Perusahaan: Bloomberg

  • Media Asing Ramai Soroti Menkeu Baru Purbaya Pengganti Sri Mulyani

    Media Asing Ramai Soroti Menkeu Baru Purbaya Pengganti Sri Mulyani

    Bisnis.com, JAKARTA – Sejumlah media asing menyoroti pergantian Menteri Keuangan RI dari Sri Mulyani menjadi oleh Purbaya Yudhi Sadewa yang dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto pada Senin (8/9/2025) kemarin.

    Reuters menyoroti pergantian menteri ini dan rekam jejak Purbaya sebelum menjabat sebagai Bendahara Negara. Dalam artikel yang berujudul “Indonesia Replaces Respected Finance Minister with Economist Promising Rapid Growth”, media asal Inggris ini menyebut pergantian terjadi di tengah kekhawatiran perlambatan pertumbuhan ekonomi. 

    “Presiden Indonesia pada Senin mengganti Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, yang dikenal berkomitmen pada disiplin fiskal, dengan seorang ekonom yang berjanji mendorong percepatan pertumbuhan. Pergantian ini terjadi di tengah kekhawatiran perlambatan ekonomi di negara terbesar Asia Tenggara,” demikian kutipan artikel tersebut, Selasa (9/9/2025).

    Dalam artikel itu juga disebutkan bahwa Purbaya sebelumnya menjabat sebagai Kepala Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sejak 2020. Dia juga pernah menempati berbagai posisi di sejumlah kementerian, termasuk Wakil Menteri di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.

    Dalam pidatonya pada 20 Agustus lalu, Purbaya menekankan pentingnya pemerataan pembangunan demi keadilan sosial, sekaligus mengenang pemikiran ekonomi ayah Presiden Prabowo, Soemitro Djojohadikoesoemo, yang pernah menjadi ekonom sekaligus menteri di era pemerintahan otoriter Soeharto.

    “Salah satu kunci menciptakan stabilitas ekonomi adalah program berkelanjutan yang langsung menyentuh masyarakat,” ujar Purbaya dikutip dari artikel tersebut

    Purbaya juga menyampaikan bahwa target Presiden Prabowo untuk mendorong pertumbuhan ekonomi 8% bukan hal yang mustahil. Dia berjanji akan mencari cara untuk mempercepat laju ekonomi dengan mendorong keterlibatan lebih besar dari sektor swasta maupun pemerintah.

    Dia juga menegaskan bahwa tidak diperlukan pajak baru untuk mencapai sasaran tersebut.

    Sementara itu, Bloomberg dalam artikel bertajuk ‘Prabowo Removes Finance Chief, Risking Turmoil for Indonesia’ menyoroti sosok Purbaya yang cenderung kurang dikenal berpotensi menggoyahkan keyakinan investor global terhadap Indonesia.

    “Dengan pengumuman mendadak bahwa Sri Mulyani digantikan oleh sosok yang relatif kurang dikenal, Purbaya Yudhi Sadewa, pasar kini menghadapi potensi volatilitas yang lebih tinggi,” tulis media tersebut.

    Bloomberg juga menyoroti pencopotan mendadak Sri Mulyani Indrawati dapat mengguncang investor global yang selama ini melihatnya sebagai simbol disiplin fiskal di tengah dorongan belanja besar pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

    Selain itu, Bloomberg juga membahas pekerjaan rumah yang harus dilakukan oleh Purbaya setelah menjabat sebagai Menteri Keuangan.

    “Tugas pertama Sadewa sebagai Menteri Keuangan adalah meyakinkan investor, baik domestik maupun asing, bahwa transisi kekuasaan akan berjalan mulus. Namun, hal ini jelas bukan tanpa tantangan,” tulis ekonom OCBC, Lavanya Venkateswaran dalam berita tersebut.

    Sementara itu, media asal Singapura, Channel News Asia (CNA) dalam artikel berjudul ‘Indonesian Finance Minister Sri Mulyani Removed as Prabowo Reshuffles Cabinet Following Weeks of Protests’  menyoroti profil dan latar belakang pendidikan Purbaya.

    Purbaya memiliki gelar master dan doktor di bidang ekonomi dari Universitas Purdue. Selain itu, dia juga pernah menjabat sebagai kepala eksekutif perusahaan pialang milik negara Danareksa Securities.

    Selain itu, CNA juga menyoroti reshuffle dilakukan setelah aksi demonstrasi besar-besaran, yang salah satunya berujung pada penjarahan rumah Sri Mulyani.

    “Selama beberapa aksi protes di akhir Agustus, penjarah menyerbu rumah Sri Mulyani di Tangerang Selatan, kota tetangga ibu kota Jakarta,” tulis media tersebut.

    Selain itu, CNA juga menyoroti masa jabatan Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan yang bekerja di bawah tiga presiden.

    “Dia mendapat banyak pujian atas reformasi sistem perpajakan serta perannya dalam menakhodai perekonomian terbesar di Asia Tenggara melewati berbagai krisis, termasuk pandemi Covid-19 dan krisis keuangan global,” demikian kutipan artikel tersebut.

    Sementara itu, South China Morning Post juga ikut menyoroti pergantian Sri Mulyani sebagai Menkeu. Media asal Hong Kong ini menyebut pergantian ini berisiko memicu guncangan baru bagi ekonomi RI yang tengah dilanda gelombang aksi protes keras terhadap pemerintah.

    SCMP mengatakan keputusan ini langsung mengguncang pasar keuangan. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang semula sempat menguat berbalik melemah 1,3% hingga penutupan. Rupiah non-deliverable forward (NDF) satu bulan juga merosot 0,7% ke 16.516 per dolar AS.

    SCMP menyoroti reputasi Sri Mulyani yang selama hampir 14 tahun menjadi simbol kredibilitas fiskal Indonesia.

    ”Sri Mulyani telah memimpin kementerian keuangan Indonesia selama hampir 14 tahun dari 20 tahun terakhir, sebuah simbol kredibilitas fiskal bagi tiga presiden, yang secara luas dipuji karena telah membantu Indonesia mendapatkan peringkat kredit layak investasi,” tulis SCMP.

  • Sri Mulyani Diganti, Investor Global Cemas Arah Fiskal RI

    Sri Mulyani Diganti, Investor Global Cemas Arah Fiskal RI

    Bisnis.com, JAKARTA – Pencopotan Sri Mulyani Indrawati sebagai Menteri Keuangan memicu kekhawatiran investor global atas arah fiskal Indonesia di bawah Presiden Prabowo Subianto.

