Xcloud.id

Perusahaan: Bloomberg

  • Akhir dari Dua Tahun Kosongnya Kursi Dubes RI untuk AS

    Akhir dari Dua Tahun Kosongnya Kursi Dubes RI untuk AS

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah akan menempatkan Dwisuryo Indroyono Soesilo sebagai Duta Besar Republik Indonesia untuk Amerika Serikat, mengakhiri kekosongan posisi strategis ini selama dua tahun terakhir.

    Wakil Ketua DPR Adies Kadir menyebut, parlemen telah menyetujui penunjukan Soesilo setelah melewati uji kelayakan tertutup. Pria 70 tahun ini dikenal sebagai mantan Menko Kemaritiman, geolog, dan pakar kebijakan laut yang berkiprah di berbagai institusi nasional dan internasional.

    Soesilo tinggal menunggu pengesahan resmi Presiden Prabowo Subianto dan persetujuan dari pemerintah AS.

    Kekosongan posisi dubes di Washington DC sejak Juli 2023—setelah Rosan Roeslani ditarik menjadi Wakil Menteri BUMN—menuai kritik dari mantan diplomat dan analis. Mereka menilai kevakuman ini telah melemahkan posisi Indonesia dalam percaturan global yang kian dinamis.

    Penunjukan Soesilo juga menjadi bagian dari rotasi besar dalam jajaran diplomatik, mencakup 24 pos, termasuk untuk Jerman, PBB, dan Korea Utara.

    Dalam susunan ini, Presiden Prabowo tampak memprioritaskan loyalitas politik dan kapasitas teknokratik dibanding latar belakang karier diplomatik konvensional.

    Beberapa tokoh dekat Prabowo bahkan turut diusulkan mengisi pos strategis. Seorang mantan anggota tim kampanye disebut akan ditempatkan di Malaysia, sementara mantan penasihat ditugaskan ke Singapura. Nurmala Kartini Sjahrir, adik dan penasihat senior Luhut Binsar Pandjaitan, diajukan sebagai Dubes RI untuk Jepang.

    Sebaliknya, diplomat karier justru ditempatkan di negara-negara yang dianggap kurang sensitif secara politik seperti Vietnam, Jerman, dan PBB.

    Analis senior Indonesia di Global Counsel LLC Dedi Dinarto  menuturkan, dalam konteks Washington saat ini, yang paling penting adalah akses langsung dan pengalaman berinteraksi dengan Trump.

    “Indonesia bisa tertinggal dari percakapan-percakapan kunci jika utusannya tidak mampu membaca lansekap itu,” katanya.

    Prabowo sejauh ini aktif memperluas jejaring internasionalnya, dari China dan Rusia hingga BRICS dan Uni Eropa. Namun dalam model pemerintahan yang terpusat pada sosok presiden, efektivitas seorang duta besar sangat tergantung pada ruang gerak yang diberikan.

    Nicky D. Fahrizal, peneliti kebijakan luar negeri dari CSIS Indonesia menjelaskan, dalam pemerintahan bergaya komando seperti ini, di mana presiden memegang kendali penuh atas kebijakan luar negeri, bahkan penunjukan duta besar yang kompeten bisa menjadi tantangan. 

    “Bahkan duta besar yang punya rekam jejak kuat sekalipun bisa kehilangan pengaruhnya,” katanya seperti dilansir Bloomberg.

    Sepak Terjang Indroyono Soesilo

    Dilansir dari situs resmi Centre for Technology and Innovation Studies (CTIS), pria kelahiran Bandung, 27 Maret 1955 itu pernah menjabat sebagai Menko Kemaritiman pada Kabinet Kerja Joko Widodo-Jufu Kalla. 

    Indroyono menjabat sebagai Menko Kemaritiman hanya selama satu tahun saja, 2014-2015 sebelum akhirnya diganti oleh Rizal Ramli. Kemudian, pos jabatan itu diteruskan oleh Luhut Binsar Pandjaitan hingga akhir dari 10 tahun pemerintahan Jokowi pada 2024 lalu.

    Dari segi pendidikan, Indroyono meraih gelar Sarjana Teknik Geoogi di Institut Teknologi Bandung (ITB) pada 1978, Master of Science-Remote Sensing dari University of Michigan-USA pada 1981, serta Doctor of Philosophy (PhD) Geologic Remote Sensing dari University of Iowa, AS, 1987. 

    Sebelum menjabat Menko Kemaritiman, Indroyono pernah melanglang buana di beberapa lembaga negara sejak 1993. Contohnya, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, Departemen Eksplorasi Laut dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan serta menjadi Sekretaris Kemenko Bidang Kesejahteraan Rakyat. 

    Setelah melepas jabatan Menko Kemaritiman, dia pernah menjabat sebagai penasihat Menteri Pariwisata, sebagai tenaga ahli di Lemhannas hingga Badan Nasional Penanggulangan Bencana, serta committew reviewer di LPDP.

    Tidak hanya jabatan di dalam negeri, Indroyono pernah merasakan jabatan di organisasi internasional seperti Director, Fisheries and Aquaculture Resources, United Nations Food & Agriculture Organization (UN-FAO) Rome-Italia, 2012-2014, serta Utusan Khusus Menteri Perhubungan ke International Civil Aviation Organization (ICAO).

    Indroyono juga pernah mendapatkan beberapa penghargaan di antaranya Bintang Mahaputera Pratama RI (2009) serta Bintang Jasa Utama RI (1999).

  • Target Bauran EBT RI di 2035, Ekonom: Ambisius dan Sukar Dicapai

    Target Bauran EBT RI di 2035, Ekonom: Ambisius dan Sukar Dicapai

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menargetkan bauran energi baru terbarukan (EBT) kelistrikan Indonesia mencapai 100% dalam 10 tahun ke depan atau 2035. Ekonom menilai target itu terlalu ambisius dan sukar dicapai.

