Perusahaan: Bloomberg

  • OpenAI Berencana Bangun Pusat Data di India dengan Kapasitas Minimal 1 Gigawatt

    OpenAI Berencana Bangun Pusat Data di India dengan Kapasitas Minimal 1 Gigawatt

    Bisnis.com, JAKARTA— Perusahaan pengembang ChatGPT, OpenAI, dikabarkan tengah menjajaki kerja sama dengan mitra lokal untuk membangun pusat data di India dengan kapasitas minimal 1 gigawatt. 

    Kabar tersebut menurut laporan Bloomberg pada Senin, (1/9/2025) Namun demikian, melansir laman Reuters pada Selasa (2/9/2025) OpenAI belum memberikan tanggapan resmi atas informasi ini. 

    OpenAI, yang didukung oleh Microsoft (MSFT.O), telah resmi mendaftarkan badan hukumnya di India dan mulai membentuk tim lokal. 

    Pada Agustus lalu, perusahaan mengumumkan rencana membuka kantor pertamanya di New Delhi pada akhir tahun ini, memperluas kehadirannya di pasar terbesar kedua berdasarkan jumlah pengguna.

    Rencana pembangunan pusat data berskala besar ini disebut sebagai langkah signifikan bagi ekspansi OpenAI di Asia, sekaligus menjadi bagian dari dorongan infrastruktur kecerdasan buatan dengan merek Stargate. 

    Namun, lokasi pasti dan jadwal pembangunan pusat data tersebut masih belum ditentukan. Bloomberg juga melaporkan, kemungkinan CEO OpenAI Sam Altman akan mengumumkan proyek ini secara resmi saat kunjungannya ke India pada September mendatang.

    Sebagai catatan, Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump pada Januari lalu mengumumkan inisiatif Stargate, yaitu investasi sektor swasta hingga US$500 miliar atau sekitar Rp8,21 kuadriliun untuk pengembangan infrastruktur AI. Proyek besar ini didukung oleh SoftBank, OpenAI, dan Oracle (ORCL.N).

    Sebelumnya, OpenAI lebih agresif dalam mengembang teknologi kecerdasan buatan di tengah persaiangan mereka dengan Meta. 

    CEO OpenAI, Sam Altman dalam proses mendirikan perusahaan startup antarmuka brain-to-computer baru bernama Merge Labs. Sam membutuhkan dana sebesar Rp13,8 triliun untuk membangun perusahaan rintisan pesain Neuralink.

    Untuk menyukseskan usaha tersebut, Altman menggalang dana dengan modal yang kemungkinan besar berasal dari tim ventura OpenAI. 

    Merge Labs diperkirakan akan bernilai US$850 juta atau sekitar Rp13,8 triliun (Kurs: Rp16.233), tetapi pembicaraan masih dalam tahap awal dan OpenAI belum berkomitmen untuk berpartisipasi, sehingga persyaratan dapat berubah.

    Dilansir TechCrunch, Rabu (13/8/25), Selain OpenAI, perusahaan startup tersebut juga dilaporkan akan bekerja sama dengan Alex Blania, yang menjalankan Tools for Humanity (sebuah proyek ID digital pemindai mata milik Sam Altman, yang memungkinkan siapapun memverifikasi kemanusiaan mereka).

    Merge Labs nantinya akan bersaing dengan Neuralink milik Elon Musk, yang sedang mengembangkan chip antarmuka komputer dan dirancang untuk ditanamkan ke dalam otak.

    Musk sendiri sudah mendirikan Neuralink pada 2016, meski keberadaannya baru diketahui pada 2017, dan hingga kini, mereka telah membuat kemajuan signifikan.

    Saat ini, Neuralink sedang diujicobakan pada penderita kelumpuhan parah. Tujuannya agar mereka dapat mengendalikan perangkat dengan pikiran mereka. Untuk tujuan itu, Neuralink telah meraih pendanaan Seri E sebesar US$600 juta atau Rp9,7 triliun dengan valuasi US$9 miliar atau Rp146,1 triliun (Kurs: Rp16.233) pada Juni.

  • Didorong Xi Jinping, KTT SCO Sepakat Bentuk Bank Pembangunan Baru

    Didorong Xi Jinping, KTT SCO Sepakat Bentuk Bank Pembangunan Baru

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden China Xi Jinping berhasil mengamankan kesepakatan dari negara mitra untuk membentuk bank pembangunan baru, mewujudkan ambisi lama Beijing sekaligus mempertegas pengaruhnya yang kian meluas.

