Perusahaan: Bloomberg

  • Tak Kunjung Bergabung ke Uni Eropa, Turki Lirik BRICS

    Tak Kunjung Bergabung ke Uni Eropa, Turki Lirik BRICS

    Bisnis.com, JAKARTA – Turki masih terus berupaya untuk bergabung dengan kelompok negara BRICS sebagai bagian dari upaya memperkuat perekonomiannya. Hal ini dilakukan menyusul status Turki yang tak kunjung mendapatkan keanggotaan di Uni Eropa setelah beberapa dekade.

    Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan mengatakan Presiden Recep Tayyip Erdogan ingin meningkatkan pilihan ekonomi Turki dan Uni Eropa adalah pilihan pertama negara tersebut.

    “Jika kita tidak bisa menjadi bagian dari UE, maka alternatif lain selalu tersedia,” kata Fidan kepada dikutip dari Bloomberg pada Sabtu (22/2/2025).

    Pernyataan Fidan menggarisbawahi upaya Turki untuk mencari aliansi ekonomi yang dapat menjadi alternatif bagi UE. Fidan menekankan bahwa Turki belum sepenuhnya meninggalkan harapan untuk bergabung dengan blok tersebut dan menegaskan kembali keluhan lama Ankara bahwa perbedaan budaya adalah alasan utama terhentinya bergabung dengan blok tersebut.

    UE mengatakan keanggotaan Turki diblokir karena kekhawatiran terhadap hak asasi manusia dan standar demokrasi.

    Turki telah mengajukan permohonan resmi untuk bergabung dengan BRICS dan para pemimpinnya berpendapat bahwa keanggotaan tersebut akan memberikan akses yang lebih mudah bagi bisnis Turki ke pasar negara berkembang utama. 

    Namun, Turki mengatakan pada bulan November bahwa mereka hanya diberikan status negara mitra dan belum menjadi anggota penuh.

    “Di dunia modern, tidak ada satu negara pun yang mampu mengatasi masalah ekonomi dan politik sendirian,” kata menteri tersebut pada KTT para menteri luar negeri G-20 di Johannesburg, Afrika Selatan. 

    Merujuk pada BRICS, dia mengatakan pihaknya tertarik, tetapi belum ditawari keanggotaan. Adapun, BRICS merujuk pada negara-negara pendiri aliansi tersebut, yakni Brasil, Rusia, India, China dan Afrika Selatan. BRICS telah menambahkan lima negara lagi, termasuk Iran dan Indonesia, sebagai negara anggota penuh pada tahun lalu. 

    Negara-negara lain berupaya untuk bergabung dengan blok tersebut, yang mengendalikan lembaga pemberi pinjaman multilateral dan telah memicu kemarahan Presiden AS Donald Trump karena berpotensi merusak peran global dolar. 

    Meskipun negara-negara BRICS bekerja sama pada tingkat tertentu, khususnya keuangan, mereka tidak memiliki kekompakan dengan UE, sebagian karena perbedaan kepentingan dan lintasan ekonomi.

    Bagi Fidan, fokus yang lebih besar pada kerja sama internasional akan menguntungkan semua negara.  “Jika kita bisa melembagakan multilateralisme, maka akan mudah bagi kita untuk mengatasi masalah geopolitik, perang dan perdamaian, serta masalah ekonomi,” ujarnya. 

    Sebaliknya, dia mengatakan membantu diri sendiri ada dalam keinginan setiap negara, sehingga mendorong persaingan yang sangat ketat.

    Dorongan Turki untuk melakukan tindakan multilateral tercermin dalam pendekatannya terhadap Afrika, di mana Turki telah menjalin hubungan dengan negara-negara seperti Somalia dalam bidang kontraterorisme. “Turki menawarkan peluang bagi beberapa negara Afrika,” kata Fidan.

