Xcloud.id

Perusahaan: Bank Himbara

  • Prabowo Bakal Hapus Utang UMKM Secara Bertahap Mulai Pekan Depan

    Prabowo Bakal Hapus Utang UMKM Secara Bertahap Mulai Pekan Depan

    Jakarta: Pemerintah Indonesia, di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, telah meluncurkan program penghapusan utang untuk pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Program ini merupakan wujud komitmen pemerintah dalam mendukung sektor UMKM yang merupakan tulang punggung perekonomian nasional.

    Penghapusan kredit macet atau utang bagi 1 juta pelaku usaha UMKM akan mulai diresmikan pekan depan. Total utang UMKM yang akan dihapus secara bertahap tersebut mencapai Rp 14 triliun.

    Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengatakan pada tahap awal, pemerintah akan menghapus utang sebanyak 67 ribu pelaku UMKM. Total nilai utang yang dihapus pada tahap awal itu mencapai Rp 2,5 triliun.
    “Tadi dibicarakan Pak Presiden, (penghapusan utang UMKM) minggu kedua bulan Januari. Minggu depan kami akan launching. Tiga ribuan yang kami undang mendapatkan hapus tagihan,” kata Maman di Istana Bogor, Jawa Barat, Jumat, 3 Januari 2025.

    Maman menjelaskan penghapusan piutang itu merupakan yang sudah masuk dalam daftar hapus buku di perbankan, artinya piutang para pelaku usaha UMKM itu akan diputihkan.

    “Untuk masuk ke hapus tagih sampai hari ini potensinya bisa 67.000-an, target kita memang semua 1 juta itu mau dihapus tagihkan. Semua bisa putih lagi dan bisa mendapatkan fasilitas pembiayaan lagi,” jelasnya.

    Maman menerangkan nominal dari 67.000 nasabah itu mencapai Rp 2,5 triliun. Maman juga menegaskan bahwa tidak ada isu keuangan yang terjadi pada bank himbara yang melakukan hapus buku tersebut.

    Jakarta: Pemerintah Indonesia, di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, telah meluncurkan program penghapusan utang untuk pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Program ini merupakan wujud komitmen pemerintah dalam mendukung sektor UMKM yang merupakan tulang punggung perekonomian nasional.
     
    Penghapusan kredit macet atau utang bagi 1 juta pelaku usaha UMKM akan mulai diresmikan pekan depan. Total utang UMKM yang akan dihapus secara bertahap tersebut mencapai Rp 14 triliun.
     
    Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengatakan pada tahap awal, pemerintah akan menghapus utang sebanyak 67 ribu pelaku UMKM. Total nilai utang yang dihapus pada tahap awal itu mencapai Rp 2,5 triliun.

    “Tadi dibicarakan Pak Presiden, (penghapusan utang UMKM) minggu kedua bulan Januari. Minggu depan kami akan launching. Tiga ribuan yang kami undang mendapatkan hapus tagihan,” kata Maman di Istana Bogor, Jawa Barat, Jumat, 3 Januari 2025.

    Maman menjelaskan penghapusan piutang itu merupakan yang sudah masuk dalam daftar hapus buku di perbankan, artinya piutang para pelaku usaha UMKM itu akan diputihkan.
    “Untuk masuk ke hapus tagih sampai hari ini potensinya bisa 67.000-an, target kita memang semua 1 juta itu mau dihapus tagihkan. Semua bisa putih lagi dan bisa mendapatkan fasilitas pembiayaan lagi,” jelasnya.
     
    Maman menerangkan nominal dari 67.000 nasabah itu mencapai Rp 2,5 triliun. Maman juga menegaskan bahwa tidak ada isu keuangan yang terjadi pada bank himbara yang melakukan hapus buku tersebut.

     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (WAN)

  • Cair Dana Gratis Hingga Rp1,8 Juta Cuma Pakai KK dan KTP

    Cair Dana Gratis Hingga Rp1,8 Juta Cuma Pakai KK dan KTP

    JABAR EKSPRES – Peluang Dapat saldo Dana Gratis Hingga Rp1,8 Juta di Tahun 2025, Cukup Siapkan KTP orang tua dan Kk asli serta persyaratan lainnya untuk pendaftaran program PIP.

