Xcloud.id

Perusahaan: Bloomberg

  • Trump Dilantik Minggu Depan, Deretan Bos Raksasa Teknologi Bakal Hadir

    Trump Dilantik Minggu Depan, Deretan Bos Raksasa Teknologi Bakal Hadir

    Daftar Isi

    Jakarta, CNBC Indonesia – Kurang dari satu minggu lagi, pelantikan presiden terpilih Amerika Serikat (AS) Donald Trump akan digelar.

    Upacara Pelantikan Presiden AS ke-60 Donald Trump akan berlangsung di Gedung Kongres AS (US Capitol) pada hari Senin, 20 Januari 2025. Upacara ini dijadwalkan pada pukul 12 siang waktu setempat.

    Sejumlah tokoh teknologi dijadwalkan hadir pada pelantikan Trump. Sejauh ini ada beberapa nama yang disebut akan hadir, termasuk Elon Musk, Jeff Bezos, dan Mark Zuckerberg.

    Berikut daftar tamu bos teknologi di pelantikan Trump pekan depan.

    Elon Musk

    Elon Musk dijadwalkan akan hadir dan diperkirakan duduk di dekat Trump saat pelantikan, karena hubungannya yang dekat dengan Trump.

    Musk telah diberikan posisi di pemerintahan Trump, yakni Departemen Efisiensi Pemerintah, atau DOGE, sebuah badan non-pemerintah yang akan memberikan rekomendasi kepada Trump dan Kongres untuk memangkas pengeluaran federal.

    Ia diperkirakan akan memimpin komite tersebut bersama rekan miliarder Vivek Ramaswamy, yang kabarnya mengejar kursi di Senat.

    Musk dilaporkan akan memiliki ruang kantor sendiri di Gedung Kantor Eksekutif Eisenhower, yang bersebelahan dengan Gedung Putih. Ini memungkinkannya untuk terus memiliki akses ke Trump.

    Musk telah menyewa sebuah pondok di klub Mar-a-Lago milik Trump dalam beberapa minggu terakhir sehingga ia dapat memberikan saran kepada presiden yang akan datang di “Gedung Putih Musim Dingin” dan menyiarkan secara langsung saat ia bermain video game.

    Dia juga bergabung dengan Trump dalam sejumlah pertemuan dengan para pemimpin dunia dan sesama pemimpin teknologi, termasuk Jeff Bezos.

    Jeff Bezos

    Pendiri Amazon dan pemilik Blue Origin, Jeff Bezos, juga akan bergabung dengan Musk dalam pelantikan Trump.

    Amazon adalah salah satu perusahaan publik besar pertama yang diketahui menyumbang untuk pelantikan Trump. Amazon menyumbangkan US$1 juta dan merencanakan sumbangan terpisah sebesar US$1 juta dalam bentuk barang dengan menyiarkan acara tersebut di Amazon Video.

    Bezos seolah berusaha untuk menebus kesalahannya dengan presiden terpilih, yang sering berselisih dengan dia selama masa jabatan pertamanya terkait kontrak yang menguntungkan yang dikenal sebagai JEDI, yang pada awalnya diberikan kepada Microsoft.

    Pada Oktober, ia membatalkan rencana The Washington Post miliknya untuk mendukung saingan Trump dari Partai Demokrat.

    Bulan lalu, Bezos bertemu dengan Trump untuk makan malam di klub Mar-a-Lago miliknya di Palm Beach, Florida, bersama dengan Musk.

    “SEMUA ORANG INGIN MENJADI TEMAN SAYA!!!” Trump menulis di Truth Social keesokan paginya.

    Mark Zuckerberg

    Mark Zuckerberg dilaporkan akan bergabung dengan Bezos dan Musk pada pelantikan karena ia terus mendekatkan diri dengan pemerintahan berikutnya.

    Selain menyumbang untuk dana peresmian, Meta telah menambahkan Dana White, CEO Ultimate Fighting Championship (EDR) dan sekutu Trump, ke dalam jajaran direksinya. Meta juga menghapus fitur cek fakta di platform media sosialnya untuk mendukung pemerintahan Trump.

    Kebijakan moderasi juga telah dibatalkan, dalam sebuah langkah yang dipuji oleh kaum konservatif tetapi dikritik oleh kelompok-kelompok yang khawatir bahwa hal tersebut akan memungkinkan antisemitisme, retorika anti-LGBTQ+, dan disinformasi menyebar.

    Sundar Pichai

    CEO Google Sundar Pichai diperkirakan akan bergabung dengan iring-iringan para pemimpin teknologi yang akan menghadiri pelantikan Trump, lapor Business Insider, mengutip seseorang yang mengetahui rencananya.

