Xcloud.id

Perusahaan: Bloomberg

  • Alasan Warner Bros Pilih Netflix Ketimbang Paramount

    Alasan Warner Bros Pilih Netflix Ketimbang Paramount

    Bisnis.com, JAKARTA — Warner Bros. Discovery Inc. berencana menolak tawaran pengambilalihan paksa atauhostile takeover dari Paramount Skydance Corp. karena kekhawatiran terhadap skema pendanaan dan sejumlah persyaratan lain.

    Menurut sumber yang dikutip dari Bloomberg pada Rabu (17/12/2025), setelah melakukan kajian dan pertimbangan atas proposal Paramount, dewan direksi Warner Bros. akan merekomendasikan kepada pemegang saham untuk menolak penawaran tender tersebut. 

    Para sumber yang enggan disebutkan namanya mengatakan, dewan menilai kesepakatan Warner Bros. yang sudah ada dengan raksasa streaming Netflix Inc. menawarkan nilai, kepastian, dan ketentuan yang lebih baik dibandingkan proposal Paramount.

    Respons resmi Warner Bros. terhadap penawaran tender Paramount berpotensi diajukan paling cepat pada Rabu waktu setempat. Kendati demikian, keputusan final belum ditetapkan dan situasi masih dapat berubah. 

    Adapun, hingga saat ini baik juru bicara Warner Bros. maupun Paramount menolak memberikan komentar.

    Salah satu ganjalan utama adalah kekhawatiran Warner Bros. terhadap struktur pendanaan yang diajukan Paramount, yang dipimpin oleh David Ellison. Pendanaan ekuitas tersebut ditopang oleh sebuah trust yang mengelola kekayaan ayahnya, miliarder perangkat lunak Larry Ellison.

    Namun, karena trust tersebut bersifat dapat dicabut (revocable trust), aset di dalamnya dapat ditarik kapan saja. Kondisi ini dinilai berisiko karena Warner Bros. berpotensi tidak memiliki perlindungan hukum jika penarikan aset terjadi.

    Masalah pendanaan kian mengemuka setelah salah satu pendukung Paramount mundur dari transaksi pada Selasa. Affinity Partners, perusahaan investasi yang dipimpin menantu Presiden AS Donald Trump, Jared Kushner, menyatakan menarik diri dari rencana akuisisi tersebut dengan alasan keterlibatan “dua pesaing kuat.”

    Masih pada hari yang sama, Presiden Trump mengkritik Paramount melalui media sosial. Dia menyebut perlakuan terhadap dirinya oleh divisi CBS milik Paramount memburuk sejak keluarga Ellison mengambil alih kendali perusahaan itu awal tahun ini. 

    Keluarga Ellison selama ini dikenal memiliki hubungan dekat dengan Trump.

    Dewan direksi Warner Bros. juga menyoroti potensi terganggunya operasional perusahaan selama proses persetujuan regulator yang bisa memakan waktu satu tahun atau lebih. Menurut sumber, Paramount dinilai tidak memberikan fleksibilitas yang memadai bagi Warner Bros. untuk menjalankan bisnis maupun mengelola neraca keuangan selama periode tersebut.

    Paramount, dalam keterbukaan informasi pekan lalu, mengklaim telah menjawab kekhawatiran Warner Bros., termasuk terkait fleksibilitas pembiayaan ulang utang serta pembayaran break-up fee senilai US$5 miliar yang akan dijamin oleh keluarga Ellison.

    Selain itu, Paramount juga telah menyesuaikan sejumlah ketentuan penawarannya. Sekitar US$1 miliar pendanaan dari Tencent Holdings Ltd. asal China ditarik karena kekhawatiran pendanaan tersebut dapat memicu isu keamanan nasional dengan regulator AS.

    Sementara itu, Warner Bros. bulan ini menyepakati penjualan unit studio, bisnis streaming, dan HBO kepada Netflix dengan harga US$27,75 per saham, atau sekitar US$83 miliar termasuk utang. 

    Kesepakatan tersebut mengakhiri persaingan penawaran selama beberapa pekan antara Netflix, Paramount, dan Comcast Corp. Secara terpisah, Warner Bros. juga berencana memisahkan jaringan televisi kabel seperti CNN dan TNT kepada pemegang saham sebelum transaksi dengan Netflix rampung.

    Di sisi lain, Paramount—pemilik MTV dan layanan streaming Paramount+—menawarkan pembelian seluruh saham Warner Bros. dengan harga US$30 per saham, atau lebih dari US$108 miliar termasuk utang. Tiga hari setelah Netflix dan Warner Bros. mengumumkan kesepakatan mereka, Paramount langsung membawa tawaran itu ke pemegang saham melalui penawaran tender publik.

    Paramount menegaskan penawaran US$30 per saham tersebut bukanlah harga terbaik dan final, yang mengindikasikan masih ada ruang untuk menaikkan nilai penawaran. Saham Warner Bros. ditutup pada level US$28,90 di New York, mencerminkan ekspektasi sebagian investor bahwa valuasi perusahaan masih bisa meningkat.

    Berdasarkan perjanjian dengan Netflix, Warner Bros. dilarang secara aktif mencari penawaran dari pihak lain, namun tetap diperbolehkan mempertimbangkan proposal yang masuk. 

    Jika muncul penawaran yang dinilai lebih unggul, Warner Bros. wajib memberikan kesempatan kepada Netflix untuk menyamai tawaran tersebut guna mempertahankan kesepakatan yang telah disepakati.

