Perusahaan: Bloomberg

  • Alibaba China Investasi Rp826 Triliun Kembangkan AI, Siap Saingi Eropa dan AS

    Alibaba China Investasi Rp826 Triliun Kembangkan AI, Siap Saingi Eropa dan AS

    Bisnis.com, JAKARTA — Alibaba mengumumkan rencana investasi US$53 miliar atau Rp826 triliun selama 3 tahun ke depan untuk membangun pusat data AI generasi baru, pengembangan chip khusus AI (Hanguang 900), dan komputasi awan canggih.

    Langkah ini merupakan bagian dari transformasi strategis perusahaan dari e-commerce ke teknologi AI dan komputasi awan. 

    Melansir Bloomberg pada Senin (24/2/2025), perusahaan internet yang didirikan oleh Jack Ma itu berencana untuk mengeluarkan lebih banyak dana untuk AI dan jaringan komputasi awan dibandingkan dekade terakhir. 

    Dalam blog resminya, Alibaba menyebut perusahaan mempunyai visi untuk menjadi mitra utama bagi perusahaan-perusahaan yang mengembangkan dan menerapkan AI di dunia nyata seiring dengan berkembangnya model-model dan kebutuhan daya komputasi yang semakin meningkat.

    Alibaba memperbaiki bisnisnya yang terpuruk akibat tindakan keras pemerintah yang dimulai pada tahun 2020, dengan memfokuskan kembali ambisinya pada e-commerce dan AI. 

    Pekan lalu, Chief Executive Officer Eddie Wu menyatakan bahwa Artificial General Intelligence, atau AGI, kini menjadi tujuan utamanya, mengikuti perlombaan yang sejauh ini dipimpin oleh perusahaan-perusahaan seperti OpenAI dan perusahaan-perusahaan besar AS mulai dari Microsoft Corp. hingga Alphabet Inc.

    Komitmen ini menandakan persaingan yang makin panas antara negara-negara berkembang dalam pengembangan kecerdasan buatan. 

    Prancis (Rp1.830 Triliun)

    Pada 10 Januari 2025, Presiden Prancis Emmanuel Macron dikabarkan akan mengumumkan rencana investasi jumbo swasta senilai US$112,5 miliar atau Rp1.830 triliun untuk pengembangan kecerdasan buatan (AI).    

    Pendanaan tersebut mencakup rencana perusahaan investasi Kanada Brookfield untuk menginvestasikan US$20,61 miliar dalam proyek AI di Prancis dan pendanaan dari Uni Emirat Arab yang dapat mencapai US$51,52 miliar pada tahun-tahun mendatang. 

    Reuters melaporkan Istana Elysee mengatakan investasi UEA akan mencakup pembiayaan untuk pusat data 1 gigawatt. Surat kabar La Tribune de Dimanche melaporkan bahwa sebagian besar investasi Brookfield akan digunakan untuk pusat data. 

    Masayoshi Son (Rp1.600 Triliun)

    Sementara itu di penghujung 2024, Pendiri dan CEO dari SoftBank Group Corp. Masayoshi Son berencana untuk mengembangkan cip semikonduktor untuk kecerdasan buatan (AI) dan akan. berinvestasi US$100 miliar di Amerika Serikat selama 4 tahun mendatang. 

    Kepastian investasi ini diumumkan saat Son melakukan pertemuan dengan presiden terpilih AS Donald Trump di Mar-a-Lago pada pekan lalu.  

    Son berinvestasi di Amerika dinilai jauh lebih ambisius dan strategis. Menurut beberapa sumber yang mengetahui rencananya, Son tengah fokus pada pengembangan cip semikonduktor untuk kecerdasan buatan, dengan tujuan besar membangun cip AI yang dapat bersaing dengan Nvidia.

  • IHSG Sesi I Melemah 55,7 Poin, Sektor Ini Paling Anjlok

    IHSG Sesi I Melemah 55,7 Poin, Sektor Ini Paling Anjlok

    Jakarta, Beritasatu.com – Indeks harga saham gabungan (IHSG) semakin jatuh pada penutupan perdagangan sesi I hari ini, Senin (24/2/2025).

    IHSG pada sesi I melemah 55,7 poin atau 0,82% hingga mencapai level 6.747,2.

    IHSG sesi I bergerak dalam rentang 6.742-6.818. Sebanyak 221 saham yang diperdagangkan menguat, sebanyak 347 saham turun, dan sebanyak 214 saham stagnan.