    Berita ini muncul tidak lama setelah perusahaannya menyumbang US$1 juta untuk dana pelantikan dan mengatakan bahwa mereka akan menyiarkan langsung acara tersebut di YouTube dengan tautan langsung yang ditampilkan di beranda platform berbagi video tersebut.

    Pichai juga mengungkapkan kegembiraannya untuk mengerjakan “Proyek Manhattan” untuk kecerdasan buatan (AI) menjelang pertemuan dengan Trump pada bulan Desember.

    Dalam acara DealBook Summit di The New York Times bulan lalu, Pichai mengatakan bahwa ia berharap Trump dapat membantu membangun infrastruktur untuk kecerdasan buatan.

    Hal ini kemungkinan akan membuat Google, dan perusahaan-perusahaan AI lainnya, bekerja sama dengan David Sacks, pemodal ventura yang dijuluki Trump sebagai “crypto and AI czar,” dan Mantan eksekutif Microsoft Sriram Krishnan, yang akan menjadi penasihat senior Trump di bidang AI.

    Shou Zi Chew

    The New York Times melaporkan bahwa CEO TikTok Shou Zi Chew akan menghadiri pelantikan Trump pada hari Senin. Pelantikan Trump ini bertepatan sehari setelah TikTok kemungkinan besar akan dilarang di Amerika Serikat.

    Chew diundang untuk duduk di posisi kehormatan di podium, di mana para tamu penting termasuk Zuckerberg, Bezos, dan Musk juga akan duduk.

    Ini adalah sebuah langkah yang menyoroti tidak hanya perubahan pandangan Trump terhadap TikTok, tetapi juga rencananya untuk menyelamatkan aplikasi ini agar tidak tendang dari negara tersebut.

    Perusahaan China ByteDance, yang telah menyatakan keengganannya untuk menjual TikTok, diberi waktu hingga 19 Januari untuk menemukan pembeli atau menghadapi larangan, yang akan membuat aplikasi ini tidak dapat diunduh di AS dan memblokir penyedia layanan internet AS.

    Mahkamah Agung saat ini sedang memperdebatkan apakah akan memblokir larangan tersebut.

    Trump telah meminta Mahkamah Agung untuk menunda penerapan larangan tersebut hingga ia mulai menjabat sehingga ia dapat memeriksa kasus ini dengan saksama.

    Pada Desember, Trump mengatakan bahwa dirinya memiliki “tempat yang hangat” di hatinya untuk TikTok, yang ia puji karena telah memberikan dukungan dari para pemilih yang lebih muda. Dia juga bertemu dengan Chew bulan lalu di klub Mar-a-Lago miliknya.

    Tim Cook

    CEO Apple Tim Cook berencana untuk menghadiri pelantikan Trump. Menurut Axios, ia menyumbangkan sekitar US$1 juta kepada komite pelantikan Trump tahun 2025.

    Cook adalah salah satu dari sedikit CEO teknologi yang belum pernah berselisih dengan Trump. Selama masa pemerintahan Trump yang pertama, Cook sering menelepon presiden saat itu, duduk di Dewan Penasihat Kebijakan Tenaga Kerja, dan menjamu Trump di kampus Apple di Austin, Texas.

    Pada t2019, setelah Cook berhasil meyakinkan Trump agar Apple mendapat pengecualian dari serangkaian tarif yang memengaruhi impor Tiongkok, Cook menghadiahkan salah satu Mac Pro pertama yang dibuat di fasilitas barunya di AS kepada presiden saat itu.

    Dalam sebuah wawancara dengan Bloomberg News pada bulan Juni, Trump mengatakan bahwa ia menganggap Cook sebagai “pebisnis yang sangat baik.”

    “Saya percaya bahwa jika Tim Cook tidak menjalankan Apple, jika Steve Jobs yang menjalankannya, Apple tidak akan sesukses sekarang,” ujar Trump dalam sebuah episode PBD Podcast Oktober lalu.

    “Saya berpikir demikian karena saya pikir Tim Cook telah melakukan pekerjaan yang luar biasa, dan saya tidak meremehkan Steve Jobs, tapi itu tidak akan sama.”

    (fab/fab)

  • Malaysia Revisi UU Antidumping untuk Lawan Barang Murah dari China

    Malaysia Revisi UU Antidumping untuk Lawan Barang Murah dari China

    Bisnis.com, JAKARTA — Malaysia berencana memperkuat undang-undang antidumping yang telah berlaku selama tiga dekade dalam beberapa minggu mendatang untuk menekan membanjirnya barang-barang murah dari luar negeri terutama dari China.

    Mengutip Bloomberg pada Jumat (17/1/2025), Wakil Menteri Perdagangan Liew Chin Tong mengatakan bahwa pemerintahan Perdana Menteri Anwar Ibrahim ingin menyederhanakan undang-undang antidumping tahun 1993 dalam satu hingga dua bulan ke depan. Dia menuturkan, setelah diberlakukan, aturan baru tersebut juga akan memudahkan perusahaan untuk mengajukan keluhan.