  • Mekanisme Pemilihan Ketua The Fed jelang Jerome Powell Lengser: Proses, Masa Jabatan, hingga Gaji

    Mekanisme Pemilihan Ketua The Fed jelang Jerome Powell Lengser: Proses, Masa Jabatan, hingga Gaji

    Bisnis.com, JAKARTA — Proses pencarian pengganti Jerome Powell sebagai Ketua Federal Reserve alias The Fed kembali menarik perhatian pasar global, seiring semakin dekatnya akhir masa jabatan pimpinan bank sentral Amerika Serikat tersebut.

    Melansir Bloomberg, Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menyebut sejumlah nama yang masuk dalam radar Gedung Putih untuk memimpin Federal Reserve berikutnya, di tengah dorongan agar kebijakan suku bunga bergerak lebih agresif. Dua nama yang masuk ke dalam daftar Trump yaitu Kevin Hassett dan Kevin Warsh.

    Namun demikian, Pernyataan Trump itu kembali menyoroti relasi sensitif antara otoritas politik dan independensi bank sentral di Amerika Serikat.

    Di balik dinamika politik tersebut, pergantian Ketua The Fed sejatinya berjalan dalam mekanisme hukum yang ketat dan berlapis. Kerangka ini dirancang untuk menjaga keseimbangan antara kewenangan presiden sebagai kepala eksekutif dan independensi kebijakan moneter yang menjadi fondasi kredibilitas Federal Reserve.

    Untuk diketahui, Jerome Powell mulai menjabat sebagai Ketua Federal Reserve pada 5 Februari 2018, setelah dinominasikan oleh Presiden Donald Trump dan dikonfirmasi oleh Senat Amerika Serikat.

    Powell kemudian dilantik kembali untuk masa jabatan kedua pada 23 Mei 2022. Masa jabatan Jerome Powell sebagai Ketua The Fed berakhir pada 15 Mei 2026, sesuai dengan ketentuan pengangkatan dan konfirmasi yang telah dilalui.

    Selain menjabat sebagai Ketua, Powell juga merupakan anggota Dewan Gubernur Federal Reserve. Masa jabatan Jerome Powell sebagai Anggota Dewan Gubernur The Fed dijadwalkan berakhir pada 31 Januari 2028.

    Lalu seperti apa alur pemilihan Ketua The Fed? Begini penjelasannya.

    Alur dan Mekanisme Pemilihan Ketua The Fed

    Secara hukum, struktur dan tata kelola Federal Reserve System diatur dalam Federal Reserve Act, khususnya Pasal 10 yang mengatur Dewan Gubernur Sistem Federal Reserve. Aturan ini menegaskan bahwa Federal Reserve dipimpin oleh Board of Governors yang terdiri dari tujuh orang anggota.

    Merujuk laman resmi Federal Reserve, beleid tersebut menegaskan bahwa seluruh anggota Dewan Gubernur tersebut dinominasikan oleh Presiden Amerika Serikat dan harus memperoleh persetujuan Senat. Mereka menjabat dengan masa jabatan panjang hingga 14 tahun, dengan pola berlapis sehingga tidak seluruh kursi berakhir secara bersamaan.

    Pasal 10 Federal Reserve Act juga mengatur kriteria penting dalam pemilihan anggota Dewan Gubernur. Presiden diwajibkan memperhatikan keterwakilan yang adil dari kepentingan keuangan, pertanian, industri, dan perdagangan, serta sebaran geografis wilayah Amerika Serikat.

    Bahkan, ketentuan ini secara eksplisit mensyaratkan bahwa setidaknya satu anggota Dewan Gubernur harus memiliki pengalaman utama yang terbukti dalam bekerja di atau mengawasi bank-bank komunitas dengan total aset di bawah US$10 miliar.

    Dari tujuh anggota Board of Governors, Presiden AS kemudian menunjuk Ketua dan Wakil Ketua Federal Reserve. Penunjukan tersebut tidak bersifat sepihak karena harus kembali melalui proses konfirmasi di Senat, terpisah dari pengangkatan sebagai anggota Dewan Gubernur.

    Ketua The Fed Terpilih Menjabat selama 4 Tahun

    Ketua Federal Reserve menjabat selama empat tahun dan dapat diperpanjang, sepanjang kembali memperoleh persetujuan legislatif. Adapun Ketua Federal Reserve bertindak sebagai pejabat eksekutif aktif yang memimpin Dewan Gubernur dan menjadi wajah utama komunikasi kebijakan moneter kepada publik dan pasar keuangan.

    Namun demikian, kewenangan Ketua tetap dibatasi oleh mekanisme kolektif Dewan Gubernur dan Federal Open Market Committee (FOMC), forum yang secara resmi menetapkan arah kebijakan moneter termasuk suku bunga acuan. Di Indonesia, forum seperti ini bernama Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia (RDG BI).

    Meskipun Presiden AS memiliki peran dalam proses penunjukan pimpinan bank sentral, kebijakan moneter Federal Reserve tidak berada di bawah kendali langsung Gedung Putih.

    Setiap keputusan strategis wajib dicatat, dipertanggungjawabkan, dan dilaporkan kepada Kongres sebagai bentuk akuntabilitas publik. Inilah yang membuat setiap isu pergantian Ketua Federal Reserve selalu dicermati pelaku pasar global karena menyangkut kredibilitas dan independensi kebijakan moneter Amerika Serikat.

    Gaji Ketua The Fed

    Dalam aspek profesionalisme, seluruh anggota Dewan Gubernur diwajibkan mencurahkan seluruh waktu kerjanya untuk urusan Federal Reserve dan menerima gaji yang ditetapkan berdasarkan ketentuan hukum federal, beserta penggantian biaya perjalanan yang diperlukan.

    Masih dalam Pasal 10 Federal Reserve Act, turut diatur secara eksplisit mengenai kompensasi anggota Dewan Gubernur. Ketentuan awal undang undang tersebut menyebutkan bahwa setiap anggota Dewan Gubernur menerima gaji tahunan sebesar US$15.000, yang dibayarkan secara bulanan, di luar penggantian biaya perjalanan yang diperlukan untuk menjalankan tugas.