    Volume perdagangan IHSG sesi I hari ini mencapai 25,6 miliar lembar saham dengan frekuensi 729.514 kali hingga mencatatkan transaksi Rp 8,12 triliun.

    Mayoritas sektor saham melemah pada penutupan IHSG sesi I. Sektor barang baku anjlok paling dalam hingga 1,6%, diikuti pelemahan sektor infrastruktur sebesar 1,4%, energi 1,2%, keuangan 0,8%, dan properti 0,4%. 

    Sementara itu, penguatan terjadi pada sektor teknologi sebesar 7,6%, transportasi 1,1%, perindustrian 0,03%, dan barang konsumsi nonprimer 0,03%.

    Pada saat IHSG sesi I hari ini melemah, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) sedikit menguat. Dikutip dari data Bloomberg pada pukul 12.14 WIB di pasar spot exchange, rupiah berada pada level Rp 16.304 per dolar AS atau menguat 8,5 poin (0,05%).

  • Tidak Ada Penghapusan BBM Subsidi

    Tidak Ada Penghapusan BBM Subsidi

    Jakarta, Beritasatu.com – Wakil Ketua Komisi VII DPR Bambang Haryadi menegaskan tidak ada rencana penghapusan BBM subsidi. Menurutnya, setiap kebijakan terkait subsidi energi harus mendapat persetujuan DPR karena anggaran subsidi melekat dalam APBN. Hingga saat ini, isu tersebut tidak pernah dibahas di DPR.

    “Tidak ada wacana penghapusan subsidi. Mekanisme subsidi harus mendapat persetujuan DPR RI karena dananya berasal dari APBN. Presiden Prabowo Subianto justru menekankan pentingnya perlindungan bagi masyarakat kecil,” ujar Bambang kepada wartawan, Senin (24/2/2025).

    Bambang menjelaskan Presiden Prabowo menginginkan subsidi BBM yang lebih tepat sasaran. Oleh karena itu, pemerintah akan melakukan pembenahan sistem distribusi agar BBM subsidi benar-benar dinikmati oleh masyarakat yang berhak.

    “Kita akui, masih ada subsidi yang tidak tepat sasaran, tetapi ke depan kita akan perbaiki. Presiden ingin ‘wong cilik podo gemuyu’, artinya rakyat kecil harus tetap sejahtera. Kami yakin presiden akan selalu melindungi rakyat kecil,” tegas Bambang yang juga merupakan legislator dari Partai Gerindra.

    Bambang juga meluruskan pernyataan Ketua Dewan Energi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, yang disebut-sebut sebagai sinyal penghapusan subsidi BBM. Menurutnya, Luhut tidak berbicara soal penghapusan subsidi, melainkan perbaikan skema distribusi.

    “Mungkin maksud Pak Luhut bukan menghapus subsidi, tetapi memperbaiki skema agar lebih tepat sasaran. Bahkan dalam Raker 2023, Komisi VII DPR dan Menteri ESDM telah menyepakati BBM bersubsidi, seperti Pertalite, hanya diperuntukkan bagi sepeda motor dan angkutan umum. Sementara solar subsidi akan diberikan kepada angkutan umum, nelayan, petani, dan pengangkut sembako,” jelasnya.

    Sebelumnya, dalam acara Bloomberg Technoz Economic Outlook di Soehanna Hall, Jakarta Selatan (20/2/2025), Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan dalam dua tahun ke depan, subsidi energi tidak akan lagi berbasis komoditas, melainkan berbasis penerima dalam bentuk Bantuan Langsung Tunai (BLT).

    “Mungkin dalam dua tahun kita bisa menuju satu harga. Tidak ada lagi subsidi untuk barang, seperti BBM Solar. Subsidi akan diberikan langsung kepada masyarakat yang memenuhi syarat,” kata Luhut.

  • Trump Ancam Terapkan Tarif bagi Negara yang Berani Pajaki Meta

    Trump Ancam Terapkan Tarif bagi Negara yang Berani Pajaki Meta

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menerbitkan memorandum  yang mengusulkan pemberlakuan tarif impor terhadap negara-negara yang memberlakukan pajak pada perusahaan teknologi besar seperti Google, Netflix dan lain sebagainya.

    Memorandum tersebut menyebutkan bahwa pajak layanan digital (DST) diperkenalkan untuk mengalihkan keuntungan dari pendapatan yang dihasilkan perusahaan teknologi di satu negara untuk diklaim di negara lain.