    “Kami hanya mencoba untuk memperkuat aturan. Permintaan lemah di China, jadi pengusaha China mencari peluang di tempat lain,” katanya.

    Liew menyebutkan reformasi di parlemen pada bulan Juli, saat pemerintah mencari cara untuk melindungi perusahaan kecil dan menengah dari dampak perdagangan yang tidak adil setelah masuknya barang impor murah. Malaysia juga baru-baru ini mengenakan bea masuk antidumping sementara pada beberapa produk besi dan baja yang diekspor dari China, India, Jepang, dan Korea Selatan.

    Langkah-langkah tersebut menggarisbawahi kekhawatiran di antara pemerintah Asia Tenggara, saat mereka mempertimbangkan apakah akan menaikkan tarif atau mengenakan batasan pada beberapa impor untuk mencegah barang-barang luar negeri melemahkan produk lokal. Industri garmen Indonesia, misalnya, mungkin akan mengalami PHK ratusan ribu pekerja tahun ini jika dumping China terus berlanjut.

    Liew mengusulkan agar perusahaan-perusahaan China menjalin kemitraan jangka panjang dengan Malaysia dan mendirikan kantor pusat regional di sana.

    “Mereka dapat melokalisasi rantai pasokan dengan kami sehingga sebanyak mungkin warga Malaysia berpartisipasi dalam investasi mereka,” katanya.

    Beijing sejauh ini merupakan mitra dagang terbesar Kuala Lumpur, dengan perdagangan dua arah mencapai 450,84 miliar ringgit ($100 miliar) pada 2023, menurut data pemerintah. China juga menyumbang 21,3% dari total impor Malaysia.

    Para ahli memperingatkan bahwa dumping dari China dapat memburuk jika Donald Trump, yang kembali menjabat sebagai presiden AS pada hari Senin, melanjutkan rencana untuk menaikkan tarif pada ekonomi terbesar kedua di dunia tersebut. Perusahaan-perusahaan China mungkin berusaha menjual barang ke negara lain untuk menghindari tarif AS.

    Untuk saat ini, Liew mengatakan bahwa Malaysia tidak memiliki rencana untuk mengambil tindakan pencegahan atau menanggapinya dengan tarifnya sendiri.

    “Saya kira 100 hari pertama akan kacau. Kita harus melihat apa yang akan keluar dari pemerintahan baru, dan kemudian saya kira pada suatu saat pasar akan menentukan harganya dan air akan menemukan levelnya. Ini akan sulit,” kata Liew.

  • Bahlil Bantah Isu Pemangkasan Produksi Nikel Tahun Ini

    Bahlil Bantah Isu Pemangkasan Produksi Nikel Tahun Ini

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan bahwa hingga saat ini, pemerintah belum berencana memangkas produksi bijih nikel pada 2025.

    Menurutnya, pemerintah hanya ingin menjaga keseimbangan permintaan perusahaan yang diajukan lewat rencana kerja dan anggaran biaya (RKAB).

    “Pemangkasan belum ada. Yang ada itu adalah menjaga keseimbangan antara permintaan perusahaan terhadap RKAB dan kapasitas industri,” kata Bahlil di Kantor Kementerian ESDM, Jumat (17/1/2025).

    Selain itu, Bahlil juga ingin memastikan pelaku usaha lokal tetap mendapat perhatian. Dia mengatakan, pengusaha besar harus ikut melibatkan pengusaha lokal dalam mengolah nikel.

    Bahlil mencontohkan, jika perusahaan mengajukan produksi nikel sebanyak 20 juta ton, maka pemerintah hanya akan memberikan izin sebanyak 60% dari jumlah tersebut. Sedangkan 40% sisanya, perusahaan harus menyerap nikel dari pengusaha lokal. Menurut Bahlil, pola tersebut bisa menjaga harga nikel.

    “Dia [perusahaan] harus mengambil yang masyarakat lokal. Kalau tidak, gimana? Masyarakat lokal mau jual ke mana?” jelas Bahlil.

    Dilansir dari Bloomberg, Kementerian ESDM sebelumnya disebut berencana mengurangi kuota produksi bijih nikel dari 272 juta ton menjadi 150 juta ton pada tahun depan.

    Hal ini bertujuan untuk mendongkrak harga nikel di pasaran. Diskusi mengenai besarnya potensi pemangkasan kuota sedang berlangsung di dalam pemerintahan.

    Sementara itu, Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung tak membantah ataupun membenarkan wacana mengurangi kuota produksi bijih nikel dari 272 juta ton menjadi 150 juta ton pada tahun depan.  

    Dia hanya mengatakan, pihaknya akan mengkaji terlebih dahulu rencana produksi nikel yang diajukan perusahaan-perusahaan tambang lewat RKAB.

