Perusahaan: Bank Himbara

  • Menkeu Purbaya Bakal Alihkan Dana Rp 15 Triliun dari BTN – Page 3

    Menkeu Purbaya Bakal Alihkan Dana Rp 15 Triliun dari BTN – Page 3

    Sebelumnya, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan, penempatan dana milik pemerintah sebesar Rp 200 triliun kepada 5 bank milik negara (Himbara) telah terealisasi ke berbagai sektor produktif. 

    Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kemenkeu Febrio Kacaribu mengatakan, realisasi penyaluran Rp 200 triliun per 9 Oktober 2025 cukup menggembirakan. Lantaran pihak perbankan tidak hanya mendapat tambahan likuiditas dengan bunga lebih kompetitif. 

    “Jadi kita berikan bunganya adalah sama dengan remunerasi kita yang ada di Bank Indonesia, itu adalah 80 persen dari suku bunga kebijakan. Kalau dengan suku bunga kebijakan terakhir itu jadinya sekitar 3,8 pereen, itu tentunya lebih murah dibandingkan cost of fund perbankan yang kita tempatkan cash kita,” ujarnya pada 9 Oktober 2025.

    Hasilnya, empat bank Himbara yakni Bank Mandiri, BRI, BNI, dan BSI sudah menyalurkan 50 persen atau lebih dari porsi yang diterimanya. Hanya BTN yang proses penyalurannya belum terlalu besar. 

    “Rata-rata sudah cukup tinggi. Bank Mandiri sudah menggunakan 74 persen, BRI sudah 62 persen, BNI 50 persen, BTN 19 persen, BSI 55 persen,” kata Febrio. 

    “Jadi ini kita harapkan akan terus berlanjut. Karena bukan hanya kita pindahkan cash-nya, tetapi bunganya lebih murah. Sehingga mereka tentu akan memprioritaskan menggunakan uang ini untuk disalurkan ke sektor riil,” dia menekankan. 

  • DPR dukung upaya Menteri Keuangan basmi praktik impor ilegal

    DPR dukung upaya Menteri Keuangan basmi praktik impor ilegal

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Komisi VII DPR Chusnunia mendukung rencana Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa membasmi praktik impor ilegal demi meningkatkan industri tekstil lokal.

    Menurut dia, Indonesia sebagai negara dengan pasar potensial tidak boleh dikuasai oleh dominasi produk asing.

    “Kita tentunya harus bersama-sama memperkuat tumbuhnya industri lokal agar dapat melawan praktik dominasi produk-produk asing, ”ujar Chusnunia dalam siaran pers resmi yang diterima Antara, Kamis.

    Tidak hanya Chusnunia saja, kalangan pengusaha industri tekstil dan produk tekstil (TPT) juga telah mendesak pemerintah untuk segera memberantas penyelundupan dan barang-barang ilegal yang diprediksi masuk lewat 28.000 kontainer per tahunnya.

    Berdasarkan data tradmap.org bahwa setiap tahunnya sekitar US$1,5-2 miliar importasi TPT dari China tidak tercatat di Bea Cukai, di mana jumlah ini setara dengan 28.000 kontainer barang impor ilegal.

    Karena itu, Chusnunia berharap pemerintah mengambil langkah strategis agar produk yang beredar di masyarakat didominasi oleh pelaku usaha dalam negeri.

    Salah satu dukungan yang telah diberikan pemerintah menurut Chusnunia adalah kemudahan akses mendapatkan modal usaha.

    Dia pun mencontohkan kebijakan Purbaya yang telah menyalurkan Rp200 triliun ke himpunan bank milik negara (himbara) yang siap digunakan masyarakat.

    “Langkah Menkeu mengguyur likuiditas ke bank-bank himbara senilai Rp 200 triliun diharapkan akan mendorong penurunan suku bunga kredit, sehingga aktivitas sektor riil menjadi lebih berkembang dan ekonomi tumbuh tinggi,” ujarnya.