  • JP Morgan Sebut Danantara Bisa Jadi Katalis Positif Bagi Ekonomi Indonesia – Halaman all

    JP Morgan Sebut Danantara Bisa Jadi Katalis Positif Bagi Ekonomi Indonesia – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Head of Research & Strategy JP Morgan, Henry Wibowo, menilai keberadaan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau BPI Danantara bisa menjadi katalis positif untuk pasar modal dalam negeri dalam waktu dekat. 

    “Jika eksekusinya baik, bisa dilaksanakan dengan baik, dan tim yang baik juga, Danantara bisa menjadi nilai tambah bagi Indonesia,” ujarnya, dalam forum Bloomberg Technoz Outlook 2025, dikutip Jumat (21/2/2025).

    Menurut dia, jika Danantara bisa leverage up, misalnya, US$1 miliar-US$3 miliar dipakai untuk support pasar modal, baik itu ekuitas, obligasi.

    “Saya bisa katakan hal itu membantu mendongkrak pertumbuhan ekonomi kita, jadi katalis positif dalam waktu dekat harapannya,” lanjutnya.

    Sebelumnya, Prabowo mengumumkan bahwa Danantara akan diluncurkan pada 24 Februari.

    Tujuan utama dibentuknya Danantara adalah untuk memudahkan pemerintah dalam realokasi modal BUMN untuk menjalankan usaha yang memberikan keuntungan tinggi dan dampak sosial tinggi.

    Adapun dengan Danantara, keuntungan dari investasi program hilirisasi bisa 100 persen dinikmati oleh bangsa Indonesia sendiri.

    Dalam melaksanakan pengelolaan modal dan realokasi modal, Danantara akan diawasi langsung oleh Presiden RI dibantu Dewan Pengawas (yang diketuai Menteri BUMN) dan Dewan Penasehat.

     

  • Perusahaan AS Dikenakan Pajak Digital Negara Lain, Trump Siapkan Tarif Balasan

    Perusahaan AS Dikenakan Pajak Digital Negara Lain, Trump Siapkan Tarif Balasan

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menandatangani sebuah memorandum yang secara resmi mempertimbangkan pengenaan tarif untuk melawan pajak layanan digital atau digital service tax yang dikenakan beberapa negara terhadap raksasa teknologi AS. 

    Memo tersebut meminta Kantor Perwakilan Dagang AS atau US Trade Representative (USTR) untuk mengusulkan tindakan pembalasan, termasuk tarif, terhadap negara-negara yang mengenakan pajak digital atau digital services tax (DST) pada perusahaan teknologi AS seperti Alphabet Inc. dan Meta Platforms Inc.

    Gedung Putih berusaha untuk menghalangi pemerintah asing mengumpulkan pendapatan pajak dari perusahaan teknologi AS yang beroperasi di luar negeri, menurut lembar fakta tentang rencana kebijakan tersebut.

    “Apa yang mereka lakukan terhadap kita di negara lain sangat buruk dalam hal digital. Jadi, kami akan mengumumkannya,” kata Trump kepada wartawan dikutip dari Bloomberg, Sabtu (22/2/2025).

    Pemerintahan Trump juga akan meninjau apakah ada praktik di Uni Eropa atau Inggris yang memberikan insentif kepada perusahaan-perusahaan AS untuk mengembangkan produk yang melemahkan kebebasan berpendapat. Baik Trump maupun Wakil Presiden JD Vance mengkritik sekutu-sekutu Eropa atas peraturan yang mereka anggap menekan suara-suara konservatif.

    Memo tersebut tidak menetapkan batas waktu pemberlakuan tarif terhadap negara-negara yang telah menyetujui pajak layanan digital.

    Langkah ini mengatasi masalah yang telah lama menjadi kekhawatiran Trump, sejak pertama kali menjabat di Gedung Putih. Pada 2019, USTR memulai penyelidikan terpisah terhadap sistem perpajakan di Prancis, Italia, Spanyol, India, dan negara-negara lain. 

    AS pada saat itu menyimpulkan bahwa pajak tersebut bersifat diskriminatif dan sangat merugikan perusahaan-perusahaan Amerika.