    “Pembatasan ini sesuai dengan rencana perusahaan, mereka akan menyampaikan RKAB, itu sesuai RKAB mereka, pasok ke mana. Jadi justru ini yang akan kami lihat lebih dahulu,” tutur Yuliot saat ditemui di Medan, Sumatra Utara, Senin (23/12/2024).

    Di sisi lain, Yuliot menuturkan, pemerintah akan tetap menggenjot hilirisasi nikel guna meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Dia juga memastikan kebutuhan nikel untuk industri domestik harus tetap terpenuhi.

    “Program hilirisasi untuk memberikan nilai tambah dalam negeri itu tetap akan berjalan. Jadi nanti untuk nikel kita harus lihat hilirisasinya sejauh mana dan menfaat bagi industri, termasuk rantai pasok yang ada harus mencukupi,” jelas Yuliot.

  • Terdepan dalam Praktik Sustainable Finance, BRI Jadi Satu-satunya BUMN Penerbit Obligasi Hijau di Tahun 2024

    Terdepan dalam Praktik Sustainable Finance, BRI Jadi Satu-satunya BUMN Penerbit Obligasi Hijau di Tahun 2024

    Jakarta: PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) kembali menegaskan komitmennya dalam menerapkan praktik sustainable finance melalui penerbitan obligasi hijau. Langkah ini menjadikan BRI sebagai satu-satunya Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Indonesia yang menerbitkan green bond pada 2024.
     
    Mengacu pada data Bloomberg, BRI mencatatkan posisi yang mengesankan dengan menempati peringkat 558 secara global dalam kategori penerbitan obligasi hijau di tahun 2024, dengan total emisi sebesar USD80,22 juta melalui dua kali penerbitan.
     
    Angka ini berhasil melampaui Banco Santander, salah satu bank terbesar di dunia, yang mencatatkan emisi sebesar USD77,72 juta. Selain itu, BRI juga unggul atas Deutsche Bank AG, yang memiliki emisi sebesar USD60,31 juta.

    BRI telah menerbitkan Obligasi Berwawasan Lingkungan Berkelanjutan I Bank BRI Tahap III Tahun 2024 dengan masa penawaran pada Maret 2024. Nilai Obligasi sebesar Rp2,5 triliun dibagi ke dalam tiga seri.
     
    Seri A dengan nilai Rp1,23 triliun memiliki bunga 6,15 persen per tahun berjangka waktu 370 hari kalender sejak tanggal emisi. Kemudian, Seri B sebesar Rp879,43 miliar dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,25 persen per tahun, berjangka waktu dua tahun sejak tanggal emisi. Juga tersedia Seri C bernilai Rp382,9 miliar dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,25 persen per tahun. Seri ini berjangka waktu tiga tahun sejak tanggal emisi. 
     
     

     
    Obligasi hijau tahun 2024 merupakan kelanjutan dari tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun lalu, BRI menerbitkan Obligasi Berwawasan Lingkungan Berkelanjutan I Bank BRI Tahap II Tahun 2023. Total target dana yang akan dihimpun dari penerbitan Green Bond BRI itu sebesar Rp15 triliun dan dilakukan bertahap selama 2 tahun, dari 2022 hingga 2024.
     
    Direktur Kepatuhan BRI A Solichin Lutfiyanto menyampaikan bahwa pencapaian ini menjadi bukti nyata kemampuan BRI untuk bersaing di kancah internasional sekaligus menunjukkan komitmennya dalam mendukung agenda pembangunan berkelanjutan.
     
    “Penerbitan obligasi hijau ini adalah wujud dari langkah BRI untuk terus menerapkan praktik sustainable finance, sekaligus memberikan nilai tambah bagi pemangku kepentingan. Kami bangga dapat mencatatkan capaian ini dan bersaing dengan institusi keuangan global lainnya,” ujarnya.
     
    Dalam kaitan tersebut, BRI telah menyusun Kerangka Kerja Obligasi Berwawasan Lingkungan (Obligasi Berwawasan Lingkungan Framework) yang di dalamnya terdapat pengaturan mengenai mekanisme penggunaan dana, evaluasi dan seleksi proyek, pengelolaan dana, serta mekanisme pelaporan yang diperoleh dari Penawaran Umum Obligasi Berwawasan Lingkungan.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (ROS)

  • Terdepan dalam Praktik Sustainable Finance, BRI Menjadi Satu-Satunya BUMN Penerbit Obligasi Hijau di Tahun 2024

    Terdepan dalam Praktik Sustainable Finance, BRI Menjadi Satu-Satunya BUMN Penerbit Obligasi Hijau di Tahun 2024

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BRI) kembali menegaskan komitmennya dalam menerapkan praktik sustainable finance melalui penerbitan obligasi hijau.Langkah ini menjadikan BRI sebagai satu-satunya Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Indonesia yang menerbitkan green bond pada tahun 2024 lalu.

