Perusahaan: Bank Himbara

  • UMKM Mitra MBG Bisa Dapat Rp500 Juta, Ini Syarat yang Harus Dipenuhi

    UMKM Mitra MBG Bisa Dapat Rp500 Juta, Ini Syarat yang Harus Dipenuhi

    PIKIRAN RAKYAT – 30 ribu Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) daftar menjadi mitra Makan Bergizi Gratis (MBG), program prioritas Presiden Prabowo Subianto.

    Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengatakan bahwa minat partisipasi UMKM dalam program MBG menunjukkan antusiasme yang luar biasa.

    “Sepengetahuan saya yang terakhir, pembicaraan saya seminggu yang lalu, kurang lebih sudah ada 30-an ribu yang mendaftar,” ucap Maman usai Perayaan Hari Ulang Tahun ke-73 Apindo di Jakarta pada Jumat, 31 Januari 2025 seperti dikutip dari Antara.

    Modal Awal Mitra MBG

    Menurutnya, pemerintah telah menyiapkan mekanisme pendaftaran lewat sistem daring. Para pendaftar akan diverifikasi dan dikurasi kembali Badan Gizi Nasional (BGN).

    UMKM yang mendaftar sebagai mitra Program Makan Bergizi Gratis harus memenuhi sejumlah indikator, termasuk kapasitas produksi serta operasional bisnis.

    Pemerintah menargetkan pengadaan 30.000 titik penyedia makanan bergizi tersebar di seluruh Indonesia, sebagaimana diinstruksikan Presiden Prabowo.

    “Nanti kalau misalkan sudah di-oke-kan dengan BGN, kita akan cek apakah UMKM ini memiliki kemampuan finansial untuk modal usaha awal. Kalau yang tidak mampu atau yang memang tidak punya kekuatan, nanti kita support melalui bank Himbara melalui program KUR. Dan itu sudah kita siapkan semuanya. Selain nanti anggarannya dari Kemenkeu,” katanya.

    Kementerian UMKM berkoordinasi dengan 46 bank mitra, termasuk 4 bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), memastikan skema pendanaan memadai untuk mitra MBG.

    Syarat Mitra MBG Dapat Modal Rp500 Juta

    Menurut Kementerian UMKM, bank menyediakan modal awal sampai Rp500 juta, membantu mereka membeli bahan baku dengan syarat mengantongi surat penunjukan dari BGN.

    “Sudah oke. Saya sudah bicara dengan bank Himbara, mereka setuju. Mereka siap,” ujar Maman.

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memberi sinyal mengabulkan permintaan tambahan anggaran Makan Bergizi Gratis Rp100 triliun sehingga totalnya Rp171 triliun.

    Menkeu Sri Mulyani mengungkapkannya ketika menghadiri acara BRI Microfinance Outlook 2025 di Tangerang pada Kamis, 30 Januari 2025.

    Sri Mulyani berharap tambahan anggaran program MBG menimbulkan efek berganda yang luar biasa untuk usaha kecil dan menengah di seluruh Indonesia.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Antusiasme UMKM dalam Program Makan Bergizi Gratis Capai 30.000 Pendaftar

    Antusiasme UMKM dalam Program Makan Bergizi Gratis Capai 30.000 Pendaftar

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman mengungkapkan, partisipasi UMKM dalam program makan bergizi gratis (MBG) mengalami lonjakan signifikan, dengan jumlah pendaftar sebagai mitra telah mencapai sekitar 30.000.

    “Informasi terakhir yang saya terima, sekitar seminggu yang lalu, jumlah pendaftar yang ingin menjadi mitra MBG sudah mencapai lebih dari 30.000,” ujar Maman dikutip dari Antara, Jumat (31/1/2025).

    Maman menjelaskan, pemerintah telah menyediakan sistem pendaftaran berbasis daring. Proses seleksi melibatkan verifikasi dan kurasi yang dilakukan oleh Badan Gizi Nasional (BGN). UMKM yang ingin bergabung sebagai mitra MBG perlu memenuhi sejumlah kriteria, termasuk kapasitas produksi dan operasional bisnis yang memadai.