    Sebagai informasi, Sri Mulyani menjadi salah satu menteri yang di-reshuffle pada Senin (8/9/2025) kemarin. Prabowo menunjuk Purbaya Yudhi Sadewa sebagai pengganti Sri Mulyani.

    Kabar mundurnya Sri Mulyani, sebenarnya sudah berembus dalam beberapa pekan terakhir seiring meningkatnya gejolak politik dan protes publik terkait fasilitas mewah anggota parlemen. 

    Bahkan, kediamannya sempat dijarah demonstran, memicu kekhawatiran dia akan mengundurkan diri. Isu tersebut sempat mendorong aksi jual saham dan obligasi domestik, sebelum akhirnya mereda setelah Sri Mulyani menepis rumor lewat pernyataan di akun Instagram pribadinya pekan lalu. Namun, pencopotannya secara mendadak pada Senin malam justru semakin mengejutkan pasar. 

    “Sri Mulyani adalah simbol stabilitas dan kepastian bagi investor domestik maupun asing,” tulis ekonom Oversea-Chinese Banking Corp. dikutip dari Bloomberg, Selasa (9/9/2025).

    Sejumlah manajer investasi global terang-terangan mengakui bahwa kehadiran Sri Mulyani menjadi alasan utama mereka menanamkan modal di Indonesia. 

    Gustavo Medeiros, Kepala Riset Ashmore Group menilai, Sri Mulyani adalah jangkar sentimen investor berkat pengalaman dan rekam jejaknya.

    Meski menghadapi berbagai krisis mulai dari anjloknya rupiah pada 2018 hingga pandemi Covid-19, Sri Mulyani selalu tampil sebagai figur yang menenangkan pasar. Oleh karena itu, kepergiannya kali ini dinilai berpotensi mengguncang kredibilitas kebijakan fiskal Indonesia.

    Carl Vermassen, manajer portofolio di Vontobel Asset Management mengatakan rumor pencopotan Sri Mulyani memang pernah muncul, tetapi selalu dibantah keras. “Realisasi mendadak ini jelas tidak membantu kredibilitas Indonesia di mata investor global,” katanya.

    Menkeu di Bawah Tiga Presiden

    Karier panjang Sri Mulyani di Kementerian Keuangan membentang hampir 14 dari 20 tahun terakhir di bawah tiga presiden, dari Susilo Bambang Yudhoyono, Joko Widodo, dan Prabowo Subianto. Dia juga pernah menjabat sebagai Direktur Pelaksana Bank Dunia sebelum kembali ke kabinet pada 2016.

    Sejak awal masa jabatan Prabowo, Sri Mulyani konsisten mempertahankan disiplin fiskal, termasuk batas defisit 3% PDB yang diatur UU pascakrisis Asia 1998. Sikapnya ini kerap berbenturan dengan agenda belanja besar Prabowo, seperti program makan siang gratis.

    Namun, ketegasannya juga menjadikannya target kritik politik dan ketidakpuasan publik atas pemotongan anggaran serta kenaikan pajak. 

    “Sri Mulyani tidak populer di kalangan politisi yang ingin proyek mercusuar dan kini mudah dijadikan kambing hitam oleh pemerintah,” ujar Vedi Hadiz, Profesor Kajian Asia di University of Melbourne.

    Dampak Pasar

    Pasar langsung bereaksi negatif terhadap reshuffle tersebut. Indeks saham acuan melemah 1,3% pada penutupan Senin, menghapus kenaikan sebelumnya. Rupiah di pasar NDF offshore merosot lebih dari 1% terhadap dolar AS.

    Sementara itu, arus keluar modal asing atau capital outflow dari saham mencapai US$254 juta hanya dalam empat hari pertama September, dengan obligasi mencatat penjualan lebih besar.

    Purbaya Yudhi Sadewa, yang relatif kurang dikenal investor internasional, kini memikul tugas berat memulihkan kepercayaan pasar dan memastikan transisi kebijakan berjalan mulus.

    “Pekerjaan pertamanya adalah memberi keyakinan bahwa transisi ini tidak akan mengganggu stabilitas fiskal. Namun tantangannya tidak kecil,” tulis Lavanya Venkateswaran, ekonom OCBC.

  • Sebulan Tarif Trump Berlaku dan Dinamika Perdagangan Global

    Sebulan Tarif Trump Berlaku dan Dinamika Perdagangan Global

    Bisnis.com, JAKARTA – Sudah satu bulan sejak Presiden Amerika Serikat Donald Trump resmi memberlakukan tarif timbal balik perdagangan terhadap puluhan negara.

    Namun, sejak tarif berlaku 7 Agustus 2025 hingga saat ini, masih banyak dinamika yang terjadi, mulai dari proses negosiasi sejumlah negara, ancaman tarif baru, hingga putusan pengadilan Federal yang menyebut tarif Trump ilegal.

    Terbaru, Pengadilan banding federal AS memutuskan bahwa sebagian besar tarif global Presiden Trump ilegal. Pada 29 Agustus lalu, pengadilan banding federal dengan suara 7–4 menilai undang-undang itu tidak memberi presiden kewenangan memberlakukan tarif, bea masuk, atau pajak secara sepihak.

    Meski begitu, pengadilan mengizinkan tarif tersebut tetap berlaku hingga 14 Oktober untuk memberi waktu bagi pemerintah mengajukan banding ke Mahkamah Agung.

    Putusan tersebut menguatkan putusan sebelumnya oleh Pengadilan Perdagangan Internasional bahwa Trump secara keliru menggunakan undang-undang tersebut untuk ‘menghantam’ negara-negara di seluruh dunia dengan tarif yang tinggi. 

    “Undang-undang tersebut memberikan wewenang yang signifikan kepada Presiden untuk melakukan sejumlah tindakan dalam menanggapi keadaan darurat nasional yang dinyatakan, tetapi tidak satu pun dari tindakan ini secara eksplisit mencakup wewenang untuk mengenakan tarif, bea, atau sejenisnya, atau wewenang untuk mengenakan pajak,” kata pengadilan seperti dikutip Bloomberg, Senin (9/9/2025).

    Secara terpisah, Presiden AS Donald Trump menegaskan bahwa kebijakan tarif Negeri Paman Sam untuk berbagai negara di seluruh dunia tetap berlaku.