    Dalam praktiknya, ketentuan tersebut mengacu pada Executive Schedule, sehingga gaji Ketua Federal Reserve tidak ditetapkan secara internal oleh The Fed, melainkan mengikuti standar kompensasi pejabat negara di level federal.

    Melansir Investopedia menyebutkan bahwa data Ketua Fed masuk ke dalam kategori Executive Schedule Level I. Menelisik lebih lanjut, berdasarkan tabel gaji yang diterbitkan oleh Office of Personnel Management (OPM), imbalan tahunan untuk level I adalah sekitar US$250.600 per tahun pada Januari 2025. Dengan catatan, besaran gaji setiap tahun disesuaikan.

    Dengan besaran gaji sekitar US$250.600 per tahun, remunerasi Ketua Federal Reserve setara dengan sekitar Rp3,9 miliar atau hampir Rp4 miliar jika dikonversi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia yakni Rp15.680 per dolar AS.

    Sebagai informasi, Executive Schedule merupakan skema penggajian resmi bagi pejabat tinggi pemerintah federal Amerika Serikat yang ditetapkan melalui undang undang dan dikelola oleh pemerintah AS. Rujukan gaji ditentukan oleh Kongres AS, yang mencakup posisi-posisi setara di pemerintahan, termasuk Ketua Federal Reserve.

    Skema ini berfungsi sebagai standar nasional untuk menentukan besaran gaji jabatan strategis di tingkat eksekutif, termasuk menteri, kepala lembaga federal, dan pimpinan lembaga independen seperti Ketua Federal Reserve.

    Selain soal gaji, mereka dilarang merangkap jabatan, menjadi pengurus, atau memiliki saham di lembaga perbankan, baik selama menjabat maupun dalam periode tertentu setelah masa jabatan berakhir. Hal ini guna mencegah konflik kepentingan.

    Perbandingan dengan Bank Indonesia

    Lalu bagaimana di Indonesia? Prinsip independensi bank sentral juga tercermin dalam tata kelola di Indonesia, meskipun diatur melalui kerangka hukum yang berbeda.

    Bank Indonesia sebagai bank sentral Republik Indonesia memiliki kedudukan yang secara tegas dinyatakan independen dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia beserta perubahannya.

    Merujuk undang undang tersebut, menegaskan bahwa Bank Indonesia merupakan lembaga negara yang bebas dari campur tangan pemerintah atau pihak lain dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya, kecuali sebagaimana diatur secara eksplisit dalam peraturan perundang undangan.

    Gubernur Bank Indonesia diusulkan oleh Presiden dan harus memperoleh persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Adapun masa jabatannya yakni lima tahun dan dapat dipilih kembali satu kali.

    Hal ini berbeda dengan struktur Federal Reserve yang mengandalkan masa jabatan panjang Dewan Gubernur sebagai penyangga independensi kebijakan.

    Dari sisi gaji, berbeda dengan Ketua Federal Reserve yang gajinya ditetapkan secara eksplisit dalam Executive Schedule Amerika Serikat, gaji Gubernur Bank Indonesia tidak ditentukan secara nominal dalam undang-undang. Undang-Undang Bank Indonesia hanya mengatur bahwa remunerasi Dewan Gubernur ditetapkan oleh internal BI dan dilaporkan kepada DPR, dengan kedudukan jabatan setara menteri negara.

    Perbedaan kerangka kelembagaan ini menunjukkan bahwa posisi Ketua bank sentral tidak hanya diukur dari aspek administratif seperti masa jabatan dan remunerasi, tetapi terutama dari bobot strategis kebijakan yang diembannya.

    Dalam konteks tersebut, proses penggantian Jerome Powell tidak semata menjadi isu domestik Amerika Serikat. Pergantian pucuk pimpinan The Fed berpotensi memengaruhi arah kebijakan moneter global, aliran modal, serta stabilitas pasar keuangan internasional. Oleh karena itu, peristiwa ini dicermati secara erat oleh pelaku pasar dan otoritas moneter di berbagai negara, termasuk Indonesia.

  • Ketegangan Dagang Memanas, AS Ancam Balas Pajak Digital Uni Eropa

    Ketegangan Dagang Memanas, AS Ancam Balas Pajak Digital Uni Eropa

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengancam akan membalas kebijakan pajak digital Uni Eropa terhadap perusahaan teknologi Negeri Paman Sam. 

    Sejumlah perusahaan besar Eropa, seperti Accenture Plc, Siemens AG, dan Spotify Technology SA, disebut berpotensi menjadi sasaran pembatasan atau pungutan baru dari Washington.

    Kantor Perwakilan Dagang Amerika Serikat atau United States Trade Representative (USTR) melalui unggahan di media sosial menilai Uni Eropa dan negara-negara anggotanya terus menerapkan kebijakan diskriminatif yang membatasi dan melemahkan daya saing penyedia jasa asal AS. 

    “Jika hal ini berlanjut, Amerika Serikat tidak memiliki pilihan selain menggunakan seluruh instrumen yang tersedia untuk melawan kebijakan yang tidak masuk akal ini,” tulis USTR, dilansir dari Bloomberg pada Rabu (17/12/2025).

    USTR menegaskan hukum AS memungkinkan penerapan biaya atau pembatasan terhadap layanan asing apabila langkah balasan dianggap perlu, termasuk melalui instrumen perdagangan.

    Pemerintah AS juga tengah menyiapkan penyelidikan berdasarkan Section 301 dari Trade Act 1974, yang membuka jalan bagi pemberlakuan sanksi dagang seperti tarif. Informasi tersebut disampaikan oleh sumber yang mengetahui proses internal dan meminta identitasnya dirahasiakan.