    Sebagai bagian dari kebijakan yang diinstruksikan oleh Presiden Prabowo Subianto, pemerintah menargetkan pembentukan 30.000 titik penyedia makan bergizi gratis yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia.

    “Setelah UMKM mendapat persetujuan dari BGN, kami akan melakukan evaluasi terkait kemampuan finansial mereka dalam menyediakan modal awal. Jika ada yang belum memiliki dana cukup, mereka bisa mendapatkan dukungan dari bank Himbara melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR). Semua mekanismenya sudah disiapkan, dengan anggaran tambahan yang juga berasal dari Kementerian Keuangan,” jelas Maman.

    Untuk mendukung kelancaran skema pembiayaan bagi UMKM mitra MBG, Kementerian UMKM telah menjalin kerja sama dengan 46 bank mitra, termasuk empat bank dari Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). Dengan syarat mengantongi surat penunjukan dari BGN, perbankan siap memberikan pembiayaan awal hingga Rp 500 juta guna membantu UMKM memperoleh bahan baku.

    “Bank-bank Himbara sudah menyatakan kesiapannya. Saya sudah berdiskusi dengan mereka, dan mereka mendukung penuh program ini,” tambah Maman.

    Terkait alokasi anggaran, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah memberikan sinyal positif untuk menyetujui tambahan dana sebesar Rp 100 triliun bagi program makan bergizi gratis, sehingga total anggaran meningkat menjadi Rp 171 triliun.
     

  • Siapkan Modal hingga Rp 500 Juta buat UMKM Mitra MBG, Kementerian Gandeng Himbara

    Siapkan Modal hingga Rp 500 Juta buat UMKM Mitra MBG, Kementerian Gandeng Himbara

    Jakarta

    Kementerian Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) mengusulkan agar UMKM yang menjadi mitra Makan Bergizi Gratis (MBG) dapat akses permodalan sebesar Rp 500 juta. Sejalan dengan itu, Kementerian UMKM akan menggandeng bank-bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk penyalurannya.

    Deputi Bidang Usaha Mikro Kementerian UMKM M Riza Damanik membeberkan alasan dibalik usulan tersebut. Dia menerangkan Menteri UMKM Maman Abdurrahman bertemu dengan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana beberapa waktu lalu. Salah satu persoalan yang dibahas dalam pertemuan tersebut, yakni akses pembiayaan untuk UMKM sebagai mitra BGN.

    “Pembiayaan ini kalau saya ilustrasikan setiap hari misalnya dalam satu dapur itu membutuhkan sekurang-kurangnya Rp 30 juta rupiah untuk belanjanya. Ambil contoh, mereka harus menyiapkan 3000 box, (di mana) satu box-nya dianggap Rp 10.000 berarti sekitar Rp 30 juta,” kata Riza dikutip dari akun Instagram @kementerianumkm, Kamis (30/1/2025).

    Dalam pratek di lapangan, Riza mengungkapkan pembayaran baru bisa dilakukan pada hari ketujuh saat program tersebut mulai dijalankan. Hal ini menjadi sorotan Kementerian UMKM lantaran dapat mempengaruhi keberlangsungan UMKM ke depan.

    “Dalam praktiknya 10 atau 12 hari waktu itu waktu pada saat kami pertemuan menunjukkan ternyata bahwa pembayaran baru bisa dilakukan hari ketujuh. Nah pertanyaannya kalau ini dilakukan secara masif bagaimana mengantisipasinya? Makanya dengan mendorong dengan skema permodalan tadi,” imbuh Riza.

    Riza menekankan Kementerian UMKM akan menggandeng bank-bank BUMN untuk skema penyalurannya. Dia pun menyebut Menteri UMKM Maman akan berkoordinasi lebih lanjut terkait usulan itu. Pada saat yang sama, Riza menyatakan telah siap menyalurkan permodalan hingga Rp 500 juta untuk UMKM mitra BGN.

    “Skema permodalan ini tentu setelah Pak Menteri sudah berkoordinasi dengan sejumlah bank Himbara. Pada prinsipnya hingga Rp 500 juta kita sudah siap untuk memberikan akses pembiayaan kepada UMKM kita,” jelas Riza.