    “SEMUA TARIF MASIH BERLAKU!” ujar Trump dalam sebuah unggahan di Truth Social tak lama setelah putusan pengadilan banding tersebut dikeluarkan.

    Trump pekan lalu mengajukan banding ke Mahkamah Agung. Gedung Putih meminta keputusan dapat dicapai paling lambat 10 September mengenai apakah perkara tersebut akan didengar pada November.

    Kesepakatan Dagang Terancam Batal

    Trump juga mengancam membatalkan kesepakatan dagang dengan Uni Eropa, Jepang, dan Korea Selatan jika Mahkamah Agung AS menguatkan putusan yang menyatakan tarif-tarifnya ilegal.

    Berbicara di Gedung Putih pada Rabu (3/9/2025) waktu setempat, Trump mengatakan pemerintahannya akan menang dalam perkara tersebut.

    “Kami sudah membuat kesepakatan dengan Uni Eropa di mana mereka membayar hampir US$1 triliun. Dan Anda tahu apa? Mereka senang. Semua kesepakatan itu sudah selesai. Tapi saya rasa kami harus membatalkannya,” ujarnya dikutip dari Reuters, Jumat (5/9/2025).

    Pernyataan tersebut menjadi yang pertama kali secara eksplisit menyinggung bahwa kesepakatan dagang dengan mitra utama—yang dinegosiasikan terpisah di luar kebijakan tarif—berpotensi tidak berlaku jika Mahkamah Agung menguatkan putusan pekan lalu.

    Trump menegaskan pencabutan tarif akan sangat merugikan AS. Namun, para ekonom mencatat bahwa bea masuk sebenarnya dibayar oleh importir di AS, bukan perusahaan asal negara pengekspor, dan berpotensi mendorong inflasi domestik.

    Sementara itu, Menteri Keuangan AS Scott Bessent mengatakan AS akan mengembalikan dana ke negara-negara di seluruh dunia jika Mahkamah Agung memutuskan untuk menolak tarif Presiden Donald Trump,

    “Kami harus memberikan pengembalian dana sekitar setengah dari tarif, yang akan sangat buruk bagi keuangan negara,” kata Bessent seperti dikutip USA Today, Selasa (9/9/2025).

     

    Negosiasi Terus Berjalan

    Terlepas dari putusan pengadilan federal, proses negosiasi sejumlah negara terhadap tarif Trump terus berjalan. Pekan lalu, Trump menandatangani perintah eksekutif yang secara resmi memberlakukan perjanjian dagang dengan Jepang, termasuk tarif maksimum 15% atas sebagian besar produk dan komitmen dana investasi US$550 miliar.

    Kesepakatan tersebut, yang juga mencakup komitmen Jepang membentuk dana investasi senilai US$550 miliar di AS, pertama kali dicapai pada Juli lalu namun baru difinalisasi pekan ini setelah Washington dan Tokyo bernegosiasi terkait detail perjanjian.

    Sementara itu, Trump juga menggandakan tarif impor terhadap India menjadi 50%. Naiknya tarif ini sebagai hukuman atas pembelian minyak Rusia oleh India.

    Di Tanah Air sendiri, Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso menyatakan tarif timbal balik sebesar 19% sudah berlaku, namun negosiasi dengan pemerintah AS masih terus berjalan.

    “Iya, iya [tarif impor 19% dari Trump berlaku 7 Agustus 2025]. Ya kan itu 7 hari setelah tanggal 31 [Juli 2025] kan. Ya berarti hari ini [7 Agustus 2025],” kata Budi saat ditemui di Kantor Kemendag, Jakarta, Kamis (7/8/2025).

    Budi menjelaskan hingga saat ini, pemerintah Indonesia masih terus melakukan negosiasi dengan pemerintah AS. Langkah ini sama seperti upaya pemerintah dalam menurunkan tarif resiprokal menjadi 19% dari yang semula 32%.

  • Diskon Besar-besaran iBox Jelang Peluncuran iPhone 17, Ini Daftar Harganya!

    Diskon Besar-besaran iBox Jelang Peluncuran iPhone 17, Ini Daftar Harganya!

    Bisnis.com, JAKARTA – iPhone 17 series sebentar lagi akan diperkenalkan oleh Apple pada 9 September 2025.

    Berdasarkan laporan Forbes, Apple akan menggelar acara pengumuman (keynote) pada 9 September 2025 untuk memperkenalkan jajaran iPhone 17, Apple Watch Series 11, Apple Watch Ultra 3, hingga kemungkinan AirPods Pro generasi terbaru.

    Meski demikian, pengumuman tersebut bukanlah tanggal rilis resmi.

    Apabila menilik pola tahun-tahun sebelumnya, prapemesanan diperkirakan dibuka beberapa hari setelah keynote, dengan penjualan resmi dimulai sepekan kemudian.

    Diprediksi, iPhone 17 akan memiliki banyak penggemar karena memiliki desain yang lebih fresh dan baru.

    Kemudian untuk harganya, iPhone 17 series diprediksi akan mengalami kenaikan harga namun tidak jauh berbeda dari harga awal iPhone 16.

    Berdasarkan laporan analis teknologi dan Bloomberg, iPhone 17 Pro diperkirakan dijual mulai dari Rp16,78 juta (sekitar US$999).

    Namun menurut 9to5Mac, harga perangkat tersebut bisa mencapai US$1.049 atau sekitar Rp17,2 juta. Untuk varian tertinggi, iPhone 17 Pro Max, harganya diperkirakan lebih mahal lagi mengingat ukuran layar yang lebih besar serta fitur unggulan tambahan.

    Jelang peluncuran iPhone 17 ini pun membuat sejumlah ponsel lawas Apple mengalami penurunan harga.

    iBox, distributor resmi Apple di Indonesia, juga terlihat memberikan promo potongan harga untuk iPhone seri 14, 15, dan 16.

    Berikut ini daftar harga terbaru iPhone lawas yang masih dijual di iBox.

