar rupiah hari ini terhadap dolar Amerika Serikat (AS) mengalami penguatan pada Rabu pagi (26/2/2025) pagi. Penguatan ini terjadi seiring dengan pelemahan dolar akibat penurunan imbal hasil obligasi pemerintah jangka pendek, yang dipicu oleh rilis data ekonomi AS yang tidak sesuai harapan.

    Menurut data Bloomberg pada pukul 09.07 WIB di pasar spot exchange, rupiah meningkat 6 poin (0,04%) ke posisi Rp 16.365 per dolar AS. Sebelumnya, pada perdagangan Selasa (25/2/2025), rupiah sempat menguat 34,5 poin hingga mencapai Rp 16.278 per dolar AS.

    Sementara itu, indeks dolar tercatat turun 0,02 poin menjadi 106,2. Imbal hasil obligasi AS bertenor 10 tahun juga mengalami penurunan sebesar 31 poin ke level 4,32%.

    Dilansir dari Reuters, dolar AS terus mengalami pelemahan mendekati titik terendahnya dalam 11 minggu terhadap sejumlah mata uang utama pada Rabu (26/2/2025). Kondisi ini disebabkan oleh penurunan imbal hasil obligasi AS jangka pendek setelah rilis data ekonomi yang kurang memuaskan. Selain itu hal itu membuat nilai tukar rupiah hari ini naik.

    Di sisi lain, yen Jepang menguat mendekati level tertingginya sejak Oktober 2024, didorong oleh sentimen investor yang masih berhati-hati terkait ancaman tarif baru dari pemerintahan Presiden AS Donald Trump. 

    Sementara itu, dolar Kanada bertahan di sekitar level terendah dalam dua pekan terakhir karena pemberlakuan tarif tambahan yang dijadwalkan pada minggu depan.

    Kepala Ekonomi Pasar di National Australia Bank Tapas Strickland menyatakan, data ekonomi AS belakangan ini tidak memenuhi ekspektasi pasar, sehingga melemahkan narasi tentang “keunggulan ekonomi AS” yang selama ini menopang dolar.

    “Ketidakpastian kebijakan perdagangan mulai berdampak pada sentimen pasar, melemahkan mata uang berbasis komoditas dan memperkuat mata uang safe-haven seperti yen,” ujar Strickland.

    Saat nilai tukar rupiah hari ini naik, tetapi data ekonomi yang lemah semakin meningkatkan ekspektasi pasar bahwa The Fed kemungkinan akan memangkas suku bunga dua kali sebesar 25 basis poin pada 2025, dengan peluang pemangkasan pertama terjadi pada Juli mendatang.

  • Trump Tegas Sebut AS Tak Akan Beri Bantuan Militer ke Ukraina, Singgung soal Pengembalian Uang – Halaman all

    Trump Tegas Sebut AS Tak Akan Beri Bantuan Militer ke Ukraina, Singgung soal Pengembalian Uang – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump menegaskan bahwa Washington tidak akan memberikan bantuan militer lagi kepada Ukraina.

    Donald Trump bersikeras bahwa para pembayar pajak Amerika harus mendapatkan kembali uang mereka yang telah diinvestasikan.

    Sementara itu, Donald Trump menuntut negara-negara Eropa dan NATO untuk mengambil tanggung jawab yang lebih besar untuk keamanan Ukraina.

    Dikutip dari Russia Today, Trump juga menuntut akses ke sumber daya alam Ukraina sebagai kompensasi atas bantuan yang telah diberikan kepada Kyiv selama perang.

    Ketika ditanya apa yang akan didapatkan Kyiv sebagai balasannya, Trump menyatakan bahwa Ukraina telah menerima $350 miliar dalam bentuk peralatan, perlengkapan militer, dan hak untuk terus bertempur, dan awalnya hak untuk bertempur.

    “Lihat… tanpa Amerika Serikat beserta uang dan peralatan militernya, perang ini akan berakhir dalam waktu yang sangat singkat,” kata Trump kepada wartawan di Gedung Putih.

    “Tanpa peralatan Amerika, perang ini akan berakhir dengan cepat – uang Amerika juga, banyak sekali,” lanjutnya.

