Perusahaan: Bloomberg

  • Orang Kaya di Indonesia Ramai-Ramai Pindahkan Uang ke Luar Negeri, Kebijakan Prabowo Jadi Biang Kerok

    Orang Kaya di Indonesia Ramai-Ramai Pindahkan Uang ke Luar Negeri, Kebijakan Prabowo Jadi Biang Kerok

    PIKIRAN RAKYAT – Di tengah meningkatnya kekhawatiran terhadap arah kebijakan fiskal Presiden Prabowo Subianto dan stabilitas ekonomi nasional, gelombang arus keluar dana dalam jumlah besar dari kalangan orang kaya Indonesia mulai mencuat.

    Bloomberg melaporkan bahwa ratusan juta dolar telah dialihkan ke luar negeri sejak Oktober 2024, dengan tujuan mengamankan nilai kekayaan dari risiko dalam negeri.

    Kekhawatiran terhadap Disiplin Fiskal dan Stabilitas Politik

    Presiden Prabowo Subianto, yang baru menjabat sejak Oktober 2024, berambisi mendorong pertumbuhan ekonomi hingga 8% per tahun. Target yang ambisius ini menuntut lonjakan besar dalam belanja negara.

    Akan tetapi, hal ini menimbulkan kecemasan di kalangan investor, yang khawatir kebijakan tersebut bisa menyebabkan defisit fiskal membengkak, peningkatan utang, lonjakan inflasi, hingga potensi kenaikan pajak.

    “Saya telah meningkatkan pembelian USDT saya dalam beberapa bulan terakhir,” ucap Chan, seorang mantan eksekutif puncak di salah satu konglomerat besar Indonesia yang meminta identitasnya dirahasiakan.

    “Ini memungkinkan saya untuk mempertahankan nilai aset saya dan mengirimkannya ke luar negeri jika diperlukan tanpa membawanya secara fisik melintasi perbatasan. Prospek ekonomi Indonesia dan risiko terhadap stabilitas politik negara benar-benar mengkhawatirkan saya,” tuturnya menambahkan.

    Langkah-langkah Prabowo Subianto yang memperluas peran militer dan memperkuat kontrol terhadap perusahaan-perusahaan BUMN juga ikut memperbesar kekhawatiran akan arah demokrasi dan stabilitas ekonomi. Efeknya terlihat nyata: nilai tukar rupiah sempat menyentuh rekor terendah terhadap dolar AS pada 9 April 2025.

    Strategi Menyelamatkan Kekayaan: Emas, Properti, dan USDT

    Dalam situasi penuh ketidakpastian ini, orang-orang kaya Indonesia mengalihkan aset mereka ke dalam bentuk-bentuk yang dianggap aman atau safe haven.

    Emas dan properti telah lama menjadi pilihan utama, namun kini stablecoin seperti Tether (USDT) juga mulai meraih kepercayaan karena kemampuannya mempertahankan nilai terhadap dolar AS.

    Seorang bankir swasta menyebutkan bahwa kliennya yang memiliki kekayaan bersih antara 100 juta dolar AS (Rp1,6 triliun) hingga 400 juta dolar AS (Rp6,7 triliun) telah mengonversi hingga 10% aset mereka ke dalam bentuk kripto sejak Prabowo menjabat. Lonjakan penggunaan USDT terjadi terutama setelah rupiah melemah tajam pada Maret 2025.

    USDT dipilih karena fleksibilitas dan kemampuannya menghindari pengawasan saat mengalihkan dana ke luar negeri.

    “Perdagangan pasangan USDT/rupiah kini menyumbang lebih dari seperempat volume harian di Tokocrypto,” kata Wan Iqbal, kepala pemasaran Tokocrypto, salah satu bursa kripto terbesar di Indonesia.

    Di sisi lain, permintaan emas juga melonjak tajam. PT Hartadinata Abadi, pengecer emas non-negara terbesar di Indonesia, melaporkan peningkatan penjualan emas batangan sebesar 30% pada kuartal pertama 2025 dibanding periode yang sama tahun sebelumnya.

    Ini menjadi pertumbuhan tahunan kuartalan tertajam sejak perusahaan tersebut go public pada 2017.

    Properti di Timur Tengah dan Perusahaan Cangkang

    Tak hanya itu, pelarian kekayaan juga tampak dalam pembelian properti luar negeri, terutama di Dubai dan Abu Dhabi.

    Menurut sumber Bloomberg, sejak Februari 2025, klien dari satu perusahaan penasihat telah mengalihkan sekitar 50 juta dolar AS (Rp839,5 miliar) ke wilayah tersebut. Dana ini sering digunakan untuk membeli properti atas nama anggota keluarga atau teman, demi menghindari deteksi.