    Harga iPhone terbaru iBox September 2025

    iPhone 16

    128 GB dari Rp16.999.000 jadi Rp13.999.000
    256 GB dari Rp19.499.000 jadi Rp16.499.000
    512 GB dari Rp23.499.000 jadi Rp20.999.000

    iPhone 16 Plus

    128 GB dari Rp18.999.000 jadi Rp15.999.000
    256 GB dari Rp21.499.000 jadi Rp18.499.000
    512 GB dari Rp25.499.000 jadi Rp22.999.000

    iPhone 16 Pro

    128 GB dari Rp21.999.000 jadi Rp17.499.000
    256 GB dari Rp20.499.000 (Agustus 2025) jadi Rp20.999.000
    512 GB dari Rp28.499.000 jadi Rp 25.499.000
    1 TB dari Rp32.499.000 jadi Rp 29.999.000

    iPhone 16 Pro Max

    256 GB dari Rp25.999.000 jadi Rp21.999.000
    512 GB dari Rp 30.999.000 jadi Rp27.499.000
    1 TB dari Rp34.999.000 jadi Rp32.499.000

    iPhone 15

    128 GB dari Rp14.499.000 jadi Rp10.999.000
    256 GB dari Rp17.499.000 jadi Rp13.499.000
    512 GB dari Rp21.499.000 jadi Rp13.499.000

    iPhone 15 Plus

    128 GB dari Rp12.999.000 jadi Rp12.499.000
    256 GB dari Rp15.499.000 jadi Rp14.899.000
    512 GB Rp19.499.000 jadi Rp14.899.000

    iPhone 14

    128 GB dari Rp 12.499.000 jadi Rp 9.699.000
    256 GB dari Rp 15.299.000 jadi Rp 11.949.000

    iPhone 13

    128 GB dari Rp 10.299.000 jadi Rp 8.249.000

  • Menilik Taji iPhone 17 di Tengah Tarif Bebas Impor dan Pelemahan Daya Beli

    Menilik Taji iPhone 17 di Tengah Tarif Bebas Impor dan Pelemahan Daya Beli

    Bisnis.com, JAKARTA — Harga iPhone 17 yang bakal dirilis dalam waktu dekat diperkirakan tetap mahal. Kebijakan tarif bebas impor tak banyak berpengaruh. Kendati demikian, segmen spesifik yang disasar Apple, membuat Apple 17 diramal tetap laris di tengah pelemahan daya beli.

    Menurut bocoran laporan JPMorgan, harga iPhone hanya akan naik untuk iPhone 17 Pro karena varian ini mulai dari kapasitas 256GB. Diperkirakan harga iPhone 17 akan berada di kisaran US $799 (sekitar Rp13,1 juta), iPhone 17 Air US$899 (sekitar Rp14,8 juta), iPhone 17 Pro US$1.099 (sekitar Rp18 juta), dan iPhone 17 Pro Max US$1.299 (sekitar Rp21,3 juta), dengan asumsi kurs sekitar Rp 16.400 per dollar Amerika Serikat (AS). 

    Adapun saat serangkaian smartphone itu tiba di Indonesia diperkirakan harganya tidak akan mengalami perubahan banyak perubahan. Belum diketahui kapan iPhone seri 17 akan tiba di Indonesia. Namun, secara glolbal diduga rangkaian produksi terbaru Apple akan hadir pada Selasa 9 September.

    Direktur Eksekutif ICT Institute Heru Sutadi memperkirakan harga iPhone 17 tidak akan bisa menyaingi ponsel asal China seperti Oppo, Xiaomi, hingga Huawei, meski ada kebijakan relaksasi tarif impor untuk Amerika Serikat.

    Heru menjelaskan, sebagian besar produksi iPhone masih dilakukan di China, sehingga aturan relaksasi impor 0% dari AS belum jelas akan berdampak pada harga di Indonesia.

    “Ini yang kita belum jelas aturan mainnya. Karena iPhone banyak diproduksi di China, sementara relaksasi impor 0% itu berlaku dari AS. Jadi masih perlu dipastikan sebenarnya aturannya akan seperti apa,” kata

    Menurut Heru, jika iPhone tetap didatangkan dari China, tidak akan ada perubahan harga yang berarti karena kebijakan relaksasi tidak berlaku. Sebaliknya, jika harus diimpor dari Amerika Serikat, biaya tambahan seperti ongkos kirim justru berpotensi membuat harganya semakin tinggi. Karena itu, menurut Heru, iPhone tetap sulit bersaing dengan smartphone China, khususnya di segmen menengah ke bawah.

    “iPhone tetap tidak akan kompetitif dibanding ponsel-ponsel China yang masuk ke pasar bawah dan menengah,” tegasnya.

    Warga hendak membeli smartphone iPhone

    Senada, Ketua Umum Idiec Tesar Sandikapura mengatakan kebijakan tarif bebas impor tidak berpengaruh langsung karena PPN dan PPH tetap berlaku normal.

    “Lalu tarif 0% pun itu hanya berlaku jika import langsung dari Amerika Serikat. Padahal secara de facto impor produk Apple yang ke Indonesia berasal dari China dan Vietnam, tidak menerapkan 0% tariff impor,” kata Tesar.

    Diketahui, tarif impor yang diberlakukan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump terhadap sejumlah negara mitra dagangnya, termasuk Indonesia, akan berlaku pada Kamis 7 Agustus 2025 waktu AS.

    Dalam lembar fakta yang dirilis Gedung Putih pada Jumat (1/8/2025), daftar bea impor tersebut mencakup baik mitra yang sudah ataupun yang belum menyelesaikan kesepakatan dagang dengan Negeri Paman Sam.

    Adapun, tarif revisi dijadwalkan mulai berlaku dalam tujuh hari ke depan sejak dirilisnya keputusan terbaru Trump pada 1 Agustus 2025. Dengan demikian, tarif tersebut akan diberlakukan Kamis (7/8/2025).

    Melansir Bloomberg, jeda pemberlakuan tarif itu diberikan guna memberi waktu bagi Bea Cukai dan Perlindungan Perbatasan AS melakukan penyesuaian teknis dalam pemungutan bea masuk. 

    “Dengan memberlakukan tarif terhadap negara-negara dengan praktik dagang yang tidak resiprokal, Presiden (Donald) Trump mendorong produksi di dalam negeri dan melindungi industri AS,” demikian kutipan lembar fakta tersebut.

    Adapun untuk Indonesia, Trump mengatakan AS telah mencapai kesepakatan tarif impor sebesar 19% untuk produk dari RI, lebih rendah dari yang sebelumnya 32%. Akan tetapi, ekspor AS ke Indonesia nantinya tidak akan dikenakan tarif sama sekali, termasuk untuk perangkat teknologi seperti smartphone.