    Ketika ditanya tentang keberlanjutan pengiriman senjata dan amunisi ke Ukraina, Trump mengatakan pengiriman dapat terus berlanjut untuk sementara waktu, mungkin sampai mencapai kesepakatan dengan Rusia.

    “Lihat, kita perlu mencapai kesepakatan dengan Rusia, kalau tidak, ini akan terus berlanjut.”

    “Ini bisa berlangsung lama, atau bisa juga diselesaikan dengan cepat. Saya berbicara dengan Presiden Putin, dan saya pikir dia ingin menyelesaikannya,” tegas Trump.

    “Saya baru saja memberi tahu Anda. Saat ini, kami tidak menyediakan apa pun,” klaim Trump, saat didesak apakah AS akan mengirim pertahanan udara tambahan ke Kyiv.

    Saat ditanya apakah Washington akan melanjutkan dukungan militer di masa mendatang, ia menegaskan kembali bahwa “Eropa akan bertanggung jawab besar atas hal itu”.

    Kiev membantah perkiraan Trump soal bantuan sebesar $350 miliar, dengan bersikeras bahwa Washington sebenarnya telah memberikan kurang dari $100 miliar.

    Sejak Februari 2022, Kongres AS telah mengalokasikan $183 miliar untuk Ukraina, termasuk lebih dari $66 miliar dalam bentuk bantuan keamanan langsung, menurut Pentagon dan Pengawasan Ukraina, kelompok antarlembaga yang bertanggung jawab untuk menyampaikan laporan kepada Kongres.

    Pemerintahan Trump telah berulang kali mengisyaratkan niatnya untuk meminimalkan keterlibatan AS setelah gencatan senjata potensial tercapai, sebaliknya bertujuan untuk mentransfer beban keuangan dan logistik untuk mendukung Kiev ke sekutu regional.

    Zelensky Sepakat Soal Tanah Jarang

    Kantor Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengonfirmasi kepada Kyiv Independent bahwa kesepakatan soal logam tanah jarang dengan AS telah tercapai.

    Negosiasi seputar kesepakatan tersebut telah memicu ketegangan antara Trump dan Zelensky dalam seminggu terakhir.

    Financial Times melaporkan bahwa Ukraina telah mendapatkan persyaratan yang lebih menguntungkan selama negosiasi dan membingkai kesepakatan tersebut sebagai cara untuk memperkuat hubungan dengan AS.

    Kabinet Menteri Ukraina diperkirakan akan merekomendasikan pada Selasa (26/2/2025) agar kesepakatan tersebut ditandatangani, sumber yang mengetahui diskusi tersebut mengatakan kepada Bloomberg.

    Zelensky kemungkinan akan menuju Washington untuk menghadiri upacara penandatanganan dalam beberapa minggu mendatang, menurut Financial Times.

    Penandatanganan tersebut dapat dilakukan paling cepat pada 28 Februari 2025, menurut laporan seorang pejabat senior Ukraina kepada AFP.

    Trump mengatakan kepada wartawan pada tanggal 25 Februari 2025 bahwa Zelensky akan mengunjungi Gedung Putih untuk upacara penandatanganan pada tanggal 28 Februari 2025.

    Versi final perjanjian tersebut, tertanggal 24 Februari, menetapkan dana yang akan disumbangkan Ukraina sebesar 50 persen dari hasil “monetisasi masa depan” sumber daya mineral milik negara , termasuk minyak, gas, dan logistik terkait.

    Dana tersebut akan diinvestasikan dalam proyek-proyek di Ukraina.

    Kesepakatan itu mengecualikan sumber daya yang sudah berkontribusi pada anggaran negara Ukraina, yang berarti tidak akan mencakup operasi oleh Naftogaz dan Ukrnafta, produsen minyak dan gas terbesar di negara itu.

    Perjanjian tersebut tidak mencakup jaminan keamanan dari AS, yang awalnya ditekankan oleh Kyiv.

    Ketika ditanya apa yang Ukraina dapatkan dari kesepakatan tersebut, Trump mengatakan Ukraina menerima “peralatan militer dan hak untuk terus bertempur”.

    Tidak jelas apakah “peralatan militer” dalam hal ini merujuk pada senjata yang dikirim sebelumnya atau bantuan masa depan untuk Kyiv.