    Beberapa klien bahkan memperoleh visa kerja di Timur Tengah, yang memberi mereka akses untuk mendirikan perusahaan cangkang—alat yang efektif untuk membeli aset tanpa pengawasan ketat. Kawasan ini menjadi alternatif baru yang menggeser dominasi Singapura sebagai tempat menyimpan aset, menyusul semakin ketatnya pengawasan dan regulasi perbankan di negara kota tersebut.

    Implikasi Terhadap Ekonomi dan Tanggapan Pemerintah

    Keluarnya dana dalam jumlah besar dari Indonesia dapat memperburuk tekanan terhadap rupiah dan memperlemah pasar keuangan domestik. Meskipun fenomena ini belum menyamai eksodus besar saat krisis Asia 1998, tren yang ada cukup mengkhawatirkan.

    Menurut Dedi Dinarto, analis utama untuk Indonesia di Global Counsel LLP, pelarian dana ini bisa ditekan jika Presiden Prabowo memberikan kepastian mengenai disiplin fiskal dan fokus pada investasi jangka panjang di bidang strategis seperti infrastruktur.

    “Baik investor asing maupun lokal berbagi kekhawatiran yang berkembang tentang kebijakan Prabowo,” ujarnya, dikutip Pikiran-Rakyat.com dari SCMP.

    Sementara itu, Direktorat Jenderal Pajak dan Bank Indonesia belum memberikan komentar resmi terkait laporan ini. Namun tekanan terhadap stabilitas makroekonomi akan sulit diredam jika arus keluar dana terus berlanjut dan kepercayaan terhadap kebijakan fiskal tidak segera dipulihkan.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Laporan Bloomberg Bongkar Triliuner Indonesia yang Amankan Duitnya di Luar Negeri, Siapa Mereka?

    Laporan Bloomberg Bongkar Triliuner Indonesia yang Amankan Duitnya di Luar Negeri, Siapa Mereka?

    GELORA.CO – Laporan Bloomberg yang dirilis Jumat (11/5/2025), mengungkap fenomena memilukan sekaligus heboh: segelintir orang kaya Indonesia diam-diam memindahkan ratusan juta dolar AS ke luar negeri. 

    Mereka, masih menurut Bloomberg, menggunakan berbagai instrumen, mulai dari properti, emas, hingga mata uang kripto seperti USDT, untuk menyelundupkan kekayaan tanpa meninggalkan jejak.

    “Tindakan ini bukan sekadar pelarian modal biasa, melainkan tamparan keras terhadap semangat nasionalisme dan tanggung jawab sosial para pemilik modal,” papar ekonom UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat di Jakarta, Sabtu (12/4/2025).

    Tak berhenti di situ, kata Achmad Nur, keputusan para triliuner asal Indonesia ‘memboyong; asetnya ke luar negeri, merupakan bentuk ketidakloyalan terhadap upaya bangsa Indonesia menjaga stabilitas ekonomi di tengah ketidakpastian global. “Data Bloomberg menyebutkan, arus keluar dana dari Indonesia meningkat signifikan sejak Oktober 2024, terutama setelah rupiah terjun bebas pada Maret 2025,” imbuhnya.

    Menurut Bloomberg yang mewawancarai seorang bankir swasta yang mengungkap kliennya yang memiliki kekayaan bersih US$100-400 juta atau setara Rp1,63 triliun hingga Rp6,5 triliun (kurs Rp16.300/US$), membelanjakan 10 persen uangnya untuk aset kripto.

    Sementara sebuah firma penasihat keuangan, melaporkan, pemindahan dana ke Dubai dan Abu Dhabi mencapai US$50 juta (Rp815 miliar) pada Februari 2025, atau naik 5 kali lipat dibandingkan kuartal sebelumnya. “Fakta ini menunjukkan betapa sistemiknya praktik pelarian modal yang dilakukan elite ekonomi Indonesia,” ungkapnya.

    Siapa Mereka? 

    Meski laporan Bloomberg tidak menyebutkan siapa mereka, Achmad Nur menduga, para kelompok kaya itu berasal pebisnis komoditas sekaligus sektor keuangan. Mereka sudah akrab dengan lobi global.

    “Para pengusaha yang dimaksud dalam laporan Bloomberg itu, bisa jadi segelintir elit bisnis Indonesia yang menguasai ekspor komoditas primer, seperti kelapa sawit, batu bara, nikel, atau karet yang memiliki jaringan keuangan internasional,” papar Achmad Nur.

    Selain itu, lanjut Achmad Nur, mereka adalah pemilik perusahaan raksasa yang bisnisnya sudah menggurita di sektor perdagangan, perkebunan, pertambangan, serta perbankan atau investasi.