    Mengutip Bloomberg pada Selasa (2/9/2025), Menteri Luar Negeri China Wang Yi menyampaikan bahwa para anggota Shanghai Cooperation Organisation (SCO) sepakat mendirikan lembaga tersebut di akhir pertemuan puncak dua hari di Tianjin, yang mempertemukan sekutu internasional terdekat Xi.

    “Gagasan pembentukan bank pembangunan SCO yang digagas China lebih dari 10 tahun lalu akhirnya terwujud,” ujar Wang dalam konferensi pers bersama Sekretaris Jenderal SCO Nurlan Yermekbayev.

    Menurut Wang, kehadiran bank pembangunan itu akan mendorong percepatan pembangunan infrastruktur dan sosial-ekonomi di negara-negara anggota SCO.

    Meski belum mengungkap detail lebih lanjut, kesepakatan ini menandai kemenangan diplomatik bagi Beijing yang sudah mendorong pendirian bank tersebut sejak 2010. Sebelumnya, Moskow menolak gagasan itu dan justru mengusulkan agar China bergabung dengan bank pembangunan yang dikendalikan Rusia, menurut Carnegie Moscow Center.

    Pengumuman Wang datang setelah Xi Jinping pada hari yang sama menyerukan agar pendirian bank segera direalisasikan. Wang juga menekankan bahwa prakarsa Xi tentang Global Governance Initiative menjadi salah satu hasil penting KTT, sekaligus mengkritik monopoli tata kelola global oleh segelintir negara tanpa menyebut nama.

    Pernyataan Wang sejalan dengan pidato Xi yang menyerukan agar blok menentang praktik intimidasi, sindiran yang diarahkan kepada Amerika Serikat. Xi juga berjanji meningkatkan investasi dan pinjaman ke negara mitra, memperkuat dukungan finansial bagi SCO sekaligus mempertegas pengaruh Beijing.

    “Semua anggota memiliki kedudukan yang sama. Namun, kita tidak bisa mengabaikan betapa pentingnya peran China,” ujar Yermekbayev, mantan Menteri Pertahanan Kazakhstan.

    Dalam deklarasi bersama, negara anggota menyatakan penolakan terhadap langkah koersif sepihak dan berkomitmen memfasilitasi perdagangan intra-blok. Mereka juga mengecam serangan militer Israel dan AS terhadap Iran pada Juni lalu yang dinilai sebagai pelanggaran serius terhadap norma internasional dan kedaulatan Iran.

    Di sela-sela KTT, Pakistan dan Armenia mengumumkan pembukaan hubungan diplomatik formal dengan menandatangani komunike bersama. Langkah ini memperlihatkan bagaimana SCO kian menjadi arena penyelesaian sengketa.

    KTT SCO kali ini disebut sebagai yang terbesar sejak berdirinya pada 2001, menghadirkan Presiden Rusia Vladimir Putin, Perdana Menteri India Narendra Modi, Presiden Iran Masoud Pezeshkian, serta Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif.

    Kunjungan Modi ke China untuk pertama kalinya dalam tujuh tahun juga diwarnai pertemuan bilateral dengan Xi. Keduanya berjanji memperbaiki hubungan di tengah tekanan tarif tinggi dari Washington terhadap Beijing dan New Delhi.

  • Thailand Terjebak Gejolak Politik dan Risiko Resesi Ekonomi

    Thailand Terjebak Gejolak Politik dan Risiko Resesi Ekonomi

    Bisnis.com, JAKARTA – Krisis politik Thailand pasca-pemakzulan Perdana Menteri Paetongtarn Shinawatra mengancam memperdalam perlambatan ekonomi dan memicu ekspektasi pemangkasan suku bunga lebih agresif.

    Mahkamah Konstitusi Thailand pekan lalu memberhentikan Paetongtarn karena pelanggaran etika, memicu perebutan kekuasaan antara dua blok politik untuk menunjuk perdana menteri baru. Keduanya sedang melobi dukungan dari partai yang mendesak digelarnya pemilu ulang dalam beberapa bulan ke depan.

    “Jika ketidakpastian politik berujung pada pemilu kilat, prosesnya bisa memakan waktu dan menekan momentum pertumbuhan yang sudah melemah,” ujar ekonom Oversea-Chinese Banking Corp., Lavanya Venkateswaran dikutip dari Bloomberg pada Selasa (2/9/2025).

    Perekonomian Thailand sebelumnya sudah dihantam berbagai tekanan, mulai dari tarif impor yang diberlakukan Presiden AS Donald Trump hingga konflik perbatasan dengan Kamboja. 