    Draf perjanjian terbaru tersebut membatalkan tuntutan AS sebelumnya atas klaim sebesar $500 miliar atas sumber daya alam Ukraina, yang telah menjadi titik kritis utama, menurut media Ukraina Economic Pravda, yang telah melihat perjanjian tersebut.

    Berdasarkan ketentuan yang direvisi, dana tersebut akan menerima 50 persen pendapatan dari infrastruktur terkait sumber daya alam Ukraina, termasuk pelabuhan.

    Kepemilikan bersama akan ditentukan berdasarkan kontribusi keuangan aktual, dan meskipun pengelolaan akan dibagi, AS akan memiliki kewenangan pengambilan keputusan berdasarkan hukumnya sendiri.

    Pertanyaan tentang saham AS dalam dana tersebut dan ketentuan “kepemilikan bersama” akan dibahas dalam perjanjian lanjutan, menurut Financial Times.

    Zelensky sebelumnya menolak usulan AS, dengan alasan kurangnya jaminan keamanan dan keberatan dengan struktur pembayaran 1:2, yang mengharuskan Ukraina mengembalikan dua dolar untuk setiap satu dolar bantuan yang diterima.

    Pemerintahan Trump telah meningkatkan tekanan pada Ukraina untuk menuntaskan kesepakatan tersebut dalam beberapa minggu terakhir, dengan Trump menyerang Zelensky secara terbuka, menyebutnya sebagai “diktator tanpa pemilu” dan mendesaknya untuk “bergerak cepat, atau dia tidak akan punya negara lagi”. (*)

  • Ukraina Setujui Perjanjian Mineral, Trump: Zelensky akan ke AS Hari Jumat untuk Tanda Tangan – Halaman all

    Ukraina Setujui Perjanjian Mineral, Trump: Zelensky akan ke AS Hari Jumat untuk Tanda Tangan – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Ukraina menyetujui persyaratan kesepakatan logam tanah jarang dengan Amerika Serikat (AS), menurut pernyataan seorang pejabat Ukraina.

    “Pejabat pemerintah kini tengah mengerjakan rinciannya,” kata pejabat Ukraina yang meminta identitasnya dirahasiakan.

    Pejabat itu mengatakan AS telah menghapus paragraf yang tidak dapat diterima dari perjanjian mineral.

    “Washington menghapus semua item yang tidak sesuai dengan kami, terutama yang terkait dengan 500 miliar dolar,” katanya, mengacu pada permintaan AS agar Ukraina mengembalikan bantuan dari AS dengan mineral yang setara dengan nilai tersebut.

    Surat kabar Financial Times melaporkan, “Washington akan mengambil 50 persen pendapatan dari dana logam tanah jarang di Ukraina.”

    “Perjanjian logam langka antara Kyiv dan Washington juga mencakup minyak dan gas,” lanjut laporan tersebut.

    Sementara itu, Bloomberg mengutip sumber informasi yang mengatakan perjanjian logam antara Amerika Serikat dan Ukraina tidak mencakup jaminan keamanan khusus apa pun.

    Para pejabat AS mengatakan kepada Bloomberg bahwa menghubungkan Ukraina secara ekonomi dengan Amerika Serikat akan memberikan perisai keamanan de facto.

    Trump: Zelensky akan ke Washington untuk Tandatangani Perjanjian Mineral

    Presiden AS Donald Trump mengumumkan pada hari Rabu (26/2/2025), bahwa Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky, akan tiba di Washington pada hari Jumat (28/2/2025) untuk menandatangani perjanjian logam tanah jarang.

    “Zelensky ingin datang ke Washington untuk menandatangani perjanjian tanah jarang. Saya dengar Zelensky akan berada di Washington pada hari Jumat,” kata Donald Trump.

    “Kesepakatan logam dengan Ukraina bisa bernilai satu triliun dolar, dan kami menghabiskan 350 miliar dolar di Ukraina dan kami ingin mendapatkannya kembali,” lanjutnya.

    Presiden AS menyatakan keyakinannya bahwa masalah perang di Ukraina akan segera teratasi.

    Ia juga mencatat kemungkinan pengerahan pasukan penjaga perdamaian yang dapat diterima semua pihak di Ukraina.

    Donald Trump menekankan pengiriman senjata ke Ukraina dapat terus berlanjut hingga kesepakatan damai tercapai.

