Perusahaan: Bank Himbara

Luhut yakin injeksi dana Purbaya di Himbara bisa dongkrak ekonomi

Jakarta (ANTARA) – Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan meyakini injeksi dana pemerintah senilai Rp200 triliun ke bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) yang dilakukan oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, bisa mendongkrak pertumbuhan ekonomi.

“Injeksi ideal pemerintah Rp200 triliun yang diberikan Menteri Keuangan ini sudah mulai menunjukkan hasil,” kata Luhut dalam kegiatan “1 tahun Prabowo-Gibran: Optimism 8% Economic Growth” di Jakarta, Kamis.

Luhut mengatakan Purbaya sudah mengusulkan untuk mengguyur pasar dengan suntikan uang beredar demi mendorong ekonomi sejak Purbaya masih menjadi stafnya di Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi.

Ketua DEN pun mengamini menyimpan dana pemerintah di Bank Indonesia (BI) membuat M0 atau base money berada dalam level rendah.

“Sekarang saya lihat Menteri Keuangan yang baru mendorong betul mazhab-nya dia ini untuk mengguyur pasar dengan taruh Rp200 triliun di perbankan, dan saya kira itu sangat bagus,” ujarnya.

Luhut optimistis kebijakan yang dijalankan oleh Purbaya sebagai Menteri Keuangan bisa membantu Indonesia mencetak pertumbuhan di level 5,1-5,2 persen.

Meski begitu, ia mengingatkan publik untuk bersabar dalam memantau efektivitas kebijakan Purbaya.

“Itu butuh waktu. Kita ini kadang-kadang seperti makan cabai. Begitu digigit, pedas. Enggak, butuh waktu. Itu suatu proses,” tutur Luhut.

Sebelumnya, Purbaya melaporkan bank Himbara telah menyalurkan kredit produktif sebesar Rp112,4 triliun dari penempatan dana pemerintah atau Saldo Anggaran Lebih (SAL) sebesar Rp200 triliun.

Rinciannya, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk telah menyalurkan Rp40,6 triliun dari alokasi penempatan dana Rp55 triliun atau setara 74 persen per 30 September 2025.

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) merealisasikan Rp33,9 triliun dari Rp55 triliun atau 62 persen. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) merealisasikan Rp27,6 triliun dari Rp55 triliun atau 50 persen.

Kemudian, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) menyalurkan Rp4,8 triliun dari Rp25 triliun atau setara 19 persen, dan PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) Rp5,5 triliun dari Rp10 triliun atau 55 persen.

Realisasi itu, menurut Purbaya, menunjukkan lebih dari separuh dana yang ditempatkan oleh pemerintah sudah bekerja untuk menopang konsumsi, investasi dan pertumbuhan ekonomi nasional.

Bukti lain yang turut mendukung efektivitas injeksi dana tersebut terlihat pada pertumbuhan uang beredar, di mana M0 atau base money melaju pesat menjadi 13,2 persen dari sebelumnya hampir mendekati posisi 0.

Purbaya menyatakan kinerja ini menunjukkan uang di sistem perekonomian telah bertambah signifikan.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

16/10/2025 18:43
Bank asing nilai injeksi Rp200 T ke Himbara bantu industri tekan CoF

Jakarta (ANTARA) – Standard Chartered Indonesia, cabang bank asing asal Inggris Raya, menilai tambahan likuiditas Rp200 triliun ke bank-bank Himbara plus BSI akan membantu menurunkan biaya dana (cost of fund/CoF) dan memperkuat stabilitas sistem keuangan nasional.

Head of Transaction Banking Standard Chartered Indonesia Jenny Tantono menjelaskan, suntikan dana tersebut akan meredakan tekanan kompetisi dalam perebutan dana pihak ketiga (DPK) yang selama beberapa waktu terakhir menjadi salah satu tantangan terbesar di industri perbankan.

“Inisiatif dari Menteri Keuangan dengan mengguyurkan Rp200 triliun langsung ke Himbara, itu akan sangat membantu perbankan (secara industri) untuk menurunkan cost of fund,” kata Jenny dalam media briefing di Jakarta, Kamis.