    “Mereka [Indonesia] membayar 19% dan kami tidak membayar apa pun. Kami akan memiliki akses penuh ke Indonesia,” kata Trump kepada wartawan di Gedung Putih seperti dikutip dari Bloomberg.

  • OPEC+ Percepat Penambahan Pasokan Minyak, Prioritaskan Pangsa Pasar

    OPEC+ Percepat Penambahan Pasokan Minyak, Prioritaskan Pangsa Pasar

    Bisnis.com, JAKARTA – Organisasi Negara-Negara Pengekspor Minyak dan sekutunya atau disebut OPEC+ sepakat mempercepat penambahan pasokan minyak yang selama ini ditahan dari pasar. Langkah tersebut sejalan dengan strategi OPEC+ yang kini lebih mengutamakan pangsa pasar ketimbang harga.

    Melansir Bloomberg pada Senin (8/9/2025), dalam pertemuan virtual bulanan yang hanya berlangsung 11 menit, anggota kunci OPEC+ menyetujui pengembalian produksi sebesar 137.000 barel per hari mulai Oktober. 

    Volume ini merupakan bagian awal dari total 1,65 juta barel per hari yang semula dijadwalkan kembali ke pasar pada akhir tahun depan, mencerminkan optimisme hati-hati terhadap prospek pasar.

    Langkah ini mengikuti keputusan mengejutkan OPEC+ beberapa bulan terakhir yang mengembalikan 2,2 juta barel per hari setahun lebih cepat dari jadwal, demi merebut kembali pangsa pasar meski ada kekhawatiran kelebihan pasokan. Pemulihan itu telah selesai tanpa menyebabkan harga jatuh ataupun lonjakan stok minyak di pasar Barat, pusat patokan harga global.

    Dalam pernyataannya, OPEC+ menegaskan bahwa pengembalian pasokan 1,65 juta barel akan dilakukan bertahap sesuai kondisi pasar, bahkan bisa dihentikan atau dibalik jika diperlukan. Sejumlah delegasi menyebut tambahan pasokan akan berlangsung bulanan hingga September 2026. 

    Adapun, pertemuan OPEC+ berikutnya dijadwalkan pada 5 Oktober mendatang.

    Harga minyak mentah telah turun 12% sepanjang tahun ini akibat peningkatan produksi dari negara-negara OPEC+ dan lainnya, serta dampak perang dagang Presiden AS Donald Trump yang menekan permintaan. 

    Namun, pasar relatif tahan dengan perubahan strategi ini, memberi keyakinan tambahan bagi Arab Saudi dan sekutunya untuk menambah pasokan.

    Menurut seorang delegasi, kelompok ini berharap peningkatan volume penjualan dapat mengimbangi penurunan harga, menandai pergeseran dari strategi menjaga harga yang dianut sejak OPEC+ terbentuk hampir satu dekade lalu.

    Tambahan produksi ini diperkirakan akan disambut baik Trump, yang berulang kali menekan agar harga minyak lebih rendah guna meredam inflasi, sekaligus sebagai tekanan terhadap Rusia untuk mengakhiri perang di Ukraina. 

    Putra Mahkota Saudi Mohammed bin Salman dijadwalkan mengunjungi Washington pada November untuk bertemu Presiden AS.

    Meski demikian, realisasi volume tambahan kemungkinan lebih rendah dari yang diumumkan. Sejumlah anggota OPEC+ harus mengompensasi kelebihan pasokan sebelumnya atau tidak memiliki kapasitas cadangan yang cukup. 

    Hal tersebut berpotensi menyoroti kesenjangan kapasitas produksi antarnegara anggota, di mana sebagian tidak mampu meningkatkan produksi meski kuota ditambah, sekaligus menghadapi tekanan harga lebih rendah.

    Keputusan OPEC+ ini muncul di tengah peringatan meningkatnya risiko kelebihan pasokan global setelah berakhirnya musim berkendara musim panas di belahan bumi utara

    Badan Energi Internasional (IEA) di Paris memperkirakan surplus pasokan mencapai rekor tahun depan seiring konsumsi China yang melemah serta lonjakan produksi di Amerika Serikat, Kanada, Brasil, dan Guyana. Goldman Sachs bahkan memproyeksikan harga Brent bisa anjlok ke level US$50-an pada 2026.

    Sebelumnya, OPEC+ telah menyetujui pemulihan 2,2 juta barel per hari antara April–September, setahun lebih cepat dari jadwal awal

    Para pejabat memberi berbagai alasan untuk membuka keran produksi, mulai dari menindak anggota yang kelebihan pasokan seperti Kazakhstan, hingga memenuhi permintaan Trump agar harga lebih rendah dan merebut kembali volume penjualan dari pesaing seperti produsen shale oil AS.

    Bagi pasar global, langkah terbaru OPEC+ sekaligus mengikis jaring pengaman pasokan cadangan yang selama ini berfungsi meredam guncangan tak terduga

    Keputusan hari Minggu juga menjadi kejutan lain dari Menteri Energi Saudi Pangeran Abdulaziz bin Salman, yang dikenal kerap membuat langkah tak terduga untuk mengecoh spekulan.

  • Ini 3 Nama Calon Ketua The Fed Pilihan Donald Trump

    Ini 3 Nama Calon Ketua The Fed Pilihan Donald Trump

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyebut penasihat ekonomi Gedung Putih Kevin Hassett, Gubernur Federal Reserve (The Fed) Christopher Waller, dan mantan Gubernur Fed Kevin Warsh sebagai tiga kandidat utama pengganti Jerome Powell sebagai ketua bank sentral.

    “Bisa dibilang itu tiga nama teratas,” ujar Trump kepada wartawan di Ruang Oval dikutip dari Bloomberg pada Senin (8/9/2025).

    Trump sebelumnya menegaskan bahwa meski sudah memiliki preferensi, dirinya berkomitmen untuk menjalankan proses wawancara kandidat. 

    Menteri Keuangan Scott Bessent, yang sempat disebut sebagai kandidat tetapi kemudian mengundurkan diri, kini memimpin proses pencarian. 

    “Saya mungkin satu-satunya orang di dunia yang tidak ingin pekerjaan itu,” kata Bessent.

    Masa jabatan Powell akan berakhir pada Mei 2025, namun jadwal penunjukan penggantinya belum jelas. Bessent mengatakan wawancara akan dimulai Jumat (5/9/2025). 

