Bisnis.com, JAKARTA — Sejumlah lembaga pemeringkat kredit maupun lembaga keuangan asing ramai-ramai memberikan pandangan terkait pengelolaan fiskal pemerintah di tengah gejolak politik yang dipicu aksi demonstrasi sejak pekan lalu. Belanja negara diperkirakan meningkat seiring dengan penggelontoran stimulus akibat dampak demonstrasi.
Demonstrasi yang awalnya menuntut pembatalan tunjangan rumah anggota DPR hingga akuntabilitas aparat dalam penanganan aksi represif dalam beberapa hari terakhir mulai mereda. Pemerintah dan DPR pun mengundang berbagai perwakilan masyarakat dari beragam latar belakang, mulai dari ahli agam hingga mahasiswa untuk berdiskusi.
Meski demikian, pemerintah masih mengantisipasi dampak lanjutan dari demonstrasi tersebut. Untuk itu, pemerintah memastikan adanya penebalan bantuan kepada masyarakat di tengah gelombang aksi besar-besaran. Pemerintah juga menegaskan stimulus ekonomi untuk semester II/2025 tetap dijalankan.
“Beberapa program itu akan dilakukan penebalan yang diberikan kepada masyarakat. Artinya kita memiliki program yang dinikmati oleh, baik itu kelas menengah, itu akan kita terus tebalkan,” terang Menko Perekonomian Airlangga Hartarto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (4/9/2025).
Bantuan atau stimulus tersebut meliputi subsidi bagi pekerja berpenghasilan di bawah Rp10 juta serta dukungan gaji untuk sektor padat karya.
Pemerintah juga akan menanggung beban Pajak Penghasilan (PPh) untuk sektor tertentu. “Itu sudah dinikmati 1,7 juta masyarakat,” ujarnya.
Selain itu, stimulus berupa insentif kredit usaha rakyat (KUR) perumahan serta renovasi rumah juga didorong.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf menambahkan, program bantuan sosial melalui APBN di bawah kementeriannya akan bersifat adaptif, selayaknya penanganan saat bencana alam. Dengan banyaknya korban demo, pria yang akrab disapa Gus Ipul itu menyiapkan santunan ahli waris sebesar Rp15 juta untuk korban meninggal, serta Rp5 juta untuk korban luka-luka.
Sejauh ini, lanjut Gus Ipul, data pemerintah mencatat terdapat tujuh korban meninggal dunia serta sembilan korban luka berat.
Tidak hanya demonstran, ada sekitar enam petugas yang hingga kini masih dirawat di rumah sakit.
“Sesuai dengan assessment-nya nanti akan diberi bantuan tambahan, termasuk juga pemulihan-pemulihan berikutnya. Misalnya untuk rehabilitasi sosialnya. Kemudian juga mungkin pemberdayaannya. Jadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan,” katanya.
Setidaknya sudah ada tiga lembaga asing yang membagikan pandangannya mengenai peningkatan belanja pemerintah hingga potensi pelebaran defisit.
Sebagai informasi, pemerintah telah memproyeksikan outlook defisit meningkat ke 2,78% terhadap PDB pada tahun ini. Berikut pandangan masing-masing lembaga:
JP Morgan
Perusahaan jasa keuangan asal Amerika Serikat ini memperkirakan prospek belanja pemerintah lebih cerah pada semester II/2025, terutama setelah selesainya restrukturisasi anggaran pada semester I/2025 akibat efisiensi sekitar US$20 miliar.
Dengan demikian, JP Morgan menilai pemerintah siap meluncurkan program stimulus senilai US$1,5 miliar atau sekitar Rp24 triliun pada paruh kedua tahun ini. Stimulus tersebut telah diumumkan Menteri Keuangan Sri Mulyani pada Juni 2025 lalu dan diperkirakan disambut positif oleh investor.
“Paket stimulus senilai US$1,5 miliar [Rp24 triliun] yang diumumkan oleh Menteri Keuangan pada 2 Juni 2025 untuk mendongkrak ekonomi seharusnya disambut baik oleh investor, menurut pandangan J.P. Morgan,” terang Gioshia Ralie, CEO & Senior Country Officer, J.P. Morgan Indonesia, dikutip dari lembar fakta, Jumat (5/9/2025).