    Mengacu pada data Bloomberg, BRI mencatatkan posisi yang mengesankan dengan menempati peringkat 558 secara global dalam kategori penerbitan obligasi hijau di tahun 2024, dengan total emisi sebesar US$80,22 juta melalui dua kali penerbitan.

    Angka ini berhasil melampaui Banco Santander, salah satu bank terbesar di dunia, yang mencatatkan emisi sebesar US$77,72 juta. Selain itu, BRI juga unggul atas Deutsche Bank AG, yang memiliki emisi sebesar US$60,31 juta.

    BRI telah menerbitkan Obligasi Berwawasan Lingkungan Berkelanjutan I Bank BRI Tahap III Tahun 2024 dengan masa penawaran pada Maret 2024. Nilai Obligasi sebesar Rp2,5 triliun dibagi ke dalam tiga seri.

    Seri A dengan nilai Rp1,23 triliun memiliki bunga 6,15% per tahun berjangka waktu 370 hari kalender sejak tanggal emisi. Kemudian, Seri B sebesar Rp879,43 miliar dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,25% per tahun, berjangka waktu dua tahun sejak tanggal emisi. Juga tersedia Seri C bernilai Rp382,9 miliar dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,25% per tahun. Seri ini berjangka waktu tiga tahun sejak tanggal emisi.

    Obligasi hijau tahun 2024 lalu merupakan kelanjutan dari tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun lalu, BRI menerbitkan Obligasi Berwawasan Lingkungan Berkelanjutan I Bank BRI Tahap II Tahun 2023. Total target dana yang akan dihimpun dari penerbitan Green Bond BRI itu sebesar Rp15 triliun dan dilakukan bertahap selama 2 tahun, dari 2022 hingga 2024.

  • Jelang Pelantikan, Trump Siapkan Rencana Pengembangan Aset Kripto

    Jelang Pelantikan, Trump Siapkan Rencana Pengembangan Aset Kripto

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden terpilih Amerika Serikat (AS) Donald Trump berencana untuk mengeluarkan perintah eksekutif yang menjadikan aset kripto sebagai salah satu prioritasnya.

    Trump juga disebut akan memberikan suara kepada orang dalam industri kripto pada pemerintahannya, menurut orang-orang yang mengetahui rencana tersebut.

    Mengutip Bloomberg pada Jumat (17/1/2025), perintah tersebut disebut akan menjadikan aset kripto sebagai keharusan atau prioritas nasional — kata-kata strategis yang dimaksudkan untuk memandu lembaga pemerintah untuk bekerja dengan industri itu, menurut orang-orang yang mengetahui masalah tersebut.

    Perintah tersebut juga akan berisi arahan untuk membuat dewan penasihat kripto guna mengadvokasi prioritas kebijakan industri, kata orang-orang yang meminta anonimitas untuk membahas perintah eksekutif yang belum dipublikasikan.

    Trump telah menikmati dukungan kuat dari industri kripto, yang memiliki kehadiran yang kuat di Washington, didukung oleh komite aksi politik yang didanai dengan baik. 

    Sejumlah perusahaan, termasuk Coinbase dan Ripple, telah menyumbang ke komite pelantikan Trump dalam beberapa bulan terakhir. Pada Jumat, beberapa hari sebelum pelantikan, industri tersebut menyelenggarakan “Inaugural Crypto Ball” untuk mendukung Trump.

    Perintah eksekutif tersebut akan menandai perubahan besar bagi kripto, yang telah menjadi target investigasi selama pemerintahan Presiden Joe Biden menyusul serangkaian kasus penipuan besar, termasuk kebangkrutan bursa FTX.

    Badan-badan federal termasuk Komisi Sekuritas dan Bursa mengajukan lebih dari 100 tindakan penegakan hukum terhadap sektor tersebut dalam beberapa tahun terakhir, dan regulator perbankan mempersulit perusahaan kripto untuk bekerja sama dengan lembaga keuangan.

    Yang masih dalam pembahasan untuk dimasukkan dalam perintah eksekutif tersebut adalah arahan bagi semua badan pemerintah untuk meninjau kebijakan tentang aset digital dan mungkin menghentikan semua litigasi yang melibatkan kripto, kata orang-orang tersebut. 

    Menghentikan tindakan hukum yang telah menargetkan berbagai perusahaan mulai dari Binance Holdings Ltd., bursa kripto terbesar di dunia, hingga perusahaan rintisan Ripple Labs Inc. merupakan prioritas utama bagi industri tersebut.

    Hal lain yang tengah dipertimbangkan adalah pembentukan cadangan Bitcoin nasional, yang akan mencakup kepemilikan pemerintah saat ini atas mata uang kripto terbesar di dunia, kata orang-orang tersebut. 