    Namun, hingga Rabu lalu, Waller mengaku belum dijadwalkan untuk wawancara. Hassett pun pada 25 Agustus menyebut keputusan Trump mungkin masih butuh “beberapa bulan” lagi.

    Proses pemilihan Ketua The Fed berlangsung di tengah meningkatnya ekspektasi pemangkasan suku bunga. Setelah menahan suku bunga sejak Desember, Powell pada akhir Agustus mengisyaratkan risiko pasar tenaga kerja kini lebih besar dibanding inflasi. 

    Data ketenagakerjaan terbaru yang lemah pada Jumat pekan lalu semakin memperkuat peluang pemangkasan suku bunga dalam pertemuan Fed 16-17 September, yang oleh pasar diperkirakan hampir pasti terjadi.

    Trump sendiri kerap mengecam Powell karena mempertahankan suku bunga tinggi sepanjang tahun ini, bahkan menyalahkannya atas lemahnya laporan ketenagakerjaan Agustus. Trump sebelumnya juga menyatakan tidak akan memperpanjang masa jabatan Powell.

    Berikut profil singkat tiga kandidat utama pengganti Powell dikutip dari Reuters:

    Christopher Waller (66 tahun), Gubernur The Fed

    Mantan kepala ekonom riset di St. Louis Fed ini diangkat Trump ke Dewan Gubernur The Fed pada 2020. Waller dikenal vokal mendorong kenaikan suku bunga sejak awal lonjakan inflasi pada 2021, namun belakangan menjadi salah satu pejabat Fed yang lebih cepat menyerukan pelonggaran kebijakan. Dia bahkan menolak keputusan Fed pada Juli lalu yang mempertahankan suku bunga.

    Pada akhir Agustus lalu, Waller sempat menyuarakan dukungan bagi The Fed untuk  memangkas suku bunga sebesar 25 basis poin.

    “Pasar tenaga kerja melemah dan saya khawatir kondisinya bisa memburuk cepat. Komite tidak boleh menunggu hingga penurunan itu benar-benar terjadi,” katanya.

    Kevin Hassett (63 tahun), Direktur Dewan Ekonomi Nasional

    Ekonom yang lama dekat dengan Partai Republik dan pemikir konservatif ini pernah memimpin Dewan Penasihat Ekonomi Gedung Putih pada 2017–2019. Kini sebagai penasihat ekonomi utama Trump, Hassett menjadi pendukung kebijakan tarif dan kritik keras terhadap Powell. 

    Hassett juga mendukung keputusan Trump memecat kepala Biro Statistik Tenaga Kerja (BLS) setelah revisi besar-besaran data ketenagakerjaan.

    Hassett pada awal bulan lalu menyebut kekecewaan Trump terkait The Fed adalah lambannya bank sentral memangkas bunga di tengah langkah negara lain 

    “Ada kekhawatiran bahwa perhitungan partisan memengaruhi keputusan Fed… Sangat mengecewakan jika Fed menggunakan alasan ketidakpastian dan inflasi tarif tanpa bukti jelas,” jelasnya kala itu.

    Kevin Warsh (55 tahun), Mantan Gubernur The Fed

    Diangkat Presiden George W. Bush pada 2006, Warsh menjadi penghubung utama Fed dengan Wall Street saat krisis keuangan 2007–2009. Dia mundur pada 2011 setelah mengkritik program pembelian obligasi Fed. 

    Trump hampir memilih Warsh sebagai Ketua The Fed pada 2018 dan belakangan mengaku menyesal tidak melakukannya. Sejak itu, Warsh kerap menulis opini publik yang mengkritik kebijakan Fed.

    Warsh juga menyuarakan dukungan bagi The Fed untuk segera memangkas suku bunga pada pertengahan Juli lalu. Menurutnya, hal tersebut juga merupakan langkah awal untuk mereformasi bank sentral.

    “Keluarkan Fed dari urusan fiskal dan politik, arahkan likuiditas ke ekonomi riil. Fed saat ini salah menyeimbangkan kebijakan; pemangkasan suku bunga adalah awal untuk memperbaikinya,” ujar Warsh.

  • Sederet Nama Calon PM Baru Jepang, Pengganti Shigeru Ishiba

    Sederet Nama Calon PM Baru Jepang, Pengganti Shigeru Ishiba

    Bisnis.com, JAKARTA – Sejumlah nama calon Perdana Menteri Jepang pengganti Shigeru Ishiba mencuat setelah pengumuman pengunduran diri pada Minggu (7/9/2025).

    Dilansir Bloomberg, partai yang berkuasa di Jepang harus memutuskan arah masa depannya dengan memilih pemimpin baru usai pengunduran diri Shigeru Ishiba imbas hasil pemilu yang suram pada Juli 2025.

    Partai Demokrat Liberal (LDP) ingin melakukan penyegaran kepemimpinan setelah kehilangan kendali dalam dua pemilu nasional di bawah kepemimpinan Ishiba. Hasil yang suram tersebut menunjukkan bahwa para pemilih frustrasi dengan langkah-langkah penanggulangan inflasi LDP, dugaan korupsi di dalam partai, dan masalah warga asing yang berkunjung dan bekerja di Jepang.

    Pemimpin baru perlu segera menyatukan partai yang semakin terpecah belah dalam hal apakah akan menarik minat generasi muda yang khawatir dengan beban pajak untuk mendukung populasi yang menua atau menarik pemilih sayap kanan yang telah meninggalkan LDP dan memilih partai oposisi kecil, Sanseito.

    Siapa pun yang menggantikan Ishiba sebagai pemimpin baru, dan kemungkinan besar sebagai perdana menteri, akan menghadapi lanskap politik yang menantang mengingat hilangnya mayoritas parlemen. 

    Untuk melanjutkan kebijakan, pemimpin baru perlu mendapatkan dukungan yang memadai dari oposisi. Sejumlah partai oposisi kecil telah mengajukan tuntutan pemotongan pajak yang akan semakin menekan beban utang Jepang yang besar, yang berpotensi meningkatkan kekhawatiran di kalangan investor.