    Dalam memorandum, Trump menegaskan AS tidak akan membiarkan perusahaan dan pekerja Amerika serta kepentingan ekonomi dan keamanan nasional AS dikompromikan oleh kebijakan sepihak dan anti-persaingan dari pemerintah asing.

    Memo tersebut juga meminta Kantor Perwakilan Dagang AS atau US Trade Representative (USTR) untuk mengusulkan tindakan pembalasan, termasuk tarif, terhadap negara-negara yang mengenakan pajak digital atau digital services tax (DST) pada perusahaan teknologi AS seperti Alphabet Inc. dan Meta Platforms Inc.

    Gedung Putih berusaha untuk menghalangi pemerintah asing mengumpulkan pendapatan pajak dari perusahaan teknologi AS yang beroperasi di luar negeri, menurut lembar fakta tentang rencana kebijakan tersebut.

    “Bisnis Amerika tidak akan lagi menopang ekonomi asing yang gagal melalui denda dan pajak pemerasan,” kata Trump, dilansir dari Register, Senin (24/2/2025).

    Sementara itu, penentangan Trump terhadap DST bukan hal baru. Pemerintahan Biden sebelumnya juga menganggap pajak ini tidak proporsional terhadap bisnis AS dan pernah mengancam tarif 25%. Beberapa negara seperti Inggris, Eropa, dan India akhirnya mencabut pajak tersebut.

    Tujuan akhir administrasi Trump adalah pengenakan pajak Big Tech hanya boleh dilakukan oleh AS—negara yang sendiri kesulitan memungut pajak dari perusahaan teknologinya akibat skema penghematan pajak yang dirancang OECD.

    Diketahui, Netflix sering menjadi contoh kasus kebutuhan pajak ini, karena banyak pelanggan globalnya membayar langganan melalui entitas di Belanda.

    Pemerintah berbagai negara berargumen bahwa praktik ini tidak tepat karena Netflix menjual layanan ke warga mereka yang mengonsumsi konten di wilayah yurisdiksi mereka, sehingga seharusnya dikenakan pajak seperti aktivitas ekonomi lokal.

    Alasan lain penerapan DST adalah skema pajak Netflix di Belanda dan struktur serupa yang digunakan perusahaan teknologi lain dianggap sebagai upaya legal namun sinis untuk menekan tagihan pajak jauh di bawah tingkat yang dibayar perusahaan lokal.

    Sementara itu, Bloomberg melaporkan pemerintahan Trump juga akan meninjau apakah ada praktik di Uni Eropa atau Inggris yang memberikan insentif kepada perusahaan-perusahaan AS untuk mengembangkan produk yang melemahkan kebebasan berpendapat.

    Baik Trump maupun Wakil Presiden JD Vance mengkritik sekutu-sekutu Eropa atas peraturan yang mereka anggap menekan suara-suara konservatif.

    Memo tersebut tidak menetapkan batas waktu pemberlakuan tarif terhadap negara-negara yang telah menyetujui pajak layanan digital.

    Langkah ini mengatasi masalah yang telah lama menjadi kekhawatiran Trump, sejak pertama kali menjabat di Gedung Putih.

  • Ragam Sorotan Media Asing soal Peluncuran Danantara

    Ragam Sorotan Media Asing soal Peluncuran Danantara

    Bisnis.com, JAKARTA – Sejumlah media asing turut menyoroti lembaga superholding BUMN bernama Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) yang rencananya akan diresmikan Prabowo Subianto pada hari Ini, Senin (24/2/2025).

    Prabowo mengatakan Danantara merupakan bagian dari konsolidasi aset perusahaan pelat merah yang bertujuan meningkatkan dan mengoptimalkan kekayaan negara melalui investasi strategis. Dia menyebut Danantara akan mengoptimalkan berbagi aset dan kekuatan ekonomi BUMN. 

    “Optimalisasi pengolahan BUMN kita melalui konsolidasi ke dalam suatu dana investasi nasional yang akan kita launching pada 24 Februari yang akan datang. Danantara adalah konsolidasi semua kekuatan ekonomi kita yang ada di pengelolaan BUMN itu nanti akan dikelola dan kita beri nama Danantara,” kata Prabowo di Istana Negara, Senin (17/2/2025) pekan lalu.

    Peluncuran Danantara pun mendapat perhatian dari sejumlah media asing. Bloomberg dalam laporannya yang dikutip Senin (24/2/2025) mengatakan Danantara akan menjadi sarana investasi dan perusahaan induk bagi BUMN yang mendominasi sebagian besar perekonomian mulai dari perbankan hingga energi. 