    Bank of Thailand sejak Oktober telah memangkas suku bunga acuan sebesar 100 basis poin menjadi 1,5%. Bank sentral menegaskan pemangkasan tambahan baru akan dilakukan jika ada pelemahan signifikan dalam prospek pertumbuhan atau muncul guncangan tak terduga.

    Menurut ekonom ANZ Group Holdings Ltd., Krystal Tan, jika keterlambatan kebijakan dan guncangan kepercayaan terus berlanjut, Bank of Thailand bisa mempercepat langkah pelonggaran. 

    Namun, dampaknya dinilai terbatas karena adanya kendala struktural dan tekanan eksternal. Tan memperkirakan akan ada pemangkasan 25 basis poin pada kuartal IV/2025.

    Lobi politik untuk membentuk pemerintahan baru dimulai akhir pekan lalu. Anutin Charnvirakul, pengusaha yang beralih menjadi politisi, muncul sebagai kandidat terkuat setelah Partai Bhumjaithai menjajaki koalisi dengan Partai Rakyat, kelompok oposisi terbesar di parlemen beranggotakan 500 kursi.

    Namun, Partai Pheu Thai yang didukung keluarga Shinawatra juga mengklaim memiliki cukup dukungan untuk mempertahankan kekuasaan. Partai tersebut bahkan menyatakan siap menerima syarat dari Partai Rakyat. Pemungutan suara di parlemen untuk menentukan perdana menteri baru diperkirakan berlangsung pekan ini.

    “Pergantian perdana menteri ke partai lain akan mengubah arah kebijakan secara menyeluruh, termasuk kebijakan ekonomi, yang bisa menimbulkan ketidakpastian setidaknya dalam jangka pendek,” ujar ekonom Standard Chartered Plc, Tim Leelahaphan, yang memprediksi adanya pemangkasan 50 basis poin pada rapat kebijakan 8 Oktober mendatang.

    Nomura Holdings Inc. sebelumnya memperkirakan suku bunga terminal Thailand akan turun di bawah 1% dan memperingatkan risiko penurunan peringkat kredit oleh Moody’s Ratings akibat meningkatnya ketidakpastian politik dan lemahnya pertumbuhan ekonomi. 

    Dalam analisis terbarunya, Moody’s menilai politik Thailand yang terpolarisasi, dengan seringnya pergantian pemerintahan dan rapuhnya koalisi, telah menahan laju investasi serta menghambat reformasi struktural.

    Salah satu kabar positif adalah parlemen telah mengesahkan anggaran belanja 3,78 triliun baht (US$117 miliar) yang akan berlaku mulai 1 Oktober. 

    Persetujuan dari Senat diperkirakan akan menyusul pada Selasa ini, sehingga memberi kelegaan bagi investor dan mencegah kebuntuan politik seperti yang terjadi pada 2019.

    Meski demikian, kesepakatan dagang Thailand-AS yang masih dalam tahap negosiasi rinci bisa terpengaruh gejolak politik, terutama jika parlemen dibubarkan. Pasalnya, sejumlah ketentuan penting terkait pemangkasan tarif impor produk Amerika memerlukan persetujuan legislatif.

    “Penyaluran anggaran, pelaksanaan proyek, investasi, dan kesepakatan dagang dengan AS akan terganggu jika terjadi kebuntuan politik. Tidak ada kabar baik,” kata Kepala Ekonom Kasikorn Research Center, Burin Adulwattana.

  • Dihantam Bea Masuk 50%, Trump Klaim India Tawarkan Pangkas Tarif ke Nol

    Dihantam Bea Masuk 50%, Trump Klaim India Tawarkan Pangkas Tarif ke Nol

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden AS Donald Trump mengklaim India menawarkan memangkas tarif ke nol setelah Washington memberlakukan bea masuk 50% sebagai sanksi atas pembelian minyak Rusia.

    “Mereka kini menawarkan untuk memangkas tarif ke nol, tetapi sudah terlambat. Seharusnya itu dilakukan bertahun-tahun lalu,” tulis Trump dalam unggahan di platform Truth Social dikutip dari Bloomberg pada Selasa (2/9/2025). 

    Adapun, tidak jelas kapan tawaran itu disampaikan maupun apakah Gedung Putih berencana membuka kembali perundingan dagang dengan India.