    Program Indonesia Pintar (PIP) tahun 2025 kembali hadir untuk membantu siswa dari keluarga kurang mampu mendapatkan akses pendidikan yang lebih merata.

    Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemdikbudristek) memastikan bahwa bantuan sosial (bansos) ini akan mulai disalurkan pada awal tahun 2025.

    Dengan total bantuan mencapai Rp1,8 juta per tahun untuk setiap siswa, program ini menjadi angin segar bagi keluarga kurang mampu yang sedang mempersiapkan anak-anak mereka kembali ke sekolah.

    Baca juga : Cair Saldo Gratis Rp525.000 Hanya Berlaku Hari ini

    Berdasarkan Peraturan Sekjen Kemdikbud No. 20 Tahun 2023, pencairan bansos PIP akan dilakukan secara bertahap untuk memastikan distribusi yang merata. Berikut jadwal pencairannya:

    Tahap 1: Februari hingga April 2025Tahap 2: Mei hingga September 2025Tahap 3: Oktober hingga Desember 2025

    Siswa dari jenjang pendidikan SD, SMP, hingga SMA/SMK sederajat dapat memeriksa informasi lebih lanjut melalui sekolah masing-masing untuk memastikan penerimaan bantuan sesuai jadwal.

    Besaran saldo dana yang diterima siswa berbeda-beda tergantung pada jenjang pendidikan masing-masing. Berikut rinciannya:

    Siswa SD: Rp225.000 hingga Rp450.000 per tahapSiswa SMP: Rp375.000 hingga Rp750.000 per tahapSiswa SMA/SMK: Rp900.000 hingga Rp1.800.000 per tahap

    Saldo dana bantuan ini akan disalurkan langsung ke rekening siswa atau wali mereka melalui bank Himbara, seperti BRI, BNI, dan Mandiri.

    Baca juga : Cairkan Saldo Dana Rp 400 Ribu, Syaratnya Cuma Masukkan NIK KTP

    Program ini bertujuan untuk memberikan akses pendidikan yang lebih luas kepada siswa dari keluarga miskin atau rentan miskin. Dengan anggaran sebesar Rp13,49 triliun, pemerintah berkomitmen membantu meringankan beban biaya pendidikan bagi jutaan siswa di seluruh Indonesia.

    Syarat Penerima Bantuan PIP 2025

    Tidak semua siswa bisa menerima bantuan PIP. Berikut adalah kriteria penerima program ini:

    Terdaftar sebagai siswa di sekolah formal (SD, SMP, SMA) atau lembaga nonformal seperti PKBM dan Sanggar Kegiatan Belajar (SKB).Berasal dari keluarga kurang mampu yang terdaftar sebagai peserta Program Keluarga Harapan (PKH) atau pemegang Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).Siswa yatim piatu, penyandang disabilitas, atau korban bencana alam/musibah juga berhak menerima bantuan.Data siswa sudah terdaftar di Dapodik melalui sekolah masing-masing.

  • Kenaikan HPP Gabah dan Jagung Bisa Untungkan Petani, Asalkan 2 Syarat Ini Dipenuhi

    Kenaikan HPP Gabah dan Jagung Bisa Untungkan Petani, Asalkan 2 Syarat Ini Dipenuhi

    Jakarta, Beritasatu.com – Ketua Umum Persatuan Pengusaha Penggilingan Padi dan Beras (Perpadi) Sutarto Alimoeso mengatakan, pihaknya mengakui kebijakan Presiden Prabowo Subianto menetapkan harga pembelian pemerintah (HPP) gabah dapat menguntungkan petani.

    “Sebenarnya kalau kita bicara HPP, harapannya pemerintah kan supaya petani menerima keuntungan yang lebih besar, tentunya kami menyambut baik,” ujar Sutarto, Sabtu (4/1/2025).

    Namun, Sutarto menyebutkan kebijakan tersebut akan berimbas pada modal pengadaan gabah bagi penggilingan karena ikut mengalami peningkatan.

    “Sekalipun bagi penggilingan padi, tentunya uang yang diperlukan untuk pengadaan akan meningkat kan. Tadinya Rp 6.000 menjadi Rp 6.500. Namun, itu konsekuensi dari kita berbisnis, kita akan ikuti,” katanya.