Jenny menuturkan, sebelum adanya tambahan likuiditas tersebut, sejumlah bank besar milik negara mencatat rasio loan to funding ratio (LFR) yang sudah mendekati batas atas. Kondisi ini membuat ruang ekspansi kredit menjadi terbatas dan mendorong mereka menawarkan bunga deposito tinggi untuk menghimpun dana lebih cepat.

Persaingan bunga simpanan itu kemudian menular ke bank-bank swasta dan regional yang harus menyesuaikan penawaran agar tetap kompetitif dalam menarik dana pihak ketiga (DPK). Akibatnya, biaya dana industri perbankan meningkat, meski Bank Indonesia telah menurunkan suku bunga acuan secara signifikan.

Dengan masuknya dana segar Rp200 triliun ke Himbara, kondisi tersebut mulai berbalik. Likuiditas bank-bank pelat merah menjadi lebih longgar, LFR mereka membaik, dan kebutuhan untuk bersaing melalui bunga tinggi pun berkurang.

Ketika bank-bank Himbara menurunkan suku bunga simpanan, bank-bank swasta dan regional juga memperoleh ruang untuk menyesuaikan tanpa kehilangan basis DPK.

Jenny mengatakan bahwa efek tambahan likuiditas di Himbara memang tidak akan terasa seketika pada industri. Namun, dalam beberapa bulan ke depan, kondisi likuiditas diyakini akan lebih merata di sistem keuangan dan diharapkan menurunkan biaya dana industri secara bertahap.

Selanjutnya, penurunan ini akan membuka peluang bagi perbankan untuk menurunkan suku bunga kredit dan mempercepat pertumbuhan kredit menjelang akhir tahun.

“Kalau ditanya, apakah kita melihat ada benefit-nya (dampak likuiditas tambahan ke Himbara)? Ada. Mungkin tidak overnight, tidak dalam satu malam. Tapi mudah-mudahan menuju akhir tahun, itu akan membuat stabilitas dan cost of fund perbankan mulai turun. Dan itu akan membantu loan growth kita di akhir tahun ini,” kata Jenny.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah menempatkan dana pemerintah di lima bank antara lain Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Negara Indonesia (BNI), dan Bank Mandiri masing-masing sebesar Rp55 triliun, serta Bank Tabungan Negara (BTN) Rp25 triliun dan Bank Syariah Indonesia (BSI) Rp10 triliun.

Dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi Oktober 2025 di Jakarta, Selasa (14/10), Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan bahwa kelima bank telah menyalurkan kredit sebesar Rp112,4 triliun dari total penempatan dana pemerintah tersebut hingga akhir September 2025.

Menkeu juga membuka peluang untuk menambah penempatan dana pemerintah. Menurutnya sudah ada dua perbankan yang meminta tambahan dana, yakni BRI dan BNI. Namun, ia belum memutuskan jumlah dana tambahan untuk kedua bank tersebut.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

16/10/2025 16:58
83,5% Publik Puas Kinerja Prabowo, Sektor Energi Unggul

Bisnis.com, JAKARTA – Lembaga riset Index Politica mencatat tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Prabowo Subianto mencapai 83,5% setelah satu tahun pemerintahan Kabinet Merah Putih. Survei ini dilakukan pada 1–10 Oktober 2025 terhadap 1.600 responden di 27 provinsi, menggunakan metode multistage random sampling dengan margin of error ±3% dan tingkat kepercayaan 95%.

Direktur Riset Index Politica, Fadhly Alimin Hasyim, menyebut sektor energi menjadi salah satu pilar utama dalam menjaga kepercayaan publik terhadap pemerintah.

“Kementerian ESDM ini sangat vital. Banyak programnya belum terekspos, padahal berperan besar menjaga devisa dan memperkuat APBN,” ujarnya dalam konferensi pers di Hotel Sultan, Jakarta, Senin (13/10/2025).