    Sebelumnya, ia mengungkapkan bahwa ia telah berbicara dengan Presiden Rusia Vladimir Putin, yang ingin segera mengakhiri perang.

    Ukraina Minta Jaminan Keamanan dari AS dan Sekutu Eropa

    Sebelumnya, Zelensky mengatakan ia mungkin akan menandatangani perjanjian tersebut dengan syarat AS harus memberikan jaminan keamanan.

    Selain dari AS, Zelensky juga meminta jaminan keamanan dari negara-negara pendukungnya di Eropa.

    Selasa kemarin, Zelensky mengatakan Inggris, Norwegia, dan Spanyol akan memberikan sekitar 10,5 miliar dolar dalam bentuk bantuan militer, energi, dan kemanusiaan untuk Ukraina.

    Swedia juga akan memberikan dukungan pertahanan udara kepada negaranya, sementara Denmark, Norwegia, Estonia, dan Lithuania akan memberikan paket dukungan militer.

    Dua minggu lalu, Donald Trump mengatakan ia ingin menjadi penengah dalam perundingan antara Rusia dan Ukraina yang akan mengakhiri perang kedua negara tersebut yang berlangsung sejak tahun 2022.

    Donald Trump juga menekan Ukraina untuk mengembalikan bantuan senilai 500 miliar dolar yang diberikan AS kepada Ukraina untuk melawan Rusia dan menuntut pengembaliannya dalam bentuk perjanjian logam tanah jarang atau mineral apapun di Ukraina.

    (Tribunnews.com/Yunita Rahmayanti)

    Berita lain terkait Konflik Rusia VS Ukraina

  • Trump Pantang Mundur, Blokir China Makin Ganas

    Trump Pantang Mundur, Blokir China Makin Ganas

    Jakarta, CNBC Indonesia – Amerika Serikat (AS) di bawah pemerintahan Donald Trump makin ganas ‘menghukum’ China dengan berbagai kebijakan. Tak cuma menaikkan tarif tambahan impor barang China 10%, meminta kepemilikan saham 50% atas TikTok, tetapi juga melancarkan pembatasan ekspor chip dan alat pembuat chip canggih.

    Pemblokiran akses chip ke China sudah digencarkan sejak pemerintahan Joe Biden. Namun, di tangan Trump, kebijakan ini terus diperketat.

    Terbaru, pemerintahan Trump berencana kembali memperketat pembatasan semikonduktor ke China yang melanjutkan upaya Biden. Tujuannya menghambat perkembangan industri teknologi China sejara keseluruhan, menurut laporan Bloomberg.

    Beberapa pejabat AS baru-baru ini dilaporkan bertemu dengan petinggi Jepang dan Belanda. Mereka mendiskusikan pembatasan engineer Tokyo Electron dan ASML untuk memelihara peralatan semikonduktor di China, menurut laporan tersebut, dikutip dari Reuters, Selasa (25/2/2025).

    Beberapa pejabat pemerintahan Trump juga berencana melakukan pembatasan lebih jauh atas jumlah dan tipe chip Nvidia yang bisa diekspor ke China tanpa lisensi, menurut sumber dalam yang familiar dengan isu ini.

    Juru bicara Nvidia dan Kementerian Ekonomi, Perdagangan, dan Industri Jepang, menolak berkomentar atas laporan Bloomberg.

    Tokyo Electron, ASML, Gedung Putih, dan Kementerian Perdagangan Luar Negeri Belanda, tidak segera merespons permintaan komentar dari Reuters.

    Ambisi Trump adalah mempersatukan sekutu-sekutu kunci untuk mendukung kebijakan AS membatasi akses teknologi ke China. Diharapkan para pemasok chip dan alat chip di negara sekutu bisa turut memblokir China, seperti yang dilakukan perusahaan AS, yakni Lam Research, KLA, dan Applied Materials.

    (fab/fab)

  • RI & Apple Dikabarkan Sepakat soal Pencabutan Larangan Jual iPhone 16

    RI & Apple Dikabarkan Sepakat soal Pencabutan Larangan Jual iPhone 16

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah Indonesia dikabarkan telah menerima pemenuhan syarat dari Apple Inc. agar mendapatkan izin penjualan produk-produknya, termasuk iPhone 16. Apple juga telah berencana untuk menanamkan modal sebesar US$1 miliar di Indonesia. 