    Selain Accenture, Siemens, dan Spotify, USTR juga menyoroti sejumlah perusahaan Eropa lainnya, seperti DHL Group, SAP SE, Amadeus IT Group SA, Capgemini SE, Publicis Groupe, dan Mistral AI. Perusahaan-perusahaan tersebut dinilai telah menikmati akses luas ke pasar AS selama bertahun-tahun.

    Perselisihan ini berakar pada regulasi perdagangan digital, seiring dengan upaya Uni Eropa memperketat aturan dan memungut pajak terhadap raksasa teknologi AS seperti Google milik Alphabet Inc., Meta Platforms Inc., dan Amazon.com Inc.

    Para pengkritik kebijakan pajak digital UE menilai langkah tersebut menghambat inovasi teknologi secara global serta bertujuan meningkatkan penerimaan fiskal secara tidak adil.

    Ancaman balasan dari Washington berpotensi meningkatkan ketegangan hubungan AS–UE, terutama di tengah mandeknya perundingan damai terkait perang di Ukraina.

    Ketegangan ini juga mengikuti kritik keras Trump terhadap UE. Dalam wawancara dengan Politico pekan lalu, Trump menyebut UE sebagai kelompok negara yang rapuh dengan para pemimpin yang lemah.

    Trump sebelumnya telah memberlakukan tarif impor secara luas, termasuk bea masuk 15% terhadap banyak produk asal UE, untuk melawan pungutan dan hambatan dagang yang menurutnya merugikan produk AS.

    Pejabat pemerintahan Trump menuduh UE melanggar komitmen dalam perjanjian dagang dengan AS, khususnya terkait janji untuk mengatasi hambatan perdagangan digital yang tidak beralasan.

    Strategi keamanan nasional AS terbaru yang dirilis bulan ini juga dinilai berisiko memperburuk hubungan transatlantik karena mengkritik kebijakan imigrasi dan isu budaya Eropa, serta mempertanyakan kelayakan negara-negara Eropa sebagai sekutu NATO di masa depan.

    Trump secara konsisten mengecam pajak digital sebagai hambatan dagang non-tarif yang merugikan perusahaan AS, dan mengancam akan mengenakan tarif substansial terhadap negara-negara yang menerapkannya. Beberapa negara telah melunak, termasuk Kanada yang pada Juni lalu membatalkan rencana pungutan pajak digital hanya beberapa jam sebelum diberlakukan.

    Meski demikian, UE tetap melanjutkan penegakan regulasi digitalnya. Baru-baru ini, otoritas UE menjatuhkan denda senilai ratusan juta dolar AS kepada Apple Inc., Meta, serta platform media sosial X milik Elon Musk.

    Uni Eropa membela kebijakannya. Kepala Perdagangan UE Maros Sefcovic mengatakan bahwa blok tersebut akan melindungi kedaulatan teknologinya. Dia juga menyebut terus menjalin komunikasi intensif dengan Perwakilan Dagang AS Jamieson Greer dan Menteri Perdagangan AS Howard Lutnick.

    Namun, USTR menilai UE mengabaikan keberatan AS. Menurut USTR, UE terus menerapkan gugatan hukum, pajak, denda, dan arahan yang bersifat diskriminatif terhadap penyedia jasa AS, meski perusahaan-perusahaan tersebut menyediakan layanan gratis bagi warga UE, mendukung jutaan lapangan kerja, dan mencatat investasi langsung lebih dari US$100 miliar di Eropa.

    Pajak layanan digital yang dikenakan sejumlah negara Eropa terhadap perusahaan AS telah lama menjadi sumber perpecahan dalam hubungan dagang. Kongres AS bahkan sempat mempertimbangkan pajak balasan dalam undang-undang pemotongan pajak era Trump untuk menargetkan negara-negara yang dianggap diskriminatif.

    Menteri Keuangan AS Scott Bessent kemudian mendorong penghapusan ketentuan tersebut setelah tercapai kesepakatan di tingkat G7 untuk mengecualikan perusahaan AS dari pajak minimum global. Kesepakatan itu juga mencakup komitmen dialog konstruktif mengenai perpajakan ekonomi digital dan kedaulatan pajak masing-masing negara.

    Sengketa pajak digital kini membayangi perundingan dagang AS-Uni Eropa yang sedang berlangsung, di mana UE mengupayakan pengecualian tarif tambahan dengan imbalan penghapusan bea masuk atas produk industri AS serta penerapan tarif 15% terhadap hampir seluruh ekspor UE ke AS.

    AS dan Uni Eropa juga dikabarkan hampir merampungkan kesepakatan mengenai perlakuan khusus bagi perusahaan AS dalam kerangka pajak minimum global, yang menjadi salah satu area kerja sama kedua mitra dagang tersebut.

    USTR menegaskan risiko penerapan biaya dan pembatasan baru juga berlaku bagi negara-negara lain yang meniru strategi Uni Eropa, sebuah sinyal peringatan bagi Australia, Inggris, dan negara lain yang tengah mempertimbangkan kebijakan serupa.

  • Rupiah Hari Ini 16 Desember Melemah Tertekan Sinyal The Fed

    Rupiah Hari Ini 16 Desember Melemah Tertekan Sinyal The Fed

    Jakarta, Beritasatu.com – Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) bergerak melemah pada perdagangan Selasa (16/12/2025), seiring respons pasar terhadap sinyal kebijakan moneter The Fed.

    Mengacu pada data Bloomberg, hingga pukul 09.45 WIB di pasar spot, rupiah tercatat turun 15 poin atau 0,09% ke posisi Rp 16.682 per dolar AS.

    Pada perdagangan sebelumnya, Senin (16/12/2025), rupiah juga ditutup di zona merah dengan pelemahan 21 poin ke level Rp 16.667 per dolar AS.