Fadhly menilai program B40 Biodiesel yang dijalankan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) di bawah kepemimpinan Bahlil Lahadalia menjadi salah satu langkah konkret menuju kemandirian energi nasional.

“Program ini menghemat sekitar Rp147 triliun. Jika ditingkatkan ke B45, potensi efisiensinya mencapai Rp197 triliun, dan bila mencapai B50, dampaknya terhadap neraca perdagangan dan APBN akan lebih besar lagi,” katanya.

Menurutnya, program ini bukan hanya soal energi terbarukan, tetapi juga berimplikasi langsung terhadap penghematan impor bahan bakar minyak (BBM) dan stabilitas fiskal.

Selain itu, Bahlil juga dinilai berhasil menghidupkan kembali sumur-sumur minyak tua yang sebelumnya tidak produktif.

“Program revitalisasi sumur minyak yang dianggap tidak ekonomis ini berhasil meningkatkan lifting nasional,” ujar Fadhly.

Program biodiesel dan bioetanol, lanjut Fadhly, sejalan dengan agenda transisi energi dan komitmen Net Zero Emission 2060.

“Program biofuel seperti B40 dan rencana E10 bensin bukan hanya pro lingkungan, tapi juga pro rakyat. Program ini memperkuat ekonomi hijau dan mengurangi ketergantungan impor,” tegasnya.

Fadhly menyebut keberhasilan program-program tersebut ikut berkontribusi pada tingginya tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Prabowo–Gibran.

“Sektor energi adalah tulang punggung ekonomi nasional. Kinerja ESDM memberi dampak nyata terhadap fiskal, lingkungan, dan stabilitas harga energi,” ujarnya.

Tujuh Menteri Paling Dikenal Publik

Dalam survei yang sama, masyarakat diminta menyebut nama menteri yang paling dikenal (top of mind). Hasilnya, tujuh menteri menempati posisi teratas:

Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Keuangan – program stimulus Rp200 triliun ke bank Himbara dan BSI.
Bahlil Lahadalia, Menteri ESDM – program peningkatan lifting minyak dan biodiesel B45.
Jenderal (Purn) Sjafri Sjamsoedin, Menteri Pertahanan – program transfer teknologi kapal selam, drone, dan pesawat tempur.
Dr. Wihaji, Menteri BKKBN – penurunan angka stunting balita.
Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan – revitalisasi irigasi dan bendungan.
Dr. Amran Sulaiman, Menteri Pertanian – program swasembada beras dan jagung.
Dr. Nasaruddin Umar, Menteri Agama – penurunan biaya haji.

Sebanyak 87,5% responden mengaku mengetahui aktivitas dan kebijakan para menteri. Faktor utama yang memengaruhi persepsi publik mencakup keberhasilan program (41,5%), keramahan dan kesantunan (17,5%), serta pemberitaan positif di media (16,2%).

Fadhly menegaskan, hasil survei ini menjadi barometer bagi arah kebijakan ekonomi nasional ke depan.

“Kinerja sektor energi yang kuat, efisiensi fiskal, dan dorongan pada energi bersih menjadi kombinasi yang memperkuat kepercayaan publik. Ini fondasi penting menuju kedaulatan energi Indonesia,” tutupnya.

16/10/2025 10:08
Menkeu Purbaya: Bank Himbara Sudah Salurkan Rp 112 Triliun Kredit Produktif – Page 3

Liputan6.com, Jakarta Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mencatat, per 30 September 2025, realisasi dari total Rp 200 triliun dana yang ditempatkan, penyaluran kredit telah mencapai Rp 112,4 triliun, atau sekitar 56 persen dari total dana yang tersedia.

“Kita lihat yang diserap sebelah kanan ya, sampai akhir September lebih dari Rp 112 triliun telah disalurkan kembali ke masyarakat dalam bentuk kredit produktif,” kata Menkeu Purbaya dalam konferensi pers APBN KiTa, di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Selasa (14/10/2025).

Artinya, kata Purbaya lebih dari separuh dana yang ditempatkan di bank Himbara sudah bekerja untuk menopang konsumsi, investasi, dan pertumbuhan ekonomi nasional.