    Undang-undang BUMN yang baru direvisi menunjukkan bahwa Danantara akan melapor kepada presiden, sehingga memberinya kendali lebih besar atas entitas-entitas tersebut dan dividen tahunannya yang berjumlah miliaran dolar.

    Namun, langkah tersebut menimbulkan kekhawatiran mengenai tata kelola dan bagaimana struktur baru ini akan memperbaiki sistem yang sudah ada di negara yang telah lama terkepung oleh birokrasi dan korupsi. 

    Selain itu, meskipun pemerintah mempunyai batasan hukum terkait defisit fiskal dan utang, Danantara dapat memberikan cara untuk membantu mendanai proyek-proyek di luar batasan tersebut.

    “Danantara yang memiliki kendali penuh atas BUMN akan melapor langsung kepada presiden. Pertanyaan utamanya adalah apakah hal ini akan memungkinkan pemerintah untuk secara lebih langsung mempengaruhi bagaimana modal BUMN dikerahkan, dan apakah hal ini akan mengarah pada belanja off-balance-sheet yang lebih aktif,” kata Brian Tan, ekonom Barclays dikutip dari Bloomberg.

    Adapun, Prabowo disebut tengah berupaya mengembalikan Indonesia ke pertumbuhan ekonomi sebesar 8% yang belum pernah terjadi sejak pertengahan tahun 1990an pada era pemerintahan otoriter Soeharto. Prabowo juga tengah berupaya memperluas program-program sosial yang telah memberinya tingkat kepuasan publik yang tinggi. 

    Rencana Prabowo untuk mengalokasikan kembali miliaran dolar dari anggaran negara untuk mendanai program-programnya pekan lalu menimbulkan protes besar pertama dalam masa jabatannya.

    Perbesar

    Sementara itu, dalam pemberitaan Reuters, Danantara disebut akan memiliki dana kelolaan sebesar lebih dari US$900 miliar. Dana tersebut akan diinvestasikan pada proyek-proyek berkelanjutan yang berdampak besar di berbagai sektor, seperti energi terbarukan, manufaktur maju, industri hilir, dan produksi pangan. 

    “Semua proyek ini akan berkontribusi pada pencapaian target pertumbuhan ekonomi 8%,” kata Prabowo dikutip dari Reuters. 

    Adapun, pembentukan Danantara disebut mengikuti model dari sovereign wealth fund (SWF) Singapura, yaitu Temasek. Danantara Indonesia akan mengambil alih seluruh kepemilikan pemerintah di perusahaan negara, termasuk bank pelat merah seperti Bank Mandiri, Bank Rakyat Indonesia (BRI), dan Bank Negara Indonesia (BNI).

    Melalui Danantara, Pemerintah Indonesia disebut telah menghemat lebih dari US$20 miliar dalam anggarannya melalui langkah-langkah efisiensi, setara dengan sekitar 10% dari pengeluaran tahunan Indonesia. 

    “Penghematan tersebut akan digunakan untuk membiayai lebih dari 20 proyek bernilai miliaran dollar AS, seperti investasi di bidang nikel, bauksit, tembaga, dan mineral-mineral penting lainnya,” ujar Prabowo.

    Sementara itu, laman berita Vietnam Plus turut menyoroti Undang-Undang BUMN yang baru saha direvisi. Amandemen tersebut membuka jalan bagi Danantara untuk mengelola aset bernilai miliaran dolar AS di BUMN mulai dari bank pelat merah, PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN, perusahaan minyak dan gas PT Pertamina (Persero), raksasa pertambangan MIND ID, dan perusahaan telekomunikasi Telkom.

    “Prabowo menaruh harapan besar kepada Danantara untuk membawa Indonesia pada jalur yang benar menuju target pertumbuhan 8% yang telah dia tetapkan sejak menjabat,” demikian kutipan pemberitaan tersebut.

    Berdasarkan penilaian awal, aset yang dikelola Danantara akan melebihi US$900 miliar. Dana tersebut akan diinvestasikan pada sumber daya alam dan aset negara melalui proyek-proyek yang berkelanjutan dan berdampak besar, tegas Prabowo.

    Proyek-proyek tersebut akan mencakup proyek-proyek di bidang energi terbarukan, manufaktur maju, industri hilir, dan produksi pangan.

    Adapun, Danantara menjadi sovereign wealth fund kedua yang ada di Indonesia. Sebelumnya, Indonesia telah membentuk Indonesian Investment Authority atau INA yang didirikan pada masa pemerintahan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo pada 2021 lalu.