    Pemerintah AS saat ini memegang Bitcoin senilai hampir US$20 miliar, yang disita sebagai bagian dari berbagai investigasi, menurut perusahaan analitik Arkham. Harga Bitcoin telah meningkat hampir 50%, menjadi di atas US$100.000, sejak pemilihan umum November, sebagian karena harapan bahwa persediaan semacam itu akan tercipta. Harga token tersebut naik lebih dari dua kali lipat pada tahun 2024.

    Sumber tersebut memperingatkan bahwa perintah eksekutif, yang akan dikeluarkan paling cepat pada hari Senin, belum final dan dapat berubah sebelum dipublikasikan. Seorang perwakilan Trump tidak segera menanggapi permintaan untuk berkomentar.

    Trump telah berjanji untuk mengeluarkan sejumlah perintah eksekutif di berbagai industri dan isu yang berbeda dalam beberapa hari pertama setelah kembali menjabat.

    Kara Calvert, wakil presiden kebijakan AS di Coinbase Global Inc menyebut, yang akan dilakukan Donald Trump adalah memberi sinyal bahwa AStelah bangkit dan siap memimpin dalam industri ini. 

    “Yang diisyaratkan kepada negara lain adalah berhati-hatilah, atau Anda tidak akan bisa mengimbanginya,” ujarnya.

    Meskipun ada kemunduran regulasi di bawah Biden, kripto di AS berkembang pesat, dengan perusahaan keuangan besar termasuk manajer aset terbesar di dunia, BlackRock Inc., meluncurkan instrumen exchange traded funds (ETF) di bursa Bitcoin dan Ether tahun lalu.

    BNY telah berupaya memperluas upaya penyimpanan kripto, dan Cantor Fitzgerald mengumumkan rencana untuk meluncurkan bisnis pembiayaan Bitcoin.

    Trump merangkul industri kripto selama kampanye presiden tahun lalu. Pada Juli lalu, dia menjadi pembicara utama dalam konferensi Bitcoin, dan berjanji menjadikan AS sebagai ibu kota kripto dunia. 

    Koleksi non fungible token bermerek Trump telah keluar selama beberapa tahun, dan tahun lalu dia dan putra-putranya mengumumkan upaya kripto yang disebut World Liberty Financial, yang seharusnya memungkinkan orang mendapatkan dan meminjam kripto, tetapi belum menyediakan layanan tersebut.

  • Bank Dunia: Negara Berkembang Siap-Siap Hadapi Tantangan Ekonomi

    Bank Dunia: Negara Berkembang Siap-Siap Hadapi Tantangan Ekonomi

    Bisnis.com, JAKARTA – Bank Dunia memperingatkan negara berkembang akan menghadapi tahun-tahun yang lebih sulit di masa mendatang. Pertumbuhan global yang terlalu lambat untuk meningkatkan standar hidup dan iklim ketidakpastian kebijakan yang tinggi akan menghalangi investasi negara maju di negara berkembang.

    Berdasarkan laporan Global Economic Prospects yang dirilis Bank Dunia, Jumat (17/1/2025), prospek pertumbuhan jangka panjang untuk negara-negara berkembang adalah yang terlemah sejak awal abad ini. Bank Dunia menyebut, jumlah negara yang akan naik dari status berpenghasilan rendah ke status berpenghasilan menengah dalam 25 tahun ke depan akan sangat rendah.

    Hal tersebut berarti ratusan juta orang akan tetap terperosok dalam kemiskinan ekstrem, kelaparan, dan kekurangan gizi.

    “Negara-negara berkembang, yang memulai abad ini dengan lintasan untuk menutup kesenjangan pendapatan dengan negara-negara terkaya, sebagian besar sekarang semakin tertinggal,” ujar kepala ekonom Bank Dunia, Indermit Gill, dalam laporan itu dikutip dari Bloomberg.

    Bank Dunia memproyeksikan perekonomian dunia tumbuh 2,7% pada 2025 dan 2026, tidak berubah dari prospek sebelumnya pada bulan Juni. Catatan tersebut di bawah rata-rata 3,1% sebelum pandemi Covid-19 — terlalu lemah untuk membantu negara-negara miskin mengejar ketertinggalan dari negara-negara kaya.

    Bank Dunia menyebut, sebagian besar negara berkembang menghadapi tantangan termasuk investasi yang lemah dan peningkatan produktivitas, populasi yang menua, dan krisis lingkungan. Perekonomian global menghadapi tantangan lebih lanjut dari pergeseran kebijakan perdagangan dan ketegangan geopolitik.