    Tarif baru AS menggandakan bea masuk sebelumnya yang sebesar 25% terhadap ekspor India. Kebijakan ini memengaruhi lebih dari 55% barang yang dikirim ke AS — pasar terbesar India — dan paling menghantam sektor padat karya seperti tekstil dan perhiasan. 

    Sementara itu, produk utama seperti elektronik dan farmasi dibebaskan dari tarif, sehingga untuk sementara menyelamatkan investasi besar Apple Inc. di India.

    Kebijakan tarif mendadak tersebut mengejutkan pejabat India, setelah berbulan-bulan pembicaraan dagang antara New Delhi dan Washington. 

    India termasuk negara pertama yang membuka perundingan dagang dengan pemerintahan Trump, namun tarif tinggi serta kebijakan proteksionis di sektor seperti pertanian dan susu kerap membuat frustrasi negosiator AS.

    Kementerian Luar Negeri India tidak memberikan komentar di luar jam kerja reguler, sementara Gedung Putih maupun Kantor Perwakilan Dagang AS juga belum menanggapi permintaan komentar.

    Trump belakangan semakin geram terhadap India karena terus membeli minyak Rusia, yang menurutnya membantu membiayai perang Presiden Vladimir Putin di Ukraina.

    Di sisi lain, Perdana Menteri India Narendra Modi dan Putin tengah bertemu di China, menegaskan bahwa hubungan erat New Delhi-Moskow tetap terjaga meski ada tekanan berulang dari pemerintahan Trump. Modi pada Senin menegaskan India dan Rusia memiliki hubungan yang spesial.

  • Presiden ECB: Hilangnya Independensi The Fed Berbahaya bagi Ekonomi Global

    Presiden ECB: Hilangnya Independensi The Fed Berbahaya bagi Ekonomi Global

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Bank Sentral Eropa atau European Central Bank (ECB) Christine Lagarde memperingatkan bahwa hilangnya independensi Federal Reserve (The Fed) akan menjadi bahaya serius bagi perekonomian dunia.

    Dalam wawancara dengan Radio Classique pada Senin (1/9/2025) waktu setempat, Lagarde menilai Presiden AS Donald Trump akan sangat sulit mengendalikan bank sentral AS tersebut. Hal ini mengingat ada preseden hukum yang melindungi posisi para gubernur The Fed dari pemecatan.

    “Jika dia berhasil melakukannya, saya kira itu akan menjadi ancaman yang sangat serius bagi ekonomi AS dan ekonomi global,” ujar Lagarde dikutip dari Bloomberg pada Selasa (2/9/2025). 

    Dia melanjutkan, kebijakan moneter jelas berpengaruh bagi AS dalam menjaga stabilitas harga dan memastikan lapangan kerja optimal di negara tersebut.

    Menurutnya, tanpa independensi, stabilitas ekonomi AS dan dampaknya ke seluruh dunia sebagai ekonomi terbesar global akan sangat mengkhawatirkan.

    Trump belakangan melancarkan serangan yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap The Fed. DIa berulang kali menuntut penurunan suku bunga yang dianggap terlalu tinggi, serta kerap mengecam Ketua Jerome Powell. 

    Selain itu, Trump juga berupaya memecat Gubernur Lisa Cook atas dugaan penipuan kredit kepemilikan rumah (KPR). Kini, Cook tengah melawan keputusan tersebut di pengadilan.

    Terkait Eropa, Lagarde menyatakan ECB telah berhasil mencapai stabilitas harga dan akan melakukan apa pun yang diperlukan untuk menjaga inflasi kawasan euro tetap terkendali.

    “Tujuan inflasi 2% sudah tercapai, dan kami akan terus mengambil langkah yang diperlukan untuk memastikan inflasi terkendali serta harga stabil,” tegasnya.

    Pernyataan Lagarde disampaikan jelang rilis laporan inflasi yang diperkirakan akan mengonfirmasi penilaian ECB bahwa tekanan harga di zona euro tetap terkendali. Survei Bloomberg memproyeksikan inflasi sebesar 2%, sesuai target bank sentral.

    Pembuat kebijakan ECB secara luas diperkirakan mempertahankan suku bunga pada level 2% dalam pertemuan dua pekan mendatang. 

    Pada pertemuan Juli lalu, sebagian besar anggota dewan menilai risiko inflasi secara umum seimbang dan menyoroti ketahanan ekonomi Eropa meski menghadapi hambatan dari tarif AS dan perang Rusia-Ukraina.

    Meski investor mulai meragukan adanya pemangkasan tambahan tahun ini, sejumlah ekonom masih memperkirakan satu kali pemangkasan lagi pada Desember 2025.