    Pengamat mata uang Ibrahim Assuaibi menjelaskan bahwa tekanan terhadap rupiah dipicu oleh sikap dovish The Fed, yang tidak hanya memangkas suku bunga tetapi juga memberikan sinyal akan memulai pembelian obligasi pemerintah jangka pendek mulai Desember 2025.

    Menurut Ibrahim, rencana pembelian aset tersebut memperkuat ekspektasi pelonggaran kebijakan moneter, terutama karena tambahan likuiditas dari bank sentral AS berpotensi memperlebar tekanan terhadap mata uang negara berkembang.

    “Untuk perdagangan Selasa, pergerakan rupiah cenderung fluktuatif tetapi ditutup melemah di kisaran Rp 16.660 hingga Rp 16.690 per dolar AS,” ujarnya.

    Selain itu, Ibrahim menyampaikan bahwa perhatian pasar pada pekan ini tertuju pada rilis data ketenagakerjaan sektor non-pertanian Amerika Serikat serta data inflasi konsumen (CPI) untuk periode November 2025. Kedua indikator tersebut dijadwalkan diumumkan masing-masing pada hari ini dan Kamis (18/12/2025).

    Ia menambahkan, pelaku pasar akan mencermati setiap sinyal lanjutan yang menunjukkan perlambatan pertumbuhan pasar tenaga kerja serta meredanya tekanan inflasi, mengingat kedua faktor tersebut menjadi pertimbangan utama The Federal Reserve dalam menentukan arah penurunan suku bunga.

    Di luar faktor moneter dan kondisi ekonomi AS, pergerakan rupiah juga masih dibayangi sentimen geopolitik global. Ketegangan di kawasan Eropa Timur dinilai berpotensi menekan nilai tukar, meski Rusia dan Ukraina saat ini masih berada dalam tahap perundingan menuju kesepakatan damai.

    Dalam perkembangan terbaru, Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskiy disebut menawarkan opsi untuk menangguhkan ambisi negaranya bergabung dengan aliansi militer NATO, saat melakukan pertemuan dengan utusan Amerika Serikat di Berlin.

  • Harga Minyak Global Menguat, Pasar Cermati Potensi Surplus Pasokan

    Harga Minyak Global Menguat, Pasar Cermati Potensi Surplus Pasokan

    Bisnis.com, JAKARTA – Harga minyak dunia terpantau naik pada perdagangan awal pekan, Senin (15/12/2025) di tengah sentimen potensi kelebihan pasokan global dan meningkatnya ketegangan geopolitik.

    Berdasarkan data Bloomberg, harga minyak jenis Brent terpantau menguat 0,4% ke level US$61,36 per barel. Sementara itu, harga minyak jenis West Texas Intermediate (WTI) naik 0,4% ke level US$57,68 per barel.

    Adapun, harga minyak dunia masih bergerak di dekat level terendah dalam hampir dua bulan. 

    Sepanjang tahun ini, harga minyak berpotensi mencatatkan penurunan tahunan, dipicu ekspektasi surplus pasokan yang kian membesar di tengah peningkatan produksi OPEC+ dan produsen lain, meski pertumbuhan konsumsi masih lesu.

    Aktivitas perdagangan minyak diperkirakan menipis menjelang libur Natal dan Tahun Baru, yang berpotensi membuat pergerakan harga lebih bergejolak. Pada awal perdagangan Asia, volume agregat kontrak Brent tercatat berada di bawah rata-rata harian.

    Meski demikian, ketidakpastian geopolitik masih menyuntikkan premi risiko ke harga minyak dan menahan pelemahan lebih dalam. Ukraina terus melancarkan serangan terhadap fasilitas energi Rusia, termasuk menghantam kilang utama dan depot minyak sepanjang akhir pekan. 

    Sementara itu, Amerika Serikat juga kembali mengirimkan utusan untuk putaran baru perundingan guna mengakhiri perang tersebut.

    Di kawasan lain, Iran mengklaim telah menyita sebuah kapal tanker asing di Teluk Oman yang dicurigai membawa bahan bakar selundupan. Sementara itu, AS mencegat sebuah kapal di lepas pantai Venezuela pekan lalu, seiring Presiden AS Donald Trump meningkatkan tekanan terhadap rezim Nicolas Maduro. 

    Selain itu, Trump juga berjanji akan melancarkan serangan AS terhadap kartel narkoba di daratan. “Premi geopolitik belum sepenuhnya hilang, tetapi untuk sementara tersisih oleh narasi kelebihan pasokan,” ujar Chief Investment Strategist Saxo Markets di Singapura, Charu Chanana. 

    Menurut Chanana, faktor geopolitik saat ini lebih berperan sebagai penahan penurunan harga ketimbang pemicu reli harga yang berkelanjutan.

  • Dua Calon Ketua The Fed Pilihan Trump: Kevin Hassett dan Kevin Warsh

    Dua Calon Ketua The Fed Pilihan Trump: Kevin Hassett dan Kevin Warsh

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Amerika Serikat Donald Trump membeberkan dua nama pilihan teratasnya untuk menjadi Ketua Federal Reserve (The Fed), seiring dengan proses pencarian pengganti Jerome Powell yang memasuki pekan-pekan terakhir.

    Kedua nama yang dikantongi Trump adalah Direktur Dewan Ekonomi Nasional Gedung Putih Kevin Hassett dan mantan Gubernur Federal Reserve The Fed Kevin Warsh.

    Mengutip Bloomberg pada Sabtu (13/12/2025), Trump mengungkapkan bahwa Kevin Warsh telah masuk dalam daftar kandidat teratas melawan Hassett, yang selama ini banyak dipandang sebagai kandidat terkuat untuk posisi tersebut.