    Secara terpisah, Kepala BGN Dadan Handayana menegaskan bahwa alokasi anggaran yang ada di BGN tidak diperuntukkan untuk pembiayaan UMKM tersebut. Terkait skema pembiayaan, Dadan menyebut diserahkan kepada kementerian terkait. BGN hanya berperan mengambil produk-produk UMKM dan fokus dalam program MBG.

    “BGN fokus menyelenggarakan Program Pemenuhan Gizi Nasional. UMKM dan lain-lain ranahnya kementerian lain. Tapi BGN offtake produk2 UMKM, Koperasi, dan lain-lain,” kata Dadan kepada detikcom.

    (acd/acd)

  • Cak Imin Minta BGN Libatkan UMKM dalam Program Makan Bergizi Gratis
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        29 Januari 2025

    Cak Imin Minta BGN Libatkan UMKM dalam Program Makan Bergizi Gratis Nasional 29 Januari 2025

    Cak Imin Minta BGN Libatkan UMKM dalam Program Makan Bergizi Gratis
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat,
    Muhaimin Iskandar
    , berharap Kepala
    Badan Gizi Nasional
    membuka seluas-luasnya keterlibatan
    UMKM
    untuk
    program Makan Bergizi Gratis
    (MBG).
    Muhaimin ingin para pelaku Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) membantu dalam proses penyediaan makanan bergizi gratis untuk anak-anak.
    “Saya berharap Kepala Badan Gizi Nasional untuk membuka seluas-luasnya keterlibatan UMKM di dalam proses penyediaan makanan bergizi gratis,” tutur Cak Imin, panggilan karib Muhaimin, saat ditemui di TMII, Jakarta Timur, Rabu (29/1/2025).
    Terkait wacana UMKM diberikan modal Rp 500 juta yang diusulkan Menteri UMKM Maman Abdurrahman, Cak Imin menyebut hal ini merupakan bagian dari
    pilot project
    atau proyek percontohan untuk menyukseskan MBG.
    Karena wacana ini merupakan proyek percontohan, kata Cak Imin, tak semua UMKM akan diberikan insentif atau modal untuk membantu MBG.

    Pilot project
    -nya itu memberikan insentif, tidak semua, beberapa
    pilot project
    saja untuk pembiayaan UMKM. Detilnya nanti tanya Menteri UMKM,” kata dia.
    Cak Imin mengaku sangat senang jika pemerintah dapat melibatkan UMKM untuk penyediaan makanan.
    “Tapi, secara umum, kita sangat senang dan mendukung penuh
    makan bergizi gratis
    itu menumbuhkan dan melibatkan UMKM di semua lini,” kata dia.
    Sebelumnya diberitakan, Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) mendorong agar pelaku UMKM yang berpartisipasi dalam program
    Makan Bergizi Gratis
    (MBG) bisa mendapatkan akses pembiayaan awal.
    Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengatakan, saat ini pihaknya telah berkoordinasi dengan 46 bank mitra, termasuk empat bank Himbara, yakni Bank Mandiri, BRI, BNI, dan BTN, untuk memastikan adanya skema pendanaan yang memadai bagi UMKM.
    “Dengan syarat mengantongi surat penunjukan dari Badan Gizi Nasional (
    BGN
    ), bank akan menyediakan pembiayaan awal hingga Rp 500 juta untuk membantu UMKM membeli bahan baku,” ujar Maman, dalam keterangan tertulis, dikutip dari laman resmi Kementerian UMKM, Minggu (26/1/2025).
    Menurutnya, peningkatan akses pembiayaan bagi UMKM mitra MBG sangat penting untuk mendukung keberlanjutan program.
    Untuk menjadi mitra program MBG, UMKM harus memenuhi tiga syarat utama, yaitu memiliki usaha yang bergerak di bidang penyediaan makanan bergizi, baik berupa UMKM, koperasi, atau lembaga lain yang relevan.
    Lalu, calon mitra harus menggunakan bahan pangan lokal sebagai bahan utama untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan mendukung produksi pangan dalam negeri.
    Setelah itu, calon mitra juga harus memiliki dokumen resmi, antara lain Kartu Tanda Penduduk (KTP), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), dan Nomor Induk Berusaha (NIB).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pemerintah Berikan Akses Modal ke UMKM Mitra Program Makan Bergizi Gratis, Ini Kata Hipmi – Halaman all

    Pemerintah Berikan Akses Modal ke UMKM Mitra Program Makan Bergizi Gratis, Ini Kata Hipmi – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pemberian akses modal kepada UMKM yang menjadi mitra program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi bentuk keberpihakan negara terhadap UMKM.

