Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa tidak akan mengalokasikan seperserpun anggaran untuk membiayai proyek family office di Pulau Bali yang digagas oleh Dewan Ekonomi Nasional atau DEN.
Purbaya juga tidak mau ikut campur terhadap program yang berpotensi menggerus pendapatan negara tersebut.
Kendati demikian, Purbaya menyatakan sudah mendengar lama isu tersebut sejak lama. Dia mengatakan sejauh ini tidak ada ajakan dari DEN untuk memberikan masukan maupun sekadar diajak berdiskusi.
Purbaya justru menyebut tidak akan mendukung rencana itu dengan APBN.”Saya sudah dengar lama isu itu, tapi biar saja. Kalau DEN bisa bangun sendiri, ya bangun sendiri. Saya anggarannya enggak akan dialihkan ke sana,” ujarnya kepada wartawan di kantor Ditjen Pajak Kemenkeu, Jakarta, Senin (13/10/2025).
Purbaya menambahkan kalaupun ada alokasi APBN ke proyek family office, dia ingin memastikan alokasinya tepat waktu, tepat sasaran dan tidak bocor. Dia juga kembali memastikan bahwa dirinya tidak memberikan sumbangsih dalam bentuk pendapatnya mengenai konsep pusat keuangan di Pulau Dewata itu.
“Enggak, saya enggak terlibat. Kalau mau saya doain lah,” lanjutnya.
Adapun bekas Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu bahkan mengaku tidak terlalu mengerti konsep family office yang santer diisukan tengah digodok pemerintah melalui DEN. Purbaya, yang baru sebulan lebih menjabat Menkeu, menyebut hanya tahu hal tersebut dari yang sering disampaikan Ketua DEN Luhut Binsar Pandjaitan.
“Saya belum terlalu ngerti konsepnya, walaupun Pak Ketua DEN sering bicara, tapi saya belum pernah lihat apa sih konsepnya, jadi saya nggak bisa jawab,” pungkasnya.
Sementara itu, Juru Bicara DEN Jodi Mahardi mengungkapkan program transformasi tersebut sama dengan wacana pembentukan family office di Bali yang sudah disampaikan Luhut pada sejumlah kesempatan.
Pemerintah ingin menarik bank internasional, manajer aset, serta firma ekuitas swasta dengan menawarkan berbagai insentif pajak hingga regulasi ramah bisnis guna mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional.
“Pemerintah ingin menciptakan pusat keuangan yang modern, transparan, dan berpihak pada pembangunan ekonomi nasional. Nantinya diharapkan menjadi platform yang menghubungkan investasi global dengan peluang nyata di sektor riil Indonesia,” ujar Jodi kepada Bisnis, Senin (13/10/2025).
Dia tidak menampik bahwa ada sejumlah kekhawatiran atas rencana tersebut. Kendati demikian, Jodi hanya menekankan bahwa transformasi Bali menjadi pusat keuangan baru akan membawa keuntungan besar bagi Indonesia.
“Pendekatan yang kami ambil sangat hati-hati — memastikan kepastian hukum, integritas sistem, dan manfaat langsung bagi perekonomian Indonesia,” jelasnya.
Ketika dimintai keterangan sudah sejauh mana pembahasan rencana program tersebut, Jodi tidak memberi keterangan lebih lanjut. Hanya saja berdasarkan laporan Bloomberg, Senin (13/10/2025), lingkaran utama Istana Kepresiden disebut tengah menyusun Rancangan Undang-Undang untuk diajukan ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dengan kemungkinan pembahasan berlangsung sebelum akhir tahun.
Bahkan, Presiden Prabowo Subianto disebut telah memberikan dukungan terhadap usulan yang akan memodelkan Bali seperti Gujarat International Finance Tec-City (GIFT City) di India dan Dubai International Financial Centre (DIFC) di Uni Emirat Arab.
Kawasan keuangan ini dirancang untuk menawarkan insentif pajak dan regulasi, birokrasi minimal guna mengatasi persoalan yang selama ini dianggap rumit oleh investor asing. Pemerintah juga dikabarkan akan menerapkan kerangka hukum yang berbeda di kawasan tersebut dengan mencontoh sistem hukum Singapura yang dikenal ramah bisnis.
Di samping itu, sumber Bloomberg menegaskan bahwa rencana Kota Keuangan Indonesia tersebut masih berada pada tahap konseptual dan dapat mengalami perubahan.
Disebutkan, proyek kota keuangan baru itu mendapat dukungan dari penasihat informal Danantara sekaligus pendiri Bridgewater Associates, Ray Dalio.