  • Laba Perusahaan Warren Buffett Berkshire Hathaway Melesat 71% pada Akhir 2024

    Laba Perusahaan Warren Buffett Berkshire Hathaway Melesat 71% pada Akhir 2024

    Bisnis.com, JAKARTA – Laba operasional perusahaan milik investor kawakan Warren Buffet, Berkshire Hathaway Inc., melonjak 71% pada kuartal IV/2024, karena suku bunga yang lebih tinggi mengangkat pendapatan investasi konglomerat dan bisnis asuransinya membaik.

    Melansir pernyataan Berkshire Hathaway yang dikutip dari Bloomberg pada Senin (24/2/2025), laba operasional perusahaan pada kuartal IV/2024 mencapai US$14,5 miliar. Peningkatan ini sebagian didorong oleh lonjakan pendapatan investasi asuransi sebesar 48% menjadi US$4,1 miliar, di tengah kenaikan suku bunga. 

    Pendapatan juga mendapat dorongan signifikan dari pemulihan yang kuat dalam bisnis penjaminan asuransi perusahaan, dengan pendapatan operasional meningkat empat kali lipat selama periode tersebut menjadi US$3,4 miliar.

    GEICO adalah kontributor utama terhadap hasil asuransi Berkshire, dengan pendapatan penjaminan sebelum pajak meningkat lebih dari dua kali lipat menjadi US$7,8 miliar pada 2024. Perusahaan asuransi mobil tersebut berhasil menambah klien baru di paruh kedua, membalikkan tren selama bertahun-tahun yang sebelumnya membebani kinerjanya.

    Pendapatan penjaminan sebelum pajak untuk kumpulan bisnis reasuransi perusahaan tumbuh 44% selama setahun terakhir.

    Berkshire memperkirakan kerugian sebelum pajak sekitar US$1,3 miliar akibat kebakaran hutan yang melanda seluruh wilayah Los Angeles bulan lalu.

    Namun, analis CFRA Cathy Seifert memperkirakan kinerja yang sama tidak akan terulang pada tahun 2025, karena perusahaan tersebut telah mengadakan acara bernilai miliaran dolar pada bulan Januari, menjelang musim badai biasa.

    “Tetapi perubahan haluan di GEICO, setelah beberapa pemangkasan kebijakan di wilayah tertentu, sangat mengesankan dan lebih baik dari yang diharapkan,” jelasnya.

    Timbun Uang Tunai

    Adapun, penimbunan uang tunai Buffett meningkat selama 10 kuartal berturut-turut, mencapai rekor US$334,2 miliar pada akhir 2024, karena miliarder tersebut terus menahan diri dari transaksi saham besar pada kuartal keempat. Pada periode tersebut, perusahaan tersebut merupakan penjual bersih saham senilai US$6,7 miliar.

    Dalam surat tahunannya kepada pemegang saham, Buffett menyampaikan kekhawatiran bahwa Berkshire menimbun uang tunai dan mengingatkan investor bahwa sebagian besar uang perusahaan tetap diinvestasikan dalam ekuitas, baik publik maupun swasta, dan hal ini tidak akan berubah.

    “Berkshire tidak akan pernah memilih kepemilikan aset yang setara dengan uang tunai dibandingkan kepemilikan bisnis yang baik, baik yang dikendalikan atau hanya dimiliki sebagian,” kata Buffett dalam suratnya.

    Buffett mengatakan nilai kepemilikan ekuitas swasta Berkshire meningkat dan tetap “jauh lebih besar dibandingkan nilai portofolio yang dapat dipasarkan” tahun lalu. Pada periode yang sama, kepemilikan saham publik Berkshire turun 23% menjadi $272 miliar.  

    Miliarder tersebut mengatakan Berkshire dapat meningkatkan “seiring waktu” kepemilikan lamanya di Itochu, Marubeni, Mitsui, Mitsubishi dan Sumitomo, lima rumah dagang terbesar di Jepang.

    Meskipun Berkshire pada awalnya bermaksud untuk mempertahankan kepemilikannya di bawah ambang batas 10%, kelima perusahaan tersebut telah sepakat untuk melonggarkan batas tersebut secara moderat seiring dengan pendekatan konglomerat tersebut.

