Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Joe Biden memblokir akuisisi United States Steel Corp. (US Steel) oleh Nippon Steel Corp senilai US$14,1 miliar pada Jumat (3/1/2025) waktu setempat. Langkah ini menggarisbawahi pergeseran kebijakan perdagangan AS menuju definisi yang lebih luas tentang keamanan nasional, bahkan terhadap sekutu dekat seperti Jepang.
Biden menggunakan Undang-Undang Produksi Pertahanan, undang-undang era Perang Dingin, sebagai dasar pemblokiran. Gedung Putih menyebutkan akuisisi itu memiliki risiko terhadap rantai pasokan strategis AS. Meski demikian, bukti spesifik sebagai dasar penolakan tidak diungkapkan.
Manajemen United States Steel Corp. (US Steel) sendiri dalam beberapa bulan terakhir melihat hanya akuisisi oleh Nippon Steel Corp sebagai solusi penyelamatan kondisi perusahaan yang sedang tertekan.
Bill Reinsch, mantan pejabat Departemen Perdagangan selama pemerintahan Clinton dan sekarang menjadi penasihat senior di Pusat Studi Strategis dan Internasional menyebut saat ini definisi keamanan nasional menjadi lebih luas daripada sebelumnya.
“Tidaklah biasa untuk menyatakan teman dan sekutu sebagai ancaman keamanan,” katanya dikutip dari Bloomberg, Sabtu (4/1/2025).
Sebagai gambaran kedekatan Amerika dan Jepang yakni terdapat 50.000 tentara dari Negeri Paman Sam di negara kaisar itu. Jepang juga merupakan mitra utama AS dalam upaya untuk mengimbangi ambisi regional China. Akan tetapi, saat yang sama Departemen Luar Negeri Amerika baru saja menyetujui penjualan rudal ke Jepang dalam kesepakatan senilai hingga $3,64 miliar.
Langkah ini memperkuat tren kebijakan proteksionis, mirip dengan pendekatan mantan Presiden Donald Trump, yang kerap mengandalkan alasan keamanan nasional untuk membatasi perdagangan dan investasi asing. Kebijakan ini semakin menarik karena Jepang adalah sekutu paling dekat Amerika Serikat. Kondisi yang menunjukkan masing-masing negara di dunia semakin mengutamakan negaranya bahkan menolak berbagi ke negara mitra.
Para mantan pejabat dan pakar yang diwawancarai Bloomberg mengatakan keputusan tersebut menandakan betapa tajamnya perubahan kebijakan AS yang telah berpaling dari prinsip-prinsip globalisasi yang menjadi ciri khas kebijakan perdagangan dan investasi negara itu hingga pertengahan 2010-an. AS telah mengandalkan gagasan keamanan nasional yang didefinisikan secara samar sebagai bagian dari pergeseran itu.
“Ketika presiden atau orang lain dalam pemerintahan menggunakan alasan keamanan nasional untuk membenarkan tindakan tertentu, mereka juga dapat mendefinisikannya sesuai keinginan mereka,” kata Sarah Bauerle Danzman, seorang peneliti senior tetap di Statecraft Initiative, Pusat GeoEkonomi Dewan Atlantik.
Bukan hanya AS. Satu studi dari analis Council on Foreign Relations Benn Steil dan Elisabeth Harding melacak bagaimana pemerintahan Trump dan Biden — diikuti oleh banyak negara lain — semakin mengandalkan pengecualian keamanan nasional di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) untuk memblokir tindakan yang mereka tentang.
“Pengecualian tersebut sekarang digunakan secara teratur untuk membenarkan pembatasan perdagangan pada barang-barang yang tidak berbahaya seperti biji kakao, minuman beralkohol, pakan ternak, produk lampu, dan kusen pintu,” tulis Steil dan Harding.
Juru bicara Gedung Putih Karine Jean-Pierre mengatakan langkah tersebut tidak ada hubungannya dengan Jepang tetapi tentang bagaimana US Steel akan tetap dimiliki dan dioperasikan oleh Amerika. Trump yang akan dilantik pada 20 Januari 2025 mendatang juga berjanji untuk memblokir kesepakatan tersebut.
Investasi asing langsung di AS terus meningkat pada tahun 2023, sebagian besar didorong oleh Jepang. Akan tetapi tetapi para pendukung investasi khawatir tentang sinyal yang akan dikirim dalam keputusan atas US Steel. Keputusan tersebut berisiko membuat perusahaan asing lain enggan untuk meningkatkan investasi dan produksi mereka di AS.
John Murphy, dari komisi perdagangan internasional Kamar Dagang AS mengatakan dalam sebuah pernyataan Jepang adalah sumber investasi asing langsung terbesar di AS, dan Kamar Dagang mengatakan bahwa negara itu mendukung hampir 1 juta pekerjaan di AS. “[Kebijakan proteksionisme ini] dapat memiliki efek yang mengerikan pada investasi internasional di Amerika,” katanya.
Komite Investasi Asing di Amerika Serikat, panel rahasia yang meneliti proposal oleh entitas asing untuk membeli perusahaan atau properti di AS, tidak dapat mencapai konsensus tentang penjualan tersebut tahun lalu. Komite tersebut, yang dikenal sebagai Cfius, menyerahkan keputusan akhir ke Gedung Putih.
Kekhawatirannya adalah bahwa Nippon Steel mungkin tidak dapat memenuhi janji untuk mempertahankan produksi pada kapasitas di AS, adanya potensi tekanan pada perusahaan dari pemerintah Jepang untuk berproduksi di dalam negeri mereka, dan insentif ekonomi yang membuat perusahaan itu lebih memilih produksi baja di negara-negara dengan upah lebih rendah.