    “Saya pikir dua Kevin itu hebat. Saya pikir, ada beberapa orang lain yang juga hebat,” tutur Trump dalam wawancara dengan Wall Street Journal pada Jumat (12/12/2025) waktu AS.

    Dalam pernyataan terbaru Trump, proses seleksi masih terbuka dan belum final. Padahal, sebelumnya dia sempat menyatakan telah memiliki gambaran jelas terkait sosok yang akan dicalonkan sebagai pimpinan bank sentral AS.

    Bahkan, pada Rabu kemarin Trump telah bertemu dengan Warsh. Dalam pertemuan itu, Warsh menyampaikan pandangannya agar biaya pinjaman berada di level yang lebih rendah. Sejalan dengan itu, Trump juga menegaskan pandangannya bahwa suku bunga seharusnya diturunkan secara agresif.

    Usai pertemuannya dengan Warsh, hingga saat ini masih belum ada kejelasan apakah Trump akan mewawancarai kandidat lain untuk posisi strategis tersebut atau tidak.

    Lebih jauh, Trump berharap Ketua The Fed berikutnya dapat berkonsultasi terkait kebijakan suku bunga. Harapannya ini dinilai berpotensi mengubah tradisi independensi bank sentral AS.

    “Saya merasa suara saya setidaknya harus didengar sebagai rekomendasi, mereka tidak harus mengikuti apa yang saya katakan,” ucap Trump.

    Adapun, pada masa jabatan keduanya ini Trump secara terang-terangan menyampaikan ketidakpuasan terhadap bank sentral di bawah kepemimpinan Jerome Powell. Menurutnya, The Fed belum cukup agresif menurunkan suku bunga dan dia menilai suku bunga idealnya berada di level 1% atau bahkan lebih rendah.

    Untuk diketahui, pada Rabu (10/12/2025) The Fed memangkas suku bunga acuan ke kisaran 3,5%—3,75%. Ini merupakan pemangkasan ketiga secara berturut-turut. Meski demikian, tiga pejabat bank sentral menyatakan dissenting opinion dan Komite Pasar Terbuka Federal (FOMC) masih belum mencapai kesepakatan terkait arah kebijakan pemangkasan suku bunga selanjutnya.

    Di sisi lain, CEO JPMorgan Chase & Co. Jamie Dimon menilai Hassett lebih berpeluang memangkas suku bunga dalam waktu dekat. Namun, dia juga menyatakan sependapat dengan sejumlah pandangan Warsh terkait kebijakan The Fed.

    Bahkan, dalam acara tertutup JPMorgan bagi para CEO manajer investasi di New York, Dimon menyebut Warsh akan menjadi Ketua The Fed yang sangat baik.

  • Waswas Kesepakatan Dagang RI-AS di Ujung Tanduk

    Waswas Kesepakatan Dagang RI-AS di Ujung Tanduk

    Bisnis.com, JAKARTA – Negosiasi dagang antara Indonesia dan Amerika Serikat (AS) terkait kebijakan tarif Trump dikabarkan berjalan alot dan berisiko membatalkan sejumlah kesepakatan yang telah dicapai pada Juli 2025. Sinyal ketegangan ini pun membuat pelaku usaha di dalam negeri waswas.

    Pada Juli 2025, kedua negara telah mencapai kerangka kerja kesepakatan di mana AS menyetujui untuk menurunkan pengenaan tarif impor terhadap produk-produk Indonesia dari 32% menjadi hanya 19%.

    Berdasarkan salah seorang sumber Bloomberg yang mengetahui proses negosiasi itu, menyatakan pada Kamis (11/12/2025) bahwa sejak AS dan Indonesia mencapai kesepakatan tersebut, pemerintahan Presiden Donald Trump terus mendorong Indonesia menyetujui sejumlah klausul yang dinilai dapat membatasi hubungan Indonesia dengan China, salah satu investor asing terbesar di Tanah Air.

    Kebuntuan tersebut memicu ketegangan dengan Washington dan berisiko menggagalkan kesepakatan yang telah dicapai. Pemerintah AS bahkan menuding Indonesia mundur dari komitmen awal dan melihat perjanjian tersebut berada di ambang kegagalan.

    Sejumlah tuntutan dagang yang dinilai baru oleh Indonesia di antaranya klausul yang memberi wewenang bagi AS membatalkan perjanjian jika Indonesia menandatangani kesepakatan lain yang dianggap merugikan kepentingan Washington.

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Perwakilan Dagang AS (USTR) Jamieson Greer dijadwalkan menggelar pertemuan virtual pada Kamis (11/12/2025) untuk membahas isu tersebut.

    Ketika dimintai tanggapan terkait status perundingan pada Rabu (10/12/2025), Greer mengonfirmasi bahwa pertemuan tetap dijadwalkan berlangsung, tetapi menolak memberikan komentar soal detail gesekan yang terjadi.

    “Kami memiliki perjanjian kerahasiaan dengan Indonesia selama proses perundingan berlangsung. Namun, yang bisa saya sampaikan, kami telah menandatangani kesepakatan di Konferensi Asean Oktober lalu dengan Malaysia dan Kamboja. Saya tentu berharap Indonesia juga dapat berada pada posisi yang sama,” ujar Greer dalam forum Atlantic Council.

    Seorang sumber menyebutkan bahwa titik utama perbedaan berada pada kerja sama pengembangan mineral kritis—sektor yang kini diprioritaskan AS untuk mengurangi dominasi China dalam rantai pasok global—serta investasi minyak dan gas. Washington mengisyaratkan bahwa setiap kerja sama di sektor tersebut harus menyingkirkan keterlibatan pihak ketiga.

    Ketentuan ini berpotensi berdampak pada hubungan Indonesia dengan China dan Rusia, yang selama ini menjadi investor utama di sektor pertambangan dan energi nasional.