    Namun Chusnunia juga mengingatkan agar upaya penguatan industri tekstil lokal juga harus dibarengi dengan antisipasi terhadap persoalan lingkungan hidup yang muncul.

    Hal tersebut menurut dia harus dilakukan agar keberadaan industri tekstil itu justru tidak merugikan masyarakat sekitar.

    “Seperti kita ketahui bersama industri tekstil sendiri merupakan salah satu industri yang berpotensi mencemarkan lingkungan,” katanya.

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Imam Budilaksono
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Presiden beri santunan kepada keluarga prajurit yang gugur jelang HUT TNI

    Presiden beri santunan kepada keluarga prajurit yang gugur jelang HUT TNI

    Jakarta (ANTARA) – Presiden Prabowo Subianto melalui Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya di Jakarta, Kamis, memberikan santunan kepada keluarga prajurit TNI yang gugur saat menjalankan tugasnya menjelang peringatan HUT ke-80 TNI.

    Tiga prajurit TNI, yaitu almarhum Praka (Mar) Zainal Muttaqin, Kelasi Dua (Kld) Pom. Lingga Surya Permana, dan Pratu Johari Alfarizi gugur dalam tiga lokasi dan waktu terpisah dalam rangkaian acara dan latihan menjelang peringatan HUT ke-80 TNI.

    Seskab Teddy mendatangi langsung keluarga almarhum Praka (Mar) Zainal Muttaqin dan Kld Pom. Lingga Surya di Wisma Elang Laut, Jakarta, Kamis, dan menyampaikan ucapan duka kepada keluarga. Di Wisma Elang Laut, Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Muhammad Ali dan Seskab Teddy Indra Wijaya, didampingi oleh Panglima Korps Marinir TNI AL Letnan Jenderal TNI (Mar) Endi Supardi, menyerahkan santunan dari Presiden Prabowo itu kepada keluarga dua prajurit TNI AL yang gugur, yaitu Praka (Mar) Zainal Muttaqin dan Kld. Pom. Lingga Surya Permana.

    Teddy, saat dihubungi di Jakarta, Kamis, menjelaskan santunan yang sama juga diberikan oleh Presiden Prabowo kepada keluarga Pratu Johari Alfarizi, prajurit Kostrad yang juga jujur saat menjalankan tugasnya setelah kegiatan geladi upacara peringatan HUT ke-80 TNI.

    Di Wisma Elang Laut, KSAL Laksamana Ali menyampaikan santunan tersebut merupakan wujud nyata kepedulian pemerintah terhadap keluarga besar TNI, khususnya para prajurit yang telah berjuang dengan penuh dedikasi. KSAL melanjutkan semangat, pengabdian, dan pengorbanan para prajurit yang gugur terus menjadi inspirasi bagi generasi penerus TNI.

    Dalam kesempatan yang sama, Panglima Korps Marinir Letjen TNI (Mar) Endi juga menyampaikan ucapan duka kepada keluarga, dan penghargaan setinggi-tingginya kepada keluarga prajurit yang ditinggalkan. Endi kemudian menegaskan Korps Marinir TNI AL terus melanjutkan pengabdian dengan semangat juang yang tinggi dalam menjaga kedaulatan bangsa.

    Tidak hanya santunan dari Presiden, keluarga tiga prajurit TNI yang gugur itu juga mendapatkan santunan dari PT Asabri (Persero), dan dari beberapa bank untuk keluarga. Santunan itu secara simbolis diserahkan kepada keluarga oleh Inspektur Jenderal (Irjen) TNI Laksamana Madya TNI Hersan, yang mewakili Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto di Aula Selasar Gatot Subroto, Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Kamis.

    “Atas nama keluarga besar Tentara Nasional Indonesia, kami menyampaikan duka cita yang sedalam-dalamnya atas wafatnya saudara-saudara kita yang telah memberikan pengabdian terbaik kepada bangsa dan negara,” kata Laksdya Hersan kepada keluarga para prajurit.