    Adapun target tersebut disampaikan Prabowo dalam konferensi pers bersama Presiden Brasil Lula da Silva di Brasilia, Rabu (9/7/2025) lalu. Menurut Prabowo, target bauran EBT 100% mulainya bisa dicapai pada 2040, namun menurutnya itu bisa lebih cepat.

    “Kami berencana mencapai 100% energi terbarukan dalam sepuluh tahun ke depan. Targetnya, tentu saja, adalah 2040, tetapi para ahli saya mengatakan kita dapat mencapainya jauh lebih cepat,” kata Prabowo dilansir dari Bloomberg.

    Dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PT PLN (Persero) 2025-2034, penambahan pembangkit ditargetkan mencapai 69,6 gigawatt (GW). Angka tersebut pun lebih tinggi dari RUPTL 2021–2030 yang hanya 40,6 GW.

    Lebih terperinci, dalam RUPTL teranyar, 76% dari total kapasitas itu berasal dari energi baru dan terbarukan (EBT). Adapun, komposisi porsi EBT itu terdiri atas 42,6 GW atau 61% dan storage 10,3 GW atau 15%. Sementara itu, PLN membidik bauran EBT mencapai 34,3% pada 2034. Hal ini juga tercantum dalam RUPTL terbaru.

    Ekonom Senior Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Muhammad Ishak Razak menilai target Prabowo untuk mencapai buaran EBT 100% pada 2035 sangat ambisius, namun sulit dicapai. Apalagi capaian bauran EBT di Indonesia tercatat di angka 14,1% pada awal 2025.

    Jika merujuk pada RUPTL sebelumnya, angka tersebut pun masih jauh dari target tahun ini yang dicanangkan mencapai 23%. 

    “Tanpa membenahi berbagai hambatan pengembangan EBT dan tanpa reformasi besar-besaran rasanya sulit untuk mencapai target tersebut,” kata Ishak kepada Bisnis, Minggu (13/7/2025).

    Menurutnya, ada beberapa hambatan yang membuat target pemerintah selalu molor, seperti keterlambatan proyek karena proses lelang lambat, negosiasi power purchasing agreement bertele-tele, masih tingginya ketergantungan pada pembangkit energi fosil, dan perencanaan yang kurang presisi sehingga terjadi kelebihan kapasitas listrik.

    Ishak pun berpendapat untuk mencapai bauran EBT setinggi mungkin, 
    solusinya antara lain menurunkan target rencana pembangunan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) dan pembangkit listrik tenaga gas dan uap (PLTG) baru. 

    Lalu, merevisi merevisi KEN dan RUKN. Kemudian, mempercepat lelang EBT serta meningkatkan anggaran untuk membangun infrastruktur transmisi dan penyimpanan energi bersih. 

    “Selain itu diversifikasi EBT seperti panas bumi dan bioenergi perlu terus dikembangkan dengan tetap menjaga agar tidak lagi terjadi pembangunan project EBT yang justru berdampak negatif terhadap kondisi sosial dan lingkungan masyarakat lokal,” imbuh Ishak.

  • Airlangga Bantah Ancaman Tambahan Tarif 10% dari Trump ke Negara-negara BRICS

    Airlangga Bantah Ancaman Tambahan Tarif 10% dari Trump ke Negara-negara BRICS

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordintor Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto membantah adanya tambahan tarif impor sebesar 10% yang dikenakan oleh pemerintah Amerika Serikat (AS) kepada Indonesia di atas tarif resiprokal 32%. 

    Hal itu merujuk pada ancaman Presiden AS Donald Trump kepada negara-negara yang menjalankan kebijakan dianggap Anti-Amerika dari BRICS. Pada saat ancaman itu disampaikan, Presiden Prabowo Subianto tengah menghadiri KTT BRICS di Rio de Janeiro, Brasil.

    Meski demikian, saat dimintai konfirmasi, Airlangga membantah adanya tambahan tarif tersebut kepada Indonesia yang saat ini sudah diganjar tarif impor 32%.

    “Jadi pertama, tambahan itu tidak ada,” kata Airlangga di sela-sela kunjungan Presiden Prabowo di Brussel, Belgia, dikutip dari YouTube Sekretariat Presiden, Minggu (13/7/2025).

    Selain itu, Menko Perekonomian sejak 2019 itu menyebut saat ini Indonesia dan AS masih memasuki periode pause, alias penundaan dalam penerapan tarif impor tersebut. Kedua pihak, katanya, tengah menyelesaikan perundingan perdagangan. 

    Tim yang dipimpin Airlangga pun belum lama ini bertolak ke AS untuk kembali bernegosiasi dengan Departemen Perdagangan dan Perwakilan Dagang AS, utamanya setelah Presiden Trump mengumumkan akan tetap mengganjar Indonesia dengan tarif impor sebesar 32%.

    Tarif terhadap barang maupun produk impor dari Indonesia itu rencananya akan diterapkan 1 Agustus 2025 apabila tidak tercapat negosiasi antara kedua negara. Beberapa negara lain pun juga diancam tarif impor dengan besaran berbeda. 

    “Jadi penundaan, penerapan untuk menyelesaikan perundingan yang sudah ada,” kata politisi Partai Golkar itu.

    Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi turut membantah bahwa negosiasi antara Indonesia dan AS berlangsung alot lantaran keanggotaan Indonesia di BRICS. Apalagi, ancaman tarif impor tidak hanya berlaku untuk Indonesia saja. 

    “Pengenaan tarif 32% itu pun kan jauh-jauh hari sebelum kita dinyatakan menjadi anggota penuh BRICS. Saya pikir enggak ada hubungannya gitu,” paparnya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (11/7/2025). 