    Oleh sebab itu, Sutarto mengungkapkan terdapat dua syarat utama dalam menanggapi kenaikan HPP gabah tersebut. Ia menuturkan syarat pertama, yakni pasar menjadi terjamin dan yang kedua, pihaknya dapat melakukan revitalisasi penggilingan padi.

    “Saya pikir yang lebih penting itu, pasarnya menjadi terjamin dengan baik dan yang kedua, kami bisa melakukan revitalisasi. Itu intinya,” tutur Sutarto.

    Di sisi lain, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan, pemerintah mendukung percepatan produksi petani melalui pemberian kredit usaha alat dan mesin pertanian (Alsintan) atau KUA dan kredit usaha rakyat (KUR) untuk para petani.

    Total pemberian kredit, yang bekerja sama dengan bank-bank Himbara, untuk petani secara nasional mencapai Rp 300 triliun.

    Amran juga mengungkapkan total subsidi bunga untuk kredit petani, yang disepakati pula oleh Bank Mandiri, BNI dan BRI, yakni sebesar 3%.

    Perihal KUA petani, lanjut Amran, adalah bagian dari permohonan Perpadi ihwal bunga kredit agar disubsidi. Amran menegaskan kesepakatan ini disiapkan oleh pemerintah sebesar Rp 300 Triliun untuk seluruh Indonesia.

    “Kita sudah sepakat dengan Mandiri, BRI, dan BNI, yang sudah tanda tangan bersama. Plafonnya Rp 2 miliar, bunganya 3% untuk kredit usaha alsintan. Ini lebih rendah lagi,” tegas Amran.

    Sementara terkait KUR petani, Amran mengatakan pemerintah menyediakan kebijakan apabila pengajuan Rp 100 juta, maka diputuskan tanpa agunan.

    “Kalau KUR petani, itu jika Rp 100 juta, tanpa agunan. Bunganya itu 6%,” tutur Amran.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan untuk menaikkan harga gabah dan jagung. Hal ini dilakukan guna mendukung kesejahteraan para petani.

    Mentan Amran menuturkan, instruksi tersebut merupakan bagian dari kebijakan strategis Presiden Prabowo yakni penyesuaian HPP untuk gabah dan jagung.

    “Kami sungguh bahagia dan mengucapkan terima kasih setinggi-tingginya mewakili petani Indonesia. Kebijakan ini merupakan wujud nyata keberpihakan Presiden terhadap kesejahteraan petani Indonesia,” ujarnya.

    Secara lugas, Amran mengungkapkan harga gabah saat ini dinaikkan dari harga awal yakni Rp 6.000 menjadi Rp 6.500 per kilogram.

    “Sedangkan HPP jagung meningkat dari Rp 5.000 menjadi Rp 5.500 per kilogram,” terang Amran.

    “Dengan langkah dan upaya berpihak pada petani ini, kita optimistis dapat mewujudkan swasembada pangan dan meningkatkan kesejahteraan petani di seluruh Indonesia secepat-cepatnya,” pungkasnya dalam menanggapi kenaikan HPP gabah. 

  • PAN Minta Pemerintah Hati-hati Hapus Utang 1 Juta UMKM, Waspadai Risiko Moral – Page 3

    PAN Minta Pemerintah Hati-hati Hapus Utang 1 Juta UMKM, Waspadai Risiko Moral – Page 3

    Sebelumnya, Menteri Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), Maman Abdurrahman, menjelaskan bahwa program penghapusan utang bagi 1 juta UMKM ini akan dimulai pada tahun 2025.

    “Target kita memang semua kurang lebih yang ada 1 jutaan itu mau kita hapuskan supaya semua bisa putih kembali,” kata Maman dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan Bogor, Jumat (3/1/2025).

    Tahap awal program ini akan menyasar 67 ribu UMKM dengan total nilai utang yang dihapus sekitar Rp 2,4 triliun. 

    Maman menegaskan bahwa program ini tidak menimbulkan risiko keuangan bagi bank Himbara. “Kalau sudah masuk dalam daftar hapus buku kan mereka di-blacklist karena gak mampu, dan mereka akhirnya dari pihak bank tercatat administrasi kan rugikan bank juga,” tuturnya.

    Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2024

    Program penghapusan piutang kepada UMKM ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penghapusan Piutang Macet Kepada UMKM. Aturan ini ditandatangani pada Selasa, 5 November 2024.

     

    Reporter: Muhammad Genantan Saputra/Merdeka

    Disclaimer: Artikel ini ditulis ulang oleh redaksi dengan menggunakan Artificial Intelligence

  • Presiden Prabowo Subianto Hapus Utang UMKM Senilai Rp 14 Triliun, Ini Penjelasannya

    Presiden Prabowo Subianto Hapus Utang UMKM Senilai Rp 14 Triliun, Ini Penjelasannya

    Jakarta, Beritasatu.com – Presiden Prabowo Subianto akan menghapus utang bank bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) pada 2025. Program ini mencakup sekitar 1 juta pelaku UMKM dengan total nilai utang yang dihapus mencapai Rp 14 triliun.

    Kebijakan ini disampaikan oleh Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), Maman Abdurrahman, usai mengikuti rapat terbatas di Istana Kepresidenan Bogor, Jumat (3/1/2025).

    “Target kami adalah menghapus piutang dari sekitar 1 juta UMKM agar mereka bisa memulai kembali dengan kondisi yang bersih. Dengan begitu, mereka bisa kembali mendapatkan fasilitas pinjaman,” kata Maman.

    Rencana Presiden Prabowo Subianto menghapus utang UMKM ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penghapusan Piutang Macet kepada UMKM, yang telah ditandatangani pada 5 November 2024.

    Pada tahap awal, sebanyak 67.000 pelaku UMKM akan menerima manfaat dari program ini dengan total nilai utang yang dihapus mencapai Rp 2,4 triliun.

    “Pak Presiden menyampaikan peluncuran program ini akan dilakukan pada minggu kedua Januari. Sebanyak 3.000 pelaku UMKM akan diundang untuk menerima penghapusan tagihan mereka,” jelas Maman.

    Ia juga menegaskan tidak ada masalah keuangan pada bank himbara yang terlibat dalam rencana Presiden Prabowo Subianto menghapus utang UMKM ini.

    “Setelah masuk daftar hapus buku, pelaku UMKM yang sebelumnya di-blacklist karena tidak mampu melunasi utang kini diberi kesempatan untuk memulai kembali. Sebagian di antaranya telah meninggal dunia atau sulit dilacak, tetapi bagi yang masih terdata dan membutuhkan akses pembiayaan lanjutan, mereka harus diputihkan untuk bisa melanjutkan usahanya,” tandas Maman.

  • Mentan Amran Pastikan Panen Raya Dimulai Awal Februari 2025

    Mentan Amran Pastikan Panen Raya Dimulai Awal Februari 2025

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menyebutkan program swasembada pangan tetap dilaksanakan dalam tempo waktu sesingkat-singkatnya. Pemenuhan kesiapan swasembada pangan tersebut, disebut Mentan Amran, akan didukung dengan prediksi musim panen raya mulai awal Februari 2025. 

    Hal ini disampaikan Mentan Amran seusai menghelat pertemuan dengan Persatuan Pengusaha Penggilingan Padi dan Beras Indonesia (Perpadi) di kantor Kementerian Pertanian (Kementan) pada Jumat (3/1/2025). Pertemuan Kementan dengan Perpadi itu sebagai rangkaian kerja sama penyerapan produksi pangan dari petani lokal menjelang panen raya. 

    “Kami memohon Perpadi seluruh Indonesia mendukung agar membantu penyerapan ini lancar, karena kita akan menghadapi Februari, Maret, April, Mei 2025,” ujar Amran kepada wartawan. 

    Mentan Amran menuturkan, prediksi panen raya ini didukung oleh prakiraan Bulog dan Badan Pusat Statistik (BPS). 

    “Bulog memprediksi panen raya kita, Februari, Maret itu naik. Kenaikannya cukup baik. Itu data dari BPS, bukan dari saya,” katanya. 

    Dalam hal tersebut, Mentan Amran menegaskan pemerintah mendukung percepatan produksi petani melalui pemberian kredit usaha alat dan mesin pertanian (Alsintan) atau KUA dan kredit usaha rakyat (KUR) untuk para petani. Total pemberian kredit, yang bekerja sama dengan bank-bank Himbara, untuk petani secara nasional mencapai Rp 300 triliun. 