    Ketua Umum Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP Hipmi) Akbar Himawan Buchari mengatakan, dengan skema ini, Indonesia bukan hanya akan mendapatkan sumber daya manusia (SDM) berkualitas dari MBG, tetapi juga membuat pelaku UMKM naik kelas. 

    “Hasilnya, ekonomi akan tumbuh, baik di sektor mikro maupun makro. Sendi-sendi perekonomian di daerah akan bergeliat, sehingga mengerek pertumbuhan ekonomi nasional,” ujar Akbar dalam keterangannya, Rabu (29/1/2025).

    Ia menyebut, program MBG yang digagas Presiden Prabowo Subianto membutuhkan dana yang tidak sedikit, di mana APBN 2025 mengalokasikan sebesar Rp 71 triliun. 

    Namun, anggaran itu belum mencakup seluruh penerima. Alhasil, Badan Gizi Nasional meminta tambahan dana Rp100 triliun untuk mencapai 82,9 juta penerima.

    “Bayangkan, perputaran uang sekitar Rp 171 triliun dalam setahun hanya dari program MBG. Jika UMKM terlibat di dalamnya, sudah pasti efek ekonominya sangat besar,” papar Akbar.

    Meski begitu, ia berpesan kepada industri perbankan agar tidak menyulitkan pelaku UMKM yang telah ditunjuk Badan Gizi Nasional sebagai mitra program MBG. Khususnya, Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).

    Akbar juga meminta kepada pelaku UMKM yang nantinya ditunjuk oleh Badan Gizi Nasional untuk meningkatkan kualitas dan mengikuti aturan main yang telah ditetapkan.

    “Teman-teman UMKM juga harus profesional. Terlebih, program ini menyasar kepada anak-anak, ibu hamil, dan ibu menyusui. Jadi harus diprioritaskan gizi dan kualitasnya,” pesan Akbar.

    Sebelumnya, Pemerintah menjanjikan akses permodalan awal bagi mitra UMKM Program MBG hingga Rp 500 juta. 

    Melalui Kementerian UMKM, Pemerintah berkoordinasi dengan 46 bank mitra, termasuk empat bank Himbara, untuk memastikan adanya skema pendanaan yang memadai bagi UMKM mitra MBG.

     

     

  • UMKM Mitra Program Makan Bergizi Gratis Bakal dapat Modal hingga Rp500 Juta

    UMKM Mitra Program Makan Bergizi Gratis Bakal dapat Modal hingga Rp500 Juta

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) mendorong pelaku UMKM terlibat dalam program unggulan Presiden Prabowo Subianto, makan bergizi gratis (MBG). Dalam hal ini, pemerintah memastikan skema pendanaan yang memadai bagi UMKM.

    Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurahman menyampaikan, Kementerian UMKM telah berkoordinasi dengan 46 bank mitra, termasuk empat bank Himbara guna memastikan adanya skema pendanaan yang memadai bagi UMKM.

    “Dengan syarat mengantongi surat penunjukan dari Badan Gizi Nasional (BGN), bank akan menyediakan pembiayaan awal hingga Rp500 juta untuk membantu UMKM membeli bahan baku,” kata Maman, mengutip laman resmi Kementerian UMKM, Minggu (26/1/2025).

    Menurutnya, peningkatan akses pembiayaan bagi pelaku UMKM menjadi penting dalam mendukung keberlanjutan program.

    Maman, mengutip data Kementerian UMKM mengungkap, terdapat sekitar 2,9 juta pelaku usaha kuliner di Indonesia. Dari total tersebut, 49% diantaranya merupakan perempuan. Selain itu, terdapat 30.900 UMKM jasa katering di Tanah Air.

    Saat ini, Maman menyebut bahwa pemerintah menargetkan 30.000 titik penyedia makanan bergizi di seluruh Indonesia. Target tersebut sesuai dengan instruksi Kepala Negara.