    “Kelompok ini akrab dengan transaksi lintas negara, memiliki akses ke pasar modal global, dan terbiasa membuka rekening di bank luar negeri atau menggunakan instrumen keuangan kompleks seperti derivatif, hedge fund, atau mata uang kripto,” imbuhnya.

    Dia pun meyakini, sangat mudah untuk melacak daftar pengusaha yang melarikan duitnya ke luar negeri itu, sesuai laporan Bloomberg. “Identitasnya mudah dilacak karena lingkaran pengusaha yang bermain di dua sektor sekaligus (komoditas dan finansial), sangat terbatas di republik ini,” ungkapnya.

    Misalnya, konglomerat pemilik tambang batu bara atau nikel yang juga menguasai perusahaan pembiayaan di Singapura, atau eksportir sawit dengan anak usaha di sektor perbankan offshore, jumlahnya bisa dihitung dengan jari. “Bisa dicek dari transaksi ekspor-impor mereka di Bea Cukai, sementara aliran dananya terekam di bank sentral atau lembaga keuangan internasional,” ungkapnya.

    Keterlibatan mereka dalam skema pemindahan dana ke luar negeri seringkali terlihat dari pola transaksi yang tidak wajar, seperti pembayaran ekspor yang “ditahan” di rekening luar negeri atau penggunaan perusahaan cangkang di negara tax haven.

    Diduga, lanjut Achmad Nur, mereka adalah aktor yang selama ini diuntungkan dari kebijakan ekonomi Indonesia. Namun justru menjadi pihak pertama yang kabur ketika risiko membayangi. “Ironisnya, meski bisnisnya bergantung pada sumber daya alam Indonesia, loyalitas mereka justru mengarah ke pasar global,” pungkasnya.

  • Trump Kecualikan Smartphone hingga Perangkat Elektronik dari Tarif Balasan

    Trump Kecualikan Smartphone hingga Perangkat Elektronik dari Tarif Balasan

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintahan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengecualikan smartphone, komputer, dan perangkat elektronik lainnya dari tarif balasan yang sebelumnya diumumkan. Langkah ini berpotensi meringankan beban konsumen dan memberikan keuntungan bagi raksasa teknologi seperti Apple Inc. dan Samsung Electronics Co.

    Pengecualian tersebut diumumkan pada Jumat malam (11/4/2025) waktu setempat oleh Bea Cukai dan Perlindungan Perbatasan AS (US Customs and Border Protection), berdasarkan laporan Bloomberg. Keputusan ini bakal mempersempit cakupan produk yang diganjar tarif sebesar 125% untuk impor dari China dan 10% untuk hampir seluruh mitra dagang AS.

    Pengecualian akan mencakup smartphone, laptop, perangkat keras (hard drive), prosesor komputer, dan cip memori. Produk-produk elektronik tersebut umumnya tidak diproduksi secara domestik di Amerika Serikat, sementara fasilitas manufaktur akan membutuhkan waktu bertahun-tahun.

    Produk lain yang juga dikecualikan dari tarif Trump adalah mesin-mesin pembuat semikonduktor. Hal ini dapat menguntungkan perusahaan seperti Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC) yang baru-baru ini mengumumkan investasi besar di AS, serta produsen cip lainnya.

    Meski demikian, keringanan tarif berpotensi bersifat sementara. Instruksi pengecualian sejatinya berasal dari perintah awal yang mencegah penumpukan tarif tambahan di atas tarif negara yang sudah berlaku.

    Selain itu, instruksi pengecualian ini turut menandakan bahwa produk-produk tersebut kemungkinan akan dikenai tarif berbeda, dengan China sebagai sasaran tarif yang lebih rendah.

    Salah satu pengecualian yang menonjol adalah pada produk semikonduktor yang selama ini disebut-sebut akan diganjar tarif khusus oleh Trump.

    Berdasarkan catatan Bloomberg, tarif sektoral Trump selama ini ditetapkan sebesar 25%. Namun besaran tarif yang akan diterapkan untuk semikonduktor dan produk terkait belum jelas.

    Sementara itu, Gedung Putih belum memberikan komentar atas kebijakan ini.

  • Menteri Perdagangan China Peringatkan Tarif AS Bisa Picu Krisis Kemanusiaan

    Menteri Perdagangan China Peringatkan Tarif AS Bisa Picu Krisis Kemanusiaan

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Perdagangan China Wang Wentao mengatakan bahwa keputusan Amerika Serikat (AS) untuk menerapkan tarif tinggi berpotensi menimbulkan dampak besar bagi negara-negara berkembang, bahkan bisa memicu krisis kemanusiaan.