    Beberapa negara telah menarik rencana pajak layanan digital mereka dan malah bergabung dalam perundingan global mengenai pajak minimum bagi perusahaan teknologi, tetapi perundingan tersebut berulang kali terhenti.

    Menurut Asosiasi Industri Komputer dan Komunikasi, sekitar 30 negara telah mengadopsi atau mengusulkan DST dalam beberapa tahun terakhir, termasuk mitra dagang utama AS lainnya seperti Inggris dan Kanada. Pajak Kanada mulai berlaku pada 2024.

    Tindakan Trump ini dilakukan menjelang kunjungan Presiden Prancis Emmanuel Macron. Prancis telah menerapkan pajak digital yang merugikan perusahaan-perusahaan multinasional teknologi besar AS, dan Menteri Keuangannya mengatakan pada awal bulan ini bahwa mereka bermaksud untuk tetap menerapkannya.

    Prancis adalah salah satu negara pertama yang menerapkan pajak layanan digital. Kedua belah pihak merundingkan gencatan senjata, yang mana Perancis akan menarik pajak tersebut setelah aturan global mengenai perpajakan perusahaan multinasional digital mulai berlaku. Namun, negosiasi tersebut tidak pernah selesai.

    Pembalasan AS atas pajak digital mengancam akan merusak hubungan yang sudah tegang dengan Prancis dan negara-negara Eropa lainnya yang sudah berselisih dengan Washington atas dorongan Trump untuk menegosiasikan penghentian perang di Ukraina secara langsung dengan Presiden Rusia Vladimir Putin.

  • YouTube Akan Rilis Premium Lite, Paket yang Murah dengan Iklan Terbatas

    YouTube Akan Rilis Premium Lite, Paket yang Murah dengan Iklan Terbatas

    JAKARTA – Harga paket berlangganan YouTube Premium saat ini cukup mahal bagi sejumlah pengguna. Mereka harus membayar Rp69.000 dan belum termasuk biaya pajak untuk paket Individual per bulannya. 

    Oleh karena itu, banyak pengguna yang bertahan dalam menggunakan YouTube secara gratis meskipun mereka tidak begitu suka dengan jeda iklan. Untungnya, kabar peluncuran YouTube Premium Lite, langganan dengan harga yang lebih murah, sudah semakin dekat.

    Premium Lite bukan paket berlangganan yang benar-benar baru karena sudah diuji coba selama beberapa tahun di sejumlah negara dan pernah dirilis. Namun, YouTube menarik paket tersebut dari negara bagian Eropa dan melanjutkan uji cobanya di negara lain.

    Uji coba tersebut dilakukan pada Oktober 2024 di Jerman, Australia, dan Thailand. Kini, Bloomberg melaporkan bahwa YouTube akan merilis paket berlangganan tersebut di negara yang telah diuji, termasuk di AS. Belum diketahui kapan peluncurannya akan dilakukan.

    Premium Lite akan menargetkan pengguna yang gemar menonton video musik atau jenis konten lainnya. Pada dasarnya, paket ini tetap memiliki iklan, tetapi tidak sebanyak versi YouTube gratis. Paket terbaru ini akan mendapatkan iklan yang lebih terbatas.

    Meski tanggal peluncurannya belum diketahui, harga Premium Lite telah diungkapkan oleh sejumlah pengguna yang melihat paket tersebut. Paket dengan iklan terbatas ini akan dijual dengan harga 8,99 dolar Australia atau sekitar Rp93 ribu. 

    Jika dibandingkan dengan YouTube Premium biasa di Australia, harganya berbeda jauh karena paket Individual dibanderol dengan harga 16,99 dolar Australia atau sekitar Rp177 ribu. Ke depannya, paket berlangganan Premium Lite akan diuji di lebih banyak negara. 

    “Kami berharap dapat memperluas penawaran ini ke lebih banyak pengguna di masa mendatang dengan dukungan mitra kami,” kata Juru Bicara YouTube Paul Pennington, dikutip dari The Verge. 