    Untuk itu, perlu adanya kolaborasi dan pemberdayaan sektor UMKM guna mewujudkan tujuan besar program MBG. Apalagi, program ini dapat membangun sebuah ekosistem usaha baru bagi anak-anak muda, pengusaha, dan penggiat UMKM di seluruh Indonesia.

    “Program ini diharapkan berdampak strategis dalam menciptakan generasi sehat sekaligus meningkatkan ekonomi lokal,” ujarnya.

    Adapun Kementerian UMKM telah menyiapkan berbagai langkah strategis yakni melalui program business matching dan optimalisasi Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) di berbagai daerah dan fasilitas legalitas bisnis.

    Dia mengatakan, keberhasilan program MBG menjadi tanggung jawab semua pihak.

    Untuk itu, dia sekali lagi mengajak semua pihak untuk berkolaborasi dan bergandengan tangan, memastikan program MBG memberikan dampak positif bagi pertumbuhan sektor UMKM dan masyarakat Indonesia.

  • Kementerian UMKM Siapkan Skema Bantuan Modal untuk Program Makan Bergizi Gratis

    Kementerian UMKM Siapkan Skema Bantuan Modal untuk Program Makan Bergizi Gratis

    Jakarta, Beritasatu.com – Program makan bergizi gratis (MBG) yang berjalan sejak Januari 2025 menghadapi sejumlah kendala, terutama terkait akses pembiayaan. Menteri UMKM Maman Abdurrahman menyampaikan keprihatinannya dalam Rapimnas PIRA di Hotel Bidakara, Jakarta, Sabtu (25/1/2025).

    “Ada beberapa isu yang kami sadari, mengingat ini adalah program yang cukup besar dan secara teknis tidak mudah. Salah satunya adalah terkait dengan akses pembiayaan,” ujar Maman.

    Pengusaha UMKM yang terlibat dalam program ini merasa terbebani oleh kebutuhan modal awal. Menanggapi situasi tersebut, Kementerian UMKM bekerja sama dengan Badan Gizi Nasional (BGN) untuk menyiapkan solusi berupa skema bantuan modal.

    Skema ini memungkinkan pengusaha UMKM yang telah mendapatkan Surat Perintah Kerja (SPK) dari BGN untuk menerima tambahan dana langsung ke rekening mereka. Dana ini dapat digunakan untuk pembelian bahan dan kebutuhan modal awal. Jumlah bantuan akan disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan masing-masing UMKM.

    “Kami sudah berkoordinasi dengan Bank Himbara. Insyaallah, nantinya akan disiapkan skema khusus untuk memberikan keringanan, atau seperti ditalangi terlebih dahulu untuk pembiayaan awal,” jelas Maman.

    Program MBG, yang berada di bawah naungan Badan Gizi Nasional, mendapat dukungan penuh dari Kementerian UMKM. Selain membantu akses pembiayaan, kementerian juga bertugas melakukan monitoring, memfasilitasi, dan memberikan pelatihan untuk memastikan kualitas produk yang dihasilkan UMKM tetap terjaga.

    “Keberhasilan program MBG ini adalah wibawa presiden karena ini merupakan program utama. Kami sebagai pembantu wajib mengoptimalkannya,” tegas Maman.

    Langkah bantuan modal ini diharapkan dapat meringankan beban pelaku UMKM, memastikan kelancaran program makan bergizi gratis, dan memberikan dampak positif bagi masyarakat yang membutuhkan akses makanan bergizi.

  • Pemerintah siapkan akses modal untuk UMKM yang terlibat MBG

    Pemerintah siapkan akses modal untuk UMKM yang terlibat MBG

    Kami sudah berkoordinasi dengan Bank Himbara, insyaallah nanti akan disiapkan sebuah skema khusus untuk memberikan keringanan atau seperti diberikan pembiayaan awal dulu

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) bersama Badan Gizi Nasional menyiapkan skema khusus terkait akses modal untuk pengusaha-pengusaha UMKM yang terlibat dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).