    Pernyataan tersebut disampaikan Wang dalam pertemuan virtual dengan Direktur Jenderal Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) Ngozi Okonjo pada Jumat (11/4/2025). 

    Wang menegaskan bahwa langkah China untuk membalas kebijakan tarif Presiden AS Donald Trump bertujuan untuk melindungi hak dan kepentingan sah negaranya, sekaligus mempertahankan prinsip keadilan dalam komunitas internasional.

    “Langkah balasan tegas China bertujuan untuk melindungi hak dan kepentingan sahnya, serta menegakkan prinsip keadilan dan kejujuran di tengah komunitas internasional,” ujar Wang mengutip Bloomberg pada Sabtu (12/4/2025).

    Wang juga menyerukan kepada seluruh anggota WTO untuk bersatu dalam menentang praktik unilateralisme, proteksionisme, dan tindakan intimidatif melalui kerja sama terbuka dan multilateral. 

    Dia menambahkan bahwa negara-negara berkembang merupakan pihak yang paling rentan terhadap dampak tarif yang diberlakukan oleh AS.

    Dalam kesempatan terpisah, Wang turut melakukan pertemuan virtual dengan Menteri Pembangunan, Industri, Perdagangan Luar Negeri, dan Jasa Brasil Geraldo Alckmin. 

    Kedua pihak saling bertukar pandangan mengenai penguatan kerja sama ekonomi dan perdagangan antara China dan Brasil, serta menyikapi dampak kebijakan tarif yang diterapkan oleh AS.

    Langkah diplomasi ini mencerminkan respons China terhadap meningkatnya ketegangan dagang global, di tengah dorongan Beijing untuk mempertahankan posisi dalam sistem perdagangan multilateral.

    Perlu diketahui, tensi perang tarif impor antara China dan Amerika Serikat (AS) makin panas menyusul langkah China yang kembali menaikkan tarif impor untuk barang dari AS menjadi 125%.

    Tarif balasan tersebut merupakan respons Negeri Panda setelah Presiden AS Donald Trump menaikkan tarif impor AS terhadap China menjadi 145%.

    Pada saat yang sama, Trump justru memberi kelonggaran dengan menunda sementara selama 90 hari atas tarif resiprokal ke 56 negara, kecuali China.

  • Laporan Oliver Wyman: Bisnis Manajemen Kekayaan Turut Topang Ekonomi Swiss

    Laporan Oliver Wyman: Bisnis Manajemen Kekayaan Turut Topang Ekonomi Swiss

    Bisnis.com, JAKARTA — Firma konsultan Oliver Wyman mengungkapkan bahwa bisnis manajemen kekayaan di Swiss turut menopang perekonomian nasional, termasuk menurunkan biaya pinjaman korporasi berkat aliran dana dari layanan manajemen kekayaan lintas negara.

    Dalam laporan yang bekerjasama dengan Asosiasi Perbankan Swiss, Oliver Wyman menyoroti bagaimana manajemen kekayaan tidak hanya menciptakan nilai ekonomi melalui pengelolaan aset nasabah, tetapi juga menjadi sumber pendanaan penting bagi aktivitas kredit perbankan melalui simpanan klien.

    “Manajemen kekayaan tidak hanya menciptakan nilai tambah ekonomi yang besar, tetapi juga memainkan peran krusial dalam aktivitas pembiayaan lewat dana simpanan nasabah,” tulis laporan tersebut sebagaimana dilansir Bloomberg, Sabtu (12/4/2025).

    Studi ini dilakukan untuk membahas pentingnya sektor jasa keuangan di tengah meningkatnya pengawasan usai Credit Suisse bangkrut pada 2023 lalu.

    Meski telah meninggalkan kebijakan kerahasiaan bank sejak lebih dari 1 dekade lalu, Swiss tetap menjadi primadona tujuan manajemen kekayaan lintas negara di dunia, dengan total aset yang dikelola mencapai US$2,7 triliun.

    Menurut laporan itu, sektor keuangan menyumbang 74 miliar franc Swiss (sekitar US$90 miliar) atau setara 9% dari PDB nasional pada 2024. Dari total tersebut, sektor perbankan menyumbang sekitar 57%, dengan kontribusi terhadap penerimaan pajak mencapai 21 miliar franc atau 13% dari keseluruhan.

    Industri ini juga berperan besar dalam penciptaan lapangan kerja. Tercatat sekitar 158.000 orang bekerja di sektor perbankan, dan setiap satu pekerjaan di sektor ini mendukung satu pekerjaan tambahan di bidang lain.