  • UEA Taruh Rp163.2 Triliun ke Danantara, Luhut Cium Harum Kesuksesan

    UEA Taruh Rp163.2 Triliun ke Danantara, Luhut Cium Harum Kesuksesan

    PIKIRAN RAKYAT – Uni Emirat Arab (UEA) disebut-sebut akan berinvestasi di Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) dengan nilai US$10 miliar atau setara Rp163.2 Triliun.

    Menurut Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, UEA sudah mengutarakan niat dan ketertarikannya terhadap proyek besar Presiden Prabowo Subianto.

    Hal ini disampaikan dalam acara Bloomberg Technoz Economic Outlook 2025 pada Kamis, 20 Februari 2025.

    Luhut menjelaskan, Danantara memberikan peluang bagi Indonesia untuk memulai sekaligus menjaga kerja sama atau joint venture (JV) dengan perusahaan internasional.

    Ia mengungkap, niat UEA ditegaskan Menteri Energi dan Infrastruktur negara tersebut, Suhail Mohamed Al Mazrouei, saat baru-baru ini menemui dia, di kantornya.

    Pembahasan kedua petinggi negara itu berkaitan dengan pembangunan pembangkit energi baru terbarukan (EBT) berkapasitas 10 gigawatt.

    “Sepuluh hari lalu saya bertemu dengan Menteri Energi UEA Suhail di kantor saya dan menjelaskan tentang Danantara. Saya juga menyampaikan bahwa saat ini terdapat 72 gigawatt proyek energi terbarukan dalam pipeline, termasuk panas bumi, tenaga air, angin, dan panel surya terapung,” ujarnya.

    “Dia mengatakan bahwa mereka mungkin ingin bergabung dalam proyek 10 gigawatt, yang bernilai US$10 miliar (setara Rp163.283.490.380.000),” kata Luhut menambahkan.

    Luhut menambahkan, pembentukan Danantara merupakan langkah strategis dari Presiden Prabowo Subianto, mengingat lembaga ini berpotensi mengelola aset hingga 900 miliar dolar Amerika Serikat.

    “Jika kita bisa mengelola US$100 miliar saja, itu sudah sangat besar. Dari keuntungan tersebut, kita bisa dengan mudah menggalang dana sebesar US$20-US$25 miliar untuk diinvestasikan sendiri,” tutur dia.

    7 BUMN yang Dikelola Danantara

    Sejumlah karyawan mengobrol di depan Gedung Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) di Jakarta, Jumat (7/2/2025). BPI Danantara telah dibentuk melalui pengesahan RUU tentang perubahan ketiga atas UU Nomor 19 tahun 2003 tentang BUMN menjadi UU akan mengelola dan mengoptimalkan seluruh aset dan investasi BUMN. ANTARA FOTO/Reno Esnir/app/YU ANTARA FOTO

    BPI Danantara, yang merupakan singkatan dari Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara, adalah lembaga yang fokus pada investasi dan pengelolaan aset.

    Perusahaan ini beroperasi di berbagai sektor dan memiliki peran penting dalam mendukung pengembangan ekonomi serta inovasi di Indonesia.

    BPI Danantara akan mengelola tujuh BUMN besar yang memiliki pengaruh besar di beberapa sektor, antara lain:

    Sektor Perbankan: Bank Mandiri Sektor Perbankan: Bank Rakyat Indonesia (BRI) Sektor Perbankan: Bank Nasional Indonesia (BNI) Sektor Energi: Pertamina Sektor Energi: PLN Sektor Telekomunikasi: Telkom Sektor Pertambangan: MIND ID

    BPI Danantara diperkirakan akan mengelola aset senilai sekitar 900 juta dolar AS atau sekitar Rp9,729 triliun.