    “Kami sudah berkoordinasi dengan Bank Himbara, insyaallah nanti akan disiapkan sebuah skema khusus untuk memberikan keringanan atau seperti diberikan pembiayaan awal dulu,” ucap Menteri UMKM Maman Abdurrahman ketika dijumpai di sela-sela acara Rampinas PIRA di Jakarta, Sabtu.

    Ia menjelaskan bahwa terdapat 46 bank penyalur KUR yang berada di bawah koordinasi Kementerian UMKM, dan 4 bank di antaranya merupakan bagian dari Himpunan Bank Negara (Himbara). Keempat bank tersebutlah yang direncanakan akan terlibat dalam skema pemberian modal kepada UMKM untuk Makan Bergizi Gratis.

    Melalui akses modal yang sedang dibangun oleh pemerintah, dalam hal ini Kementerian UMKM, BGN, dan Himbara, Maman berharap agar dapat meringankan beban modal bagi para pengusaha UMKM yang terlibat dalam program MBG.

    “Misalnya mereka sudah mendapatkan SPK dari BGN (Badan Gizi Nasional), nanti langsung dari bank terkait men-top up ke rekeningnya masing-masing untuk bisa belanja atau pun membeli permodalan untuk kebutuhan makan bergizi,” ucapnya.

    Ia berencana pada pekan depan, Kementerian UMKM akan mengundang bank-bank tersebut, berikut dengan Badan Gizi Nasional, untuk merundingkan pemberian fasilitas berupa modal kepada UMKM yang terlibat dalam program MBG.

    “Agar bisa finalisasi hal tersebut,” ucap dia.

    Lebih lanjut, Maman tak merinci syarat detail bagi UMKM yang ingin terlibat dalam MBG. Namun, ia memastikan MBG yang dihasilkan dari UMKM terjaga kualitasnya.

    “Ada, pasti ini kan nanti dari BGN menyiapkan syarat-prasyaratnya. Kata kuncinya kan ingin menghasilkan sebuah kualitas produk yang bagus. Dan tidak membebankan juga kepada UMKM,” ucap dia.

    Mekanisme UMKM untuk MBG ini dipastikan di bawah kewenangan BGN. Kementerian UMKM hanya memberikan dukungan, pelatihan, dan akses pembiayaan modal.

    “Ini semua full di bawah Badan Gizi Nasional. Kami Kementerian UMKM sifatnya supporting dan dalam hal tadi membantu akses pembiayaan. Lalu yang kedua melakukan monitoring dan fasilitator untuk menjaga kualitas produk dan pelatihan-pelatihan kepada UMKM,” kata Maman.

    Pewarta: Putu Indah Savitri
    Editor: Ahmad Buchori
    Copyright © ANTARA 2025

  • UMKM Bakal Dimodali untuk Jalankan Program Makan Bergizi Gratis, Berapa Besarannya?
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        25 Januari 2025

    UMKM Bakal Dimodali untuk Jalankan Program Makan Bergizi Gratis, Berapa Besarannya? Nasional 25 Januari 2025

    UMKM Bakal Dimodali untuk Jalankan Program Makan Bergizi Gratis, Berapa Besarannya?
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman menyebut pemerintah akan memberi modal kepada pengusaha UMKM untuk ikut menjalankan program
    makan bergizi gratis
    .
    Modal ini diperlukan supaya beban yang dipikul UMKM tidak terlalu berat.
    “Jadi kami dari Kementerian UMKM bersama-sama dengan Badan Gizi Nasional berdasarkan arahan dari Pak Presiden untuk mencari solusi yang sebaik-baiknya agar pengusaha-pengusaha UMKM yang terlibat dalam program makan bergizi ini tidak mendapatkan beban yang cukup besar terkait permodalannya. Kami sudah koordinasi dengan Bank Himbara,” ujar Maman saat menghadiri Rapimnas PIRA Gerindra di Hotel Bidakara, Jakarta, Sabtu (25/1/2025).
    Saat ditanya berapa jumlah modal yang diberikan, Maman menyebut besarannya tentatif.
    Sebab, masing-masing pengusaha UMKM pasti membutuhkan biaya berbeda, tergantung kebutuhan dan kemampuan mereka.
    “Misalnya mereka dapat surat kontrak, kan mereka butuh modal kerja untuk beli belanja barang segala macam. Itu sudah ada solusinya selesai, nanti akan dibantu oleh Bank Himbara kita. Ditalangin lebih dulu, seperti bentuk permodalan yang ditalangin terlebih dahulu oleh Bank Himbara kita,” imbuh Maman.
    Pemerintah akan menyiapkan sebuah skema khusus untuk memberikan keringanan bagi para pengusaha UMKM.
    Salah satu contoh keringanan yang diberikan berupa pembiayaan di awal.
    Sehingga, para pengusaha UMKM bisa belanja bahan untuk
    program makan bergizi gratis
    terlebih dahulu.
    “Agar misalnya mereka sudah mendapatkan surat SPK dari BGN, nanti langsung bank terkait langsung men-
    top up
    ke rekeningnya masing-masing untuk bisa belanja ataupun beli permodalan untuk kebutuhan makan bergizi,” jelas dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kemen BUMN-Kemendag buka akses pasar internasional untuk UMKM