    Namun, laporan ini muncul di tengah meningkatnya tekanan terhadap sektor perbankan. Pemerintah Swiss tengah mengkaji pembatasan gaji bankir, menyusul sorotan terhadap kompensasi CEO UBS Sergio Ermotti yang menjadi bos bank dengan bayaran tertinggi di Eropa.

    UBS juga menghadapi tekanan dari otoritas pengawas keuangan (Finma) dan pemerintah untuk memperkuat permodalannya. Finma mendesak agar nilai anak perusahaan luar negeri UBS sepenuhnya dikurangkan dari perhitungan modal inti guna menghindari kebangkrutan seperti Credit Suisse.

    UBS menilai tuntutan tersebut sebagai reaksi berlebihan atas aksi penyelamatan Credit Suisse pada 2023. Bank tersebut bahkan dikabarkan membuka peluang untuk memindah kantor pusat jika regulasi baru itu diberlakukan, yang berpotensi menambah beban modal sebesar US$25 miliar.

  • Tesla Setop Pemesanan Model S dan X di China, Efek Perang Dagang AS-China

    Tesla Setop Pemesanan Model S dan X di China, Efek Perang Dagang AS-China

    Bisnis.com, JAKARTA — Perang dagang antara Amerika Serikat (AS) dengan China kian memanas dan mulai menimbulkan dampak langsung ke sektor otomotif. Imbasnya, produsen kendaraan listrik asal AS Tesla Inc. menghentikan layanan pemesanan untuk model S dan model X di pasar China.

    Langkah ini diambil setelah Pemerintah China resmi mengumumkan kenaikan tarif impor terhadap seluruh produk asal AS menjadi 125% mulai 12 April 2025. 

    Adapun, kebijakan ini merupakan respons atas tarif impor balasan setara yang sebelumnya diberlakukan oleh Pemerintah AS, dalam upaya menekan defisit perdagangan dan memberikan sanksi atas tindakan retaliasi Beijing terhadap pajak barang impor AS.

    “Penyesuaian tarif tersebut juga memperhitungkan bea tambahan 20% yang diberlakukan awal tahun ini terkait peran China dalam peredaran fentanil, sehingga total tarif kumulatif yang dikenakan terhadap barang AS menjadi 145%,” tulis laporan Bloomberg, dikutip pada Sabtu (12/4/2025).

    Langkah Tesla ini terekam melalui situs resminya di China, hingga akhir Maret 2025 konsumen masih bisa melakukan pemesanan untuk Model S dan Model X, menurut arsip Wayback Machine. Namun, pada Jumat (11/4/2025), opsi tersebut sudah tidak lagi tersedia. 

    Kendati demikian, unit dalam stok ada yang masih tersedia, termasuk Tesla model S berkelir putih yang ditawarkan dengan harga 759.900 yuan atau sekitar US$103.800.

    Kontribusi China terhadap Kinerja Global Tesla

    Mengacu laman resmi pemerintah China, penjualan kendaraan listrik (EV) Tesla di Negeri Tirai Bambu itu mencapai rekor tertinggi sebanyak 657.000 unit pada 2024, atau naik 8,8% secara tahunan (year on year/YoY).

    Itu artinya, China merupakan pasar penting bagi Tesla, dengan menyumbang sebanyak 36,7% dari total penjualan Tesla secara global sebanyak 1,79 juta unit pada 2024.

    Di Shanghai, pabrik raksasa Tesla yang merakit baterai yang dikenal sebagai Megapack, telah memulai uji coba produksi. Produksi massal di fasilitas ini dimulai sepenuhnya pada kuartal I/2025.

    Adapun pabrik Tesla di Shanghai hanya memproduksi Model 3 dan Model Y, yang sebagian besar dijual di pasar domestik atau diekspor ke wilayah Asia lainnya. Sementara itu, Model S dan X masih diproduksi eksklusif di Fremont, California.

    Persaingan Ketat dan Tekanan Operasional

    Tesla tengah menghadapi tekanan dari sisi permintaan maupun persaingan. Pengiriman kendaraan dari pabrik Tesla di Shanghai anjlok selama enam bulan berturut-turut, dengan penurunan pengiriman sebesar 22% pada kuartal I/2025, dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

    Pada waktu yang sama, BYD Co. kian memperkuat dominasinya. Produsen mobil listrik raksasa asal China itu mencatatkan total pengiriman selama tiga bulan pertama 2025 menembus 986.098 unit.

    Di lain sisi, Tesla juga mengalami tekanan dari sisi pasar global. Pengiriman kendaraan Tesla pada kuartal I/2025 turun ke level terendah sejak 2022, dipengaruhi oleh sentimen negatif terhadap CEO Elon Musk terkait keterlibatannya dalam isu geopolitik.