    Perang Rusia di Ukraina sejak 2022 dan perang Israel melawan Hamas dan Hizbullah sejak tahun lalu telah berdampak pada ekonomi global melalui gangguan pada komoditas dan rantai pasokan, sementara meningkatnya persaingan antara AS dan China telah menciptakan tekanan dalam perdagangan global.

    Sementara itu, Presiden terpilih AS Donald Trump telah berjanji untuk mengenakan sejumlah tarif, yang mengancam akan mengubah pola perdagangan dan berpotensi memicu inflasi.

    Bank Dunia menyebut, negara-negara pasar berkembang dan negara berkembang — yang meliputi China, India, dan Brasil — menyumbang sekitar 60% pertumbuhan global sejak tahun 2000, dua kali lipat dari kontribusi mereka pada tahun 1990-an. Namun, mereka kini menghadapi ancaman eksternal dari langkah-langkah proteksionis dan fragmentasi geopolitik, serta hambatan dalam menerapkan reformasi struktural.

    Sementara itu, laju pertumbuhan negara-negara berpendapatan rendah — negara-negara dengan pendapatan nasional bruto per kapita sekitar US$3 per hari — untuk mencapai status negara berpendapatan menengah telah terhenti.

    Meski 39 negara tercatat ‘naik kelas’ sejak 2000, masih ada 26 negara yang mengalami stagnasi akibat pertumbuhan yang lemah, kekerasan dan konflik, serta dampak perubahan iklim yang meningkat.

    “Negara-negara ekonomi berkembang seharusnya tidak memiliki ilusi tentang perjuangan yang akan datang, 25 tahun ke depan akan menjadi perjuangan yang lebih berat daripada 25 tahun terakhir,” ujar Gill.

  • Apa Itu Aplikasi RedNote Pengganti TikTok, Ini Link Download di RI

    Apa Itu Aplikasi RedNote Pengganti TikTok, Ini Link Download di RI

    Jakarta, CNBC Indonesia – Jelang pemblokiran TikTok di Amerika Serikat (AS) pada 19 Januari 2025 mendatang, nama aplikasi RedNote mendadak viral. Banyak pengguna TikTok akhirnya ‘kabur’ dan mengganti menggunakan aplikasi tersebut.

    Mengutip laman People, RedNote dikenal sebagai Xiaohongshu dalam bahasa Mandarin. Diluncurkan pada 2013, aplikasi itu mirip seperti TikTok yang membagikan video pendek dan juga streaming langsung dengan berbagai kategori.

    RedNote jadi aplikasi yang paling banyak diunduh di App Store Amerika Serikat per 13 Januari 2025 lalu. Di berbagai video terlihat pengguna baru menyebut dirinya sebagai pengungsi Tiktok.

    Lonjakan pengguna RedNote sebenarnya bukan kali ini saja terjadi. Saat Covid-19, RedNote juga sangat populer khususnya di kalangan wanita, mencapai 79% dari 300 juta pelanggan bulanan.

    Sementara itu, Tech Crunch melaporkan RedNote juga menarik perhatian investor. Setidaknya US$917 juta telah dikumpulkan perusahaan hingga sekarang.

    Foto: Aplikasi RedNote. (CNBC Indonesia/Novina)
    Aplikasi RedNote. (CNBC Indonesia/Novina)

    Beberapa perusahaan yang ada di belakang pendanaan itu termasuk Tencent, Alibaba, ZhenFund, DST, serta HongShan atau dulunya bernama Sequoia.

    Pada penjualan saham sekunder tahun lalu, perusahaan dilaporkan bernilai US$17 miliar.

    Bloomberg mengatakan laba aplikasi diproyeksikan mencapai lebih dari US$1 miliar pada 2024. Pertumbuhan ini menjadi potensi yang menjajikan untuk para kreatornya nanti.

    Cara Download RedNote

    RedNote tersedia di toko resmi seperti Play Store dan App Store. Setelah diunduh Anda tinggal masuk, bisa dengan membuat akun atau menggunakan akun platform lain.

    App Store : https://apps.apple.com/us/app/%E5%B0%8F%E7%BA%A2%E4%B9%A6/id741292507

    Play Store : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.xingin.xhs&hl=id&pli=1

    Penampakan aplikasi juga mirip dengan Tiktok. Ada tab For You, berisi berbagai video dari berbagai pengguna, dan tab khusus berdasarkan kategori seperti travel, hewan peliharaan, dan selebriti.

    (fab/fab)

  • Genjot Pasar Kripto, Thailand Bakal Izinkan ETF Bitcoin Diperdagangkan di Bursa

    Genjot Pasar Kripto, Thailand Bakal Izinkan ETF Bitcoin Diperdagangkan di Bursa

    Bisnis.com, JAKARTA – Thailand tengah mempertimbangkan untuk mengizinkan instrumen exchange traded funds (ETF) dengan underlying asset Bitcoin untuk didaftarkan di bursa lokal untuk pertama kalinya. Rencana tersebut seiring dengan upaya Thailand untuk mengembangkan pusat aset digital di negaranya.