    “Saya sungguh memahami bahwa tidak ada kata-kata yang cukup untuk menghapus kesedihan Bapak dan Ibu alami saat ini. Namun, percayalah bahwa almarhum telah meninggalkan warisan terbaik, yaitu nama baik, kehormatan, dan kebanggaan bagi keluarga, kesatuan, serta Negara,” sambung Hersan.

    Santunan yang diterima oleh keluarga para prajurit itu sekitar Rp350 juta lebih untuk per keluarga, ditambah dengan tali asih sebesar Rp10 juta untuk per keluarga dari dua bank Himbara dan satu bank daerah.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Cara Cek Bansos yang Cair Oktober 2025, Mulai Beras, PKH, hingga KIP

    Cara Cek Bansos yang Cair Oktober 2025, Mulai Beras, PKH, hingga KIP

    PKH (Program Keluarga Harapan)

    PKH adalah program yang paling ditunggu masyarakat karena menyasar langsung keluarga dengan anggota prioritas seperti ibu hamil, anak sekolah, lansia, dan penyandang disabilitas. Pada Oktober 2025, PKH memasuki tahap keempat.

    Penyaluran PKH dilakukan secara bertahap mulai awal Oktober hingga Desember 2025. Fokus utama bulan ini adalah menuntaskan pencairan bagi penerima lama dan validasi baru. Nilai bantuan bervariasi tergantung kategori penerima, mulai dari Rp 900.000 hingga Rp 3 juta per tahap.

    KIP (Program Indonesia Pintar)

    Program Indonesia Pintar (KIP) juga masuk daftar bantuan yang cair Oktober 2025. Bantuan ini menyasar pelajar dari keluarga kurang mampu agar tetap bisa melanjutkan pendidikan.

    Untuk termin ketiga (Oktober–Desember 2025), bantuan disalurkan ke rekening siswa dan dapat digunakan untuk kebutuhan sekolah seperti buku, seragam, atau biaya transportasi. Siswa SMA/SMK umumnya menerima Rp 900.000 per tahun, sementara jenjang SD dan SMP mendapat nominal lebih kecil sesuai ketentuan.

    Cara Cek Penerima Bansos

    Untuk memastikan apakah Anda termasuk penerima bansos Oktober 2025, kunjungi situs resmi cekbansos.kemensos.go.id.

    Langkahnya mudah:

    Masukkan provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan desa/kelurahan.

    Ketik nama sesuai KTP.
    Masukkan kode captcha yang tertera.

    Klik “Cari Data” dan tunggu hasil pencarian.

    Jika nama Anda terdaftar, akan muncul keterangan jenis bansos yang diterima dan status penyalurannya.

    Bagaimana Penyalurannya?

    Penyaluran dilakukan secara bertahap dan berkoordinasi antara Kemensos, Bulog, pemerintah daerah, hingga aparat desa. Sebagian bantuan diberikan tunai lewat bank Himbara, sementara lainnya disalurkan dalam bentuk barang seperti beras atau minyak goreng.

  • Penyaluran Dana Pemerintah Rp 200 Triliun: Bank Mandiri Paling Getol – Page 3

    Penyaluran Dana Pemerintah Rp 200 Triliun: Bank Mandiri Paling Getol – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan, penempatan dana milik pemerintah sebesar Rp 200 triliun kepada 5 bank milik negara (Himbara) telah terealisasi ke berbagai sektor produktif.

    Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kemenkeu Febrio Kacaribu mengatakan, realisasi penyaluran Rp 200 triliun per 9 Oktober 2025 cukup menggembirakan. Lantaran pihak perbankan tidak hanya mendapat tambahan likuiditas dengan bunga lebih kompetitif.

    “Jadi kita berikan bunganya adalah sama dengan remunerasi kita yang ada di Bank Indonesia, itu adalah 80 persen dari suku bunga kebijakan. Kalau dengan suku bunga kebijakan terakhir itu jadinya sekitar 3,8 pereen, itu tentunya lebih murah dibandingkan cost of fund perbankan yang kita tempatkan cash kita,” ujarnya di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kemenkeu, Jakarta, Kamis (9/10/2025).