    Alhasil, kondisi tersebut menciptakan kekhawatiran di kalangan investor. Analis Wall Street memangkas target harga saham Tesla pada awal pekan ini. Sementara itu, harga saham Tesla sempat melemah hingga 2,6% dalam perdagangan pra-pembukaan setelah kabar penghentian pemesanan Model S dan X beredar.

    Langkah Tesla untuk menghentikan penjualan dua model premiumnya di China selain berdampak besar terhadap volume penjualan, juga menjadi indikator bahwa risiko geopolitik dapat mengganggu strategi distribusi dan penetrasi pasar global.

  • Netflix Uji Coba Pakai AI untuk Pencarian Film, Kerja Sama dengan OpenAI

    Netflix Uji Coba Pakai AI untuk Pencarian Film, Kerja Sama dengan OpenAI

    Bisnis.com, JAKARTA — Netflix Inc. sedang melakukan uji coba pengembangan teknologi pencarian terbaru yang akan memudahkan para penggunanya menemukan sejumlah serial TV hingga film yang tepat untuk ditonton. 

    Adapun, mesin pencari berbasis kecerdasan buatan tersebut didukung oleh OpenAI. Lewat kerja sama ini, Netflix memungkinkan para pelanggannya mencari acara dengan menggunakan istilah yang jauh lebih spesifik, termasuk dapat menyesuaikan dengan suasana hati para pelanggan.

    Nantinya, kolom pencarian itu bakal merekomendasikan film pilihan dari katalog yang ada yang telah disortir sesuai dengan pencarian dan suasana hati yang telah dijelaskan oleh konsumen.

    Sayangnya, karena masih dalam tahap uji coba, fitur anyar tersebut baru dapat dirasakan oleh pelanggan asal Australia dan Selandia Baru. Di mana, khusus saat ini fitur pencarian berbasis AI yang dikembangkan oleh Netflix hanya tersedia pada perangkat iOS.

    “Uji coba ini akan segera diperluas ke beberapa pasar, termasuk AS, kata Netflix,” melansir Bloomberg, Minggu (12/4/2025).

    Fitur kolom pencarian berbasis AI itu diyakini bakal memudahkan para pelanggan untuk menemukan film yang pas lebih dari sekedar genre atau nama aktornya saja.

    Asal tahu saja, Netflix memang telah lama menggunakan kecerdasan buatan dan pembelajaran mesin untuk tujuan tertentu, salah satunya untuk pengembangan algoritma rekomendasinya yang disesuaikan berdasarkan riwayat tontonan pelanggan. 

    Perusahaan ini telah bereksperimen dengan berbagai cara untuk memperluas penggunaan AI baik untuk proses internal maupun pembuatan film. 

    Meski banyak mendapat banyak keuntungan dari penerapan AI, Netflix mengaku tetap skeptis dan terus memperhatikan potensi kritik terhadap penggunaan teknologi tersebut. Pasalnya, banyak pihak di Hollywood khawatir bahwa perusahaan seperti Netflix akan menggunakan kecerdasan buatan untuk memangkas pekerjaan dan mengurangi biaya.

    Menanggapi hal itu, Co-Chief Executive Officer Ted Sarandos mengatakan bahwa AI akan membantu meningkatkan pembuatan film, namun tidak akan menggantikan tenaga kreatif seperti penulis skenario dan aktor.

  • Xi Jinping Cari Dukungan 3 Negara Asia untuk Lawan Strategi Trump – Halaman all

    Xi Jinping Cari Dukungan 3 Negara Asia untuk Lawan Strategi Trump – Halaman all

     

    TRIBUNNEWS.COM – Presiden China Xi Jinping mengumumkan rencana tur ke tiga negara Asia Tenggara pada pekan depan di tengah memanasnya perang dagang China dengan Amerika Serikat (AS). 

    Tiga negara tersebut yakni Vietnam, Malaysia serta Kamboja. Menurut kantor berita pemerintah, Xinhua rencananya Xi Jinping akan mengunjungi Vietnam pada tanggal 14 hingga 15 April, dan dilanjutkan kunjungan ke Malaysia serta Kamboja pada 15 hingga 18 April.

    Kunjungan ini digelar Xi bertujuan untuk mempererat hubungan China dengan sejumlah negara tetangga, di tengah meningkatnya ketegangan perdagangan dengan Amerika Serikat pasca China dikenakan tarif sebesar 145 persen oleh Amerika Serikat.

    Tur ini menjadi upaya diplomatik yang langka, mengingat terakhir kali Xi Jinping mengunjungi Kamboja dan Malaysia masing-masing sembilan dan dua belas tahun lalu.