Bendahara negara ini mengatakan, uang beredar tumbuh signifikan pasca penempatan dana pemerintah, yang berdampak positif terhadap aktivitas ekonomi.

Data terakhir mencatat pertumbuhan pada September 2025 sebesar 13,2 persen, naik dari Agustus 2025 sebesar 8,5 persen, dan Agustus 2024 sebesar 7,6 persen.

“Kalau kita lihat kan pertumbuhan angkanya merah itu 13,2 persen adalah M0-nya, atau base money. Anda lihat kan tadinya di 0, ketika kita inject money, kita pindahkan Rp 200 triliun, M0-nya tumbuh sekarang di 13,2 persen. Itu menunjukkan uang di sistem perekonomian memang bertambah dengan signifikan,” ujarnya.

14/10/2025 17:30
Menkeu Purbaya: Minat Beli Investor Global ke Indonesia Membaik – Page 3

Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memprediksi pertumbuhan ekonomi triwulan IV bisa tembus 5,5 persen. Optimisme itu muncul didorong dengan penempatan dana negara yang disalurkan ke bank Himbara sebesar Rp 200 triliun.

Hal itu ia sampaikan dihadapan para investor dalam Investor Meeting di Kantor Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Jakarta, Senin (13/10/2025). Dalam pertemuan yang dihadiri perwakilan bank dan pelaku pasar modal itu, Menkeu Purbaya menegaskan kebijakan pemerintah saat ini mulai menunjukkan hasil positif.

Salah satu topik yang banyak ditanyakan oleh investor adalah dampak dari penempatan dana pemerintah sebesar Rp 200 triliun di perbankan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

“Mereka nanya Rp 200 triliun gimana sih dampaknya ke ekonomi, segala macam. Hitungan kita sih, tadi ada dari bank-bank juga kan yang terlibat dalam dana itu,” ujar Purbaya di DJP, ditulis Selasa (14/10/2025).

14/10/2025 16:00
Penyaluran Dana Rp 25 Triliun Lambat, Bos BTN Temui Purbaya – Page 3

Sebelumnya, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan, penempatan dana milik pemerintah sebesar Rp 200 triliun kepada 5 bank milik negara (Himbara) telah terealisasi ke berbagai sektor produktif.

Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kemenkeu Febrio Kacaribu mengatakan, realisasi penyaluran Rp 200 triliun per 9 Oktober 2025 cukup menggembirakan. Lantaran pihak perbankan tidak hanya mendapat tambahan likuiditas dengan bunga lebih kompetitif.

“Jadi, kita berikan bunganya adalah sama dengan remunerasi kita yang ada di Bank Indonesia, itu adalah 80 persen dari suku bunga kebijakan. Kalau dengan suku bunga kebijakan terakhir itu jadinya sekitar 3,8 pereen, itu tentunya lebih murah dibandingkan cost of fund perbankan yang kita tempatkan cash kita,” ujarnya pada 9 Oktober 2025.

Hasilnya, empat bank Himbara yakni Bank Mandiri, BRI, BNI, dan BSI sudah menyalurkan 50 persen atau lebih dari porsi yang diterimanya. Hanya BTN yang proses penyalurannya belum terlalu besar.

13/10/2025 18:55
Pendaftaran Magang Kemnaker Fresh Graduate Diperpanjang, Ini Link Daftarnya – Page 3

Tahap pertama program Magang Nasional 2025, Kemnaker menyediakan kuota awal untuk 20.000 fresh graduate. Selama 6 bulan pemagangan, peserta magang akan memperoleh uang saku setara upah minimum Kabupaten/Kota (UMK) dan Upah Minimum Provinsi (UMP) untuk DKI Jakarta setiap bulan, dan dibayarkan pemerintah melalui bank Himbara (BNI, BRI, BTN, Mandiri, BSI).

Program pemberian uang saku bagi peserta magang oleh pemerintah merupakan program pertama kali dilaksanakan di Indonesia dimasa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

“Selain uang saku, Peserta magang juga akan memperoleh Jamsostek mencakup Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JM), dan pendampingan mentor dari perusahaan tempat magang, serta sertifikat pemagangan bagi peserta yang menyelesaikan program penuh, ” ujar Sunardi.