    Meski demikian, kalangan pengusaha telah mewanti-wanti pemerintah agar bisa dengan tepat mengantisipasi ancaman Trump itu. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Shinta Kamdani mengatakan kondisi ini disebut sebagai sinyal negosiasi geopolitik yang harus segera dimitigasi dan diperhitungkan risikonya. 

    “Bergabungnya Indonesia ke dalam BRICS sejatinya adalah langkah strategis untuk memperluas jejaring Global South, akses pendanaan alternatif, dan diversifikasi pasar ekspor,” ujar Shinta kepada Bisnis, Selasa (8/7/2025). 

    Shinta mewaspadai ancaman tarif proteksionis AS terhadap negara-negara BRICS yang disebut Trump sebagai anti-Amerika. Hal ini menunjukkan kondisi dinamika perdagangan global semakin sarat dengan bargaining politik. 

    Dia menuturkan, negosiasi dengan pihak AS, khususnya di era Presiden Trump perlu dilakukan dengan kewaspadaan tinggi karena keputusan kebijakan dapat berubah sewaktu-waktu seiring dengan kepentingan politik domestik AS.

    “Sebagai mitra strategis pemerintah, Apindo sejak awal telah aktif mengawal jalannya negosiasi kebijakan tarif resiprokal dengan Amerika Serikat, yang kini memasuki tenggat penting pada 9 Juli 2025,” jelasnya.

    Sebelumnya, Presiden AS Donald Trump mengancam pemberlakukan tarif tambahan sebesar 10% terhadap negara mana pun yang dianggap sejalan dengan kebijakan anti-Amerika yang diusung BRICS.

    Ancaman tersebut menambah ketidakpastian di tengah negosiasi tarif dagang yang masih berlangsung dengan sejumlah mitra dagang AS.

    “Negara mana pun yang berpihak pada kebijakan anti-Amerika dari BRICS akan dikenakan tarif tambahan sebesar 10%. Tidak akan ada pengecualian terhadap kebijakan ini,” tulis Trump dalam unggahannya di platform Truth Social dikutip dari Bloomberg Senin (7/7/2025).

  • Amerika Minggir, China Makin Ganas Jajah Dunia

    Amerika Minggir, China Makin Ganas Jajah Dunia

    Jakarta, CNBC Indonesia – Huawei Technologies tengah menjajaki ekspor chip kecerdasan buatan (AI) ke Timur Tengah dan Asia Tenggara dalam upaya menantang dominasi Nvidia dari Amerika Serikat (AS) di pasar global.

    Bloomberg News pada Kamis (10/7/2025), mengutip sumber yang mengetahui rencana tersebut, melaporkan bahwa Huawei menawarkan chip AI Ascend 910B generasi sebelumnya kepada calon pembeli di Uni Emirat Arab (UEA), Arab Saudi, dan Thailand.

    Menurut narasumber terkait, penawaran Huawei masih dilakukan dalam skala terbatas, yakni ribuan unit, meski volume pastinya belum diketahui.

    Namun, hingga kini belum ada kesepakatan yang dikunci. Bloomberg mencatat, pihak di UEA belum menunjukkan ketertarikan, sementara negosiasi di Thailand masih belum jelas arahnya.

    Huawei juga menawarkan akses jarak jauh ke sistem AI CloudMatrix 384 yang dibangun dengan chip generasi terbaru. Namun, ekspor sistem ini masih terhambat kendala pasokan.

    “Timur Tengah menjadi pasar chip AI yang berkembang pesat, dan beberapa perusahaan teknologi AS, termasuk Nvidia, telah mengumumkan kesepakatan penting di kawasan ini,” tulis Bloomberg, dikutip Sabtu (12/7/2025).

    Upaya Huawei ini berlangsung di tengah tekanan ketat pemerintah AS terhadap perusahaan teknologi China. Washington terus membatasi akses China ke chip canggih AS dengan alasan keamanan nasional.

    “Dengan kontrol ekspor saat ini, kami secara efektif keluar dari pasar pusat data China, yang sekarang hanya dilayani oleh pesaing seperti Huawei,” ujar juru bicara Nvidia.

    Di sisi lain, Huawei juga memasarkan chip AI terbarunya, Ascend 910C, ke perusahaan dalam negeri yang kesulitan mengakses chip premium buatan AS.

    Hingga berita ini diterbitkan, perwakilan pemerintah Thailand, media pemerintah Arab Saudi, dan Huawei belum memberikan komentar resmi.

    (fab/fab)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Pajak Orang Kaya di Inggris Bakal Sulit Diterapkan di Tengah Krisis Likuiditas

    Pajak Orang Kaya di Inggris Bakal Sulit Diterapkan di Tengah Krisis Likuiditas

    Bisnis.com, JAKARTA — Salah satu panelis dalam Komisi Pajak kekayaan Inggris sekaligus pendukung Partai Buruh menilai Menteri Keuangan Inggris Rachel Reeves tidak akan menerapkan pajak kekayaan bagi miliarder dalam waktu dekat, meski defisit keuangannya semakin bengkak.

    Associate professor di London School of Economics Andy Summers menyampaikan bahwa tidak ada peluang mereka akan memperkenalkan pajak kekayaan dalam anggaran berikutnya. 

    “Kecuali Departemen Keuangan telah bekerja secara rahasia selama berbulan-bulan atau bertahun-tahun, maka hal itu tidak mungkin dilakukan,” ujarnya, dkutip dari Bloomberg, pada Sabtu (12/7/2025). 