    Perusahaan tersebut menolak untuk membeli kembali sahamnya selama dua kuartal berturut-turut, sebuah tanda bahwa Buffett yakin saham tersebut saat ini diperdagangkan di atas nilai intrinsiknya. Kapitalisasi pasar Berkshire telah berada di atas $1 triliun sejak akhir bulan lalu.

    Meskipun pendapatan operasional meningkat besar tahun lalu – pendapatannya meningkat hampir 27% – Buffett menunjukkan dalam suratnya bahwa 53% dari 189 perusahaan operasional Berkshire melaporkan penurunan pendapatan pada tahun 2024.

    Hal ini, dikombinasikan dengan posisi Buffett sebagai penjual bersih saham, dapat menunjukkan bahwa miliarder tersebut khawatir terhadap melemahnya perekonomian AS, menurut Jim Shanahan, yang meliput Berkshire Hathaway sebagai analis ekuitas untuk Edward Jones.

    “Jika Berkshire mewakili gambaran industri AS yang lebih luas, produk konsumen, jasa, ekonomi ritel, maka bagi saya, hal tersebut terlihat cukup lemah saat ini,” kata Shanahan.

  • Google Mau Luncurkan YouTube Versi Premium Lite

    Google Mau Luncurkan YouTube Versi Premium Lite

    Jakarta

    Setelah melakukan rangkaian uji coba dalam beberapa bulan terakhir, Google dilaporkan akan meluncurkan paket berlanggan YouTube versi Premium Lite yang lebih murah.

    Sebelumnya YouTube menguji Premium Lite versi tanpa iklan di beberapa negara Eropa mulai tahun 20221 sebelum membatalkan rencana tersebut pada tahun 2023. Namun rupanya YouTube tetap melanjutkan dan akan segera diluncurkan pada tahun 2025.

    Menurut laporan Bloomberg, versi Premium Lite ini diperuntukkan bagi pengguna yang terutama ingin menonton konten selain video musik. Lebih lanjut dijelaskan bahwa anggota akan mendapatkan akses ke daftar perusahaan besar podcast dan klip panduan tanpa iklan.

    Dilansir detiKINET dari 9to5google, Minggu (23/2/2025) versi ini akan segera dilucurkan untuk pengguna YouTube di Amerika Serikat, Australia, Jerman dan Thailand.

    Saat ini belum ada rincian apakah fitur lain seperti unduhan offline atau pemutaran di latar belakang layar mati atau saat aplikasi tertutup juga disertakan.

    Sementara itu, Kepada The Verge, Google mengonfirmasi pada bulan Oktober bahwa mereka sedang menguji coba versi berbeda dari Premium Lite, dan setidaknya satu pengguna melaporkan bahwa versi baru tersebut memiliki iklan yang terbatas.

    “Perusahaan telah menguji coba penawaran YouTube Premium baru dengan sebagian besar video yang bebas iklan dan bahwa kami berharap dapat memperluas penawaran ini ke lebih banyak pengguna di masa depan dengan dukungan mitra kami,” kata Paul Pennington, juru bicara YouTube.

    Pennington tidak secara spesifik mengatakan apakah layanan ini akan diluncurkan di AS atau berapa biayanya.

    Di AS, YouTube Music Premium berharga USD 10,99, sedangkan YouTube Premium adalah USD 13,99. Masih harus dilihat seberapa murah harga YouTube Premium Lite tanpa harus membayar lisensi musik.

    (jsn/jsn)

  • Tenar dengan Pelayan Seksi, Hooters Bangkrut karena Penjualan Merosot

    Tenar dengan Pelayan Seksi, Hooters Bangkrut karena Penjualan Merosot

    Jakarta, Beritasatu.com – Hooters, restoran  yang terkenal dengan pelayan-pelayan seksi mengajukan bangkrut karena penjualan yang terus menurun. Kondisi finansial restoran ini memang sangat berbeda dibanding saat pertama kali dibuka pada April 1983.

    Saat itu Hooters digemari karena makanannya yang enak dan juga pelayan-pelayan seksi dan berbaju minim. Sayangnya saat ini hal itu masih tidak lagi menarik buat konsumen.

    Dikutip Bloomberg, Sabtu (22/2/2025), Hooters telah menunjuk firma hukum Ropes & Gray untuk menangani proses kebangkrutan ini. Meski begitu, sumber yang mengetahui situasi ini mengatakan bahwa rencana tersebut masih bisa berubah.

    Tanda-tanda masalah keuangan Hooters yang mengarah ke bangkrut sebenarnya sudah terlihat sejak lama. Pada September 2023, lembaga pemeringkat kredit KBRA menurunkan peringkat kredit perusahaan karena pendapatan restoran-restorannya terus menurun.