    Sementara kunjungan terakhirnya ke Vietnam terjadi baru-baru ini, yakni pada Desember 2023.

    Upaya ini juga menunjukan tekad China yang ingin tampil sebagai mitra dagang global yang stabil dan dapat diandalkan, terutama di tengah ketidakpastian akibat kebijakan AS.

    Dengan menawarkan alternatif perdagangan bebas dan multilateral, China berharap dapat menarik sekutu-sekutu AS yang mungkin merasa dirugikan oleh kebijakan tarif tersebut.

    Tak dirinci kesepakatan apa yang akan ditekan China dengan Kamboja, Malaysia dan Vietnam. Namun menurut dua pejabat Vietnam, China dan Vietnam diperkirakan akan menandatangani sekitar 40 kesepakatan.

    Termasuk diantaranya beberapa kerja sama terkait jaringan rel kereta api.

    Sebelumnya, Vietnam sempat mengajukan permintaan kepada China untuk pendanaan dan teknologi guna mengembangkan jaringan kereta api mereka, melansir dari Bloomberg.

    China Hubungi Uni Eropa

    Terpisah, sebelum Jinping melakukan tur ke tiga negara di Asia Tenggara, awal minggu ini Jinping telah lebih dulu membuat pendekatan untuk kerja sama yang lebih erat dengan Uni Eropa.

    “China dan Uni Eropa harus menjalankan tanggung jawab internasional, menjaga tren globalisasi ekonomi dan lingkungan perdagangan internasional, serta bersama-sama menolak tindakan sepihak yang bersifat membully,” kata Xi saat bertemu Perdana Menteri Spanyol, Pedro Sanchez, Jumat (11/4/2025). 

    China dan UE membahas penciptaan lingkungan bisnis yang lebih kondusif bagi perusahaan dan menangani isu-isu terkait transfer perdagangan.

    Kedua pihak sepakat untuk terus memperkuat komunikasi dalam kerangka Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) dan bersama-sama mempromosikan reformasi WTO.

    Langkah ini diambil sebagai strategi baru China pasca Trump menaikkan tarif impor China menjadi 125 persen setelah Beijing mengumumkan tarif 84 persen untuk barang-barang AS.

    “Berdasarkan kurangnya rasa hormat yang ditunjukkan Tiongkok kepada pasar dunia, dengan ini saya menaikkan tarif yang dibebankan kepada Tiongkok oleh AS menjadi 125 persen, berlaku segera,” kata Trump, dinukil dari CNN International.

    (Tribunnews.com / Namira)

     

  • Trump Pertimbangkan Pengecualian Tarif untuk Sejumlah Negara

    Trump Pertimbangkan Pengecualian Tarif untuk Sejumlah Negara

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengungkapkan pihaknya dapat menawarkan beberapa pengecualian terkait pengenaan tarif impor baru kepada para mitra dagang AS.

    Pekan ini, Trump telah mengumumkan tarif minimum 10% dan tarif resiprokal yang lebih tinggi ke sejumlah negara. Meski akan ada beberapa pengecualian, Trump menekankan bahwa tarif minimum 10% tetap berlaku.

    “Mungkin ada beberapa pengecualian karena alasan yang jelas, tetapi saya akan mengatakan 10% adalah batas bawah,” kata Trump dikutip dari Bloomberg, Sabtu (12/4/2025).

    Namun, dia tak memerinci alasan dan syarat pengecualian yang dimaksud.

    Adapun, kebijakan tarif Trump telah membuat pasar global bergejolak pada pekan ini. Beberapa negara pun merespons tarif Trump dengan negosiasi. Namun, China memilih memberikan tarif balasan.

    Alahasil, Negeri Tirai Bambu pun menaikkan tarif impor untuk semua barang AS menjadi 125%, sementara AS mengenakan tarif kepada China sebesar 145%.

    Belakangan, Trump menangguhkan kebijakan tarif resiprokal itu, kecuali untuk China, hingga 90 hari ke depan. Hal ini dilakukan sebagai tanggapan atas pendekatan dari puluhan negara mitra.

    Di satu sisi, kebijakan Trump memang membuat kegaduhan untuk ekonomi global. Langkah Trump menimbulkan ketidakpastian bagi negara-negara, investor, dan bisnis yang bergulat dengan kebijakan perdagangannya.

    Selain itu, imbal hasil Treasury AS tenor 10 tahun turun jauh pada perdagangan Jumat (11/4/2025). Namun, Trump tampak meremehkan kekacauan pasar.

    Dia mengeklaim pasar masih solid. Trump juga yakin dolar AS masih menjadi menjadi mata uang pilihan.