    Amran juga mengungkapkan total subsidi bunga untuk kredit petani, yang disepakati pula oleh Bank Mandiri, BNI dan BRI, yakni sebesar 3%. 

    Lebih lanjut perihal KUA petani, lanjut Amran, merupakan permohonan Perpadi yang bunga kreditnya disubsidi. Maka dari itu, Amran menegaskan kesepakatan ini disiapkan oleh pemerintah sebesar Rp 300 Triliun untuk seluruh Indonesia. 

    “Kita sudah sepakat, Mandiri, BRI dengan BNI, tanda tangan bersama. Platformnya Rp 2 Miliar, bunganya 3% untuk kredit usaha alat dan mesin pertanian (Alsintan). Ini lebih rendah lagi,” tegas Amran.

    Terkait KUR petani, Amran mengatakan pemerintah menyediakan kebijakan apabila pengajuan Rp100 Juta, maka diputuskan tanpa agunan. “Kalau KUR petani, itu jika Rp 100 Juta, tanpa agunan. Bunganya itu 6%,” tutup Amran sembaru berharap jadwal panen raya tidak mengalami kendala.

  • Prabowo akan Hapus Utang Sekitar 1 Juta Pelaku UMKM, Total Rp 14 T – Halaman all

    Prabowo akan Hapus Utang Sekitar 1 Juta Pelaku UMKM, Total Rp 14 T – Halaman all

    Laporan Wartawan Tribunnews Taufik Ismail

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kebijakan Presiden RI Prabowo Subianto menghapus utang bank bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM di tahun 2025 akan mencakup sekitar 1 juta pelaku UMKM dengan total nilai Rp 14 triliun.

    Hal Ini disampaikan Menteri Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), Maman Abdurrahman di Istana Kepresidenan Bogor, Jumat (3/1/2025).

    “Target kita memang semua kurang lebih yang ada 1 jutaan itu mau kita hapuskan supaya semua bisa bisa putih kembali. Bisa mendapatkan fasilitas pinjaman kembali,” katanya.

    Ia menjelaskan, di tahap awal akan ada 67 ribu UMKM mendapat manfaat dari program ini dengan total nilai utang yang dihapus sekitar Rp 2,4 triliun.

    “Tadi dibicarakan Pak Presiden, minggu kedua bulan Januari, minggu depan. Kita akan launching, 3 ribuan yang kita undang mendapatkan hapus tagihan,” kata Maman.

    Maman menegaskan bahwa tidak ada isu keuangan yang terjadi pada bank himbara yang melakukan hapus buku tersebut.

    “Kalau sudah masuk dalam daftar hapus buku kan mereka di-blacklist karena gak mampu, dan mereka akhirnya dari pihak bak tercatat administrasi kan rugikan bank juga. Dan 1 jutaan orang itu juga kan macam-macam, ada yang meninggal, ada yang nggak tahu ke mana. Tapi kan ada yang masih terdata dan mau punya akses pembiayaan lanjutan tentunya mereka perlu diputihkan, maka masuk daftar itu,” jelasnya.

    Diketahui penghapusan piutang kepada UMKM ini tertuang Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penghapusan Piutang Macet Kepada UMKM. Aturan ini ditandatangani pada Selasa 5 November 2024 lalu.

  • Swasembada Pangan dan Sambut Panen Raya Maret 2025, Pemerintah Salurkan Kredit Petani Rp 300 Triliun

    Swasembada Pangan dan Sambut Panen Raya Maret 2025, Pemerintah Salurkan Kredit Petani Rp 300 Triliun

    Jakarta, Beritasatu.com – Dalam rangka menyambut musim panen raya pada Maret 2025, pemerintah menyalurkan kredit usaha alat dan mesin pertanian (KUA) serta kredit usaha rakyat (KUR) dengan total nilai Rp 300 triliun. Bekerja sama dengan bank-bank Himbara, seperti Bank Mandiri, BNI, dan BRI, program ini bertujuan mendukung percepatan produksi dan meningkatkan kesejahteraan petani.

    Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menjelaskan subsidi bunga kredit ini hanya sebesar 3%. Langkah ini merupakan bagian dari arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mempercepat pencapaian swasembada pangan nasional.