    Tak hanya itu, Hooters juga kesulitan membayar tagihan. Sepanjang 2024 lalu, perusahaan ini membutuhkan waktu empat kali lebih lama dibanding rata-rata restoran lain untuk membayar vendor, menurut data dari perusahaan laporan kredit Creditsafe. Bahkan, lebih dari 20% tagihan mereka sudah telat lebih dari 90 hari pada tahun lalu.

    Upaya bertahan sudah dilakukan, termasuk menutup sejumlah restoran yang tidak menguntungkan pada Juni 2024. Hooters juga dikabarkan telah menyewa penasihat keuangan untuk mencari jalan keluar.

    Namun, nyatanya masalah ini bukan hal baru. Sejak 2018, Hooters terus mengalami penurunan, dengan total penjualan di AS turun hampir 15%, dan jumlah restorannya berkurang 12%, menurut data Technomic.

    Hooters bukan satu-satunya restoran yang terpuruk. Dalam setahun terakhir, beberapa jaringan restoran besar seperti Red Lobster, TGI Fridays, Buca di Beppo, dan Rubio’s Coastal Grill juga mengalami kebangkrutan akibat meningkatnya biaya operasional dan perubahan selera konsumen yang kini lebih memilih restoran cepat saji atau fast casual.  Hingga berita ini diterbitkan, pihak Hooters yang disebut bangkrut belum memberikan pernyataan resmi terkait kabar ini.

  • Subsidi BBM Akan Dihapuskan Tahun 2027? Begini Skema Rencana Luhut Binsar Pandjaitan

    Subsidi BBM Akan Dihapuskan Tahun 2027? Begini Skema Rencana Luhut Binsar Pandjaitan

    PIKIRAN RAKYAT – Subsidi bahan bakar minyak (BBM) akan dihapus pada 2027 untuk diganti dengan skema bantuan yang lainnya. Demikian penuturan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan, yang kemudian menjadi bola liar di kalangan publik.

    Luhut mengungkapkan, dua tahun dari sekarang, subsidi tidak akan lagi berbasis pada komoditas, tetapi disandarkan pada data penerima sebagaimana skema pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT).

    Ia menjelaskan mengenai rencana tersebut dalam acara Bloomberg Technoz Economic Outlook di Soehanna Hall, Jakarta Selatan, Kamis, 20 Februari 2025.

    “Mungkin dalam waktu dua tahun kita bisa menuju ke satu harga, tidak ada lagi subsidi untuk barang, seperti BBM Solar atau apapun. Subsidi akan diberikan untuk orang-orang yang memenuhi syarat untuk mendapatkan subsidi,” kata dia, dikutip Sabtu, 22 Februari 2025.

    Bahkan, imbuhnya, ia sudah membicarakan hal ini Bersama Presiden Prabowo Subianto. Menurut dia, dengan perubahan skema pemberian subsidi, pemerintah bakal mampu menghemat anggaran makin signifikan, besar kemungkinan capai triliunan rupiah.

    “Jadi menurut saya itu lah yang terbaik sehingga kita bisa menghemat miliaran dolar lagi,” ucap dia.

    Luhut lantas menambahkan, distribusi subsidi energi ini baiknya nanti diawasi oleh teknologi Artificial Intelegence alias Akal Imitasi (AI).

    “Kami punya teknologi sekarang. Al itu sangat bagus sehingga Pertamina bisa mengidentifikasi apakah mobil dengan nomor ini memenuhi syarat untuk menerima jenis bensin ini, kendaraan ini memenuhi syarat, yang ini tidak memenuhi syarat, atau semacamnya. Saya rasa ini akan berhasil,” tuturnya.

    Respons Menteri ESDM Bahlil

    Skema pemberian subsidi bahan bakar minyak atau BBM hingga hari ini masih dalam tahap pembahasan.

    Menurut Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, skema blending atau pencampuran menjadi salah satu alternatif yang paling memungkinkan untuk diterapkan dalam pemberian subsidi bahan bakar minyak (BBM).

    Menurut Bahlil, skema ini hampir mendekati keputusan akhir yang akan diambil pemerintah terkait subsidi BBM. Ia menyampaikan hal ini saat ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat, sebagai respons terhadap pernyataan Ketua Dewan Energi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan.

    Apa Itu Skema Blending?

    Ilustrasi petugas POM bensin mengisi BBM Pertamax ke pelanggan.