    Melansir dari Bloomberg, Selasa (25/2/2025), menurut orang-orang yang mengetahui masalah tersebut, setelah lobi-lobi negosiasi Apple, Kementerian Perindustrian yang bertanggung jawab dalam kasus ini disebut akan segera menandatangani nota kesepahaman dengan raksasa teknologi AS itu pada pekan ini. 

    Informan Bloomberg yang tidak mau disebutkan namanya juga mengatakan bahwa sebuah jumpa pers juga akan diadakan. Dalam waktu dekat, Kemenperin kemungkinan akan mengeluarkan izin penjualan iPhone 16. 

    Kesepakatan tersebut menjadi sinyal untuk mengakhiri negosiasi terkait perpanjangan sertifikat tingkat komponen dalam negeri (TKDN) yang menjadi syarat Apple untuk berjualan di Indonesia. Adapun, larangan penjualan Apple dimulai sejak Oktober lalu lantaran tak kunjung melunasi persyaratan TKDN. 

    Selain investasi $1 miliar, Apple juga berkomitmen untuk melatih penduduk setempat dalam penelitian dan pengembangan produk perusahaan sehingga mereka kemudian dapat mengembangkan perangkat lunak serupa dan mendesain barang mereka sendiri.

    Langkah itu ditetapkan untuk menenangkan pemerintah, yang telah mendorong Apple untuk mendirikan fasilitas R&D di negara itu. Investasi inovasi akan dilakukan melalui program-program selain akademi Apple yang ada.

    Namun, sumber yang sama mengatakan bahwa Apple tidak memiliki rencana segera untuk mulai membuat iPhone di Indonesia. Kabar kesepakatan ini juga masih ada kemungkinan gagal sebagaimana terjadi pada negosiasi sebelumnya. 

    Dalam laporan Bloomberg juga disebutkan bahwa pada Januari lalu terjadi pembatalan kesepakatan meskipun pembicaraan terus berlanjut dengan positif. 

    Kendati demikian, pekan lalu, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengumumkan bahwa Apple telah melunasi utang sebesar US$10 juta kepada pemerintah karena tidak mematuhi peraturan daerah antara tahun 2020 hingga 2023. 

    Pemerintah sebelumnya mengatakan bahwa Apple hanya berinvestasi sekitar US$95 juta di Indonesia. Apple melihat Indonesia sebagai pasar konsumen besar kala penjualan di China melambat. Meskipun, Apple tak masuk dalam top 5 penjualan smartphone teratas di Indonesia. 

    Apple juga telah menawarkan investasi baru senilai US$1 miliar termasuk mendirikan pabrik di Pulau Batam untuk memproduksi AirTags, perangkat yang memungkinkan pengguna melacak barang bawaan, hewan peliharaan, atau barang-barang lainnya. 

    Perusahaan AS tersebut mendatangkan salah satu pemasok utamanya, Luxshare Precision Industry Co. untuk mengoperasikan pabrik yang pada akhirnya akan menghasilkan 20% dari produksi AirTags global, Bloomberg News sebelumnya melaporkan.

    Tak hanya itu, sebagian dari proposal investasi tersebut juga akan digunakan untuk mendirikan pabrik di Bandung, sekitar tiga jam di tenggara Jakarta, untuk membuat jenis aksesori lainnya, serta mendanai akademi Apple yang membekali siswa dengan keterampilan teknologi seperti pengkodean.

  • iPhone 16 Series bakal Dijual Resmi di Indonesia, Apple Dapat Lampu Hijau dari Pemerintah? – Page 3

    iPhone 16 Series bakal Dijual Resmi di Indonesia, Apple Dapat Lampu Hijau dari Pemerintah? – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – iPhone 16 series akhirnya akan resmi meluncur di Indonesia! Setelah berbulan-bulan dinanti, Apple dan pemerintah kabarnya telah mencapai kesepakatan.

    Sebelumnya, pemerintah melarang iPhone 16 series dilarang dijual di Tanah Air sejak Oktober 2024 karena tidak memenuhi persyaratan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).