Sunardi menambahkan sesuai Permenaker No.8 Tahun 2025, program pemagangan ini menyasar lulusan Diploma (D1-D4) dan Sarjana (S1) yang lulus maksimum 1 tahun terakhir saat mendaftar program pemagangan melalui platform MagangHub.Kemnaker.go.id. Yakni terhitung sejak tanggal ijazah diterbitkan mulai 1 Oktober 2024 hingga 30 September 2025.

“Peserta magang hanya boleh mengikuti program magang sebanyak satu kali, ” ujarnya.

11/10/2025 11:00
Top! Kemnaker Perpanjang Masa Pendaftaran Pemagangan Fresh Graduate

Jakarta, CNBC Indonesia – Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memperpanjang masa pendaftaran bagi perusahaan yang ingin mengikuti program pemagangan lulusan baru atau fresh graduate Perguruan Tinggi. Perpanjangan hingga 15 Oktober ini diberikan sebagai respon atas tingginya antusias pendaftar program pemagangan.

“Kemnaker masih membuka kesempatan seluas-luasnya yang ingin mengikuti program pemagangan lulusan perguruan tinggi dengan tambahan waktu pendaftaran, ” kata Kepala Biro Humas Kemnaker Sunardi Manampiar Sinaga melalui Siaran Pers Biro Humas Kemnaker, Sabtu (11/10/2025).

Jadwal pendaftaran perusahaan dan usulan program pemagangan dilaksanakan pada 1-14 Oktober 2025 dan dilanjutkan pendaftaran peserta pemagangan hingga 15 Oktober 2025. Berikutnya, seleksi dan pengumuman peserta pemagangan 16-18 Oktober 2025. Terakhir, pelaksanaan pemagangan akan dimulai 20 Oktober 2025 hingga 19 April 2026.

“Seleksi dan pengumuman dilakukan oleh perusahaan yang membuka lowongan magang. Setelah lolos, peserta akan menandatangani perjanjian magang dengan perusahaan tempat magang,” kata Sunardi.

Sunardi menjelaskan pemagangan merupakan program pemerintah yang bertujuan memberikan kesempatan bagi lulusan baru dari Perguruan Tinggi (terdaftar di Kementerian Pendidikan, Sains, dan Teknologi) untuk mendapatkan pengalaman kerja sekaligus mendukung perluasan kesempatan kerja di berbagai sektor industri.

Lintas sektor pemagangan meliputi makanan dan minuman, industri kreatif dan digital, komunikasi dan informasi, sektor publik, industri manufaktur, pariwisata, logistik dan transportasi, pertanian, hingga sektor jasa lainnya.

Tahap pertama program Magang Nasional 2025, Kemnaker menyediakan kuota awal untuk 20.000 fresh graduate. Selama 6 bulan pemagangan, peserta magang akan memperoleh uang saku setara upah minimum Kabupaten/Kota (UMK) dan Upah Minimum Provinsi (UMP) untuk DKI Jakarta setiap bulan, dan dibayarkan pemerintah melalui bank Himbara (BNI, BRI, BTN, Mandiri, BSI). Program pemberian uang saku bagi peserta magang oleh pemerintah merupakan program pertama kali dilaksanakan di Indonesia dimasa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

“Selain uang saku, Peserta magang juga akan memperoleh Jamsostek mencakup Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JM), dan pendampingan mentor dari perusahaan tempat magang, serta sertifikat pemagangan bagi peserta yang menyelesaikan program penuh, ” ujar Sunardi.

Sunardi menambahkan sesuai Permenaker No.8 Tahun 2025, program pemagangan ini menyasar lulusan Diploma (D1-D4) dan Sarjana (S1) yang lulus maksimum 1 tahun terakhir saat mendaftar program pemagangan melalui platform MagangHub.Kemnaker.go.id. Yakni terhitung sejak tanggal ijazah diterbitkan mulai 1 Oktober 2024 hingga 30 September 2025.