Mengenai subsidi, JP Morgan menilai alokasi belanja akan difokuskan pada masyarakat umum dalam bentuk bansos dan subsidi upah.
JP Morgan juga mencatat bahwa pengeluaran fiskal tahunan untuk tahun berjalan naik pada Juni 2025, pertama kalinya sejak awal tahun. Pada semester I/2025, belanja pemerintah baru terealisasi 40% dari outlook anggaran sepanjang tahun, lebih rendah dari rata-rata historis 42% pada enam bulan pertama.
“Yang mengindikasikan percepatan pengeluaran pada paruh kedua dan berpotensi menopang pertumbuhan. Diharapkan akan ada lebih banyak paket stimulus dalam tiga hingga enam bulan ke depan,” terang JP Morgan.
Fitch
Fitch Ratings Inc. menilai apabila kerusuhan terus terjadi, ada risiko pelemahan peringkat kredit Indonesia yang per Maret 2025 berada pada level BBB dengan prospek stabil. Risiko tersebut sejalan dengan potensi pelemahan pertumbuhan ekonomi dan beban tambahan bagi sektor keuangan.
Menurut Fitch, aksi unjuk rasa yang disertai kekerasan dapat berdampak negatif terhadap profil kredit Indonesia jika kondisi itu sampai mengganggu prospek pertumbuhan jangka menengah.
Lembaga itu juga menyoroti kemungkinan pelebaran defisit APBN akibat meningkatnya belanja dan penerimaan negara yang terbatas.
“Protes yang disertai kekerasan dapat berdampak negatif terhadap profil kredit negara jika hal tersebut melemahkan prospek pertumbuhan jangka menengah, atau jika pemerintah berupaya mengurangi ketegangan sosial dengan meningkatkan belanja secara signifikan,” tulis Fitch dalam catatannya pada Rabu (3/9/2025), dilansir Bloomberg.
Fitch memperingatkan bahwa ketegangan sosial dapat menjadi tantangan politik bagi Presiden Prabowo Subianto, meskipun koalisi pemerintah menguasai mayoritas parlemen.
Kerusuhan berkelanjutan juga berisiko menurunkan investasi asing langsung, membuat Indonesia semakin bergantung pada aliran portofolio yang lebih fluktuatif untuk membiayai defisit neraca berjalan. Fitch memproyeksikan defisit tersebut mencapai 1,3% PDB pada 2025 dan 1,7% pada tahun berikutnya.
S&P
S&P Global Ratings lebih dahulu memperingatkan dampak demonstrasi terhadap peningkatan belanja yang berpotensi melebar hingga mendekati batas defisit 3% dari PDB sesuai UU.
Dalam keterangan tertulis, S&P menilai gelombang protes masyarakat di beberapa daerah tidak akan meningkat hingga mengganggu stabilitas politik, terlebih pemerintah sudah merespons sejumlah tuntutan publik dengan dukungan partai politik.
“Bagaimanapun, bisa jadi ada penyesuaian-penyesuaian kebijakan yang bisa menambah beban fiskal. S&P Global Ratings percaya bahwa penyesuaian kebijakan dapat meliputi tindakan untuk mendukung perekonomian dan meningkatkan belanja bantuan sosial,” dikutip dari keterangan tertulis, Senin (1/9/2025).
S&P menegaskan, meski potensi pelebaran defisit ada, hal itu tidak akan memengaruhi rating Indonesia. Salah satu hasil potensial dari penanganan pemerintah adalah meningkatkan belanja bantuan sosial untuk mendukung kelompok masyarakat berpenghasilan menengah dan bawah. Konsekuensinya, porsi belanja meningkat sehingga defisit APBN berpeluang mendekati batas amanat UU yakni 3% dari PDB.
“Kebijakan tersebut tidak akan langsung mengancam rating kami terhadap Indonesia (BBB/Stable/A-2). Itu karena kami terus memperkirakan pemerintah akan tetap menjaga defisit di bawah 3% terhadap PDB,” terang S&P.
Namun, lembaga itu mengingatkan bahwa semakin besar tekanan sosial-ekonomi, semakin sulit bagi pemerintah untuk menyeimbangkan berbagai belanja prioritas sambil tetap menjaga disiplin fiskal yang ketat.