    Hasilnya, empat bank Himbara yakni Bank Mandiri, BRI, BNI, dan BSI sudah menyalurkan 50 persen atau lebih dari porsi yang diterimanya. Hanya BTN yang proses penyalurannya belum terlalu besar.

    “Rata-rata sudah cukup tinggi. Bank Mandiri sudah menggunakan 74 persen, BRI sudah 62 persen, BNI 50 persen, BTN 19 persen, BSI 55 persen,” jelas Febrio.

    “Jadi ini kita harapkan akan terus berlanjut. Karena bukan hanya kita pindahkan cash-nya, tetapi bunganya lebih murah. Sehingga mereka tentu akan memprioritaskan menggunakan uang ini untuk disalurkan ke sektor riil,” dia menekankan.

     

  • Usai Himbara, Menkeu Purbaya Bakal Guyur Bank Jatim dan Bank Jakarta Rp 275 Triliun – Page 3

    Usai Himbara, Menkeu Purbaya Bakal Guyur Bank Jatim dan Bank Jakarta Rp 275 Triliun – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan, bahwa pemerintah saat ini memiliki dana menganggur sekitar Rp 275 triliun yang siap disalurkan ke bank daerah.

    Ia menyebut tengah berdiskusi dengan sejumlah pihak, termasuk Bank Jatim dan Bank DKI (bank Jakarta), untuk menempatkan dana tersebut.

    “Saya sekarang punya Rp 275 triliun cash nganggur. Jadi, kita lagi diskusi dengan mereka, mereka bisa terima berapa,” kata Purbaya usai menghadiri acara Prasasti Luncheon Talk, Rabu (8/10/2025).

    Menurutnya, langkah ini merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah. Namun, ia menegaskan bahwa proses penempatan dana dilakukan dengan penuh kehati-hatian mengingat kapasitas bank daerah tidak sebesar bank-bank Himbara.

    “Kalau waktu Bank BUMN kan saya paksa walaupun saya takut juga Banknya nggak sebesar BUMN kan nggak sebesar Himbara,” ujarnya.

    Purbaya menegaskan bahwa pemerintah tidak akan memaksa bank daerah untuk menerima dana jika belum siap. Ia menyatakan pendekatannya lebih fleksibel dengan memberikan kesempatan kepada bank untuk menentukan kapasitas masing-masing.

    “Jadi, saya sedang diskusi dengan mereka atau mungkin saya kirim orang sedang diskusi dengan mereka cek berapa mereka bisa terima Saya nggak akan paksa mereka kalau nggak bisa yaudah,” ujarnya.

  • Gaji dan Tunjangan Magang Nasional Kemnaker 2025, Simak Cara Daftar, Link, dan Jadwal Buka

    Gaji dan Tunjangan Magang Nasional Kemnaker 2025, Simak Cara Daftar, Link, dan Jadwal Buka

    Bisnis.com, JAKARTA – Program magang nasional Kemnaker 2025 akan diluncurkan pada 15 Oktober 2025 mendatang. 

    Hingga dua pekan jelang digulirkan, tercatat sudah 451 perusahaan mengajukan diri sebagai penyelenggara pemagangan untuk 1300 posisi yang diajukan dan 6000an calon pemagang.  

    Tahap pertama, sebanyak 20.000 lulusan baru perguruan tinggi akan menjalani program Magang Nasional selama 6 bulan (15 Oktober 2025 – 15 April 2026) dan akan ditambah jika animo mahasiswa fresh graduate terus meningkat.

    Sekjen Kemnaker Cris Kuntadi menjelaskan Magang Nasional merupakan bagian dari Paket Ekonomi 8+4+5 2025 yang diluncurkan oleh Kemenko Perekonomian atas arahan Presiden Prabowo Subianto. Program ini menyasar lulusan Diploma (D1-D4) dan Sarjana (S1)  yang lulus dalam maksimum 1 tahun terakhir.  