    Kemen BUMN-Kemendag buka akses pasar internasional untuk UMKM

    Total transaksinya sudah hampir Rp50 triliun. Mereka (UMKM) mengikuti pengadaan yang ada di BUMN, lalu kami kasih dukungan pendanaan dengan bank-bank himbara (himpunan bank milik negara)

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berkolaborasi dengan Kementerian Perdagangan dalam membuka akses pasar internasional untuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) binaan Kementerian BUMN.

    “Kami melihat potensi daripada sinergi BUMN dengan Pak Mendag (Menteri Perdagangan), terutama bagaimana UMKM bisa go international ini,” ucap Menteri BUMN Erick Thohir dalam konferensi pers di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Jumat.

    Erick memaparkan bahwa Kementerian BUMN memiliki platform bernama PaDi UMKM yang sudah berjalan hampir lima tahun.

    PaDi UMKM merupakan platform digital yang menghubungkan UMKM dengan BUMN. PaDi UMKM diluncurkan oleh Kementerian BUMN untuk membantu UMKM beralih ke platform digital.

    “Total transaksinya sudah hampir Rp50 triliun. Mereka (UMKM) mengikuti pengadaan yang ada di BUMN, lalu kami kasih dukungan pendanaan dengan bank-bank himbara (himpunan bank milik negara),” ucap Erick.

    Melihat peluang para pelaku UMKM dapat mengakses pasar internasional melalui kolaborasi antara Kementerian BUMN dan Kementerian Perdagangan, Erick Thohir berdialog dengan Menteri Perdagangan Budi Santoso.

    Budi Santoso juga menyoroti banyaknya UMKM binaan perusahaan-perusahaan BUMN yang sudah siap ekspor. Ia menyampaikan Indonesia memiliki atase perdagangan dan ITPC (Indonesian Trade Promotion Center) di 33 negara, yang dapat membukakan akses ekspor untuk UMKM di Indonesia.

    Oleh karena itu, Budi Santoso meminta dukungan dari Erick Thohir agar UMKM yang siap ekspor bisa berkolaborasi dengan program Kementerian Perdagangan. Adapun program yang ia maksud adalah program Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Berani Inovasi, Siap Adaptasi Ekspor atau yang dikenal dengan program UMKM BISA Ekspor.

    “Pertemuan antara UMKM dengan buyer (pembeli) nanti difasilitasi oleh atase perdagangan atau ITPC kita. Kami melihat Kementerian BUMN banyak sekali mendukung UMKM, itu yang kami perlukan untuk memperkuat daya saing UMKM Indonesia,” kata Budi Santoso.

    Budi Santoso menargetkan peningkatan ekspor nasional pada 2025 mencapai 294,45 miliar dolar AS atau Rp4.769 triliun (kurs Rp16.196), dari 241,25 miliar dolar AS pada periode Januari–November 2024.

    Sementara itu, untuk ekspor dari usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), dibidik untuk tumbuh sebesar 9,63 persen pada tahun 2025, sehingga mencapai 19,33 miliar dolar AS atau Rp312,848 triliun (kurs Rp16.196).

    Pewarta: Putu Indah Savitri
    Editor: Faisal Yunianto
    Copyright © ANTARA 2025