    Dilansir Bloomberg, Selasa (25/2/2025), Apple dan Kementerian Perindustrian (Kemenperin) akan segera menandatangani nota kesepahaman (MoU).

    Kabarnya, kedua pihak akan menggelar konferensi pers untuk mengumumkan kabar baik ini kepada publik, termasuk para fanboy Apple.

    Lewat kesepakatan ini, berarti izin penjualan iPhone 16 series di Indonesia diperkirakan akan segera diterbitkan, sehingga fans bisa segera beli iPhone baru tersebut secara resmi.

    Alasan iPhone 16 Series Sempat Ilegal di Indonesia

    HP iPhone 16 series sebelumnya tergolong sebagai perangkat ilegal di Indonesia sejak Oktober 2024, karena Apple belum memenuhi persyaratan TKDN minimal 35 persen diwajibkan untuk perangkat dijual di Tanah Air.

    Sebagai langkah memenuhi regulasi tersebut dan bisa menjual iPhone 16 secara legal, Apple berencana menginvestasikan dana sebesar USD 1 miliar di Indonesia.

    Rencananya, investasi ini akan difokuskan pada pembangunan pabrik Apple untuk memproduksi komponen smartphone dan produk lainnya.

    Tak hanya dalam bentuk pabrik, perusahaan berbasis di Cupertino juga berkomitmen untuk meningkatkan pengembangan sumber daya manusia melalui program pelatihan seperti Apple Developer Academy.

    Belum Ada Rencana Produksi iPhone di Indonesia

    Meski telah mencapai kesepakatan dengan pemerintah, laporan Bloomberg menyebutkan Apple masih belum memiliki rencana untuk memproduksi iPhone secara langsung di Indonesia.

    Namun, dengan ini membuka peluang bagi Apple untuk mengangkat larangan penjualan iPhone 16 di Tanah Air. Saat ini, tim Liputan6.com sedang berupaya mendapatkan konfirmasi resmi dari Kemenperin dan Apple terkait kabar tersebut.

  • iPhone 16 Segera Dijual di RI, Pemerintah-Apple Sudah Sepakat

    iPhone 16 Segera Dijual di RI, Pemerintah-Apple Sudah Sepakat

    Jakarta, CNBC Indonesia – Pemerintah Indonesia dan Apple dilaporkan sudah satu suara untuk mencabut pelarangan seri iPhone 16 di Tanah Air. Kesepakatan itu akan ditandatangani paling cepat pekan ini, menurut laporan Bloomberg, berdasarkan sumber dalam yang familiar dengan isu ini.

    Sebagai informasi, pemerintah melarang iPhone 16 pada Oktober 2024 lalu, karena Apple belum memenuhi aturan Tingkat Komponen Dalam Negeri yang berlaku.

    Dalam aturan itu, produsen perangkat elektronik dengan jaringan seluler harus memenuhi TKDN sebesar 35%. Apple sebelumnya menggunakan skema TKDN jalur investasi, tetapi kontraknya telah berakhir dan belum diperpanjang.

    Komitmen investasi Apple di Indonesia juga belum sepenuhnya terealisasi, sehingga pemerintah belum bisa memperpanjang kontrak TKDN baru untuk Apple.

    Apple berencana menggelontorkan investasi senilai US$1 miliar (Rp 1,6 triliun) untuk membangun manufaktur komponen untuk iPhone dan produk-produk lainnya di Indonesia.

    Namun, proposal itu sebelumnya ditolak oleh Kementerian Perindustrian (Kemenperin) karena dinilai belum memenuhi asas berkeadilan. Pemerintah lantas menunggu proposal baru dari Apple, dan sepertinya sudah mencapai kesepakatan, berdasarkan laporan Bloomberg, dikutip dari Reuters, Selasa (25/2/2026).

    Selain investasi tersebut, Apple dikatakan berkomitmen untuk membangun pelatihan talenta lokal, serta riset dan pengembangan produknya di Tanah Air. Hal ini akan dilakukan melalui fasilitas Apple Academy, menurut laporan Bloomberg.

    Kendati demikian, Apple masih belum berencana untuk memproduksi iPhone di dalam negeri, seperti yang dilakukan pabrikan lainnya.

    Apple dan Kementerian Perindustrian belum merespons permintaan komentar dari Reuters.