    Pasalnya, Reeves membutuhkan 30 miliar poundsterling (US$40 miliar) pada musim gugur ini untuk menutup defisit keuangan nasional yang memburuk akibat perubahan kebijakan yang mahal terkait tunjangan yang dipaksakan padanya oleh anggota parlemen Partai Buruh yang memberontak. 

    Pajak kekayaan menjadi satu pilihan di samping terbatasnya kebijakan Reeves karena dirinya telah berjanji tidak menaikkan tarif pajak secara umum. 

    Bagi banyak anggota parlemen Partai Buruh, solusi terletak pada pajak kekayaan, dengan tokoh-tokoh di kiri termasuk Diane Abbott, anggota parlemen perempuan terlama di Inggris, mengangkat isu ini di House of Commons. 

    Serikat buruh terbesar di Inggris juga mendukung langkah tersebut, dan dalam seminggu terakhir, tokoh senior Partai Buruh dan mantan pemimpin Neil Kinnock, menyarankan agar menteri-menteri memperkenalkannya. 

    Perdana Menteri Keir Starmer menambah spekulasi dengan menolak untuk menyingkirkan kemungkinan pajak kekayaan minggu ini. Pada Senin, juru bicaranya, Tom Wells, ditanya berulang kali tentang pajak tersebut, dan menjawab: “Pemerintah berkomitmen untuk memastikan orang-orang terkaya di masyarakat membayar bagian yang adil dari pajak.” 

    Pada Rabu, Starmer sendiri gagal menyingkirkan kemungkinan tersebut saat ditanya secara eksplisit oleh pemimpin Partai Konservatif oposisi, Kemi Badenoch.

    Kementerian Keuangan mengatakan dalam pernyataan bahwa mereka tidak akan berkomentar tentang “spekulasi” dan bahwa keputusan pajak adalah demi anggaran.

    Risiko Pajak Orang Kaya

    Risiko bagi pemerintah Inggris dalam mempertimbangkan pajak semacam itu adalah investor akan kehilangan minat pada Inggris, terutama setelah kenaikan pajak 40 miliar poundsterlling Reeves dalam anggaran terakhirnya, yang terutama menargetkan bisnis, dan eksodus kekayaan yang terkait dengan perubahan sistem pajaknya terhadap yang disebut non-doms.

    Summers mengatakan ada hambatan lain, yakni pemerintah perlu mengumpulkan data tentang orang-orang terkaya di Inggris dan menilai kekayaan mereka. Namun, HMRC, otoritas pajak Inggris, tidak tahu berapa banyak miliarder yang saat ini membayar pajak di negara tersebut, karena tidak ada kewajiban dalam undang-undang Inggris untuk melaporkan total kekayaan.

    Stuart Adam, ekonom senior di Institut Studi Fiskal yang berpengaruh, mendukung pandangan Summers. Menurutnya, pajak kekayaan yang efektif dan komprehensif akan mencakup properti dan pensiun orang, dan mengumpulkan data serta menetapkan mekanisme untuk melaksanakannya akan memakan waktu beberapa tahun. 

    “Saya tidak melihat cara apa pun untuk menerapkan pajak kekayaan dalam beberapa tahun ke depan,” katanya. 

    Summers mengatakan bahwa penilaian aset adalah hambatan lain. Komisi tersebut menetapkan kebutuhan akan ambang batas yang tinggi, seperti mengenakan pajak kekayaan di atas 10 juta poundsterling, karena pada tingkat yang lebih rendah, biayanya dapat membuatnya tidak layak. 

    Perketat Pajak yang Ada 

    Laporan dari Komisi Pajak Kekayaan Inggris tersebut juga menemukan bahwa perubahan pada pajak yang sudah ada lebih disukai daripada pajak kekayaan tahunan, tetapi pungutan sekali waktu dapat mengumpulkan “pendapatan yang substansial” dan “efisien secara ekonomi.” 

    Jika dikenakan sebesar 1% selama lima tahun pada aset bernilai di atas 10 juta poundsterling, hal itu dapat mengumpulkan 43 miliar poundsterling, kata para penyusun laporan tersebut. 

    Laporan mereka dipengaruhi oleh kebutuhan selama pandemi Covid untuk menutup defisit anggaran yang membengkak akibat program bantuan pandemi yang didanai pemerintah. Summers mengatakan pungutan semacam itu akan “kurang kredibel” sekarang dan orang kaya kurang mungkin percaya bahwa pungutan itu akan tetap sebagai pungutan sekali saja.

    Namun, tokoh senior Partai Buruh Kinnock mengusulkan pungutan 2% atas aset di atas 10 juta poundsterling—tingkat yang juga diusulkan di Parlemen dalam beberapa pekan terakhir. 

    Ada potensi keuntungan politik bagi Reeves dengan mempertimbangkan ide tersebut, karena hal itu akan memberikan kepuasan bagi kalangan kiri. 

    Profesor Ilmu Politik di Universitas Manchester Rob Ford menyampaikan bahwa apa yang telah dipelajari Starmer dan Reeves dengan cara yang sangat sulit adalah bahwa politik simbolis sama pentingnya dengan substansi. 

    “Semua orang di kiri menyukai ide pajak kekayaan, dan itu adalah argumen politik yang mudah untuk diajukan. Simbolisme politik bukanlah hal yang sepele,” tuturnya. 

    Namun, pajak kekayaan memiliki rekam jejak yang buruk ketika diterapkan di negara lain. Negara-negara seperti Jerman, Belanda, Swedia, dan Prancis pernah memperkenalkan pajak kekayaan dalam sejarah mereka, hanya untuk kemudian menghapusnya. 

    Masalah utama di mana pajak kekayaan gagal adalah bahwa berbagai kelas aset dibebaskan, memberi orang kaya opsi untuk menghindari pungutan tersebut, kata Summers.