    Lagarde juga menekankan bahwa ketidakpastian ekonomi berkurang seiring dengan peningkatan perdagangan antara Uni Eropa dan AS.

  • Dolar AS Melemah ke Level Rp 16.468

    Dolar AS Melemah ke Level Rp 16.468

    Jakarta

    Nilai tukar dolar Amerika Serikat (AS) terhadap rupiah melemah pagi ini. Di tengah gejolak yang terjadi di Tanah Air, rupiah menguat ke level Rp 16.400-an per dolar AS pada Senin (1/9).

    Berdasarkan data Bloomberg, mata uang Negeri Paman Sam melemah ke Rp 16.468. Nilai tukar dolar AS melemah 31,5 poin atau sekitar 0,19% pukul 09.15 WIB.

    Saat pembukaan, dolar AS sudah melemah di level Rp 16.475. Diperkirakan pergerakan dolar AS hari ini di antara Rp 16.470-Rp 16.479.

    Kemudian, berdasarkan data Reuters, pada pembukaan perdagangan, nilai tukar dolar AS menguat pada level Rp 16.449.

    Kemudian pergerakan kini melemah 2,7 poin atau 0,02% ke level Rp 16.446. Sepanjang hari ini, rupiah diperkirakan bergerak di rentang Rp Rp 16.446-16.485.

    Untuk diketahui, gelombang demonstrasi pecah pada beberapa titik di Jakarta selama beberapa ini. Aksi makin panas terjadi usai insiden meninggalnya seorang mitra ojek online (ojol) yang dilindas mobil rantis milik Mako Brimob.

    Kericuhan terus terjadi hingga membuat sejumlah fasilitas transportasi umum mulai dari Halte Transjakarta dan MRT hangus terbakar. Keadaan juga semakin tegang dengan aksi penjarahan yang dilakukan kepada sejumlah rumah pejabat negara atau Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

    Gelombang demonstrasi mulanya muncul sebagai protes terhadap kebijakan tunjangan anggota DPR. Kalangan buruh juga sempat melakukan aksi dengan membawa beberapa tuntutan mulai dari kenaikan upah minimum hingga menuntut janji Presiden untuk membuat Satgas PHK.

    (ada/fdl)

  • Gejolak Politik Indonesia-Thailand Guncang Pasar Saham Asean

    Gejolak Politik Indonesia-Thailand Guncang Pasar Saham Asean

    Bisnis.com, JAKARTA – Gejolak politik di Indonesia dan Thailand kembali mengguncang pasar saham Asia Tenggara, memicu kenaikan risiko aksi jual investor asing dan investasi di kawasan Asia Tenggara.

    Melansir Bloomberg pada Senin (1/9/2025) indeks harga saham gabungan (IHSG) Indonesia anjlok 1,5% pada perdagangan Jumat (29/8/2025). Sementara itu, pasar saham Thailand turun 1,1% dan masuk jajaran pelemah utama.

    Data Bloomberg mencatat, pasar saham Indonesia masih mencatatkan arus masuk asing bersih sebesar US$676 juta sepanjang Agustus. Sebaliknya, investor asing menarik keluar sekitar US$670 juta dari pasar Thailand. 

    Sepanjang tahun ini, indeks saham Thailand sudah terkoreksi 10%, sedangkan IHSG masih tumbuh sekitar 11% dan sempat mencetak rekor tertinggi sebelum kerusuhan pecah.

    Presiden Prabowo Subianto membatalkan kunjungan ke China menyusul kerusuhan mematikan terkait kenaikan biaya hidup dan kesenjangan sosial. Aksi protes bahkan menyasar rumah Menteri Keuangan serta sejumlah anggota parlemen. 

    Sementara itu, di Thailand, perebutan kursi perdana menteri kembali memanas setelah Paetongtarn Shinawatra didiskualifikasi dari jabatannya.

    Kondisi ini terjadi di tengah valuasi saham yang kian menarik dan prospek pemangkasan suku bunga yang sempat membuka peluang arus dana global beralih ke Asia Tenggara.

    “Risiko politik di Indonesia akan meningkat, begitu juga premi risiko pasar saham. Kami underweight di Indonesia karena valuasi belum mencerminkan permasalahan fundamental ekonomi,” ujar John Foo, pendiri Valverde Investment Partners Pte. yang berbasis di Singapura.