    “Jika suatu negara mengatakan kita tidak akan bergantung pada dolar, saya akan memberi tahu Anda bahwa dalam satu panggilan telepon mereka akan kembali bergantung pada dolar. Anda harus selalu mempertahankan dolar,” katanya.

  • Google PHK Gede-gedean Lagi, Tiga Divisi Jadi Korban

    Google PHK Gede-gedean Lagi, Tiga Divisi Jadi Korban

    Jakarta, CNBC Indonesia – Alphabet, induk usaha Google, melakukan PHK atas ratusan pegawai di divisi bisnis Android, Pixel, dan Chrome.

    Reuters melaporkan bahwa PHK besar-besaran di induk Google dikabarkan oleh The Information, mengutip narasumber yang mengetahui langsung situasi tersebut. 

    Langkah pemangkasan pegawai diambil setelah perusahaan menawarkan “uang pisah” kepada seluruh pegawai di unit bisnis tersebut.

    “Sejak menggabungkan tim Platform dan Perangkat tahun lalu, kami fokus untuk menjadi lebih gesit dan beroperasi lebih efektif. Ini termasuk mengurangi beberapa bidang pekerjaan terkait program hengkang sukarela yang kami tawarkan pada Januari,” kata juru bicara Google.

    Bloomberg pada Februari melaporkan bahwa Google melakukan pemangkasan tenaga kerja di divisi cloud mereka. Adapun, PHK terbesar Google diumumkan pada Januari 2023 yang berdampak kepada 12.000 orang atau sekitar 6 persen dari total seluruh tenaga kerja Google di seluruh dunia.

    Tren PHK global

    Raksasa teknologi masih kencang melakukan PHK di 2025. Pendekatannya pun kini agak berbeda dibandingkan tahun lalu. Sebelumnya, alasan pemangkasan karyawan umumnya disebut untuk ‘efisiensi’ dan ‘restrukturisasi’ perusahaan.

    Pada awal tahun ini, Microsoft melakukan PHK untuk karyawan yang dinilai ‘berkinerja buruk’. Laporan Insider menyebut beberapa karyawan yang kena PHK diberhentikan secara langsung dan tanpa pesangon. Dalam surat PHK Microsoft yang dilaporkan Business Insider, dinyatakan bahwa karyawan diberhentikan karena gagal memenuhi standar kinerja perusahaan.

    “Alasan pemutusan hubungan kerja Anda adalah karena performa kerja Anda tidak memenuhi standar dan ekspektasi minimum untuk posisi Anda. Efektif segera, Anda dibebastugaskan dari semua tugas pekerjaan, dan akses Anda ke sistem, akun, dan gedung Microsoft akan dicabut hari ini. Anda tidak lagi berwenang untuk melakukan pekerjaan apa pun atas nama Microsoft,” tertera dalam surat PHK tersebut.

    Juru bicara Microsoft mengatakan kepada Business Insider bahwa perusahaan memprioritaskan talenta dengan kinerja tinggi.

    “Ketika karyawan tidak memenuhi ekspektasi kinerja, kami mengambil tindakan yang diperlukan,” ujar juru bicara itu.

    Tak selang berapa lama, Meta Platforms juga mengumumkan PHK yang berdampak pada ribuan karyawan pada awal pekan ini. Sama seperti Microsoft, Meta juga menggunakan alasan ‘kinerja buruk’ untuk memberhentikan karyawan.

    Laporan Bloomberg yang dikutip dari MSN, menyebut pekerja Meta yang kena PHK diberitahu lewat email. Kendati demikian, karyawan yang terdampak dipastikan mendapat hak pesangon.

    Dalam paket pesangon, karyawan diberikan gaji selama 16 pekan, serta tambahan gaji 2 pekan untuk masa kerja setiap tahunnya, menurut sumber dalam.

    Pekerja yang berdasarkan hasil review berhak mendapat bonus, akan tetap menerima paket bonus. Selain itu, karyawan juga tetap mendapat penghargaan saham sesuai ketentuan.

    CEO Meta Zuckerberg mengatakan kepada karyawan bahwa akan ada pemangkasan 5% dari total pekerja atau setara 3.600 orang. Adapun PHK difokuskan untuk karyawan yang ‘tidak memenuhi ekspektasi’.

    Karyawan terdampak PHK sudah diberitahu sejak 10 Februari 2025. Adapun untuk karyawan internasional akan diberitahukan pada akhir bulan ini.

    Dalam pesan terpisah ke manajer, disebutkan bahwa Meta ke depannya akan merekrut talenta terkuat untuk membantu perusahaan menghadapi persaingan yang kian ketat, utamanya di sektor kecerdasan buatan (AI).

    (dem/dem)