“Peserta magang hanya boleh mengikuti program magang sebanyak satu kali, ” ujarnya.

Sunardi menambahkan, sesuai arahan Menteri Prof Yassierli bahwa perusahaan selaku penyelenggara pemagangan harus terdaftar di Wajib Lapor Ketenagakerjaan Perusahaan (WLKP) pada akun SIAPkerja Kemnaker dan harus melakukan proses rekrutmen calon peserta pemagangan yang telah memenuhi persyaratan berdasarkan proses validasi.

“Proses dan hasil rekrutmen peserta pemagangan disampaikan ke Ditjen Binalavotas Kemnaker, ” kata Sunardi.

Pelaksanaan program pemagangan berdasarkan perjanjian pemagangan antara perusahaan dan peserta dan perusahaan wajib menyediakan mentor dan perjanjian pemagangan yang mencakup ketentuan hari kerja.

(dpu/dpu)

[Gambas:Video CNBC]

11/10/2025 10:49
Kucuran Rp200 Triliun ke Himbara Beri Angin Segar ke Industri Waralaba

Bisnis.com, TANGERANG — Perhimpunan Waralaba dan Lisensi Indonesia (WALI) menyebut likuiditas senilai Rp200 triliun yang dikucurkan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa ke bank pelat merah menjadi angin segar bagi industri waralaba (franchise).

Ketua Umum Perhimpunan WALI Levita Ginting Supit menyebut, dana jumbo yang ditempatkan di himpunan bank milik negara (Himbara) itu dapat mendukung industri waralaba pada tahun depan.

Levita menilai kucuran dana tersebut membuka peluang besar bagi pelaku waralaba untuk memperluas bisnis dan meningkatkan daya saing.

“Kalau kami sih optimis [bisnis franchise] tahun depan lebih besar daripada tahun ini, ya,” kata Levita saat ditemui Bisnis seusai acara Franchise & License Expo Indonesia (FLEI) Business Show di Nusantara International Convention Exhibition (NICE) PIK 2, Tangerang, Banten, Jumat (10/10/2025).

Sebab, menurut Levita, kebijakan penempatan dana Rp200 triliun ke bank Himbara memberikan harapan baru di tengah tantangan ekonomi global dan domestik yang selama ini membayangi perkembangan bisnis, termasuk waralaba.

“Karena kan kita lihat nih dengan ada menteri yang baru [Menkeu Purbaya], dia kan menggelontarkan dana Rp200 triliun untuk men-support bisnis-bisnis yang ada di Indonesia supaya bisa lebih bergerak lagi,” tuturnya.

WALI optimistis pertumbuhan ekonomi ke depan akan semakin membaik, seiring adanya kebijakan penempatan dana Rp200 triliun ke bank Himbara.

“Dan itu buat kami optimis bahwa pertumbuhan ekonomi kita akan lebih baik lagi. Ada secercahlah dengan hal-hal yang dilakukan oleh pemerintah baru pada saat ini,” tuturnya.

Di sisi lain, pengetatan belanja pemerintah menjadi salah satu tantangan bagi industri waralaba pada tahun ini. Kendati begitu, Levita menuturkan bahwa pentingnya inovasi dan efisiensi agar industri ini tetap bertahan.

“Itu tentu tantangan ya karena pemerintah lagi mengerem budget-nya. Memang itu menjadi satu kendala buat kita, tapi kan kita cari solusinya seperti apa, dengan keterbatasan dana yang digelontorkan oleh pemerintah,” ujarnya.

Seiring adanya efisiensi belanja pemerintah, Levita menyampaikan bahwa industri waralaba tetap bisa bertahan karena tingkat kreativitas pelaku usahanya tinggi, dan mereka mampu mencari solusi alternatif.

Dia menuturkan, salah satu caranya adalah dengan tidak menaikkan harga jual, meski harga bahan baku naik. Langkah ini dilakukan untuk menjaga daya beli konsumen.