    Gelombang protes di Tanah Air dipicu isu tunjangan perumahan anggota DPR yang nilainya hampir 10 kali lipat dari upah minimum Jakarta. Sentimen kian panas akibat kenaikan pajak, PHK massal, dan inflasi yang menekan masyarakat berpenghasilan rendah. Pada Minggu (31/8/2025), Prabowo mengumumkan parlemen akan menghapus fasilitas jumbo tersebut.

    Adapun Thailand terus dihantui konflik politik berkepanjangan yang menghambat laju ekonominya. Politikus konservatif Anutin Charnvirakul pada Jumat malam mengklaim telah mengantongi dukungan mayoritas untuk membentuk pemerintahan baru. 

    “Bangsa ini tidak boleh dibiarkan mandek,” ujarnya.

    Berbeda dengan Indonesia, Foo melihat peluang di pasar Thailand berkat valuasi murah dan harapan pergantian perdana menteri bisa mendorong stimulus ekonomi. Menurutnya, pasar sudah siap menyambut perubahan kepemimpinan di Thailand.

    Meski demikian, sejumlah analis menilai gejolak saat ini tidak akan mengubah prospek jangka panjang di kedua negara. 

    “Kebijakan moneter yang lebih longgar dan valuasi pasar tetap menjadi daya tarik,” kata Nirgunan Tiruchelvam, analis Aletheia Capital di Singapura.

    Sejak menjabat tahun lalu, Prabowo mengedepankan agenda populis dengan mendorong ekspansi ekonomi, mulai dari program makan gratis massal hingga pembentukan dana kekayaan negara Danantara. Lembaga tersebut kini mengelola hampir 900 BUMN dengan aset dilaporkan mencapai US$1 triliun.

    Namun, menurut Xin-Yao Ng, Investment Director Aberdeen Investments, kebijakan tersebut belum mampu menjawab persoalan ekonomi kelompok berpenghasilan rendah. 

    “Saya masih khawatir terhadap arah ekonomi Indonesia dan menunggu sejauh mana Danantara bisa memberi dampak nyata,” ungkapnya.

    Pasar Modal Masih Normal

    Bursa Efek Indonesia (BEI) memastikan perdagangan saham di Bursa akan berjalan normal pada Senin (1/9/2025).

    “Dapat kami beritahukan bahwa Bursa Efek Indonesia pada Senin, 1 September 2025 akan beroperasi secara normal. BEI senantiasa berkomitmen untuk menjaga aktivitas pasar modal Indonesia tetap berjalan secara teratur, wajar, dan efisien,” ujar Corporate Secretary Bursa Efek Indonesia Kautsar Primadi Nurahmad, Minggu (31/8/2025).

    Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon Inarno Djajadi mengatakan, sampai saat ini, OJK akan tetap menjalankan perdagangan di pasar modal pada hari ini. 

    “Sambil lihat perkembangan,” kata Inarno kepada Bisnis pada Minggu (31/8/2025).

    Sementara itu, Penggiat Pasar Modal Indonesia Reydi Octa mengatakan, IHSG pada perdagangan hari ini rawan dibuka melemah akibat gejolak politik yang terjadi selama akhir pekan ini. 

    “Sejarah membuktikan pasar sangat sensitif terhadap isu sosial dan politik. Besok panic sell mungkin terjadi, apalagi jika situasi tak kunjung reda dan belum ada langkah antisipasi dan kebijakan strategis dari pemerintah untuk meredakan kekisruhan,” kata Reydi kepada Bisnis pada Minggu (31/8/2025).

    Director Reliance Sekuritas Indonesia Reza Priyambada mengatakan, pada dasarnya pelaku pasar sedang melihat apakah demonstrasi yang terjadi menuju anarkis dan mengganggu kestabilan kehidupan ekonomi serta politik atau tidak. 

    “Jika hal tersebut terjadi maka tentunya pelaku pasar akan stay away dari market hingga kondisi yang ada bisa lebih aman. Jeda waktu ini lah yang kita tidak dapat perkirakan durasi waktunya,” ujar Reza kepada Bisnis.

    Pelaku pasar juga dinilai masih cenderung wait and see terutama melihat kondisi di dalam negeri dalam beberapa hari ke depannya.

    “Kalau sudah terkait ekonomi dan politik tentunya pelaku pasar akan cenderung melakukan aksi jual sehingga hampir semua sektor akan terkena dampaknya,” tuturnya.

  • Xi Jinping-Modi Sepakat Pererat Kerja Sama di Tengah Tekanan Tarif Trump

    Xi Jinping-Modi Sepakat Pererat Kerja Sama di Tengah Tekanan Tarif Trump

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden China Xi Jinping dan Perdana Menteri India Narendra Modi sepakat memperdalam kerja sama di tengah tekanan tarif tinggi dari AS.