    “Ketika Anda mulai meninggalkan celah-celah itu, seluruh sistem runtuh,” katanya.

    Salah satu opsi yang tersedia bagi Reeves adalah mengumumkan rencana pajak kekayaan dan memulai persiapan yang diperlukan, tetapi hal itu berisiko memicu eksodus lebih lanjut orang kaya dari Inggris. 

    Sebaliknya, Reeves sebaiknya mempertimbangkan untuk menaikkan pajak lain yang menargetkan orang kaya jika ia ingin meningkatkan pendapatan, menurut Dan Neidle, pendiri Tax Policy Associates.

    “Pajak kekayaan hanyalah slogan politik yang menarik, tetapi bukan kebijakan pajak,” kata Neidle. “Jika kita ingin mengenakan pajak kekayaan secara lebih efektif, jauh lebih masuk akal untuk memperketat pajak yang sudah ada, seperti pajak keuntungan modal dan pajak warisan.”

  • Pajak Orang Kaya di Inggris Bakal Sulit Diterapkan di Tengah Krisis Likuiditas

    Pajak Orang Kaya di Inggris Bakal Sulit Diterapkan di Tengah Krisis Likuiditas

    Bisnis.com, JAKARTA — Salah satu panelis dalam Komisi Pajak kekayaan Inggris sekaligus pendukung Partai Buruh menilai Menteri Keuangan Inggris Rachel Reeves tidak akan menerapkan pajak kekayaan bagi miliarder dalam waktu dekat, meski defisit keuangannya semakin bengkak.

    Associate professor di London School of Economics Andy Summers menyampaikan bahwa tidak ada peluang mereka akan memperkenalkan pajak kekayaan dalam anggaran berikutnya. 

    “Kecuali Departemen Keuangan telah bekerja secara rahasia selama berbulan-bulan atau bertahun-tahun, maka hal itu tidak mungkin dilakukan,” ujarnya, dkutip dari Bloomberg, pada Sabtu (12/7/2025). 

    Pasalnya, Reeves membutuhkan 30 miliar poundsterling (US$40 miliar) pada musim gugur ini untuk menutup defisit keuangan nasional yang memburuk akibat perubahan kebijakan yang mahal terkait tunjangan yang dipaksakan padanya oleh anggota parlemen Partai Buruh yang memberontak. 

    Pajak kekayaan menjadi satu pilihan di samping terbatasnya kebijakan Reeves karena dirinya telah berjanji tidak menaikkan tarif pajak secara umum. 

    Bagi banyak anggota parlemen Partai Buruh, solusi terletak pada pajak kekayaan, dengan tokoh-tokoh di kiri termasuk Diane Abbott, anggota parlemen perempuan terlama di Inggris, mengangkat isu ini di House of Commons. 

    Serikat buruh terbesar di Inggris juga mendukung langkah tersebut, dan dalam seminggu terakhir, tokoh senior Partai Buruh dan mantan pemimpin Neil Kinnock, menyarankan agar menteri-menteri memperkenalkannya. 

    Perdana Menteri Keir Starmer menambah spekulasi dengan menolak untuk menyingkirkan kemungkinan pajak kekayaan minggu ini. Pada Senin, juru bicaranya, Tom Wells, ditanya berulang kali tentang pajak tersebut, dan menjawab: “Pemerintah berkomitmen untuk memastikan orang-orang terkaya di masyarakat membayar bagian yang adil dari pajak.” 

    Pada Rabu, Starmer sendiri gagal menyingkirkan kemungkinan tersebut saat ditanya secara eksplisit oleh pemimpin Partai Konservatif oposisi, Kemi Badenoch.

    Kementerian Keuangan mengatakan dalam pernyataan bahwa mereka tidak akan berkomentar tentang “spekulasi” dan bahwa keputusan pajak adalah demi anggaran.

    Risiko Pajak Orang Kaya

    Risiko bagi pemerintah Inggris dalam mempertimbangkan pajak semacam itu adalah investor akan kehilangan minat pada Inggris, terutama setelah kenaikan pajak 40 miliar poundsterlling Reeves dalam anggaran terakhirnya, yang terutama menargetkan bisnis, dan eksodus kekayaan yang terkait dengan perubahan sistem pajaknya terhadap yang disebut non-doms.

    Summers mengatakan ada hambatan lain, yakni pemerintah perlu mengumpulkan data tentang orang-orang terkaya di Inggris dan menilai kekayaan mereka. Namun, HMRC, otoritas pajak Inggris, tidak tahu berapa banyak miliarder yang saat ini membayar pajak di negara tersebut, karena tidak ada kewajiban dalam undang-undang Inggris untuk melaporkan total kekayaan.

    Stuart Adam, ekonom senior di Institut Studi Fiskal yang berpengaruh, mendukung pandangan Summers. Menurutnya, pajak kekayaan yang efektif dan komprehensif akan mencakup properti dan pensiun orang, dan mengumpulkan data serta menetapkan mekanisme untuk melaksanakannya akan memakan waktu beberapa tahun. 

    “Saya tidak melihat cara apa pun untuk menerapkan pajak kekayaan dalam beberapa tahun ke depan,” katanya. 

    Summers mengatakan bahwa penilaian aset adalah hambatan lain. Komisi tersebut menetapkan kebutuhan akan ambang batas yang tinggi, seperti mengenakan pajak kekayaan di atas 10 juta poundsterling, karena pada tingkat yang lebih rendah, biayanya dapat membuatnya tidak layak. 

    Perketat Pajak yang Ada 

    Laporan dari Komisi Pajak Kekayaan Inggris tersebut juga menemukan bahwa perubahan pada pajak yang sudah ada lebih disukai daripada pajak kekayaan tahunan, tetapi pungutan sekali waktu dapat mengumpulkan “pendapatan yang substansial” dan “efisien secara ekonomi.” 