    Mengutip Bloomberg pada Kamis (16/1/2025), Sekretaris Jenderal Komisi Sekuritas dan Bursa atau The Securities and Exchange Commission (SEC) Thailand, Pornanong Budsaratragoon, menyebut pihaknya sedang mempertimbangkan untuk mengizinkan individu dan lembaga untuk berinvestasi dalam ETF Bitcoin lokal. 

    One Asset Management Thailand meluncurkan dana-dana yang menawarkan eksposur ke ETF Bitcoin luar negeri pada Juni 2024. Tetapi, Thailand belum memberikan lampu hijau kepada kendaraan yang berinvestasi langsung dalam mata uang kripto asli

    Pergeseran sikap ini terjadi saat persaingan untuk membangun pusat aset digital di kawasan Asia-Pasifik memanas. Singapura dan Hong Kong telah memasang kebijakan-kebijakan yang mendukung. Lebih jauh lagi, Presiden terpilih Donald Trump mengatakan di jalur kampanye bahwa dia bermaksud menjadikan AS sebagai ibu kota kripto dunia. 

    “Suka atau tidak, kita harus terus maju dengan lebih banyak adopsi mata uang kripto di seluruh dunia. Kita harus beradaptasi dan memastikan bahwa investor kita memiliki lebih banyak opsi dalam aset kripto dengan perlindungan yang tepat,” kata Pornanong.

    Binance Holdings Ltd. dan perusahaan aset digital lainnya telah menetapkan Thailand sebagai pasar pertumbuhan utama saat negara tersebut melonggarkan pembatasan. Thaksin Shinawatra, kepala de facto partai berkuasa Pheu Thai Party, adalah pendukung kripto.

    Thaksin baru-baru ini mengatakan Thailand harus mempertimbangkan penerbitan stablecoin yang didukung oleh obligasi pemerintah kepada investor ritel dan institusional serta menjajaki peluang lain untuk mata uang digital. Pihak berwenang juga mempertimbangkan sandbox di Phuket untuk transaksi Bitcoin dalam layanan terkait pariwisata, katanya.

    Pornarong menuturkan, SEC akan mempertimbangkan untuk mengizinkan perusahaan lokal dengan peringkat kredit yang kuat untuk menerbitkan stablecoin baru yang didukung oleh obligasi mereka sendiri dengan harapan dapat memperluas akses ke pasar utang perusahaan dan menurunkan biaya.

    Aktivitas perdagangan aset digital di Thailand meningkat sejalan dengan reli yang lebih luas yang mendorong Bitcoin ke rekor tertinggi US$108.315 pada bulan Desember, tetapi masih jauh dari puncaknya di era pandemi, setelah serangkaian kebangkrutan kripto pada tahun 2022 menggerogoti pasar. 

    Data terbaru SEC menyebut, ada sekitar 270.000 akun perdagangan kripto aktif di Thailand hingga 30 November 2024.

  • Nilai Tukar Rupiah Masih Tertekan pada Level Rp 16.387 Per Dolar AS

    Nilai Tukar Rupiah Masih Tertekan pada Level Rp 16.387 Per Dolar AS

    Jakarta, Beritasatu.com – Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) pada pagi hari ini, Kamis (16/1/2025), masih tertekan.

    Dari data Bloomberg pada pukul 09.17 WIB di pasar spot exchange, rupiah berada pada level Rp 16.387 per dolar AS atau melemah 62 poin (0,38%).

    Sehari sebelumnya, nilai tukar rupiah juga tertekan dan melemah sebesar 0,34% ke level Rp 16.325 per dolar AS. Sementara itu dalam pasar obligasi, imbal hasil SBN tenor 10 tahun turun 1 bps menjadi 7,27% dan indeks obligasi turun sebesar 0,06%.

    Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo melaporkan, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS pada awal tahun hingga 14 Januari 2025 melemah sebesar 1,00% dari level nilai tukar akhir 2024. Menurutnya, nilai tukar rupiah masih terkendali di tengah ketidakpastian global yang tinggi, didukung oleh kebijakan stabilisasi BI.

    Dikatakan Perry, penurunan nilai tukar relatif lebih baik dibandingkan dengan mata uang negara lainnya, seperti rupee India, peso Filipina, dan baht Thailand yang masing-masing melemah sebesar 1,20%, 1,33%, dan 1,92%.

    Sementara itu, pada saat nilai tukar rupiah terhadap dolar AS masih tertekan, Indeks harga saham gabungan (IHSG) pada pembukaan perdagangan hari ini bergerak di zona hijau. IHSG pada pukul 09.10 WIB menguat 0,69% atau 49,01 poin ke level 7.128,5.