    “Magang Nasional bertujuan untuk mengenalkan dunia kerja, meningkatkan kompetensi terkait bidang keilmuannya, dan memberikan pengalaman kerja sehingga memiliki peluang untuk bisa bekerja, ” kata Cris.

    Gaji dan tunjangan

    Peserta yang lolos program Magang Nasional akan memperoleh fasilitas berupa uang saku (setara upah minimum) dibayar pemerintah yang disalurkan langsung ke peserta magang melalui Bank Himbara.

    Peserta magang juga memperoleh fasilitas jaminan sosial yakni Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JM) yang dibayar Pemerintah. Fasilitas lainnya yakni Mentor dari perusahaan. “Kewajiban perusahaan adalah memberikan laporan kemajuan magang setiap bulan kepada Kemnaker, ” ujar Cris Kuntadi.

    Secara terpisah, Kepala Barenbang Kemnaker Anwar Sanusi menjelaskan bahwa pendaftaran penyelenggara pemagangan berikut jumlah lowongan dilaksanakan pada 1-7 Oktober 2025. Selanjutnya pada 7-12 Oktober 2025 pendaftaran peserta dan peserta memilih lowongan.

    Selanjutnya pada tanggal 13-14 Oktober 2025 adalah seleksi oleh Perusahaan dan pengumuman peserta akan dilaksanakan oleh Kemnaker. Bahagian terakhir adalah penyelenggaraan pemagangan yaitu 15 Oktober 2025 hingga 15 April 2026, ujarnya.

    Anwar Sanusi mengatakan bahwa pendaftaran dan pengelolaan program magang dilakukan pada akun SIAPKerja melalui maganghub.kemnaker.go.id. Data calon peserta magang yang memenuhi syarat akan dipadankan dengan data dari Kementerian Diktisaintek.  Helpdesk dapat dilihat di web maganghub.kemnaker.go.id.

    Anwar menambahkan bahwa pemerintah secara intensif akan terus sosialisasi kepada dunia usaha/industri untuk aktif mengisi data kebutuhan tenaga kerja mereka di platform SIAPkerja” yang dikelola oleh Kemnaker. “Sosialisasi sudah dilakukan dengan Kadin, Apindo, Kawasan Ekonomi khusus dan  BUMN, ” ujarnya.

    Link Pendaftaran Magang Nasional Kemnaker 2025

    Pendaftaran dilakukan secara online melalui laman resmi MagangHub Kemnaker di https://maganghub.kemnaker.go.id/. Untuk mengakses situs ini, peserta harus memiliki akun di portal SIAPkerja Kemnaker. Jika belum punya, bisa mendaftar terlebih dahulu di https://account.kemnaker.go.id/register dan melengkapi data profil lengkap.

    Syarat Daftar Magang Nasional Kemnaker 2025

    Warga Negara Indonesia (WNI) dengan NIK aktif.
    Lulusan Diploma atau Sarjana dengan masa kelulusan maksimal 1 tahun.
    Perguruan tinggi terdaftar resmi di kementerian terkait.
    Melengkapi data pribadi dan dokumen pendukung seperti ijazah, transkrip nilai, dan KTP.

    Cara Mendaftar Cara Daftar Magang Nasional Kemnaker 2025

    Buka situs https://maganghub.kemnaker.go.id/
    Klik “Masuk” dan login menggunakan akun SIAPkerja atau daftar jika belum punya.
    Lengkapi data pribadi dan unggah dokumen pendukung.
    Pilih perusahaan dan posisi magang sesuai minat dan kualifikasi.
    Kirim lamaran dan tunggu proses seleksi dari perusahaan.
    Selain itu, selama proses pendaftaran, pastikan data yang dimasukkan benar dan lengkap agar tidak mengalami kendala saat validasi.