    “Untuk menguatkan swasembada pangan dalam waktu singkat, kami memberikan KUR dengan total Rp 300 triliun untuk seluruh Indonesia,” ujarnya dalam pertemuan dengan Persatuan Pengusaha Penggilingan Padi dan Beras Indonesia (Perpadi) di Jakarta, Jumat (3/1/2025).

    Kementerian Pertanian (Kementan) juga melibatkan Perpadi untuk memastikan Bulog dapat menyerap hasil panen petani secara optimal, terutama gabah dan jagung. Mentan Amran meminta dukungan Perpadi agar penyerapan berjalan lancar, terutama menjelang puncak panen pada Februari hingga April 2025.

    “Kami memohon Perpadi mendukung penyerapan hasil produksi petani, sesuai arahan presiden,” tambahnya.

    Kredit usaha alsintan (KUA) disiapkan dengan plafon hingga Rp 2 miliar per petani dan bunga hanya 3%. Sementara itu, kredit usaha rakyat (KUR) hingga Rp 100 juta dapat diajukan tanpa agunan dengan bunga 6% guna mendukung swasembada pangan.

    “Ini adalah wujud perhatian presiden terhadap petani Indonesia,” tegas Amran.

    Sebelumnya, pemerintah menargetkan penyaluran KUR 2024 mencapai Rp 300 triliun dengan distribusi kepada 43 penyalur aktif. Hingga akhir 2024, plafon KUR yang tersisa sebesar Rp 19,5 triliun akan digunakan untuk cadangan kredit usaha alsintan dan peningkatan plafon KUR di semester II.

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menambahkan kombinasi program KUR, KUA, dan Kartu Tani akan membantu petani memenuhi kebutuhan modal produksi.

    “Semua pihak harus berperan aktif dalam mendukung kesejahteraan petani,” ujar Airlangga.

    Program ini menjadi langkah konkret pemerintah dalam memperkuat sektor pertanian dan mencapai swasembada pangan. Dengan dukungan berbagai pihak, diharapkan kesejahteraan petani Indonesia semakin meningkat.

  • Wamen Helvi: Klasterisasi UMKM butuh waktu

    Wamen Helvi: Klasterisasi UMKM butuh waktu

    Batu Bara, Sumut (ANTARA) – Wakil Menteri Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Wamen UMKM) Helvi Y Moraza menyebut rencana pembentukan klasterisasi atau holding produk-produk UMKM tidak bisa dilakukan dalam waktu singkat.

    “Nanti itu dirumuskan, tapi kami tidak mungkin mengejar itu dalam tahun 2025. Akan satu atau dua gitu loh yang akan kita kembangkan,” ucap Helvi di Batu Bara, Sumatera Utara, Rabu.

    Pembentukan klasterisasi bertujuan untuk menciptakan ekosistem yang lebih terorganisir. Menurutnya, saat berbicara tentang klasterisasi, tentu ada pengelompokan komoditas yang harus dirumuskan.

    Beberapa pengelompokan UMKM tersebut di antaranya adalah UMKM bidang pertanian, makanan dan fesyen.

    “Jadi kita yang jelas, kita mau meng-kluster produk UMKM ini seperti apa, ada produk pertanian, ada perdagangan barang-barang, ada fesyen, ada aircraft, handicraft, banyak hal lainnya,” kata Helvi.

    Sebelumnya, Menteri UMKM Maman Abdurrahman menyampaikan rencana pembentukan holding UMKM untuk membangun suatu ekosistem rantai pasok antara UMKM dengan industri besar.

    Rencana ini bertujuan untuk memasukkan, membangun sebuah satu ekosistem rantai pasok atau rantai suplai antara UMKM dengan industri besar.

    Menurut Maman, hal tersebut membutuhkan dukungan dari berbagai pihak termasuk dari Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan perusahaan-perusahaannya.

    “Tentunya ini butuh dukungan dari Kementerian BUMN dalam lain beberapa perusahaan-perusahaan BUMN kita, yaitu bank Himbara kita dalam konteks nanti bantuan pembiayaan, dan tidak menutup kemungkinan, juga beberapa perusahaan-perusahaan BUMN yang sudah bergerak di manufaktur, industri segala macam bisa menjadi salah satu payung ataupun holding besar untuk bisa mengkoneksikan UMKM kita dengan industri besar,” katanya di Jakarta, Selasa (17/12).