    (fab/fab)

  • Apple dan Kemenperin Dilaporkan Sepakat Soal iPhone 16, Segera Rilis?

    Apple dan Kemenperin Dilaporkan Sepakat Soal iPhone 16, Segera Rilis?

    Jakarta

    Kabar gembira bagi para Apple Fanboy dan Fangirl di Indonesia! Setelah berbulan-bulan dilanda galau akibat larangan penjualan, secercah harapan akhirnya muncul. Peluncuran iPhone 16 di Tanah Air dikabarkan akan segera menjadi kenyataan.

    Menurut laporan eksklusif dari Bloomberg, Apple dan pemerintah Indonesia telah mencapai titik temu setelah negosiasi panjang dan alot sejak Oktober 2024. Kabar ini tentu menjadi angin segar bagi para penggemar produk-produk Apple yang sudah tidak sabar untuk menggenggam iPhone 16.

    Sebuah jumpa pers akan segera diadakan untuk mengumumkan kesepakatan ini, dan izin penjualan iPhone 16 akan segera diterbitkan, ungkap sumber terpercaya dari Bloomberg.

    Larangan penjualan iPhone 16 sebelumnya diberlakukan karena Apple dinilai belum memenuhi aturan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) sebesar 35%. Setelah melalui berbagai diskusi, Apple akhirnya bersedia meningkatkan komitmen investasi mereka di Indonesia hingga mencapai USD 1 miliar atau sekitar Rp 16 triliun!

    Investasi ini bukan hanya sekadar angka. Apple berencana membangun pabrik di Pulau Batam untuk memproduksi AirTags, perangkat pelacak yang sangat populer di kalangan pengguna produk Apple. Pabrik ini akan dioperasikan bersama mitra utama Apple, Luxshare Precision Industry, dan diprediksi akan menyumbang 20% dari produksi AirTags global.

    Tidak hanya itu, Apple juga berkomitmen untuk melatih tenaga kerja lokal dalam bidang riset dan pengembangan (R&D) produk mereka. Program ini akan berjalan di luar Apple Developer Academy yang sudah ada, sebagai bagian dari upaya mendukung pengembangan ekosistem teknologi di Indonesia.

    Meskipun belum ada rencana untuk memproduksi iPhone secara langsung di Indonesia dalam waktu dekat, kesepakatan ini akan segera ditandatangani dalam bentuk memorandum oleh Kementerian Perindustrian dalam minggu ini.

    DetikINET sudah mencoba meminta tanggapan ke Kemenperin, namun belum mendapatkan respons.

    (afr/fay)

  • Gara-gara AI? DBS Group Pangkas 4.000 Karyawan

    Gara-gara AI? DBS Group Pangkas 4.000 Karyawan

    Jakarta: DBS Group mengumumkan rencana pemangkasan 4.000 tenaga kerja kontrak dan temporer dalam tiga tahun ke depan. 
     
    Melansir Channel News Asia, Selasa, 25 Februari 2025, langkah ini dilakukan seiring dengan meningkatnya penggunaan kecerdasan buatan (AI) yang mulai menggantikan peran yang sebelumnya dilakukan manusia.
     
    Dalam pernyataan kepada Bloomberg, DBS mengonfirmasi laporan dari kantor berita Press Trust of India bahwa bank tersebut akan mengurangi tenaga kerja seiring dengan semakin meluasnya implementasi AI di berbagai lini bisnisnya. 

    CEO DBS, Piyush Gupta, menjelaskan bahwa pengurangan ini akan terjadi secara bertahap melalui pengurangan karyawan kontrak dan temporer secara alami.
     
    “Akan berasal dari gesekan alami seiring dengan berkurangnya karyawan temporer dan kontrak dalam beberapa tahun ke depan,” ujar dia.
     
    Saat ini, DBS memiliki sekitar 8.000 hingga 9.000 staf kontrak dan temporer. 
     
    Gupta menegaskan bahwa pengurangan tenaga kerja tidak akan berdampak pada karyawan tetap.
     
    Gupta, yang akan digantikan oleh Tan Su Shan sebagai CEO DBS pada 28 Maret mendatang, memastikan bahwa pemangkasan tenaga kerja akan berlangsung dalam tiga tahun ke depan.

     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (ANN)