    Timeline Magang Nasional Kemnaker 2025

    7-12 Oktober 2025: Pendaftaran peserta magang.
    13-14 Oktober 2025: Seleksi dan pengumuman peserta yang lolos.
    15 Oktober 2025 – 15 April 2026: Pelaksanaan magang di perusahaan terpilih.

  • Bank Jakarta apresiasi rencana Kemenkeu tambah dana perbankan

    Bank Jakarta apresiasi rencana Kemenkeu tambah dana perbankan

    Jakarta (ANTARA) – Direktur Utama Bank Jakarta Agus H Widodo menyambut baik rencana Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk menambah penempatan dana pemerintah di perbankan.

    Pada Selasa (7/10), Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan akan menambah beberapa puluh triliun untuk Bank Jakarta saat Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo meminta agar Pemerintah Provinsi DKI diizinkan untuk memanfaatkan dana pemerintah di Bank Himbara guna membiayai kredit badan usaha milik daerah (BUMD) DKI.

    “Bank Jakarta menyampaikan apresiasi dan menyambut baik rencana penempatan dana pemerintah pusat sebagaimana disampaikan oleh Bapak Menteri Keuangan,” kata Agus di Jakarta, Rabu.

    Langkah tersebut dinilainya sebagai bentuk kepercayaan dan dukungan strategis pemerintah terhadap peran Bank Jakarta dalam menjaga stabilitas sistem keuangan daerah serta mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi di wilayah ibu kota dan sekitarnya.

    Lebih lanjut, dia menjelaskan rencana penempatan dana tersebut bukanlah bentuk permohonan tambahan likuiditas dari Bank Jakarta.

    “Saat ini, posisi likuiditas Bank Jakarta berada pada level yang sehat, dengan rasio LDR yang terjaga,” ujar Agus.

    Menurut dia, penempatan dana pemerintah pusat itu menjadi stimulus positif yang dapat mengakselerasi fungsi intermediasi, terutama dalam penyaluran pembiayaan ke sektor produktif, seperti usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), perdagangan, industri, dan sektor jasa yang berkontribusi langsung terhadap perekonomian daerah.

    Dia pun memastikan Bank Jakarta siap melaksanakan amanah tersebut secara profesional, dengan tetap mematuhi seluruh ketentuan regulator dan menerapkan prinsip tata kelola yang baik (Good Corporate Governance).

    “Fokus kami adalah memastikan bahwa setiap penyaluran kredit memiliki dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan ekonomi Jakarta,” tutur Agus.

    Sementara itu, sejalan dengan transformasi yang tengah berlangsung, dia mengungkapkan Bank Jakarta juga tengah mempersiapkan pembangunan kantor pusat baru yang akan menjadi salah satu gedung perkantoran modern dan representatif di Jakarta.

    Gedung tersebut akan menjadi simbol semangat baru Bank Jakarta yang modern, berdaya saing, dan berkelanjutan.

    “Bank Jakarta berkomitmen untuk terus tumbuh sebagai bank pembangunan daerah yang kuat, sehat, dan berkelas nasional, serta menjadi mitra strategis pemerintah dalam memperkuat perekonomian Jakarta dan Indonesia,” ungkap Agus.

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Rr. Cornea Khairany
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Soal Dana Pemerintah di Bank Jatim, Wagub Emil: Masih Tunggu Finalisasi

    Soal Dana Pemerintah di Bank Jatim, Wagub Emil: Masih Tunggu Finalisasi

    JAKARTA – Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak menyampaikan bahwa pertemuan dengan Menteri Keuangan terkait pembahasan kebijakan transfer ke daerah.

    Sementara itu, mengenai rencana penempatan dana pemerintah pusat di Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Emil mengonfirmasi bahwa topik tersebut juga sudah menjadi bagian dari pembicaraan pemerintah daerah.

    “Iya, di jatim sudah kita bicarakan waktu kemarin ketemu. kan beliau yang ngomong kan? saya lihat beritanya. di jatim juga kita bahas,” ujarnya kepada awak media, Selasa, 7 Oktober.