    Menanggapi laporan tudingan AS tersebut, pemerintah Indonesia menyatakan negosiasi masih berlangsung dan optimistis kesepakatan dapat segera dicapai secara saling menguntungkan.

    “Tidak ada isu spesifik dalam perundingan, dan dinamika proses negosiasi adalah hal yang normal,” ujar Juru Bicara Kemenko Perekonomian Haryo Limanseto.

    Haryo menuturkan, pemerintah Indonesia tetap berharap kesepakatan yang menguntungkan kedua negara dapat segera tercapai. 

    Waswas Pengusaha

    Sementara itu, kabar buntunya negosiasi dagang dengan AS tersebut telah sampai di kalangan pengusaha. Wakil Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Bidang Perindustrian Saleh Husin mengatakan, sejumlah pelaku industri melalui asosiasi dan forum bisnis internal telah mendapatkan kabar dan informasi mengenai adanya komitmen yang dinilai tidak dipenuhi oleh Indonesia.

    “Meskipun belum disampaikan secara resmi melalui pernyataan publik, pelaku usaha telah menunjukkan kewaspadaan,” kata Saleh kepada Bisnis, Rabu (10/12/2025).

    Pasalnya, Saleh menilai perubahan kebijakan tarif dari AS berpotensi memengaruhi biaya ekspor, akses pasar, dan stabilitas rencana produksi.

    Dalam situasi ini, dunia usaha menantikan penjelasan rinci dari pemerintah sekaligus mencermati perkembangan diplomasi perdagangan yang sedang berlangsung.

    “Sebagai langkah mitigasi, pelaku usaha tentu mulai melakukan penilaian ulang terhadap ketergantungan pasar, struktur biaya, dan proyeksi ekspor ke Amerika Serikat,” tuturnya.

    Dia menerangkan, saat ini perusahaan yang berada dalam sektor terdampak menyiapkan diversifikasi pasar untuk mengurangi risiko konsentrasi ekspor.

    Upaya peningkatan kepatuhan terhadap standar kualitas, aturan asal barang, dan ketertelusuran rantai pasok juga tengah diperkuat guna meminimalisir potensi pelanggaran yang dapat dijadikan dasar tindakan perdagangan.

    Tak hanya itu, asosiasi industri mendorong koordinasi yang lebih intensif dengan pemerintah guna memastikan adanya ruang negosiasi serta perlindungan terhadap kepentingan dunia usaha.

    “Pendekatan ini diharapkan mampu menjaga stabilitas perdagangan dan memberikan kepastian bagi pelaku industri dalam menyusun strategi jangka menengah,” pungkasnya.

    Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filament (APSyFI) menilai bahwa penguatan pasar domestik menjadi hal utama di tengah isu negosiasi perjanjian tarif dagang AS dan Indonesia yang dikabarkan terancam batal.

    Ketua Umum APSyFI Redma Gita Wirawasta mengatakan pihaknya masih meyakini pemerintah masih berupaya mencari titik temu kesepakatan yang menguntungkan kedua belah pihak.

    “Kami percaya pemerintah, dalam hal ini tim negosiasi, masih bekerja agar tidak terjadi pembatalan,” kata Redma kepada Bisnis, Rabu (10/12/2025).

    Namun, apabila terjadi pembatalan, maka kondisi industri tekstil disebut akan semakin berat. Apalagi, kondisi saat ini saja sudah banyak pabrik yang terdampak hingga gulung tikar.

    Dalam situasi ini, pihaknya menekankan bahwa Indonesia memiliki pasar domestik yang dapat menjadi jaminan bagi produk lokal, terutama bagi yang selama ini mengandalkan ekspor ke AS.

    “Tapi lagi-lagi agenda perlindungan pasar domestik selalu terkendala oleh birokrasi pro impor yang selalu ingin memberikan kemudahan impor bagi para importir dengan alasan kebutuhan bahan baku, padahal kapasitas bahan baku kita sangat cukup,” tegasnya.

    Terkait kabar potensi pembatalan kesepakatan tarif dagang antara Indonesia dan AS, pihaknya mengaku belum melihat poin-poin apa saja yang menjadi concern pemerintah AS.

    “Namun, memang beberapa poin awal yang diminta oleh pemerintah AS belum ada perbaikan yang signifikan, karena memang banyak terkait dengan kementerian teknis,” jelas Redma.

  • Dolar AS Melemah ke Rp 16.647 Usai The Fed Pangkas Suku Bunga

    Dolar AS Melemah ke Rp 16.647 Usai The Fed Pangkas Suku Bunga

    Jakarta –

    Nilai tukar dolar Amerika Serikat (AS) melemah terhadap rupiah pada pembukaan perdagangan hari ini. Mata uang Paman Sam menyentuh Rp 16.600 pagi ini usai Bank Sentral AS (The Fed) kembali memangkas suku bunga.

    Dikutip dari data Bloomberg, Kamis (10/12/2025), nilai tukar dolar AS pukul 09.09 WIB berada pada level Rp 16.647 atau minus 41 poin (0,25%). Pada perdagangan pagi ini, dolar AS dibuka di level Rp 16.675.

    Selanjutnya, pergerakan dolar AS terhadap mata uang lainnya cenderung melemah. Nilai tukar dolar AS menguat 0,12% terhadap dolar Australia, namun melemah 0,06% terhadap euro.

    Selanjutnya, mata uang Paman Sam terhadap dolar Singapura minus 0,05%. Dolar AS juga melemah terhadap yuan China 0,09%.

    Berikutnya, dolar AS melemah 0,21% terhadap yen, melemah terhadap ringgit 0,29%, serta loyo terhadap bath 0,28%.