    “Kami juga siap mengembangkan Danantara Indonesia, sumber kekayaan baru. Berdasarkan evaluasi awal, asetnya mencapai 900 juta dolar,” kata Prabowo Subianto, dalam sambutan virtualnya di World Government Summit, pada Kamis, 13 Februari 2025. ***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • BBM satu harga cegah penyalahgunaan subsidi

    BBM satu harga cegah penyalahgunaan subsidi

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Ekonom: BBM satu harga cegah penyalahgunaan subsidi
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Jumat, 21 Februari 2025 – 17:23 WIB

    Elshinta.com – Managing Director Energy Shift Institute Putra Adhiguna menilai penerapan kebijakan bahan bakar minyak (BBM) satu harga menjadi langkah penting untuk mencegah penyalahgunaan subsidi yang selama ini kerap terjadi di Indonesia.

    “Secara konsep, menuju subsidi yang tersasar lebih baik dan harga BBM yang merata adalah kondisi yang ideal. Subsidi BBM saat ini terus menerus digunakan orang mampu dan industri yang tak berhak, sehingga yang penting adalah langkah kecil untuk pemantauan dan penyasaran BBM subsidi tersebut,” kata Putra, di Jakarta, Jumat.

    Menurutnya, selama masih ada perbedaan harga BBM di berbagai wilayah, potensi penyimpangan akan tetap ada.

    Hal itu membuat kebijakan BBM satu harga menjadi salah satu solusi untuk memastikan subsidi tepat sasaran dan mengurangi praktik penyelewengan di lapangan.

    Putra juga menyoroti pentingnya pemanfaatan teknologi digital dalam sistem distribusi BBM. Dengan pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan (AI), pemantauan distribusi BBM dapat dilakukan secara lebih ketat, serta tren konsumsi yang tidak wajar bisa dianalisis dengan lebih akurat.

    “Dengan adanya teknologi digital dan AI memang kali ini bisa membantu mengurangi beban pemantauan manual, dengan catatan titik-titik kunci penyaluran BBM dan penyelewengannya benar diintegrasikan dengan baik,” katanya lagi.

    Sebagaimana diketahui, wacana penghapusan BBM bersubsidi juga sempat disampaikan oleh Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan dalam acara Bloomberg Technoz Economic Outlook 2025, Kamis (20/2) lalu.

    Ia mengusulkan agar BBM bersubsidi dihapuskan pada 2027 dan digantikan dengan skema subsidi langsung kepada penerima manfaat. Dia juga mengaku telah melaporkan gagasan ini kepada Presiden Prabowo Subianto.

    Menurut Luhut, implementasi teknologi AI dapat membantu PT Pertamina (Persero) dalam mendata penerima subsidi dengan lebih akurat.

    “Subsidi (ke depan) diberikan untuk orang-orang yang memenuhi syarat. Saya pikir itu yang terbaik sehingga kita bisa menghemat miliaran dolar,” ujarnya pula.

    Sumber : Antara

  • Sektor Teknologi Moncer, IHSG Hari Ini Menguat 0,22 Persen

    Sektor Teknologi Moncer, IHSG Hari Ini Menguat 0,22 Persen

    Jakarta, Beritasatu.com – Setelah sempat berfluktuasi, indeks harga saham gabungan (IHSG) ditutup menguat pada perdagangan hari ini, Jumat (21/2/2025).

    IHSG hari ini ditutup melemah 0,22 persen atau 14,95 poin ke level 6.803,0. Sehari sebelumnya, IHSG ditutup melemah 0,10%.

    Perdagangan IHSG pada hari ini mencatatkan 14,6 miliar lembar saham senilai Rp 9,79 triliun dari 1,09 juta kali transaksi.

    Sebanyak 231 saham yang diperdagangkan hari ini menguat, sebanyak 312 saham turun, dan sebanyak 252 saham stagnan.

    Mayoritas sektor saham menguat. Sektor teknologi naik paling tinggi sebesar 6,4 persen, diikuti sektor transportasi 0,8 persen, properti 0,6 persen, keuangan 0,08 persen, dan kesehatan 0,02 persen.