    Jika dikenakan sebesar 1% selama lima tahun pada aset bernilai di atas 10 juta poundsterling, hal itu dapat mengumpulkan 43 miliar poundsterling, kata para penyusun laporan tersebut. 

    Laporan mereka dipengaruhi oleh kebutuhan selama pandemi Covid untuk menutup defisit anggaran yang membengkak akibat program bantuan pandemi yang didanai pemerintah. Summers mengatakan pungutan semacam itu akan “kurang kredibel” sekarang dan orang kaya kurang mungkin percaya bahwa pungutan itu akan tetap sebagai pungutan sekali saja.

    Namun, tokoh senior Partai Buruh Kinnock mengusulkan pungutan 2% atas aset di atas 10 juta poundsterling—tingkat yang juga diusulkan di Parlemen dalam beberapa pekan terakhir. 

    Ada potensi keuntungan politik bagi Reeves dengan mempertimbangkan ide tersebut, karena hal itu akan memberikan kepuasan bagi kalangan kiri. 

    Profesor Ilmu Politik di Universitas Manchester Rob Ford menyampaikan bahwa apa yang telah dipelajari Starmer dan Reeves dengan cara yang sangat sulit adalah bahwa politik simbolis sama pentingnya dengan substansi. 

    “Semua orang di kiri menyukai ide pajak kekayaan, dan itu adalah argumen politik yang mudah untuk diajukan. Simbolisme politik bukanlah hal yang sepele,” tuturnya. 

    Namun, pajak kekayaan memiliki rekam jejak yang buruk ketika diterapkan di negara lain. Negara-negara seperti Jerman, Belanda, Swedia, dan Prancis pernah memperkenalkan pajak kekayaan dalam sejarah mereka, hanya untuk kemudian menghapusnya. 

    Masalah utama di mana pajak kekayaan gagal adalah bahwa berbagai kelas aset dibebaskan, memberi orang kaya opsi untuk menghindari pungutan tersebut, kata Summers.

    “Ketika Anda mulai meninggalkan celah-celah itu, seluruh sistem runtuh,” katanya.

    Salah satu opsi yang tersedia bagi Reeves adalah mengumumkan rencana pajak kekayaan dan memulai persiapan yang diperlukan, tetapi hal itu berisiko memicu eksodus lebih lanjut orang kaya dari Inggris. 

    Sebaliknya, Reeves sebaiknya mempertimbangkan untuk menaikkan pajak lain yang menargetkan orang kaya jika ia ingin meningkatkan pendapatan, menurut Dan Neidle, pendiri Tax Policy Associates.

    “Pajak kekayaan hanyalah slogan politik yang menarik, tetapi bukan kebijakan pajak,” kata Neidle. “Jika kita ingin mengenakan pajak kekayaan secara lebih efektif, jauh lebih masuk akal untuk memperketat pajak yang sudah ada, seperti pajak keuntungan modal dan pajak warisan.”

  • Modal Investor Asing Kabur Rp7,9 Triliun dari Pasar Keuangan RI Pekan Ini

    Modal Investor Asing Kabur Rp7,9 Triliun dari Pasar Keuangan RI Pekan Ini

    Bisnis.com, JAKARTA — Bank Indonesia kembali mencatat aliran modal keluar dari pasar keuangan Tanah Air pada minggu kedua Juli 2025 dan mendorong pelemahan rupiah dalam sepekan terakhir, usai pada minggu lalu mengalir masuk cukup deras. 

    Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia (BI) Ramdan Denny Prakoso mengungkapkan berdasarkan data transaksi tanggal 7-10 Juli 2025, nonresiden tercatat jual neto sebesar Rp7,90 triliun. 

    “Terdiri dari jual neto sebesar Rp5,41 triliun SRBI [Sekuritas Rupiah Bank Indonesia], Rp2,34 triliun di pasar saham dan Rp0,16 triliun di pasar SBN [Surat Berharga Negara],” ungkapnya dalam keterangan resmi, dikutip pada Sabtu (12/7/2025). 

    Selama tahun 2025, berdasarkan data setelmen sampai dengan 10 Juli 2025, nonresiden tercatat jual neto senilai Rp56,24 triliun di pasar saham, Rp35,08 triliun di SRBI. 

    Berbeda dengam obligasi pemerintah alias SBN yang masih menjadi primadona dan terus mencatatkan aliran modal masuk dengan beli neto senilai Rp59,27 triliun sepanjang pekan ini. 

    Pada saat yang sama, premi credit default swap (CDS) Indonesia 5 tahun per 10 Juli 2025 sebesar 73,03 bps, turun stabil dibandingkan dengan 4 Juli 2025 sebesar 73,74 bps. 

    Tingkat imbal hasil atau yield SBN (Surat Berharga Negara) 10 tahun turun ke 6,56% dan stabil hingga akhir perdagangan pekan ini.

    Sejalan dengan hal tersebut dan berdasarkan kondisi perekonomian global dan domestik terkini, membuat rupiah ditutup pada level (bid) Rp16.215 per dolar AS pada akhir perdagangan Kamis (10/7/2025), dan dibuka pada level yang sama keesokan harinya. 

    Seperti diberitakan Bisnis, mata uang rupiah ditutup menguat pada level Rp16.218,00 per dolar AS pada Jumat (11/7/2025) dibandingkan pembukaan Rp16.228 per dolar AS.

    Mengutip data Bloomberg pada penutupan rupiah pekan lalu, rupiah ditutup menguat 10 poin atau 0,06% ke Rp16.185 per dolar AS. Sementara itu, indeks dolar AS terpantau melemah 0,19% ke 96,99.