Selain itu, pelaku waralaba juga bisa menjual paket hemat dengan harga yang terjangkau, agar produk tetap diminati di tengah kondisi ekonomi lesu.

“Jadi bisnis franchise itu adalah kreativitasnya tinggi. Jadi banyak cara yang bisa mereka lakukan untuk menghadapi kendala-kendala yang sedang terjadi di Indonesia pada saat ini,” jelasnya.

Seperti diketahui, Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menginjeksi likuiditas ke lima himbara dengan dana pemerintah total Rp200 triliun yang sebelumnya disimpan di Bank Indonesia (BI).

Perinciannya, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) mendapatkan kucuran Rp55 triliun, sebagaimana juga masing-masing PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. atau BNI (BBNI), dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. atau BRI (BBRI).

Kemudian, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN) mendapatkan kucuran senilai Rp25 triliun dan PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (BRIS) senilai Rp10 triliun.

10/10/2025 18:35
OJK Soroti Rendahnya Kredit UMKM, Minta Akses Keuangan di Daerah Diperluas

Jakarta –

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyoroti kesenjangan antara kapasitas penyediaan pembiayaan oleh lembaga keuangan dengan potensi permintaan pembiayaan di masyarakat, terutama di daerah-daerah. Kondisi ini dinilai menjadi salah satu faktor yang menahan laju pertumbuhan ekonomi dan memperlambat penyerapan kredit.

Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar mengatakan berdasarkan data per Agustus 2025, porsi kredit UMKM tercatat hanya 19% dari total kredit yang disalurkan perbankan dengan tingkat pertumbuhan 1,35%. Kondisi ini menurutnya menjadi pengingat betapa pentingnya perluasan akses keuangan bagi UMKM.

“Agar inklusi keuangan bagi pelaku UMKM maupun masyarakat yang saat ini masih terpaksa mengandalkan berbagai pinjaman informal dengan suku bunga tinggi dapat ditingkatkan secara signifikan,” kata Mahendra dalam acara Rakornas Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) 2025 di Jakarta, Jumat (10/10/2025).

Mahendra berharap program hapus tagih bagi pelaku UMKM di Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dapat diperpanjang. Dengan begitu pertumbuhan ekonomi dapat terus tumbuh.

“Secara khusus kami berharap pelaksanaan dan efektivitas dari peraturan pemerintah terkait hapus buku, halus tagih di bank-bank Himbara dapat diperpanjang dan ditingkatkan efektivitasnya,” katanya.

Dalam kesempatan tersebut, OJK juga meluncurkan Roadmap TPAKD 2026-2030 sebagai panduan arah kebijakan dan langkah transformasi ke depan. Roadmap ini dirancang untuk memperkuat ekosistem akses keuangan di daerah secara terarah, khususnya bagi pembiayaan UMKM.

“Melalui implementasi roadmap ini, pelaksanaan program di daerah Ditopang oleh perencanaan yang baik, pendanaan yang memadai peningkatan kapasitas TPAKD, serta pemantauan kinerja yang transparan sehingga setiap intervensi dapat disempurnakan,” katanya.

Untuk mewujudkan hal itu, OJK mendorong PPAKD melakukan berbagai langkah strategis guna mendukung tercapainya target inklusi keuangan nasional yaitu Pertama, penguatan infrastruktur dan ekosistem keuangan digital, sekaligus perluasan titik titik akses keuangan di daerah. Tujuannya agar seluruh lapisan masyarakat dapat menggunakan layanan keuangan yang mudah diakses, aman dan terjangkau.

Kedua, peningkatan literasi dan inklusi keuangan perlu dioptimalkan seiring dengan pendalaman sektor keuangan dan penguatan perlindungan konsumen. Ketiga, TPAKD perlu menjaga keberlanjutan kegiatannya agar tetap konsisten dan efektif memberikan manfaat nyata bagi perekonomian daerah.

“Dan terakhir, TKAPD juga dapat meningkatkan kemampuan para anggotanya beradaptasi dengan perubahan ekonomi dan perkembangan inovasi keuangan” katanya.

(ara/ara)

10/10/2025 16:44