    Namun demikian, Emil menegaskan bahwa besaran dana yang akan ditempatkan Pemerintah di Bank Jatim masih menunggu keputusan final.

    “Kita tunggu final. tetapi Bank Jatim ini kan alhamdulillah salah satu bank pembangunan daerah yang secara indikator kesehatan perbankannya, maupun juga raihan labanya tergolong solid. sehingga harapannya bisa menggerakkan perekonomian daerah,” jelasnya.

    Lebih lanjut, Emil mengatakan bahwa pembahasan soal teknis dan implementasi penempatan dana tersebut masih berlangsung dan menjadi ranah pemerintah pusat.

    “Jadi itu sudah dibicarakan pada saat di surabaya, tapi kami tentu tidak dalam posisi menyampaikan karena masih pembahasan, tapi tadi pak menkeu sudah ngomong, kami sampaikan betul itu dibicarakan. realisasi kita tunggu,” tambahnya.

    Terkait kesiapan dalam menyerap dana tersebut, Emil menyampaikan bahwa hal itu akan ditangani oleh tim teknis.

    “Itu biar persisnya antara kita, sudah ada tim, pak sekda dengan dirut bank jatim yang akan membahas dengan dirjen yang terkait di Kementerian Keuangan. persisnya seperti apa, kita lebih baik menunggu finalnya saja,” ucapnya.

    Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan rencana penempatan dana Pemerintah kepada dua bank daerah, yakni PT Bank DKI dan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (Bank Jatim).

    Meski demikian, ia menegaskan bahwa perhitungan kebutuhan dana masih akan dikaji terlebih dahulu.

    “Jadi nanti kita akan implementasikan strategi yang sama untuk Bank Jakarta. Dan mungkin satu bank lagi di kawasan Jawa Timur sana. Dalam waktu dekat nanti jumlahnya akan saya hitung (keperluan dana),” kata dia dalam konferensi pers di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa, 7 Oktober.

    Ia menyampaikan hal tersebut dilakukan untuk mendukung penyaluran kredit, khususnya ke sektor usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dan Pemerintah Pusat akan mengucurkan dana sebesar Rp10 triliun hingga Rp20 triliun.

    “Tapi kalau 10 triliun 20 triliun aja bisa kali ya untuk nyerep ya. Nanti kita akan nyebar ke UMKM dan industri lain di Jakarta maupun tempat lain,” tuturnya.

    Namun, ia mengingatkan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, agar memastikan kesiapan Bank DKI dalam menyerap dan menyalurkan dana tersebut dengan optimal.

    “Saya tanya tadi ke Pak Gubernur apakah Bank Jakarta bisa nyerep? Jangan sampai saya kasih duit panik terusnya. Waduh gak bisa nyalurkan. Kata Pak Gubernur bisa,” lanjutnya.

    Terkait pertanyaan Pramono mengenai kemungkinan kerja sama Bank DKI dengan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dalam menyalurkan dana, Purbaya menjelaskan bahwa hal itu merupakan urusan antar perusahaan atau business to business.

    “Yang ketiga tadi tentang dana yang Rp200 triliun dari Bank Himbara. Bisa dipakai nggak? Itu pada dasarnya itu adalah business to business,” tegasnya.

  • Video: Purbaya Bakal Taruh Dana Hingga Rp 20 Triliun di Bank Jakarta

    Video: Purbaya Bakal Taruh Dana Hingga Rp 20 Triliun di Bank Jakarta

    Jakarta, CNBC Indonesia- Setelah menaruh Rp 200 triliun di lima bank himbara. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa berencana untuk menaruh uang pemerintah di Bank Jakarta, dengan meminta izin kepada Gubernur Jakarta Pramono Anung. Purbaya menegaskan, pemerintah akan melakukan penempatan dana saldo anggaran lebih di Bank Jakarta, sekitar Rp 10 triliun hingga Rp 20 triliun.

    Selengkapnya dalam program Power Lunch CNBC Indonesia (Selasa, 10/10/2025) berikut ini.