    Skema blending yang dimaksud oleh Bahlil adalah kombinasi antara subsidi dalam bentuk barang atau komoditas dan sebagian lainnya diberikan dalam bentuk Bantuan Langsung Tunai (BLT).

    Meski menjadi opsi yang paling mungkin diterapkan, Bahlil menegaskan bahwa keputusan mengenai skema subsidi BBM ini belum final.

    “Saya masih menghitung itu (skema BBM). Masih tetap ada (subsidi), dan nanti kami laporkan secara internal,” jelas Bahlil, seraya menambahkan bahwa pemerintah masih melakukan kalkulasi terkait skema yang akan diterapkan. ***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Cita-cita Presiden Wong Cilik Podo Gemuyu

    Cita-cita Presiden Wong Cilik Podo Gemuyu

    PIKIRAN RAKYAT – Narasi pemerintah akan hapus subsidi bahan bakar minyak (BBM) menimbulkan kecemasan dan respons negatif dari kalangan publik. Untuk itu Wakil Ketua Komisi XII DPR Bambang Haryadi gegas membantah isu tersebut.

    Ia menegaskan kalaupun ada penghapusan subsidi BBM, kebijakan itu tidak akan pernah lolos tanpa persetujuan dari DPR.

    “Tidak ada wacana penghapusan subsidi. Mekanisme terkait subsidi harus mendapat persetujuan DPR RI. Karena subsidi itu melekat di APBN,” kata Bambang Haryadi, Jumat, 21 Februari 2025.

    Alih-alih begitu, Bambang menekankan bahwa Presiden Prabowo Subianto justru ingin semua pejabat pemangku kebijakan ikut melindungi kebutuhan masyarakat luas.

    Untuk itu ia mengungkap, Presiden Prabowo sejatinya menginginkan penerima subsidi lebih tepat sasaran dengan merubah tata kelola BBM ke arah lebih baik.

    Wakil Ketua Komisi XII DPR Bambang Haryadi.

    “Presiden ingin subsidi tepat sasaran, dan sampai kepada masyarakat kecil yang berhak. Kita akui masih ada yang tidak tepat sasaran, tapi kita ke depan akan benahi agar tepat sasaran,” kata Politikus Partai Gerindra.

    “Bapak presiden bercita-cita ingin ‘wong cilik podo gemuyu’, jadi kami yakin Presiden akan selalu berdiri terdepan untuk melindungi rakyat kecil,” kata Bambang lagi.

    Pernyataan Luhut Dipelintir

    Bambang dalam kesempatan serupa menilai bahwa pernyataan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan seperti dipelintir dan dibelokan ke konteks yang berlainan dengan maksud awal.

    Ia mengatakan, klaim Luhut tidak mengarah sama sekali ke penghapusan subsidi BBM tok, tetapi lebih kepada berbenah skema tata kelolanya di masa depan.

    “Mungkin usul Pak Luhut, bukan penghapusan subsidi, tapi perbaikan skema agar subsidi tepat sasaran,” tutur dia menandaskan.

    Begini Skema Rencana Luhut Binsar

    Subsidi bahan bakar minyak (BBM) akan dihapus pada 2027 untuk digantikan skema pemberian bantuan lainnya. Demikian penuturan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan, yang kemudian menjadi bola liar di kalangan publik.

    Luhut mengungkapkan, dua tahun dari sekarang, subsidi tidak akan lagi berbasis pada komoditas, tetapi disandarkan pada data penerima sebagaimana skema pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT).

    Ia menjelaskan mengenai rencana tersebut dalam acara Bloomberg Technoz Economic Outlook di Soehanna Hall, Jakarta Selatan, Kamis, 20 Februari 2025.

    “Mungkin dalam waktu dua tahun kita bisa menuju ke satu harga, tidak ada lagi subsidi untuk barang, seperti BBM Solar atau apapun. Subsidi akan diberikan untuk orang-orang yang memenuhi syarat untuk mendapatkan subsidi,” kata dia, dikutip Sabtu, 22 Februari 2025.

    Bahkan, imbuhnya, ia sudah membicarakan hal ini Bersama Presiden Prabowo Subianto. Menurut dia, dengan perubahan skema pemberian subsidi, pemerintah bakal mampu menghemat anggaran makin signifikan, besar kemungkinan capai triliunan rupiah.

    “Jadi menurut saya itu lah yang terbaik sehingga kita bisa menghemat miliaran dolar lagi,” ucap dia. ****

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News