    Dalam pertemuan di Tianjin, di sela-sela KTT Shanghai Cooperation Organisation (SCO), Modi mengumumkan dimulainya kembali penerbangan langsung antara kedua negara. 

    Dia menegaskan hubungan bilateral dalam setahun terakhir lebih stabil setelah pasukan dari kedua pihak mundur dari titik gesekan di perbatasan. Kunjungan ini merupakan yang pertama bagi Modi ke China dalam tujuh tahun terakhir.

    Adapun, Xi menekankan pentingnya kedua negara melihat hubungan dari ketinggian strategis dan perspektif jangka panjang. Dia juga menyerukan penguatan multilateralisme dan lebih banyak demokrasi dalam hubungan internasional. Menurut Xi, situasi global saat ini penuh dinamika dan kekacauan. 

    “Sudah tepat bagi China dan India menjadi tetangga bersahabat, mitra yang saling mendukung, serta menjadikan naga dan gajah menari bersama,” jelasnya dikutip dari Bloomberg, Senin (1/9/2025).

    KTT Tianjin kali ini menyoroti visi Xi tentang tata kelola global di tengah upayanya membangun kemitraan yang menyaingi tatanan dunia yang dipimpin AS. Pertemuan ini juga mempertemukan para pemimpin politik dari Rusia, India, Pakistan, dan Iran di meja yang sama untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun, menjadikannya pertemuan terbesar SCO.

    Pertemuan dilakukan di tengah tekanan tarif tinggi dari Washington. Pekan lalu, AS resmi mengenakan tarif 50% atas produk India sebagai sanksi atas pembelian minyak Rusia yang dinilai membantu pendanaan perang Moskow di Ukraina. 

    India membela hubungan dagangnya dengan Rusia dan menyebut langkah Presiden Trump itu sebagai tindakan “tidak adil” yang mengancam eksportir India. Tahun lalu, India mengekspor barang senilai US$87 miliar ke AS.

    Pertemuan Xi-Modi terjadi setelah terobosan diplomatik langka pada Agustus lalu, ketika Beijing dan New Delhi sepakat menjajaki penentuan garis perbatasan yang disengketakan. Langkah tersebut dinilai sebagai sinyal menuju dialog setelah bertahun-tahun ketegangan militer.

    India dan China berbagi perbatasan sepanjang 3.488 kilometer tanpa garis demarkasi jelas. Bentrokan pada Juni 2020 menjadi yang terburuk dalam beberapa dekade dan merusak hubungan kedua negara.

  • ChatGPT Ditanya, Berapa Lama Uang Milyuner Jeff Bezos Bisa Habis

    ChatGPT Ditanya, Berapa Lama Uang Milyuner Jeff Bezos Bisa Habis

    Jakarta

    Kekayaan bersih Jeff Bezos diperkirakan menyentuh USD 214 miliar atau sekitar Rp 3.525 triliun, menurut Bloomberg Billionaires Index. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menghabiskannya?

    Melansir Nasdaq, Minggu (31/8/2025) rasa penasaran ini kemudian dilempar ke ChatGPT. Pertanyaannya adalah “Berapa lama yang dibutuhkan untuk Jeff Bezos menghabiskan seluruh uangnya?”.

    Jawabannya pun datang dengan sejumlah skenario. Berikut ini jawaban ChatGPT:

    1. Skenario 1: Mengeluarkan uang USD 1.000 per hari

    “Jika Bezos menghabiskan USD 1.000 setiap hari, ini membutuhkannya secara kasar 685.000 tahun untuk jatuh miskin,” kalkulasi ChatGPT.

    Itu berarti, durasinya lebih lama dari seluruh keberadaan Homo sapiens. Dia pun dapat membeli iPhone baru setiap pagi selama 600.000 tahun ke depan dan masih punya sisa uang untuk makan malam.

    2. Skenario 2: Mengeluarkan USD 1 juta per hari

    “Dengan laju seperti itu, akan butuh 685 tahun untuk habis,” kata ChatGPT.

    Itu berarti dia masih akan menghabiskan hartanya pada tahun 2710. Bahkan umur manusia tidak ada yang selama itu.

    3. Skenario 3: Memberikan USD 1 miliar per tahun

    Jika Bezos berkomitmen untuk menyumbangkan USD 1 miliar setiap tahun, berapa lama hartanya akan bertahan?