    Pada saat IHSG hari ini melemah, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) sedikit menguat. Dari data Bloomberg di pasar spot exchange, rupiah berada pada level Rp 16.313 per dolar AS atau menguat 24,5 poin (0,15 persen).

  • TikTok PHK Ratusan Karyawan di Asia hingga Eropa Imbas AI, Di AS Nasib Tak Menentu

    TikTok PHK Ratusan Karyawan di Asia hingga Eropa Imbas AI, Di AS Nasib Tak Menentu

    Bisnis.com, JAKARTA — TikTok, sosial media commerce asal China, melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap ratusan karyawan di unit Trust & Safety yang bertanggung jawab atas moderasi konten di Asia, Eropa, Timur Tengah, dan Afrika mulai 20 Februari 2025.

    PHK ini terjadi di tengah ketidakpastian nasib TikTok di Amerika Serikat dan peralihan perusahaan ke moderasi berbasis AI.  

    Dilansir dari Reuters, Jumat (21/2/2025),  dua sumber anonim mengatakan bahwa Adam Presser, kepala operasi aplikasi yang juga mengawasi unit tersebut, mengirim memo kepada staf pada hari Kamis untuk memberitahu mereka tentang kepindahan tersebut.

    PHK dimulai pada hari yang sama untuk tim di Asia dan Eropa, Timur Tengah dan Afrika, kata dua sumber. yang mengetahui. Dikabarkan jumlah yang terdampak hingga ratusan karyawan.

    Sementara itu, Malaymail melaporkan bahwa restrukturisasi ini dilakukan setelah pertimbangan matang selama berbulan-bulan, bertujuan meningkatkan efisiensi operasional dan memenuhi kebutuhan bisnis dengan lebih baik.

    Di antara yang terdampak adalah manajer produk trust and safety Eric Tan, yang membagikan di LinkedIn bahwa ia “terbangun oleh kabar mengejutkan” tentang pemutusan hubungan kerjanya.

    Adapun PHK ini terjadi di tengah ketidakpastian nasib mereka di pasar terbesarnya di Amerika Serikat. 

    Bloomberg News pada bulan Januari melaporkan bahwa pejabat China sedang mengevaluasi kemungkinan yang akan memungkinkan orang terkaya di dunia dan pendukung Presiden Donald Trump itu untuk mengakuisisi bisnis TikTok di AS jika perusahaan tersebut gagal menghindar dari larangan pemerintah Paman Sam. 

    Pemerintah Amerika Serikat sebelumnya mencoba melarang aplikasi besutan Bytedance Ltd asal China dengan alasan keamanan nasional.

    Dalam proses evaluasi tersebut, Elon Musk justru berkomentar mengenai isu pembelian TikTok pada sebuah konferensi di Jerman, yang diselenggarakan oleh konglomerat media Jerman AxelSpringer, Mathias Doepfner, pada bulan lalu.

    “Saya tidak pernah mengajukan penawaran untuk TikTok,” ujarnya yang bergabung melalui video pada konferensi tersebut.

    “Saya tidak punya rencana apapun mengenai apa yang akan dilakukan jika punya TikTok,” tambahnya.

    Dia juga menyebut tidak menggunakan aplikasi populer itu secara personal. “Saya tidak berhasrat untuk mengakuisisi TikTok,” kata Elon Musk, yang membeli Twitter pada 2022 sebelum mengganti nama layanan media sosial tersebut menjadi X.

    Imbas AI

    Pada Oktober 2024, Induk usaha platform media sosial TikTok, ByteDance, telah melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) pada lebih dari 700 pekerja dari unitnya di Malaysia. 

    Pemecatan ini seiring dengan upaya perusahaan mengalihkan fokusnya ke arah penggunaan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) yang lebih besar dalam moderasi konten.

    Mengutip Reuters pada Jumat (11/10/2024) berdasarkan informasi dari sumber yang mengetahui masalah tersebut para karyawan yang sebagian besar terlibat dalam operasi moderasi konten perusahaan diberitahu tentang pemecatan mereka melalui email pada Rabu (9/10) malam.