    Sementara itu, mengacu data BI, yield UST (US Treasury) Note 10 tahun naik ke level 4,350% diikuti dengan kenaikan indeks dolar yang menunjukkan pergerakan dolar terhadap 6 mata uang negara utama lainnya (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) alias DXY ke level 97,65.

    “Bank Indonesia terus memperkuat koordinasi dengan Pemerintah dan otoritas terkait serta mengoptimalkan strategi bauran kebijakan untuk mendukung ketahanan eksternal ekonomi Indonesia,” tutup Denny.

  • Microsoft Hemat Rp 8 Triliun Berkat AI, Tapi Karyawan Manusia Terancam

    Microsoft Hemat Rp 8 Triliun Berkat AI, Tapi Karyawan Manusia Terancam

    Jakarta –

    Microsoft baru-baru ini kembali melakukan PHK terhadap 9.000 karyawannya. Kuat dugaan, raksasa teknologi ini semakin merangkul AI dalam operasionalnya sehingga karyawan manusia semakin terancam.

    Bahkan seorang eksekutif Microsoft kabarnya mengklaim perusahaan telah menghemat ratusan juta dolar karena mengotomatiskan ribuan pekerjaan yang sebelumnya dipegang oleh manusia.

    Seperti dilaporkan Bloomberg dari sumber internal, Chief Commercial Officer Microsoft Judson Althoff mengatakan dalam presentasi karyawan baru-baru ini, bahwa mereka menghemat lebih dari USD 500 juta atau di kisaran Rp 8 triliun karena memakai AI tahun 2024 dan itu hanya perhitungan di divisi call center.

    Komentar Althoff muncul hanya beberapa hari setelah perusahaan mengumumkan PHK terhadap 9.000 pekerja, sehingga jumlah total PHK Microsoft tahun ini menjadi sekitar 15.000.

    Dalam presentasi internal itu, Althoff membanggakan AI sekarang membantu dalam penjualan, layanan pelanggan, dan rekayasa software, dan bahkan untuk komunikasi dengan pelanggan. Meski penggunaan AI untuk yang terakhir masih baru, ia mengatakan telah menghasilkan puluhan juta dolar dalam penjualan.

    Tidak jelas apakah posisi yang ditinggal pegawai dalam PHK terbaru akan digantikan oleh AI. Yang pasti sebenarnya, posisi keuangan Microsoft sangat baik dengan laba UD 26 miliar di kuartal pertama 2025. Kapitalisasi pasar Microsoft juga naik hingga USD 3,74 triliun, salip menyalip dengan Apple dan Nvidia.

    Microsoft mengindikasikan labanya akan banyak dialirkan untuk mengembangkan AI. Januari silam, perusahaan yang didirikan Bill Gates itu akan berinvestasi USD 80 miliar dalam infrastruktur AI di 2025.

    Seorang eksekutif Microsoft juga blunder terkait AI. PHK besar-besaran yang dilakukan Microsoft berdampak besar pada sejumlah studio game mereka untuk Xbox, dan salah satu eksekutif Xbox menyuruh korban PHK mengatasi depresi lewat chatbot seperti ChatGPT. Postingan tak peka itu berasal dari Matt Turnbull, Produser Eksekutif di Xbox Games Studio Publishing.

    Ia memposting itu di akun LinkedIn-nya, dan kini postingan itu sudah dihapus. “(Chatbot) bisa mengurangi beban emosi dan kognitif dari kehilangan pekerjaan,” tulis Turnbul.

    (fyk/fay)

  • Impor Nikel dari Filipina Diproyeksi Melonjak 5-10 Juta Ton, Mengalir ke Mana?

    Impor Nikel dari Filipina Diproyeksi Melonjak 5-10 Juta Ton, Mengalir ke Mana?

    Bisnis.com, JAKARTA – Impor bijih nikel dari Filipina diperkirakan akan melonjak tahun ini untuk memenuhi permintaan dari smelter-smelter nikel China di Indonesia yang terdampak pembatasan produksi oleh pemerintah.

    Melansir dari Bloomberg, Jumat (11/7/2025), Presiden DMCI Mining, perusahaan tambang Filipina, Tulsi Das Reyes memproyeksikan ekspor bijih nikel dari Filipina ke Indonesia akan meningkat sekitar 5 juta hingga 10 juta ton pada tahun ini dibandingkan akhir 2023 yang mencapai sekitar 1 juta ton.

    Sebagian besar produksi bijih nikel Filipina yang mencapai lebih dari 30 juta ton tetap diekspor ke pasar utama, yaitu China. Namun, pengiriman ke negara tetangga, Indonesia terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir seiring dengan pengetatan regulasi tambang pemerintah Indonesia untuk menjaga stabilitas harga.

    Reyes mengatakan, sebagian dari target ekspor bijih nikel DMCI sebanyak 2 juta ton pada tahun ini diperkirakan akan dikirim ke Indonesia. Menurutnya, tren peningkatan ekspor bijih nikel ke Indonesia tidak akan berlangsung lama, tetapi akan tetap stabil.

    “Kalau saya jadi Indonesia, saya akan memaksimalkan sumber daya dalam negeri,” ujar Reyes dalam sebuah wawancara pada Kamis.

    “Saya rasa mereka [Indonesia] tidak ingin terlalu banyak impor dari Filipina,” imbuhnya, sembari menyebut bahwa para pemilik smelter China juga kemungkinan akan lebih mengutamakan pasokan dari tambang mitra mereka di Indonesia.

    Filipina merupakan produsen bijih nikel terbesar kedua di dunia. Namun, masih tertinggal dari Indonesia dalam mengembangkan industri hilir karena tingginya kebutuhan modal untuk pembangunan smelter. Upaya terbaru pemerintah Filipina untuk melarang ekspor mineral mentah guna mendorong investasi di sektor pengolahan gagal karena ditolak oleh parlemen pada bulan lalu, menyusul penolakan dari pelaku industri.