    Berikut ini sekilas tentang calon-calon potensial untuk menggantikan Ishiba:

    Sanae Takaichi

    Tokoh konservatif garis keras Sanae Takaichi menduduki puncak daftar dalam banyak jajak pendapat baru-baru ini. Takaichi, yang mengutip mantan Perdana Menteri Inggris Margaret Thatcher sebagai inspirasi utama, kalah tipis dari Ishiba dalam putaran kedua dalam pemilihan kepemimpinan LDP tahun lalu. 

    Jika terpilih, dia akan menjadi perdana menteri wanita pertama Jepang. Seperti Thatcher, kepemimpinannya kemungkinan akan mengarahkan negara ke arah konservatisme pada tingkat politik. 

    Namun pada kebijakan ekonomi, LDP yang dipimpin Takaichi kemungkinan akan bergerak menuju pelonggaran moneter yang berkelanjutan dan pengeluaran fiskal yang lebih longgar, sebuah langkah yang dapat meresahkan investor dengan kekhawatiran tentang status fiskal Jepang. 

    Bagi sebagian orang, Takaichi mungkin juga memberi kesan bahwa partai tersebut berbalik arah ke kebijakan mantan Perdana Menteri Shinzo Abe daripada bergerak maju dengan sesuatu yang baru.

    Shinjiro Koizumi

    Putra salah satu perdana menteri reformis paling tersohor di Jepang, Shinjiro Koizumi telah menjadi wajah kebijakan LDP untuk menurunkan harga beras, sebuah upaya besar-besaran dengan konsekuensi budaya dan politik yang besar. 

    Sebagai menteri pertanian, Koizumi merilis stok beras darurat ke pedagang grosir dan berhasil menurunkan harga, mendapatkan dukungan dari sebagian penduduk, sekaligus mengasingkan petani padi. ​​

    Langkah-langkah tersebut tidak cukup untuk mengubah peruntungan LDP dalam pemilihan bulan Juli, tetapi strategi tersebut memberikan dukungan bagi pandangan bahwa dia tidak hanya dapat berbicara tentang reformasi, tetapi juga dapat mewujudkannya. 

    Koizumi adalah salah satu dari tiga kandidat terakhir yang mencalonkan diri dalam pemilihan pimpinan LDP tahun lalu, meskipun akhirnya kalah dari Ishiba. 

    Di usia 44 tahun, Koizumi akan mewakili generasi baru yang mungkin dapat memanfaatkan pendukung tradisional LDP dan pemilih swing yang menganggap generasi tua partai kurang peka. Meski begitu, kecenderungannya yang lebih liberal kemungkinan akan menjauhkan kaum sayap kanan dalam partai.

    Yoshimasa Hayashi

    Yoshimasa Hayashi saat ini menjabat sebagai kepala sekretaris kabinet dan salah satu ajudan terdekat Ishiba. Dia menjadi kandidat penerus dan kemungkinan akan mengurangi gejolak di pasar. 

    Hayashi sering dianggap lebih dekat dengan China dibandingkan tokoh-tokoh penting partai lainnya, tetapi dia menepis kritik bahwa pro-China, dengan mengatakan bahwa dia adalah seseorang yang mengutamakan dialog. 

    Ketika pemerintahan sebelumnya membutuhkan pengganti menteri yang tidak lama menjabat, Hayashi datang dan menenangkan situasi. Hayashi menempuh pendidikan di Universitas Harvard dan menghabiskan sebagian besar masa pemerintahan Kishida sebagai menteri luar negeri.

  • PM Jepang Shigeru Ishiba Mundur, Pasar Dibayangi Ketidakpastian

    PM Jepang Shigeru Ishiba Mundur, Pasar Dibayangi Ketidakpastian

    Bisnis.com, JAKARTA – Perdana Menteri Jepang Shigeru Ishiba mengatakan akan mengundurkan diri usai berminggu-minggu didesak untuk mundur imbas kekalahan kedua dalam pemilu nasional. Keputusan ini akan memicu persaingan kepemimpinan yang mungkin menimbulkan kekhawatiran bagi investor.

    “Setelah melihat negosiasi perdagangan AS berjalan lancar, saya merasa sekarang adalah waktu yang tepat untuk mundur dan memberi jalan kepada pengganti saya,” kata Ishiba dalam konferensi pers di Tokyo pada Minggu (7/9/2025) sebagaimana dilansir Bloomberg. 

    Ishiba akan tetap menjabat sebagai perdana menteri hingga penggantinya mengambil alih. Pengunduran diri Ishiba mengakhiri masa jabatan yang ditandai dengan hasil pemilu yang buruk dan melucuti koalisi Partai Demokrat Liberal (LDP) dari mayoritas di kedua majelis parlemen. Hal ini membuat pelaku pasar tidak yakin dengan rencana fiskal Jepang. 

    Pengunduran diri sang perdana menteri kemungkinan akan memicu ketidakpastian di kalangan investor selama beberapa minggu mendatang hingga pemimpin baru terpilih.

    Risiko ketidakstabilan lebih lanjut dapat membebani yen dan obligasi jangka panjang saat perdagangan dibuka besok pagi. Mata uang Jepang merupakan salah satu mata uang dengan kinerja terlemah di antara mata uang negara-negara G10 pekan lalu, sementara imbal hasil obligasi pemerintah Jepang jangka panjang mencapai titik tertinggi baru dalam beberapa dekade.

    “Perdana Menteri Ishiba dikenal karena sikapnya yang tegas terhadap disiplin fiskal,” kata Katsutoshi Inadome, ahli strategi senior di Sumitomo Mitsui Trust Asset Management, yang menyoroti kemungkinan tekanan kenaikan imbal hasil super-panjang. 

    Menurutnya,meskipun masih belum jelas siapa yang akan menjadi perdana menteri berikutnya, sulit membayangkan seseorang dengan sikap disiplin fiskal yang lebih baik atau bahkan setara dengannya.

    LDP dijadwalkan mengadakan pemungutan suara pada hari Senin untuk memajukan pemilihan pemimpin selama dua tahun, tetapi pemungutan suara tersebut tampaknya semakin mungkin berubah menjadi mosi tidak percaya terhadap perdana menteri. Pemungutan suara tersebut sekarang akan dibatalkan dan LDP akan mengadakan pemilihan pemimpin sebagai gantinya, kata Ishiba.

    “Meskipun saya merasa masih ada hal-hal yang ingin saya lakukan sebagai perdana menteri, saya telah membuat keputusan sulit untuk mundur,” ujarnya. 