    Satu Kabar tersebut juga telah dikonfirmasi pihak TikTok pada hari Jumat. Namun, TikTok menyebut pihaknya tidak dapat memberikan angka pasti mengenai jumlah karyawan yang terkena dampak di Malaysia.

  • Inflasi Jepang Lampaui Ekspektasi, Bank Sentral Lanjutkan Kenaikan Suku Bunga?

    Inflasi Jepang Lampaui Ekspektasi, Bank Sentral Lanjutkan Kenaikan Suku Bunga?

    Bisnis.com, JAKARTA – Inflasi Jepang meningkat lebih cepat dari perkiraan pada Januari 2025 karena harga pangan yang lebih tinggi. Data tersebut menjaga Bank of Japan tetap berada di jalur yang tepat untuk menaikkan suku bunga acuannya lebih lanjut. 

    Data dari Kementerian Dalam Negeri Jepang yang dilansir dari Bloomberg pada Jumat (21/2/2025) menyebut, indeks harga konsumen atau inflasi Jepang tidak termasuk makanan segar naik 3,2% secara year on year (yoy) pada Januari 2025. Catatan tersebut merupakan kenaikan terbesar sejak Juni 2023. 

    Kenaikan inflasi ini sedikit lebih cepat dari perkiraan, dan didorong oleh kenaikan harga makanan olahan termasuk kenaikan harga beras, makanan pokok negara, yang mencapai rekor tertinggi sebesar 70,9%.

    Sementara itu, inflasi secara keseluruhan meningkat menjadi 4% dari 3,6% mencapai angka tersebut untuk pertama kalinya dalam dua tahun. Kenaikan harga pangan segar pada laju tercepat dalam dua dekade juga berkontribusi terhadap percepatan inflasi secara keseluruhan, karena harga sayuran termasuk kubis melonjak.

    Laporan ini menegaskan kembali inflasi Jepang secara keseluruhan sebagai yang tertinggi di antara negara-negara Kelompok Tujuh (G7), menggarisbawahi komentar anggota dewan BOJ baru-baru ini tentang perlunya mewaspadai risiko kenaikan. 

    Meskipun Gubernur Kazuo Ueda telah mengawasi tiga kenaikan suku bunga dalam kurun waktu satu tahun, berlanjutnya penguatan inflasi dapat mendorong spekulasi bahwa kenaikan suku bunga berikutnya akan dilakukan lebih cepat dari perkiraan. 

    Ekonom yang disurvei bulan lalu memperkirakan kenaikan biaya pinjaman berikutnya akan terjadi sekitar bulan Juli.

    “Inflasi inti Jepang kemungkinan akan tetap sekitar 3% pada paruh pertama tahun ini. BOJ akan terus mempertimbangkan waktu kenaikan suku bunga berikutnya, daripada mengkhawatirkan apakah mereka memerlukannya,” kata Taro Saito, kepala penelitian ekonomi di NLI Research Institute. 

    Ketika para pedagang menilai kembali pandangan mereka mengenai jalur kenaikan suku bunga BOJ, imbal hasil obligasi Jepang bertenor 10 tahun telah meningkat pada bulan ini.

    Musim panas dengan temperatur lebih tinggi, melemahnya yen, dan kekurangan tenaga kerja adalah salah satu faktor pendorong yang menyebabkan tingginya biaya pangan bagi rumah tangga, karena dunia usaha terus membebankan beban kenaikan harga kepada konsumen.  

    Perusahaan makanan besar di Jepang berencana menggandakan jumlah produk yang akan mereka naikkan harga pada tahun ini dibandingkan tahun lalu, menurut laporan Teikoku Databank yang dirilis pada 31 Januari. 

    Inflasi Jepang saat ini masih berada pada atau di atas target BOJ sebesar 2% selama hampir tiga tahun, dan kemungkinan besar memiliki dampak yang lebih besar terhadap pola pikir rumah tangga. 