    Maman mengatakan bahwa Kementerian UMKM akan membahas dan mengkaji lebih dalam terkait rencana pembentukan holding UMKM tersebut.

    Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2024

  • Bank-bank Himbara Hapus 1,09 Juta Utang UMKM Mulai Januari 2025 – Halaman all

    Bank-bank Himbara Hapus 1,09 Juta Utang UMKM Mulai Januari 2025 – Halaman all

     

    Laporan wartawan Tribunnews.com, Endrapta Pramudhiaz

     

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Penghapusan utang milik 1,09 juta pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) oleh bank-bank Himbara akan dimulai Januari 2025.

    Penghapusan itu merupakan implementasi Peraturan Pemerintah nomor 47 tahun 2024 tentang Penghapusan Piutang Macet pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang ditandatangani Presiden Prabowo Subianto pada awal November 2024.

    Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengatakan penghapusan utang UMKM ini akan dibagi dalam dua tahap.

    Tahap pertama akan direalisasikan pada Januari 2025 yang juga akan dilaporkan kepada Prabowo. Lalu tahap kedua akhir Maret 2025.

    “Berdasarkan data yang telah kami reviu bersama Bank Himbara, itu kurang lebih ada sekitar 1.097.176 UMKM potensinya,” kata Maman dikutip dari keterangan tertulis pada Rabu (18/12/2024).

    Maman menyebut angka tersebut masih bisa berubah karena beberapa tantangan dalam proses pendataan seperti perubahan data UMKM yang mempengaruhi akurasi.

    Jadi, setiap bank Himbara juga harus melakukan pencarian untuk memastikan keberadaan UMKM.

    “Selain itu, ada juga kemungkinan perubahan KTP yang mempersulit pendataan,” ujarnya.

    Maman juga menekankan pentingnya kepastian program ini tidak menimbulkan persepsi keliru di kalangan pegiat UMKM.

    Menurut dia, dalam implementasi penghapusan ini ada hal yang harus pihaknya jaga, yaitu moral hazard.

    “Kementerian UMKM berkepentingan untuk mencegah adanya anggapan bahwa kebijakan ini berlaku secara menyeluruh, yang bisa berdampak pada keterlambatan aktivitas pembayaran di bank,” ucap Maman.

    Oleh karena itu, Maman menilai batasan waktu enam bulan menjadi penting.

    Namun, ia menyebut tidak menutup kemungkinan batasan ini akan direviu dan diperpanjang sesuai dengan kondisi di lapangan.

    Adapun percepatan implementasi PP 47/2024 juga telah disepakati oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir. 

    Sebelumnya, Maman menjelaskan tidak semua pengusaha UMKM dapat dihapus utangnya.

    Maman bilang, PP 47/2024 memberikan waktu selama enam bulan. “Artinya dalam waktu enam bulan itu akan kita finalkan semua yang kita selesaikan. Karena ini kan banyak. Ini terus lagi dihitung nih oleh Himbara,” ujarnya di Jakarta, Kamis (5/12/2024).

    Maman menegaskan, tidak semua pelaku UMKM akan dihapus utangnya oleh pemerintah. Menurutnya, penghapusan utang hanya berlaku bagi UMKM yang memang sudah tidak lagi sanggup melunasinya.

    “Penghapusan ini ditujukan hanya kepada saudara-saudara kita yang memang sudah betul-betul tidak bisa membayar lagi dan itu sudah masuk dalam daftar penghapusbukuan,” imbuh Maman.

    Artinya, UMKM yang belum masuk daftar tidak bisa tiba-tiba langsung meminta penghapusan tagihan.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto resmi meneken Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penghapusan Piutang Macet kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) pada Selasa (5/11/2024).

    Melalui PP ini, Prabowo ingin meningkatkan ketahanan ekonomi nasional melalui UMKM dengan cara menyetip piutang macet melalui penghapusanbukuan dan penghapustagihan secara bersyarat di bidang pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kelautan.

    “Untuk meningkatkan ketahanan ekonomi nasional melalui pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah, perlu diberikan kemudahan akses pembiayaan usaha mikro, kecil, dan menengah,” tulis pertimbangan dalam PP itu.