    Ishiba menambahkan dia merasa jika melanjutkan jabatan di tengah pemungutan suara untuk pemilihan kepemimpinan awal, hal itu dapat menciptakan perpecahan yang tak terelakkan di dalam partai.

    Para anggota parlemen yang bersaing untuk memposisikan diri sebagai perdana menteri berikutnya membutuhkan setidaknya 20 anggota parlemen lainnya untuk mendukung pencalonan mereka agar dapat ikut serta dalam persaingan. 

    Siapa pun yang muncul sebagai pemenang dalam kontes partai kemudian harus memenangkan pemungutan suara di parlemen untuk menjadi perdana menteri di tengah parlemen yang terpecah belah.

    Kandidat potensial dari partai berkuasa termasuk Sanae Takaichi, mantan menteri dalam negeri yang menempati posisi kedua setelah Ishiba dalam pemilihan kepemimpinan LDP pada tahun lalu. Dia mendukung langkah-langkah stimulus dan kemungkinan besar lebih suka Bank Jepang bersikap lebih hati-hati terhadap kenaikan suku bunga.

    Menteri Pertanian Shinjiro Koizumi, putra mantan perdana menteri, juga kemungkinan akan ikut campur, dan dapat memberikan LDP penampilan yang lebih segar dan menarik bagi generasi muda. Koizumi bertemu Ishiba pada hari Sabtu dan mendesaknya untuk mundur, menurut laporan Nikkei.

    Di antara kandidat potensial lainnya, Takayuki Kobayashi, mantan menteri keamanan ekonomi, berada di sayap kanan partai dan berpotensi menjadi pesaing Takaichi dalam meraih dukungan dari kelompok anggota parlemen tersebut. Yoshimasa Hayashi, kepala sekretaris kabinet saat ini, serta Menteri Keuangan Katsunobu Kato, mungkin juga tertarik untuk menggantikan Ishiba.

  • iPhone 17 Diprediksi Tetap Mahal meski Aturan Tarif Dagang Indonesia-AS Berlaku

    iPhone 17 Diprediksi Tetap Mahal meski Aturan Tarif Dagang Indonesia-AS Berlaku

    Bisnis.com, JAKARTA — Pengamat teknologi meragukan kesepakatan tarif yang terjalin antara Indonesia dan Amerika Serikat (AS) membuat harga smartphone iPhone 17 menjadi murah. 

    Direktur Eksekutif ICT Institute Heru Sutadi memperkirakan harga iPhone 17 tidak akan bisa menyaingi ponsel asal China seperti Oppo, Xiaomi, hingga Huawei, meski ada kebijakan relaksasi tarif impor untuk Amerika Serikat. Heru menjelaskan, sebagian besar produksi iPhone masih dilakukan di China, sehingga aturan relaksasi impor 0% dari AS belum jelas akan berdampak pada harga di Indonesia.

    “Ini yang kita belum jelas aturan mainnya. Karena iPhone banyak diproduksi di China, sementara relaksasi impor 0% itu berlaku dari AS. Jadi masih perlu dipastikan sebenarnya aturannya akan seperti apa,” kata

    Menurut Heru, jika iPhone tetap didatangkan dari China, tidak akan ada perubahan harga yang berarti karena kebijakan relaksasi tidak berlaku. Sebaliknya, jika harus diimpor dari Amerika Serikat, biaya tambahan seperti ongkos kirim justru berpotensi membuat harganya semakin tinggi. Karena itu, menurut Heru, iPhone tetap sulit bersaing dengan smartphone China, khususnya di segmen menengah ke bawah.

    “iPhone tetap tidak akan kompetitif dibanding ponsel-ponsel China yang masuk ke pasar bawah dan menengah,” tegasnya.

    Menurut bocoran laporan JPMorgan, harga hanya akan naik untuk iPhone 17 Pro karena varian ini mulai dari kapasitas 256GB. Diperkirakan harga iPhone 17 akan berada di kisaran US $799 (sekitar Rp 13,1 juta), iPhone 17 Air US $899 (sekitar Rp 14,8 juta), iPhone 17 Pro US $1.099 (sekitar Rp 18,0 juta), dan iPhone 17 Pro Max US $1.299 (sekitar Rp 21,3 juta), dengan asumsi kurs sekitar Rp 16.400 per dollar Amerika Serikat (AS). 

    Diketahui, tarif impor yang diberlakukan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump terhadap sejumlah negara mitra dagangnya, termasuk Indonesia, akan berlaku pada Kamis 7 Agustus 2025 waktu AS.

    Dalam lembar fakta yang dirilis Gedung Putih pada Jumat (1/8/2025), daftar bea impor tersebut mencakup baik mitra yang sudah ataupun yang belum menyelesaikan kesepakatan dagang dengan Negeri Paman Sam.

    Adapun, tarif revisi dijadwalkan mulai berlaku dalam tujuh hari ke depan sejak dirilisnya keputusan terbaru Trump pada 1 Agustus 2025. Dengan demikian, tarif tersebut akan diberlakukan Kamis (7/8/2025).

    Melansir Bloomberg, jeda pemberlakuan tarif itu diberikan guna memberi waktu bagi Bea Cukai dan Perlindungan Perbatasan AS melakukan penyesuaian teknis dalam pemungutan bea masuk. 

    “Dengan memberlakukan tarif terhadap negara-negara dengan praktik dagang yang tidak resiprokal, Presiden (Donald) Trump mendorong produksi di dalam negeri dan melindungi industri AS,” demikian kutipan lembar fakta tersebut.

    Adapun untuk Indonesia, Trump mengatakan AS telah mencapai kesepakatan tarif impor sebesar 19% untuk produk dari RI, lebih rendah dari yang sebelumnya 32%. Akan tetapi, ekspor AS ke Indonesia nantinya tidak akan dikenakan tarif sama sekali, termasuk untuk perangkat teknologi seperti smartphone.

    “Mereka [Indonesia] membayar 19% dan kami tidak membayar apa pun. Kami akan memiliki akses penuh ke Indonesia,” kata Trump kepada wartawan di Gedung Putih seperti dikutip dari Bloomberg.

    Selain itu, Trump juga mengungkapkan bahwa Indonesia telah setuju untuk membeli energi AS senilai US$15 miliar, produk pertanian senilai US$4,5 miliar, dan 50 pesawat jet Boeing.

    “Banyak di antaranya adalah [pesawat Boeing] 777,” ujarnya