    (rea/ara)

  • Elon Musk Persiapkan IPO SpaceX, Valuasi Rp25 Kuadriliun Terbesar dalam Sejarah

    Elon Musk Persiapkan IPO SpaceX, Valuasi Rp25 Kuadriliun Terbesar dalam Sejarah

    Bisnis.com, JAKARTA — SpaceX, perusahaan antariksa milik Elon Musk, bersiap melantai di bursa (IPO) pada 2026 dengan target valuasi fantastis US$1,5 triliun atau Rp25 kuadriliun. Langkah ini berpotensi menjadi IPO terbesar dalam sejarah.

    Dikutip dari Techcrunch Rabu (10/12/2025), SpaceX, perusahaan eksplorasi luar angkasa yang dipimpin Elon Musk, berencana go public. 

    Perusahaan tersebut disebut-sebut akan melaksanakan penawaran saham perdana (IPO) pada tahun 2026, yang bisa menjadi IPO terbesar sepanjang sejarah.

    Menurut laporan eksklusif Bloomberg News dan The Information, SpaceX menargetkan untuk melantai di bursa antara pertengahan hingga akhir 2026. 

    Target valuasinya pun tidak main-main, perusahaan membidik nilai pasar sekitar US$1,5 triliun atau Rp25 kuadriliun, dengan rencana menghimpun dana sekitar US$30 miliar atau Rp500 triliun melalui IPO tersebut. 

    Jika tercapai, pencapaian ini akan melampaui rekor IPO terbesar yang saat ini dipegang Saudi Aramco, yang berhasil mengumpulkan US$29 miliar atau Rp484 triliun pada 2019.

    Langkah menuju IPO ini juga menandai perubahan strategi besar bagi perusahaan. Sebelumnya,  perusahaan sempat mempertimbangkan untuk memisahkan divisi internet satelit Starlink untuk IPO, sementara perusahaan induk tetap dijaga privat. Kini, justru keseluruhan SpaceX yang diproyeksikan melantai di bursa, menyoroti potensi pertumbuhan besar dari seluruh ekosistem perusahaan.

    Hanya beberapa hari sebelum kabar rencana IPO mencuat, The Wall Street Journal melaporkan bahwa SpaceX melakukan penjualan saham sekunder untuk karyawan. Penjualan tersebut mematok valuasi perusahaan di kisaran US$800 miliar atau Rp13,4 kuadriliun. 

    Laporan Bloomberg kemudian mengonfirmasi bahwa transaksi saham sekunder itu telah diselesaikan, dengan estimasi valuasi yang bahkan melampaui angka tersebut. Dalam skema itu, karyawan diizinkan menjual saham senilai sekitar US$2 miliar atau Rp33,4 miliar dengan harga US$420 atau Rp 7 juta per saham.

    Informasi dari Reuters Rabu (10/12/2025), mengatakan SpaceX telah memulai diskusi dengan bank-bank mengenai pencatatan saham publik, yang kemungkinan akan terjadi sekitar bulan Juni atau Juli.

    SpaceX berharap dapat menggunakan dana dari penawaran saham perdana untuk mengembangkan pusat data berbasis luar angkasa, termasuk membeli chip yang dibutuhkan untuk menjalankannya, sebuah ide yang diminati Musk selama acara baru-baru ini dengan Baron Capital. (Nur Amalina)

  • Pembeli Mobil Pertama Mulai Incar Mobil Listrik

    Pembeli Mobil Pertama Mulai Incar Mobil Listrik

    Jakarta –

    Pembeli mobil pertama di China mulai mengincar mobil listrik. Harga yang murah jadi satu faktornya.

    Makin banyak pembeli mobil pertama di China yang menginginkan mobil listrik ketimbang mobil bensin. Dalam survei yang dilakukan Bloomberg Intelligence, harganya yang terjangkau, model makin beragam, seiring dengan makin banyaknya SPKLU, membuat mobil listrik makin menarik di mata pembeli mobil pertama.

    Dalam studi yang dilakukan pada November, dari 1.000 responden yang ingin membeli mobil dalam 12 bulan ke depan di China, 47 persen calon pembeli mobil pertama berencana untuk meminang mobil listrik. Angka ini tercatat naik 25 persen dari survei sebelumnya yang dilakukan pada Februari.

    Meskipun China merupakan pasar mobil listrik terbesar di dunia, namun keterjangkauan dan kinerja baterai juga bikin konsumen khawatir. Terlebih saat cuaca dingin. Kendati demikian, teknologi mobil listrik yang makin canggih, biaya perawatan makin rendah, serta adopsi platform yang memungkinkan pengisian daya lebih cepat, menjadi faktor pemikat bagi konsumen, demikian menurut survei tersebut.

    Dari segmen konsumen pemilik mobil, 52 persen responden mengatakan bahwa pembelian mobil berikutnya adalah berjenis EV. Angka tersebut naik 34 persen dibandingkan survei pada Februari.

    “Negara ini mengungguli Eropa dan AS dengan mobil listrik baterai yang harganya sudah setara dibandingkan mobil bensin, sementara minat konsumen yang kuat terhadap fitur teknologi canggih memberikan keunggulan bagi startup lokal dan raksasa teknologi Huawei Technologies dan Xiaomi dalam persaingan pasar yang ketat,” demikian ditulis analis Bloomberg Intelligence.

    Kendaraan energi baru, termasuk EV maupun hybrid, diprediksi untuk pertama kalinya akan menyumbang lebih dari setengah penjualan mobil baru di China. Lebih dari seperempatnya berupa mobil listrik bertenaga baterai.

    Di sisi lain, melambatnya penjualan seiring pemerintah mengurangi insentif bagi konsumen juga bikin kekhawatiran tersendiri terkait kesenjangan adopsi EV di kota besar dan kota kecil.

    (dry/din)