    Namun, beberapa perusahaan tambang Filipina belum sepenuhnya meninggalkan rencana pengembangan smelter nikelnya. DMCI bekerja sama dengan perusahaan tambang besar lainnya, Nickel Asia Corp., untuk mengkaji kelayakan pembangunan pabrik pemurnian. Keduanya tengah mempertimbangkan pembangunan smelter nikel dengan teknologi high-pressure acid leaching (HPAL) senilai sekitar US$1,5 miliar dan telah berdiskusi dengan perusahaan asing terkait keahlian teknis dan potensi investasi.

    Reyes menuturkan, keputusan untuk melanjutkan proyek tersebut akan bergantung pada kecepatan eksplorasi tambang karena dibutuhkan cadangan bijih nikel sekitar 300 juta ton dengan kadar tertentu untuk operasional selama 30 tahun. Saat ini, DMCI memiliki dua tambang nikel dan tengah menjajaki pengembangan lokasi baru.

    DMCI Mining, yang kembali mencetak laba pada kuartal pertama setelah sebelumnya merugi, memperkirakan akan mengeskpor 2,5 juta ton hingga 3 juta ton bijih nikel pada tahun depan, dengan China tetap menjadi pasar utamanya. Namun, kebijakan tarif timbal balik Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump terhadap China dapat menjadi risiko bagi sektor tambang ke depannya.

    “Pertumbuhan bisnis kami sepenuhnya bergantung pada apa yang terjadi di China,” ujar Reyes.

    Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), yang diakses Bisnis pada Jumat (11/7/2025), impor bijih nikel dan konsentrat dengan kode HS 26040000 dari Filipina pada Januari-Mei 2025 mencapai 2,77 juta ton dengan nilai US$122,71 juta. Angka tersebut melonjak dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar 995.200 ton dengan nilai US$37,06 juta.

    Mayoritas impor nikel mengalir ke Weda, Halmahera Tengah, Maluku Utara, dengan volume tertinggi tercatat pada Mei 2025 yang mencapai 1,20 juta ton. Angka tersebut meningkat signifikan dibandingkan bulan-bulan sebelumnya yang mencapai 57.450 ton pada Januari 2025, 53.500 ton pada Februari 2025, 279.450 ton pada Maret 2025, dan 630.773 ton pada April 2025.

    Sebagian impor nikel juga mengalir ke Morowali, Sulawesi Tengah, sebesar 52.200 ton pada Maret 2025 dan melonjak menjadi 442.895 ton pada Mei 2025.

  • Outlook Nilai Tukar 2026: Beda Proyeksi Rupiah BI, Kemenkeu, dan Ekonom

    Outlook Nilai Tukar 2026: Beda Proyeksi Rupiah BI, Kemenkeu, dan Ekonom

    Bisnis.com, JAKARTA —Rupiah diproyeksikan bertahan di level tinggi hingga 2026, dengan estimasi rata-rata berkisar Rp16.500 per dolar AS, menyusul proyeksi berbeda dari BI dan Kementerian Keuangan.

    Ekonom mengestimasikan rupiah secara rata-rata akan berada di level sekitar Rp16.500an per dolar AS pada tahun depan atau 2026. 

    Sementara Bank Indonesia (BI) maupun pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan mengeluarkan estimasi yang berbeda terhadap rupiah  tahun depan, masing-masing pada rentang Rp16.000–16.500 per dolar AS dan Rp16.500–Rp16.900 per dolar AS. 

    Kepala Ekonom PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) David Sumual memproyeksi rupiah stabil pada angka tengah pada 2026. “Lebih stabil di posisi Rp16.500 per dolar AS secara rata-rata karena harga komoditas diharapkan lebih baik ke depan, terutama dipicu stimulus fiskal China dan ketidakpastian akibat perang tarif sudah mereda,” ujarnya kepada Bisnis, Jumat (11/7/2025). 

    Kendati begitu,  David masih belum melihat adanya potensi rupiah dapat menguat ke level yang lebih apresiatif, yakni di kisaran Rp15.000 per dolar AS, baik pada tahun ini maupun tahun depan. “Belum ada katalis baru, terutama katalis utama harga komoditas,” lanjutnya. 

    Adapun mata uang rupiah ditutup menguat pada level Rp16.218,00 per dolar AS hari ini, Jumat (11/7/2025), menguat di pekan AS mengumumkan putusan tarif resiprokal terhadap Indonesia. 

    Mengutip data Bloomberg, rupiah ditutup menguat 6 poin atau 0,04% ke level Rp16.218. Sementara itu, indeks dolar AS menguat 0,12% ke 97,76. Di sisi lain, sebagian besar mata uang lain di Asia ditutup melemah di hadapan dolar AS hari ini. 

    Adapun hingga semester I/2025, rupiah secara rata-rata tercatat di angka Rp16.428 per dolar AS. Melesat dari target APBN tahun ini yang sebesar Rp16.000 per dolar AS. 

    Untuk itu, pemerintah memproyeksikan pada akhir tahun ini, rupiah secara rata-rata akan berada di rentang Rp16.300—Rp16.800 per dolar AS. 

    Sebelumnya, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo memastikan bahwa instansinya akan terus melakukan stabilisasi nilai tukar rupiah yang sesuai dengan fundamental terutama melalui intervensi transaksi Non-Deliverable Forward (NDF) di pasar luar negeri serta transaksi spot dan Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF) di pasar domestik. 

    Di mana strategi ini disertai dengan pembelian Surat Berharga Negara (SBN) di pasar sekunder untuk menjaga stabilitas pasar keuangan.