    “Sekitar 250 tahun,” jawab ChatGPT.

    Sebagai perbandingan, Gates Foundation mengeluarkan sekitar USD 7 miliar pada tahun 2022. Bezos dapat melakukannya setiap tahun selama dua setengah abad.

    4. Skenario 4: Dibagikan semuanya esok hari

    Ada beberapa kemungkinan yang dapat terjadi dari skenario ini. Berikut di antaranya.

    Mengakhiri kelaparan dunia selama 7,5 tahun, berdasarkan perkiraan Program Pangan Dunia PBB sebesar USD 33 miliar per tahunMenghapuskan semua biaya pengobatan mandiri AS untuk tahun 2023, yang totalnya sekitar USD 505 miliar, menurut Pusat Layanan Medicare & Medicaid.Memberikan setiap rumah tangga di AS cek sebesar USD 1.750 (berdasarkan ~143 juta rumah tangga)Membayar biaya kuliah satu tahun untuk 22 juta mahasiswa perguruan tinggi negeri, berdasarkan rata-rata nasional.

    Terakhir, ChatGPT ditanya apakah Jeff Bezos bisa benar-benar jatuh miskin?

    “Tidak, kecuali dia benar-benar mencoba,” tulis ChatGPT. Hmm, definisi orang kaya duitnya nggak berseri.

    (ask/fay)

  • Media Asing Soroti Kerusuhan Demo Gaji DPR, Teringat Tragedi 1998

    Media Asing Soroti Kerusuhan Demo Gaji DPR, Teringat Tragedi 1998

    Bisnis.com, JAKARTA – Media asing menyoroti aksi unjuk rasa pada Jumat (29/8/2025) yang memicu kerusuhan di berbagai titik di Jakarta, serta sejumlah daerah lain di Indonesia.

    Aksi ini dipicu insiden tragis sehari sebelumnya yang menewaskan seorang pengemudi ojek online (ojol), Affan Kurniawan, setelah terlindas kendaraan taktis (Rantis) Barakuda milik Brimob.

    Media asing asal New York misalnya, menyebut bahwa kerusuhan tersebut ibaratkan tragedi kerusuhan yang terjadi pada 1998 silam. Media asing menuliskan bahwa para pengunjuk rasa berbaris menuju markas Brigade Mobil (Brimob) Polri di Kwitang, pada Jumat (29/8) dan beberapa di antaranya mencoba menyerbu kompleks tersebut. 

    Di sisi lain, media asal Paman Sam itu menyoroti demonstran lainnya merusak rambu-rambu lalu lintas dan infrastruktur lainnya, menyebabkan lalu lintas di area tersebut macet total. Demonstran juga menyerang truk polisi dan mobil patroli, serta merusak beberapa kantor pemerintah dalam kerusuhan yang kemudian memicu penjarahan dan pembakaran kendaraan oleh massa.

    “Toko-toko dan mal di dekat lokasi protes dan Pecinan Glodok di Jakarta tutup lebih awal karena masalah keamanan karena penduduk masih dihantui oleh kerusuhan Mei 1998 ketika kekerasan rasial terhadap orang Indonesia Tionghoa pecah di Indonesia selama protes keras yang menyebabkan jatuhnya Soeharto,” demikian tulis laporan media asing asal New York, Sabtu (30/8/2025).

    Tak hanya itu, bentrokan antara pengunjuk rasa dan polisi antihuru-hara juga terjadi di kota-kota lain di Tanah Air, termasuk Surabaya, Solo, Yogyakarta, Medan, Makassar, Manado, Bandung, dan Manokwari di wilayah paling timur Papua.

    Media asing lainnya, Bloomberg, juga menyoroti respons Presiden RI Prabowo Subianto menyikapi aksi demonstrasi tersebut. Prabowo mengimbau agar masyarakat tetap tenang dan percaya terhadap pemerintahan yang dia pimpin.

    Bloomberg menyebut, ini merupakan ujian terbesar bagi kepresidenan Prabowo Subianto dan telah meresahkan investor. Nilai tukar rupiah dan saham Indonesia melemah pada perdagangan Jumat (29/8). Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ambles 1,53% ke level 7.830, sedangkan rupiah melemah 0,90% ke Rp16.499,5 per dolar AS. 

    “Masa jabatan presiden diwarnai oleh periode-periode kerusuhan sejak dia menjabat pada bulan Oktober 2024, karena Prabowo kesulitan memenuhi janji-janji besarnya untuk memperbaiki kehidupan rakyat Indonesia,” tulis laporan Bloomberg.