    Bank sentral menaikkan suku bunga kebijakannya menjadi 0,5% pada bulan lalu, menjadikannya level tertinggi sejak krisis keuangan global. BOJ mengatakan akan terus menaikkan suku bunga jika prospek ekonominya terwujud, sebuah sikap yang membuat para pedagang bertanya-tanya kapan kenaikan suku bunga berikutnya akan dilakukan.

    Inflasi terus menjadi masalah mendesak bagi pemerintahan minoritas Perdana Menteri Shigeru Ishiba karena mereka menghadapi prospek pemilu nasional yang harus diadakan pada akhir bulan Juli. 

    Pada Oktober 2024, partai berkuasa yang dipimpin oleh Ishiba mengalami hasil pemilu terburuk sejak tahun 2009, sebuah hasil yang sebagian besar oleh para analis dikaitkan dengan inflasi.

    Sekitar 65% rumah tangga yang disurvei mengatakan mereka merasakan beban inflasi “sangat berat,” menurut jajak pendapat yang dilakukan oleh surat kabar Yomiuri dan jaringan berita NNN bulan ini. Angka tersebut melonjak dari 49% pada survei sebelumnya yang dilakukan pada Oktober 2023. 

    Dengan kenaikan upah riil hanya sekitar 0,5%, belanja konsumen bisa melemah di masa depan, setelah hanya menunjukkan sedikit pemulihan. 

    Untuk mencapai siklus positif inflasi, kenaikan upah dan pertumbuhan, Ishiba menyerukan kenaikan gaji yang kuat lagi tahun ini. Pihak berwenang akan mencermati hasil awal negosiasi upah musim semi tahunan yang diharapkan sekitar pertengahan bulan depan. 

    “Dengan inflasi keseluruhan sebesar 4%, ini adalah lingkungan yang sulit bagi rumah tangga,” kata Saito.

  • Nilai Tukar Rupiah Menguat 51 Poin Menjadi Rp 16.281 Per Dolar AS

    Nilai Tukar Rupiah Menguat 51 Poin Menjadi Rp 16.281 Per Dolar AS

    Jakarta, Beritasatu.com – Nilai tukar rupiah hari ini menguat dari dolar Amerika Serikat (AS). Bank Indonesia (BI) menyatakan nilai tukar rupiah tetap terjaga di tengah tekanan dalam pasar keuangan global.

    Melansir Bloomberg Asian Pacific Currencies, rupiah hingga pukul 09.30 WIB menguat 51,5 poin atau 0,32% menjadi Rp 16.268 per dolar AS.

    Sebelumnya, BI menyebut di tengah ketidakpastian pasar keuangan global yang tetap tinggi, nilai tukar rupiah terkendali dengan kecenderungan menguat pada Februari 2025

    Nilai tukar rupiah menguat sebesar 0,15 persen point to point (ptp) jika dibandingkan dengan posisi akhir Desember 2024 terhadap dolar AS  per 18 Februari 2025 .

    Namun, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS melemah 1,06 persen year to date (ytd) dari level akhir Desember 2024.

    “Perkembangan tersebut sejalan konsistensi kebijakan stabilisasi BI serta didukung oleh aliran masuk modal asing yang masih berlanjut, imbal hasil instrumen keuangan domestik yang menarik, serta prospek ekonomi Indonesia yang tetap baik,” ucap Gubernur BI Perry Warjiyo dikutip Jumat (21/2/2025).

    Meski melemah 1,06 persen secara ytd, tetapi nilai tukar rupiah relatif stabil bila dibandingkan dengan kelompok mata uang negara berkembang mitra dagang utama Indonesia, sedangkan terhadap kelompok mata uang negara maju di luar dolar AS tetap berada dalam tren menguat.

    Ke depan, nilai tukar rupiah diperkirakan stabil didukung komitmen BI menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, imbal hasil yang menarik, inflasi yang rendah, dan prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tetap baik.